Bombana, sultranet.com – Pelaksanaan pengukuhan perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Bombana berlangsung khidmat pada Jumat (26/7/2024). Acara yang dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan Desa Mandiri ini digelar di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Sekretaris Daerah, Forkopimda Kabupaten Bombana, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, serta para camat dan kepala desa.

Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, secara resmi mengukuhkan perpanjangan masa jabatan kepala desa, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun. Dalam pengukuhan ini, sebanyak 9 kepala desa yang periode masa jabatannya 2018-2024 diperpanjang menjadi 2018-2026, 3 kepala desa periode 2019-2025 diperpanjang hingga 2019-2027, dan 109 kepala desa dengan masa jabatan 2022-2028 diperpanjang menjadi 2022-2030.

Selain pengukuhan, acara ini juga ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan Desa Mandiri kepada tiga desa yang berhasil menunjukkan kemandirian dalam tata kelola desa. Piagam penghargaan tersebut diberikan kepada Desa Lora di Kecamatan Mataoleo, Desa Tapuahi di Kecamatan Rumbia Tengah, dan Desa Waemputtang di Kecamatan Poleang Selatan. Ketiga desa ini dianggap telah berhasil meningkatkan kesejahteraan warganya melalui program-program inovatif yang sejalan dengan visi pembangunan desa mandiri.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menekankan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bentuk pengakuan dan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran kepala desa sebagai ujung tombak pembangunan. “Pengukuhan ini adalah tindak lanjut dari Undang-Undang yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun. Hal ini memberi kesempatan bagi kepala desa untuk memperkuat koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan di desa masing-masing,” jelas Edy.

Lebih lanjut, Pj. Bupati mengingatkan agar kepala desa segera melakukan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) agar selaras dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bombana. Penyesuaian ini penting untuk memastikan sinkronisasi antara program pembangunan desa dan kabupaten, sehingga seluruh perencanaan dan penganggaran berjalan harmonis.

“Kepala desa adalah garda terdepan dalam membangun desa. Saya berharap perpanjangan masa jabatan ini menjadi momentum bagi kepala desa untuk lebih aktif dalam penanggulangan inflasi, penurunan angka stunting, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing,” ujar Edy.

Edy juga memberikan perhatian khusus pada tahun politik yang sedang berlangsung. Ia mengingatkan seluruh kepala desa untuk menjaga netralitas dan menghindari konflik kepentingan, baik secara pribadi maupun kelompok. Menurutnya, kepala desa harus menjadi contoh dalam menjaga stabilitas politik di daerah, terutama menjelang pemilu.

“Saat ini kita memasuki tahun politik. Saya minta kepada seluruh kepala desa agar tetap netral dan menjaga etika, terutama dalam penggunaan media sosial. Prinsip netralitas harus ditegakkan untuk menjaga kehormatan demokrasi di Bombana,” tegasnya.

Selain pengukuhan dan penyerahan penghargaan, acara ini juga ditandai dengan penyerahan surat keputusan dan penandatanganan berita acara pengukuhan. Para kepala desa yang dikukuhkan diharapkan dapat segera menyusun rencana kerja yang lebih baik, berfokus pada kebutuhan serta aspirasi masyarakat di desa masing-masing.

Acara tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama antara Pj. Bupati Bombana, para kepala desa yang dikukuhkan, dan pejabat terkait lainnya. Dengan perpanjangan masa jabatan ini, diharapkan para kepala desa dapat menjalankan amanah dengan lebih baik dan efektif, serta mampu membawa desa mereka menjadi lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Pengukuhan perpanjangan masa jabatan ini, selain sebagai bentuk formalitas, juga diharapkan dapat menjadi pijakan bagi kepala desa untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan di desa masing-masing, sejalan dengan target pemerintah untuk menciptakan desa mandiri di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Bombana, SultraNET. – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana memutuskan mengurangi jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)serentak tahun 2024 yang sebelumnya pada Pemilihan Umum 2024 berjumlah 472 TPS berkurang menjadi 271 TPS. Kebijakan ini diambil sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7 Tahun 2024.

Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bombana, Aminuddin, beberapa waktu lalu menjelaskan jika pada Pemilu 2024, batas jumlah pemilih per TPS adalah 300 pemilih sedangkan untuk Pilkada ini dapat mencapai hingga 600 orang per TPS nya, sehingga otomatis dapat dilakukan penyesuaian jumlah TPSnya.

“Pengurangan jumlah TPS ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pemungutan suara,” ujar Aminuddin

Ia memastikan, pengurangan jumlah TPS ini tidak akan mengurangi akses masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. “KPU Bombana memastikan bahwa seluruh pemilih dapat memberikan suaranya dengan mudah. Kami akan menyediakan fasilitas yang memadai di setiap TPS agar proses pemungutan suara berjalan lancar,” tandasnya.

Kebijakan ini mendapat apresiasi dari Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan Daerah (LKPD) Muh. Arham. Menurutnya, pengurangan jumlah TPS adalah langkah yang tepat dalam upaya penghematan keuangan negara.

“Dengan berkurangnya jumlah TPS, biaya operasional dapat ditekan. Selain itu, pengamanan dapat lebih fokus sehingga kualitas demokrasi pun akan semakin baik,” kata Arham.

Ia menambahkan bahwa dana yang dihemat dari pengurangan TPS dapat dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih mendesak, seperti peningkatan kesejahteraan petugas pilkada dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Dengan jumlah TPS yang lebih sedikit, pengawasan bisa lebih efektif dan efisien. Setiap permasalahan yang muncul bisa lebih cepat diatasi dan dilaporkan,” ujarnya.

Muh. Arham juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk suksesnya Pilkada serentak ini.  Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses pilkada agar kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi tetap terjaga.

“Dengan berkurangnya jumlah TPS, logistik pemilu seperti surat suara, kotak suara, dan alat tulis kantor (ATK) bisa lebih efisien didistribusikan dan diawasi. Kita berharap ini dapat mengurangi potensi kecurangan dan masalah.” tandasnya. (IS)

Bombana, SultraNET.com – Politeknik Bombana melepas 171 mahasiswa untuk melaksanakan magang kerja dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tahun 2024. Kegiatan tersebut merupakan komitmen kampus vokasi di Wonua Bombana itu untuk menciptakan lulusan yang siap kerja.

Sebanyak 171 mahasiswa yang akan mengikuti program ini berasal dari empat program studi, yaitu Akuntansi Sektor Publik sebanyak 73 mahasiswa, Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung sebanyak 42 mahasiswa, Teknologi Pembenihan Ikan sebanyak 25 mahasiswa, dan Teknologi Rekayasa Kimia Industri sebanyak 31 mahasiswa.

Direktur Politeknik Bombana, Sainal Abidin, S.Si., MM, Senin (22/7/2024) menjelaskan, program magang ini bertujuan untuk meningkatkan soft skill dan hard skill mahasiswa, serta memberikan mereka pengalaman kerja di berbagai instansi pemerintah dan swasta.

Proses magang berlangsung selama satu tahun, di mana 10 bulan pertama dilakukan di instansi terkait, baik di Kendari, Kolaka, maupun Makassar. Sementara itu, dua bulan terakhir digunakan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di desa masing-masing.

Tujuan utama dari program magang ini adalah untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang cukup untuk bekerja di berbagai bidang ilmu, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

“Kami berharap mahasiswa Politeknik Bombana benar-benar menjalankan proses pemagangan dengan baik sehingga lulusan kita tidak menjadi pengangguran, tetapi sudah memiliki kompetensi untuk bekerja di mana pun,” ujarnya.

Dengan penekanan pada pengembangan soft skill dan hard skill, mahasiswa diharapkan dapat beradaptasi dengan berbagai situasi kerja dan memiliki kemampuan teknis yang memadai.

Soft skill, seperti komunikasi, kerjasama tim, dan manajemen waktu, sangat penting dalam dunia kerja modern. Sementara itu, hard skill memberikan keahlian teknis spesifik yang dibutuhkan dalam berbagai bidang industri.

