Bombana, SultraNET. | Insiden dugaan penyerobotan dan intimidasi kepada pemilik lahan oleh PT. Rezki Pratiwi Mandiri (RPM) sebuah perusahaan pertambangan nikel yang sedang melakukan pengeboran eksplorasi tambang di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) beberapa waktu lalu mendapat perhatian serius dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pergerakan Rakyat Indonesia Berdaulat, Unggul dan Mandiri (LSM-Pribumi) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ketua Umum LSM-Pribumi, Ansar Achmad, Senin (12/6/2023) mengatakan kehadiran perusahaan pertambangan di Kabupaten yang oleh Penjabat Bupati H.Burhanuddin mengusung tagline “Bombana Surga Investasi” seharusnya sejalan dengan taglinenya dan semangat Undang-Undang Cipta Kerja yaitu terbukanya keran investasi selebar-lebarnya yang tujuannya semata untuk mensejahterakan masyarakat bukan sebaliknya.

“Kami ingatkan kepada Bapak PJ.Bupati dan Investor bahwa jangan jadikan Bombana ini hanya Surga bagi Investor tetapi masyarakatnya tertindas,” tegas Ansar Achmad

Aktivis yang dikenal banyak terlibat untuk pendampingan dan advokasi terhadap masyarakat lingkar tambang itu menegaskan apa yang terjadi di Kelurahan Dongkala merupakan gambaran buruk arogansi dan tindakan kesemena-menangan oknum atas nama investasi.

“Ini tidak bisa dibiarkan, apalagi nama Pj. Bupati dipakai untuk menakut-nakuti pemilik lahan,” beber Ansar

Ia menjelaskan, setelah LSM-Pribumi melakukan penelusuran sementara terkait aktivitas PT.RPM di Kelurahan Dongkala, dapat disimpulkan bahwa diduga kuat aktivitas perusahaan belum Clean and Clear (CnC) yaitu ketika Izin Usaha Pertambangan (IUP) dinilai sudah benar, tidak menyalahi aturan dan wilayah izin usaha pertambangannya tidak tumpang tindih dengan perusahaan atau IUP lain dan kawasan konservasi alam.

“Kita cek di Peta MODI (Mineral One Data Indonesia.red) saja itu belum ditampilkan, artinya Perusahaan ini belum CnC atau belum boleh beraktivitas tambang walaupun baru eksplorasi, itu belum boleh,” tegasnya

Atas dasar PT.RPM telah melakukan aktivitas tambang yang diduga kuat tidak sesuai prosedur yang benar dan telah melakukan penyerobotan lahan perkebunan warga, LSM-Pribumi mendesak Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk mengambil tindakan serius dan terukur agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan bersama di Kabupaten Bombana serta agar tercipta rasa keadilan bagi masyarakat.

“Penyerobotan lahan orang itu jelas perbuatan pidana, Polisi harus mengambil tindakan antisipasi agar tidak terjadi gesekan di lapangan,” harapnya

Ia menambahkan atas kejadian ini, pihaknya bakal segera membawa persoalan ini ke Pemerintah Pusat yaitu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kehutanan dan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia.

“Pemerintah Kabupaten juga harus bertindak, ini sudah beraktivitas eksplorasi selama empat bulan dan tanpa perizinan lengkap, wajar kalau masyarakat beranggapan jika ini di benar di back up Pak Pj. Bupati, petugas kehutanan di lapangan juga terlihat di video sedang memback-up perusahaan.” tandasnya.

Dikonfirmasi beberapa waktu lalu via whatsapp, Komisaris PT. RPM. Ambar Laut membenarkan bahwa perusahaan itu tengah melakukan kegiatan pengeboran eksplorasi tambang di wilayah Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur.

Terhadap aktivitasnya itu, ia mengklaim telah mengantongi perizinan yang lengkap dari pemerintah pusat dan saat ini pengurusan dokumen telah memasuki tahap pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Kepada petugas lapangan ia telah mewanti wanti agar lahan perkebunan masyarakat yang menolak kegiatan mereka dan masuk areal penggunaan lain (APL) agar dilewati atau jangan dilakukan pengeboran, sehingga ia meyakini bahwa petugas lapangan hanya melakukan pengeboran di luar kebun masyarakat yang berstatus APL.

