Bombana, SultraNET.com | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana, Rusman, S.Pd., M.Si, memerintahkan Kepala Bidang Perizinan Penanaman Modal dan Pertanahan (PPUD) untuk melakukan tindakan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang melanggar aturan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilihan umum mendatang. Selasa 23 Januari 2024

Aksi penertiban ini merupakan respons terhadap laporan dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang merujuk pada Peraturan Daerah (PERDA) K3 terkait penggunaan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan. Petugas Satpol PP Kabupaten Bombana melakukan pemantauan intensif terhadap berbagai lokasi, termasuk trotoar, taman kota, dan area publik lainnya.

Kasi Binwaslu, La Ode Sahidun, S.Si, menjelaskan bahwa tindakan ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan aman menjelang pemilihan. Alat peraga kampanye yang melanggar aturan dapat menciptakan ketidaknyamanan dan dampak negatif pada lingkungan sekitar.

“Kami berkomitmen untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat,” ujarnya.

Dalam operasi penertiban tersebut, Satpol PP Kabupaten Bombana berhasil mengamankan sejumlah alat peraga kampanye dan spanduk yang melanggar aturan, seperti spanduk yang terpasang di lokasi terlarang, baliho yang melebihi ukuran yang diizinkan, dan atribut kampanye yang tidak sesuai dengan standar.

Sementara itu, Kasatpol PP Bombana, Rusman, S.Pd., M.Si menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan penertiban secara berkala. Ia juga mengajak semua pihak untuk mematuhi aturan dan berpartisipasi dalam menciptakan pemilihan umum yang kondusif, sehat, dan demokratis.

“Mari kita semua menjaga suasana kondusif agar pemilu berjalan damai dan aman,” singkatnya. (Kominfos)

Bombana, SultraNET.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana memulai Pelaksanaan Reviu Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 sejak Senin, 22 Januari 2024, di kantor Inspektorat Bombana. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan di tingkat Desa.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Muslihin, SP, Selasa (23/1/2024) menjelaskan bahwa kegiatan Reviu Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah III bersama tim, antara lain Pengendali Teknis Tony Surya Utomo, S.IP, dan Ketua Tim Indra Jaya, S.IP.

Proses reviu ini didasarkan pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Objek pemeriksaan Reviu Pengelolaan Keuangan Desa mencakup 122 Desa se-Kabupaten Bombana. Tujuan dari reviu ini adalah memastikan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tony, sebagai Pengendali Teknis, menyampaikan instruksi kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Bendahara untuk selalu siaga selama kegiatan Reviu Keuangan Desa.

Dokumen yang diperlukan dalam reviu ini mencakup APBDes Tahun Anggaran 2023, SPJ Dana Desa Tahun Anggaran 2023, Rekapitulasi Realisasi Laporan Keuangan LK Tahun Anggaran 2023, Rekap Pajak dan Bukti Penyetoran Pajak, Register Kwitansi Belanja, Rekap SP2D Tahun Anggaran 2023, dan Rekening koran per 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023.

“Harapan Kami kedepan Setelah dilaksanakan Reviu pengelolaan Keuangan Desa ini, terjadi peningkatan kualitas terkait penyusunan , Pelaporan SPJ Keuangan Desa dan ketepatan waktu dalam melunasi pajak di Desa Se-Kabupaten Bombana”. ujar Irban III. (Kominfo)

Lutim, SultraNET. | Temu Saudagar Tanah Luwu menjadi salah satu agenda penting perayaan Hari Jadi Luwu (HJL) ke-756 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-78, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Senin malam (22/1/2024).

Pada kesempatan itu, Dr. Ir Sukanto Todong, MSP, MA, selaku Penjabat (Pj.) Bupati Kolaka Utara (Kolut) yang turut hadir memaparkan potensi luar biasa Kabupaten Kolaka Utara.

“Potensi sumberdaya alam Kabupaten Kolaka Utara Nikel kurang lebih 500 juta ton, perikanan laut 15.388 ton pertahun, Budidaya 42.590 ton pertahun, Kakao Luas lahan 78, 971,10 ton dengan produksi 60.186,10 ton,” ungkapnya.

