MUNA, Sultranet.com – Seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial UU (51), guru di MIN 2 Muna, Kabupaten Muna Barat, membantah tuduhan dugaan pelecehan terhadap dua siswi yang dilaporkan ke Polres Muna. Melalui kuasa hukumnya, ia menyebut tuduhan tersebut sebagai rekayasa dan telah melaporkan balik pihak pelapor, Sabtu (21/02/2026).

UU dilaporkan berdasarkan dua laporan polisi masing-masing Nomor: LP/32/II/2026/SPKT/Polres Muna/Polda Sultra dan LP/33/II/2026/SPKT/Polres Muna/Polda Sultra tertanggal 9 Februari 2026. Laporan itu terkait dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang disebut terjadi di MIN 2 Muna serta di MTs Swasta Kusambi, Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat.

Kuasa hukum UU, Advokat Ajimi SH, menegaskan kliennya telah memenuhi panggilan penyidik dan memberikan klarifikasi secara resmi. “Tuduhan terhadap klien kami ini tidak benar dan penuh rekayasa. Klien kami sudah dilaporkan ke Polres Muna dan telah hadir untuk memberikan klarifikasi secara resmi,” ujar Ajimi usai pemeriksaan.

Menurut Ajimi, klarifikasi tersebut penting agar publik memperoleh informasi yang berimbang di tengah beredarnya isu di ruang publik. Ia juga menyayangkan tuduhan yang dinilainya tidak disertai bukti dan saksi yang jelas.

“Klien kami sangat menyesalkan tuduhan yang tidak dilakukan. Saya heran mengapa persoalan ini diviralkan tanpa konfirmasi yang jelas,” tegasnya.

Ajimi menjelaskan, kliennya baru menerima surat panggilan klarifikasi pada 17 Februari 2026 dan menghadiri pemeriksaan pada 21 Februari 2026 pukul 10.00 Wita. Dalam pemeriksaan itu, penyidik mengajukan 26 pertanyaan yang seluruhnya telah dijawab.

“Di hadapan penyidik, klien kami menegaskan tidak pernah melakukan segala tindakan atau perbuatan yang dituduhkan,” katanya.

Ia juga menyoroti rentang waktu kejadian yang dilaporkan, yakni disebut terjadi berulang hingga akhir Desember 2025, namun baru dilaporkan pada 9 Februari 2026. Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah menerima konfirmasi dari orang tua siswi terkait dugaan tersebut sebelum laporan dibuat ke kepolisian.

Ajimi menyebut kliennya telah mengabdi sebagai guru sejak 1998, memperoleh SK honorer dari Kanwil Sultra pada 2003, dan diangkat menjadi PNS pada 2007. Hingga kini, UU masih aktif mengajar di MIN 2 Muna.

“Dalam proses hukum berlaku asas presumption of innocence, setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Sebagai langkah hukum lanjutan, pihaknya melaporkan dua orang berinisial HN dan H atas dugaan pemberian keterangan palsu dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Hari ini, sekitar pukul 12.10 Wita kami telah melayangkan laporan balik melalui unit SPKT Polres Muna. Kami menghormati proses hukum dan berharap penyidik bertindak objektif dan profesional,” tutup Ajimi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelapor maupun kepolisian terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.

Penulis: Borju

Bombana, sultranet.com – Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP, memberikan apresiasi terhadap capaian satu tahun kepemimpinan Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang dikenal dengan akronim BERANI. Menurutnya, pemerintahan yang memasuki tahun pertama masa kerja tersebut telah menunjukkan arah pembangunan yang jelas, terukur, dan memberikan optimisme bagi kemajuan daerah. Pernyataan itu disampaikan Iskandar dalam keterangannya kepada media, Sabtu (21/2/2026).

Sebagai pimpinan lembaga legislatif sekaligus Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bombana, Iskandar menilai sejumlah program prioritas yang dijalankan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil nyata di berbagai sektor pembangunan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD telah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, terutama dalam mewujudkan visi Bombana Berdaya Saing Berbasis Agro-Minapolitan yang menjadi arah pembangunan daerah saat ini.

“Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, kami di DPRD melihat bahwa fondasi pembangunan sudah diletakkan dengan cukup kuat. Infrastruktur bergerak, sektor pertanian dan perikanan diperkuat, pelayanan publik semakin responsif, dan capaian penghargaan menjadi indikator tata kelola yang membaik,” ujar Iskandar.

Ia menjelaskan bahwa selama satu tahun terakhir, berbagai program pembangunan telah dijalankan secara bertahap, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, penguatan jaringan irigasi pertanian, pengembangan sektor pertanian melalui program cetak sawah baru, hingga dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat nelayan.

Menurut Iskandar, langkah tersebut merupakan strategi yang tepat untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah dalam jangka panjang.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Kabupaten Bombana dalam sektor pelayanan dasar, khususnya keberhasilan mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) serta perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih pemerintah daerah.

“Itu bukan sekadar simbol penghargaan, tetapi cerminan dari tata kelola keuangan dan pelayanan dasar yang semakin membaik,” tegasnya.

Meski memberikan apresiasi atas berbagai capaian yang telah diraih, Iskandar mengingatkan bahwa satu tahun pertama pemerintahan merupakan tahap awal dalam perjalanan pembangunan lima tahunan. Karena itu, menurutnya, tahun 2026 harus menjadi momentum percepatan sekaligus konsolidasi berbagai program yang telah dirancang.

Ia menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian serius agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Bombana.

“PR kita masih sangat banyak dan sebagian bersifat urgent. Kita tidak boleh berpuas diri. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara konstruktif untuk memastikan seluruh program benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” katanya.

Beberapa isu yang menurut Iskandar perlu menjadi prioritas pada tahun 2026 antara lain percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil, penguatan stabilitas harga komoditas pertanian dan perikanan, penanganan kemiskinan ekstrem yang lebih terintegrasi, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan hingga ke tingkat desa.

Ia juga menyoroti pentingnya efektivitas penyerapan anggaran daerah agar program-program pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Kita ingin APBD benar-benar menjadi instrumen percepatan kesejahteraan, bukan sekadar administrasi belaka,” ujarnya.

Sebagai Ketua DPC PKB Bombana, Iskandar turut menegaskan komitmen partainya untuk terus mengawal berbagai agenda pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, sejak awal PKB hadir sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan kelompok masyarakat akar rumput, termasuk petani, nelayan, pelaku UMKM, tenaga kesehatan, guru honorer, dan masyarakat desa.

Karena itu, ia memastikan bahwa dukungan politik yang diberikan kepada pemerintahan BERANI akan tetap berlandaskan pada kepentingan rakyat dan pembangunan daerah.

“PKB berdiri di atas aspirasi rakyat kecil—petani, nelayan, pelaku UMKM, guru honorer, tenaga kesehatan, dan masyarakat desa. Karena itu, kami akan memastikan kebijakan daerah tetap berpihak pada mereka,” kata Iskandar.

Ia menegaskan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif harus dibangun dalam semangat kemitraan yang sehat. Menurutnya, sinergi yang kuat diperlukan untuk mempercepat pembangunan, namun fungsi pengawasan tetap harus dijalankan secara objektif dan profesional.

“Kami mendukung penuh Bupati dan Wakil Bupati untuk menyelesaikan agenda pembangunan lima tahun. Tapi dukungan itu harus dibarengi dengan pengawasan yang sehat. Kritik itu bukan perlawanan, melainkan bentuk tanggung jawab,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iskandar menyebut tahun 2026 sebagai tahun pembuktian bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Bombana. Jika tahun pertama menjadi fase peletakan fondasi, maka tahun kedua harus menjadi periode percepatan implementasi program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ia optimistis Bombana memiliki peluang besar untuk terus berkembang apabila seluruh elemen daerah mampu menjaga kolaborasi dan fokus pada agenda pembangunan yang telah ditetapkan.

