Kendari, Sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., dan Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, Drs. Man Arfa, M.Si., menerima penghargaan bergengsi Sultra Awards dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Sulawesi Tenggara. Penghargaan ini diserahkan oleh Harian Kendari Pos sebagai apresiasi atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam memajukan daerah.

Acara pemberian penghargaan berlangsung di Hotel Claro Kendari pada Kamis (12/9/2024) dan diserahkan langsung oleh Pj. Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.

Sultra Awards 2024 melibatkan 50 penerima penghargaan dari berbagai latar belakang, termasuk birokrat, tokoh masyarakat, hingga sektor swasta. Para penerima dinilai memiliki inovasi, visi, dan dedikasi tinggi di bidang masing-masing.

Dalam keterangannya usai menerima penghargaan, Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Harian Kendari Pos. “Penghargaan ini bukan hanya milik kami, tetapi juga milik seluruh masyarakat Bombana yang telah bersama-sama bekerja keras dalam membangun daerah. Ini adalah bukti nyata dari hasil kerja kita bersama,” ungkap Edy.

Sekda Bombana, Drs. Man Arfa, juga menyampaikan apresiasinya, seraya menegaskan bahwa penghargaan tersebut akan menjadi pemicu semangat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi Bombana, baik dalam pelayanan maupun pengembangan daerah,” katanya.

Sultra Awards merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Harian Kendari Pos untuk menghargai individu dan kelompok yang telah menunjukkan kontribusi positif bagi pembangunan Sulawesi Tenggara. Terdapat 24 kategori penghargaan yang diberikan, dengan harapan dapat menjadi inspirasi bagi pemimpin dan masyarakat lainnya untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerahnya.

Penghargaan ini tidak hanya mengakui capaian Pj. Bupati dan Sekda Bombana, tetapi juga menyoroti berbagai inisiatif yang telah mereka lakukan dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Harapan besar diutarakan agar penghargaan ini dapat menjadi motivasi tambahan bagi kedua pejabat untuk melanjutkan inovasi dan program yang bermanfaat bagi Bombana.

Acara tersebut dihadiri oleh para mitra Kendari Pos serta para tokoh dari berbagai bidang yang juga menerima penghargaan. Pengakuan ini diharapkan dapat mengukuhkan komitmen para penerima untuk terus berkarya bagi kemajuan Sulawesi Tenggara, khususnya di Bombana.

Kendari, sultranet.com – Penjabat Ketua Tim Penggerak (TP) PKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD Kabupaten Kolaka Utara resmi berganti. Hj. Nurhayati Yusmin, S.Pd., MM dilantik menggantikan Hj. Ir. Nina Yuniarti Sukanto yang telah selesai masa jabatannya. Kamis (12/9/2024)

Pelantikan dilakukan oleh Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Hj. Waode Munanah Asrun Lio, pada Kamis, 12 September 2024 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.

Hj. Nurhayati Yusmin diresmikan sebagai Pj. Ketua TP PKK, Ketua Dekranasda, dan Bunda PAUD Kolaka Utara setelah pembacaan Surat Keputusan dan penandatanganan naskah pelantikan.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Muliadi, serta Penjabat Bupati Kolaka Utara, H. Yusmin, S.Pd., M.H.

Penjabat Bupati Kolaka Utara, H. Yusmin, menyampaikan selamat kepada Hj. Nurhayati dan berharap tugas yang diemban dapat dijalankan dengan baik.

“Kami siap bekerja sama dan mendukung sepenuhnya program-program yang ada,” ujarnya.

Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Hj. Waode Munanah Asrun Lio, juga berharap sinergi antara TP PKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD dapat semakin diperkuat.

“Sinergi ini penting untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat, seperti penurunan stunting dan pemberdayaan ekonomi keluarga,” katanya.

Dengan pelantikan ini, diharapkan program TP PKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD di Kolaka Utara dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Sumber: Kominfo Kolut

Bombana, Sultranet.com – Sejumlah pedagang di Pasar Sentral Bombana mengenang masa kepemimpinan H. Burhanuddin saat menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bombana.

Mereka menilai bahwa pasar jauh lebih bersih, tertib, dan teratur selama 15 bulan Burhanuddin memimpin. Setelah masa jabatannya berakhir, kondisi pasar dinilai kembali kacau dan tidak terurus.

Seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, saat Pak Burhanuddin jadi Pj Bupati, pasar selalu bersih, pengelolaan sampah teratur, dan penataan tempat jualan sangat baik.

