Konawe Selatan, SultraNET. | Untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) berjalan dengan baik, Bupati Surunuddin bersama jajaran laksanakan pemantauan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bupati Konsel dua periode ini mengatakan tujuan dari monitoring tersebut guna memastikan kesiapan panitia serta antusias masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades.

“Alhamdulillah dari beberapa titik yang kami kunjungi hari ini, kami melihat antusias masyarakat sangat besar dalam melaksanakan demokrasi di desa,” kata Surunuddin saat di wawancarai awak media di salah satu TPS, Minggu, 24 September 2023.

Guna menjangkau seluruh wilayah, mantan ketua DPRD Konsel ini,meminta kepada para camat,Kadis, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan panitia Pilkades untuk untuk stand by memonitoring wilayahnya masing-masing.

“Agar semua wilayah terjangkau kami berbagi wilayah,” jelasnya.

Surunuddin menuturkan, semua tahapan kegiatan pelaksanaan pilkades hari ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan semua kegiatan Pemilu di Kabupaten Konsel.

“Tentu kita berharap pelaksanaan Pilkades mulai dari pengamanan, pemungutan suara kemudian penghitungan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan aman dan lancar. Mari sama-sama kita kawal kegiatan Pilkades ini dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan keseriusan,”pesan Surunuddin.

Kepala DPMD Konsel Anas Mas’ud menyebut Pilkades serentak tahun 2023 di ikuti sebanyak 96 Desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Konawe Selatan. Dengan total 272 colon, 92 calon Incamben. Dan perhitungan suara dimulai pukul 14:30 wita.

“Jadi sebelum magrib hasil perhitungan kita sudah bisa tau,”singkatnya.

Sumber : KominfoKonsel

Buton, SultraNET.  |  Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Siotapina. Kedatangan Kepala orang nomor satu di Bumi Penghasil Aspal Alam terbesar di dunia bersama rombongan disambut Tari Tradisional dan tarian mangaru oleh Tokoh Masyarakat dan tokoh adat di wilayah tersebut. Pada kesempatan itu, Pj. Bupati Buton, melaunching Bantuan Pangan Beras Pemerintah, bertempat di Halaman Kantor Camat Siotapina, Minggu (24/9/2023).

Turut mendampingi Pj. Bupati Buton, Ny. Dra. Andi Asniwati Mustari, Sekda Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si. bersama Ny. Kiki Amalia Asnawi dan para Kepala OPD.

“Kegiatan pembagian beras ini sampai 3 bulan kedepan, Pemerintah sudah memberikan perhatian kepada masyarakat luar biasa. Ini dimaksudkan bahwa melihat dinamika harga pasar yang tidak menentu yang merangkak naik ini bisa menyebabkan inflasi. Sehingga harus menjadi perhatian pemerintah tidak boleh tinggi tidak boleh rendah,” jelas Pj. Bupati Buton saat memberikan sambutan.

Pj. Bupati Buton juga mengajak agar pemanfaatan pekarangan di Kecamatan Siotapina digalakkan kembali agar masyarakat memiliki kemandirian dalam menghasilkan pangan. Sekwan DPRD Sultra ini berharap agar Kabupaten Buton ke depan dapat menjadi sumber pangan di Sulawesi Tenggara.

“Di Kecamatan Siotapina dulu ada pemanfaatan pekarangan. Saya kira ini ditumbuhkembangkan kembali karena rata-rata pemicu inflasi adalah kebutuhan sehari-hari seperti sayur, cabai, tomat, dan yang lain. Kita ini Siotapina, Lasalimu, Kapontori, mestinya menjadi sentra-sentra pertanian. Begitu luasnya lahan kita sehingga perlu dimanfaatkan maksimal pera penyuluh-penyuluh pertanian. Oleh karena itu ini menjadi perhatian kita semua khususnya pak camat, galakkan kembali,” tegasnya.

Mantan kepala BKD Sultra ini menjelaskan pemberian bantuan beras pemerintah ini salah satunya dalam rangka menghadapi musim kering. Ia juga berharap di Kecamatan Siotapina tidak ada lagi petani yang berpinda-pindah lokasi. Jika ada Pj. Bupati berharap diawasi terutama yang membuka lahan baru dengan cara membakar karena dapat membahayakan apalagi jika sudah sampai ke hutan lindung.

