Bombana, SultraNET.com | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Kabupaten Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W, berpartisipasi dalam teleconference bersama Presiden Joko Widodo. Acara tersebut bertujuan untuk mendorong pemerataan konektivitas digital di desa-desa Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T) demi mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kamis (28/12/2023)

Pertemuan daring ini, yang diadakan di Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara di lokasi Base Transceiver Station (BTS) yang dikerjakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), dihadiri oleh beberapa pihak termasuk Camat Rarowatu Utara, Kepala Desa Lantowua, dan perwakilan dari vendor.

Keterlibatan Sofian Baco menegaskan komitmen Bombana dalam mendukung percepatan transformasi digital, terutama dalam memperluas akses internet dan teknologi di daerah. Kabupaten Bombana saat ini menerima pembangunan 55 BTS dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI).

Dalam diskusi tersebut, Sofian Baco menegaskan komitmen dan upaya konkret yang telah dilakukan Kabupaten Bombana untuk meratakan teknologi informasi dan komunikasi demi kesejahteraan masyarakat lokal.

“Partisipasi kami di kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam mewujudkan impian Indonesia maju dan inklusif di ranah digital,” ujar Sofian Baco.

Diskusi teleconference ini menekankan semangat untuk menciptakan perubahan positif dan kesetaraan dalam akses teknologi di daerah 3T. Kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi fondasi penting dalam merealisasikan visi besar transformasi digital di Indonesia.

Kolaka Utara, SultraNET. | Berbagai cara dilakukan oleh relawan untuk mengekspresikan dukungannya kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) memenangkan Pilpres 2024 mendatang.

Salah satunya adalah dengan gencar melakukan deklarasi Gerakan Pemantau AMIN dan Saksi AMIN Tak Mau Dibayar (PAMAN SATAMAR).

Terbaru, sejumlah relawan di Desa Puunduho, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara mendeklarasikan Gerakan PAMAN SATAMAR di Tribun Lapangan Sepakbola Puundoho, Selasa (26/12/2023).

Deklarasi yang diprakarsai oleh relawan Simpul Masyarakat Pilihan Anies (SIMPANIES) tersebut berlangsung meriah dihadiri oleh puluhan relawan dan warga setempat.

Ketua DPP Simpanies Sarju Junaedi yang turut menyaksikan deklarasi tersebut mengatakan bahwa kegiatan itu bertujuan untuk menyiapkan saksi-saksi AMIN di TPS tanpa tanpa harus dibayar.

“Kegiatan ini adalah bentuk ikrar atau janji relawan untuk siap menjadi saksi Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar di TPS tanpa harus dibayar sepeserpun,” ungkapnya.

Dikatakan Arjun, sapaan karib Sarju Junaedi, gerakan Paman Satamar ini juga memberikan edukasi kepada rakyat bahwa politik tidak selalu identik dengan uang dalam sebuah kontestasi, termasuk di Pilpres.

“Demokrasi kita saat ini nyaris tergadai oleh politik transaksional. Rakyat harus melawan itu jika benar-benar menginginkan perubahan bangsa dengan cara menjadi saksi TPS tanpa harus dibayar,” tegasnya.

Pada kegiatan ini turut hadir Ketua DPD Simpanies Kabupaten Kolaka Utara Galpit dan sejumlah tokoh relawan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar di daerah itu.

Deklarasi ditandai dengan pembacaan ikrar menjadi saksi TPS tanpa mau dibayar yang dipimpin oleh Galpit dan diikuti oleh seluruh peserta yang hadir.

Gerakan PAMAN SATAMAR yang diinisiasi Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) Muhammad Ramli Rahim (MRR) telah dideklarasikan di ratusan daerah di Indonesia dan kini menjelma sebagai Gerakan Nasional.

Salah satu tujuan dari gerakan ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan Paslon Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar tidak memiliki cukup biaya untuk membayar saksi di TPS.

