Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar Pelayanan KB Serentak Gratis (PANTAU KB) sebagai upaya memperluas akses layanan kontrasepsi bagi masyarakat, khususnya pasangan usia subur di wilayah prioritas dengan angka kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need) masih tinggi. Kegiatan ini berlangsung di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bombana pada 9–15 Februari 2026, dengan pelayanan aktif dilaksanakan hingga Sabtu (14/02/2026).

Program pelayanan ini merupakan bagian dari langkah percepatan peningkatan cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) modern di Bombana, sekaligus memperkuat upaya pemerintah daerah dalam membangun keluarga sehat, terencana, dan sejahtera.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, dr. H. Sunandar, MM.Kes, mengatakan bahwa kegiatan pelayanan KB serentak gratis ini dirancang untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses kontrasepsi yang mudah, aman, dan berkualitas.

“Melalui Pelayanan KB Serentak Gratis ini, kami ingin memastikan masyarakat, terutama pasangan usia subur di wilayah prioritas, memperoleh pelayanan kontrasepsi secara gratis dengan metode yang efektif dan jangka panjang seperti implan dan IUD,” kata Sunandar.

Ia menjelaskan, program tersebut tidak hanya berfokus pada pelayanan medis, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang baik.

“Program ini bukan sekadar pelayanan kontrasepsi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga yang terarah demi terciptanya keluarga yang sehat dan sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPPKB Kabupaten Bombana, Irna Rochatiningrum, STP., MM, menambahkan bahwa kegiatan ini menargetkan percepatan peningkatan kesertaan KB modern di seluruh wilayah Bombana.

“Fokus utama kami adalah mempercepat penurunan angka unmet need atau kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi, sekaligus memperluas jangkauan layanan bagi pasangan usia subur, termasuk pemenuhan kebutuhan KB pasca-persalinan,” kata Irna.

Pelaksanaan pelayanan dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Seluruh prosedur pelayanan kontrasepsi dilaksanakan sesuai standar medis dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, serta kualitas pelayanan bagi setiap akseptor.

Selama kegiatan berlangsung, antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi. Banyak pasangan usia subur memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan layanan KB secara gratis, sekaligus berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan.

Selain pemasangan alat kontrasepsi, petugas kesehatan juga memberikan edukasi serta konseling kepada peserta mengenai manfaat program KB, pentingnya pengaturan jarak kelahiran, serta dampaknya terhadap kesehatan ibu dan anak.

Pendekatan edukatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang matang, sehingga keluarga dapat tumbuh lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas.

Melalui program PANTAU KB, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap cakupan peserta KB aktif dapat terus meningkat. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkelanjutan di daerah.

Pemerintah daerah menilai, pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB yang efektif tidak hanya berdampak pada kesehatan keluarga, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah secara lebih luas.

Dengan pelayanan yang terus diperluas dan pendekatan edukasi yang berkelanjutan, program ini diharapkan mampu menekan angka unmet need di Kabupaten Bombana serta memperkuat fondasi keluarga sehat sejak dini.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. melakukan kunjungan silaturahmi dengan masyarakat sekaligus menghadiri kegiatan panen ikan air tawar di Dusun Sangkama dan Dusun Tuturpo, Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu. Kegiatan tersebut menjadi momentum dialog langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membahas pengembangan potensi desa, khususnya di sektor perikanan air tawar, Sabtu (14/2/2026).

Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Bupati Burhanuddin memanfaatkan kesempatan itu untuk berdialog secara langsung dengan masyarakat, mendengarkan berbagai aspirasi, serta melihat kondisi riil di lapangan terkait potensi ekonomi yang berkembang di wilayah pedesaan.

Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah daerah, terutama terkait peningkatan akses jalan menuju kawasan produksi perikanan dan permukiman warga. Infrastruktur jalan dinilai sangat penting untuk memperlancar distribusi hasil panen ikan serta mendukung aktivitas perekonomian masyarakat desa.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Bombana menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah.

“Akses infrastruktur, khususnya jalan, memang menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pengembangan potensi daerah. Aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu akan menjadi perhatian pemerintah daerah sesuai dengan perencanaan dan kemampuan anggaran yang ada,” ujar Burhanuddin.

