Konawe Utara, SultraNET. | Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bersiap menyambut pembentukan Skuadron Penerbangan TNI AD (Penerbad) dalam waktu dekat. Pada Selasa (10/10/2023), Kepala Staf TNI AD, Jenderal Dr. Dudung Abdurachman, melakukan peninjauan lokasi persiapan pembangunan skuadron di Desa Molore, Kecamatan Langgikima.

Kunjungan ini menjadi tindak lanjut dari kunjungan Bupati Konut, H. Ruksamin, ke Markas Besar TNI AD awal bulan lalu yang membahas hal serupa.

Dalam peninjauan lokasi tersebut, Dudung Abdurachman menyatakan keyakinannya bahwa pembangunan skuadron Penerbad akan selesai pada tahun 2024 mendatang.

Ia menilai bahwa lahan yang disiapkan oleh pemerintah daerah sangat layak untuk pembangunan Penerbad.

“Dilihat dari lokasi, tidak melihat kata ancaman, lokasi ini sangat strategis kalau nanti ditempatkan disini dan perekonomian bisa semakin maju,” ungkap Dudung.

Kepala Staf TNI AD menjelaskan bahwa langkah selanjutnya adalah merencanakan kebutuhan materil dan personil untuk pembentukan skuadron di wilayah Langgikima.

Ia menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah menyelesaikan landasan pesawat terbang, dan setelah itu, persiapan personil dapat dilakukan.

Dudung Abdurachman meminta dukungan dari masyarakat agar pembangunan berjalan lancar.

Pembentukan skuadron Penerbad di Konawe Utara merupakan hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Ruksamin.

Bupati Ruksamin telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak terkait sebagai wujud keseriusan untuk mendukung pembentukan skuadron Penerbad di Konawe Utara.

Ia menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 180 hektar di Desa Molore untuk kepentingan pembentukan landasan pesawat terbang.

Lahan tersebut memiliki status Areal Penggunaan Lain (APL) dan berdekatan dengan fasilitas umum seperti Puskesmas dan pasar.

Dia juga melihat bahwa pembangunan skuadron akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat Konawe Utara dan Sulawesi Tenggara secara umum.

“Kami siap menunggu perintah. Kami sangat berharap bisa ditempatkan pembangunannya di Konut,” kata Bupati Ruksamin.

Lokasi pembangunan skuadron Penerbad berada di atas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) salah satu perusahaan tambang nikel.

Namun, Bupati Ruksamin menegaskan bahwa hal ini bukan kendala, karena pemilik saham dalam perusahaan tersebut adalah pemerintah daerah, provinsi, dan BUMN.

Peninjauan lokasi Penerbad di Desa Molore juga dirangkaikan dengan penyerahan cendera mata dari Pemerintah Kabupaten Konut kepada Jenderal Dudung Abdurachman, termasuk kain tenun khas Konut. (S)

Kolaka, SultraNET. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Forum Data Gender dan Anak di Ruang SMS Berjaya Kolaka pada Selasa (10/10).

Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana komunikasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menemukan solusi terkait pengelolaan data gender dan anak.

Kepala Dinas PPPA, Hj. Mineng, dalam sambutannya menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak, diperlukan data yang terpilah sebagai dasar wawasan.

“Data tersebut juga menjadi masukan untuk analisis gender dan pemenuhan hak anak,” ujarnya.

Hj. Mineng berharap dengan terbentuknya komunikasi antara perangkat daerah dan lintas sektoral dapat tersedia data berkualitas yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam merencanakan dan menentukan arah pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kolaka.

Forum ini menjadi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antar sektor, memastikan data yang handal siap digunakan untuk membimbing strategi pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasawajo, SultraNET. | Ny. Dra. Andi Asniwati Mustari, yang dikenal sebagai Bunda Paud Kabupaten Buton, menekankan pentingnya peran ibu dan guru dalam mendidik anak-anak usia dini dengan penuh kesabaran.

Pernyataan ini disampaikan pada acara Sosialisasi dan Advokasi Pembinaan Paud Holistik Integratif (PAUD-HI) dalam Upaya Penurunan Angka Stunting untuk Mewujudkan Kembang Tumbuh Anak. Selasa 10 Oktober 2023

Acara yang berlangsung di Aula Rujab Bupati Buton tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Pokja Bunda Paud Kabupaten Buton, narasumber dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, Wakil Ketua I Pokja Bunda Paud Kabupaten Buton, serta Bunda Paud Kecamatan se-Kabupaten Buton dan para Guru PAUD.

Ny. Andi Asniwati Mustari menyampaikan pesannya kepada para pembina PAUD dan para Ketua PAUD untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak usia dini, yang merupakan fase awal dalam pendidikan anak sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Penting bagi guru-guru dan kepala sekolah untuk mendidik anak-anak usia dini dengan kesabaran karena PAUD adalah dunia anak-anak kecil yang memiliki dunia sendiri. Anak-anak perlu diberikan kebebasan untuk berinspirasi, karena anak yang cerdas adalah anak yang memiliki keinginan untuk mencoba hal baru,” ungkapnya.

