Keputusan Bupati Bombana Nomor 1480Tahun 2023,

Tanggal, 10 November 2023,

Tentang Penetapan Penerima Beasiswa Bombana Pintar Tahap 2 tahun 2023.

Download Daftar Penerima Beasiswa Bombana Pintar Tahap 2 tahun 2023.

KLIK LINK DOWNLOAD DIBAWAH INI

PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BOMBANA PINTAR TAHUN 2023 TAHAP II

Bombana, SultraNET. | Kesejahteraan petugas kebersihan dan pertamanan di Kabupaten Bombana bakal mengalami peningkatan signifikan setelah Pj. Bupati Bombana, Ir H Burhanuddin MSi, mengumumkan kebijakan kenaikan gaji. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meraih penghargaan Adipura dan meningkatkan kualitas layanan di wilayah tersebut.

Pada pertemuan bersama sekitar 80 petugas kebersihan kota dan pertamanan di Aula rumah jabatan bupati Bombana pada Selasa malam (7/11/2023), Pj Bupati Burhanuddin mengumumkan keputusannya untuk menaikkan gaji petugas. Besarnya kenaikan akan dihitung berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU) Kabupaten Bombana.

Tak hanya mengenai gaji, Pj Bupati Bombana juga mengalokasikan dana untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para petugas kebersihan dan pertamanan kota.

“Segera disediakan pakaian APD. Ini penting untuk keselamatan atau terlindung dari hujan dan panas saat bertugas,” ujar Burhanuddin di hadapan para petugas.

Selain itu, anggaran operasional untuk pertamanan juga mengalami peningkatan menjadi 90 juta melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Kebijakan ini mendapat sambutan gembira dari para petugas kebersihan dan pertamanan yang turut hadir.

Ditempat yang sama, Makmur Darwis, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana menjelakan bahwa sekitar 80 petugas kebersihan kota beroperasi setiap hari di Kasipute Ibu Kota Bombana. Jumlah ini melibatkan 28 penyapu jalan, 28 pengangkut sampah melalui bentor ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan 25 petugas untuk mengelola 5 truk dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Ditambah petugas pertamanan, jumlahnya mencapai seratus lebih orang,” jelas Makmur Darwis.

Meskipun jumlah tersebut belum mencapai standar Adipura, semangat dan tanggung jawab petugas ini sangat tinggi.

“Mereka selalu berusaha menjalankan tugas dengan baik dan dengan ikhlas bekerja,” bebernya.

Makmur Darwis juga mengakui adanya kendala, terutama terkait kecepatan dan ketepatan waktu angkut sampah oleh truk. Faktor eksternal seperti antrian panjang pengisian BBM di SPBU kadang-kadang menyebabkan keterlambatan.

Namun, ia menyampaikan kebanggaannya terhadap fasilitas pemeliharaan kendaraan angkut di Bombana. Workshop di daerah tersebut mampu mengatasi kerusakan kendaraan dan mengantisipasi masalah yang dapat memerlukan biaya besar.

“Dengan adanya workshop, kami bisa mengatasi kerusakan, bahkan kemampuan tenaga di workshop dapat menaik-turunkan mesin,” ungkap Makmur Darwis.

Kebijakan menaikkan gaji petugas kebersihan mencerminkan komitmen Pj Bupati Bombana dalam meningkatkan kesejahteraan dan kinerja petugas kebersihan dan pertamanan di wilayah itu.

Untuk diketahui gaji petugas kebersihan Ibu Kota Bombana saat ini yaitu untuk Penyapu jalan sebesar 750 ribu rupiah, Petuga roda tiga 1,1 juta rupiah, Petugas roda enam 1,2 juta rupiah dan Operator alat berat 1,2 juta rupiah perbulannya, dimana setelah keputusan Pj Bupati Bombana dikeluarkan bakal meningkat menyesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) Kabupaten Bombana. (IS)

Jakarta,  SultraNET. | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengapresiasi 42 Bunda PAUD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota atas kontribusi luar biasa mereka dalam mendukung Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan.

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengungkapkan penghargaan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap peran esensial Bunda PAUD dalam mewujudkan PAUD berkualitas.

“Bunda PAUD telah menjalankan tugas dan peran secara optimal dalam mendukung Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan,” ujarnya di Jakarta saat acara Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2023.

Penghargaan tersebut meliputi kategori Wiyata Dharma Utama, Wiyata Dharma Madya, dan Wiyata Dharma Pratama, yang diberikan kepada Bunda PAUD Provinsi dan Kabupaten/Kota terbaik.

Proses seleksi melibatkan 270 pendaftar dengan rangkaian tahap, termasuk seleksi administrasi, verifikasi lapangan, serta penilaian konten tahap 1 dan 2.

Plt. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Komalasari, menjelaskan kriteria penilaian yang mencakup inovasi dalam advokasi, kualitas program kerja, kolaborasi dengan mitra PAUD dan SD, serta peran masyarakat dalam pengembangan gerakan.

Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan menetapkan tiga target perubahan.

“Salah satunya adalah menghilangkan tes calistung saat PPDB di Sekolah Dasar,” jelasnya

Hal ini mendapat dukungan dari Bunda PAUD seperti Atalia Praratya dari Jawa Barat, yang mendapatkan penghargaan kategori Wiyata Dharma Utama. Upaya sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan monitoring menjadi inti dari kontribusinya.

Dari Kabupaten Lamongan, Bunda PAUD Anis Kartikawati Yuhronur Efendi memperkenalkan Gerakan Aksi Penguatan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan (GERAI SI DILAN), fokus pada sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan penguatan forum komunikasi di berbagai tingkatan.

Orpa Susana Kambuaya, Bunda PAUD Asmat, Provinsi Papua Selatan, juga mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan bebas tekanan bagi anak-anak, sesuai dengan tujuan gerakan ini.

Penerima penghargaan lainnya, seperti Sitti N Sitania dari Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, turut menekankan pentingnya pendekatan holistik dan kehadiran forum komunikasi di tingkat kecamatan.

Penghargaan ini menandai komitmen Bunda PAUD dalam mengubah paradigma pendidikan demi menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak-anak, sesuai dengan misi Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. (*)

Bombana, SultraNET. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil inisiatif Aksi Perubahan 2023 dengan meluncurkan Gerkopase 15+ (Gerakan Kolaborasi Partisipasi Sekolah Usia 15 Tahun Keatas). Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan pendidikan di Kabupaten Bombana, khususnya terkait tingginya angka Anak Putus Sekolah yang masih menjadi permasalahan serius.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Megawati, S.Si., MM, selaku pencetus Aksi Perubahan Gerkopase 15+ ini menyebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi pusat utama kegiatan Gerkopase 15+, yang merupakan pendidikan non formal dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, dan bakat anggota masyarakat di usia 15 tahun ke atas.

“Ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat sekitar dan berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bombana,” ujar Megawati. Rabu (8/11/2023)

Ia menyebut beberapa waktu lalu telah dilakukan sosialisasi dan pembentukan Tim Gerkopase 15+ di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana. hal itu dilakukan karena bahwa masih banyak anak putus sekolah di kabupaten ini, dan faktor ekonomi serta pernikahan dini menjadi penyebab utama.

“Melalui Gerkopase 15+, kami berharap dapat memberikan solusi konkrit untuk mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Bombana,” ungkap Megawati.

Aksi perubahan ini diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih inklusif dan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Selain itu, Gerkopase 15+ diinisiasi sebagai bagian dari Aksi Perubahan 2023, menggambarkan komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kontribusi terhadap pembangunan manusia di daerah tersebut. (IS)

Konawe Utara, SultraNET. | Untuk mewujudkan Konasara dalam Digital, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara, menggelar kegiatan sosialisasi dan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat Kecamatan dan desa. bertempat di Aula Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia. Selasa (7/11/2033).

Camat Andowia, Arman Lasilara, menyambut baik kegiatan sosialisasi PPID yang diinisiasi oleh Dinas Kominfo. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini dalam penyebarluasan informasi yang bermanfaat di tingkat desa dan kecamatan.

“Saya harap seluruh kepala desa yang hadir dalam kegiatan ini bisa mengikuti dan mencermati sosialisasi dengan baik,” ujar Arman.

Kepala Dinas Kominfo, Suharto Kasim Panto, melalui Kepala Bidang Komunikasi Publik, Ardin Sito, menjelaskan bahwa PPID di kecamatan dan desa akan berfungsi sebagai PPID pembantu, membantu PPID utama Kabupaten.

Informasi yang disampaikan oleh PPID kecamatan dan desa akan melalui verifikasi dari PPID Kabupaten yang berpusat di Dinas Kominfo setempat sebelum disebarluaskan melalui website resmi PPID pemerintah daerah.

“Informasi dan dokumentasi yang disampaikan merupakan informasi yang terpercaya karena sudah melalui verifikasi dari PPID pusat,” ungkap Ardin.

Dalam sosialisasi, peserta juga diberikan pemahaman tentang jenis informasi yang layak untuk dikonsumsi publik. Ardin menegaskan bahwa kegiatan di Kecamatan Andowia menjadi awal dari serangkaian kegiatan serupa yang akan dilaksanakan di seluruh kecamatan.

“Kemarin ada yang menyebut Konasara dalam gambar, sekarang kita ubah lagi menjadi Konasara dalam digital,” tutup Ardin, menyoroti transformasi digital dalam penyediaan informasi publik di Kabupaten Konawe Utara. (S)

Buton, SultraNET. | Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Buton yang sehat pada tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Buton menggelar pertemuan advokasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dan program Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Zoom Meeting yang digelar di Ruang VIP, Kantor Bupati Buton pada Selasa, 7 November 2023, menghadirkan sejumlah stakeholder kesehatan dari berbagai tingkatan.