Program ini juga menargetkan kerjasama dengan perusahaan luar negeri di bidang industri. “Kami sedang membangun komunikasi dengan perusahaan luar negeri dan berharap angkatan berikutnya bisa berangkat ke sana,” bebernya

Ia menyebut peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bombana sangat penting, sehingga kedepan Bombana tidak lagi harus mengimpor tenaga kerja dari luar daerah.

“Kita ingin memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri dan siap memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan mereka.” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bombana Anton Ferdinan saat menerima 5 mahasiswa yang akan melakukan magang di instansi tersebut mengaku siap bekerja sama dan membimbing para mahasiswa tersebut.

Ia menjelaskan, dalam era digital yang serba cepat ini, peran perpustakaan dan arsip sering kali terabaikan. Padahal, kedua institusi ini memiliki peran krusial dalam melestarikan pengetahuan dan identitas suatu bangsa.

“Perpustakaan bukan hanya tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Perpustakaan menyediakan akses gratis atau terjangkau ke berbagai jenis informasi, mulai dari buku, jurnal, hingga bahan digital,” jelas Anton Ferdinan.

Arsip juga memegang peran vital dalam menjaga catatan sejarah dan identitas suatu bangsa. Arsip menyimpan dokumen-dokumen penting yang mencatat perjalanan sejarah suatu bangsa, seperti surat, peta, foto, atau rekaman audio-visual yang memiliki nilai historis.

Arsip memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan organisasi. Dengan adanya arsip, publik dapat mengakses informasi mengenai kebijakan, keputusan, dan tindakan yang telah diambil oleh lembaga-lembaga terkait.

“Pada prinsipsnya kami siap menerima teman teman mahasiswa untuk bersama sama berproses disini,” tandasnya.

Pewarta : Aldi L

MUNA, SultraNET. – Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali melakukan mutasi pejabat eselon III dan IV yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Muna pada Jumat, 12 Juli 2024.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 345 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Plt Bupati Muna, Bachrun Labuta.

Dalam sambutannya, Bachrun Labuta menekankan bahwa mutasi tersebut adalah hasil evaluasi kinerja ASN di lingkup pemerintah daerah.

“Mutasi hari ini adalah keputusan bersama berdasarkan hasil evaluasi dari kinerja ASN di lingkup pemerintah daerah,” ujar Bachrun.

Ia juga mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan berharap mereka dapat bekerja dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Berikut nama-nama pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik:

1. La Ode Sarlan Saera menjabat sebagai Sekretaris Balitbang.

2. La Ode Muhammad Taufiq menjabat sebagai Kepala Barang dan Jasa.

3. La Ode Muhammad Syahrullah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

4. Wa Ode Hartati Sukarsih menjabat sebagai Sekretaris BKPSDM.

5. La Ode Ismail menjabat sebagai Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah.

6. La Impres menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan.

7. Rini Suherlina menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

8. Syamsurya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

9. Milandy La Ode Bangsawan menjabat sebagai Camat Kontu Kowuna.

10. Muhammad Ardy Ramadhan menjabat sebagai Camat Lohia.

11. Muhammad Israjunaid menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

12. Muslim Palari menjabat sebagai Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman.

13. Pangeran Abdul Azis Salam menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan.

14. Rachmawati menjabat sebagai Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

15. Yasin menjabat sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM.

16. Zulfakar menjabat sebagai Kepala Bidang Kerja Sama Pengawasan dan Promosi Investasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

17. Ariano Dano menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

18. Muhammad Fajar menjabat sebagai Kepala Bidang Persandian Dinas Kominfo.

19. Indrayana menjabat sebagai Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial.

20. Nurhayati menjabat sebagai Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kabawo.

21. Asmawati menjabat sebagai Lurah Laimpi.

Pelantikan tersebut diharapkan dapat membawa angin segar bagi pemerintahan Kabupaten Muna dalam mencapai kinerja yang lebih baik dan efektif.

Pewarta: Rustam

Bombana, SultraNET. – Jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, Polres Bombana menggelar Rapat Koordinasi lintas sektoral bersama media. Rabu, 10 Juli 2024.

