Baubau, SultraNET. | Bupati Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN. Eng, menghadiri undangan Pemerintah Kota Bau-Bau dalam rangka upacara peringatan Hari Jadi Bau-Bau ke-482 dan ulang tahun Kota Bau-Bau ke-22 sebagai daerah otonom, bertempat di Lapangan Utama Betoambari. Selasa, 17 Oktober 2023

Pada upacara peringatan Hari Jadi Kota Bau-Bau tahun ini, Pj.Gubernur Sultra, Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto bertindak sebagai Inspektur Upacara dan dihadiri perangkat Adat Kesultanan Buton, ASN, dan para siswa-siswi lingkup Kota Bau-Bau.

Kepada awak media, Bupati Konut H. Ruksamin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas undangan Pemerintah Kota Bau-Bau kepadanya. Menurut Bupati Konut dua periode itu, undangan tersebut merupakan sebuah kehormatan hingga dapat mengikuti rangkaian kegiatan yang dimulai dari upacara peringatan Hari Jadi Kota Bau-Bau, dan kegiatan lainnya.

“Perlu saya sampaikan bahwa kita harus berbangga atas jasa dan pengabdian yang tulus para pendahulu yang telah meletakkan pondasi Kota Baubau sehingga kini menjadi kota yang sejuk, dengan penuh kedamaian,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan ucapan selamat hari jadi Pemerintah Kota Baubau yang ke-22 tahun sebagai daerah otonom. Ia menyampaikan semangat pembangunan dan support agar pemerintah Kota terus meneruskan nilai-nilai perjuangan luhur pendahulu.

“Saya berharap agar perjuangan para pendahulu yang telah memberikan landasan dan pondasi pembangunan agar dipertahankan dan untuk terus diperjuangkan ke arah yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat Kota Baubau,” tutup Bupati pemilik jargon Sultra Pusat Energi Dunia itu.

Sebagaimana diketahui, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2023 ini telah berusia 482 tahun, dan kini berulang tahun yang ke-22 tahun sebagai sebuah daerah otonom.

Perjalanan sejarah mengingatkan kita bahwa 482 tahun yang silam, sejarah mencatat bahwa Sultan Murhum Khalifatul Khamis dilantik pada tahun 1452 atau 984 Hijriah sebagai Sultan Buton pertama dan sekaligus masuknya Islam di Buton, menandai awal penentuan hari jadi Kota Bau-Bau. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2001, Kota Bau-Bau ditetapkan sebagai daerah otonom baru.

Bombana, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Penyelanggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2024 mendatang.

Penandatanganan naskah NPHD oleh Penjabat Bupati Bombana H. Burhanuddin diwakili oleh Sekda Bombana Man Arfa sedangkan dari KPU Bombana diteken langsung Ketua KPU Bombana Hasdin Nompo. Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Bombana, Senin (16/10/2023)

Kepada awak media, Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompo mengatakan besaran anggaran yang dialokasikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pilkada Bombana 2024 senilai 51, 4 milyar rupiah.

Adapun penganggarannya akan dilakukan dengan dua tahun anggaran yaitu untuk tahun 2023 dianggarkan 20,5 milyar rupiah dan tahun 2024 dianggarkan 30,8 milyar rupiah.

“Penganggaran di dua tahapan ini karena memang ada tahapan Pilkada berjalan di tahun 2023 ini dan di tahun 2024, ujar Hasdin Nompo

Mantan Ketua Bawaslu Bombana itu menyebut dari nilai anggaran yang ditetapkan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) itu, telah melalui proses review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Daerah, sehingga apapun yang menjadi ketentuan dari pembelanjaan nantinya sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan sebelumnya.

“Sehingga tidak ada lagi norma norma tidak bisa dilakukan pembelanjaannya, namun pembelanjaannya tentu harus sesuai dengan tahapan yang berjalan,” tandasnya. (IS)

Buton, SultraNET. |  Masyarakat Adat Kadie Lawele, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Pesta Adat Bokaano Ropo di Baruga Lawele.

Pesta adat yang melibatkan tiga desa, yaitu Desa Lawele, Desa Benteng, dan Dusun Lagunturu (Desa Nambo), mendapat apresiasi tinggi dari Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari. Sabtu malam, 14 Oktober 2023

Pj. Bupati Buton menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi kepada pemerintah desa, tokoh adat, dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam menjaga dan melestarikan budaya leluhur melalui Pesta Adat Bokaano Ropo.