“Bombana hari ini memang lebih optimis. Tapi kita ingin lebih dari itu, kita ingin pertumbuhan yang inklusif, kesejahteraan yang merata, dan pelayanan publik yang benar-benar prima. Itu pekerjaan rumah kita bersama,” pungkasnya.

Refleksi satu tahun kepemimpinan BERANI menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan daerah. Apresiasi terhadap capaian yang telah diraih menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik, sementara berbagai tantangan yang masih ada menjadi pengingat bahwa pembangunan membutuhkan kerja sama, konsistensi, dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat.

Dengan fondasi pembangunan yang dinilai semakin kuat, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama DPRD diharapkan mampu mempercepat berbagai program strategis sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas, merata, dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat Bombana.

Sumber: Kibar News

Bombana, sultranet.com. – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi penanganan kebersihan kawasan Alun-alun dan Pasar Todoha Mappacing sebagai langkah menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik selama bulan suci Ramadan. Rapat ini menghasilkan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, yang berlangsung di Aula Tina Orima Kabupaten Bombana, Jumat (20/2/2026).

Rapat dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Bombana, M. Syukri Kasim, S.IP., dan dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo dan Statistik, Dinas Perindagkop dan UMKM, serta para pelaku UMKM dan PKL yang beraktivitas di kawasan tersebut.

Suasana rapat berlangsung dialogis dengan pembahasan berbagai persoalan terkait kebersihan, penataan, dan pengelolaan aktivitas pedagang selama Ramadan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya kolaborasi antara OPD teknis dan para pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.

Salah satu hasil utama rapat tersebut adalah disepakatinya Surat Pernyataan Bersama oleh para PKL yang berjualan di kawasan Alun-alun selama Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi. Surat pernyataan itu langsung ditandatangani oleh perwakilan PKL sebagai bentuk komitmen bersama.

Dalam kesepakatan tersebut, para PKL menyatakan kesiapan untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan selama menjalankan aktivitas usaha. Mereka juga berkomitmen membersihkan area berjualan setiap hari setelah selesai beraktivitas, tidak meninggalkan sampah maupun peralatan di fasilitas umum, serta menyediakan tempat sampah sementara di masing-masing lapak.

Selain itu, para pedagang juga menyatakan kesediaan membayar retribusi sampah sesuai ketentuan yang berlaku, tidak merusak taman dan fasilitas umum, serta mematuhi seluruh aturan penataan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Asisten I Setda Bombana, M. Syukri Kasim, menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban kawasan publik, khususnya di pusat aktivitas masyarakat selama Ramadan.

“Melalui kesepakatan ini, kita ingin memastikan kawasan Alun-alun tetap bersih, tertib, dan nyaman, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan beribadah dengan lebih khusyuk,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pedagang guna memastikan komitmen tersebut dijalankan dengan baik.

Dalam pernyataan tersebut, para PKL juga menyatakan kesiapan untuk menerima sanksi berupa teguran hingga penertiban apabila melanggar kesepakatan yang telah dibuat.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap melalui sinergi ini, aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik tanpa mengabaikan aspek kebersihan dan ketertiban lingkungan, sehingga kawasan Alun-alun dan Pasar Todoha Mappacing dapat menjadi ruang publik yang nyaman bagi seluruh warga selama bulan suci Ramadan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar tasyakuran satu tahun kepemimpinan Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan. Kegiatan ini menjadi momentum refleksi perjalanan pemerintahan sekaligus mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat yang digelar pada 2 Ramadan 1447 Hijriah, di Bombana, Jumat (20/2/2026).

Acara berlangsung khidmat dan penuh suasana kekeluargaan. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat Kabupaten Bombana turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan sejumlah capaian pembangunan selama satu tahun masa pemerintahannya, terutama pada sektor infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Ia menegaskan bahwa perbaikan akses jalan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam mendorong konektivitas antarwilayah, termasuk di wilayah kepulauan.

