Bombana, SultraNET. | Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pajak Daerah Sektor Pertambangan bersama Kejaksaan Sultra, di Kantor Gubernur Prov. Sultra dan dihadiri oleh Kejaksaan Tinggi Sultra, Sekda Provinsi, Inspektorat Provinsi, Bupati Kolaka, Pj. Bupati Kolaka Utara, Bupati Konawe, Bupati Konawe Selatan, Bupati Konawe Utara dan Bupati Konawe Kepulauan. Rabu (06/09/2023)

Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si. mengatakan kegiatan ini digelar untuk menindaklanjuti agenda rapat koordinasi pada Rabu, 9 Agustus 2023 lalu, dan sehubungan dengan pelaksanaan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 huruf b Undang-undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“FGD ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sultra serta penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada masing-masing kepala Daerah yang disaksikan langsung oleh KPK Provinsi Sultra,” ujarnya.

Melalui kerjasama ini pihak Kejati Sultra akan memberikan bantuan dalam bentuk pendapat hukum, bantuan hukum, bantuan hukum litigasi dan non litigasi. SKK tersebut dapat digunakan sebagai penagihan hutang Pemerintah Daerah kepada sebuah lembaga atau perusahaan serta memulihkan aset Pemerintah Daerah yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Wakajati Sultra saat ditemui ditempat acara mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk optimalisasi Pendapatan Daerah nantinya agar oknum-oknum yang tidak membayar pajak dapat membayar dengan segera, karena ini merupakan bentuk kepentingan daerah dan imbasnya juga masyarakat yang akan merasakan.

Selain itu, menurut Deputi Bidang Koordinasi Supervisi KPK Ely Kusumastuti mengatakan sektor pertambangan di Sultra sangat potensial namun disayangkan pihak pertambangan seringkali menunggak pajak. Dan pihaknya akan segera menindaklanjuti tunggakan pajak daerah yang disebabkan oleh pihak pertambangan.

Pihaknya lebih fokus kepada kepatuhan wajib pajak, terutama sektor pertambangan yang sudah menunggak.

“Kita lebih fokus kesitu, kita bersinergi, kita berkolaborasinya kesitu dengan harapan supaya pajak yang menunggak terbayar. Kita akan tempuh tahap non litigasi dulu, kalau tidak berhasil kita tempuh tahap litigasi kita gugat perdata.” tandasnya. (Adv)

Bombana, SultraNET. | Sehubungan telah dilaksanakannya proses pendaftaran dan verifikasi berkas calon penerima Beasiswa Bombana Pintar tahap II tahun 2023, maka bersama ini disampaikan hasil seleksi berkas sebagai berikut :

1. Jumlah pendaftar sebanyak 532 orang.

2. Jumlah pendaftar yang lulus berkas sebanyak 495 orang.

3. Jumlah pendaftar yang tidak lulus verifikasi berkas sebanyak 37 orang.

Adapun File nama-nama yang lulus berkas dapat dilihat dan didownload pada Link download dibawah ini :

PENGUMUMAN SELEKSI BERKAS CALON PENERIMA BEASISWA BOMBANA PINTAR TAHUN 2023 TAHAP II

Selain itu adapun hasil proses pendaftaran dan verifikasi berkas calon penerima Beasiswa Bombana Berprestasi tahap II tahun 2023, dapat kami sampaikan hasil seleksi berkas sebagai berikut :

1. Jumlah pendaftar sebanyak 208 orang.

2. Jumlah pendaftar yang lulus berkas sebanyak 193 orang.

3. Jumlah pendaftar yang tidak lulus verifikasi berkas sebanyak 15 orang.

Adapun File nama-nama yang lulus berkas dapat dilihat dan didownload pada Link download dibawah ini :

PENGUMUMAN SELEKSI BERKAS CALON PENERIMA BEASISWA BOMBANA BERPRESTASI TAHUN 2023 TAHAP II

(ADV)

Kendari, SultraNET. | Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), menggelar kegiatan Lokakarya Transformasi Digital PGRI dengan tema “Penguatan Program Mandatori Melalui Optimalisasi Tugas dan Fungsi APKS PGRI, SLCC, LKBH PGRI, dan DKGI PGRI”. Kegiatan berlangsung di Hotel Syahriah Kota Kendari, Selasa (5/9/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd, serta para Pengurus PGRI dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bupati Konut, Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN, Eng, juga hadir sebagai tamu undangan dalam kegiatan tersebut. Ia mendapat kesempatan menyampaikan sederet keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di Bumi Oheo.

