Bombana, SultraNET. | Akibat ombak besar yang menghantam kapal Speed Indostar yang berlayar dengan rute Sikeli-Kasipute di perairan dusun Mapila, Desa Malandahi, Kecamatan Kabaena Utara, kapal yang dinahkodai A. Ashal (45) yang membawa 54 penumpang itu nyaris tenggelam. Senin (18/12/2023)

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini dari berbagai sumber, kronologis kejadian dimulai pada pukul 09.30 Wita ketika kapal berangkat dari pelabuhan Sikeli, Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana. Dalam perjalanan selama satu jam, kapal dihantam ombak setinggi ±3 meter.

Ombak dahsyat ini menyebabkan kaca depan kapal pecah, memungkinkan air masuk ke dalam kabin sekitar ±30 cm. Insiden ini menciptakan ketegangan di antara penumpang, dengan sigap Nahkoda A. Ashal berupaya menenangkan mereka.

Nahkoda segera mengambil keputusan tegas untuk membalikkan haluan kapal dan kembali ke pelabuhan terdekat, yaitu pelabuhan Pising. Tindakan ini diambil untuk menjaga keselamatan penumpang dan menghindari kerusakan lebih lanjut pada kapal.

Insiden ini tidak hanya menyebabkan kerusakan pada kaca depan kapal, tetapi juga melukai beberapa penumpang. A. Ashal, Nahkoda berusia 45 tahun, mengalami luka pada bagian wajah akibat pecahan kaca. Sementara itu, penumpang lain, Abdi (29 tahun) dan Agung (25 tahun) dari Jakarta, masing-masing menderita luka ringan pada tangan, berada di posisi duduk di sebelah Nahkoda.

Pukul 11.30 Wita, Kapal Speed Indostar berhasil merapat di pelabuhan Pising, Dusun Pising, Desa Mapila, Kecamatan Kabaena Utara. Meskipun insiden ini nyaris mengakibatkan tenggelamnya kapal, upaya cepat Nahkoda dan awak kapal memastikan seluruh penumpang dievakuasi dengan selamat.

Langkah-langkah selanjutnya akan diambil untuk mengevaluasi penyebab pasti kecelakaan ini dan memastikan penerapan tindakan pencegahan di masa depan. Kejadian ini menandai risiko yang dihadapi oleh kapal penumpang di perairan tersebut dan menyoroti pentingnya keselamatan dalam pelayaran laut. (SBU)

Bombana, SultraNET. |  Dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20 Kabupaten Bombana, Kerukunan Keluarga Buton-Bombana (KKB-B) ikut memeriahkan dengan ambil bagian dalam barisan Kirab Budaya (Pawai Budaya) bersama perwakilan dari 22 kecamatan se-Kabupaten Bombana dengan menampilkan kebesaran budaya Suku Buton, Minggu (17/12/2023)

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif di Bombana, dalam kirab budaya itu, anggota KKB-B mengenakan pakaian adat Buton dengan corak dan bentuk yang unik, memukau penonton dengan kekayaan tradisi Suku Buton, mereka mengenakan Pakaian Kombo, simbol kebesaran wanita Buton, dan Pakaian Balahadhadha, kehormatan laki-laki Buton, menjadi daya tarik utama yang mencerminkan warisan budaya dan sistem golongan sosial dalam masyarakat Buton.

Selain memperlihatkan busana adat, empat gadis dari Sanggar Seni KKB-B menyuguhkan Tari Rondoana dari Buton Selatan. Tarian penyambutan ini, dipentaskan di panggung utama setelah pemegang spanduk, memberikan nuansa tradisional yang kental dalam perayaan tersebut.

Kepemimpinan KKB-B di bawah Ketua Umum Ramsi Rafiu, SH., M.Si, dan Sekretaris Umum Erman Musuidi, ST, berupaya melibatkan seluruh potensi organisasi untuk terlibat aktif mengambil peran dalam pembangunan Kabupaten Bombana menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera.

“Keikutsertaan KKB-B di kirab budaya ini merupakan wujud kegembiraan dan kebersamaan kita menyukseskan seluruh rangkaian HUT Bombana ini,” ujar Ramsi Rafiu

Ramsi Rafiu yang saat ini juga menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana mewakili organisasi KKB-B juga menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Bombana yang ke-20 tahun 2023 ini.