“Pulau Kabaena, insyaallah saya tidak mau ada lagi lubang-lubang di jalur utama. Alhamdulillah, walaupun kondisinya belum diaspal seluruhnya, jalan-jalan di berbagai kecamatan sudah kita ratakan,” ujar Burhanuddin di hadapan para tamu undangan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang lebih baik akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, mobilitas warga, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Selain memaparkan capaian pembangunan, Bupati juga menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong berbagai program strategis daerah.

Salah satu rencana yang tengah dipersiapkan adalah keinginan menjadikan Kabupaten Bombana sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara di masa mendatang.

“Saya punya keinginan besar membawa Porprov ke Kabupaten Bombana sebagai tuan rumah. Kita berusaha menghadirkan beberapa cabang olahraga seperti otomotif dan bola basket agar bisa dilaksanakan di Bombana,” ungkapnya.

Burhanuddin menilai kegiatan olahraga tingkat provinsi tersebut tidak hanya akan meningkatkan prestasi atlet daerah, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan usaha masyarakat.

Meski demikian, ia juga mengakui bahwa perjalanan satu tahun kepemimpinan belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh harapan masyarakat. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap.

“Satu tahun ini adalah waktu yang singkat untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Saya menyadari masih ada kekurangan yang belum tertutupi dan masih banyak harapan masyarakat yang belum terpenuhi. Namun dengan dukungan dan doa seluruh masyarakat, tidak ada tantangan yang terlalu besar bagi kita,” tuturnya.

Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan, partisipasi, dan kebersamaan seluruh masyarakat.

Momentum tasyakuran ini kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang diikuti seluruh undangan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan salat Maghrib berjamaah.

Suasana kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan tersebut menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Bombana yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Melalui momentum satu tahun kepemimpinan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap semangat kebersamaan dan optimisme pembangunan dapat terus terjaga, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah daerah.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama para Pedagang Kaki Lima (PKL) menyepakati komitmen bersama untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan kawasan Alun-alun serta Pasar Todoha Mappacing selama bulan suci Ramadan. Kesepakatan ini menjadi langkah pemerintah daerah dalam memastikan ruang publik tetap tertata rapi tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, Jumat (20/2/2026).

Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Rapat Koordinasi penanganan kebersihan kawasan Alun-alun dan Pasar Todoha Mappacing yang digelar di Aula Tina Orima Kabupaten Bombana. Rapat dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bombana, M. Syukri Kasim, S.IP., dan dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dinas Perindagkop dan UMKM, serta para pelaku UMKM dan PKL yang beraktivitas di kawasan tersebut.

Dalam rapat yang berlangsung secara dialogis itu, berbagai persoalan kebersihan, penataan, serta pengelolaan aktivitas perdagangan selama Ramadan menjadi fokus pembahasan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya sinergi antara OPD teknis dan para pelaku usaha agar kawasan Alun-alun yang menjadi pusat aktivitas warga tetap bersih, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

Asisten I Setda Bombana, M. Syukri Kasim, mengatakan bahwa keterlibatan para pedagang dalam menjaga kebersihan merupakan kunci keberhasilan penataan kawasan publik selama Ramadan. Menurutnya, aktivitas ekonomi masyarakat harus berjalan seiring dengan upaya menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan.

“Alun-alun adalah ruang publik yang digunakan bersama oleh masyarakat. Karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaganya agar tetap bersih, tertib, dan nyaman, terutama di bulan Ramadan ketika aktivitas masyarakat meningkat,” ujar Syukri.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berperan melakukan penertiban, tetapi juga membangun kesadaran bersama agar para pedagang menjadi bagian dari solusi dalam menjaga keindahan kota.

Salah satu hasil penting dari rapat tersebut adalah disepakatinya Surat Pernyataan Bersama Pedagang Kaki Lima yang beraktivitas selama Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di kawasan Alun-alun Kabupaten Bombana. Surat pernyataan itu ditandatangani oleh perwakilan PKL pada hari yang sama sebagai bentuk komitmen bersama antara pedagang dan pemerintah daerah.

Dalam pernyataan tersebut, para PKL menyatakan kesediaan untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan selama menjalankan aktivitas usaha. Para pedagang juga berkomitmen membersihkan area usaha setiap hari setelah selesai berjualan serta tidak meninggalkan sampah, peralatan, atau sarana berjualan di fasilitas umum.

