Wanggudu, SultraNET. | Minat baca masyarakat yang kian hari belum dapat menunjukan kenaikan yang signifikan menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara  menggelar kegiatan Talk Show Literasi, dengan mengusung tema “Kolaborasi dan Bersinergi untuk Penguatan Literasi Masyarakat Melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial”. Jum’at (21/07/2023)

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Konawe Utara ini dihadiri langsung oleh Bupati Konawe Utara Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN.Eng, sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut.

Juga terlihat menghadiri kegiatan Wakil Bupati Konawe Utara H. Abuhaera, S.Sos., M.Si, Ketua DPRD Prov. SULTRA, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Prov. SULTRA, Para Staf Ahli, Asisten Setda dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, serta Para Dewan Juri dan Peserta Kegiatan Road Show Literasi 2023.

Perpustakaan yang merupakan salah satu institusi layanan publik, melalui kegiatan ini bertujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Melalui sambutannya, H. Ruksamin menyampaikan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan baik untuk mereka yang berada di daerah terpencil, terisolir, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis begitu pula masyarakat yang cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

”Kami Pemerintah Daerah sangat mendukung upaya yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dalam program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sejak tahun 2016, dan Kabupaten Konawe Utara telah menjadi mitra, baik itu Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Konawe Utara hingga Perpustakaan Desanya.” ungkap H. Ruksamin.

H. Ruksamin sebagai pimpinan tertinggi di Kab. Konawe Utara menyadari sepenuhnya bahwa Paradigma perpustakaan saat ini telah berubah dari hanya sekedar tempat menyimpan buku atau menjadi gudang buku tetapi telah bertransformasi atau berubah menjadi 70% fungsinya adalah melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat, 20 % berfungsi sebagai manajemen ilmu pengetahuan, dan 10% adalah manajemen koleksi, sebuah perubahan yang menuntut kesiapan khususnya bagi insan-insan perpustakaan dan pegiat literasi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara juga ikut bertransformasi khususnya dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah, yang tidak lagi semata-mata fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, tetapi arah pembangunan mengarah pada atau fokus pada kondisi saat ini yaitu penanganan stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrem.

H. Ruksamin juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa upaya penciptaan nilai tambah daerah melalui pengembangan industri dari pengelolaan sektor – sektor unggulan daerah diantaranya Pertambangan, Perkebunan, Pariwisata, Pertanian dalam arti luas, harus mendapat prioritas dengan tetap mengedepankan pemerataan dan pertumbuhan yang berkualitas dalam upaya mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat Konawe Utara, sesuai dengan visi Kabupaten Konawe Utara Yang Lebih Sejahtera dan Beradaya Saing (KONASARA).

”Dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia, budaya literasi perlu menjadi fondasi yang kokoh untuk mewujudkan masyarakat berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk cognitive skill atau memampukan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.” tegas H. Ruksamin.

Pengukuran budaya literasi diukur dalam tiga dimensi, yaitu : Persentase penduduk yang membaca selain kitab suci dengan nilai, Persentase Penduduk yang mengakses internet, Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman baca. Walaupun secara nasional Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia tahun 2022 sebesar 63,90 tergolong tinggi, tetapi secara regional Sulawesi Tenggara masih berada diluar 10 besar. Hal ini menjadi pemicu bagi Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara untuk berbenah untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan peningkatan minat baca masyarakat (S)

MANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, H. RUKSAMIN PIMPIN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Kendari, SultraNET. | Kabupaten Konawe Utara (Konut) memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk dikelola dan di optimalkan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah menggelar Seminar Akhir Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023, di Aula Hotel Plaza Inn Kendari.  Kamis (20/07/2023)

Pertemun hari ini dihadiri langsung oleh Bupati Konawe Utara Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN. Eng, sekaligus membuka secara resmi Seminar Akhir Penyusunan Naskah Akademik ini.

Nampak  hadir dalam pertemuan Wakil Bupati Konawe Utara H. Abuhaera, S.Sos., M.Si, Kepala Kantor Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, Para Camat se-Kabupaten Konawe Utara serta Tokoh Masyarakat.

