Bombana, SultraNET. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil inisiatif Aksi Perubahan 2023 dengan meluncurkan Gerkopase 15+ (Gerakan Kolaborasi Partisipasi Sekolah Usia 15 Tahun Keatas). Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan pendidikan di Kabupaten Bombana, khususnya terkait tingginya angka Anak Putus Sekolah yang masih menjadi permasalahan serius.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Megawati, S.Si., MM, selaku pencetus Aksi Perubahan Gerkopase 15+ ini menyebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi pusat utama kegiatan Gerkopase 15+, yang merupakan pendidikan non formal dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, dan bakat anggota masyarakat di usia 15 tahun ke atas.

“Ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat sekitar dan berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bombana,” ujar Megawati. Rabu (8/11/2023)

Ia menyebut beberapa waktu lalu telah dilakukan sosialisasi dan pembentukan Tim Gerkopase 15+ di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana. hal itu dilakukan karena bahwa masih banyak anak putus sekolah di kabupaten ini, dan faktor ekonomi serta pernikahan dini menjadi penyebab utama.

“Melalui Gerkopase 15+, kami berharap dapat memberikan solusi konkrit untuk mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Bombana,” ungkap Megawati.

Aksi perubahan ini diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih inklusif dan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Selain itu, Gerkopase 15+ diinisiasi sebagai bagian dari Aksi Perubahan 2023, menggambarkan komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kontribusi terhadap pembangunan manusia di daerah tersebut. (IS)

Konawe Utara, SultraNET. | Untuk mewujudkan Konasara dalam Digital, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara, menggelar kegiatan sosialisasi dan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat Kecamatan dan desa. bertempat di Aula Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia. Selasa (7/11/2033).

Camat Andowia, Arman Lasilara, menyambut baik kegiatan sosialisasi PPID yang diinisiasi oleh Dinas Kominfo. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini dalam penyebarluasan informasi yang bermanfaat di tingkat desa dan kecamatan.

“Saya harap seluruh kepala desa yang hadir dalam kegiatan ini bisa mengikuti dan mencermati sosialisasi dengan baik,” ujar Arman.

Kepala Dinas Kominfo, Suharto Kasim Panto, melalui Kepala Bidang Komunikasi Publik, Ardin Sito, menjelaskan bahwa PPID di kecamatan dan desa akan berfungsi sebagai PPID pembantu, membantu PPID utama Kabupaten.

Informasi yang disampaikan oleh PPID kecamatan dan desa akan melalui verifikasi dari PPID Kabupaten yang berpusat di Dinas Kominfo setempat sebelum disebarluaskan melalui website resmi PPID pemerintah daerah.

“Informasi dan dokumentasi yang disampaikan merupakan informasi yang terpercaya karena sudah melalui verifikasi dari PPID pusat,” ungkap Ardin.

Dalam sosialisasi, peserta juga diberikan pemahaman tentang jenis informasi yang layak untuk dikonsumsi publik. Ardin menegaskan bahwa kegiatan di Kecamatan Andowia menjadi awal dari serangkaian kegiatan serupa yang akan dilaksanakan di seluruh kecamatan.

“Kemarin ada yang menyebut Konasara dalam gambar, sekarang kita ubah lagi menjadi Konasara dalam digital,” tutup Ardin, menyoroti transformasi digital dalam penyediaan informasi publik di Kabupaten Konawe Utara. (S)

Buton, SultraNET. | Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Buton yang sehat pada tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Buton menggelar pertemuan advokasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dan program Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Zoom Meeting yang digelar di Ruang VIP, Kantor Bupati Buton pada Selasa, 7 November 2023, menghadirkan sejumlah stakeholder kesehatan dari berbagai tingkatan.

Pertemuan virtual ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Kabupaten Buton dalam mencapai standar KKS yang terintegratif. Selain dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, juga diikuti oleh para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara, Kepala OPD Terkait Lingkup Pemkab Sultra, dan mitra pembangunan kesehatan dari pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Sambutan dari Plh. Sekda Sultra, Sahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik, La Ode Fasikin, SPi, MSi, memaparkan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki karakteristik eksoris dengan dua zona, daratan dan kepulauan. Meski demikian, hal ini dianggap sebagai motivasi untuk Kabupaten/Kota inovatif dalam mewujudkan provinsi yang sehat.

“Sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong inovasi di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, meningkatkan partisipasi dalam program KKS, dan memberikan dorongan untuk menghentikan praktik Buang Air Besar Sembarangan,” ujar La Ode Fasikin

Dalam pembahasan, terungkap bahwa baru lima Kabupaten/Kota di Sultra yang telah menyelenggarakan KKS, yaitu Kota Kendari, Kota Bau-bau, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, dan Wakatobi. Sedangkan progres program Stop Buang Air Besar di Provinsi Sulawesi Tenggara baru mencapai 71%.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Syafaruddin, SKM, MSi, menegaskan komitmen kuat untuk mewujudkan Kabupaten Buton yang sehat pada tahun 2024. Upaya yang dilakukan meliputi penerbitan SK tim pembina Kabupaten/Kota Sehat (KKS), pembentukan forum koordinasi, serta pembentukan tim pembina terkait. Dalam hal ini, beberapa OPD turut terlibat untuk mencapai Kabupaten Buton Sehat 2024, termasuk Kepala Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas PU.

Dengan progres yang telah dicapai, diharapkan melalui tahapan ini Kabupaten Buton dapat mencapai status Open Defecation Free (ODF) di sebagian besar desa/kelurahan pada akhir tahun 2023. Ini menjadi langkah konkret dalam mencapai visi Kabupaten Buton yang sehat pada tahun 2024 (KI)

Buton, SultraNET. | Asisten Tata Pemerintah dan Kesra Sekda Buton, Alimani, SSos, MSi, mewakili Pj. Bupati Buton, secara resmi membuka pelatihan Kewirausahaan UMKM dengan tema “Strategis Peningkatan Kualitas Produksi Menuju UMKM Naik Kelas.” Acara berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa pada Selasa, 7 November 2023.

Pelatihan yang diprakarsai oleh Indomaret bekerja sama dengan Dinas Perdagangan ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah daerah. Asisten menyatakan bahwa pelatihan ini memberikan bekal yang sangat baik, terutama bagi peserta yang hadir. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan semacam ini dan berharap agar peserta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujar Asisten.

Dalam pidatonya, Asisten menekankan pentingnya pengembangan pelatihan yang memiliki ciri khas dan kualitas yang dapat ditingkatkan. Ia juga mengajak dinas terkait, seperti Dinas Perikanan dan Dinas Tenaga Kerja, untuk mendukung dan mendampingi pelaku UMKM.

“Kerjasama ini sangat positif, terutama dengan dukungan kuat yang telah diberikan oleh Indomaret sebagai mitra usaha,” ujarnya.

Asisten memberikan pesan kepada peserta pelatihan agar benar-benar fokus pada materi yang disampaikan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam pengembangan usaha mereka.

“Kami berharap pelatihan ini tidak hanya menjadi pengalaman belaka, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan UMKM di daerah ini,” tegasnya

Pelatihan Kewirausahaan UMKM ini diharapkan dapat menjadi dorongan strategis untuk meningkatkan kualitas produksi UMKM dan membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi.

Asisten berharap para peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini sebagai langkah awal menuju perkembangan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Buton. (KI)

Kendari, SultraNET. | Bupati Buton Utara, H. Muhamad Ridwan Zakariah, M.Si., bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Utara (Butur) telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Penandatanganan bersejarah ini berlangsung di Kantor Penghubung Butur, Kendari, pada Selasa, 7 November 2023.

Proses penandatanganan NPHD ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam memberikan dukungan finansial untuk pelaksanaan Pilkada Buton Utara 2024.

Bupati Butur, H. Muhammad Ridwan Zakariah, dalam kesempatan tersebut, mengimbau KPU Butur untuk memanfaatkan dana tersebut secara maksimal.

“Penandatanganan ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Pemkab Butur dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada 2024,” ucap Ridwan Zakariah.