Dalam Rakor tersebut ditekankan pentingnya netralitas Polri dan langkah-langkah antisipatif untuk mengawal proses pemilu yang damai dan aman.

Kapolres Bombana AKBP Roni Syahendra, SH., S.IK., M.Si menegaskan komitmen Polri untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada.

“Polri harus netral dalam pelaksanaan Pilkada. Ini adalah amanat yang kami pegang teguh,” ujarnya.

Komitmen tersebut telah disampaikan kepada seluruh personel Polres Bombana, termasuk dalam apel pagi dan instruksi langsung ke Polsek.

Dalam upaya memastikan keamanan TPS, AKBP Roni menjelaskan bahwa pengamanan akan dilaksanakan secara merata di semua TPS.

“Jika dulu kami membedakan tingkat pengamanan TPS berdasarkan kerawanan, kini kami ratakan menjadi satu personil per TPS untuk maksimalisasi pengawasan,” jelasnya.

Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan Pilkada 2024 di Bombana berjalan dengan tertib dan aman.

Polres Bombana berkomitmen untuk menjaga netralitas dan melindungi hak-hak masyarakat, serta memastikan tidak ada penyebaran informasi yang dapat meresahkan masyarakat selama proses Pilkada berlangsung.

Ditempat yang sama, Kasat Reskrim Polres Bombana, IPTU Yudha Febri Widanarko, S.IK, menyoroti pengawasan ketat terhadap media sosial untuk mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks.

“Kami memonitor aktivitas di media sosial setiap hari melalui patroli siber. Fokus utama kami adalah pada postingan yang mengandung berita bohong dan akun-akun palsu,” jelasnya.

Sejauh ini, empat akun Facebook telah di-take down karena diduga menyebarkan informasi palsu atau menghasut.

Proses identifikasi akun palsu dilakukan dengan profiling dan pengecekan IP.

“Kami cek keabsahan akun melalui alat-alat IP dan regisnya. Posting yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, atau unsur pidana lain seperti perjudian dan konten seksual akan ditindak tegas,” tambah IPTU Yudha.

Polres Bombana juga bekerjasama dengan Kejaksaan dan Bawaslu untuk mengkaji postingan-postingan yang berpotensi sebagai black campaign.

“Kami akan menilai bersama apakah sebuah postingan termasuk black campaign atau tidak,” tandasnya.

Pewarta: Idris Hayang

Bombana, SultraNET. – Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) mendesak Pemerintah Kabupaten Bombana untuk segera melakukan normalisasi sungai di Kecamatan Poleang Utara yang dinilai wajib dan mendesak untuk segera dilakukan.

Desakan ini disampaikan menyusul banjir yang melanda wilayah tersebut, merendam lebih dari 100 Kepala Keluarga (KK) di tiga desa, yakni Desa Toburi, Desa Wambarema, dan Desa Tanah Poleang beberapa waktu lalu.

Ketua Dewan Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif LKPD, Muh. Arham, S.Th.I, Selasa (9/7/2024) menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama banjir adalah curah hujan yang tinggi yang mengalir ke sungai yang kondisinya sempit hingga meluap merendam pemukiman warga.

“Curah hujan yang besar menyebabkan air masuk ke jalur sungai yang sudah menyempit. Sungai perlu dinormalisasi mulai dari perbatasan Desa Wambarema hingga Desa Toburi. Jika badan sungai diperlebar, insya Allah ini bisa mencegah banjir di masa depan,” ujar Arham.

Ia menjelaskan bahwa LKPD juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat untuk membahas langkah-langkah normalisasi sungai.

“Normalisasi ini wajib dilakukan segera jika tidak ingin kejadian ini terulang kembali. Kami berharap koordinasi ini dapat mempercepat proses penanganan dan normalisasi sungai yang mendesak ini,” kata Arham.

Dengan adanya normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur yang tepat, LKPD optimistis bahwa risiko banjir di masa depan dapat diminimalkan.

Ia berkomitmen untuk terus memantau perkembangan penanganan bencana ini dan memberikan dukungan serta advokasi yang diperlukan bagi masyarakat terdampak.