“Sekarang, setelah beliau tidak menjabat lagi, kondisi pasar jadi berantakan dan tidak tertib.” ujarnya Kamis (12/9/2024)

Keluhan serupa juga disampaikan oleh beberapa ibu-ibu pedagang lainnya. Mereka merasakan perbedaan besar dalam pengelolaan pasar sebelum dan sesudah Burhanuddin menjabat.

Menurut mereka, Burhanuddin sangat memperhatikan kebersihan dan keamanan pasar, yang membuat pedagang dan pembeli merasa nyaman.

“Kami rindu kepemimpinan Pak Burhanuddin. Pasar jadi lebih ramai dan nyaman saat beliau memimpin, pengunjung juga senang karena tempatnya tertata,” ujar seorang pedagang lainnya.

Di tengah persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bombana 2024, para pedagang Pasar Sentral menyatakan dukungan penuh kepada Burhanuddin yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati Bombana periode 2025-2030.

Mereka berharap Burhanuddin kembali memimpin agar pasar dapat dikelola dengan baik seperti saat ia menjabat sebagai Pj Bupati.

“Kami semua akan memilih Pak Burhanuddin di Pilkada 2024. Beliau sosok yang tepat untuk membenahi pasar dan memberikan kesejahteraan kepada para pedagang kecil seperti kami,” tambah salah seorang pedagang.

Burhanuddin, yang dikenal memiliki perhatian besar terhadap pembangunan daerah, terutama dalam penataan fasilitas publik seperti pasar, dianggap sebagai figur yang mampu membawa perubahan positif bagi Bombana.

Para pedagang berharap, jika terpilih nanti, Burhanuddin dapat membawa pasar kembali ke masa kejayaannya saat ia memimpin.

Dukungan dari pedagang Pasar Sentral ini semakin memperkuat posisi Burhanuddin sebagai salah satu kandidat kuat dalam Pilkada Bombana.

Kontestasi politik yang akan digelar pada November 2024 ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan, khususnya bagi pelaku usaha kecil di pasar.

Di era kepemimpinan Burhanuddin sebagai Pj Bupati, kebersihan dan ketertiban Pasar Sentral Bombana menjadi salah satu bukti nyata perhatiannya terhadap kebutuhan masyarakat.

Para pedagang berharap kepemimpinan seperti itu dapat kembali mereka rasakan di masa mendatang. (Tim)

Bombana, Sultranet.com  – Para pedagang di Pasar Sentral Bombana menyatakan kerinduan mereka terhadap kepemimpinan H. Burhanuddin, yang pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bombana.

Menurut mereka, kondisi pasar saat Burhanuddin memimpin lebih bersih, tertib, dan teratur dibandingkan dengan kondisi saat ini.

“Saat Pak Burhanuddin jadi Pj Bupati, pasar sangat teratur dan kebersihannya terjaga. Tapi sekarang, pasar terlihat kotor dan kurang tertib,” ujar seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya, Kamis (12/9).

Pedagang lain menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Burhanuddin, penataan lapak pedagang lebih baik dan pengunjung merasa lebih nyaman untuk berbelanja.

Mereka berharap Burhanuddin bisa kembali memimpin Bombana agar pasar kembali terkelola dengan baik.

“Kami rindu beliau karena kami merasakan dampak positif saat beliau menjabat. Sekarang, kami tidak lagi merasakan kenyamanan yang sama,” ungkap salah satu pedagang lainnya.

Menyambut Pilkada Bombana 2024 yang akan datang, para pedagang ini menyatakan akan mendukung penuh pencalonan H. Burhanuddin sebagai Bupati Bombana periode 2025-2030.

Mereka yakin bahwa Burhanuddin adalah sosok yang tepat untuk memimpin dan membenahi fasilitas publik, termasuk pasar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat kecil.

“Kami sudah sepakat akan memilih beliau di Pilkada nanti. Hanya Pak Burhanuddin yang bisa membawa perubahan nyata bagi kami pedagang kecil di pasar ini,” ujar seorang pedagang.

Dukungan dari para pedagang Pasar Sentral semakin memperkuat posisi Burhanuddin sebagai salah satu kandidat kuat dalam Pilkada Bombana yang akan digelar pada November 2024.

Selain dikenal perhatian terhadap kebersihan dan penataan pasar, Burhanuddin juga dinilai memiliki visi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Selama masa kepemimpinannya sebagai Pj Bupati selama 15 bulan, para pedagang merasa lebih nyaman dan dapat menjalankan usaha dengan baik.