Ridwan Zakariah menegaskan harapannya agar pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh KPU.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan ini menunjukkan dedikasi penuh pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran dan transparansi proses demokrasi di Pilkada Buton Utara 2024.

Acara tersebut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Muhamad Hardhy Muslim, SH., M.Si., sejumlah Komisioner KPU Butur, Asisten Administrasi Umum dan Plh. Kepala Bappeda, Zainal Arifin, HZ., SE., M.Si., serta Kepala BKAD Harmin Hari, SP., M.Si. (DK Butur).

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya validasi perguruan tinggi dan verifikasi faktual terhadap 193 mahasiswa pendaftar beasiswa bombana berprestasi tahun 2023 tahap II yang lulus seleksi berkas, maka tim seleksi bombana pintar telah menetapkan hasil seleksi sementara Calon Penerima Beasiswa Bombana Berprestasi Tahun 2023 Tahap II dengan hasil sebagai berikut :

1. Lulus Seleksi sebanyak 171 orang
2. Tidak Lulus Seleksi sebanyak 22 orang dengan rincian :

• Terdapat 1 orang yang tidak lulus karena double online pada program beasiswa bombana berprestasi.
• Terdapat 17 Orang tidak lulus karena berbeda nilai IPS dengan hasil validasi perguruan tinggi.
• Terdapat 1 orang yang tidak lulus karena sementara menduduki semester 9.
• Terdapat 2 orang yang tidak lulus karena sedang menunggu wisuda.
• Terdapat 1 orang yang tidak lulus karena tidak terdaftar pada Forlap DIKTI.

Selanjutnya, hasil seleksi ini diumumkan ke publik sebagai bahan sanggahan apabila terdapat keberatan terhadap hasil seleksi yang dimaksud.

Masa sanggahan dilaksanakan pada :

Mulai hari/tanggal          :  Rabu, 8 November 2023, Pukul 08.00 s.d 16.00 WITA

Berakhir hari/tanggal     :  Kamis, 9 November 2023, Pukul 08.00 s.d 16.00 WITA

Mekanisme Sanggahan  :

1. Sanggahan dilakukan dengan mengirim email ke panitiabeasiswabombana@gmail.com dengan melampirkan bukti actual dan factual seperti dokumentasi dan foto.
2. Sanggahan akan diselesaikan dan dijawab oleh tim seleksi dan hasilnya dikirim ke penyanggah dan diumumkan ke publik.
3. Setelah masa sanggahan berakhir, maka tim seleksi mengusulkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana untuk menetapkan hasil seleksi penerima beasiswa bombana berprestasi tahun 2023 tahap II.

Untuk file Daftar Calon Penerima Beasiswa Bombana Berprestasi Tahun 2023 Tahap II dapat dilihat dan didownload pada link download dibawah ini :

DAFTAR CALON PENERIMA BEASISWA BOMBANA BERPRESTASI TAHUN 2023 TAHAP II

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya validasi perguruan tinggi dan verifikasi faktual terhadap 495 mahasiswa pendaftar beasiswa bombana pintar tahun 2023 tahap II yang lulus seleksi berkas, maka tim seleksi bombana pintar telah menetapkan hasil seleksi sementara Calon Penerima Beasiswa Bombana Pintar Tahun 2023 Tahap II dengan hasil sebagai berikut :

1. Lulus Seleksi sebanyak 411 orang
2. Tidak Lulus Seleksi sebanyak 84 orang dengan rincian :

• Terdapat 45 orang yang tidak lulus seleksi berdasarkan hasil verifikasi factual di kecamatan.
• Terdapat 4 orang yang tidak lulus karena double online pada program beasiswa bombana pintar.
• Terdapat 4 orang yang tidak lulus karena double online pada program beasiswa bombana berprestasi.
• Terdapat 26 Orang tidak lulus karena berbeda nilai IPS dengan hasil validasi perguruan tinggi.
• Terdapat 1 orang yang tidak lulus karena sementara menduduki semester 9.
• Terdapat 1 orang yang tidak lulus karena sedang menunggu wisuda.
• Terdapat 1 orang yang tidak lulus karena tidak aktif kuliah.
• Terdapat 2 orang yang tidak lulus karena tidak ada perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dengan perguruan tingginya.