Dalam penyampaiannya, Ruksamin mengungkapkan beberapa program yang diprakarsainya untuk memajukan dunia pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Konut, salah satunya dengan memberikan beasiswa hingga ke level perguruan tinggi.

Tidak hanya itu, untuk menunjang kinerja para guru agar dapat menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi, Ruksamin juga membagikan laptop kepada para tenaga pendidik.

Ruksamin di akhir sambutannya, mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konut dan PGRI, terus bersinergi dalam menjalankan amanat undang-undang untuk bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Ini merupakan momen yang sangat luar biasa, serta kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi dan Kabupaten Konut. Semoga kedepan dapat ditingkatkan lagi berbagai program dan terobosan baru untuk meningkatkan mutu pendidikan baik di Konut maupun di Sultra secara umum,” ungkap Ruksamin. (S)

Bombana, SultraNET. | Kepolisian Resor Bombana menggelar pengecekan menyeluruh terhadap sarana prasarana kendaraan dinas sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2024. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana, Roni Syahendra, S.H.,S.I.K.,M.Si, dengan tujuan memastikan kesiapan seluruh fasilitas yang dimiliki. Senin (4/9/2023)

Dalam pengarahannya, Kapolres Roni Syahendra menekankan pentingnya persiapan Kepolisian mengingat tahapan Pemilu telah dimulai. “Mengingat kita sudah masuk ke dalam sejumlah tahapan Pemilu, tentunya Kepolisian sebagai unsur pengamanan juga harus melakukan persiapan dengan memastikan seluruh sarana prasarana yang kami miliki selalu dalam kondisi siap pakai,” ujar Kapolres.

Pengecekan melibatkan kendaraan dinas yang akan berperan penting dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Kapolres menyoroti kebutuhan untuk melakukan pengecekan rutin guna mendeteksi kendala atau kerusakan, dan memastikan perbaikan dilakukan secara cepat.

“Mulai saat ini, kendaraan dinas harus dilakukan pengecekan rutin. Jika rusak, perbaiki, karena kita tidak ingin terjadi kendala, khususnya yang dapat menghambat kinerja dalam agenda pengamanan Pemilu 2024 ke depan,” tegasnya saat melakukan pengecekan satu per satu kendaraan dinas.

Roni Syahendra berharap agar seluruh rangkaian Pemilu tahun 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai. “Tentunya kita berharap seluruh rangkaian Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses, maka dari itu kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang,” tutup Kapolres, menegaskan komitmen Kepolisian Resor Bombana untuk memberikan pengamanan yang maksimal selama proses pemilihan berlangsung. (ResBom)

Wanggudu, SultraNET. | Untuk mendukung pendataan tanah yang terukur, terpetakan, dan tersertifikasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara (Konut) menghibahkan dana sebesar 5,1 miliar rupiah yang dialokasikan melalui APBD Konut tahun 2023 ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konut.

Penandatanganan kerja sama dana hibah 5,1 miliar rupiah itu, dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (04/09/2023) dilakukan lansung oleh Bupati Konut Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN. Eng. bersama Kepala BPN KONUT yang disaksikan langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Marsekal TNI (Purn) Dr. (HC) Hadi Tjahjanto, Anggota Komisi II DPR RI Ir. Hugua, dan Kepala Kantor Wilayah BNP Sultra Asep Heri.

Ruksamin selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Konawe Utara mengatakan bahwa alokasi dana hibah ini bertujuan untuk mendorong pendataan tanah terukur, dan tersertifikasi. Sehingga semua tanah di Konut tertata dengan baik terutama agar hak milik masing-masing bisa terang benderang.