Sukanto Toding memaparkan berbagai aspek meliputi pertanian, pariwisata dan hotel, dimana Kabupaten itu memiliki 59 objek wisata dan 29 hotel.

Pada aspek Pertanian, ia menyebut dalam menghadapi tantangan pertanian kakao, seperti keberlanjutan sumber daya alam dan pengembangan bibit unggul, penjabat Bupati menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, dan petani.

Dengan tagline “coklatku hidupku dan masa depanku coklat” menekankan peran kakao sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Kolaka Utara.

“Perkembangan budidaya kakao menghadapi tantangan mulai dari keberlanjutan sumber daya alam hingga sumber daya manusia. Sementara itu, peluang pengembangan bibit kakao varietas unggul dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit perlu diperhatikan,” jelasnya.

Untuk itu, perbankan didorong untuk menyediakan skema kredit yang mendukung petani kakao sebagai investasi dalam pertumbuhan sektor pertanian dan keberlanjutan lingkungan.

Pada pertemuan itu, coklat panas dari olahan kakao Bumi Patowanua disajikan sebagai upaya memperkenalkan produk daerah. Ini mencerminkan komitmen bersama untuk memajukan sektor sumberdaya alam, terutama kakao, serta menghadapi tantangan pembangunan wilayah dengan pendekatan yang berkelanjutan dan berdaya tahan.

Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Luwu Timur, Drs. H. Budiman, S.Pd, mengucapkan terima kasih atas kehadiran pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan Kolaka.

“Kami mengapresiasi semangat “wija to luwu” terhadap kehadiran kita semua ditempat ini,” ujar Budiman.

(Sumber : Kominfo Kolut)

Gowa, Sultranet.com – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, Drs. Alimuddin turut menghadiri pembukaan pelatihan penguatan kapasitas bendahara pengeluaran dan pejabat pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Acara prestisius yang diinisiasi oleh Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI ini diadakan di Kabupaten Gowa mulai tanggal 22 hingga 26 Januari 2024.

Kepada awak media, Drs. Alimuddin menegaskan bahwa penguatan kapasitas keuangan SKPD merupakan kunci utama keberhasilan dalam pembangunan daerah.

“Pelatihan ini memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelolaan keuangan yang akuntabel,” tegasnya. Senin (22/1/2024)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bombana juga mengajak peserta, khususnya yang mewakili Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai platform untuk belajar dan mengembangkan wawasan mereka terkait pengelolaan keuangan yang akuntabel.

“Semoga melalui pelatihan ini, kita dapat mencapai peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan,” harap Alimuddin

Pelatihan ini diikuti oleh sekitar 100 peserta dari berbagai SKPD di Kabupaten Bombana, termasuk Dinas Lingkungan Hidup. Mereka akan diberikan materi yang mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari, serta pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

Selain itu, para peserta akan memperoleh sertifikat sebagai bentuk pengakuan terhadap partisipasi mereka dalam pelatihan ini, yang dapat meningkatkan nilai dalam pengembangan karier di masa depan.

Dengan demikian, pelatihan ini bukan hanya merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas untuk mendukung perbaikan dan pertumbuhan daerah yang lebih baik di masa mendatang. (adv)

Bombana, Sultranet.com | Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara mengutus bendahara keuangan dan pejabat penatausahaan keuangan untuk mengikuti Diklat Penguatan Kapasitas bagi Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel. Kegiatan ini berlangsung di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada Senin (22/1/2024).

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana Drs. Edy Suharmanto, M.Si., menekankan perubahan paradigma dalam bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, termasuk penatausahaan keuangan yang harus dilaksanakan secara relevan, handal, dan akuntabel.

Edy Suharmanto menyadari bahwa SKPD sebagai entitas pelaporan keuangan daerah memainkan peran penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

“Selalu ada perubahan peraturan, mengharuskan kita untuk selalu menyesuaikan dan menerapkan dengan ketentuan yang baru. Ini harus dipahami dan dikuasai sebagai pengelola keuangan daerah, agar terhindar dari kesalahan prosedur bahkan kerugian daerah,” ungkap Edy Suharmanto.

Pj. Bupati menegaskan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini dianggap penting agar setiap pejabat pengelola keuangan di SKPD mampu menciptakan pengendalian manajemen yang semakin efektif dan efisien.