Selain itu, setiap pedagang juga diwajibkan menyediakan tempat sampah sementara di lapak masing-masing guna memudahkan pengelolaan sampah di kawasan tersebut.

Para PKL juga menyatakan komitmen untuk membayar retribusi sampah sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak merusak taman dan fasilitas umum yang berada di sekitar Alun-alun. Mereka juga sepakat mematuhi seluruh aturan penataan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut, para pedagang menyatakan siap menerima teguran hingga penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Melalui kesepakatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kawasan Alun-alun tetap menjadi ruang publik yang bersih, tertata, dan nyaman bagi masyarakat selama bulan Ramadan. Di sisi lain, aktivitas ekonomi para pelaku UMKM dan PKL juga diharapkan dapat berjalan dengan tertib dan bertanggung jawab sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar suasana Ramadan di Kabupaten Bombana dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kebersamaan.

sultranet.com- Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana terus mendorong penataan kawasan perdagangan dan peningkatan fasilitas bagi pelaku usaha kecil. Bupati Bombana, Burhanuddin, meresmikan pembangunan Los Ikan Pasar Tadoha Mappaccing di Kecamatan Rumbia Tengah sebagai upaya menyediakan sarana perdagangan yang lebih layak bagi pedagang ikan dan nelayan. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti, Rabu (18/2/2026).

Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas fasilitas pasar tradisional sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran los ikan baru diharapkan mampu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, unsur Forkopimda Bombana, Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana Fatmawati Kasim Marewa, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Bombana, Camat Rumbia Tengah, jajaran kepala organisasi perangkat daerah, lurah, kepala desa, serta para pedagang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan los ikan merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para pedagang yang selama ini membutuhkan fasilitas yang lebih representatif.

“Pembangunan los ikan ini adalah bukti bahwa apa yang menjadi komitmen pemerintah kepada masyarakat tidak hanya berhenti pada janji. Hari ini kita buktikan melalui pembangunan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, keberadaan los ikan baru menjadi langkah strategis dalam membangun sistem perdagangan yang lebih tertata dan terpusat. Meski demikian, ia mengakui belum seluruh pedagang dapat langsung menempati fasilitas tersebut karena keterbatasan kapasitas yang tersedia.

“Kami memahami masih ada pedagang yang belum mendapatkan tempat. Namun ini adalah langkah awal yang penting untuk mewujudkan pasar yang lebih baik dan tertata. Ke depan, pemerintah akan terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan para pedagang dapat terpenuhi,” ujarnya.

Burhanuddin juga menegaskan bahwa Pasar Tadoha Mappaccing merupakan satu-satunya pusat aktivitas perdagangan yang disiapkan pemerintah di wilayah Rumbia dan Rumbia Tengah. Karena itu, seluruh pedagang, khususnya penjual ikan, diminta untuk memusatkan aktivitas jual beli di kawasan pasar tersebut.

“Saya mengimbau seluruh pedagang agar tidak lagi berjualan di trotoar, badan jalan, ruang terbuka hijau maupun kawasan pesisir pantai. Semua aktivitas perdagangan harus dipusatkan di pasar agar lebih tertib, aman, dan nyaman,” tegasnya.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Perindagkop, camat, lurah, dan kepala desa untuk melakukan pengawasan serta pembinaan secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga ketertiban pasar sekaligus mendukung program pemerintah pusat dalam menciptakan ruang publik yang bersih, tertata, dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain meningkatkan kenyamanan berusaha bagi pedagang, keberadaan los ikan baru juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Fasilitas yang lebih memadai diyakini akan memperlancar aktivitas perdagangan hasil perikanan sekaligus memberikan nilai tambah bagi nelayan dan pelaku usaha kecil di Kabupaten Bombana.