 “Selamat HUT Bombana ke 20 Tahun, mari Melangkah Maju Bersama Bombana yang Berkembang.” Tandasnya (IS)

Makassar, SultraNET. | Dalam rangka memeriahkan Hari Juang TNI AD ke-78 Tahun 2023, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr (Han)., didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) PD XIV/Hasanuddin Desi Totok Imam melaksanakan flag off pengibaran bendera start kepada Off Roader menandakan dimulainya Kartika Hasanuddin Over Land, tepatnya di Jl. Sungai Tangka depan Rujab Pangdam, Kota Makassar. Sabtu, (16/12/2023).

Flag off pengibaran bendera start ini turut didampingi Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., dan Ketua IOF Sulsel Adi Rasyid Ali, S.E., M.M., diikuti peserta dari Komunitas Indonesian Off Road Federation (IOF) Sulsel, Pejabat Utama PJU (Kodam) serta Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) PD XIV/Hasanuddin.

Ketua IOF Sulsel pada kesempatan ini memberikan apresiasi kepada Pangdam, Ia membeberkan jika sudah tiga kali dapat bersama-sama melaksanakan Off Road atau Over Land. “Jujur kami dipertanyakan sama IOF Pusat, luar biasa itu Panglima kita itu dekat sekali sama IOF terima kasih Panglima, dan saya akan mendampingi Panglima sampai finish”, Ungkapnya.

Senada dengan Ketua DPRD Sulsel mengucapkan terima kasih kepada Pangdam karena banyak hal yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat Sulsel. “Ini adalah pelaksanaan yang ketiga dan saya yakin Bapak Pangdam itu memang luar biasa, alhamdulillah kita bersyukur juga beliau memimpin saat ini Kodam XIV/Hasanuddin banyak hal yang beliau telah lakukan untuk masyarakat Sulsel, banyak kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat dan langsung dirasakan oleh masyarakat kita dan juga kegiatan-kegiatan olahraga khususnya terkait dengan kegiatan hari ini”, ujarnya.

Selama perjalanan menuju finish, tepatnya di cek point 2 yang berada di wisata Gunung Teletubbies Kab. Jeneponto dan cek point 4 berada di Gunung Karaeng Tombang Kab. Jeneponto, Pangdam bersama rombongan membagikan sembako kepada warga setempat sebagai wujud kepedulian dan perhatian kepada masyarakat serta menanam pohon di sekitar lereng gunung guna mewujudkan kecintaan pada alam yang hijau, sehat dan segar serta mengantisipasi bencana banjir ataupun lonsor. Selanjutnya di malam harinya, tepatnya di titik finish yakni di Kampung Karessapa Kab. Jeneponto dilaksanakan hiburan rakyat.

Mayjen Totok menuturkan bahwa kegiatan hari ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Juang TNI AD dan Kodam bersama teman-teman Komunitas IOF Sulsel memberikan Bakti Sosial (Baksos) berupa pembagian sembako kepada masyarakat yang dilalui dalam rute Over Land.

“Harapan kita dalam kondisi seperti ini, masyarakat juga ikut bahagia kemudian masuk Pemilu masyarakat juga senang, yang penting kita semuanya hidup tentram, damai, bersatu, itu harapan kita dan juga jangan sampai ada jarak diantara TNI dengan Rakyat karena kita sama”, Tandasnya.

Mantan Gubernur Akmil ini juga menyampaikan, TNI bersama Polri dan seluruh lapisan masyarakat sama-sama menjaga persatuan kesatuan. “Jadi jangan sampai ada upaya sedikit pun untuk memecah-belah kita, kita bersatu, NKRI Harga Mati”, Tambahnya.

Bakri Dg. Naba (42) salah satu warga Dusun Karessapa, Kec. Bangkala Kab. Jeneponto merasa bersyukur atas kedatangan Pangdam di Gunung Karaeng Tombang, “Alhamdulillah kami semua sudah dibagikan sembako dengan Pak Panglima dengan masyarakat yang ada di sekitar Gunung Karaeng Tombang ini, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Panglima semoga Bapak Panglima sehat dan sukses selalu, terima kasih banyak”, Ungkapnya dengan haru.