Mereka berharap, jika Burhanuddin terpilih, kondisi pasar dapat kembali tertib dan teratur seperti di masa kepemimpinannya.

Pilkada Bombana 2024 dipandang sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif, terutama dalam sektor-sektor penting seperti pengelolaan pasar dan fasilitas publik lainnya. (IR)

Bombana, sultranet.com – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana berhasil menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah Keliling (GAUL) di Kecamatan Poleang Barat selama dua hari, pada 12-13 September 2024. Program ini merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat dengan menyediakan pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau dari harga pasar.

Warga Poleang Barat menyambut antusias kehadiran GAUL ini, terlihat dari tingginya partisipasi selama dua hari kegiatan berlangsung. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan bahan pangan lainnya dijual dengan harga murah, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membeli bahan pangan esensial dengan harga yang lebih ekonomis.

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Rusli, S.Pd., M.Pd., menekankan pentingnya acara ini dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat setempat. “Gerakan Pangan Murah Keliling ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih mudah terhadap pangan berkualitas. Kami berharap melalui kegiatan ini, beban ekonomi masyarakat dapat berkurang dan akses mereka terhadap pangan semakin baik,” ujarnya saat ditemui di lokasi acara.

Tidak hanya warga yang mendapatkan manfaat, kegiatan GAUL juga melibatkan sejumlah pedagang yang turut berpartisipasi dalam penyediaan barang-barang untuk dijual. Hal ini menambah dinamika perekonomian lokal dengan mendorong partisipasi aktif dari pedagang setempat.

Kegiatan GAUL ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Bulog Cabang Bombana, Camat Poleang Barat, Sekretaris Camat Poleang Barat, dan tiga anggota dari Inspektorat Kabupaten Bombana. Kehadiran mereka menandakan dukungan penuh dari berbagai pihak terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Menurut Camat Poleang Barat, acara ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam kondisi ekonomi yang masih belum stabil pasca-pandemi.

Kepala Bulog Cabang Bombana juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendukung acara-acara semacam ini untuk menjamin ketersediaan stok pangan di wilayah Bombana. “Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Dinas Ketahanan Pangan untuk memastikan bahwa pangan tersedia dengan cukup dan dapat dijangkau oleh masyarakat di seluruh wilayah, tidak hanya di Poleang Barat,” ungkapnya.

Dengan keberhasilan pelaksanaan GAUL di Kecamatan Poleang Barat, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana berencana untuk mengadakan kegiatan serupa di kecamatan lain di Bombana. Program ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak warga, terutama di daerah yang akses pangannya masih terbatas, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengelola distribusi pangan secara lebih merata. Melalui program GAUL, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa tidak ada warga yang kesulitan mengakses pangan, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang ini. “Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan pokok dapat diakses oleh semua warga, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi. Gerakan ini akan terus kita dorong ke berbagai kecamatan lainnya,” tutur Rusli.

Tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, Dinas Ketahanan Pangan juga berharap program ini dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Bombana. Selain itu, melalui pelibatan langsung pedagang lokal, diharapkan ada sinergi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat dalam menciptakan stabilitas harga pangan yang terjangkau.

Dengan berakhirnya acara GAUL di Poleang Barat, masyarakat setempat merasakan manfaat langsung dari program ini. Keberhasilan ini memberikan semangat bagi Dinas Ketahanan Pangan untuk terus bergerak, menjangkau lebih banyak wilayah dan membantu masyarakat dalam mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari.

Sebagai penutup, Rusli menyatakan, “Kami sangat senang melihat antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan ini. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk melanjutkan program GAUL di wilayah-wilayah lain. Kami akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dalam mendukung ketahanan pangan, sehingga kesejahteraan masyarakat Bombana dapat terjaga.”

Melalui Gerakan Pangan Murah Keliling, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana membuktikan komitmennya untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata dan terjangkau bagi seluruh warga. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi salah satu solusi strategis dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan di masa mendatang.

MUNA, Sultranet.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Muna menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan di depan Kantor Bupati Muna pada Kamis (12/09/2024).

Aksi ini juga disertai dengan pemblokiran pintu masuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Desa Wawesa, Kecamatan Batalaiworu.