Selain berdialog, Bupati juga ikut menyaksikan sekaligus mengikuti proses panen ikan air tawar bersama para petani dan kelompok usaha perikanan setempat. Kehadirannya di tengah masyarakat menjadi bentuk dukungan langsung pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha perikanan air tawar sebagai salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar di Kabupaten Bombana.

Menurutnya, sektor perikanan air tawar dapat menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan bagi masyarakat desa apabila dikelola secara optimal dan didukung oleh akses pemasaran yang baik.

“Kami berharap hasil panen ikan dari desa ini tidak hanya dipasarkan di sekitar wilayah Tontonunu, tetapi juga dapat menjangkau pasar yang lebih luas sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bupati Bombana juga menyerahkan bantuan untuk mendukung perbaikan masjid di desa setempat. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.

Selain itu, Bupati juga menyempatkan diri meninjau kondisi sekolah di sekitar lokasi kegiatan. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia serta memastikan fasilitas pendidikan di desa dapat mendukung proses belajar mengajar secara optimal.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, M.P.W.K., Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., para camat, kepala desa, serta masyarakat setempat yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan.

Kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat desa diharapkan mampu memperkuat komunikasi sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan warga. Melalui dialog terbuka seperti ini, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diketahui secara langsung sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus mendorong pengembangan potensi desa secara berkelanjutan, baik melalui penguatan sektor perikanan, peningkatan kualitas infrastruktur, maupun dukungan terhadap sektor pendidikan dan keagamaan.

Melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis aspirasi masyarakat, pemerintah berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

sultranet.com – Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi memperkuat kerja sama dengan Pengadilan Negeri Pasar Wajo guna meningkatkan pelayanan persidangan di bidang kependudukan bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang sinergitas peran dan fungsi pelayanan persidangan kependudukan yang berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Jumat (13/2/2026).

Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan penetapan pengadilan terkait administrasi kependudukan, seperti perubahan nama, perbaikan akta kelahiran, serta berbagai permohonan kependudukan lainnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bombana Burhanuddin, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran Pengadilan Negeri Pasar Wajo, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo beserta rombongan yang hadir langsung di Kabupaten Bombana untuk membangun sinergi pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo bersama rombongan di Kabupaten Bombana. Perjalanan ke daerah kami tidak mudah, baik melalui jalur laut maupun jalur darat yang harus melewati Konawe Selatan sebelum tiba di Rumbia. Ini tentu merupakan bentuk komitmen dan keseriusan dalam membangun sinergi pelayanan kepada masyarakat,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan.

“Harapan kami, sinergi ini benar-benar memberikan kemudahan, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat Bombana,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo, Ivan Budi Hartanto, menjelaskan bahwa nota kesepakatan tersebut bertujuan mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Bombana sehingga proses penyelesaian perkara kependudukan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuknya adalah sidang keliling, di mana majelis hakim yang datang langsung ke daerah sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Pasar Wajo,” jelas Ivan.

Ia mengatakan, Pengadilan Negeri Pasar Wajo juga telah menyediakan layanan pendaftaran perkara secara daring untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan peradilan tanpa harus datang langsung ke kantor pengadilan.

Selain itu, pihaknya tengah menyiapkan pengembangan sistem persidangan berbasis telekonferensi untuk perkara-perkara tertentu yang bersifat sederhana. Inovasi tersebut diharapkan dapat semakin memangkas biaya dan waktu yang harus dikeluarkan masyarakat.

“Ke depan, kami juga merencanakan pengembangan sidang melalui telekonferensi untuk perkara tertentu yang bersifat sederhana. Dengan begitu, pemohon dan saksi dapat berada di Bombana, sementara persidangan tetap berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Ivan menambahkan, sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Melalui koordinasi yang baik, setiap penetapan pengadilan dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen administrasi kependudukan tanpa proses berulang yang memberatkan masyarakat.

Kerja sama ini dinilai sebagai langkah konkret dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat integrasi pelayanan antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah. Dengan adanya pelayanan yang lebih mudah diakses, masyarakat diharapkan dapat memperoleh kepastian hukum secara cepat, efektif, dan efisien.