Untuk diketahui, Over Land ini merupakan rangkaian peringatan Hari Juang TNI AD Ke-78 tahun 2023, mengangkat tema “Kartika Hasanuddin Overland” yang dilaksanakan mulai tanggal 16-17 Desember 2023 dengan menempuh jarak 90 km dimulai titik start dari rumah jabatan Pangdam dan finish di Kampung Karessapa Ds. Gunung Silanu Kec. Bangkala Kab. Jeneponto. (SBU)

Bombana, SultraNET. | Sebagai wujud pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Konsultasi Publik yang ke 2, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Poleang, bertempat di Aula Kantor Camat Poleang, Jumat (15/12/2023)

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bombana, Rafid menjelaskan KLHS dalam RDTR merupakan proses penting dalam perencanaan pembangunan wilayah. KLHS dilakukan untuk mengevaluasi potensi dampak yang mungkin terjadi akibat implementasi RDTR terhadap lingkungan, seperti penggunaan lahan, peningkatan infrastruktur, dampak terhadap sumber daya alam, polusi udara, air, dan lainnya.

Penyusunan KLHS memungkinkan pihak terkait untuk mengidentifikasi dampak potensial yang dapat timbul dari rencana detail tata ruang tersebut. Informasi dari KLHS membantu dalam menentukan langkah-langkah mitigasi atau pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.

“Ini untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan berjalan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,” ujarnya

Kegiatan yang dihadiri tokoh masyarakat, pemerintah desa dan stakeholdr terkait itu, menghadirkan 2 orang pemateri yang merupakan praktisi lingkungan hidup dan praktisi perencanaan wilayah.

Tenaga Ahli KLHS RDTR Kawasan Poleang, Laode Sir Muhammad Ikbal, ST, M.SP. IAP menjelaskan, kegiatan Konsultasi Publik ke 2 ini merupkan kegiatan terakhir yang melibatkan masyarakat setelah sebelumnya telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan dokumen KLHS RDTR.

Serangkaian pertemuan yang telah diadakan sebelumnya, seperti FGD dan Konsultasi Publik 1 yang membahas pola ruang, struktur ruang, pusat pelayanan, sistem jaringan, utilitas, jalan, drainase,  air limbah dan berbagai isu lainnya.

“Kita ingin memastikan kesesuaian dokumen dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diacu dari memorandum PBB dan prinsip-prinsip lainnya,” bebernya.

Sementara itu narasumner lainnya Ir. Asri Sugiarto, M.PW. IAP, menjelaskan pentingnya kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam dokumen RDTR. Kajian tersebut bertujuan untuk menjamin integritas lingkungan hidup seiring dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi.

Ketua Asosiasi Ikatan Ahli Perencanaan Sulawesi Tenggara itu menyebut terdapat enam isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan di kawasan Poleang telah diidentifikasi. Di antaranya adalah penanganan banjir, pengelolaan limbah, kendala kemacetan, serta sejumlah permasalahan lingkungan lainnya.

Asri menegaskan bahwa tindak lanjut dari konsultasi publik ini akan melibatkan proses validasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara. Proses validasi ini akan memastikan apakah implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis oleh Pemerintah Kabupaten Bombana telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari segi dokumen, substansi, maupun administrasi.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa konsultasi publik kedua akan memberikan alternatif skenario apabila rencana pembangunan yang terdapat dalam RDTR tersebut berpotensi berisiko terhadap lingkungan hidup.

“Contohnya adalah skenario terkait rencana pembangunan jalan yang perlu diperhatikan aspek kebutuhan jangka panjang, serta memberikan alternatif yang lebih mempertegas struktur dan kelengkapan infrastruktur jalan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan,” jelas Asri Sugiarto.

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun dalam RDTR mampu mempertahankan keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup di kawasan Poleang. (IS)

Bombana, SultraNET. |  Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Moronene (Hippamor) resmi melaporkan akun media sosial Facebook atas nama Arif Supendi ke Mapolres Bombana. Jum’at, (14/12/2023).