“Tatap muka ini semoga bermanfaat, artinya melalui pak camat kalau ada masyarakat punya tuntutan aspirasi tolong disampaikan. Sebab kritikan itu baik bagi saya, apalagi berbeda itu rahmat, kita kadang-kadang berbeda itu sudah jadi musuh, perbedaan itu bahan instrospeksi bagi kita, karena belum tentu kita benar. Oleh karena itu saya mengharapkan kalau ada sumbang saran kritikan untuk kemajuan Siontapina,” harapnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan La Lodi, S.TP., M.Si. dalam laporannya menyampaikan bantuan beras pemerintah tersebut bersumber dari pemerintah pusat melalui Perum Bulog dan untuk Kecamatan Siotapina yang menerima sebanyak 1.649 kepala keluarga.

“Kami laporkan bantuan dari bersumber dari Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog Baubau. Tujuannya untuk menstabilkan harga pangan terutama beras kemudian untuk memastikan ketersediaan pangan. Untuk Kecamatan Siotapina penerima beras bantuan ini sebanyak 1.649 kepala keluarga,” jelasnya.

Sumber : (KominfoButon)

Wakatobi, SultraNET. | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) serta Tim Penggerak PKK Wakatobi, telah sukses menyelenggarakan sosialisasi peningkatan kapasitas kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) pada hari Minggu, 24 September 2023.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, La Ode Safihuddin, menjelaskan bahwa kegiatan ini didasari oleh Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

“Pasal 47 dari undang-undang tersebut menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas remaja. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 turut mengatur percepatan penurunan stunting dengan menekankan tindakan preventif dari hulu,” ujarnya.

Safihuddin berharap agar remaja yang terlibat dalam kegiatan ini dapat menjadi penerus yang berkualitas di Kabupaten Wakatobi. Mereka diharapkan dapat mempersiapkan diri sebagai calon pengantin, calon keluarga, calon ayah dan ibu, serta menjadi kontributor menuju Indonesia emas pada tahun 2045.

Ia juga mengajak para pemuda dan remaja, khususnya di Wakatobi, untuk menyadari bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030 dan 2035. Bonus demografi ini, yang merupakan 1x peristiwa dalam perjalanan bangsa, menyoroti bahwa pada tahun tersebut, usia reproduksi atau usia produktif akan mencapai 45% dari total penduduk Indonesia. Safihuddin menekankan perlunya persiapan diri agar remaja tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri jika tidak tersedia lapangan kerja bagi mereka.

Bupati Wakatobi, H. Haliana, menegaskan bahwa anak-anak dan remaja harus dididik agar memiliki potensi yang baik di Kabupaten Wakatobi. Tujuannya adalah agar mereka dapat menjadi remaja yang unggul dan berkontribusi positif di daerah mereka sendiri.

Kegiatan ini juga ditandai dengan penyerahan secara simbolis bantuan paket BKB KIT Stunting kepada desa dan kelurahan lokus stunting tahun 2023 oleh Bupati Wakatobi setelah membuka acara. Semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan memberdayakan remaja untuk masa depan yang lebih baik di Kabupaten Wakatobi. (R)

Bombana, SultraNET. | Pada hari kedua kunjungan di Pulau Kabaena, Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Pj. Ketua TP-PKK, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, bersama Tim Penilai dari Tim Penggerak PKK dan Dinas Kesehatan Kab. Bombana, melanjutkan agenda dengan mengunjungi Kelurahan Sikeli Kec. Kabaena Barat dan Desa Wumbulasa Kec. Kabaena Utara, dalam rangka Penilaian Lomba Posyandu, Kesehatan Lingkungan (Kesling), dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2023 pada Minggu (24/9/2023).

Kedatangan rombongan Pj. Bupati dan Tim Penilai Lomba Posyandu disambut hangat oleh Pemerintah Kecamatan/Pemerintah Desa beserta masyarakat kedua wilayah tersebut. Tarian dan pengalungan bunga menjadi ungkapan kegembiraan atas kunjungan tersebut.