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut menandai komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Pengadilan Negeri Pasar Wajo untuk menghadirkan pelayanan persidangan kependudukan yang lebih dekat, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bombana, sultranet.com. – Pemerintah Kabupaten Bombana melaksanakan rapat koordinasi sekaligus penandatanganan nota kesepakatan dengan Pengadilan Negeri Pasar Wajo untuk memperkuat sinergi pelayanan persidangan di bidang kependudukan bagi masyarakat. Kerja sama ini bertujuan menghadirkan layanan hukum yang lebih mudah diakses, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi warga, yang digelar di Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati Bombana, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., jajaran Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran pihak Pengadilan Negeri Pasar Wajo menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi lintas institusi demi peningkatan pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi atas komitmen Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang hadir langsung di Bombana meskipun harus menempuh perjalanan cukup panjang.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo bersama rombongan di Kabupaten Bombana. Perjalanan ke daerah kami tidak mudah, baik melalui jalur laut maupun darat, namun ini menunjukkan keseriusan dalam membangun pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama tersebut mampu memberikan manfaat nyata, terutama dalam mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi kependudukan yang memerlukan penetapan pengadilan.

“Harapan kami, sinergi ini dapat memberikan kemudahan, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat Bombana,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa nota kesepakatan ini difokuskan pada peningkatan akses pelayanan hukum, khususnya dalam perkara kependudukan seperti perubahan nama, perbaikan akta kelahiran, dan permohonan lainnya.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu langkahnya adalah menghadirkan sidang keliling, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Pasar Wajo,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyediakan layanan pendaftaran perkara secara daring untuk mempermudah proses administrasi. Selain itu, ke depan akan dikembangkan sistem persidangan melalui telekonferensi untuk perkara sederhana.

“Dengan sistem ini, pemohon dan saksi dapat berada di Bombana, sementara persidangan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Menurutnya, kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat penting agar setiap hasil penetapan pengadilan dapat segera ditindaklanjuti menjadi dokumen resmi tanpa proses yang berulang.

Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Pengadilan Negeri Pasar Wajo sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan.

Melalui kerja sama ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Bombana dapat merasakan kemudahan akses layanan hukum yang lebih dekat, cepat, dan efisien, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menjalin kerja sama dengan Pengadilan Negeri Pasar Wajo untuk memperkuat pelayanan persidangan di bidang administrasi kependudukan bagi masyarakat. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang diharapkan dapat memperluas akses layanan hukum serta mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perkara kependudukan, seperti perubahan nama dan perbaikan akta kelahiran, di Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati Bombana, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang telah datang langsung ke Kabupaten Bombana untuk menjalin kerja sama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo bersama rombongan di Kabupaten Bombana. Perjalanan ke daerah kami tidak mudah, baik melalui jalur laut maupun jalur darat yang harus melewati Konawe Selatan sebelum tiba di Rumbia. Ini tentu merupakan bentuk komitmen dan keseriusan dalam membangun sinergi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan merupakan langkah strategis untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan memiliki kepastian hukum bagi masyarakat.

“Harapan kami, sinergi ini benar-benar memberikan kemudahan, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat Bombana,” katanya.

Bupati menilai kerja sama tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan yang sering membutuhkan penetapan dari pengadilan.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. menjelaskan bahwa nota kesepakatan ini bertujuan untuk mendekatkan akses layanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bombana.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuknya adalah sidang keliling, di mana majelis hakim yang datang langsung ke daerah sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Pasar Wajo,” jelas Ivan.

Ia mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya dan waktu masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengikuti proses persidangan.

Selain itu, Pengadilan Negeri Pasar Wajo juga telah menyediakan layanan pendaftaran perkara secara daring untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan perkara.

“Ke depan, kami juga merencanakan pengembangan sidang melalui telekonferensi untuk perkara tertentu yang bersifat sederhana. Dengan begitu, pemohon dan saksi dapat berada di Bombana, sementara persidangan tetap berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Ivan menambahkan bahwa sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi bagian penting dari kerja sama tersebut agar setiap penetapan pengadilan dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen administrasi kependudukan.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah akan membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat tanpa harus melalui prosedur yang berulang.

