Bombana, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan setempat mensosialisasikan pencegahan Stunting melalui Gerakan Cegah Stunting dan Aksi Bergizi bertempat di Lapangan Sekolah Menengah Atas (SMA) 12 Bombana, Kecamatan Lantari Jaya. Sabtu (14/10/2023).

Dalam sambutannya mewakili Penjabat Bupati Bombana H. Burhanuddin, Asisten 3 Setda Bombana, Ridwan mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang antusias hadir bersama-sama dalam acara tersebut.

Ia menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan cegah stunting dan aksi gizi yang tengah digencarkan Pemerintah Kabupaten Bombana di seluruh Kecamatan.

Ia menyebut upaya keras Pemerintah Kabupaten Bombana dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting telah berhasil menempati peringkat kedua secara nasional terkait keberhasilan menurunkan angka stunting.

“Program cegah stunting ini untuk menciptakan generasi emas pada tahun 2045,” ujarnya

Sebagaimana diketahui Generasi Emas 2045 merupakan sebuah gagasan dan aksi dalam rangka mempersiapkan para generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi.

“ Untuk mencapai salah satu upaya telah ditunjuk Bunda Asuh Stunting oleh pemerintah daerah untuk memantau anak-anak yang berisiko stunting,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin Ismail mengatakan kegiatan ini bertujuan menekan angka stunting sehingga tercapai program Indonesia bebas stunting mengingat angka stunting di Indonesia yang masih tinggi.

Ia menyebut tujuan Aksi Bergizi adalah meningkatkan literasi warga sekolah tentang pentingnya Tablet Tambah Darah, Olahraga/aktivitas fisik, dan konsumsi gizi seimbang (Aksi Bergizi) dan meningkatkan komitmen sekolah untuk melaksanakan kegiatan Aksi Bergizi secara rutin.

“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif semua pihak,” tegasnya.

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk menekan angka stunting yaitu dengan gerakan Aksi Bergizi yang bertujuan membentuk kebiasaan olahraga, sarapan dan konsumsi tablet tambah darah untuk menurunkan anemia pada remaja di sekolah.

Kemudian Gerakan Bumil Sehat bertujuan meningkatkan pemeriksaan dan pengetahuan Ibu Hamil untuk meningkatkan kesehatan bumil dan Gerakan Posyandu Aktif bertujuan meningkatkan cakupan tumbuh kembang balita di Posyandu untuk deteksi dini dalam mencegah balita gizi kurang dan stunting.

“Pemerintah terus mengedukasi masyarakat tentang stunting dan pencegahannya,” tutupnya.

Buton, SultraNET. | Polres Buton menggelar Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024, sebagai bagian dari persiapan intensif untuk menjaga keamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola Banabungi, Pasarwajo, pada Sabtu, 14 Oktober 2024.

Dalam simulasi yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk Polres Buton, terlibat dalam serangkaian pengamanan terhadap peserta kampanye. Aksi para pendemo pun diantisipasi, mulai dari yang bersifat damai hingga yang potensial mengarah ke anarkis.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat dan tokoh penting, seperti Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi yang mewakili Pj. Bupati Buton, Asiten II Sekda Kabupaten Buton Selatan, Zainal, SSos yang mewakili Pj. Bupati Buton Selatan, Wakil Ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun, SPd, MSi.

Hadir pula, Ketua KPU Buton, Rahmatia, SKM, Ketua Bawaslu Buton, Maman, SH, perwakilan Kajari Buton, Dandim 1413 Buton, Kasatpol PP Buton, dan Kapolres Buton sendiri, AKBP Rudy Silaen, S.H. S.I.K, MIKom.

Kapolres Buton, AKBP Rudy Silaen, menyampaikan bahwa tujuan dari Sispamkota Operasi Mantap Brata Anoa 2023-2024 adalah memberikan gambaran tentang permasalahan yang mungkin muncul di lapangan. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian yang diambil nantinya akan sesuai dan tepat dalam menghadapi situasi riil.

“Kegiatan Sispamkota sudah didahului beberapa kegiatan sebelumnya, baik koordinasi maupun rapat pemerintah daerah dan instansi terkait dengan pemilu,” ungkap Kapolres.

Menurutnya, Sispamkota biasanya dilakukan satu kali, namun jika ada kebutuhan atau situasi tertentu yang mengharuskan, pelatihan tambahan akan diadakan.