PMII Muna menuntut perbaikan manajemen TPAS yang dinilai tidak dikelola dengan baik, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

Mereka mendesak Kepala Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas buruknya pengelolaan TPAS dan meminta Penjabat Bupati Muna segera mencopot kepala DLH jika tidak ada tindak lanjut yang jelas dalam waktu dekat.

“Aksi ini murni bentuk keluhan masyarakat yang resah dan jenuh akibat kondisi TPAS yang tak terurus. Dampaknya merugikan warga, bahkan ada yang mengeluhkan bau sampah sampai harus makan di dalam kelambu,” ungkap Muhammad Sulaeman, Ketua 1 Bidang Kaderisasi PC PMII Muna.

Dalam aksinya, PMII Muna memblokade akses TPAS agar tidak ada lagi mobil pengangkut sampah yang bisa membuang sampah di tempat tersebut.

“Kami tidak akan berhenti hingga ada tindakan konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dan mencari solusi,” tegas Sulaeman.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muna belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi dan tuntutan dari PMII Muna.

Bombana, Sultranet.com – Calon Bupati Bombana, H. Burhanuddin, mendapat sambutan meriah dari warga Bali saat menggelar silaturahmi di SP1 Desa Anugerah, Kecamatan Lantari Jaya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Kerukunan Keluarga Bali Bombana serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Dalam acara tersebut, Burhanuddin menyampaikan berbagai program unggulannya jika terpilih sebagai Bupati Bombana, sekaligus mendengarkan aspirasi warga.

Dalam pertemuan tersebut, Burhanuddin berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus kepada semua lapisan masyarakat, termasuk komunitas Bali.

Sebagai bentuk nyata dari kepeduliannya, Burhanuddin memberikan bantuan dana untuk rehabilitasi Pura di Desa Anugerah, yang merupakan tempat ibadah penting bagi warga Bali setempat.

“Saya ingin memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk warga Bali, mendapatkan perhatian yang setara,” ujar Burhanuddin.

Selain itu, Burhanuddin juga menyampaikan program prioritas lainnya, seperti jaminan ketersediaan pupuk bagi para petani dan nelayan di Bombana.

Menurutnya, sektor pertanian dan perikanan adalah tulang punggung ekonomi daerah, dan ketersediaan pupuk menjadi krusial untuk meningkatkan produktivitas mereka.

“Kita pastikan bahwa pupuk tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup. Kita tidak ingin ada petani atau nelayan yang terkendala karena kurangnya pupuk,” tegasnya.

Burhanuddin juga menyampaikan rencana pengembangan ekonomi desa melalui program Satu Desa Satu Produk.

Program ini diharapkan dapat mengembangkan potensi lokal di setiap desa, sehingga menciptakan produk unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak hanya berfokus pada ekonomi, Burhanuddin juga menyinggung pentingnya reformasi dalam distribusi bantuan sosial.

Jika dirinya terpilih, ia berjanji tidak akan ada lagi penerima bantuan yang dibebani pembayaran atau pungutan, dengan tujuan agar bantuan dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Saat saya terpilih nanti, penerima bantuan tidak akan lagi diminta melakukan pembayaran. Bantuan ini harus sepenuhnya diterima oleh masyarakat tanpa ada pungutan,” jelasnya.

Sambutan hangat dari warga Bali menandai harapan besar mereka terhadap Burhanuddin sebagai calon pemimpin yang mampu membawa perubahan positif di Bombana.

Silaturahmi ini juga sekaligus memperkuat hubungan antara Burhanuddin dan komunitas Bali di Bombana, yang diharapkan terus terjalin baik jika dirinya dipercaya memimpin. (MC)

MUNA, Sultranet.com – Ketua Kerukunan Bugi Makassar Turatea (KBMT) Kabupaten Muna, H. Saparuddin Daeng Tona, membantah keras kabar yang menyebutkan bahwa dirinya mencabut dukungan politik terhadap pasangan calon Pilkada Muna 2024, Rajiun-Purnama, usai fotonya bersama Plt Bupati Muna, Bachrun Labuta, diposting di media sosial Facebook.

Saparuddin mengklarifikasi bahwa kehadirannya di rumah jabatan (Rujab) Plt Bupati Muna pada Minggu malam, 8 September 2024, semata-mata memenuhi undangan dan tidak terkait dengan kepentingan politik.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya diundang oleh salah seorang suruhan Plt Bupati yang dikenalnya.