Akun media sosial tersebut dilaporkan atas dugaan penyebar luasan informasi elektronik yang mengandung unsur penghasutan yang dikhawatirkan dapat menjurus ke persoalan SARA.

Persoalan bermula saat Akun FB Pajawa Tarika yang diketahui merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara melalui status FBnya mengeluhkan adanya kerusakan mobil dinas miliknya yang disebabkan bersenggolan dengan mobil pendemo.

Pada hari Kamis (14/12/2023) ratusan massa melakukan demonstrasi yang melibatkan iring-iringan ratusan kendaraan dari Taubonto menuju Kasipute. Massa aksi dari Hippamor menuntut DPRD Bombana memasukkan frasa Moronene pada Raperda pelestarian Seni dan Budaya yang sedang dibahas.

“Tadi Pagi Mobil Dinas DT 1089 K Diamuk. Massa Pendemo. Hanya Karena Melabung Iring-Iringan Mereka di Jalan Raya, Saya sejak di Taubonto Minta Jalan utk lewat tapi tdk Diberi ruang utk lwat. Mereka. Sangat Anarkis, Ini Aset Negara yang Mereka Rusak,” bunyi Status FB tersebut yang belakang  justru telah dihapus.

Status tersebut kemudian mendapat tanggpan banyak warganet yang memberi reaksi beragam ada yang memberi dukungan adapula yang mengingatakan bahwa situasi demonstrasi memang kadang tidak terduga.

Akun Amirullah N S  misalnya mengingatkan Akun Pajawa Tarika bahwa hal itu memang kadang terjadi terlebih yang melibatkan massa sehingga harus menjadi bijak menyikapi situasi.

“Sebenarnya jika posisi ini ada pada sy maka hal ini tdk akan terjadi, dan saya akan keluar dr modis sy ketemu korlap diskusi cri tahu substansinya jika tdk ada unsur politik dan maka saya akan berikan dukungan sambil bersama mrk sejenak lalu izin kpd pendemo untuk mendahului, berikan penjelasan ada tugas yang penting pula bukan menggurui tapi mencari solusi sehingga massa aksi dalam emosi yg tdk terkendali bisa teratasi dan memahami tugas kita,” Isi Komentar Amirullah N S

Setelah komentar Akun Amirullah N S, muncul kemudian Komentar Arif Supendi yang diketahui saat ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana yang menjabat sebagai Sekretaris BPBD yang kemudian menjadi polemik.

“Pajawa Tarika kalau mereka anarkis…. kita kash kacau saja…jgn takut kita keluarga besar juga. Tidak ada salahnya klo kita lahir dan mati di tanah rumbia,” isi Komentar Arif Supendi yang dinilai memprofokasi.

Ketua Hippamor, Hamdan menerangkan pernyataan Arif Supendi dikolom komentar Facebook atas nama Pajawa Tarika diduga kuat memuat unsur profokasi antar etnis atau SARA di Bombana. Komentar tersebut dinilai dapat memprofokasi masyarakat Bombana yang saat ini masih hidup rukun, damai, aman dan tentram.

“Dalam komentarnya di status akun facebook milik salah satu kadis di Pemda Bombana dalam hal ini Pajawa Tarika, secara sadar dan terbuka telah menunjukan upaya untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap suatu kelompok,” ujar Hamdan

Karenanya, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari ini menyebut laporannya ini bertujuan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wonua bombana tetap terjaga.

“Kami mengambil sikap untuk melaporkan akun tersebut karna telah menimbulkan kegaduhan di wilayah bombana yang lebih spesifik di internal keluarga moronene,” tegas Hamdan

Hingga berita ini dirilis belum ada komentar resmi dari Kadis PTSP Bombana, soal benar tidaknya akun atas nama Pajawa Tarika tersebut adalah benar miliknya. Begitu pula Sekretaris BPBD Bombana Arif Supendi belum terkonfirmasi. (IS)

Bombana, SultraNET. | Ratusan orang warga suku Moronene yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Moronene (HIPPAMOR), menggelar aksi demonstrasi di DPRD Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Teggara. Kamis (14/12/2023)

Para demonstran menyoroti masalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bombana tentang Pelestarian Seni dan Budaya yang dinilai ambigu karena tidak spesifik mengidentifikasi seni dan budaya mana yang akan dilestarikan.

