Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menuntaskan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, sebagai langkah memastikan kesejahteraan pegawai dan menjaga stabilitas ekonomi daerah, (17/3/2026).

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak pegawai terpenuhi tepat waktu, sekaligus memberikan rasa tenang bagi ASN dan PPPK dalam menyambut hari besar keagamaan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bombana, Darwin Ismail, menyampaikan bahwa proses pencairan THR dan TPP telah dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan seluruh tahapan berjalan lancar tanpa kendala berarti.

“Alhamdulillah, penyaluran Tunjangan Hari Raya dan TPP telah kami laksanakan dengan lancar dan tepat waktu. Kami berharap ini dapat membantu meringankan kebutuhan para ASN dan PPPK dalam menyambut Hari Raya Idulfitri dengan penuh kebahagiaan,” ujar Darwin Ismail.

Menurutnya, keberhasilan penyaluran tersebut tidak terlepas dari sinergi yang kuat antar perangkat daerah. Mulai dari proses penganggaran, verifikasi data pegawai, hingga tahap pencairan dana, seluruhnya dilakukan secara terkoordinasi dan efektif.

Ia menjelaskan, ketepatan waktu dalam penyaluran menjadi prioritas utama agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh para penerima. Hal ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada aparatur sipil.

Lebih lanjut, Darwin menilai pencairan THR dan TPP tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu ASN dan PPPK, tetapi juga memiliki efek yang lebih luas terhadap perekonomian daerah. Menjelang Idulfitri, meningkatnya daya beli masyarakat diharapkan mampu menggerakkan sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bombana.

“Dengan adanya THR dan TPP ini, kami berharap roda perekonomian masyarakat ikut bergerak. Perputaran uang di daerah meningkat, sehingga pelaku usaha lokal juga merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Momentum penyaluran ini juga dinilai penting dalam menjaga stabilitas sosial menjelang hari besar keagamaan. Dengan terpenuhinya kebutuhan finansial, ASN dan PPPK diharapkan dapat menjalankan ibadah serta merayakan Idulfitri dengan lebih khidmat dan penuh rasa syukur bersama keluarga.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui BKD menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan pegawai sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selain itu, Idulfitri 1447 Hijriah diharapkan menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat semangat pengabdian para ASN dan PPPK dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

MUNA, sultranet.com – Sebanyak 161 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Raha berkesempatan untuk merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 dengan status yang lebih ringan, setelah mendapatkan hak pengurangan masa pidana melalui program remisi lebaran. (15/3)

Meskipun jumlahnya cukup signifikan, tidak satu pun di antara mereka yang masuk dalam kategori bebas lapangan. Semua penerima remisi hanya akan mendapatkan potongan masa pidana sesuai dengan ketentuan, atau dikenal sebagai kategori bebas murni.

Informasi ini disampaikan oleh Iwan, pejabat Bidang Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Raha, yang mewakili Kepala Rutan Asril Yasin A. Tahyas saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu.

“Kami ingin menjelaskan secara jelas bahwa dari total 161 WBP yang menerima remisi tahun ini, tidak ada yang diberikan keleluasaan bebas lapangan. Semua hanya mendapatkan pengurangan masa pidana sesuai dengan jenis kasus masing-masing,” jelas Iwan.

Dari perincian kasusnya, penerima remisi terdiri dari 20 WBP dengan kasus terkait narkoba, 3 kasus korupsi, dan sisanya sebanyak 138 kasus termasuk dalam kategori pidana lainnya.

Acara pembacaan keputusan resmi remisi akan dilaksanakan setelah pelaksanaan salat Idul Fitri. Pada kesempatan yang sama, Kepala Rutan juga akan membacakan pidato resmi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“Kami harap momen ini dapat menjadi bagian dari proses pemulihan dan memberikan harapan baru bagi mereka untuk dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dengan lebih baik,” tutup Iwan.

Penulis : Borju

MUNA, Sultranet.com – Bulan Suci Ramadhan 1447 H menjadi momen bagi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka untuk melakukan Safari Ramadhan ke seluruh wilayah kabupaten di provinsinya. Pada hari Jum’at, 14 Maret 2026, giliran Kabupaten Muna yang menerima kunjungan dari pemimpin daerah tersebut.

Tiba di Pelabuhan Nusantara Raha sekitar pukul 08.40 WITA dengan menggunakan speedboat, Gubernur beserta rombongannya tidak langsung melaksanakan acara utama. Mereka lebih dulu melakukan tinjauan lapangan terhadap pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih yang berlokasi di Kelurahan Wamponiki, kemudian melanjutkan kunjungan ke lokasi Beda Rumah.