Diklat ini diikuti oleh sekitar 100 peserta dari berbagai SKPD di Kabupaten Bombana. Para peserta akan mendapatkan materi-materi yang mendukung tugas sehari-hari bendahara pengeluaran dan pejabat penatausahaan keuangan SKPD.

Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bombana, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana. (Kominfos)

Gowa, Sultranet.com | Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Penandatanganan ini dilakukan di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada Senin (22/1/2024).

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Muhammad Siarah, menandatangani MoU bersama dengan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Bantaeng, yaitu Semuel K. Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si.

Objek kerjasama ini mencakup pengembangan dan pemasaran komoditas unggulan antar daerah. Fokus kerjasama adalah pada komoditas seperti aneka cabai dan bawang merah dari Kabupaten Bantaeng, serta telur dan ayam potong dari Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Bombana. Kerjasama ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan ketersediaan pasokan, dan menjaga keterjangkauan harga pangan menjelang bulan Ramadhan.

PJ. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, mengapresiasi langkah strategis ini sebagai inisiatif perdagangan komoditas unggulan antar daerah. Ia menyatakan keinginan untuk memperkuat kerjasama dalam sektor pertanian guna mendukung ketahanan pangan dan menekan inflasi daerah.

“Kerjasama antar daerah ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya petani dan peternak. Langkah ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan potensi daerah masing-masing,” ujar Edy Suharmanto.

Muhammad Siarah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, menegaskan bahwa kerjasama ini merupakan langkah positif untuk memenuhi kebutuhan pasokan di Kabupaten Bombana, Sidrap, dan Bantaeng.

Dinas Pertanian Kabupaten Bombana sebelumnya telah melaksanakan berbagai upaya, seperti gerakan tanam dan panen aneka cabe, bawang merah, serta panen telur, sebagai langkah menekan inflasi daerah.

“Penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada komoditas cabai merah dan cabai rawit di Bombana sebesar -0,920..” jelasnya. (Kominfo)

Bombana, SultraNET.com – Dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur keuangan, Dinas Perikanan Kabupaten Bombana mengambil langkah proaktif dengan mengirimkan perwakilannya mengikuti Diklat di Balai Diklat Pusat Keuangan Negara (PKN) Gowa. Kegiatan ini berfokus pada penguatan kapasitas bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Perikanan.

Diklat yang berlangsung sejak Senin, 22 Januari 2024, membawa peserta ke dalam berbagai sesi pelatihan, mencakup tata kelola keuangan, peraturan pengelolaan keuangan daerah, dan penerapan praktis tugas bendahara serta PPK. Penyelenggaraan diklat sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, mengungkapkan perubahan paradigma di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, serta pentingnya penatausahaan keuangan yang relevan, handal, dan akuntabel. Selain itu, ia menyoroti perubahan peraturan yang menuntut kepatuhan dan keterampilan adaptasi dari para aparatur keuangan.

Edy Suharmanto menekankan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menciptakan pengendalian manajemen yang efektif dan efisien.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, Sarif, SH, menegaskan komitmen dinasnya untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan. “Dengan mengikuti Diklat di Balai Diklat PKN Gowa, kita menunjukkan tekad kita untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tuntutan tugas keuangan yang semakin kompleks,” ujar Sarif.

Diklat ini dihadiri oleh perwakilan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Wakil Ketua DPRD 1 Kabupaten Bombana, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana, serta peserta diklat yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. (Kominfo)

Bombana, Sultranet.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana aktif mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah pada minggu ketiga Januari 2024, yang diselenggarakan secara virtual dari Aula Balai Diklat PKN BPK RI Gowa, Sulawesi Selatan, pada Senin (22/1/2024).

Acara ini dihadiri oleh Pj Bupati Bombana, Edy Suharmanto, didampingi oleh Sekda Kabupaten Bombana, Man Arfa, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana, para Asisten Setda Kabupaten Bombana, staf ahli, dan Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Bombana.

Rakor ini dibuka dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, dengan narasumber dari Kementerian dan Lembaga terkait. Gubernur, Wali Kota, dan Bupati dari seluruh Indonesia turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama seluruh pemangku kepentingan yang berhasil menjaga stabilitas inflasi nasional, yang pada Desember 2023 mencapai angka 2,61 persen.