Bupati Konawe Utara H. Ruksamin menyadari sepenuhnya tentang pentingnya regulasi berupa peraturan daerah untuk mengelola berbagai macam potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini, sehingga dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, H. Ruksamin mengungkapkan seminar akhir yang dilaksanakan hari ini sangat diperlukan untuk menghasilkan output peraturan daerah yang kredibel, sesuai dengan perkembangan dan keadaan masyarakat konawe utara itu sendiri.

”Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan keseriusan, dan kesungguhan Bapak dan Ibu dalam mengikuti seminar akhir ini,” tegas H.Ruksamin.

Ia menyebut, usulan, saran dan masukan dari Tokoh Masyarakat, Perangkat Daerah, Para Camat dan peserta sangat diperlukan guna tersusunnya rancangan peraturan daerah ini, sebagai salah satu upaya dan ikhtiar bersama dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan yaitu Konawe Utara yang Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing” yang SELARAS (Selalu Ada Untuk Rakyat Sulawesi Tenggara).

“Ini semua dalam rangka mewujudkan Sultra Sebagai Pusat Energi Dunia.” ujar Bupati Konut 2 Periode itu.

Di akhir sambutanya, H. Ruksamin mengharapkan kepada para peserta agar sudah dapat merampungkan dan melengkapi bahan analisisnya. Seminar akhir ini merupakan langkah selanjutnya setelah seminar awal yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, dengan maksud untuk lebih memperdalam dan menyamakan persepsi dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Utara.

“Sehingga melahirkan kesimpulan atau solusi yang lebih komprehensip,” tandasnya

Andi Sumangerukka juga menyampaikan beberapa langkah strategis PPP dalam persiapan menghadapi Pemilu 2024 mendatang agar PPP dapat memperoleh hasil yang maksimal.

“Hari ini saya menyampaikan bahwa PPP benar–benar serius pada kepengurusan ini dan langkah awal yang kami lakukan diantaranya penyerahan 100 unit sepeda motor, 50 paket umroh, serta 17 ambulans gratis untuk 17 kabupaten/kota se–Provinsi Sulawesi Tenggara, dan terakhir 5 kendaraan operasional untuk pengurus wilayah” pungkasnya.

Sementara itu Plt Ketua Umum PPP H. Muhamad Mardiono dihadapan para media berharap jika masyarakat Sultra dapat membersamai perjuangan PPP.

“InsyaAllah PPP dibawah kepemimpinan Andi Sumangerukka dapat memperoleh hasil yang baik dan dapat berada diposisi teratas pada Pemilu 2024 mendatang.” singkatnya.

Bombana, SultraNET. | Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Kabupaten Bombana bakal menggelar Kejuaraan Daerah (Kejurda) Panahan Terbuka bertajuk Bupati Archery Cup 1 Bombana 2023. Sesuai jadwal, kegiatan se-Sulawesi Tenggara ini akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari. yakni pada 27 sampai dengan 30 Juli 2023 mendatang.

Kegiatan yang yang akan dipusatkan di Alun-Alun Mesjid Raya Kasipute Bombana ini membuka kategori lomba : Recurve Putra 70 meter, Compound Putra/Putri 50 meter, Horsebow U-9 Putra/Putri 10 meter, Standar Bow U-12 Putra/Putri 20 meter, Standar Bow U-15 Putra/Putri 30 meter, Standar Bow U-18 Putra/Putri 40 meter, Barebow Putra 50 meter dan Horsebow Putra/Putri 50 Meter.

Ketua Perpani Kabupaten Bombana, Makmur Darwis menerangkan, kegiatan Kejurda ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Republik Indonesia 17 Agustus 2023 di Kabupaten Bombana mendatang.

“Ini adalah upaya mendukung perkembangan olahraga panahan di Indonesia, secara khusus di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara,” terang Makmur Darwis, Sabtu, (15/7/2023).

Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupeten Bombana ini menyebut tujuan utama yang tak kalah penting dari diselenggarakanya kegiatan ini adalah untuk nengembangkan prestasi para pemanah ke jenjang yang lebih tinggi, menciptakan pemanah yang berjiwa sportif, terampil, tanggung jawab, dan displin tinggi. Selain itu sebagai wadah bagi para atlet untuk mengukur kemampuan dan evaluasi hasil program latihan dalam sebuah kompetensi.