“Saya atas nama pribadi maupun atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas acara ini yang merupakan tradisi leluhur kita yang setiap tahun diperingati.” ujarnya

Sekwan DPRD Provinsi Sultra itu menjelaskan bahwa pesta adat ini memiliki dampak positif, terutama dalam hal pelestarian budaya dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

“Pemerintah Daerah mendukung terhadap upaya pelestarian budaya melalui ritual-ritual seperti ini,” tegasnya.

Pj. Bupati Buton merasa gembira dengan pulangnya masyarakat Lawele dari perantauan yang memberikan dampak positif pada perputaran ekonomi lokal.

“Begitu masuk Lawele malam ini saya seperti berasa di kota yang rame luar biasa. Karena banyak sekali orang. Rupanya banyak juga masyarakat Lawele yang dari luar daerah atau perantauan yang pulang kampung ini tentu berdampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat.” ungkapnya

Selain aspek ekonomi, Pj. Bupati Buton juga menyoroti kekompakan dan kebersamaan antar ketiga desa tersebut. ia berharap agar acara semacam ini tetap dijaga kesuciannya dan tidak dinodai dengan kegaduhan atau kekacauan.

“Silahkan kita ekspresikan kesenangan kita dengan tarian misalnya tapi silahkan jaga ketertiban,” harapnya Pj. Bupati Buton.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Buton, Ny. Hj. Wa Ode Nurnia Kahar, SH, Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Buton, Ny. Andi Asniwati, Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi.

Nampak hadir pula Ketua DWP Buton, Ny. Kiki Amaliah Asnawi, Forkopimda Kabupaten Buton, Mantan Pj. Bupati Buton, Drs. Basiran, Msi, Mantan Sekda Buton, Ir. La Ode Zilfar Djafar, MSi, pimpinan organisasi Kabupaten Buton, Camat Lasalimu, Forkopicam, dan masyarakat Lasalimu. (R)

Bombana, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan setempat mensosialisasikan pencegahan Stunting melalui Gerakan Cegah Stunting dan Aksi Bergizi bertempat di Lapangan Sekolah Menengah Atas (SMA) 12 Bombana, Kecamatan Lantari Jaya. Sabtu (14/10/2023).

Dalam sambutannya mewakili Penjabat Bupati Bombana H. Burhanuddin, Asisten 3 Setda Bombana, Ridwan mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang antusias hadir bersama-sama dalam acara tersebut.

Ia menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan cegah stunting dan aksi gizi yang tengah digencarkan Pemerintah Kabupaten Bombana di seluruh Kecamatan.

Ia menyebut upaya keras Pemerintah Kabupaten Bombana dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting telah berhasil menempati peringkat kedua secara nasional terkait keberhasilan menurunkan angka stunting.

“Program cegah stunting ini untuk menciptakan generasi emas pada tahun 2045,” ujarnya

Sebagaimana diketahui Generasi Emas 2045 merupakan sebuah gagasan dan aksi dalam rangka mempersiapkan para generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi.

“ Untuk mencapai salah satu upaya telah ditunjuk Bunda Asuh Stunting oleh pemerintah daerah untuk memantau anak-anak yang berisiko stunting,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin Ismail mengatakan kegiatan ini bertujuan menekan angka stunting sehingga tercapai program Indonesia bebas stunting mengingat angka stunting di Indonesia yang masih tinggi.

Ia menyebut tujuan Aksi Bergizi adalah meningkatkan literasi warga sekolah tentang pentingnya Tablet Tambah Darah, Olahraga/aktivitas fisik, dan konsumsi gizi seimbang (Aksi Bergizi) dan meningkatkan komitmen sekolah untuk melaksanakan kegiatan Aksi Bergizi secara rutin.

“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif semua pihak,” tegasnya.

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk menekan angka stunting yaitu dengan gerakan Aksi Bergizi yang bertujuan membentuk kebiasaan olahraga, sarapan dan konsumsi tablet tambah darah untuk menurunkan anemia pada remaja di sekolah.

Kemudian Gerakan Bumil Sehat bertujuan meningkatkan pemeriksaan dan pengetahuan Ibu Hamil untuk meningkatkan kesehatan bumil dan Gerakan Posyandu Aktif bertujuan meningkatkan cakupan tumbuh kembang balita di Posyandu untuk deteksi dini dalam mencegah balita gizi kurang dan stunting.