Pj. Bupati Bombana menyampaikan beberapa poin penting terkait Lomba Posyandu, Kesling, dan PHBS. Di antaranya, penanganan stunting, inflasi, kemiskinan ekstrem, serta peran Pengurus PKK Kabupaten Bombana dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten telah menjadi nominasi yang berhasil menurunkan inflasi, namun kita harus terus menambah prestasi-prestasi membanggakan untuk Kabupaten Bombana. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sehingga Bombana mampu menangani inflasi di Kabupaten Bombana,” ungkap H. Burhanuddin.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Ketua TP-PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa menambahkan rasa bangga dan terima kasih kepada kader posyandu di seluruh Desa/Kelurahan di Kecamatan Kabaena. Dia berharap kegiatan ini dapat memotivasi kader posyandu untuk tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama dalam menekan angka prevalensi stunting di Bombana.

Pj. Bupati Burhanuddin juga memberikan kabar baik kepada masyarakat tentang pembangunan Mesin Pembangkit Listrik yang sedang berlangsung di PLTD Sikeli. “Tidak lama lagi impian masyarakat untuk menikmati listrik 24 jam akan terwujud. Saya berharap agar seluruh masyarakat dapat berbahagia, dan perekonomian di Pulau Kabaena dapat meningkat,” tutup Pj. Bupati Bombana. (Kominfo)

Bombana, SultraNET. | Kejuaraan e-sport open tournamet ESI Bombana CUP 1 telah berakhir dan sukses meraih animo besar dari masyarakat sejak dimulainya pendaftaran peserta, babak kualifikasi hingga sampai pada babak final dan grand final yang di gelar di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Sabtu (23/09/2023).

Untuk kali pertama organisasi E-Sport Indonesia (ESI) Kabupaten Bombana mempersembahkan turnamen e-sport yang di ikuti oleh ratusan atlit dari berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara.

Tournamet tersebut memperebutkan total hadiah 20 juta rupiah plus plakat dan medali yang di ikuti 21 tim untuk game Mobile Legend dan 21 tim untuk Game Free free.

Ketua Umum ESI Kabupaten Bombana, Herlin, S.Psi., MM menjelaskan dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan peserta dapat mempererat silaturahmi antar player game online khususnya di Kabupaten Bombana dan Provinsi Sulawesi Tenggara serta bertujuan untuk mengasah kemampuan dan kapasitas para atlit E-Sport.

” Selamat kepada para pesera turnamen yang berhasil keluar sebagai juara dan bagi peserta yang belum juara agar terus mengasah kemampuannya,” Ucap Herlin saat di jumpai awak media pada acara penutupan tournament.

Lebih jauh dijelaskan Herlin, kejuaraan olahraga elektronik ini digelar sebagai wadah bagi para gamer, dimana selama ini gamer kerap mendapat stigma negatif yang menilai kegiatannya sebagai pekerjaan yang tidak bermanfaat dan hanya membuang waktu.

Dengan adanya event yang mengakomodir mereka, maka kegiatan games ini tidak dipandang hanya sekedar hiburan dan menghabiskan waktu melainkan mampu melatih kecepatan, focus, kemampuan berpikir, ketepatan mengambil keputusan dan meningkatkan kerjasama tim.

“Semoga Tournament ini dapat mengurangi pergaulan yang tidak baik, bagi kaum muda dan pelajar,” tegas Wanita yang juga Anggota DPRD Bombana itu.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berharap melalui tournament ESI Bombana Cup 1 dapat mewadahi pecinta game online termasuk dalam upaya mencari bibit-bibit yang berprestasi,”

“Kita berharap bibit atlit berprestasi lahir dari kegiatan seperti ini,” tutup Sekretaris DPC PDIP Bombana itu.

Pada Tournament ESI Bombana Cup 1 keluar sebagai juara pada game Mobile Legend, Juara 1 diraih Aldyshop x Nisya dari Kota Kendari, Juara 2 Maximum dari Kabupaten Kolaka, Juara 3 Elizhy E-Sport dari Kabupaten Bombana, juara 4 Dark Nest dari Bombana, sedangkan untuk Game Free Fire Juara 1 Aldyshop Anlor dari Kota Kendari, Juara 2 AP E-Sport dari Kota Kendari, Juara 3 Ikram Ganteng dari Kabupaten Bombana dan Juara 4 Lowzone dari Kabupaten Bombana.