“Ini untuk menciptakan dan membina atlet-atlet panahan berbakat di Kabupaten Bombana pada khususnya di Indonesia pada umumnya,” ujar Makmur Darwis

Menurut Ketua NU Kabupaten Bombana ini, panahan merupakan salah satu olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat, karena manfaat memanah dapat meningkatkan koordinasi tangan dan mata seimbang, meningkatkan fokus serta meningkatkan kesabaran bagi penggunanya.

Olahraga Panahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan cabang olahraga lainnya. Olahraga ini termasuk olahraga yang cukup sulit dan memiliki resiko tersendiri bagi yang melakukannya. Selain itu olahraga ini juga dapat membuat lengan menjadi menjadi kuat.

“Olahraga panahan juga merupakan jenis olahraga yang mengajarkan serta membina mental dan fisik seseorang (atlet) sehingga dapat diperoleh kesehatan jasmani dan rohani dalam suatu tujuan latihan,” urai Makmur Darwis.

Karenanya dengan diselanggarakanya Kejurda Panahan ini, Makmur Darwis berharap agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi semua partisipan dan sekaligus menjadi suatu momen yang dapat digunakan untuk bekerja sama dalam rangka peningkatan prestasi olahraga, khususnya panahan.

“Nantinya kesuksesan kegiatan kejuaraan daerah panahan Bupati Archery Cup 1 Bombana 2023 menuju prestasi di Surga investasi ini tidak terlepas dari keikutsertaan berbagai pihak sesuai dengan perannya masing-masing,” pungkasnya. (RF)

Kendari, SultraNET. | Seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi dilantik. Prosesi pelantikan berlangsung di Hotel Grand Claro Kota Kendari. Sabtu (15/7/2023).

Untuk diketahui, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) didaulat secara aklamasi sebagai Ketua DPW PPP pasca musyawarah wilayah luarbiasa (muswillub) di kabupaten Kolaka yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Juni 2023 lalu. Surat Keputusan (SK) DPP PPP tentang penetapan kepengurusan baru telah diserahkan kepada Andi Sumangerukka, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pelantikan tersebut.

Turut dihadiri sejumlah tamu undangan seperti, Plt. Ketua Umum PPP H. Muhamad Mardiono dan beberapa pengurus harian dari DPP PPP serta kader partai dari 17 kabupaten/kota se-Sultra.

Ketua panitia pelantikan Abdul Razak yang juga merupakan sekretaris DPW PPP menyampaikan bahwa terlaksananya kegiatan ini sebagai wujud keseriusan Pengurus wilayah dan kader PPP yang memegang peranan penting dalam menjalankan roda organisasi dan tugas partai.

“Ini adalah komitmen dan keseriusan pengurus PPP Sultra untuk terus bergerak dan dan menjalankan roda organisasi berkelanjutan di Sulawesi Tenggara,” ujar Abdul Razak.

Dalam sambutannya dihadapan ratusan kader dan tamu undangan, Andi Sumangerukka menyampaikan terima kasih dan rasa syukur atas pelantikan dirinya sebagai Ketua DPW PPP Sultra yang pelantikannya dihadiri langsung oleh Plt.Ketua Umum PPP. Muhamad Mardiono.

“Saya berterima kasih kepada seluruh pengurus yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjalankan amanah yang besar ini sebagai pemimpin partai PPP di Sulawesi Tenggara. InsyaAllah kita mampu menjalankan seluruh tugas yang diberikan, karna saya meyakini PPP merupakan partai yang disetiap langkah perjuangannya selalu mengedepankan kepentingan rakyat.” Ujar Andi Sumangerukka

Ia menyebut bahwa suksesnya kepengurusan ini merupakan tanggung jawab bersama dan tentunya seluruh elemen partai harus bisa bekerja semaksimal mungkin agar apa yang dicita-citakan dapat terwujud.