“Pemerintah terus mengedukasi masyarakat tentang stunting dan pencegahannya,” tutupnya.

Buton, SultraNET. | Polres Buton menggelar Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024, sebagai bagian dari persiapan intensif untuk menjaga keamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola Banabungi, Pasarwajo, pada Sabtu, 14 Oktober 2024.

Dalam simulasi yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk Polres Buton, terlibat dalam serangkaian pengamanan terhadap peserta kampanye. Aksi para pendemo pun diantisipasi, mulai dari yang bersifat damai hingga yang potensial mengarah ke anarkis.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat dan tokoh penting, seperti Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi yang mewakili Pj. Bupati Buton, Asiten II Sekda Kabupaten Buton Selatan, Zainal, SSos yang mewakili Pj. Bupati Buton Selatan, Wakil Ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun, SPd, MSi.

Hadir pula, Ketua KPU Buton, Rahmatia, SKM, Ketua Bawaslu Buton, Maman, SH, perwakilan Kajari Buton, Dandim 1413 Buton, Kasatpol PP Buton, dan Kapolres Buton sendiri, AKBP Rudy Silaen, S.H. S.I.K, MIKom.

Kapolres Buton, AKBP Rudy Silaen, menyampaikan bahwa tujuan dari Sispamkota Operasi Mantap Brata Anoa 2023-2024 adalah memberikan gambaran tentang permasalahan yang mungkin muncul di lapangan. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian yang diambil nantinya akan sesuai dan tepat dalam menghadapi situasi riil.

“Kegiatan Sispamkota sudah didahului beberapa kegiatan sebelumnya, baik koordinasi maupun rapat pemerintah daerah dan instansi terkait dengan pemilu,” ungkap Kapolres.

Menurutnya, Sispamkota biasanya dilakukan satu kali, namun jika ada kebutuhan atau situasi tertentu yang mengharuskan, pelatihan tambahan akan diadakan.

Kapolres menekankan bahwa kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi harus diperlihatkan dengan pelaksanaan yang baik. Meskipun prosesnya tidak selalu memuaskan semua pihak, kekurangan dapat disampaikan melalui saluran aspirasi yang telah disediakan negara.

Dalam keseluruhan simulasi, sekitar 300 personel terlibat, melibatkan anggota Polri, Satpol PP, Linmas, masyarakat, dan pelaku-pelaku yang menyiapkan peralatan kegiatan. Simulasi ini diharapkan menjadi landasan kokoh bagi Polres Buton dalam menjalankan tindakan pengamanan yang efektif selama pelaksanaan Pemilu 2024 (R)

Kendari, SultraNET. | Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kolaka Utara mengambil peran penting dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut dengan aktif berpartisipasi dalam Pameran Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini, yang merupakan bagian dari peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), berlangsung pada Jumat (13/10).

Ketua Dekranasda Kolaka Utara, Ir. Hj. Nina Harini Yuniarto Sukanto, didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Kolaka Utara Suriana Taupik, menunjukkan komitmen besar mereka dalam mendukung kemajuan UMKM di Bumi Patowanua. Fokus utama mereka adalah memberikan perhatian khusus terhadap produk kerajinan dan UMKM, dengan upaya memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi sektor ini.

Pameran yang diadakan oleh Dekranasda Sulawesi Tenggara menampilkan beragam produk kreatif UMKM setempat. Kolaka Utara memamerkan produk-produk seperti hiasan pohon, asbak, tempat tisu, dan lampu tidur yang terbuat dari tempurung kelapa, mencerminkan keterampilan tinggi pengrajin lokal dalam memanfaatkan bahan alam untuk menciptakan produk fungsional.

“Kami berharap pameran ini dapat mendorong para perajin UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan menunjukkan inovasi yang lebih baik. Tujuan kami adalah membantu UMKM lokal bersaing di pasar yang semakin kompetitif,” ujar Ketua Dekranasda Kolaka Utara.

Selain produk dari tempurung kelapa, kain tenun khas Kolaka Utara menjadi daya tarik utama dalam pameran. Tenunan ini mencerminkan keindahan budaya lokal dan keahlian perajin UMKM Kolaka Utara dalam menerapkan tradisi khas daerah mereka dengan kreativitas yang tinggi. Produk UMKM lainnya, seperti gula merah, kripik pisang, dan olahan lainnya, juga turut memperkaya ragam produk yang ditampilkan.