“Jadi jika nantinya di TPS tidak ada saksi AMIN, maka itu bukan lagi karena soal dana, tetapi karena kesalahan manajemen saksi,” tegas MRR saat launching Gernas PAMAN SATAMAR beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, pada hari ini, Selasa (26/12), deklarasi serupa juga digelar oleh puluhan relawan Sangmaneta dari DPD Sahabat Bung Anies (SBA) Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. (*)

Konawe Utara, SultraNET. | Bupati Konawe Utara, H. Ruksamin, dan Wakilnya, H. Abuhaera, memimpin Apel kesiapsiagaan penyelenggara pemilu guna menyongsong Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten tersebut. Selasa (26/12/2023)

Acara yang berlangsung di lapangan Desa Taipa, Kecamatan Lembo, dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Komisioner KPU Sultra, Forkopimda Kanut, serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Konawe Utara.

Dalam sambutannya, Bupati Ruksamin menekankan pentingnya kerjasama antara lembaga terkait dan masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu.

“Perbedaan pilihan tidak boleh mengganggu kebersamaan kita di Konawe Utara,” ungkap Bupati Ruksamin.

Selain itu, Bupati Ruksamin juga menyoroti esensi profesionalisme dan kejujuran bagi penyelenggara pemilu, dengan harapan agar pesta demokrasi tersebut berlangsung tanpa hambatan yang signifikan.

“Sebagai penjaga marwah demokrasi, memiliki kewajiban untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa KPU mampu dan terpercaya dalam menyelenggarakan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Konawe Utara,” tuturnya.

Bupati juga mengingatkan tentang tingginya dinamika kontestasi yang akan terjadi dalam 49 hari ke depan, di mana setiap kontestan pemilu berkomitmen untuk menyampaikan gagasan, visi-misi, program, dan janji politik kepada masyarakat.

“Kerjasama yang kuat antara KPU, Bawaslu, stakeholder, dan masyarakat adalah pondasi kokoh dalam mewujudkan pemilu yang damai, aman, dan berintegritas,” tegas Bupati Konut.

Menandai kesiapan penyelenggaraan pemilu 2024, Bupati Ruksamin bersama rombongan melepas balon dengan semangat tinggi, mencerminkan komitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang damai, aman, dan berintegritas di Konawe Utara. (S)

Bombana, Sultranet.com – Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., melaksanakan kunjungan penting ke sejumlah gereja yang terletak di Kecamatan Rumbia dan Rarowatu Utara. Minggu (24/12/2023).

Tujuan kunjungannya adalah untuk memantau persiapan gereja serta memastikan keamanan dan kenyamanan jemaat yang akan mengikuti ibadah perayaan Natal.

Bersama unsur Forkopimda, Pj. Bupati Edy Suharmanto dengan tegas menyatakan komitmen pemerintah dalam mendukung kelancaran perayaan Natal di wilayah Bombana.

“Kami hadir untuk memastikan agar perayaan Natal khususnya di wilayah kami berjalan aman dan lancar,” ujar Pj. Bupati.

Selama kunjungannya, Edy Suharmanto juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas keterlibatan aktif mereka dalam mempersiapkan perayaan Natal dan Tahun Baru dengan aman serta tertib.

“Kerjasama yang terjalin dengan baik antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menyambut perayaan ini dengan lancar,” tambahnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam menjaga kebersamaan dan keamanan masyarakat di tengah merayakan Natal dan menyambut tahun yang baru.

“Kita berharap perayaan Natal akan berlangsung dengan damai, penuh kebersamaan, dan memberikan sukacita,” tandasnya. (Kominfo).

Bombana, SultraNET. | Penjabat (PJ) Bupati Bombana, Edy Suharmanto, bersama Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bombana, AKBP Rony Syahendra, melakukan pengecekan langsung di Pos Terpadu Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Lantari Jaya. Sabtu (23/12/2023)

Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, menyampaikan bahwa kunjungan mereka di pos pengamanan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelancaran pelayanan terbaik bagi masyarakat yang akan merayakan hari raya Natal dan Tahun Baru.