Lasusua, SultraNET. | Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) memasuki babak baru dalam dunia pendidikan dengan peletakan batu pertama gedung kampus Institut Teknologi dan Sains Muhammadiyah (Intens Muhammadiyah) di Dusun Toli-toli, Desa Rantelimbong, Lasusua, Kolaka Utara. Sabtu (23/9/2023)

Acara yang mengusung semangat progresif ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Sulawesi Tenggara, Habib Ahmad Aljufri, Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara, Hj. Ulfah Haeruddin, ST, Agusdin, S.Kom, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, Kapolres Kolaka Utara, AKP Arief Irawan, dan forkopimda lainnya.

Rektor Intens Muhammadiyah, H. Muhammad Idrus, S.Sos, M.Si, memberikan pandangan optimis, ia menyebut Intens Kolaka Utara selain memiliki dosen tetap juga saat ini 20 dosen tidak tetap yang dengan sukarela membimbing mahasiswa demi pencapaian akreditasi tinggi ikut terlibat, mengabdikan diri tanpa menerima gaji.

“Kami percaya hal ini akan menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif bagi mahasiswa.” Ujarnya.

Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menegaskan peran strategis Intens Muhammadiyah dalam memajukan sektor pertanian, pihaknya berupaya mempertahankan semangat generasi muda untuk mencintai dunia pertanian dan perkebunan, melibatkan mereka secara aktif di sektor ini.

“Ini akan memberikan keberlanjutan ekonomi yang signifikan dan mendukung pertumbuhan Kolaka Utara sebagai sentra kakao di Indonesia.” Harapnya.

Penjabat Bupati Kolaka Utara, menyambut baik proyek pembangunan kampus intens,  sebagai tonggak penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami yakin, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan membawa berkah besar pada masyarakat sekitar dan mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.” Ujarnya.

Dalam konteks perkembangan strategis Indonesia, Intens Muhammadiyah di Kolaka Utara bukan hanya sekadar lembaga pendidikan, melainkan motor penggerak kemajuan sosial dan ekonomi.

“Dengan hadirnya Mahasiswa baru yang akan terus bertambah setiap tahun akan membawa dampak positif pada ekonomi lokal, mendukung pertumbuhan Kabupaten Kolaka Utara secara holistik,” terangnya.

Pemerintah Kolaka Utara memandang pembangunan Intens Muhammadiyah sebagai investasi besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang diharapkan akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar dan memajukan daerah ini ke arah yang lebih baik. Sebuah tonggak bersejarah yang akan membentuk masa depan yang lebih cerah bagi Kolaka Utara. (KolutKab)

Buton, SultraNET.  | Pj. Bupati Buton, Drs. Laode Mustari, MSi, bersama rombongan mengunjungi Desa Wisata Wasuemba, Kecamatan Wabula. Wasuemba merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Buton yang memiliki Jembatan Lingkar yang diperkaya dengan ikan purba yang banyak terdapat di sekitar jembatan lingkar. ia berharap desa itu bisa menjadi Desa wisata terbaik di Sultra 2023.

“Hari ini pertama kali saya berkunjung ke Desa Wasuemba dan semoga desa ini ke depan akan banyak program yang akan dipersiapkan untuk pengembangan desa wisata ini,” kata Pj. Bupati. Sabtu (23/9/2023)

Pj. Bupati Buton menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Kadis Pariwisata atas atensi untuk Desa Wasuemba ini sehingga bisa menjadi daerah wisata seindah ini.

Sekwan DPRD Sultra ini berharap pariwisata yang ada di Desa Wasuemba ini dapat meraih predikat desa wisata Favorit dan berharap kepada masyarakat untuk memiliki kesadaran akan pentingnya kebersihan dan keindahan.

Pada kesempatan ini juga Mantan Kepala BKD Sultra ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan termasuk tidak membakar lahan maupun hutan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar khusunya pada musim kemarau saat ini.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Dispar Sultra) Belli Tombili mengatakan ditempat itu bakal digelar event pada bulan November mendatang yang akan disupport full oleh Dispar Sultra yakni Festival Wasuemba Happy and Nice. Event ini sejak tahun lalu telah diinstruksikan oleh Mantan Gubernur Sultra, H. Ali Mazi.

Dikatakannya, saat ini telah dipersiapkan desa wisata terbaik di Sultra dan Wasuemba masuk dalam 20 desa wisata di Sulawesi Tenggara. Kadis Pariwisata Sultra mengakui Wasuemba begitu indah dan membuat jatuh cinta siapa yang berkunjung disini.