Titik temu utama acara berada di Gedung Galampano Kantolalo, di mana dilakukan penyerahan bantuan dari pemerintah provinsi. Beberapa jenis bantuan yang disalurkan antara lain bibit tanaman kelapa dalam dan jambu mente, fasilitas pasang baru listrik, serta beasiswa pendidikan bagi masyarakat berhak.

Bupati Muna Drs. H. Bachrun yang menyambut kedatangan Gubernur mengungkapkan rasa terima kasih sekaligus harapan akan kerja sama yang lebih erat.

“Kami sangat menyambut baik kunjungan ini. Semoga ada banyak program pembangunan yang bisa kita kerjasamakan antara Pemda Muna dan provinsi, serta Bapak Gubernur selalu diberikan kesehatan untuk melayani masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa kedatangan Gubernur diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan di Kabupaten Muna.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka yang juga merupakan Punawan TNI Bintang Tiga  menjelaskan tujuan utama kunjungannya.

“Safari Ramadhan ini kami lakukan untuk berada dekat dengan masyarakat, terutama di saat mereka menghadapi berbagai tantangan. Meskipun kita sedang menjalankan kebijakan efisiensi, pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa bantuan tanaman akan diberikan untuk areal seluas 1.500 hektar bagi kelapa dalam dan 1.000 hektar untuk jambu mente, khususnya bagi kelompok tani.

Selain itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan 400 unit rumah tinggal tahun ini dengan nilai Rp50 juta per unit tanpa potongan apapun, yang akan dinaikkan menjadi 1.000 unit pada tahun depan.

“Kami fokus pada pembangunan yang bermanfaat langsung bagi rakyat, bukan hanya proyek monumental. Tahun ini juga akan dibangun jalan sepanjang 4 KM dan satu SMA di setiap kecamatan, termasuk di Kecamatan Towea sesuai permintaan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis : Borju

Wakatobi, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), meninjau langsung progres pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Patuno, Kabupaten Wakatobi, Kamis (12/03/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program strategis nasional di wilayah Sulawesi Tenggara berjalan sesuai rencana serta tidak mengalami kendala dalam proses pembangunannya.

Berdasarkan laporan di lapangan, hingga saat ini progres pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih di Desa Patuno telah mencapai 6,1 persen, yang meliputi pekerjaan tahap awal konstruksi serta persiapan struktur bangunan.

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam upaya memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan koperasi sebagai pusat distribusi barang, layanan usaha, dan penggerak ekonomi masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Sultra disambut oleh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi, Dinas Koperasi, pendamping koperasi, hingga pengurus Koperasi Desa Merah Putih setempat.

ASR sapaan akrab Andi Sumangerukka menjelaskan bahwa pembangunan gedung koperasi ini dikerjakan oleh PT Agrinas dengan melibatkan unsur TNI serta masyarakat dalam pengawasan proses pembangunan.

Ia berharap seluruh masyarakat Desa Patuno dapat menjadi anggota koperasi agar dapat memanfaatkan berbagai fasilitas ekonomi yang disediakan.

“Jadi nanti masyarakat bukan hanya mendapatkan akses barang dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga berbagai kebutuhan lainnya. Termasuk program SPPG yang seharusnya mengambil bahan baku dari koperasi, sementara koperasi membelinya dari nelayan maupun petani setempat,” ujarnya.

Menurutnya, sistem tersebut akan menciptakan rantai ekonomi desa yang lebih kuat, karena hasil produksi masyarakat dapat langsung terserap melalui koperasi.

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Gerai KDMP di Desa Patuno menjadi salah satu pembangunan awal yang terealisasi di Kabupaten Wakatobi dan diharapkan dapat menjadi percontohan pengembangan koperasi desa di Sulawesi Tenggara.

Untuk diketahui, pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih dapat dilaksanakan apabila tersedia lahan yang memenuhi spesifikasi ukuran serta memiliki legalitas yang jelas sesuai ketentuan program pemerintah.

Pewarta: Samidin

MUNA, Sultranet.com – Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Raha memastikan ketersediaan stok beras tercukupi menjelang perayaan Idul Fitri mendatang.

Kepala Bulog Raha, Muthain, menyampaikan hal tersebut saat di temui  sejumlah awak media di kantornya, pada Jumat (13/03/2026).