Kegiatan rapat koordinasi tersebut kemudian ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi pelayanan hukum di bidang kependudukan sekaligus menghadirkan layanan peradilan yang lebih dekat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana menggelar kerja bakti bersama sebagai bentuk dukungan terhadap program Gerakan Berani Bersih Wonuaku (BBW) yang dicanangkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan ini melibatkan pejabat struktural dan seluruh anggota Satpol PP serta difokuskan pada pembersihan area kolam di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Bombana, Jumat pagi (13/02/2026).

Kerja bakti tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut instruksi pemerintah daerah yang mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berpartisipasi aktif dalam program Berani Bersih Wonuaku. Program ini bertujuan membangun budaya hidup bersih serta memperkuat kepedulian terhadap lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana, H. Pajawa Tarika, S.Pd., M.Pd. Sejak pagi hari, jajaran pejabat eselon hingga anggota Satpol PP terlihat bergotong royong membersihkan area kolam di kawasan Ruang Terbuka Hijau yang menjadi salah satu titik fokus kegiatan kebersihan.

Para anggota Satpol PP membersihkan sampah, mengangkat endapan kotoran di sekitar kolam, serta merapikan lingkungan sekitar agar area tersebut tetap terjaga kebersihan dan keindahannya. Kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Kasat Pol PP Bombana H. Pajawa Tarika mengatakan bahwa Gerakan Berani Bersih Wonuaku bukan sekadar kegiatan kerja bakti biasa, melainkan bagian dari gerakan kolektif untuk membangun lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat.

“Kegiatan Berani Bersih Wonuaku ini bukan hanya sekadar membersihkan area lingkungan yang telah ditentukan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya besar pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, indah, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bombana,” ujar Pajawa Tarika.

Menurutnya, keterlibatan seluruh OPD dalam kegiatan tersebut menjadi contoh nyata bagi masyarakat bahwa menjaga kebersihan lingkungan harus dimulai dari aparatur pemerintah sebagai pelayan publik. Dengan partisipasi aktif dari berbagai instansi, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan semakin meningkat.

Ia juga menegaskan bahwa Satpol PP sebagai bagian dari perangkat daerah memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam penegakan peraturan daerah, tetapi juga dalam mendukung berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Selain membersihkan area yang menjadi tanggung jawabnya, kegiatan kerja bakti ini juga menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong di lingkungan internal Satpol PP Kabupaten Bombana. Para anggota terlihat bekerja bersama tanpa membedakan jabatan, mencerminkan nilai kebersamaan yang menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.

Program Gerakan Berani Bersih Wonuaku sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah daerah yang bertujuan membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Melalui gerakan ini, pemerintah daerah berharap tercipta lingkungan yang lebih sehat, tertata, dan nyaman bagi seluruh warga.

Kebersihan lingkungan juga menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas kesehatan masyarakat serta menciptakan ruang publik yang lebih ramah bagi aktivitas sosial. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak dalam gerakan ini menjadi langkah penting dalam membangun budaya hidup bersih di daerah.

Menutup kegiatan tersebut, Pajawa Tarika mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program Berani Bersih Wonuaku sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan di Kabupaten Bombana.

“Mari kita sukseskan Gerakan Berani Bersih Wonuaku sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan Kabupaten Bombana yang lebih sehat dan nyaman di masa yang akan datang,” tutupnya.

Dengan adanya partisipasi aktif dari berbagai perangkat daerah dan masyarakat, Gerakan Berani Bersih Wonuaku diharapkan dapat menjadi gerakan berkelanjutan yang mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah Keliling (GAUL) sebagai bagian dari Gerakan Pangan Murah Serentak untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di tengah masyarakat. Program ini ditujukan untuk membantu warga memperoleh kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjadi langkah pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2026. Kegiatan dipusatkan di kawasan Eks MTQ Kabupaten Bombana, Jumat (13/2/2026).

