Gowa, Sultranet.com | Pj. Bupati Bombana Drs. Edy Suharmanto, M.Si., secara resmi membuka Diklat Penguatan Kapasitas bagi Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Senin (22/1/2024),

Diklat ini diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Hal ini merupakan amanat untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendidikan dan pelatihan di lembaga pengembangan sumber daya manusia yang kompeten.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, menyampaikan bahwa terjadi perubahan paradigma dalam bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah. Fokus utama adalah penatausahaan keuangan yang harus dilaksanakan secara relevan, handal, dan akuntabel.

“SKPD sebagai entitas pelaporan keuangan daerah memiliki dampak signifikan terhadap opini BPK RI terhadap kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Oleh karena itu, ketaatan terhadap pengelolaan keuangan sesuai ketentuan mutlak diperlukan,” ujar Edy Suharmanto.

Pj. Bupati menegaskan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan SKPD. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pengendalian manajemen yang lebih efektif dan efisien.

Edy Suharmanto juga mengungkapkan perlunya kesamaan persepsi, langkah, dan tindakan integral dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini merupakan langkah strategis menuju pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik.

Diklat ini dihadiri oleh perwakilan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ketua DPRD Kab. Bombana, Wakil Ketua DPRD 1 Kab. Bombana, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Bombana, serta peserta diklat yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Lingkup Pemerintah Kab. Bombana. (Kominfos)

Bombana, SultraNET.com | Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana berkolaborasi menggelar sosialisasi budaya baca dan literasi di SDN 31 Pusuea, SDN 45 Bambaea, dan SMA 04 Bombana di Kecamatan Poleang Timur. Senin (22/01/2024).

Kepala Perpustakaan Daerah Bombana, Alfian, SH., M.A.P, menyampaikan bahwa upaya meningkatkan minat baca dan literasi di kalangan pelajar menjadi fokus kegiatan ini.

“Anak-anak adalah generasi penerus, dan literasi adalah kunci kesuksesan mereka di masa depan. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk membentuk budaya baca yang kuat di sekolah-sekolah ini,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Sulfiah, S.Ag, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, menegaskan bahwa tujuan utama sosialisasi ini adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya membaca dan literasi di kalangan generasi muda.

“Kami ingin menciptakan lingkungan di mana membaca bukan hanya sebuah tugas, tetapi menjadi kegiatan yang menyenangkan dan membangun pengetahuan,” ujarnya.

Kegiatan dimulai dengan pemaparan singkat mengenai manfaat membaca dan literasi dalam pembentukan karakter dan pengembangan kemampuan berpikir kritis. Para peserta kemudian diajak berpartisipasi dalam kegiatan interaktif, seperti permainan kuis literasi dan diskusi kelompok tentang buku-buku favorit mereka.

Perpustakaan Daerah turut membawa beberapa koleksi buku terbaru untuk dipamerkan dan dipinjam oleh siswa.

“Kehadiran perpustakaan di sekolah dapat menjadi sarana yang mendukung proses belajar mengajar, serta menginspirasi minat baca para siswa,” jelasnya

Kepala Sekolah SDN 31 Pusuea,  Syamsuddin, S.Pd, menyambut baik kegiatan ini dan berharap semoga ini menjadi langkah awal untuk mendorong semangat belajar dan membaca di kalangan siswa.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya budaya baca dan literasi semakin meningkat di kalangan siswa, menciptakan generasi yang lebih berpengetahuan dan kritis di Kabupaten Bombana. (Kominfos)

Bombana, SultraNET.com – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bombana, sebagai bagian dari Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), menjalin kerjasama dengan Wahdah Muslimah Bombana untuk menyelenggarakan acara tata cara penyelenggaraan jenazah. Kegiatan ini berlangsung pada Minggu, 21 Januari 2024, di Gedung Layanan Perpustakaan Bombana.

Dengan melibatkan Wahdah Muslimah Bombana sebagai mitra, acara ini bertujuan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat seputar tata cara pemakaman, khususnya sesuai dengan norma-norma agama Islam.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan momentum positif dalam mendukung pemahaman masyarakat tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Selain itu, kerjasama ini juga bertujuan memperkuat peran perpustakaan sebagai agen perubahan dan penyedia informasi penting dalam masyarakat.

Peserta acara, terdiri dari anggota Wahdah Muslimah Bombana dan masyarakat umum, merespons positif kegiatan ini. Mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek tata cara penyelenggaraan jenazah, termasuk prosedur administratif dan norma-norma keagamaan yang terkait.

Dalam acara ini, peserta terlibat langsung dalam simulasi dan tata cara penyelenggaraan jenazah, mulai dari persiapan jenazah hingga proses pemakaman.

Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Sulfiah, S.Ag, menyatakan harapannya terhadap kolaborasi ini. “Kami berharap kerjasama ini tidak hanya menjadi kegiatan sekali waktu, melainkan membuka jalan bagi lebih banyak inisiatif bersama yang mendukung perkembangan masyarakat dan keberlanjutan Program TPBIS di wilayah kita.” ujarnya

Sulfiah menekankan rasa syukur atas kolaborasi erat antara Wahdah Muslimah dan Perpustakaan Kearsipan Bombana dalam mengadakan acara ini, menganggapnya sebagai langkah nyata mendukung keberhasilan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). (Kominfos)

Bombana, Sultranet.com – Cuaca buruk pada Sabtu, 20 Januari 2024, sekitar pukul 11.00 Wita, menyebabkan musibah di Desa Anugerah, Kecamatan Lantari Jaya. Sebuah rumah milik Wayan Suparta (57 tahun) roboh setelah tertimpa pohon kelapa yang tumbang akibat angin puting beliung.

Dian Subiantoro, Kepala Desa Anugerah, langsung melaporkan kejadian ini ke Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (TRC BPBD) Kabupaten Bombana. Meskipun seluruh anggota keluarga selamat, rumah tersebut mengalami kerusakan parah dengan estimasi kerugian mencapai kurang lebih 5 juta Rupiah.

TRC BPBD Kabupaten Bombana, diinstruksikan langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bombana, Drs. Hasdin Ratta, M.Si, untuk segera bertindak. Mereka bergegas menuju lokasi bencana untuk mengevaluasi dan memberikan bantuan terkait musibah tersebut.

Hasdin Ratta, Kalaksa BPBD, mengingatkan seluruh warga agar tetap waspada mengingat wilayah Bombana telah memasuki musim penghujan. Ia menekankan bahwa banjir, longsor, dan bencana lainnya bisa terjadi kapan saja. Kepedulian dan peringatan ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bahaya di musim hujan.

“Banjir,longsor dan bencana lainnya bisa saja terjadi, diharapkan semua warga agar tetap waspada.” tegasnya (Kominfo)

Bombana, Sultranet.com | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar pertemuan pemilihan pengurus Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) untuk masa jabatan 2024-2028. Jum’at, 19 Januari 2024, di Aula Rapat DPPKB.

Kegiatan tersebut dipimpin Kepala DPPKB, Abdul Azis, M.Si, dan dihadiri oleh Penyuluh KB (PKB) dan Penyuluh P3K se-Kabupaten Bombana.

Proses pemilihan pengurus DPC IPeKB ini merupakan bagian dari proses demokratisasi di mana anggota organisasi memiliki hak untuk memilih pemimpin yang akan mengelola organisasi selama empat tahun ke depan.

Dalam pertemuan yang berlangsung transparan dan partisipatif, anggota organisasi memilih ketua, sekretaris, dan bendahara IPeKB.

Abdul Azis, M.Si, dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran IPeKB dalam mendukung misi DPPKB.

“Pemilihan pengurus IPeKB ini adalah momen penting untuk memilih para pemimpin yang akan mewakili dan membantu mencapai tujuan bersama.” ujarnya

Hasil pemilihan menyatakan terpilihnya Suhernawati, SKM, sebagai Ketua IPeKB, Fitriani, SKM, sebagai Sekretaris, dan Ramlatia, S.Pd, sebagai Bendahara Pengurus IPeKB.

“Dengan terbentuknya pengurus baru, kami berharap IPeKB tetap aktif dalam mendukung program dan kegiatan DPPKB. PKB sebagai ujung tombak BKKBN memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting di wilayah Kabupaten Bombana.” harap Abul Azis. (Kominfos)

Bombana, SultraNET.com – Dinas Sosial Kabupaten Bombana terus melakukan update data keluarga kurang mampu, khususnya terkait stunting, untuk dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS). Proses verifikasi data stunting dilakukan di Kantor Dinas Sosial sejak 10 Januari 2024.

Data stunting berasal dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP&KB) Kabupaten Bombana. Dalam verifikasi ini, data stunting dicocokkan dengan data kependudukan di tingkat desa/kelurahan. Jika data stunting sesuai dengan data kependudukan dan belum masuk DTKS, maka data tersebut diusulkan untuk dimasukkan ke dalam DTKS.

“Data stunting dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang telah kami terima akan kami verifikasi bersama pemerintah desa/kelurahan. Apabila terdapat masyarakat miskin, kami akan mengusulkan agar mereka masuk dalam DTKS,” kata Jumiati, Operator SIKS-NG Dinas Sosial. Jumat (19/1/2024)

Sebagian data stunting sudah masuk DTKS, sedangkan yang belum akan didorong ke pemerintah desa/kelurahan untuk dimusyawarahkan dan didaftarkan ke dalam DTKS.