Dengan diresmikannya los ikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap Pasar Tadoha Mappaccing dapat berkembang menjadi pusat perdagangan yang lebih hidup, modern, dan tertata. Kehadiran fasilitas baru itu juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang semakin produktif dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com. – Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si meresmikan pembangunan los ikan di Pasar Tadoha Mappaccing, Kecamatan Rumbia Tengah, sebagai upaya meningkatkan fasilitas perdagangan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pedagang ikan dan nelayan. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya pemanfaatan fasilitas tersebut oleh masyarakat, yang dilaksanakan pada Rabu (18/2/2026).

Kegiatan peresmian turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, unsur Forkopimda, Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, Camat Rumbia Tengah, serta jajaran kepala OPD, lurah, kepala desa, dan para pedagang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan los ikan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan sarana perdagangan yang layak bagi masyarakat. Ia menyebut, kehadiran fasilitas ini menjadi bukti bahwa program pembangunan yang direncanakan pemerintah benar-benar direalisasikan.

“Pembangunan los ikan ini adalah wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas yang layak bagi pedagang. Ini bukan sekadar janji, tetapi sudah kita buktikan melalui pembangunan yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mengakui bahwa belum seluruh pedagang dapat langsung menempati fasilitas baru tersebut. Namun, ia menilai pembangunan ini merupakan langkah awal yang strategis dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih tertata dan terpusat di kawasan pasar.

Ia menegaskan bahwa Pasar Tadoha Mappaccing merupakan pusat utama aktivitas perdagangan di wilayah Rumbia dan Rumbia Tengah. Oleh karena itu, ia meminta para pedagang, khususnya penjual ikan, untuk tidak lagi berjualan di trotoar, badan jalan, ruang terbuka hijau, maupun kawasan pesisir pantai.

“Pasar ini adalah pusat perdagangan kita. Saya minta seluruh pedagang, khususnya penjual ikan, agar berjualan di tempat yang telah disediakan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama,” tegasnya.

Untuk memastikan penataan berjalan dengan baik, Bupati juga menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindagkop, serta aparat kecamatan hingga desa untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Menurutnya, langkah ini penting agar fungsi ruang publik tetap terjaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menambahkan, penataan pasar juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman, khususnya di kawasan pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan diresmikannya los ikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap Pasar Tadoha Mappaccing dapat berkembang menjadi pusat perdagangan yang lebih tertata dan hidup. Selain itu, fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang, nelayan, serta pelaku usaha kecil di daerah tersebut.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mulai mematangkan persiapan pelaksanaan seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2026. Langkah ini dilakukan melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, Husrifnah, guna memastikan proses seleksi berjalan transparan, objektif, dan berkualitas di Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, Rabu (18/2/2026).

Rapat persiapan tersebut dihadiri oleh sejumlah unsur yang akan terlibat dalam proses seleksi, di antaranya jajaran Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, perwakilan Kodim 1431/Bombana, perwakilan Polres Bombana, serta tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana. Sekitar 20 peserta hadir dalam kegiatan tersebut untuk membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan seleksi.

Dalam arahannya, Kepala Badan Kesbangpol Bombana Husrifnah menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan seleksi Paskibraka tahun ini. Ia menyampaikan bahwa meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran, hal tersebut tidak boleh mengurangi kualitas proses seleksi maupun standar penilaian yang telah ditetapkan secara nasional.

Menurutnya, seleksi Paskibraka tidak hanya sekadar memilih siswa yang memiliki kemampuan baris-berbaris yang baik, tetapi juga mencari generasi muda yang memiliki integritas, karakter kebangsaan, serta komitmen kuat terhadap nilai-nilai Pancasila.

“Efisiensi anggaran harus kita sikapi dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang solid, tanpa mengurangi kualitas dan standar seleksi yang telah ditetapkan,” tegas Husrifnah.

Dalam rapat tersebut, para peserta membahas secara rinci teknis pelaksanaan seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Bombana Tahun 2026. Salah satu poin yang ditegaskan adalah bahwa persyaratan tinggi badan bagi peserta seleksi tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, rapat juga membahas tahapan seleksi yang akan dilalui para calon peserta. Proses seleksi akan dilakukan secara berjenjang dan meliputi beberapa tahapan utama, mulai dari seleksi administrasi hingga penilaian kepribadian peserta.