“Inflasi 2,61 persen ini tidak menggambarkan angka yang sama di semua daerah. Daerah yang tingkat inflasinya masih tinggi diharapkan untuk mengupayakan pengendalian inflasi lebih keras lagi,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini, dalam paparannya menyampaikan bahwa pada minggu ketiga Januari 2024, inflasi terjadi pada beberapa komoditas pangan di luar Pulau Jawa. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) menurun 8 persen poin dibandingkan minggu sebelumnya.

Pemkab Bombana, melalui Dinas Pertanian, terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menjaga keterjangkauan harga di daerah. Kebijakan tersebut dilakukan di bawah arahan Pj Bupati Bombana, Edy Suharmanto, dengan berbagai program seperti penguatan cadangan pangan, pendistribusian sembako bersubsidi, Operasi Pasar Bombana, dan gerakan penanaman dan panen berbagai komoditas.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Muhammad Siarah, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan upaya-upaya, termasuk gerakan Penanam Luas Tambah Tanam (LTT) padi, penanaman aneka cabe, dan panen bawang merah.

“Komitmen dan sinergi bersama Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait harus terus diperkuat guna menjaga inflasi tetap stabil dan terkendali, khususnya di Kabupaten Bombana,” jelas Siarah.

Rakor ini melibatkan beberapa narasumber dari berbagai Kementerian dan lembaga terkait, serta beberapa daerah yang memaparkan upaya pengendalian inflasi di wilayah masing-masing. (Kominfos)

Bombana, Sultranet.com | Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, hadir dalam acara perpisahan purna tugas yang diselenggarakan untuk Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana, Dra. Hj. Sitti Sapiah, MM. Acara berlangsung meriah di Halaman Kantor DP3A Kab. Bombana. Senin 22 Januari 2024

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana mengapresiasi dengan tulus dedikasi dan kontribusi Hj. Sitti Sapiah selama menjabat sebagai Kepala Dinas DP3A. Drs. Edy Suharmanto menyebutkan bahwa Sitti Sapiah berhasil meraih berbagai prestasi dan berhasil mengimplementasikan program-program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bombana.

“Atas prestasi dan dedikasi selama bertugas Pemerintah Kabupaten Bombana menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingganya kepada ibu,” ujarnya

Pada momen perpisahan tersebut, Sitti Sapiah tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas DP3A, rekan kerja, dan masyarakat Kabupaten Bombana yang telah memberikan dukungan sepenuhnya selama masa kepemimpinannya.

“Saya berharap agar program-program yang telah dirintis dapat terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Acara yang diwarnai kehangatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kab. Bombana yang sempat hadir, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Bombana, serta pegawai dan honorer lingkup Pemerintah Kab. Bombana. (Kominfo)

Bombana, Sultranet.com | Inspektorat Kabupaten Bombana kembali melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) pada hari Senin, 22/1/2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran sebagai langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.

Tim Inspektorat, yang terdiri dari tujuh orang auditor berpengalaman, dipimpin oleh Hasmawati, S.IP, M.M., sebagai Ketua Tim Pemeriksa. Mereka akan mengevaluasi berbagai aspek pemeriksaan, mulai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2023, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) hingga Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), mencakup lima belas item pemeriksaan.

Hasmawati, S.IP, M.M., Ketua Tim Pemeriksa, menyampaikan bahwa pemeriksaan rutin ini penting dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Komitmen ini menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam mengelola anggaran, dan temuan serta rekomendasi dari Inspektorat diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Sekretaris Dinas PM-PTSP Kabupaten Bombana, Drs. Nurdin Rahim, menyambut baik kehadiran Tim Inspektorat. Dia menyatakan komitmen untuk berkolaborasi dalam pengelolaan anggaran yang lebih baik. Transparansi dan akuntabilitas dianggap sebagai kunci utama dalam pengelolaan anggaran yang bermutu.

“Hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi DPM-PTSP Kabupaten Bombana untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu dalam pengelolaan anggaran,” ungkap Nurdin Rahim.

Pemerintah daerah berharap bahwa dengan adanya pemeriksaan rutin ini, DPM-PTSP Kabupaten Bombana dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat. (Kominfos)