Kepala Dinas Sosial Mappatang memastikan bahwa seluruh anak dan balita yang mengalami stunting akan terdata dengan baik dan masuk dalam DTKS, sehingga mendapatkan jaminan sosial.

“Data stunting kami padankan dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Bagi yang belum masuk DTKS, kami cek di lapangan dan akan mendaftarkannya. Sehingga nantinya mereka bisa mendapatkan jaminan sosial,” ujar Mappatang.

Kegiatan ini melibatkan Dinas Sosial, operator SIKS-NG, TKSK, dan desa/kelurahan dengan tujuan menghasilkan data stunting yang akurat dan valid. Diharapkan, masyarakat miskin terdampak stunting dapat menerima bantuan sosial dari pemerintah. (Kominfos)

Kendari, SultraNET.com – Pemerintah Kabupaten Bombana yang diwakili langsung Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, secara resmi menerima hasil penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bombana dari Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Acara penyerahan hasil penilaian tersebut berlangsung di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sultra pada Kamis (18/1/2024).

Penilaian yang melibatkan berbagai aspek, termasuk kecepatan pelayanan, keterbukaan informasi, dan respons terhadap pengaduan masyarakat, memberikan gambaran terkait kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bombana.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo, S.Pd., M.P., secara langsung menyerahkan hasil penilaian kepada Pj. Bupati Bombana sebagai bentuk apresiasi atas upaya dan dedikasi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan standar pelayanan publik. Kabupaten Bombana mendapatkan penilaian zona kuning, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelayanan publik di Bombana berada pada tingkat sedang.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, menyampaikan komitmen kuat pemerintah setempat untuk terus meningkatkan kepatuhan pelayanan publik. Ia menekankan bahwa hasil penilaian ini akan menjadi dasar dalam merancang langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif.

“Saya mohon kesediaan pak Kepala Ombudsman Perwakilan Sultra, bisa membantu kami untuk memberikan pendampingan. Sehingga kami di Bombana bisa mengetahui dan memahami kekurangannya itu disini, dan harus melakukan ini,” ungkap Pj. Bupati.

Pj. Bupati juga menjelaskan bahwa hasil penilaian ini menjadi motivasi untuk terus bekerja keras demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di Bombana. Beliau menegaskan pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat.

“Terkait dengan hal tersebut, kami Pemerintah Kabupaten Bombana akan segera bergerak, pulang dari sini kita harus sudah punya kejelasan waktu untuk hal tersebut,” tutup Pj. Bupati dalam sambutannya.

Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo, menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung Pemerintah Kabupaten Bombana dalam upaya peningkatan pelayanan publik. “Kami siap bersinergi dan memberikan bimbingan teknis, agar pelayanan publik di Kabupaten Bombana semakin berkualitas dan sesuai dengan standar kepatuhan yang ditetapkan,” ujar Mastri Susilo. (adv)

Bombana, SultraNET.COM – Amiadin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), membuka sejumlah fakta terkait rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) dari jabatannya sebagai anggota legislatif (Aleg) DPRD Bombana. Hal ini dilakukan untuk meluruskan informasi yang menyebut bahwa dirinya telah pindah partai. Kamis (18/1/2024)

Amiadin menegaskan bahwa hingga saat ini, ia tetap setia sebagai kader PPP dan tidak pernah pindah atau keluar dari partai tersebut. Ia menjelaskan keputusannya untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai anggota DPRD Bombana, mengingat telah empat periode menjabat, dan memberikan kesempatan kepada kader muda PPP di Kabaena untuk berkompetisi.

“Saya tetap berada di PPP, partai yang telah memberi saya kepercayaan selama ini. Keputusan untuk tidak mencalonkan diri lagi di DPRD Bombana adalah untuk memberikan ruang kepada generasi muda PPP di Kabaena,” ungkap Amiadin.

Amiadin juga merincikan bahwa saat diminta klarifikasi di DPW PPP Sulawesi Tenggara beberapa bulan lalu terkait keputusannya tersebut, ia menjelaskan bahwa ia ingin istirahat dan memberi waktu lebih untuk keluarga setelah 20 tahun aktif sebagai anggota DPRD.

“Sebenarnya saya sempat meminta mencalonkan diri di Dapil II tingkat DPRD Provinsi, saya dijanjikan oleh DPW PPP untuk dilihat terlebih dahulu apakah ada slot, namun sampai penentuan daftar calon tetap saya ternyata tidak terakomodir,” paparnya.

Amiadin juga menjelaskan terkait anggota keluarganya yang mencalonkan diri di partai lain adalah anaknya. Namun, sebagai anggota keluarga, ia menegaskan bahwa tidak dapat mengintervensi pilihan politik anaknya yang telah berkeluarga.