Kapolres menekankan bahwa kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi harus diperlihatkan dengan pelaksanaan yang baik. Meskipun prosesnya tidak selalu memuaskan semua pihak, kekurangan dapat disampaikan melalui saluran aspirasi yang telah disediakan negara.

Dalam keseluruhan simulasi, sekitar 300 personel terlibat, melibatkan anggota Polri, Satpol PP, Linmas, masyarakat, dan pelaku-pelaku yang menyiapkan peralatan kegiatan. Simulasi ini diharapkan menjadi landasan kokoh bagi Polres Buton dalam menjalankan tindakan pengamanan yang efektif selama pelaksanaan Pemilu 2024 (R)

Kendari, SultraNET. | Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kolaka Utara mengambil peran penting dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut dengan aktif berpartisipasi dalam Pameran Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini, yang merupakan bagian dari peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), berlangsung pada Jumat (13/10).

Ketua Dekranasda Kolaka Utara, Ir. Hj. Nina Harini Yuniarto Sukanto, didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Kolaka Utara Suriana Taupik, menunjukkan komitmen besar mereka dalam mendukung kemajuan UMKM di Bumi Patowanua. Fokus utama mereka adalah memberikan perhatian khusus terhadap produk kerajinan dan UMKM, dengan upaya memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi sektor ini.

Pameran yang diadakan oleh Dekranasda Sulawesi Tenggara menampilkan beragam produk kreatif UMKM setempat. Kolaka Utara memamerkan produk-produk seperti hiasan pohon, asbak, tempat tisu, dan lampu tidur yang terbuat dari tempurung kelapa, mencerminkan keterampilan tinggi pengrajin lokal dalam memanfaatkan bahan alam untuk menciptakan produk fungsional.

“Kami berharap pameran ini dapat mendorong para perajin UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan menunjukkan inovasi yang lebih baik. Tujuan kami adalah membantu UMKM lokal bersaing di pasar yang semakin kompetitif,” ujar Ketua Dekranasda Kolaka Utara.

Selain produk dari tempurung kelapa, kain tenun khas Kolaka Utara menjadi daya tarik utama dalam pameran. Tenunan ini mencerminkan keindahan budaya lokal dan keahlian perajin UMKM Kolaka Utara dalam menerapkan tradisi khas daerah mereka dengan kreativitas yang tinggi. Produk UMKM lainnya, seperti gula merah, kripik pisang, dan olahan lainnya, juga turut memperkaya ragam produk yang ditampilkan.

Pameran satu hari ini memberikan kesempatan bagi UMKM Kolaka Utara untuk memamerkan produk unggulan mereka, sehingga dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Delegasi dari Dharma Wanita BNPB Nasional turut mengunjungi stand pameran dari berbagai kabupaten, termasuk Kolaka Utara, untuk memahami lebih lanjut mengenai keragaman produk UMKM yang ada.

“Kami berharap agar pameran ini dapat membina dan mendorong perkembangan UMKM di Kolaka Utara. Kami sangat mendukung para pengrajin dan pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk mereka dan menampilkan inovasi yang lebih baik, sehingga dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Mendorong pengembangan produk yang lebih baik juga menjadi tujuan Dekranasda Kolaka Utara dalam mendukung UMKM lokal,” tandasnya.

Konawe Selatan, SultraNET. | Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Konawe Selatan mengadakan kegiatan sosialisasi untuk penyusunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023. Acara ini dilaksanakan di Hotel Plaza Kubra, Kendari, pada Jumat (13/10/2023).

Acara dibuka oleh Staf Ahli Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Irwan Hasanuddin Silondae, Se., M.Si, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo & Sandi Konawe Selatan.

Kegiatan sosialisasi ini diadakan sesuai dengan aturan Permendagri No.19 Tahun 2020, yang mewajibkan setiap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyusunan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam sambutannya, Kepala BRIDA Konawe Selatan, Hj. Marwiyah Tombili, SE., M.Sc., menjelaskan bahwa IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

“IPKD adalah satuan yang ditetapkan untuk mengelola kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu,” ujarnya.