Tahapan pertama adalah seleksi administrasi untuk memastikan kelengkapan dokumen dan persyaratan dasar peserta. Setelah itu, peserta akan mengikuti seleksi pembinaan ideologi Pancasila yang mencakup materi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Tes tersebut mengacu pada Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Kelas X dan akan dilaksanakan secara daring melalui sistem yang disediakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Selanjutnya, peserta juga akan mengikuti seleksi intelegensi umum yang dilaksanakan secara daring melalui platform resmi BPIP. Tahapan berikutnya adalah seleksi kesehatan yang meliputi pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku serta tes parade.

Selain itu, peserta juga akan mengikuti seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan kesamaptaan untuk menguji kemampuan fisik, kedisiplinan, serta kekompakan calon anggota Paskibraka.

Tahapan terakhir adalah seleksi kepribadian yang meliputi wawancara, penelusuran minat dan bakat, serta penelusuran rekam jejak peserta, termasuk aktivitas di media sosial.

Melalui rangkaian seleksi tersebut, pemerintah daerah berharap dapat menjaring putra-putri terbaik Kabupaten Bombana yang memiliki kemampuan, integritas, serta semangat nasionalisme yang tinggi.

Husrifnah juga menyampaikan bahwa pelaksanaan seleksi Calon Paskibraka tingkat Kabupaten Bombana direncanakan berlangsung setelah bulan suci Ramadan. Sebelum tahapan seleksi dimulai, pihak Kesbangpol akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah di wilayah Kabupaten Bombana.

Menurutnya, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai proses seleksi serta mendorong partisipasi siswa-siswi terbaik untuk mengikuti seleksi Paskibraka.

“Setelah kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah selesai, pengumuman resmi terkait jadwal dan mekanisme seleksi akan kami sampaikan melalui media sosial dan surat resmi kepada sekolah,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh unsur yang terlibat dalam proses seleksi dapat bekerja sama secara optimal demi terselenggaranya seleksi Paskibraka yang profesional dan berintegritas.

Melalui proses seleksi yang transparan dan objektif, diharapkan akan lahir anggota Paskibraka terbaik yang siap mengemban tugas kehormatan pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang, sekaligus menjadi generasi muda yang mampu menanamkan semangat nasionalisme dan kebangsaan di tengah masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar apel akbar Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya memperkuat kedisiplinan dan kinerja aparatur menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Apel yang diikuti ratusan ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah itu berlangsung di halaman Kantor Bupati Bombana, dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, di Bombana, Rabu (18/2/2026).

Kegiatan tersebut turut diikuti Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana Ir. Husrifnah Rahim, ST., M.Si., bersama staf dan seluruh ASN lingkup Kesbangpol. Apel akbar ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen aparatur pemerintah dalam meningkatkan disiplin, etos kerja, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menjelang datangnya bulan Ramadan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menegaskan bahwa ASN memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjadi contoh bagi masyarakat, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik.

Menurutnya, kedisiplinan dan integritas ASN harus tetap terjaga, terlebih pada saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ia mengingatkan agar ibadah tidak dijadikan alasan untuk menurunkan semangat kerja atau mengabaikan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.

“ASN harus tetap menunjukkan integritas dan semangat kerja selama bulan Ramadan. Disiplin waktu harus menjadi perhatian bersama,” tegas Ahmad Yani.

Wakil Bupati juga menyampaikan ketentuan jam kerja bagi ASN selama bulan Ramadan sebagai bagian dari penyesuaian aktivitas pemerintahan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Ia menjelaskan bahwa pada hari Senin hingga Kamis, ASN mulai bekerja pukul 08.00 WITA dan pulang pukul 15.00 WITA. Sementara pada hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 08.00 WITA dan berakhir pukul 15.30 WITA.

Penyesuaian jam kerja tersebut diharapkan tetap menjaga produktivitas kerja aparatur sekaligus memberikan ruang bagi ASN untuk menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk selama bulan suci Ramadan.