Pameran satu hari ini memberikan kesempatan bagi UMKM Kolaka Utara untuk memamerkan produk unggulan mereka, sehingga dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Delegasi dari Dharma Wanita BNPB Nasional turut mengunjungi stand pameran dari berbagai kabupaten, termasuk Kolaka Utara, untuk memahami lebih lanjut mengenai keragaman produk UMKM yang ada.

“Kami berharap agar pameran ini dapat membina dan mendorong perkembangan UMKM di Kolaka Utara. Kami sangat mendukung para pengrajin dan pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk mereka dan menampilkan inovasi yang lebih baik, sehingga dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Mendorong pengembangan produk yang lebih baik juga menjadi tujuan Dekranasda Kolaka Utara dalam mendukung UMKM lokal,” tandasnya.

Konawe Selatan, SultraNET. | Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Konawe Selatan mengadakan kegiatan sosialisasi untuk penyusunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023. Acara ini dilaksanakan di Hotel Plaza Kubra, Kendari, pada Jumat (13/10/2023).

Acara dibuka oleh Staf Ahli Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Irwan Hasanuddin Silondae, Se., M.Si, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo & Sandi Konawe Selatan.

Kegiatan sosialisasi ini diadakan sesuai dengan aturan Permendagri No.19 Tahun 2020, yang mewajibkan setiap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyusunan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam sambutannya, Kepala BRIDA Konawe Selatan, Hj. Marwiyah Tombili, SE., M.Sc., menjelaskan bahwa IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

“IPKD adalah satuan yang ditetapkan untuk mengelola kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu,” ujarnya.

Staf Ahli Sekda Konsel, Irwan Hasanuddin Silondae, Se., M.Si, menyatakan harapannya agar peserta dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

“Peserta dari setiap OPD diharapkan mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai akhir agar memahami cara pengisian atau menginput pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kominfo dan Sandi Konawe Selatan, Hidayatullah, SP., M.Si, juga menjelaskan peran penting website Pemerintah Daerah Konawe Selatan dalam mensukseskan IPKD.

“Dinas Kominfo dalam hal ini menyediakan menu dalam website pemda untuk mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pemerintah daerah dan OPD dapat memahami dan melaksanakan proses penyusunan IPKD secara efektif, mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. (*)

Kendari, SultraNET. | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tenggara resmi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor) terkait pengadaan Jembatan Cira Uci II di Kabupaten Buton Utara.

Kepada awak media, Asisten Intelijen Kejati Sulawesi Tenggara, Ade Hermawan, mengonfirmasi penahanan kedua tersangka terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jembatan tersebut. Sabtu 13 Oktober 2023

Menurut Ade Hermawan, kedua tersangka yang ditahan adalah individu yang menjabat sebagai penyedia jasa atau peminjam perusahaan dari Cv. Bela Anoa. Mereka memiliki inisial R dan TUS, yang merupakan Direktur Utama CV Bela Anoa.

Kejati menyatakan bahwa kasus ini terkait dengan anggaran pengadaan pembangunan Jembatan Cira Uci II yang bersumber dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara sebesar Rp 2,1 miliar.

“Kedua orang tersangka itu menjabat sebagai penyedia jasa yang meminjam Cv. Bela Anoa yang berinisial R, dan inisial TUS yaitu Direktur Utama CV Bela Anoa,” bebernya.

Proyek pembangunan jembatan ini dimulai pada tahun 2021, dan meskipun sudah diberikan anggaran atau uang muka, pengerjaannya hanya mencapai 2 persen dari total yang seharusnya mencapai 100 persen.

Ade Hermawan menjelaskan bahwa dari kasus tersebut, pihaknya telah memeriksa sekitar 7 orang, termasuk Kepala Dinas Sumber Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara, yaitu Burhanudin yang saat ini juga menjabat Pj. Bupati Bombana.

“Pengerjaan itu hanya terhitung 2 persen dari yang seharusnya,” jelas Ade Hermawan.

Saat berita ini dirilis, Kepala Dinas Sumber Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara, Burhanudin masih diperiksa oleh Kejati Sulawesi Tenggara sebagai saksi.