Sejak pagi hari, masyarakat tampak memadati lokasi kegiatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan sejumlah komoditas pangan lainnya yang dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar. Antusiasme warga terlihat dari antrean yang tertib di beberapa titik penjualan yang telah disiapkan oleh panitia.

Gerakan Pangan Murah Keliling ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga serta harga komoditas pokok tetap stabil, terutama menjelang meningkatnya permintaan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Pada periode tersebut, konsumsi masyarakat biasanya meningkat sehingga berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, Sumarni, S.ST., M.Kes, mengatakan bahwa program ini dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga keseimbangan pasokan di pasar.

“Menjelang hari besar keagamaan nasional, permintaan bahan pokok biasanya meningkat. Melalui Gerakan Pangan Murah Keliling ini, kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau,” ujar Sumarni saat ditemui di sela kegiatan.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendukung upaya pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah.

Sumarni menambahkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya melakukan berbagai langkah preventif untuk mencegah lonjakan harga pangan yang sering terjadi menjelang momen hari besar keagamaan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan melalui program pasar murah dan distribusi pangan bersubsidi.

“Kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah,” jelasnya.

Selain itu, gerakan pangan murah juga diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan komoditas pangan di pasar. Dengan adanya intervensi pemerintah melalui program ini, diharapkan tekanan harga dapat ditekan sehingga stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.

Program Gerakan Pangan Murah Keliling ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Bombana. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak terkait yang turut berperan dalam menyediakan berbagai komoditas pangan bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, distributor pangan, serta pelaku usaha menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program tersebut.

Sejumlah warga yang hadir mengaku terbantu dengan adanya kegiatan ini. Mereka dapat membeli bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar tradisional, sehingga dapat menghemat pengeluaran rumah tangga.

Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan program ini secara bijak dan tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Dengan partisipasi aktif masyarakat, program stabilisasi harga pangan diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi warga.

Melalui Gerakan Pangan Murah Keliling ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri dengan lebih mudah dan terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di daerah tersebut.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tahapan awal proses audit keuangan daerah. Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana. Kegiatan berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (12/2/2026).

Entry Meeting ini merupakan agenda awal pemeriksaan LKPD Tahun 2025 bagi pemerintah daerah di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VI BPK. Forum ini menjadi langkah penting sebelum auditor melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Selain diikuti oleh pemerintah daerah secara daring, kegiatan ini juga dihadiri secara langsung oleh para gubernur di wilayah kerja Ditjen PKN VI BPK yang berkumpul di Auditorium Bima, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, turut hadir dan memberikan sambutan sekaligus arahan kepada seluruh pemerintah daerah yang mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Ribka Haluk menegaskan bahwa pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting dalam mencapai tujuan negara, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

“Sesuai dengan tujuan negara kita, yakni mensejahterakan rakyat, perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan harapan yang juga sangat besar. Karena itu, Entry Meeting ini menjadi forum yang sangat strategis dan penting,” ujar Ribka dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa proses pemeriksaan keuangan tidak semata-mata menjadi mekanisme pengawasan, tetapi juga sarana membangun komunikasi yang sehat antara auditor dan pemerintah daerah.

“Forum ini menjadi dialog terbuka antara BPK dan pemerintah daerah yang akan diaudit, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Secara konstitusional, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Bab VIII A Pasal 23E, 23F, dan 23G yang mengatur tugas BPK dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara.

Melalui pemeriksaan LKPD, BPK menilai kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta transparansi dalam penggunaan anggaran publik. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi dasar pemberian opini audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Entry Meeting sendiri bertujuan membangun komunikasi awal antara tim pemeriksa BPK dan pemerintah daerah, menyamakan pemahaman terkait metodologi pemeriksaan, serta menjelaskan ruang lingkup dan batasan pemeriksaan pendahuluan. Dengan demikian, proses audit dapat berjalan secara efektif, sistematis, dan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

Selain itu, kegiatan ini juga selaras dengan ASTA CITA ke-7 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Melalui mekanisme audit yang transparan dan akuntabel, pemerintah diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Keikutsertaan Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana dalam Entry Meeting tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung proses pemeriksaan secara terbuka dan profesional. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu memastikan bahwa pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, partisipasi dalam tahapan awal audit ini menjadi momentum untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

sultranet.com – Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab melalui partisipasi aktif dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Bombana Burhanuddin bersama Wakil Bupati Ahmad Yani secara virtual dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (12/2/2026).

Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap proses pemeriksaan keuangan daerah sekaligus upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Selain Bupati dan Wakil Bupati, kegiatan itu juga diikuti Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Entry Meeting tersebut merupakan tahapan awal pemeriksaan LKPD Tahun 2025 pada pemerintah daerah yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VI BPK.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ribka Haluk, yang memberikan arahan kepada seluruh pemerintah daerah peserta pemeriksaan. Sementara itu, para gubernur di wilayah kerja Ditjen PKN VI BPK mengikuti kegiatan secara langsung di Auditorium Bima, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar.

Dalam sambutannya, Ribka Haluk menegaskan bahwa pemeriksaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tujuan bernegara, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab.

“Sesuai dengan tujuan negara kita, yakni mensejahterakan rakyat, perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan harapan yang juga sangat besar. Karena itu, Entry Meeting ini menjadi forum yang sangat strategis dan penting,” ujar Ribka.

Menurutnya, proses pemeriksaan bukan semata-mata kegiatan administratif, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka antara BPK dan pemerintah daerah selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Forum ini menjadi dialog terbuka antara BPK dan pemerintah daerah yang akan diaudit, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Secara konstitusional, BPK memiliki peran strategis sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Bab VIII A Pasal 23E, 23F, dan 23G yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi audit keuangan negara.

Melalui Entry Meeting ini, BPK dan pemerintah daerah menyamakan persepsi terkait metodologi pemeriksaan, ruang lingkup audit, serta batasan-batasan pemeriksaan pendahuluan. Langkah tersebut dilakukan agar proses audit dapat berjalan efektif, terarah, dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain sebagai bagian dari mekanisme pemeriksaan rutin, kegiatan ini juga sejalan dengan ASTA CITA ke-7 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang menitikberatkan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, keikutsertaan dalam Entry Meeting menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan daerah dalam menjalani proses pemeriksaan sekaligus memperkuat budaya akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Pemerintah daerah berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pelayanan kepada masyarakat.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan BPK, diharapkan tata kelola keuangan yang baik dapat terus terjaga sehingga setiap program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Serah terima jabatan (sertijab) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Kabupaten Bombana berlangsung khidmat dan penuh kehangatan di Aula Kantor Dinas Kominfo. Kegiatan ini menandai pergantian kepemimpinan dari Abdul Muslikh kepada Muhammad Siarah, disaksikan oleh jajaran pimpinan dan seluruh pegawai sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan kinerja organisasi, Selasa (10/2/2026).

Pergantian ini menjadi momen penting dalam memastikan roda organisasi tetap berjalan efektif di tengah tuntutan transformasi digital yang semakin cepat. Sertijab tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan serta komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi.

Dalam sambutannya, Abdul Muslikh menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai atas dukungan selama masa kepemimpinannya. “Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama, loyalitas, dan kebersamaan yang telah kita bangun. Semoga Diskominfos Bombana terus berkembang dan mampu menjawab tantangan digital ke depan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan yang diraih selama ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran, bukan semata-mata capaian individu. Oleh karena itu, ia berharap semangat kolaborasi tetap terjaga meskipun terjadi pergantian pimpinan.

Sementara itu, Kepala Dinas yang baru, Muhammad Siarah, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus melakukan penguatan di berbagai sektor strategis. “Kami akan melanjutkan program yang sudah baik dan melakukan peningkatan, khususnya dalam layanan informasi publik, pengelolaan teknologi informasi, serta komunikasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, Diskominfos memiliki peran vital dalam mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang responsif.

Suasana acara berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Para pegawai terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat lama sekaligus dukungan kepada pejabat baru. Momentum ini sekaligus mempererat silaturahmi internal serta memperkuat soliditas organisasi.

Melalui sertijab ini, diharapkan seluruh jajaran Diskominfos Kabupaten Bombana semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah, terutama dalam menghadirkan layanan publik yang modern, efektif, dan berbasis digital.