“Kita berharap permintaan kami segera di atensi Pemerintah Kabupaten dan kami akan terus mengawal ini,” bebernya

Bantuan Harus Tepat Sasaran dan Tidak Berbelit

Pada kesempatan itu, LKPD juga moyoroti penyaluran bantuan dari Pemerintah Kabupaten beberapa hari lalu yang dinilai berbelit dan sebagian tidak tepat sasaran,

“Sudah saatnya pemerintah di level Kabupaten bersama Pemerintah desa untuk menginventarisir masyarakat yang terkena dampak dan memberikan bantuan yang diperlukan tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit,” tegas Muh. Arham, S.Th.I

Pembagian bantuan sebelumnya dilakukan di kantor kecamatan Poleang Utara. Namun, informasi dari beberapa warga yang terdampak menyebutkan bahwa bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Beberapa dari mereka yang membutuhkan bantuan justru tidak menerimanya.

“Bantuan harus benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan, bukan hanya formalitas yang akhirnya tidak dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar terdampak,” tambah Arham.

Untuk mengatasi masalah ini, LKPD mendorong adanya sistem pendistribusian bantuan yang lebih efisien dan langsung menyentuh masyarakat yang terdampak.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan perangkat desa untuk memastikan setiap warga yang terkena dampak terdata dengan baik dan menerima bantuan yang diperlukan.

“Kami mengajak pemerintah untuk lebih responsif dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Bantuan kemanusiaan harus dilihat sebagai prioritas utama dalam situasi darurat seperti ini, Kami di LKPD siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan efektif.” tandasnya.

Pewarta : Aldi. L

Bombana, Sultranet.com – Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, dengan penuh semangat melepas peserta Pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 H/2024 M pada Jumat (5/7/2024). Acara ini digelar di depan Masjid Nurul Iman Kelurahan Kasipute dan diikuti oleh ratusan masyarakat Bombana. Pawai ini bertujuan memperingati pergantian tahun baru Islam dengan kegembiraan dan semangat kebersamaan.

Saat melepas peserta, Pj. Bupati Edy Suharmanto mengajak seluruh masyarakat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kualitas hidup bersama. Ia menyampaikan harapannya agar momentum Tahun Baru Islam ini menjadi titik awal kemajuan bagi Bombana, dengan semangat baru untuk membangun daerah yang lebih baik.

Peserta pawai terdiri dari jajaran Pejabat dan Staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana, pelajar, organisasi kepemudaan, dan komunitas masyarakat. Mereka membawa spanduk berisi pesan-pesan perdamaian dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah.

Acara berlangsung lancar dan meriah, dengan pawai yang berakhir di Alun-alun Kota Rumbia. Di sana, peserta menggelar doa bersama untuk kemakmuran dan keselamatan seluruh masyarakat Bombana di tahun yang baru. Semangat kebersamaan dan antusiasme masyarakat dalam memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram ini mencerminkan harmoni dan kekompakan yang menjadi ciri khas masyarakat di daerah tersebut.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menyerahkan bantuan sosial kepada korban bencana banjir di Kecamatan Poleang Utara. Bantuan ini disalurkan langsung oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Muslihin, SP, yang mewakili Pj. Bupati Bombana pada Jumat (5/7/2024). Upaya ini merupakan langkah untuk membantu masyarakat terdampak banjir dalam memulihkan kondisi mereka.

Banjir yang melanda beberapa desa di Kecamatan Poleang Utara menyebabkan kerusakan signifikan, termasuk rusaknya rumah penduduk dan hilangnya sebagian besar persediaan makanan serta kebutuhan sehari-hari. Sebagai respon cepat, Pemerintah Kabupaten Bombana menyalurkan bantuan berupa paket sembako dan perlengkapan lainnya kepada warga yang terdampak.

Dalam sambutannya saat penyerahan bantuan di lokasi terdampak, Muslihin menyatakan komitmennya untuk terus mendukung dan mempercepat proses pemulihan korban bencana. “Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus berupaya dalam mendukung dan memulihkan kondisi masyarakat,” ujarnya.