“Justru warga yang melapor itu yang telah merambah hutan, HPT (Hutan Produksi Terbatas.red) dan Hutan Lindung, jadi disitu bukan kebun. Justru kalau saya mau jahat saya yang melaporkan mereka karena merambah hutan,” tegasnya

Pada kesempatan itu, ia meminta agar pemerintah dan DPRD turun langsung di lokasi kegiatan untuk melihat dan memastikan langsung apakah kebun masyarakat yang di klaim itu APL atau sudah merupakan kawasan hutan dan tidak hanya mendengarkan sepihak dari pelapor saja.

“Kehadiran kita disini untuk bersama sama masyarakat dan untuk mensejahterakan masyarakat, saya tidak ada niat jelek disitu, berdosa saya kalau ada niatan jelek.” Pungkasnya.

Sementara itu berdasarkan rilis pers  Pemerintah Kabupaten Bombana, Penjabat Bupati Bombana H.Burhanuddin dengan tegas membantah terlibat dan mengaku tidak pernah menyuruh maupun memback up siapapun perusahaan yang ada di Kabupaten Bombana, karena kewenangan pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya melakukan pengawasan dan pemantauan atas kegiatan pertambangan.

Ia menyebut terkait izin pertambangan yang ada di pulau kabaena kepada perusahaan tambang, sebelum mendapatkan RKAB, perusahaan tambang tersebut tidak boleh melakukan kegiatan ataupun aktivitas pertambangan karena RKAB itu adalah perjanjian perusahaan terhadap pemerintah, RKAB juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

“Apabila izin tersebut belum masuk dalam peta MODI itu juga masih dianggap belum CnC, jadi sekali lagi perusahaan tambang yang belum memiliki RKAB tidak boleh melakukan kegiatan maupun aktivitas,” tegasnya.

Terkait dengan kepemilikan lahan, harus di pastikan kalau lahan masyarakat tersebut berada di areal penggunaan lain atau sering disebut APL bukan lahan dalam kawasan hutan.

“Apabila areal tersebut termasuk dalam kawasan hutan, lahan tersebut tidak boleh ada kepemilikan pribadi maupun perusahaan. Begitupula perusahaan tambang yang berada dalam kawasan hutan itu dilarang dan tidak boleh sama sekali melakukan kegiatan dan aktivitas pertambangan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan,” bebernya.

Ia menambahkan walaupun investasi di Kabupaten Bombana menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Daerah namun harus sesuai prosedur yang berlaku dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

“Kesejahteraan masyarakat harus yang di utamakan,” pungkasnya. (JSalam)

Bombana, SultraNET. | Kasus penyerobotan lahan perkebunan warga oleh perusahaan pertambangan kembali terjadi di pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Parahnya saat ini nama Penjabat (PJ) Bupati Bombana H.Burhanuddin dipakai untuk menakut nakuti warga pemilik lahan.

Insiden penyerobotan lahan itu terjadi di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur oleh PT. Rezki Pratiwi Mandiri (RPM) sebuah perusahaan pertambangan nikel yang sedang melakukan pengeboran eksplorasi di daerah itu.

Salah satu pemilik lahan, H. Muslimin ditemui awak media saat ia bersama beberapa warga lainnya mengadukan penyerobotan lahan mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Jumat (9/6/2023) menjelaskan bahwa kegiatan eksplorasi oleh PT.RPM telah berlangsung sejak sekitar empat bulan yang lalu.

Ia menjelaskan sejak pertama kali PT.RPM melakukan aktivitas pengeboran hingga saat ini, pihak perusahaan belum pernah melakukan sosialisasi ke pemilik lahan terkait aktivitas mereka. informasi terkait aktivitas eksplorasi perusahaan justru diketahui dari informasi sesama pemilik lahan dan warga.