“Tahun ini kita dukung dua kegiatan yakni pembuatan gazebo dan boarding word,” ungkap Belli.

Belli Tombiliberpesan untuk menjaga tempat ini, diperhatikan kebersihannya sehingga tempat wisata ini dapat terjaga dengan baik

“Nantikan even yang akan diadakan November nanti. InsyaAllah untuk pertama saya berdiri di sini tahun lalu dan janji kita tetap satu Wasuemba adalah desa kecil di ujung pulau Buton yang akan mendunia,” tutupnya

Sumber : (KominfoButon/Dian Sasmita)

Kolaka Utara, SultraNET. | Momentum penting terjadi hari ini di Kabupaten Kolaka Utara dengan penyerahan sebuah gedung yang diselenggarakan oleh PT. Vale Indonesia Tbk. kepada Pemerintah Daerah, bersamaan dengan peresmian Rumah Tahfidz Kolaka Utara. Acara berlangsung dengan meriah di hadapan para undangan yang hadir. Sabtu (23/9/2023).

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, menekankan pentingnya kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ia mengungkapkan bahwa PT. Vale Indonesia memiliki misi untuk mengubah sumber daya alam menjadi kemakmuran, dan hal ini sejalan dengan tema pembangunan Kolaka Utara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi dukungan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas.

Rumah Tahfidz Kolaka Utara, yang diresmikan pada acara ini, diharapkan akan menjadi sarana penting dalam memajukan pendidikan agama di daerah ini. Dr. Ir. Sukanto Toding juga mengajak semua pihak untuk memanfaatkan Pondok Tahfidz ini dalam mewujudkan Kolaka Utara yang beragama dan berakhlak.

Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan sejumlah undangan penting lainnya. Penyerahan gedung dan peresmian Rumah Tahfidz Kolaka Utara menjadi bukti nyata komitmen PT. Vale Indonesia Tbk. untuk berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara. (KomInfo)

Bombana, SultraNET. | Kepala Desa Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sahrir akhirnya angkat bicara sekaligus menunjukkan ijazah asli miliknya menyusul ramai pemberitaan di beberapa media yang menuding dirinya menggunakan ijazah palsu saat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa (Cakades) hingga terpilih pada Pilkades serentak Kabupaten Bombana Tahun 2022 lalu.

Kepada sejumlah awak media, Jum’at (22/9/2023) Sahrir menjelaskan tudingan bahkan pelaporan di Polres Bombana tentang dugaan ia menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai Cakades sudah terjadi sejak Maret 2022 lalu yaitu usai dirinya dinyatakan sebagai Kepala Desa terpilih.

Yang melakukan pelaporan adalah Martinus yang tak lain adalah rivalnya sesama Calon Kepala Desa peraih suara terbanyak kedua saat pelaksaan Pilkades serentak tersebut.

Menurut Syahrir, usai dilaporkan Martinus, Polres Bombana bergerak cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya sekaligus memeriksa fisik ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang ia gunakan untuk mendaftar Cakades yang dipersoalkan.

“Saya sudah diperiksa termasuk ijazah saya ini (Sambil menunjukkan ijazahnya.red). Pernah saya tanyakan kembali ke penyidiknya, ia sampaikan bahwa laporan Pak Martinus belum dilanjutkan karena kurangnya alat bukti pendukung dari laporannya,” ujar Syahrir.

Kendatipun sudah di laporkan di Polres Bombana dan pelaporannya tidak dapat dibuktikan, saat itu dirinya tidak melakukan respon apapun terhadap pelapor, karena ia merasa bahwa itu adalah bagian dari dinamika politik di alam demokrasi modern ini.

Terlebih lagi Pemilihan Kepala Desa telah selesai dan dirinya sudah dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak setelah melalui pemilihan yang demokratis sehingga ia merasa sebagai Kepala Desa terpilih dirinya harus bijaksana tidak perlu merespon berlebihan pelaporan itu dan ia berkeinginan untuk merangkul semua calon rivalnya untuk bersama sama membangun Desa Watukalangkari menjadi desa yang lebih baik.