“Kami ingin memastikan segala persiapan telah dilaksanakan dengan baik,” ujar Edy Suharmanto

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri itu berharap Pos Terpadu Natal dan Tahun Baru di Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Lantari Jaya menjadi pusat pengamanan yang efektif dalam menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Terlebih Pos Terpadu Rumbia yang merupakan pusat kota Bombana,” tandasnya. (IS)

Jakarta, SultraNET. | Proyek pembangunan Conveyor Belt sebagai salah satu bagian dari Mega Proyek Modernisasi dan Optimasi Pabrik Feronikel Pomalaa dan Pembangunan Coal Fired Power Plant (MOP-PP) PT. Antam, Tbk Pomalaa kembali dilaporkan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Kamis (21/12/2023)

Pelapornya adalah Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara (DPD LAKI Sultra) dan Himpunan Pemuda Pergerakan Mahasiswa Indonesia Sultra (HIPPMI Sultra)

Proyek ambisius yang menelan biaya sebesar US$13,5 juta yang jika dirupiahkan dengan kurs saat ini senilai 208 milyar lebih dimana pengerjaannya oleh pemenang tender PT Wijaya Karya Tbk yang dikerjakan pada tahun 2012 hingga 2013 lalu itu dilaporkan karena mangkrak yang diduga kuat akibat gagal konstruksi.

Ketua DPD LAKI Sultra Mardin Fahrun menjelaskan kehadiran mereka di Korps Adhyaksa itu untuk melakukan aksi demonstrasi sekaligus memasukkan laporan resmi lantaran PT. Antam Tbk dinilai tidak tersentuh penegakan hukum kendatipun telah dilaporkan oleh beberpa NGO (Non Government aorganization) lokal sebelumnya.

“Conveyor Belt PT. Antam, Tbk di Pomalaa ini terkesan mangkrak dan gagal kontruksi sehingga tidak digunakan,” ujar Mardin Fahrun

Ditempat yang sama Ketua Umum HIPPMI Sultra, Ismail menilai Pembangunan Mega Proyek Conveyor Belt yang menelan anggaran ratusan milyar hanya sebatas pajangan tanpa ada asas manfaatnya.

“Conveyor Belt PT. Antam Tbk itu hanya pernah digunakan beberapa waktu saja. Selebihnya hanya pajangan bagaikan monumen bangunan tua,” tegas Ismail.

Untuk itu, ia mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kasus yang menelan anggaran ratusan milyar rupiah itu.

“Kami akan terus mengawal laporan yang telah kami masukkan ini dan sejauh mana penanganannya, kasus Conveyor Belt harus diungkap secara terang benderang,” tandasnya. (IS)

Bombana, SultraNET. | Polres Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara lakukan Apel Gelar Pasukan untuk mengecek kesiapan akhir personel maupun sarana dan prasarana yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi lilin Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, Kamis (21/12/2024)

Dalam rangka pengamanan Nataru, Polri didukung TNI, K/L, Pemda, Mitra Kamtibmas dan stakeholder dengan sandi “Operasi Lilin 2023” selama 12 hari, mulai tanggal 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024.

Wakapolres Bombana Kompol Reda Irfanda, S.H, S.I.K, M.H saat memimpin Apel menjelaskan pengamanan Nataru merupakan tugas rutin yang harus dipastikan berjalan dengan aman, nyaman dan lancar.

“Natal dan tahun baru ini rutinitas tetapi apapun tetap harus direncanakan, harus dipersiapkan, utamanya yang berkaitan dengan transportasi, pasokan dan distribusi bahan pokok” jelas Wakapolres Bombana Kompol Reda Irfanda, S.H, S.I.K, M.H membacakan sambutan Kapolri

Ia menekankan hal tersebut penting karena momentum Nataru telah menjadi bagian tradisi masyarakat Indonesia yang berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat.