“Terkait stok beras jelang Idul Fitri, alhamdulillah kondisinya aman dan cukup untuk kebutuhan 3 bulan ke depan dengan jumlah sebanyak 656 ton 445 kilogram,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak perlu merasa khawatir terkait ketersediaan beras. Selain stok yang sudah tersedia, tambahan stok juga sedang dalam perjalanan ke Raha.

“Stok beras yang dalam perjalanan saat ini sebanyak 500 ton, sehingga total stok yang akan tersedia menjadi 1.156 ton 445 kilogram,” pungkas Muthain.

Penulis : Borju

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi membuka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana. Pembukaan seleksi ini diumumkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan birokrasi secara transparan, profesional, dan sesuai dengan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara, Rabu (11/3/2026).

Pengumuman seleksi terbuka tersebut memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses seleksi dan berkompetisi secara sehat dalam rangka mengisi jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana. Proses penjaringan ini tidak hanya diperuntukkan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, tetapi juga terbuka bagi PNS dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta pemerintah kabupaten dan kota lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam pengumuman Panitia Seleksi disebutkan bahwa jabatan yang dibuka adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana yang merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.a. Posisi ini memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena bertanggung jawab dalam mengoordinasikan jalannya birokrasi, mengintegrasikan pelaksanaan program pembangunan, serta memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan efektif dan terarah.

Pembukaan seleksi terbuka ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip transparansi, objektivitas, serta profesionalisme dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Melalui mekanisme seleksi terbuka, diharapkan dapat terpilih figur birokrat yang memiliki kompetensi, integritas, serta kapasitas kepemimpinan yang mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Berdasarkan pengumuman Panitia Seleksi yang ditanda tangani Ketua Tim Drs. Asrun Lio, M.Hum., P.Hd menjelaskan, proses seleksi akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dirancang untuk menilai kemampuan dan kualitas peserta secara menyeluruh. Tahap awal dimulai dengan seleksi administrasi guna memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian persyaratan peserta.

Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi selanjutnya akan mengikuti tahapan penilaian kompetensi atau assessment untuk mengukur kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta kapasitas strategis dalam memimpin organisasi pemerintahan.

Selain itu, peserta juga akan mengikuti tahapan penulisan makalah yang berisi gagasan dan strategi terkait penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Makalah tersebut kemudian dipresentasikan di hadapan panitia seleksi dan dilanjutkan dengan sesi wawancara untuk menggali lebih dalam visi, komitmen, serta integritas calon pejabat pimpinan tinggi.

Panitia Seleksi menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi akan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam manajemen aparatur sipil negara.

Dalam pengumuman tersebut juga dijelaskan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta. Di antaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil, memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma IV, serta memiliki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I atau golongan ruang IV/b.

Selain itu, peserta juga harus memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang relevan paling singkat lima tahun serta pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan administrator maupun jabatan fungsional ahli madya sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta juga harus memiliki rekam jejak jabatan, integritas, serta moralitas yang baik dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara.

Persyaratan lainnya mencakup penilaian kinerja yang baik dalam dua tahun terakhir serta memenuhi batas usia yang telah ditetapkan dalam ketentuan seleksi jabatan pimpinan tinggi.

Panitia Seleksi juga menyebutkan bahwa proses seleksi terbuka ini dilaksanakan dengan berpedoman pada regulasi yang mengatur manajemen aparatur sipil negara serta pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif.

Melalui seleksi ini, pemerintah daerah berharap dapat memperoleh figur Sekretaris Daerah yang tidak hanya memiliki kapasitas manajerial yang kuat, tetapi juga mampu memperkuat koordinasi birokrasi, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bombana.

Pengumuman resmi Panitia Seleksi juga memuat informasi lengkap mengenai jadwal tahapan seleksi, persyaratan administrasi, serta tata cara pendaftaran bagi para calon peserta.

Pemerintah Kabupaten Bombana mengajak para Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengikuti proses seleksi secara terbuka dan kompetitif.

Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan ini, diharapkan dapat terpilih sosok Sekretaris Daerah yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen kuat dalam mendukung peningkatan kinerja pemerintahan serta pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bombana.