Pertemuan virtual ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Kabupaten Buton dalam mencapai standar KKS yang terintegratif. Selain dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, juga diikuti oleh para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara, Kepala OPD Terkait Lingkup Pemkab Sultra, dan mitra pembangunan kesehatan dari pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Sambutan dari Plh. Sekda Sultra, Sahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik, La Ode Fasikin, SPi, MSi, memaparkan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki karakteristik eksoris dengan dua zona, daratan dan kepulauan. Meski demikian, hal ini dianggap sebagai motivasi untuk Kabupaten/Kota inovatif dalam mewujudkan provinsi yang sehat.

“Sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong inovasi di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, meningkatkan partisipasi dalam program KKS, dan memberikan dorongan untuk menghentikan praktik Buang Air Besar Sembarangan,” ujar La Ode Fasikin

Dalam pembahasan, terungkap bahwa baru lima Kabupaten/Kota di Sultra yang telah menyelenggarakan KKS, yaitu Kota Kendari, Kota Bau-bau, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, dan Wakatobi. Sedangkan progres program Stop Buang Air Besar di Provinsi Sulawesi Tenggara baru mencapai 71%.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Syafaruddin, SKM, MSi, menegaskan komitmen kuat untuk mewujudkan Kabupaten Buton yang sehat pada tahun 2024. Upaya yang dilakukan meliputi penerbitan SK tim pembina Kabupaten/Kota Sehat (KKS), pembentukan forum koordinasi, serta pembentukan tim pembina terkait. Dalam hal ini, beberapa OPD turut terlibat untuk mencapai Kabupaten Buton Sehat 2024, termasuk Kepala Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas PU.

Dengan progres yang telah dicapai, diharapkan melalui tahapan ini Kabupaten Buton dapat mencapai status Open Defecation Free (ODF) di sebagian besar desa/kelurahan pada akhir tahun 2023. Ini menjadi langkah konkret dalam mencapai visi Kabupaten Buton yang sehat pada tahun 2024 (KI)

Buton, SultraNET. | Asisten Tata Pemerintah dan Kesra Sekda Buton, Alimani, SSos, MSi, mewakili Pj. Bupati Buton, secara resmi membuka pelatihan Kewirausahaan UMKM dengan tema “Strategis Peningkatan Kualitas Produksi Menuju UMKM Naik Kelas.” Acara berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa pada Selasa, 7 November 2023.

Pelatihan yang diprakarsai oleh Indomaret bekerja sama dengan Dinas Perdagangan ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah daerah. Asisten menyatakan bahwa pelatihan ini memberikan bekal yang sangat baik, terutama bagi peserta yang hadir. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan semacam ini dan berharap agar peserta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujar Asisten.

Dalam pidatonya, Asisten menekankan pentingnya pengembangan pelatihan yang memiliki ciri khas dan kualitas yang dapat ditingkatkan. Ia juga mengajak dinas terkait, seperti Dinas Perikanan dan Dinas Tenaga Kerja, untuk mendukung dan mendampingi pelaku UMKM.

“Kerjasama ini sangat positif, terutama dengan dukungan kuat yang telah diberikan oleh Indomaret sebagai mitra usaha,” ujarnya.

Asisten memberikan pesan kepada peserta pelatihan agar benar-benar fokus pada materi yang disampaikan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam pengembangan usaha mereka.

“Kami berharap pelatihan ini tidak hanya menjadi pengalaman belaka, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan UMKM di daerah ini,” tegasnya

Pelatihan Kewirausahaan UMKM ini diharapkan dapat menjadi dorongan strategis untuk meningkatkan kualitas produksi UMKM dan membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi.

Asisten berharap para peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini sebagai langkah awal menuju perkembangan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Buton. (KI)

Kendari, SultraNET. | Bupati Buton Utara, H. Muhamad Ridwan Zakariah, M.Si., bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Utara (Butur) telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Penandatanganan bersejarah ini berlangsung di Kantor Penghubung Butur, Kendari, pada Selasa, 7 November 2023.

Proses penandatanganan NPHD ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam memberikan dukungan finansial untuk pelaksanaan Pilkada Buton Utara 2024.

Bupati Butur, H. Muhammad Ridwan Zakariah, dalam kesempatan tersebut, mengimbau KPU Butur untuk memanfaatkan dana tersebut secara maksimal.

“Penandatanganan ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Pemkab Butur dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada 2024,” ucap Ridwan Zakariah.

Ridwan Zakariah menegaskan harapannya agar pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh KPU.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan ini menunjukkan dedikasi penuh pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran dan transparansi proses demokrasi di Pilkada Buton Utara 2024.

Acara tersebut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Muhamad Hardhy Muslim, SH., M.Si., sejumlah Komisioner KPU Butur, Asisten Administrasi Umum dan Plh. Kepala Bappeda, Zainal Arifin, HZ., SE., M.Si., serta Kepala BKAD Harmin Hari, SP., M.Si. (DK Butur).