Penyaluran bantuan sosial ini melibatkan berbagai pihak dari instansi terkait untuk memastikan bahwa bantuan tersalurkan dengan tepat sasaran dan efektif. Dengan dukungan ini, diharapkan proses pemulihan korban bencana banjir di Kecamatan Poleang Utara dapat berlangsung lebih cepat.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dalam membantu saudara-saudara mereka yang terdampak, sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian dalam menghadapi bencana alam. (Kominfo)

Bombana, SultraNET. – Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sulawesi Tenggara (SULTRA) mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan gerak cepat (Gercep) dalam menangani dampak banjir yang melanda Kabupaten Bombana.

Banjir yang terjadi akibat hujan deras pada malam tadi mengakibatkan lebih dari 100 Kepala Keluarga (KK) terdampak di Kecamatan Poleang Utara. Kamis (4/7/2024)

Menurut data yang dihimpun LKPD, banjir merendam rumah-rumah warga di tiga desa, yaitu Desa Toburi, Desa Wambarema, dan Desa Tanah Poleang.

Selain merendam pemukiman warga, banjir juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum, termasuk rumah ibadah, yang menambah kesulitan bagi masyarakat yang terdampak.

“Situasi ini memerlukan respon cepat dari Pemda untuk memberikan bantuan darurat dan melakukan langkah-langkah mitigasi agar dampak banjir tidak semakin parah,” ujar Muh. Arham, S.Th.I, Ketua Dewan Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif LKPD SULTRA.

Arham menekankan bahwa bantuan darurat seperti makanan, air bersih, dan tempat penampungan sementara sangat diperlukan untuk membantu warga yang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, upaya rehabilitasi dan perbaikan infrastruktur yang rusak juga harus segera dilakukan.

“Kami juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih pada upaya pencegahan banjir di masa mendatang dengan memperbaiki sistem drainase dan melakukan penghijauan di daerah rawan banjir,” tambah Arham.

Banjir di Bombana ini bukan pertama kalinya terjadi, dan LKPD berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan.

Selain bantuan dari pemerintah, LKPD juga mengajak masyarakat dan organisasi kemanusiaan untuk turut serta memberikan bantuan kepada korban banjir.

Masyarakat yang terdampak banjir kini menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memulihkan kondisi kehidupan mereka.

“Solidaritas dan gotong royong sangat diperlukan saat ini. Semoga dengan kerjasama semua pihak, kondisi ini bisa segera teratasi,” harap Arham.

LKPD SULTRA akan terus memantau perkembangan penanganan bencana ini dan siap memberikan dukungan serta advokasi yang diperlukan untuk membantu masyarakat yang terdampak.

“LKPD juga telah mengunjungi Dinas Sosial Bombana agar menjadi garda terdepan bersama BPBD dalam penanganan dampak banjir ini,” tandasnya

Pewarta : Aldi. L

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DISPERINDAGKOP & UKM) bekerja sama dengan BULOG Cabang Bombana menggelar kegiatan Pasar Murah pada Kamis (4/7/2024). Acara ini resmi dibuka oleh Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, di RTH Eks MTQ Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan akses harga terjangkau kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Acara yang dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Bombana, Kepala OPD, dan puluhan masyarakat ini menyediakan sebanyak 1.000 paket yang terdiri dari minyak goreng, terigu, dan beras dengan harga 140 ribu per paket. Pj. Bupati Bombana menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan harga yang stabil di pasar.

“Pasar murah ini adalah upaya nyata Pemerintah Kabupaten Bombana untuk memberikan keringanan ekonomi kepada masyarakat. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Pj. Bupati Bombana.

Pasar murah ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat, yang berharap kegiatan serupa bisa rutin diadakan untuk membantu mengurangi beban ekonomi keluarga. Pasar murah tersebut berlangsung selama satu hari dengan berbagai penawaran diskon dan paket harga khusus.

Kolaborasi antara DISPERINDAGKOP & UKM dan BULOG Cabang Bombana diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasar, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah ini.