Kendatipun belum ada sosialisasi namun telah melakukan eksplorasi, pengeboran, H.Muslimin mengaku pihaknya selama ini tidak mempersoalkan aktivitas perusahaan, karena titik pengeboran yang dilakukan belum memasuki areal kebun yang mereka olah dan kuasai.

“Sejak awal kita tidak pernah protes, karena pengeborannya masih diluar areal kebun kami, tapi sekarang mereka langsung mengebor didalam kebun tanpa ada pemberitahuan kepada kami selaku pemilik lahan,” ujar H.Muslimin

Pada tanggal 21 Mei 2023 lalu, ia mengetahui bahwa pihak perusahaan tengah melakukan pengeboran di dalam kebun miliknya, bersama beberapa warga lainnya sempat ke lokasi untuk melarang dan meminta untuk menghentikan pengeboran namun pengeboran hanya dihentikan pada saat itu saja dan dihari berikutnya pihak perusahaan terus melanjutkan tanpa mengindahkan protes pemilik lahan.

“Malah kita ditakut takuti dan disuruh bawa kami punya SKT (Surat Keterangan Tanah.red) dan Sertifikat ke Bupati di Kasipute ini,” beber H.Muslimin.

Bukan itu saja, Pemerintah Kecamatan Kabaena Timur telah melakukan mediasi antara pemilik lahan yang merasa dirugikan dengan pihak perusahaan yang kesimpulannya yaitu melarang pihak PT.RPM untuk melanjutkan aktivitas eksplorasi pengeboran dilahan warga yang keberatan.

“Cuma dua hari setelah pertemuan di Kantor Kecamatan, perusahaan kembali melakukan pengeboran di lahan kami sampai sekarang,” keluhnya

Sementara itu Anggota DPRD Bombana dari Dapil V Kabaena, Amiadin saat menemui warga di ruang kerjanya  menjelaskan bahwa pada prinsipnya ia selaku anggota DPRD sekaligus warga Kecamatan Kabaena Timur mendukung penuh adanya investasi yang masuk ke daerah itu. Terlebih jika investasi tersebut dilakukan oleh putera daerah.

Hanya saja ia mengingatkan bahwa kegiatan penambangan dengan segala konsekuensi dan dampak yang akan ditimbulkannya tidak bisa mengabaikan kepentingan hajat hidup masyarakat terlebih itu adalah masyarakat pemilik lahan yang menggantungkan hidupnya di atas lahan perkebunannya.

Ia menilai kehadiran PT.RPM di Kelurahan Dongkala untuk melakukan kegiatan eksplorasi pengeboran mengabaikan prinsip prinsip kegiatan proses penambangan yang baik yang melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat.

“Bahkan informasi dari berbagai pihak yang berupaya saya cari tau, ternyata kita duga ini PT.RPM belum mengantongi izin, sekarang ini baru proses pengurusan perizinan,” bebernya.

Untuk itu kita meminta pemerintah daerah untuk bersikap tegas terhadap segala kegiatan yang mengabaikan proses penambangan yang baik di Bombana ini. Apalagi ini yang terjadi di Kabaena, kita khawatirkan dapat memicu konflik horizontal sesama warga yang mendukung dan yang merasa dirugikan.

“Apalagi saya dengar ini nama Penjabat Bupati dipakai untuk menakut nakuti pemilik lahan di lapangan,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah via Telepon, Komisaris PT. RPM. Ambar Laut membenarkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan kegiatan pengeboran eksplorasi di wilayah Kelurahan Dongkala. Sedangkan proses perizinan yang dipertanyakan telah sampai tahap pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang.

Terkait aktifitas pengeboran, kepada petugas lapangan ia telah mewanti wanti agar lahan masyarakat yang menolak kegiatan mereka, agar dilewati atau jangan dilakukan pengeboran di lokasi dimaksud. Untuk itu ia meyakini bahwa petugas lapangan telah melakukan kegiatan sesuai dengan arahannya.