Link lengkap pengumuman dibawah ini:

PENGUMUMAN JPTP (1)

Sumber: ppid diskominfo bombana

MUNA, Sultranet. Com – Kejaksaan Negeri Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), bekerja sama dengan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, menggelar kegiatan bakti sosial dalam bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Pada hari Rabu (11/3/2026), korps Adhyaksa membagikan paket sembako kepada karyawan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bertugas di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Motewe. Kegiatan ini dilakukan dengan didampingi Kepala DLH Muna, LM Yakob.

Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Indra Thimoty, menyampaikan bahwa kegiatan berbagi ini merupakan bentuk kepedulian antar sesama.

“Kami memilih TPA dan panti asuhan sebagai sasaran agar bantuan tepat guna. Saya berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut dan menjadi agenda rutin kejaksaan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga paket yang diberikan bisa bermanfaat,” ujarnya.

Setelah dari TPA, pihak kejari melanjutkan kegiatan ke Panti Asuhan Baitur Rahman yang berada di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu. Selain pembagian sembako, juga didatangkan dokter kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para anak-anak di panti.

Kepala panti mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. “Alhamdulillah, bantuan yang diberikan sudah sangat cukup. Semoga menjadi berkah,” ucapnya.

Penulis : Borju

Bombana, sultranet.com. – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah/Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2027. Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menyelaraskan program pembangunan lintas sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Bombana, Selasa (10/3/2026).

Forum yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana tersebut dihadiri para kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, bersama pejabat yang menangani perencanaan, termasuk Kasubag Perencanaan dan Keuangan di masing-masing instansi.

Dalam sambutannya, Ahmad Yani menegaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Bombana pada tahun 2027 harus difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai, penguatan struktur ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah.

“Pembangunan ke depan harus berfokus pada sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan kelautan, karena sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kreatif. Menurutnya, sektor ini mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia turut menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Ahmad Yani menyebut, perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan harus terus dilakukan agar masyarakat memiliki daya saing yang lebih baik.

Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah juga dinilai penting untuk memperlancar aktivitas ekonomi. Ia menegaskan, aksesibilitas antarwilayah harus menjadi prioritas agar distribusi barang dan jasa dapat berjalan lebih efisien.

“Seluruh perangkat daerah juga perlu terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik,” katanya.

Ia menambahkan, dalam penyusunan program pembangunan, setiap perangkat daerah wajib mengedepankan perencanaan berbasis kinerja dan hasil. Dengan demikian, setiap program yang dirancang memiliki indikator yang jelas, target yang terukur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap terwujud sinkronisasi dan harmonisasi program antarperangkat daerah secara lebih komprehensif. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih program serta memastikan seluruh kegiatan benar-benar menjadi prioritas pembangunan.

Forum Perangkat Daerah juga menjadi ruang strategis untuk membahas dan mempertajam usulan program pembangunan yang berasal dari Musrenbang kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD, serta berbagai aspirasi masyarakat. Seluruh masukan tersebut diharapkan dapat dirumuskan menjadi program yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah.

Bombana, sultranet.com, – Pemerintah Kabupaten Bombana yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., menghadiri kegiatan Ramadhan Berbagi Berkah yang diselenggarakan oleh PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bahteramas Bombana (Perseroda). Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial perusahaan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan selama bulan suci Ramadhan, sekaligus mempererat hubungan antara lembaga keuangan daerah dengan masyarakat, yang digelar di Gedung PT BPR Bahteramas Bombana, Senin (9/3/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Komisaris Utama Dr. Sofyan, S.E., M.M., Direktur Utama Yusrianti Mansur, Direktur Operasional I Made S. Widiantara, serta masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kantor BPR Bahteramas Bombana.

Dalam kegiatan Ramadhan Berbagi Berkah, BPR Bahteramas Bombana menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di momen penuh berkah seperti bulan Ramadhan.

Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Syahrun, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif sosial yang dilakukan oleh BPR Bahteramas Bombana. Ia menilai kegiatan tersebut mencerminkan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial yang perlu terus dijaga.

“Bulan Ramadhan merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Apa yang dilakukan oleh BPR Bahteramas Bombana hari ini tentu menjadi contoh yang baik dalam menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha sangat penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang lebih luas.

Sementara itu, Komisaris Utama BPR Bahteramas Bombana, Sofyan, menyampaikan bahwa program Ramadhan Berbagi Berkah merupakan wujud rasa syukur perusahaan sekaligus bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan serta mempererat hubungan antara BPR Bahteramas Bombana dengan masyarakat,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa BPR Bahteramas Bombana tidak hanya berfokus pada layanan keuangan, tetapi juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya selama bulan Ramadhan yang menjadi momen untuk mempererat solidaritas dan kebersamaan.