“Yang lalu itu setelah saya dilaporkan, saya kembali sadari dan saya tidak mau perpanjang. Masa saya lapor balik, biar bagaimanapun setelah saya terpilih sebagai Kepala Desa maka pelapor itu adalah warga saya juga. Masa saya mau lapor wargaku,” ungkap Sahrir

Setelah berjalan lebih dari setahun menjabat, ia mengaku terkejut setelah sejumlah awak media mendatanginya untuk mengkonfirmasi kembali tentang pelaporan dirinya setahun yang lalu terkait dugaan penggunaan ijazah palsu saat Pilkades yang ia pikir telah selesai.

Untuk itu ia merasa perlu untuk meluruskan, terlebih informasi yang menurutnya telah menjurus ke fitnah dan pencemaran nama baik dirinya itu telah tersebar luas di masyarakat melalui beberapa media.

“Banyak keluarga yang menelpon dan beberapa tokoh masyarakat juga datang ke saya mempertanyakan ini. Mereka tidak terima terhadap fitnah ke saya ini. Tapi saya berupaya redam biar persoalan ini tidak melebar,” bebernya

Untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat ia menceritakan asal usul ijazah miliknya yang dilaporkan sebagai ijazah palsu itu. Menurutnya ijazah miliknya saat ini  merupakan Ijazah kelulusan Tahun 2000 yang ditanda tangani Kepala SLTP Negeri 1 Rumbia Kabupaten Buton saat itu (Bombana adalah wilayah pemekaran dari Buton pada 2004 lalu.red).

Kendati ditandatangani Kepala SLTPN 1 Rumbia saat itu, namun ia dan banyak siswa lainnya berstatus Siswa SLTP Terbuka yang mana saat itu ada program Dinas Pendidikan Buton di Desa Desa yang membuka kelas SLTP Terbuka yang tujuannya untuk mengurangi angka putus sekolah karena saat  itu akses ke sekolah SLTP tidak semudah saat ini sehingga banyak yang memilih berhenti sekolah setamat Sekolah Dasar. Diadakanlah program ini, namun pelaksanaan ujian akhirnya di ikutkan serentak di SLTPN 1 Rumbia.

“Kita belajar saja di Desa Ladumpi saat itu (Desa Watukalangkari adalah pemekaran dari Desa Ladumpi.red) seingat saya kurang lebih 20 orang, itupun tidak setiap hari. Hanya 3 kali dalam seminggu kita belajarnya. Tetapi ujiannya serentak dan bersamaan dengan siswa reguler SLTPN 1 Rumbia dan SLTP Terbuka di sekitar Kecamatan Rumbia dan Rarowatu saat itu, jadi itu rame bukan satu kelas tapi banyak kelas yang dipakai. Harus dicari nomor ujian dan ruangannya. Jadi tidak benar itu kalau dipisah hanya 8 orang,” ungkap Sahrir

Terkait tidak adanya data lulusan di SLTP 1 Rumbia untuk tahun 2000 (Saat ini SLTPN 1 Rumbia telah berubah nomenklatur menjadi SLTPN 2 Rumbia), ia enggan menanggapi karena menurutnya itu sudah terlalu jauh dan diluar kapasitas serta kepentingannya dan yang pasti adalah saat dirinya mendaftarkan diri sebagai Cakades ijazahnya telah di sahkan oleh lembaga pendidikan tersebut dan dinyatakan bahwa salinannya telah sesuai dengan aslinya.

“Yang saya akan persoalkan kalau misalkan ada data ijazah lulusan Tahun 2000 di SLTP 1 Rumbia dan disitu tidak ada nama saya. Itu pasti akan saya persoalkan atau ijazah saya tidak diakui dan tidak disahkan di sekolah itu baru saya juga akan persoalkan. Ini ijazah saya disahkanji. Bagaimana Logika berpikirnya itu,” candanya.

Untuk itu ia mempersilahkan kepada semua pihak yang meragukan keaslian dan keabsahan ijazahnya untuk melakukan upaya pembuktian hukum termasuk yang menginginkan forensik dokumen untuk dilakukan terhadap seluruh ijazah SLTPN 1 Rumbia lulusan Tahun 2000 termasuk ijazah miliknya.

“Hanya saya ingatkan jika ini diperpanjang urusannya, dan karena ini telah meresahkan warga saya dan keluarga apalagi jika mengganggu pelaksanaan tugas saya selaku Kepala Desa, maka jangan salahkan saya juga jika saya mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum yang terukur untuk menuntut keadilan dari fitnah ini dengan melapor balik,” tegas Syahrir

Ditempat yang sama, salah satu lulusan SLTPN 1 Rumbia tahun 2000 yang juga Warga Desa Watukalangkari. Suharni mengaku geram dengan adanya pelaporan dugaan ijazah palsu yang dimiliki Kepala Desa Watukalangkari.