“Anak saya itu sudah berkeluarga sehingga pilihan politiknya ia ambil sendiri dan tidak bisa saya intervensi” bebernya

Amiadin berharap partai masih memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya di DPRD Bombana yang tinggal beberapa bulan lagi.

“Saya berharap keberatan saya di Mahkamah Partai dapat mempertimbangkan pengabdian kami di PPP selama ini dan memberi kesempatan menyelesaikan tugas di DPRD Bombana.” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah Ketua DPW PPP Sultra Andi Sumangerukka mengaku proses pergantian antar waktu anggota DPRD memiliki mekanisme di Partai termasuk di PPP.

“Misalnya ia maju di Partai lain, kan dia duduk disitu karena PPP, itu aturan partai bukan aturan saya,” singkatnya. (AZ)

Bombana, sultranet.com – Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana berupaya menggali potensi pariwisata dengan melakukan survei intensif terhadap destinasi wisata air mendidih di Desa Tahi Ite. Destinasi ini menjadi fokus utama dalam strategi pengembangan pemasaran pariwisata daerah. Kamis 18 Januari 2024

Tim ahli dan pejabat dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana telah melakukan survei langsung ke Desa Tahi Ite. Keunikan fenomena alam air mendidih tanpa campur tangan manusia menjadikan destinasi ini sebagai daya tarik utama.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si, mengatakan Desa Tahi Ite memiliki potensi wisata yang luar biasa, terutama dalam hal keunikan fenomena alam air mendidih.

“Kami sedang melakukan survey untuk memahami potensi dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengembangkan destinasi ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.” ujarnya

Tim survey berinteraksi dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat setempat untuk mendapatkan wawasan tentang kearifan lokal dan potensi lain yang dapat dimanfaatkan. Infrastruktur yang ada dan perlu ditingkatkan juga dicatat, seperti akses jalan, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya.

“Kami berkomitmen melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pengembangan pariwisata ini. Partisipasi mereka sangat penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkesan dan berkelanjutan.” tegasnya

Hasil survei ini akan menjadi dasar strategi pemasaran pariwisata yang efektif. Diharapkan, pengembangan destinasi wisata air mendidih di Desa Tahi Ite memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal dan melestarikan kearifan lokal serta alam sekitar.

Dinas Pariwisata Bombana berencana melibatkan pemerintah desa, pelaku usaha, dan komunitas setempat dalam proses pengembangan dan pemasaran destinasi ini untuk memberikan dampak maksimal bagi perkembangan pariwisata di Kabupaten Bombana. (Kominfo)

Bombana, SultraNET. | Dalam upaya meningkatkan efektivitas bantuan pangan di Kabupaten Bombana, Badan Pangan Nasional (BPN) bersama Dinas Ketahanan Pangan, Perum BULOG Cabang Bombana, PT. Pos Indonesia, BAPPEDA, dan Dinsos Bombana telah menjalin kerjasama yang menghasilkan hasil positif. Langkah-langkah kolaboratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan pangan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan efisien dalam mendukung masyarakat setempat.

Pada pertemuan koordinasi hari Kamis, (18/1/2024) perwakilan dari setiap lembaga terlibat aktif membahas langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan pangan.

Beberapa langkah tersebut mencakup integrasi data yang akurat oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Rusli, S.Pd., M.Pd., dari Dinas Ketahanan Pangan Bombana, serta verifikasi lapangan yang teliti oleh tim gabungan dari BPN, Dinas Ketahanan Pangan Bombana, BULOG Cabang Bombana, dan Dinsos Bombana.

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas ketahanan Pangan Bombana Rusli menjelaskan bahwa pihaknya berhasil mengintegrasikan data dengan database Badan Pangan Nasional untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi penerima bantuan pangan.

“Tim gabungan juga turun ke lapangan untuk memastikan bahwa data yang tercatat sesuai dengan kondisi aktual masyarakat penerima bantuan,” ujar Rusli.

Selain itu, Perum BULOG Cabang Bombana menjalin kerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk merancang sistem distribusi yang efisien, sehingga bantuan pangan dapat mencapai penerima dengan cepat dan aman. Dalam kerangka verifikasi data, keterlibatan BAPPEDA dan Dinsos Bombana juga menjadi aspek kunci, dengan membantu identifikasi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dan memberikan dukungan sosial sesuai kebijakan pemerintah.

Hasil dari kerjasama lintas sektor ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan distribusi bantuan pangan di Kabupaten Bombana. Kerjasama ini juga mencerminkan komitmen bersama untuk mendukung masyarakat setempat, terutama mereka yang menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. (Kominfo)