“Justru warga yang melapor itu yang telah merambah hutan, HPT (Hutan Produksi Terbatas.red) dan Hutan Lindung, jadi disitu bukan kebun,” tegasnya

Untuk itu ia meminta agar pemerintah dan DPRD turun langsung di lapangan melihat dan tidak hanya mendengarkan sepihak dari masyarakat.

“Kehadiran kita disini untuk bersama sama masyarakat dan mensejahterakan masyarakat, saya tidak ada niat jelek disitu.” singkatnya (JSalam).

Bombana, SultraNET. | Seorang siswi sebut saja bunga (12) yang masih duduk dibangku kelas 6 salah satu sekolah dasar di Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi  Sulawesi Tenggara diduga mengalami tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum penjaga sekolah.

Saat ditemui di Mapolres Bombana, Senin (5/6/2023) Ayah bunga (BS) menuturkan ia mengetahui informasi perihal pelecehan seksual yang dialami anaknya berawal dari salah satu guru korban yang berkunjung ke rumahnya.

Guru tersebut menceritakan kejadian yang di alami anaknya setelah korban bercerita kepada sang guru mengenai pelecehaan yang dilakukan oleh oknum penjaga sekolah terhadap korban.

Setelah menerima informasi dari guru korban, BS tidak langsung menanggapi di hari itu juga, namun keesokan harinya saat bekerja di ladang sawah miliknya, ia merasa gelisah dan khawatir kejadian ini terulang kembali jika dibiarkan.

“Setelah merenungi nasib yang menimpa anak saya, saya bergegas pulang kerumah menemui anak saya dan menanyakan secara langsung, karena memang sejak kejadian itu anak saya mengurung diri terus di kamarnya” ujar BS.

Berdasarkan pengakuan korban kepada ayahnya, kejadian bermula beberapa hari setelah pelaksanaan ujian nasional sekolah dasar, saat itu anaknya mendapat tugas piket kebersihan di sekolah, pagi pagi sekali saat mengambil alat kebersihan di Kantor Sekolah, terduga pelaku sudah lebih dulu berada di kantor sekolah tersebut.

Saat korban masuk ke ruang kantor, pelaku langsung memeluk korban sambil mengucapkan selamat bahwa korban sudah akan menyelesaikan pendidikan di SD tersebut karena telah mengikuti ujian nasional.

“Saat memeluk anak saya, pelaku bilang selamat kamu sudah mau lulus,” jelasnya

Merasa kaget dan takut, korban lalu berupaya melepaskan diri dari pelukan pelaku dan berlari ke ruang kelas, namun pelaku terus mengikuti hingga di ruang kelas dan terus berupaya memeluk serta mencium korban.

Korban terus berusaha menghindar dengan berlari kembali ke kantor sekolah mengembalikan alat kebersihan, namun pelaku terus mengikutinya dan ditempat itulah pelaku kembali memeluk dan mencium korban.

“Parahnya ini pelaku malah minta anak saya untuk menciumnya juga,” bebernya.

Bukan itu saja, sambil memeluk korban pelaku juga menanyakan apakah korban sudah memiliki pacar, karena takut korban menjawab sudah dan apakah sudah halangan (menstruasi.red) korban menjawab belum.

“Pelaku juga mengancam anak saya agar tidak menceritakan apa yang di alaminya kepada orang lain,” ungkapnya.

Karena takut terhadap pelaku, korban menceritakan kejadian yang di alaminya kepada salah satu guru namun meminta agar guru tersebut tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain termasuk kepada orang tuanya.

“Saat melapor sama gurunya, dia bilang jangan kasi tau orang tua saya, sumpah bu kalau ibu janji saya berani bilang,” urainya.

Setelah mendengarkan secara langsung dari anaknya, BS bersama salah satu orang tua korban lainnya yang mengaku juga pernah mengalami pelecehan seksual yang sama dari terduga pelaku kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bombana.

“Kita sudah melapor di sini (polres.red) dan sudah yang ketiga kalinya kami dipanggil, tapi kayaknya orang tua korban yang satunya mau cabut laporannya, katanya dia takut, kalau ujung ujungnya harus punya uang. Kami ini orang susah pak, kami hanya minta keadilan,” tegasnya.