“Kami sadar bahwa sekarang ini sudah masuk pada tahun 2024 sehingga kita disibukkan oleh kepentingan kita masing-masing dan yang menjadi tugas saat ini bahwa PPP berada pada angka 2 persen, dibutuhkan semangat yang kuat untuk berjuang bersama agar mampu mendorong angka ini sehingga dapat naik secara signifikan dan PPP menjadi pemenang pemilu di sultra pada tahun 2024”. tambahnya.

Pada pelantikan tersebut, Andi Sumangerukka juga membeberkan beberapa langkah-langkah strategis DPW PPP seperti, menyiapkan 100 unit kendaraan roda dua, 22 unit ambulans yang akan dikelola oleh 17 DPC Kabupaten/Kota, dan 5 unit kendaraan operasional untuk dewan pengurus wilayah.

Plt. Ketua Umum PPP H. Muhamad Mardiono dalam sambutannya menyatakan bahwa pelantikan dan muskerwil ini merupakan pengaktualisasian keberadaan PPP diseluruh Sulawesi Tenggara dalam menyambut pesta demokrasi 2024 agar target yang telah diberikan oleh DPP dapat terpenuhi.

“Saya berharap agar seluruh pengurus yang baru harus lebih solid dan saling merangkul serta tetap menjaga persaudaraan (ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah) agar kedepannya partai Ka’bah ini bisa menjadi kiblat persaudaraan bangsa yang mencintai dan berjuang untuk kemaslahatan negara kesatuan republik Indonesia”. Tutup H. Muhammad Mardiono (*)

Bombana, SultraNET. | Untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia, Tim Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Kamus dan Istilah, Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara (KBST) menggelar Lokakarya Pemerkayaan Kosakata Bahasa Moronene, bertempat di Aula Perpustakaan Daerah Bombana. Kamis (13 Juli 2023).

Rencananya kegiatan lokakarya bakal dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 13 dan 14 Juli 2023 yang diikuti oleh 10 orang verifikatur bahasa Moronene yang merupakan penutur jati bahasa Moronene dan 2 orang narasumber yang merupakan pengurus lembaga adat Moronene.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Uniawati menjelaskan para verifikatur dan narasumber Lokakarya ini bertugas untuk memverifikasi kurang lebih 1.900 kosakata bahasa Moronene yang akan diajukan dalam sidang komisi bahasa daerah.

“Selanjutnya, kosakata bahasa Moronene akan divalidasi oleh editor Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebelum dimasukkan sebagai kosakata bahasa Indonesia,” ujar Uniawati.

Uniawati berharap agar kosakata yang diusulkan oleh KKLP bisa diterima dan menjadi warga KBBI sehingga kosakata bahasa Moronene bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas.

“Kita berharap jika kosakata ini diterima maka bahasa moronene bisa dikenal lebih luas lagi,” tandasnya

Sementara itu Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana. Maulid menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurutnya dengan terselenggaranya kegiatan lokakarya ini, akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Bombana khususnya suku moronene karena diakuinya saat ini banyak generasi muda di Bombana yang tidak dapat lagi menguasai bahasa Moronene dengan baik.

“Suatu hal yang membanggakan karena kosakata Moronene dapat juga dimasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,” singkat Maulid. (IS)

Bombana, SultraNET. | Pengusulan Calon Penjabat (Pj.) Bupati Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sempat berpolemik hingga  harus melakukan rapat bersama sebanyak tiga kali untuk menemukan kesepakatan bersama.

Sebagaimana diketahui Pj. Bupati Bombana saat ini H.Burhanuddin akan habis masa tugasnya selama setahun di Bombana pada bulan Agustus 2023 mendatang sehingga ada ruang DPRD untuk mengusulkan calon pengganti atau mengusulkan kembali untuk melanjutkan tugasnya.

Proses pengusulan menjadi polemik di DPRD Bombana karena fraksi-fraksi terpecah terkait jumlah calon yang akan di usulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yaitu sebagian fraksi mengusulkan calon tunggal dan sebagian fraksi lainnya ada yang menginginkan agar DPRD mengusulkan 2 calon  dan adapula fraksi yang menghendaki 3 calon.