“Sebenarnya, saya sudah mau dijemput sehari sebelumnya, tetapi karena sakit demam, saya baru bisa hadir keesokan malamnya. Sesampainya di kediaman beliau, kami hanya berbincang biasa, tidak ada pembicaraan politik atau dukungan,” terang Saparuddin pada Selasa, 10 September 2024.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa selama pertemuan tersebut, tidak ada permintaan dari Plt Bupati Bachrun untuk memberikan dukungan politik.

“Beliau hanya berterima kasih atas kedatangan saya. Tidak ada permintaan dukungan atau pembicaraan terkait Pilkada,” tambahnya.

Kehadiran Saparuddin di Rujab Plt Bupati tersebut hanya berlangsung sekitar 15 menit, setelah itu ia pulang untuk melaksanakan shalat Isya.

Namun, belakangan fotonya bersama Bachrun diposting di Facebook oleh sejumlah akun yang memelintir pertemuan itu sebagai indikasi dirinya akan mencabut dukungan dari pasangan Rajiun-Purnama.

Menanggapi kabar tersebut, Saparuddin menegaskan bahwa dukungannya kepada Rajiun-Purnama masih solid dan konsisten.

“Saya tidak pernah berbicara bahwa saya akan mencabut dukungan. Ini adalah pertemuan pertama saya dengan Pak Bachrun, dan tidak ada obrolan tentang dukungan politik sama sekali,” jelasnya.

Ia juga sangat menyayangkan tindakan sejumlah oknum yang memanfaatkan fotonya bersama Plt Bupati sebagai alat politik.

“Saya baru tahu soal foto yang viral itu dari adik saya. Sampai sekarang, saya masih mempertimbangkan langkah apa yang akan diambil, tetapi saya meminta agar pihak yang memposting foto tersebut meminta maaf secara terbuka,” tegasnya.

Kendati merasa dirugikan oleh postingan tersebut, Saparuddin masih memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk meminta maaf.

“Kalimat yang menyebut saya mencabut dukungan itu tidak benar sama sekali. Saya masih solid mendukung Rajiun-Purnama sampai saat ini,” pungkasnya.

Baubau, SultraNET.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) Baubau secara resmi melaporkan dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pencucian uang yang dilakukan oleh jajaran Pemerintah Desa Lowulowu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Selasa (10/9/2024)

Laporan ini telah disampaikan kepada Kapolres Buton Tengah dan diharapkan segera ditindaklanjuti oleh pihak berwajib untuk mengusut tuntas kasus ini.

Dalam laporannya, HMI yang diwakili oleh Ketua Komisariat Fekon Unidayan, Andris Nopriansya Tahir Asmar, menyampaikan bahwa subsidi untuk program “Gelar Pangan Murah” yang ditetapkan minimal sebesar 35% oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, hanya diberikan sebesar 13% oleh Pemerintah Desa Lowulowu.

Hal ini menciptakan kecurigaan bahwa anggaran desa telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oknum pemerintah desa.

Andris mengungkapkan bahwa dalam program “Gelar Pangan Murah,” harga beras dan minyak goreng yang seharusnya disubsidi sesuai ketentuan tidak mencapai angka yang diharapkan.

Masyarakat desa diminta membayar Rp 108.000 per karung beras, yang seharusnya dijual dengan harga sekitar Rp 90.000 setelah subsidi 35%.

“Subsidi yang seharusnya minimal 35% justru hanya diberikan 13%. Ini jelas merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan pemerintah kabupaten,” tegas Andris.

Tak hanya soal subsidi pangan, HMI juga menyoroti dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan jalan tani di desa.

Mereka mencurigai adanya markup besar-besaran dalam pelaksanaan proyek tersebut, di mana volume pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diubah secara sepihak oleh perangkat desa.

“Kami menduga ada markup besar-besaran dalam proyek pembangunan jalan tani, di mana volume pekerjaan tidak sesuai dengan RAB yang telah diubah sepihak oleh perangkat desa,” ungkapnya.

Selain itu, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang dilakukan di desa tersebut juga dianggap gagal.

HMI menyatakan bahwa air yang disalurkan ke masyarakat adalah air asin dan tidak layak konsumsi.

“Pamsimas yang seharusnya menyediakan air layak konsumsi justru gagal total, air yang dialirkan asin dan fasilitas rusak,” bebernya

Laporan HMI juga menyebutkan bahwa Kepala Desa Lowulowu diduga melakukan penyalahgunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dana sebesar Rp 50 juta yang seharusnya dialokasikan untuk BUMDes dialihkan untuk proyek rabat beton di halaman kantor desa tanpa melalui persetujuan mekanisme resmi.