Selanjutnya, hasil seleksi tersebut diumumkan ke publik sebagai bahan sanggahan apabila terdapat keberatan terhadap hasil seleksi yang dimaksud.

Masa sanggahan dilaksanakan pada :

Mulai hari/tanggal          :  Rabu, 8 November 2023, Pukul 08.00 s.d 16.00 WITA

Berakhir hari/tanggal   :  Kamis, 9 November 2023, Pukul 08.00 s.d 16.00 WITA

Mekanisme Sanggahan  :

1. Sanggahan dilakukan dengan mengirim email ke panitiabeasiswabombana@gmail.com dengan melampirkan bukti actual dan factual seperti dokumentasi dan foto.
2. Sanggahan akan diselesaikan dan dijawab oleh tim seleksi dan hasilnya dikirim ke penyanggah dan diumumkan ke publik.
3. Setelah masa sanggahan berakhir, maka tim seleksi mengusulkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana untuk menetapkan hasil seleksi penerima beasiswa bombana pintar tahun 2023 tahap II.

Untuk file Daftar Calon Penerima Beasiswa Bombana Pintar Tahun 2023 Tahap II dapat dilihat dan didownload pada link download dibawah ini :

DAFTAR CALON PENERIMA BEASISWA BOMBANA PINTAR TAHUN 2023 TAHAP II

Bombana, SultraNET. | Di tengah tantangan ekonomi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana menunjukkan langkah strategis dalam mengatasi masalah inflasi melalui Zoom Meeting dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bombana tahun 2023, Senin (6/11/2023). di Ruang rapat Measa Laro di Kantor Bupati yang dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si.

Rapat ini menjadi satu langkah terintegrasi dalam serangkaian upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana untuk mengatasi dampak inflasi terhadap harga dan pasokan barang yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya langkah-langkah yang diambil dalam rapat tersebut disampaikan dengan jelas oleh Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si. Beberapa poin penekanan yang diungkapkan Pj. Bupati  yaitu harus serius dan kerjasama yang baik dalam pengendalian Inflasi

Ia menyebut Kegiatan pengendalian inflasi memerlukan keseriusan dan kerjasama yang baik dari seluruh pihak terkait, termasuk instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Selanjutnya diperlukan tindaklanjuti regulasi terkait pengendalian inflasi sehingga Jika ada regulasi atau aturan terkait pengendalian inflasi, perlu segera ditindaklanjuti untuk memastikan implementasinya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

“Program menanam hortikultura 1 Ha 1 OPD tetap dilanjutkan dan perlu dimonitor secara rutin oleh setiap OPD untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilannya,” ujar Burhanuddin.

Selanjutnya perlu dilakukan Publikasikan Kegiatan Pengendalian Inflasi kepada Masyarakat, yaitu Kegiatan pengendalian inflasi yang sudah dilaksanakan perlu dipublikasikan secara luas kepada masyarakat agar tercipta transparansi dan pemahaman yang baik.

Fokus lainnya yaitu Program bantuan bibit ke masyarakat tidak hanya memberikan bibit tetapi juga perlu dilengkapi dengan pendampingan dan pembinaan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program tersebut.

“Dana Bantuan Tidak Langsung (BTT) dapat dimanfaatkan untuk pengendalian inflasi, penanggulangan stunting, dan penanggulangan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa kepatuhan dalam memberikan laporan dianggap sebagai hal yang penting dalam pengukuran kinerja pengendalian inflasi, sehingga data yang akurat dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.

Rapat Koordinasi TPID ini diharapkan menjadi awal dari langkah-langkah strategis yang lebih konkret dalam menghadapi permasalahan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bombana.

Turut hadir dalam rapat tersebut berbagai stakeholder terkait, seperti Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Forkopimda Bombana, Kepala Dinas Pertanian, Kadis Perindagkop dan UKM, Kadis Perikanan, Kadis Ketahanan Pangan, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kepala Dinas Sosial, Kepala BPBD, dan Kabag. Perekonomian Setda Bombana. (KI)