Staf Ahli Sekda Konsel, Irwan Hasanuddin Silondae, Se., M.Si, menyatakan harapannya agar peserta dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

“Peserta dari setiap OPD diharapkan mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai akhir agar memahami cara pengisian atau menginput pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kominfo dan Sandi Konawe Selatan, Hidayatullah, SP., M.Si, juga menjelaskan peran penting website Pemerintah Daerah Konawe Selatan dalam mensukseskan IPKD.

“Dinas Kominfo dalam hal ini menyediakan menu dalam website pemda untuk mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pemerintah daerah dan OPD dapat memahami dan melaksanakan proses penyusunan IPKD secara efektif, mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. (*)

Kendari, SultraNET. | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tenggara resmi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor) terkait pengadaan Jembatan Cira Uci II di Kabupaten Buton Utara.

Kepada awak media, Asisten Intelijen Kejati Sulawesi Tenggara, Ade Hermawan, mengonfirmasi penahanan kedua tersangka terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jembatan tersebut. Sabtu 13 Oktober 2023

Menurut Ade Hermawan, kedua tersangka yang ditahan adalah individu yang menjabat sebagai penyedia jasa atau peminjam perusahaan dari Cv. Bela Anoa. Mereka memiliki inisial R dan TUS, yang merupakan Direktur Utama CV Bela Anoa.

Kejati menyatakan bahwa kasus ini terkait dengan anggaran pengadaan pembangunan Jembatan Cira Uci II yang bersumber dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara sebesar Rp 2,1 miliar.

“Kedua orang tersangka itu menjabat sebagai penyedia jasa yang meminjam Cv. Bela Anoa yang berinisial R, dan inisial TUS yaitu Direktur Utama CV Bela Anoa,” bebernya.

Proyek pembangunan jembatan ini dimulai pada tahun 2021, dan meskipun sudah diberikan anggaran atau uang muka, pengerjaannya hanya mencapai 2 persen dari total yang seharusnya mencapai 100 persen.

Ade Hermawan menjelaskan bahwa dari kasus tersebut, pihaknya telah memeriksa sekitar 7 orang, termasuk Kepala Dinas Sumber Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara, yaitu Burhanudin yang saat ini juga menjabat Pj. Bupati Bombana.

“Pengerjaan itu hanya terhitung 2 persen dari yang seharusnya,” jelas Ade Hermawan.

Saat berita ini dirilis, Kepala Dinas Sumber Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara, Burhanudin masih diperiksa oleh Kejati Sulawesi Tenggara sebagai saksi.

Kendari, SultraNET. | Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tahun 2023 dilaksanakan di Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara (Sultra) tanggal 10 sd 15 Oktober 2023. Puncak acara peringatan dilaksanakan pada Jumat (13/10/2023) di Hotel Claro dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai instansi, termasuk Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.

“Atas nama masyarakat dan segenap komponen bangsa di Sultra, saya mengucapkan selamat datang sekaligus terimakasih karena event ini dilaksanakan di bumi Anoa, Provinsi Sulawesi Tenggara yang kita cintai bersama,” ucap Andap dalam sambutannya.

Andap memaparkan bahwa PRB adalah agenda nasional dan merupakan peringatan secara internasional ‘international day for disaster risk reduction’ yang diperingati setiap tanggal 13 Oktober. Untuk tahun 2023, PRB diselenggarakan di Sultra. Adapun tujuan dari peringatannya adalah untuk membangun kesadaran bersama, membangun dialog dan mengembangkan jejaring antar pelaku PRB.

“Sebuah kehormatan bagi masyarakat Sultra karena kami telah dipercaya BNPB sebagai penyelenggara PRB. Kegiatan ini merupakan ajang pembelajaran bersama bagi kami, khususnya masyarakat Sultra, dan Indonesia secara keseluruhan,” kata Andap lagi.

Andap juga menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi (pemprov) Sultra sedang menggagas sistem penanggulangan bencana berbasis data presisi. Sistem ini akan dikembangkan bersama Pusat Mitigasi dan Penanggulangan Kebencanaan Universitas Halu Oleo. Data presisi diperlukan sebagai dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang tepat demi pembangunan di Sultra.

“Rencana pembangunan berkelanjutan hanya bisa terwujud melalui keputusan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan yang kuat,” tegas Andap.

Pengembangan sistem penanggulangan bencana dilakukan atas kesadaran bahwa mitigasi bencana tidak bisa dilakukan berdasarkan asumsi atau opini semata. Sehingga Pemprov Sultra bersama unsur perguruan tinggi akan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan data yang valid.