Heryanto A Nompa salah satu tokoh masyarakat suku moronene yang turut bersama massa aksi mengaku menyesalkan sikap para wakil rakyat di DPRD Bombana yang terkesan alergi dengan seni dan budaya suku moronene.

Padahal menurutnya sebagai suku tertua di jazirah bumi anoa sulawesi tenggara, suku moronene yang secara turun temurun telah mendiami wilayah kabupaten bombana sejak ratusan tahun silam telah mewariskan seni dan budaya yang tidak ternilai yang patut dilestarikan dan dijaga.

“Raperda ini ambigu, sehingga pertanyaannya kalau bukan seni dan budaya moronene yang akan dilestarikan disini (Bombana), terus tunjukkan tempat dimana seni dan budaya moronene akan kami lestarikan,” ujar Heryanto

Mantan Anggota DPRD Bombana Periode 2014-2019 itu menegaskan masyarakat moronene terkenal dengan sikap persaudaraan yang tinggi dimana secara history menerima kedatangan semua suku tanpa membeda-bedakan untuk bersama sama hidup di bombana.

“Jadi tolong lestarikan seni dan budaya kami sebagai ciri khas daerah ini,” tegas Heryanto yang juga ketua PPNI Sultra itu.

Hal senada disampaikan Ketua HIPPAMOR Hamdan Triandardinata, ia menekankan bahwa polemik terjadi di kalangan suku Moronene karena Raperda tidak secara spesifik menyebutkan seni dan budaya Moronene yang akan dilestarikan.

“Dimana Bumi di Pijak disitu Langit dijunjung, seharusnya Raperda ini berpihak pada Moronene selaku penduduk pribumi kabupaten Bombana,” tegasnya.

Menyikapi tuntutan para demonstran, Ketua DPRD Bombana, Arsyad, memastikan akan mengakomodir tuntutan massa aksi dengan menambahkan kata ‘Moronene’, sehingga Raperda tentang Pelestarian Seni dan Budaya akan menjadi Raperda Pelestarian seni dan budaya Moronene.

Ia menjelaskan tujuan DPRD mengajukan inisiatif rancangan perda ini sebagai bukti serius bahwa DPRD komitmen memperhatikan persoalan pelestarian adat dan budaya di Bombana.

“Malah ini kita rancang agar mengakomodir semua seni dan budaya yang ada di Bombana, tetapi tidak ada salahnya jika teman teman suku moronene ingin lebih dipertegas raperdanya apalagi inikan masih rancangan, masih panjang perjalanannya untuk mejadi Perda” bebernya.

Ditempat yang sama Ketua Bapemperda DPRD Bombana, Rumiyanto menjelaskan bahwa proses Raperda ini masih dalam tahap rancangan yang melibatkan berbagai pihak.

“Dengan adanya aspirasi ini, kita akan akomodir tentu dengan mencarikan formulasi agar pelestarian seni dan budaya lain yang ada di Bombana ini bisa pula diakomodir.” jelas Rumiyanto

Politisi Partai Demokrat itu membantah adanya informasi yang beredar bahwa Raperda ini merupakan produk hukum yang akan diselesaikan dalam satu minggu kedepan atau dibuat secara terburu buru.

“Paling cepat 6 bulan kedepan Raperda ini bisa selesai, jadi tidak benar itu kalau ini bisa menjadi Perda dalam tahun ini, karena prosesnya masih panjang,” jelasnya

Pada kesempatan tersebut Anggota DPRD dua periode itu meminta keluarga suku moronene untuk tidak terhasut dan meragukan komitmen DPRD Bombana dalam upaya pelestarian seni dan budaya di Bombana khususnya seni dan budaya suku moronene.

“Sejak Bombana mekar menjadi sebuah kabupaten nanti di periode DPRD sekarang inisiatif pelestarian seni dan budaya ini di ajukan. Artinya komitmen kita untuk memajukan itu tidak usah diragukan,” tegasnya

Wakil Ketua Bapemperda, Andi Firman menambahkan jika Raperda ini lahir sebagai Perda, akan terbuka banyak program terkait pelestarian adat dan budaya, termasuk pembuatan museum untuk menyimpan koleksi dan tempat memperkenalkan adat dan seni Moronene kepada masyarakat luas.