Berdasarkan survei Kemenhub RI, potensi pergerakan masyarakat pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 diperkirakan mencapai 107,63 juta orang, meningkat sebesar 143.65% atau 63,46 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.

“Selain itu, perayaan Nataru tahun ini juga bertepatan dengan masa kampanye Pemilu 2024 sehingga memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi,” bebernya.

Operasi ini melibatkan 129.923 personel di seluruh Indonesia yang terdiri dari TNI-Polri serta stakeholder terkait lainnya yang ditempatkan pada 1.668 pos pengamanan, 670 pos pelayanan, dan 113 pos terpadu untuk menjamin keamanan 49.676 objek pengamanan.

Pada Nataru tahun ini, Polri dan stakeholder terkait telah memetakan permasalahan kamseltibcar lantas dan kamtibmas yang harus diwaspadai. Pada sisi kamseltibcar lantas, Polri bersama stakeholder terkait telah menerbitkan SKB yang memuat tentang pembatasan operasional angkutan barang, penerapan rekayasa lalu lintas, pengendalian arus lalu lintas penyeberangan laut dan penundaan perjalanan.

Dalam rangka mengantisipasi kepadatan penumpang pada titik pelayanan moda transportasi umum, bakal dilakukan pengaturan jadwal keberangkatan, mendorong pembelian tiket secara online, dan pengaturan arus keluar masuk bersama dengan stakeholder terkait.

“Akan dilaksanakan patroli rutin untuk mencegah terjadinya kejahatan,” tegasnya.

Selanjutnya pada sisi kamtibmas, untuk menjamin pelaksanaan ibadah Natal berlangsung dengan aman dan khidmat, bakal dipastikan setiap lokasi ibadah sudah disterilisasi dengan melibatkan ormas-ormas keagamaan dalam kegiatan pengamanan sebagai wujud toleransi beragama.

“Kita pastikan kehadiran negara pada setiap kegiatan ibadah masyarakat,” imbuhnya.

Ancaman terorisme juga menjadi tantangan yang serius. Untuk itu, kedepankan deteksi dini dan preventive strike untuk mencegah pelaku teror melancarkan aksinya, bakal dilakukan penjagaan ketat pada pusat keramaian maupun tempat ibadah dapat memastikan tidak ada letupan sekecil apapun dalam pelaksanaan ibadah Natal ataupun malam pergantian tahun.

Pada pengamanan perayaan malam tahun baru, bakal dilakukan pengamanan pada setiap giat keramaian dengan maksimal, terutama yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Selain itu, dilakukan pengaturan lalu lintas dan pengamanan pada lokasi kegiatan secara humanis.

“Bakal kita tingkatkan pengawasan distribusi handak komersial maupun petasan agar kegiatan berjalan dengan aman,” bebernya.

Untuk mengantisipasi kejahatan konvensional, bakal dilakukan patroli rutin pada objek vital, pusat ekonomi dan wisata, daerah rawan kejahatan serta pemukiman. Sosialisasikan kepada masyarakat yang akan bepergian dalam waktu lama agar melapor kepada petugas setempat dan disediakan layanan penitipan kendaraan pada kantor-kantor kepolisian.

Terkait bencana alam, bakal disiapkan tim tanggap bencana, rehabilitasi dan sarpras pendukung pada jalur rawan longsor, pelabuhan serta lokasi wisata alam. Bakal ditingkatkan juga edukasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan BMKG untuk melakukan sosialisasi informasi cuaca, sehingga kita mampu memberikan quick response guna memitigasi dampak bencana.

“Yang tak kalah penting adalah dilakukan monitoring ketersediaan pasokan dan fluktuasi harga Bapokting, pelaku usaha diimbau agar tidak melakukan penimbunan stok. Apabila diperlukan, akan dilakukan gakkum secara prosedural,” tandasnya. (ResBom)