“Saat ini seluruh Kelurahan dan Desa sudah dilakukan pematokan. Artinya, sebelum adanya kerja sama atau penyaluran dana hibah ini, telah dilakukan upaya pematokan yang dipimpin langsung Kepala Desa, Lurah dan juga Camat,” ungkap H. Ruksamin.

Usai melaksanakan pendataan, H. Ruksamin juga menjelaskan bahwa selanjutnya akan dilakukan sertifikasi kepada seluruh masyarakat yang keseluruhannya tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

“Jadi tidak ada yang dipungut biaya, semuanya Gratis,” tegas H. Ruksamin.

Sementara itu, Kanwil BPN Sultra Asep Heri mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pemkab Konawe Utara di bawah pimpinan H. Ruksamin atas hibah 5,1 miliar rupiah untuk pendataan tanah hingga lengkap.

“Terima kasih atas dukungan Pemda Konawe Utara yang sangat luar biasa,” singkat Asep Heri. (S)

Jakarta, SultraNET. | Bupati Konawe Utara, Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN, Eng, menghadiri Undangan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sekaligus menjadi narasumber dalam Kegiatan Rembug Tani Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia 2023. Bertempat di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta. Kamis (31/8/2023).

Sebagaimana diketahui, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) didirikan pada tahun 2006, dengan anggota mencapai 76.700 petani tersebar di 9 provinsi, 20 kabupaten, dan 419 desa, bertujuan membangun perkebunan sawit rakyat yang kuat, mensejahterakan, dan berkelanjutan.

Kegiatan yang bakal digelar selama 3 hari semenjak tanggal 31 Agustus hingga 2 September 2023 mendatang itu, mengangkat tema “Pemanfaatan TBS Petani Sawit Swadaya Melalui Kemitraan dalam Mendukung Program Biodiesel sebagai Sumber Energi Transisi Berkelanjutan di Indonesia”.

Bupati Konawe Utara, Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN, Eng menjelaskan, diangkatnya tema ini menjadi penting karena program biodiesel dengan CPO, berjalan sejak 2015 dan sesuai pesan Presiden Joko Widodo tahun 2019 dalam rangka meningkatkan pemberdayaan petani sawit.

“Rembug Petani Sawit 2023 menjadi ajang pertemuan petani sawit swadaya yang cukup penting,” ujar Ruksamin.

Rembug Petani Sawit 2023 mendorong penguatan kelembagaan petani, kemitraan rantai pasok bahan baku, peran BPDPKS, dan kolaborasi petani sawit di Indonesia.

Acara ini diikuti perwakilan anggota SPKS dari 25 kabupaten, termasuk Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, hingga Konawe Utara.

Pada kesempatan itu, Ruksamin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia atas undangan dan kepercayaannya untuk menjadi narasumber pada acara yang luar biasa itu.

“Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya pribadi dapat menjadi narasumber pada acara yang luar biasa ini. Semoga hasil Rembug Tani Nasional 2023 ini memperkuat implementasi program biodiesel untuk kesejahteraan petani sawit swadaya.” tandasnya. (S)

Kensel, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) terus mendorong seluruh OPD dalam menggalakkan Inovasi yang teradministrasikan secara baik guna pelayanan kemudahan bagi masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga saat membuka rapat konsultasi dan evaluasi kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Konawe Selatan.

Kegiatan itu, mengusung tema ‘Konawe Selatan menuju One Agency One Innovation melalui kreatifitas, invensi, riset dan inovasi yang aplikatif’. Bertempat di Auditorium lantai III Kantor Bupati Konsel, Selasa (29/8).

“Hal ini sesuai dengan harapan kita sejak transformasi Balitbangda menjadi Brida. Salah satunya, semua kebijakan dikaji di situ (Brida Konsel). OPD tidak bisa terjebak dalam zona nyaman, inovasi ini kan mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak bisa mengikuti maka daerah tidak maju maju,” ungkapnya dalam giat yang dihadiri Sekda Konsel Hj St Chadidjah beserta sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemda Konsel.