Andap berharap rangkaian kegiatan peringatan bulan PRB memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam upaya mengurangi risiko bencana sebagai bagian dari rencana pembangunan, baik dalam lingkup nasional maupun daerah.

“Peringatan bulan PRB menggambarkan komitmen Sultra yang kuat dan tangguh menghadapi tantangan bencana. Seluruh upaya dilakukan untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah berbasis PRB,” ungkapnya.

Dalam acara puncak ini Andap juga menyerahkan bendera pataka PRB kepada Kepala BNPB yang selanjutnya menyerahkan ke Pj Gubernur Aceh yang akan ditunjuk menjadi tuan rumah bulan PRB pada tahun depan.

Turut hadir pada acara puncak ini adalah Anggota Komisi VIII DPR RI, Ketua DPRD Sultra, para Pimti kementerian dan lembaga, Forkopimda Sultra, Bupati/Walikota se-Indonesia, para Pengiat Kebencanaan, dan seluruh jajaran BPBD se-Indonesia. (Rls)

Konawe Selatan, SultraNET. | Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) terus menggalang kerjasama dengan Dinas Kominfo Konsel dan Telkomsel dalam upaya mewujudkan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM). Kepala Kantah Pertanahan Konsel, Amrullah, menjelaskan keterlibatan Dinas Kominfo dan Telkomsel dalam mendukung penerapan ZI WBK dan WBBM di instansi yang dipimpinnya.

Dalam upaya menuju WBK dan WBBM, Amrullah mengangkat tema “Dukungan Stakeholders dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” sebagai bagian dari Pokja VI. Dalam era transformasi digital, Kantah Pertanahan Konsel berusaha mempercepat pemenuhan kebutuhan layanan publik.

“Peningkatan kualitas data, aplikasi sentuh tanahku, survey tanahku, pengaduan pertanahan melalui E-Lapor, konsultasi layanan pertanahan melalui SULTAN KONSEL, tersedianya standar dan informasi pelayanan, serta keberadaan media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Website/Portal) adalah upaya kami dalam mensinergikan dan mengoptimalkan informasi yang dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat,” terang Amrullah usai audiensi bersama Kadis Kominfo Hidayatullah, Sekcam Andoolo Samrudin, dan pihak Telkomsel pada Kamis, 12 Oktober 2023.

Amrullah berharap dukungan dari Dinas Kominfo dan Telkomsel dapat membantu menyampaikan informasi terkait pelayanan di Kantah Pertanahan Konsel agar dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. WBK merupakan predikat untuk unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan akuntabilitas kinerja.

“Tujuannya agar terwujud pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan nepotisme,” kata Amrullah. Dengan kolaborasi ini, Amrullah berharap pelayanan di Kantah Pertanahan Konsel dapat lebih baik dan berkualitas terhadap masyarakat. Adanya kolaborasi dengan stakeholders diharapkan dapat membantu mempublikasikan semua informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan.

Dalam mendukung pencanangan zona integritas, Kadis Kominfo Konsel, Hidayatullah, menyatakan komitmennya untuk terus mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi. Hal ini bertujuan untuk membangun satuan kerja yang bersih.

“Harapan kita dapat menciptakan lingkungan birokrasi pemerintahan di Konawe Selatan yang bebas korupsi dan bersih dalam melayani masyarakat,” ucapnya. Kadis Kominfo juga berjanji akan menghubungkan website Pemerintah Daerah Konawe Selatan dengan Website Kantah BPN Konsel untuk memudahkan akses informasi pertanahan.

Syafrudin Arta, Manager Telkomsel, menyatakan kesiapannya untuk mendukung program tersebut melalui percepatan digitalisasi. “Kami berharap dapat memberikan pelayanan internet yang lebih baik dan aplikasi yang akan kami luncurkan dapat membackup data masyarakat,” ujar Syafrudin Arta.

Sementara itu, Sekcam Andoolo Samrudin berharap informasi terkait layanan pertahanan dapat disampaikan kepada masyarakat lebih cepat dan akurat. “Mewakili pemerintah kecamatan, kami berharap informasi dari pertahanan dapat sampai hingga ke masyarakat lebih cepat dan akurat,” harapnya