Ny. Andi Asniwati juga mengajak para Bunda PAUD untuk menjaga kekompakan, menjalin kerja sama, dan saling bergandengan tangan dalam menyukseskan program-program PAUD di Kabupaten, hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Dia menegaskan bahwa kecerdasan anak bangsa ada di tangan semua pihak yang terlibat dalam mendidik generasi masa depan.

“Saya berharap kepada para guru TK untuk tidak hanya membimbing tetapi juga mendidik. Kebutuhan anak di usia dini adalah dibimbing dan dididik, termasuk membiasakan disiplin sejak dini dan mendorong kebiasaan rajin membaca,” tambahnya.

Pj.Ketua TP PKK Buton ini mengakhiri pesannya dengan harapan agar komunikasi terus terjalin antar para pelaku pendidikan anak, sehingga kendala-kendala dalam mendidik generasi muda dapat diatasi bersama-sama.

Bombana, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi melaksanakan pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 74 Tahun 2023.

Acara pengukuhan tersebut digelar di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana pada Selasa (10/10/2023) dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, Drs. Man Arfa, M.Si., mewakili Penjabat Bupati Bombana.

Dalam kesempatan ini, dilaksanakan juga Sosialisasi Program TPAKD, termasuk di dalamnya Sekolah Pasar Modal serta Pendirian Galleri Investasi oleh Bursa Efek Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat terkait pentingnya literasi dan inklusi keuangan,” ujar Sekda Man Arfa.

Industri Jasa Keuangan memegang peranan krusial dalam perekonomian suatu negara.

Sejalan dengan hal tersebut, Sekda Bombana, Man Arfa, menyampaikan bahwa produk jasa keuangan memiliki dampak signifikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Dari tabungan, perbankan, fasilitas kredit, hingga investasi di pasar modal, semua memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan,” Bebernya

Man Arfa menyoroti manfaat produk jasa keuangan yang dapat meningkatkan kapitalisasi sektor keuangan dan berdampak positif pada perekonomian.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana pada tahun 2022 mencapai 5,11%, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,49%.

Dalam konteks ini, TPAKD Kabupaten Bombana dianggap memiliki peran krusial. Kolaborasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi kunci keberhasilan implementasi inovasi dan strategi baru guna mempercepat literasi dan inklusi keuangan.

Beberapa program TPAKD Kabupaten Bombana yang telah direncanakan antara lain Pertama Program TANGKAS: Tingkatkan Investasi Keuangan Wujudkan Bombana Surga Investasi, Kedua Program KEJAR EMAS: Satu Rekening Satu Pelajar, Generasi Bombana Cerdas Keuangan Program PASTI: Pandai Sikapi dan Lawan Rentenir.

Sekda Bombana secara khusus mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara yang secara konsisten mendukung TPAKD se-Sulawesi Tenggara, termasuk TPAKD Kabupaten Bombana.

Harapannya, melalui TPAKD, dapat tercipta program-program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong percepatan akses keuangan daerah.

“Tentu dengan mempertimbangkan karakteristik sumber daya manusia dan sumber daya alam Kabupaten Bombana,” tandasnya.

Konawe Selatan, SultraNET. |  Wakil Bupati Konawe Selatan, Rasyid, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Konawe Selatan untuk turut serta dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.

Imbauan ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Konawe Selatan. Rapat yang dihadiri oleh seluruh OPD, Camat, Kepala Puskesmas, dan instansi terkait lainnya ini berlangsung di Wisata Buatan Apolu Valley pada Selasa, 10 Oktober 2023.

Dalam pertemuan tersebut, mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ini menekankan bahwa penurunan angka stunting memerlukan komitmen kuat dari semua pihak, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Rasyid mengajak seluruh OPD, Camat, Puskesmas, bahkan desa, untuk bersama-sama mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing.

“Pentingnya kerjasama lintas sektoral ini tidak dapat diabaikan. Kita butuh komitmen bersama untuk mengatasi masalah stunting di Kabupaten Konawe Selatan,” kata politisi dari PKS ini.

Rasyid juga mengacu pada Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 474/695 tahun 2023, yang menetapkan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Kabupaten Konawe Selatan. Ia berharap OPD yang telah diberikan amanah dapat melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas mereka.

“Sebagai bentuk komitmen unsur Pimpinan Daerah, kami memerintahkan dan mengimbau seluruh OPD serta lembaga terkait untuk turut serta dalam intervensi penurunan stunting,” tegasnya.

Rasyid menekankan bahwa instansi terkait perlu menyajikan data terpadu dan akurat tentang kasus stunting di wilayah binaannya. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk melakukan audit kasus stunting secara langsung, sebagai langkah awal dalam pencegahan dan penurunan stunting.