Fraksi yang menginginkan agar DPRD mengusulkan calon tunggal yaitu Fraksi Nasdem Berkarya, Fraksi Kebangkitan Keadilan dan Fraksi Persatuan Nurani sedangkan Fraksi Perjuangan Demokrasi mengusulkan agar ada 2 Calon sedangkan Fraksi Amanat Nasional dan Fraksi Gerindra mengusulkan agar DPRD mengajukan 3 Calon.

Setelah berpolemik hingga dilakukan rapat gabungan yang alot sebanyak 3 kali, DPRD Bombana akhirnya mengambil keputusan yaitu menyerahkan kepada masing-masing pimpinan DPRD untuk mengambil keputusan terkait jumlah dan calon Pj.Bupati yang akan di usulkan ke Kemendagri.

Ketua DPRD Bombana, Arsyad ditemui usai rapat gabungan, Jum’at (14/7/2023) mengatakan alot dan berlarut-larutnya pembahasan terkait jumlah calon Pj. Bupati Bombana yang akan di ajukan ke Kemendagri terjadi karena ia selaku Ketua DPRD menginginkan agar segala keputusan yang di ambil lebih terbuka dan bersifat kekeluargaan.

“Karena kalau mau mengedepankan mekanisme yang ada, maka saya pastikan sudah sejak rapat sebelumnya sudah ada keputusan,” ujar Arsyad

Politisi Partai Nasdem itu menyebut terkait hasil rapat yang menyerahkan keputusan kepada masing-masing pimpinan DPRD merupakan bagian dari dinamika dalam berdemokrasi. Kendati demikian dirinya memastikan tetap menjalankan organisasi sesuai mekanisme yang ada.

“Kalau tadi ada yang menawarkan untuk dualisme, itu mekanisme saya tidak pernah jalani karena berbicara organisasi apapun, kalaupun mau dualisme bisa saja terjadi tetapi kalau untuk menyetujui dalam rapat itu saya tidak mungkin lakukan. Karena ini menyangkut citra lembaga, kalaupun nanti ada yang membuat keputusan ini bahwa ada yang berbeda tidak mungkin saya menghalangi dan tidak akan mungkin pula saya merestui,” tegas Anggota DPRD dua periode itu.

Ia menambahkan, jika merujuk mekanisme dalam mengusulkan nama Calon Pj. Bupati untuk dipertimbangkan oleh Kemendagri, maka usulan DPRD dilakukan melalui Ketua DPRD.

“Kalau itu tidak bisa dibantah juga, tetapi karena pertemuannya tidak ada titik temu juga maka jika teman-teman mau melakukan yang lain maka itu kembali lagi ke masing-masing pimpinan,” tandasnya.

Ditempat yang sama Anggota Fraksi Amanat Nasional, Andi Firman membenarkan terjadi dinamika yang alot pada rapat yang membahas terkait jumlah calon Pj. Bupati yang akan di usulkan DPRD Bombana ke Kemendagri.

“Rapat menjadi alot karena fraksi yang mengusulkan calon tunggal tidak mampu menjelaskan kajian filosofis dan kajian sosiologisnya. Kenapa harus satu calon dan kenapa tidak boleh tiga calon,” tegas Andi Firman

“Setelah melalui rapat yang alot, keputusan rapat terakhir adalah memberikan peluang kepada masing-masing pimpinan untuk mengusulkan nama yang akan dibawa ke Kemendagri, jadi pimpinan yang menginginkan 1 nama silahkan, yang mengingikan 2 silahkan dan begitupun juga pimpinan yang menginginkan 3 calon silahkan, itu keputusannya,” jelas Andi Firman

Mantan Ketua DPRD Bombana itu menegaskan, Fraksi PAN mengusulkan diberikannya kesempatan kepada 3 calon untuk di usulkan ke Kemendagri yang semangatnya adalah untuk memberikan peluang yang sama kepada siapapun yang mempunyai keinginan untuk membangun Bombana.

“Kita memberikan kesempatan yang sama untuk di usulkan, persoalan siapa nanti yang dipercaya oleh Kemendagri itu terserah. Kami hanya kapasitas mengusulkan. Yang jelas kami ingin memberikan peluang kepada semua jangan terfokus pada satu orang,” tandasnya. (IS).