Mantan Ketua DPRD Bombana periode 2014-2019 menyebut banyak yang menafsirkan keliru terkait Raperda ini, bahwa dengan tidak adanya frasa Moronene seolah olah ada upaya mengkaburkan atau menghilangkan eksistensi seni dan budaya moronene.

“Perda ini dibikin di Bombana dan kita semua tahu bahwa bombana ini wilayah kerajaan moronene dulunya, sehingga apapun itu yang akan dilestarikan pasti adalah seni dan budaya moronene,” bebernya

Ia menjelaskan, pihak terkait yang dipanggil untuk menghadiri seminar awal dan seminar akhir naskah akademik Raperda ini hanya tokoh dan yang paham adat suku moronene dan tidak ada tokoh dari suku lain.

“Biarpun tidak memuat frasa moronene tetapi itu secara otomatis jika berbicara seni dan budaya bombana maka itu pasti Moronene. Tetapi dengan adanya aksi ini tentu akan lakukan review lagi agar dalam judul dan isi Raperda nantinya tegas bahwa yang akan dilestarikan adalah seni dan budaya moronene.”tandasnya.

Adapun hasil kesepakatan Hippamor dan DPRD Bombana terdiri dari tiga poin, Pertama Raperda tentang Pelestarian seni dan budaya diubah menjadi Raperda tentang Pelestarian seni dan budaya Moronene. Yang Kedua, dalam penyusunan Naskah akademik melibatkan Lembaga Adat Moronene, Rukun Keluarga Moronene, dan tokoh-tokoh yang paham dengan kebudayaan moronene.

Poin terakhir dalam waktu 1x 24 jam DPRD Bombana segera membentuk tim khusus yang melibatkan Lembaga Adat Moronene, Rukun Keluarga Moronene, dan tokoh-tokoh yang paham dengan kebudayaan moronene.

Pantauan awak media ini, aksi yang sempat membuat macet jalan ibu Kota Bombana itu turut dihadiri Tokoh suku moronene asal Kabaena Sahrun Gaus, Awaluddin, Sono dan Andri Ananta dan dari Poleang, nampak Mantan Anggota DPRD Bombana Syukur, Akademisi Achmad Baco dan Yanas Bandu sedangkan dari Rumbia nampak pula Mantan Wakil Bupati Johan Salim, Heryanto A Nompa, Gufran Kapita, Refli dan sederet tokoh moronene  lainnya yang nampak berbaur dengan massa aksi. (IS)

MAKASSAR, SultraNET. – Sejumlah mahasiswa Program Studi Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Ichsan Sidenreng Rappang (Unisan), kunjungan studi lapangan yang bernilai edukatif ke PT. Cross Network Indonesia (Crossnet). Selasa, 11 Desember 2023.

Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Unisan, Baharuddin menjelaskan selain mendapatkan sambutan hangat, para mahasiswa juga memperoleh pemahaman mendalam tentang Jaringan dan Internet.

“Pengetahuan terkait jaringan internet tidak hanya bisa diperoleh di bangku kuliah, namun harus dilengkapi dengan pengalaman lapangan,” ujar Baharudin.

Selaku Dosen pengampu, ia juga menekankan bahwa kunjungan ini tidak hanya menjadi pengenalan, tetapi juga kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung pengaplikasian ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan.

“Mahasiswa tidak hanya melihat, tetapi juga langsung mempelajari perangkat jaringan komputer yang tidak tersedia di kampus dalam skala besar,” bebernya.

Kunjungan lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa Unisan ini memberikan wawasan yang tak ternilai tentang dunia nyata jaringan dan internet. Dengan pendekatan praktis, mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang dipelajari di dalam kelas ke dalam situasi yang sebenarnya.

“Ini adalah kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri dalam memperluas pengetahuan dan keterampilan mahasiswa,” tandasnya.

Usai melakukan kunjungn di PT. Cross Network Indonesia (Crossnet), Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer melakukan kunjungan ke Universitas Teknologi Akba Makassar yang diterima langsung Rektor Dr. Muhammad Arafah, S.Kom. MT. (IS)