“Dana BUMDes sebesar Rp 50 juta dialihkan untuk proyek lain tanpa melalui mekanisme yang sah. Ini bentuk nyata penyalahgunaan anggaran,” ungkapnya.

Selain itu, ada laporan pemotongan gaji perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa pembahasan anggaran.

Hal ini semakin memperkuat dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Lowulowu dan jajaran perangkat desanya.

Selain dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, HMI juga melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang.

Uang sebesar Rp 20 juta yang merupakan pengembalian dari mantan Kepala Desa Lowulowu atas perintah Kejaksaan Negeri Buton terkait dugaan korupsi program pelatihan komputer pada masa jabatan sebelumnya, tidak dikembalikan ke kas negara.

Uang tersebut malah disimpan dalam rekening desa dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi oleh kepala desa yang baru.

“Kami mencurigai uang itu digunakan untuk keperluan pribadi oleh Kepala Desa Lowulowu. Sampai saat ini, uang tersebut belum dikembalikan ke kas negara,” ungkap pelapor.

HMI Komisariat Fekon Unidayan menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum bagi masyarakat Lowulowu yang dirugikan.

“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai masyarakat mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan,” tutup Andris Nopriansya dengan tegas.

Hingga berita di rilis, pihak Pemerintah Desa Lowulowu belum terkonfirmasi. (JY)

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana turut hadir dalam kegiatan Sosialisasi dan Asistensi dengan tema Kebijakan Tata Kelola TIK dalam Mendukung Penyelenggaraan SPBE, Satu Data Indonesia, Transformasi Digital, dan Keterpaduan Layanan Digital di Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) melalui Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika pada Kamis, 5 September 2024, bertempat di salah satu hotel di Kota Kendari.

Kegiatan yang dihadiri secara daring oleh Direktur Tata Kelola Aptika Kementerian Kominfo RI, Aries Kusdaryono, S.Kom., M.Kom., Ph.D, ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga terkait, termasuk Tim Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan Kementerian PAN-RB, Tim Satu Data Indonesia dari Bappenas, serta Pusat Riset Sains Data dan Informasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari BSSN, Kepala Dinas Kominfo se-Sulawesi Tenggara, serta sejumlah pejabat terkait dari Inspektorat Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara, termasuk Kabupaten Bombana.

Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badallah, dalam sambutannya menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan digitalisasi layanan pemerintahan yang terintegrasi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan fondasi utama bagi transformasi digital nasional, yang sejalan dengan Nawacita ke-2 untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

“SPBE bukan hanya sekadar penerapan teknologi, tetapi juga soal menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Ridwan. (10/9/2024)

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Ridwan menekankan bahwa penyusunan rencana dan anggaran SPBE, serta kebijakan audit TIK, perlu menjadi prioritas.

Ini bertujuan agar manajemen SPBE dapat berjalan dengan baik di semua tingkatan pemerintahan. Selain itu, Ridwan juga menyadari tantangan yang dihadapi daerah, seperti kurangnya kapasitas teknis dan pemahaman mengenai regulasi TIK.

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan asistensi ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tata kelola TIK yang baik dan benar.

“Kami berharap, setelah sosialisasi ini, tantangan tersebut bisa teratasi dan pemerintah daerah semakin siap untuk menghadapi perkembangan teknologi digital,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI, Aries Kusdaryono, yang hadir secara virtual, mengungkapkan pentingnya peran Kementerian Kominfo dalam mendukung berbagai sektor pemerintahan untuk memfasilitasi digitalisasi.

“Penerapan SPBE yang terintegrasi di seluruh lini pemerintahan sangat penting untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Kami ingin memastikan bahwa setiap dinas di provinsi, kabupaten, dan kota bisa mengelola data dan informasi dengan cara yang benar dan terorganisir,” ungkap Aries.

Aries juga menekankan bahwa pemetaan infrastruktur digital yang terstruktur dengan baik akan mempermudah integrasi antar sistem dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Desain infrastruktur SPBE yang baik akan memungkinkan pemanfaatan data secara maksimal, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan,” katanya.

Sosialisasi ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat infrastruktur digital, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan SPBE.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan digitalisasi layanan publik akan lebih merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital di Sulawesi Tenggara, termasuk Kabupaten Bombana.

Ke depan, Inspektorat Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus mendampingi setiap proses digitalisasi pemerintahan di daerah guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. (adv)