Menurutnya jika ijazah Kades Watukalangkari disebut palsu maka ijazah miliknya juga disebut palsu karena ia tau persis bahwa Kades Watukalangkari Syahrir bersekolah dan bersama sama dengan dirinya ujian di SLTPN 1 Rumbia di Kasipute tahun 2000 lalu itu dan memegang ijazah dari tempat yang sama pula.

“Kita lihat sendiri pak itu ijazah saya dengan ijazahnya pak Desa, adakah bedanya bentuk tulisan dan tanda tangannya, kertasnya juga, hanya punya saya sudah termakan rayap sedikit, jadi kalau ada yang bilang ujian hanya 8 orang itu salah pak, saya ingat betul dulu itu ramai karena digabung semua yang sekolah SLTP Terbuka dari banyak desa dengan siswa betulnya SLTPN 1 Rumbia. Jadi Ramai dan banyak kelas dipakai ujian,” tegas Suharni.

Ia juga mempertegas bahwa Siswa SLTP Terbuka Rumbia bukan hanya dari Desa Ladumpi saja namun dibuka di banyak desa karena ia ingat saat itu dipercaya sebagai salah satu peserta cerdas cermat antar SLTP Terbuka se Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari mewakili SLTP Terbuka Rumbia dengan dua siswa lainnya yang bersal dari Desa Rarowatu dan Desa Tapuahi.

“SLTP Terbuka rumbia dulu itu juara 4 yang juara satu dari SLTP Terbuka Konda,” bebernya

Kendatipun tahun 2000 itu sama dengan kejadian 23 tahun yang lalu yang sudah sangat lama, Suharni masih mengingat bahwa dari kurang lebih 20 orang siswa SLTP Terbuka di Desa Ladumpi namun yang mengikuti ujian hanya 9 orang saja bukan 8 orang sebagaimana diberitakan lalu, sekaligus mempertegas bahwa yang memegang ijazah hanya yang mengikuti ujian akhir saja di SLTPN 1 Rumbia.

“Jadi saya ulangi lagi pak, kalau pesoalan bahwa ijazah pak Desa dianggap palsu, tidak mungkin ijazah saya ini bisa saya pakai sampai saya kuliah dan selesai sebagai sarjana. Karena kita lihat sendiri bedakah itu ijazah. Manami yang palsu disitu, kalau memang bisa ada ijazah kalau tidak ujian pasti yang lain juga 20 orang itu ada ijazahnya nah ini kan tidak ada mereka, karena mereka tidak mau ikut turun ujian di Kasipute,” tegasnya.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Watukalangkari, Hamid turut menyayangkan adanya pelaporan terhadap kepala Desa terkait dugaan ijazah palsu, ia khawatir jika ini dibiarkan dapat mengganggu konsentrasi Kepala Desa dalam memimpin roda pembangunan yang sedang bergeliat di desa Watukalangkari.

Terlebih dengan adanya pernyataan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Watukalangkari Edi Hasri di sejumlah media yang  menyebut bahwa banyak desakan dari warga Desa yang mempersoalkan ijazah kepala desa yang diduga palsu. Menurutnya masyarakat Desa Watukalangkari saat ini tidak tau menahu itu persoalan ijazah mau asli atau palsu yang masyarakat ingin pastikan adalah Kepala Desa menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang yang berlaku.

Selain itu saat pendaftaran Cakades, Ijazah Sahrir telah diperiksa dari tingkat panitia Desa BPD, hingga tim Pilkades Kabupaten dan dinyatakan sah sehingga lolos sebagai calon.

“Bukannya saat pendaftaran Calon Kepala Desa itu BPD sendiri yang terima dan verifikasi berkasnya termasuk ijazahnya dan diperiksa sampai tingkat Kabupaten. Terus kalau bicara desakan masyarakat itu masyarakat yang mana saja, saya tau persis yang dorong dorong kasuskan ini hanya sekelompok orang saja yang tidak puas,” tandasnya.

Hingga berita ini dirilis baik Martinus maupun Ketua BPD Watukalangkari Edi Hasri belum terkonfirmasi. (IS)