Bombana, sultranet.com – PT Almharig menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan lahan yang dipersoalkan oleh masyarakat Desa Langkema, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana melalui jalur musyawarah dan kesepakatan bersama. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang difasilitasi DPRD Kabupaten Bombana dan dipimpin langsung Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP, dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pihak perusahaan, Senin (9/3/2026).

Dalam forum tersebut, PT Almharig menyatakan kesediaannya untuk melakukan pembayaran kepada masyarakat pengadu terkait penggunaan lahan yang diduga menjadi jalur hauling perusahaan. Pembayaran akan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan secara damai dan bermartabat.

Direktur PT Almharig, Basmala Septian Jaya, menegaskan bahwa perusahaan selalu mengedepankan komunikasi terbuka dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Kami tetap mengutamakan dialog dan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Prinsip kami adalah mencari solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak sehingga hubungan yang telah terjalin selama ini tetap terjaga dengan baik,” ujarnya dalam forum RDPU.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi salah satu poin penting dalam kesimpulan rapat yang dibacakan di akhir pertemuan. Dalam hasil rapat disebutkan bahwa PT Almharig bersedia melakukan pembayaran kepada masyarakat pengadu berdasarkan kemampuan perusahaan serta melalui mekanisme perhitungan yang disepakati bersama.

Kesediaan perusahaan tersebut dinilai sebagai bentuk itikad baik dalam menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat sekaligus memastikan aktivitas operasional perusahaan dapat berjalan dengan tetap menghormati hak-hak warga di sekitar area kegiatan usaha.

Ketua DPRD Bombana, Iskandar, yang memimpin jalannya rapat, memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya. Melalui forum tersebut, berbagai masukan dan informasi terkait persoalan yang terjadi dapat disampaikan secara terbuka sehingga menghasilkan kesepahaman bersama mengenai langkah-langkah penyelesaian yang akan ditempuh.

Selain membahas persoalan penggunaan lahan, rapat juga menghasilkan kesepakatan bahwa pemerintah kecamatan, Kapolsek, dan Kepala Desa Langkema akan memfasilitasi komunikasi lanjutan antara masyarakat dan perusahaan. Langkah tersebut dilakukan guna mempercepat proses penyelesaian dan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai kesepakatan.

Sebagai tindak lanjut, para pihak akan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung kondisi lahan yang menjadi objek permasalahan. Peninjauan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi faktual di lapangan sehingga proses perhitungan maupun penyelesaian dapat dilakukan secara objektif.

Hasil kunjungan lapangan nantinya akan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Asisten I Bidang Pemerintahan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Bagi PT Almharig, proses mediasi yang difasilitasi DPRD Bombana merupakan ruang yang konstruktif dalam menyelesaikan persoalan secara terbuka. Perusahaan menilai keterlibatan berbagai pihak dalam forum dialog menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

“Musyawarah adalah jalan terbaik untuk menemukan solusi. Kami menghargai semua pihak yang telah terlibat dan membantu proses komunikasi ini berjalan dengan baik,” kata Basmala.

Dalam pembahasan rapat juga muncul persoalan terkait batas administrasi antara Desa Langkema dan Desa Batu Awu. Sejumlah peserta rapat menilai kejelasan tapal batas kedua desa perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut melalui pembahasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kejelasan batas wilayah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian administrasi dan mencegah munculnya persoalan serupa di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan aktivitas usaha di wilayah perbatasan desa.

Sementara itu, dalam kesepakatan rapat juga disebutkan bahwa setelah proses pembayaran kepada masyarakat pengadu diselesaikan sesuai hasil kesepakatan bersama, pihak pengadu akan mencabut laporan yang sebelumnya diajukan ke Polres Bombana.

Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya penyelesaian menyeluruh yang mengedepankan pendekatan dialogis, kekeluargaan, dan saling menghormati hak serta kepentingan masing-masing pihak.

Rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pagi hari itu akhirnya ditutup pada pukul 12.45 WITA setelah seluruh peserta menyepakati langkah-langkah penyelesaian yang akan dilakukan ke depan.

Melalui proses musyawarah tersebut, PT Almharig berharap persoalan yang terjadi dapat segera menemukan titik terang dan terselesaikan secara baik. Perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan kegiatan operasional secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat, menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bombana.

Sumber: Kibar News