Kepala Brida Konsel, Dr Hj Marwiyah Tombili mengungkapkan, rapat koordinasi dan konsultasi Kelitbangan ini baru kali pertama dilaksanakan Brida Konsel. Tujuannya melakukan penjaringan usulan penelitian untuk tahun 2024 serta melakukan evaluasi singkat terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian pada tahun-tahun sebelumnya.

“Selain menjaring usulan dari OPD terkait tema penelitian untuk 2024, melalui Rakor ini juga kami mengharapkan adanya usulan atau rencana kegiatan yang INOVATIF yang dapat diklaim sebagai inovasi daerah dari OPD-OPD yang kemudian akan dianggarkan pelaksanaannya pada APBD 2024,” terangnya.

Kepala BRIDA Sultra, Hj. Isma mengapresiasi Pemda Konsel di bawah komando Bupati H Surunuddin Dangga dalam hal inovasi. Salah satu bukti nyata, Konawe Selatan daerah pertama yang mentransformasikan Balitbangda menjadi Brida.

“Harus diapresiasi komitmen Pemda Konsel meningkatan mutu riset dan inovasi daerah. Karena Pemda memiliki peran penting dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Jakarta, SultraNET. | The World Peace Organization (WPO), organisasi penggagas perdamaian dunia dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, menggelar Malam Anugerah Tahunan yang dilaksanakan di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Minggu (27/08/2023).

Tahun ini, WPO memberikan anugerah “World Peace Award” kepada beberapa tokoh nasional dan internasional, salah satunya Bupati Konawe Utara (Konut), Dr. Ir. H. Ruksamin, ST , M.Si., IPU., ASEAN. Eng.

Keterpilihan Ruksamin sebagai nominator penerima anugrah “World Peace Award”, telah melalui penilaian tim sembilan, terdiri dari akademisi dan para pakar yang memiliki kualifikasi memberikan penilaian dan menetapkan setiap orang yang menerima penghargaan.

Ruksamin menerima penghargaan, lantaran adanya rekam jejak dirinya terus menyuarakan perdamaian, serta berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kongkret seperti mendukung TNI dan Polri bersama semua elemen masyarakat.

Bupati Konut dua periode itu juga dinilai turut menjaga kebersamaan antara TNI, Polri, bersama masyarakat, dalam mengambil kebijakan yang tidak pernah ada diskriminatif, serta selalu mengambil keputusan tanpa melihat perbedaan, suku bangsa dan agama.

Ruksamin pemimpin yang berasal dari rakyat kecil, lahir dari keluarga sederhana di perkampungan ujung utara Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konut, dimana kedua orangtuanya bekerja sebagai guru dan petani.

Ruksamin bersama Wabup, Abuhaera, melalui program Konasara, terus berusaha menghadirkan persatuan, perdamaian serta kesejahteraan bagi masyarakat

Dedikasi Ruksamin terlihat sejak pandemi Covid-19 melanda, untuk pertama kali dalam sejarah, seorang bupati mengejar pasien ke hutan belantara dan meyakinkan untuk segera menjalani isolasi tanpa hambatan.

Kemudian saat terjadi banjir, tanpa segan Ruksamin memikulkan beras untuk para korban banjir. Ia juga telah membuat prasasti perdamaian dari seluruh paguyuban Se-Sulawesi Tenggara, disaksikan wakil gubernur dan telah mengaktifkan kebudayaan daerah.

Kemudian di pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konut menjadi satu-satunya yang memberikan layanan pengobatan gratis bagi seluruh warganya. Tidak sampai disitu, di bidang pendidikan, Ruksamin telah membebaskan biaya sekolah seluruh peserta didik di Konut.

Tidak hanya untuk masyarakat Konut, dedikasi Ruksamin yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Anak Transmigrasi (Patri) Sultra, melalui salah satu program prioritas yang sedang ditempuh Patri Sultra, memastikan anak-anak transmigrasi memperoleh pelayanan pendidikan yang layak.

“Pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) akan mendorong kemudahan mahasiswa dalam berprestasi. Tentu ini bagian dari proses menciptakan generasi cemerlang sebagai pelanjut tongkat estafet kepemimpinan masa depan daerah maupun bagi bangsa dan negara,” ungkap H. Ruksamin.

Untuk mendukung semua program yang dicanangkan untuk memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat, Pemkab Konut juga menyiapkan Dana Operasional Tambahan untuk sekolah, serta Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru yang belum mendapatkan sertifikasi.

Diketahui, 10 tokoh baik nasional maupun internasional yang menerima Penghargaan dari The World Peace Organization (WPO) yakni Ir. Sukarno, Nelson Mandela, Sri Chinmoy, Ir. Joko Widodo, Prof. Dr. Hadi Prabowo, M.M, Prof. Dr. Haryono Sujono, Ir. H. Rusdy Mastura, Dr. ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN.Eng, Dr. Adnan Purichta Ichsan, S.H., M.H, dan Paus Fransiscus. (S)

Konsel, SultraNET. | Bunda Literasi Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melakukan Roadshow Literasi dalam upaya peningkatan budaya literasi di Konsel. Pihaknya menyosialisasikan budaya dan peningkatan literasi, mewujudkan replikasi mandiri melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) bersama Bunda Literasi kecamatan se-Kabupaten Konsel.

Sosialisasi itu dilakukan Bunda Literasi Kabupaten bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah melalui Road Show Literasi di 25 Kecamatan se Konsel. Sudah terselenggara di 22 Kecamatan, berlangsung sejak 6 agustus dan diupayakan tuntas di bulan ini.

Bunda Literasi Konsel, Hj.Nurlin Surunuddin, SH mengatakan roadshow literasi salah satu program yang digaungkan dalam rangka menumbuhkan budaya dan peningkatan literasi di Konsel.

“Peningkatan budaya literasi ini guna mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Literasi bukan hanya membaca, menulis atau berhitung tetapi lebih luas yakni merefleksikan ilmu atau mempraktekkan pengetahuan yang diperoleh dari literasi,” ungkap Hj Nurlin Surunuddin.

Inti dari road show itu, lanjutnya, adalah sosialisasi budaya baca dan peningkatan literasi menuju desa replikasi mandiri melalui program TPBIS bersama bunda literasi Kabupaten dan Kecamatan se Konsel.

Hal senada ditambahkan Hj. Asni, S.Sos. M.Ap pustakawan ahli madya, Fasilitator Daerah/PIC penanggung jawab program TPBIS konawe selatan. Dalam road show itu dirangkaikan lomba mewarnai, baca puisi tingkat SD, pemaparan inovasi inklusi sosial serta pameran mini hasil inovasi inklusi sosial, Sabtu 19 Agustus lalu.

“Respon masyarakat sangat baik, tiap kecamatan pesertanya mencapai seratusan mulai dari bunda literasi Kecamatan dan desa/kelurahan, pemerintah lingkup Kecamatan dan desa, seluruh kader PKK serta kader Posyandu, bahkan lapisan masyarakat dan siswa siswi turut terlibat,” bebernya.

Dalam peningkatan literasi ini salah satu orientasi utamanya agar ibu ibu sebagai madrasah pertama mampu meliterasi anaknya sehingga literasinya baik. “Karena ini ada hubungannya dengan pola asuh anak yang erat kaitannya dengan 10 program PKK. Olehnya itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Konsel bekerjasama dengan Ketua TP-PKK yang juga sebagai Bunda Literasi Konsel,” ujarnya.

Tiap turun ke kecamatan, kata Asni, Bunda Literasi mengarahkan agar perpustakaan dapat menjadi tempat berkegiatan. Tempat berinteraksi anak sekolah dan lapisan masyarakat dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dari literasi.

“Sesuai pesan bunda literasi, perpustakaan tak hanya tempat membaca atau meminjam buku tetapi sebagai pusat berkegiatan masyarakat. Sehingga ilmu yang diperoleh bisa dipraktekkan dan dampaknya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai program TPBIS,” terang Asni. (KominfoKonsel)