Bombana, SultraNET. | Pj. Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si didampingi Pj. Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos bersama rombongan Pemkab. Bombana menghadiri prosesi Pengukuhan Pengurus Dewan Adat Moronene Kerajaan Moronene Poleang, YM. Mokole Moh. Patani Ali oleh Pu’uno Wonua Wita i Moronene, YM. Apua Mokole Nippon Moh Ali yang dilaksanakan di Rumah Adat Moronene Rahampu’u Poleang Desa Tanah Poleang Kec. Poleang Utara, Jumat (14/7/2023).

Pj. Bupati Bombana H. Burhanuddin dalam sambutannya mengungkapkan bahwa di Kabupaten Bombana, Dewan Adat Moronene adalah satu-satunya lembaga resmi yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Ham RI yang bertujuan melaksanakan upaya pemajuan kebudayaan dalam mendukung pemerintah untuk memajukan, melindungi, memelihara dan mengembangkan 10 objek pemajuan kebudayaan yang ada dalam daerah Kabupaten Bombana.

“Dalam kondisi demikian, maka pemerintah hadir untuk mendorong tumbuh kembangnya kearifan-kearifan lokal dalam merekatkan keragaman budaya Nusantara, khususnya budaya daerah moronene sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa.” Ungkap Burhanuddin

Kadis Binamarga Provinsi Sultra ini juga menambahkan bahwa Aspek budaya sangat penting karena budaya luhur mampu menjadi perekat dan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa yang menjadi salah satu tantangan di era milenial saat ini.

“Oleh karena itu, momentum pengukuhan pengurus adat Moronene di Kerajaan Moronene Poleang Kab. Bombana dapat memberikan kesadaran kita semua bahwa tradisi lisan, adat istiadat, pengetahuan tradisional, Senin, bahasa dan ritus perlu terus ditumbuhkembangkan sebagai aset daerah”Tambahnya.

Pj. Bupati Bombana, H. Burhanuddin mengharapkan agar pengukuhan pengurus adat Moronene di Kerajaan Moronene Poleang di Kabupaten Bombana dapat membangkitkan semangat kebersamaan

“Dengan pilar budaya yang merekatkan keragaman dalam interaksi sosial ditengah-tengah perubahan yang begitu cepat.” Pungkasnya. (Kominfo)

Bombana, SultraNET. | Kolaborasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) dalam menggelar kegiatan Rapat Koordinasi bidang Pendidikan tahun 2023 yang dirangkaikan dengan Penerimaan SK Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana mendapat Apresiasi dari Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si

Pj. Bupati Bombana, H. Burhanuddin saat memberikan sambutannya pada kegiatan tersebut yang di laksanakan di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana,Jumat (14/07/2023) menyampaikan terimakasih kepada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah melaksanakan kegiatan ini, di mana kita ketahui bersama bahwa rakor ini menjadi sangat penting untuk mensinergikan berbagai informasi perkembangan pembangunan bidang pendidikan dan membangun kesamaan pandangan atas berbagai kebijakan bidang pendidikan serta implementasinya di Kab. Bombana.

Mantan Pj. Bupati Konawe Kepulauan itu menjelaskan bahwa dalam peningkatan kualitas pembelajaran, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya, Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Program Organisasi Penggerak serta Penerapan Kurikulum Merdeka

“Semua itu bertujuan untuk penciptaan mutu pendidikan menuju terciptanya profil pelajar Pancasila dalam menyambut Generasi Emas Tahun 2045.” tegas Burhanuddin

Ia berpesan kepada para Kepala Sekolah Penggerak, Guru Penggerak di Kabupaten Bombana agar senantiasa melakukan Best Practice atas ilmu yang telah didapatkan selama program berjalan, baik melalui komunitas belajar internal sekolah maupun antar sekolah.

“Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat bertugas kepada para pegawai ASN PPPK guru, dan berharap agar senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak didiknya nanti di lapangan.” tutup Kadis Bina marga Provinsi Sultra tersebut. (Kominfo)