Di sisi lain, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana Husrifnah Rahim menyampaikan bahwa seluruh jajaran Kesbangpol siap melaksanakan arahan pimpinan daerah dan berkomitmen menjaga kedisiplinan serta kinerja selama Ramadan.

Ia menilai apel akbar yang digelar pemerintah daerah tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh ASN agar tetap menjaga profesionalisme serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Momentum apel ini menjadi penguatan bagi seluruh ASN untuk tetap disiplin, menjaga etos kerja, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan,” ujarnya.

Husrifnah juga menegaskan bahwa ASN harus mampu menjadi teladan di tengah masyarakat, baik dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Dengan dilaksanakannya apel akbar ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh ASN semakin memperkuat komitmen untuk bekerja secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih baik di lingkungan pemerintahan daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, pemerintah daerah mengajak seluruh ASN untuk menjadikan momentum tersebut sebagai sarana meningkatkan kualitas diri, baik dalam aspek spiritual maupun dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si meresmikan pembangunan Los Ikan Pasar Tadoha Mappaccing di Kecamatan Rumbia Tengah sebagai upaya memperkuat fasilitas perdagangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pedagang ikan dan nelayan. Peresmian tersebut ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya pemanfaatan fasilitas baru itu oleh para pedagang, Rabu (18/2/2026).

Peresmian los ikan ini menjadi salah satu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyediakan sarana perdagangan yang lebih layak, tertata, dan nyaman bagi masyarakat. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi di pasar sekaligus memberikan ruang usaha yang lebih baik bagi para pedagang ikan.

Kegiatan peresmian turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Bombana, Camat Rumbia Tengah, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah, lurah, kepala desa, dan para pedagang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan los ikan tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil di sektor perdagangan ikan.

“Pembangunan los ikan ini adalah bukti bahwa komitmen pemerintah kepada masyarakat tidak hanya sekadar janji, tetapi diwujudkan melalui pembangunan yang nyata dan dapat langsung dirasakan manfaatnya,” ujar Burhanuddin.

Ia menjelaskan bahwa fasilitas tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib dan higienis, sehingga aktivitas jual beli menjadi lebih nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Dengan adanya los khusus bagi pedagang ikan, pemerintah daerah juga berupaya menata sistem perdagangan agar lebih terpusat dan terorganisasi dengan baik.

Bupati Burhanuddin mengakui bahwa belum seluruh pedagang dapat langsung menempati los baru tersebut. Namun, menurutnya, pembangunan ini merupakan langkah awal yang penting untuk mendorong penataan pasar secara bertahap.

“Kita memahami bahwa belum semua pedagang bisa langsung menempati los ini, tetapi ini adalah langkah awal yang penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih tertata dan terpusat,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Pasar Tadoha Mappaccing merupakan pusat aktivitas perdagangan utama bagi masyarakat di wilayah Rumbia dan Rumbia Tengah. Oleh karena itu, para pedagang, khususnya penjual ikan, diimbau agar tidak lagi berjualan di trotoar, badan jalan, ruang terbuka hijau, maupun kawasan pesisir pantai.

“Pasar Tadoha Mappaccing ini adalah pusat perdagangan kita. Karena itu, pedagang ikan sebaiknya berjualan di tempat yang sudah disediakan agar pasar menjadi lebih tertib dan nyaman bagi semua,” jelasnya.

Untuk memastikan penataan pasar berjalan secara konsisten, Bupati Burhanuddin menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, serta camat, lurah, dan kepala desa untuk mengawal kebijakan tersebut secara berkelanjutan.

Menurutnya, langkah ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan fungsi ruang publik, termasuk di kawasan pasar tradisional yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Dengan diresmikannya los ikan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap Pasar Tadoha Mappaccing dapat berkembang menjadi pusat perdagangan yang lebih hidup, tertata, dan produktif. Kehadiran fasilitas tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pedagang serta memperkuat roda perekonomian masyarakat di daerah itu.