“Kami berharap OPD di setiap kecamatan segera menindaklanjuti tanggung jawab yang diberikan. Sanksi akan diberikan kepada OPD yang tidak mematuhi Surat Keputusan Bupati, dan Pemda akan melakukan intervensi bagi desa yang lalai dalam melaksanakan program tersebut,” tutupnya.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Konawe Selatan, sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengatasi masalah stunting di wilayah tersebut.

Kolaka Utara, SultraNET. | Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kolaka Utara secara resmi dilantik dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan di Islamic Center Mesjid Agung Bahru Rasyid Wal Ittihad pada Senin (9/10/2023).

Pelantikan ini dipimpin oleh Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir Sukanto Toding, MSP, MA, sebagai bentuk komitmen untuk menggerakkan PKK ke arah kemajuan dan pemberdayaan.

Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kolaka Utara, Ir. Hj. Nina Harini Yuniarti Sukanto, menyatakan bahwa pelantikan ini bukan hanya formalitas seremonial. Sebaliknya, itu dianggap sebagai momen krusial yang akan mengarahkan PKK Kolaka Utara ke perubahan positif.

Tim Penggerak PKK diharapkan tidak hanya menjalankan program-program yang sudah ada, melainkan juga mampu berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika perubahan zaman demi kebaikan keluarga dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Kolaka Utara mengajak para pengurus untuk bekerja secara kolaboratif, dengan fokus pada penguatan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kami mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas, untuk mendukung upaya Tim Penggerak PKK dalam mencapai visi dan misinya,” ujar Penjabat Bupati Kolaka Utara.

Penjabat Bupati juga memberikan penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Kolaka Utara sebelumnya, baik di tingkat Provinsi maupun Nasional. Prestasi ini dianggap sebagai motivasi untuk terus berkarya dan mengukir jejak kebajikan bagi masyarakat Kabupaten Kolaka Utara.

“Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Kolaka Utara yang telah mengabdi selama ini. Kami berharap para pengurus yang baru dilantik dapat melanjutkan dan menyempurnakan jejak kebajikan selama pengabdian sebagai Pengurus PKK tingkat Kabupaten Kolaka Utara,” harapnya.

Dengan semangat gotong royong, solidaritas, dan integritas yang kuat, diharapkan PKK Kabupaten Kolaka Utara dapat terus meraih prestasi dan mencapai visi serta misi organisasi, memberikan dampak positif bagi keluarga dan masyarakat sekitar. (KolutKab)

Bombana, SultraNET. | Penjabat Bupati (PJ) Bombana, H. Burhanuddin, menyampaikan tekadnya untuk mewakafkan diri demi memajukan Kabupaten Bombana menjadi lebih maju dan sejahtera. Pernyataan ini dia sampaikan dalam acara silaturahmi dengan warga Desa Weaputtang, Kecamatan Poleang Selatan. Sabtu, 7 Oktober 2023

Dalam paparannya, Burhanuddin menjelaskan bahwa pendekatan yang diambilnya dalam membangun Bombana adalah dengan mengutamakan prinsip persaudaraan. Ia meyakini bahwa membangun dengan dasar persaudaraan akan memperkuat sistem pemerintahan dan menciptakan keharmonisan di tengah masyarakat.

“Hati saya terpanggil, bahwa saya harus bersama saudara-saudara saya di Bombana. Saya ingin membangun Bombana dengan prinsip persaudaraan. Sebab, saya yakin ketika kita semua merasa bersaudara, kita semua akan saling sayang-menyayangi, hormat-menghormati, dan tidak akan saling mencedrai,” ungkap Burhanuddin.

Burhanuddin, yang menahkodai Kabupaten Bombana sejak 2022, sering melakukan silaturahmi dengan warganya di berbagai kecamatan, termasuk Rumbia, Poleang, dan Kabaena. Ia juga memperkenalkan program satu desa satu produk untuk memperkuat ekonomi di tingkat desa melalui sektor UMKM.

Selain itu, rumah jabatan Bupati dijalankan oleh Burhanuddin sebagai “rumah rakyat”. Ia mengundang masyarakat untuk berkunjung dan menyampaikan aspirasi di rumah jabatannya. Pendekatan ini bertujuan untuk mendengarkan secara langsung masukan dan ide masyarakat dalam memajukan Bombana.

“Saya di sana (Rujab) itu hanya penjaga rumah dan merawat rumah tempat berkumpulnya masyarakat,” tambah Burhanuddin.

Burhanuddin juga menekankan bahwa pemerintah adalah pelayan rakyat, mulai dari bupati hingga kepala desa. Rakyat dianggap sebagai kedaulatan tertinggi, dan setiap permasalahan masyarakat yang disampaikan akan menjadi perhatian penuh bagi pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin mengajak masyarakat untuk terbuka menyampaikan permasalahan dan keinginan mereka kepada pemerintah. Ia berharap agar rumah jabatannya menjadi simbol keterbukaan dan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Bombana. (Adv)