Menurutnya kasus ini bukan kasus main-main sehingga harus dilakukan tindakan tegas oleh pihak berwenang, sebab di khawatirkan dapat terjadi kembali kepada korban atau bahkan siswi lain yang ada di sekolah tersebut.

Kepada awak media ini, BS juga menunjukkan surat pernyataan sikap dukungan dalam bentuk tertulis dari beberapa orang guru yang bertanda tangan yang isinya sangat mendukung kasus ini untuk segera di tindak lanjuti oleh aparat kepolisian.

“Jangan sampai kedepannya ada lagi seperti ini, saya minta keadilan saja, karena anak katanya dilindungi hukum, dan juga agar orang tua yang lainnya tidak takut melapor karena melapor tidak perlu pakai uang.” tandasnya.

Berdasarkan penelusuran awak media ini, laporan orang tua korban telah ditangani Polres Bombana dan mendapat pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat.

Laporan  : Junaedi

Bombana, SultraNET. | Badan Pengawas Pilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara mengajak Insan Pers di daerah itu untuk bersama sama mengawal dan menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 mendatang.

Anggota Bawaslu Bombana, Asrudin mengatakan, Pers sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia memiliki peran penting dalam menyukseskan Pemilihan Umum 2024 mendatang terutama dalam proses liputan dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Asrudin saat memaparkan materi pada kegiatan Sosialisasi Implementasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di salah satu Cafe di Ibu Kota Bombana, Jumat (2/6/2023)

Ia menyebut kegiatan sosialisasi yang melibatkan insan Pers dan stakeholder terkait itu, bertujuan memberikan pemahaman sekaligus mengajak seluruh stakeholder untuk bersama sama mengawasi pelaksanaan Pemilu.

Ia menjelaskan bahwa independensi dan transparansi media menjadi modal tersendiri dalam menyikapi isu-isu penting serta dalam penyebaran luasan informasi terkait Pemilu.

“Keterlibatan Pers sangat penting demi memastikan terwujudnya Pemilu yang demokratis yang seluruh proses dan tahapannya berjalan sesuai koridor dan ketentuannya,” ujar Asrudin

Ia menegaskan ketentuan ketentuan dalam Pemilu sangat penting untuk disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan sesuai dengan seharusnya.

“Dengan keberadaan sahabat Insan Pers, informasi dan ketentuan terkait Pemilu dapat sampai kepada seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Bombana, Hasdin Nompo. Menurutnya Ada dua tahapan Pemilu saat ini yang sangat penting untuk dilakukan pengawasan bersama dalam upaya menyukseskan seluruh tahapan Pemilu.

Kedua tahapan tersebut yang saat ini sedang berjalan yakni proses pemutakhiran data pemilih dan proses pendaftaran serta verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Ini penting untuk kita kawal bersama agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” Jelas Hasdin Nompo.

Sebagai penutup, ia menambahkan bahwa saat ini Bawaslu Bombana sedang dalam proses membuka  pendaftaran untuk calon Anggota Bawaslu tingkat Kabupaten Bombana yang masa jabatan anggota saat ini sudah akan berakhir beberapa bulan mendatang.

Untuk itu ia berharap bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat dan berminat agar segera mendaftarkan diri.

“Masa jabatan Anggota Bawaslu Bombana yang sekarang sudah mau berakhir dan sekarang sudah dilakukan proses pendaftaran lagi, untuk itu bagi masyarakat umum yang memenuhi syarat agar segera melakukan pendaftaran,” tandasnya (IS).

Bombana, SultraNET. | Persiapan Pelaksanaan Kejuaraan Nasional Ikatan Motor Indonesia (IMI) Grasstrack Region V Sulawesi, Putaran II Sulawesi Tenggara “Bupati Bombana Cup” telah memasuki tahap tahap akhir.

Persiapan pelaksanaan kejuaraan bertajuk “Wujudkan Surga Investasi Kepemudaan dan Pariwisata Melalui Olahraga” yang rencananya akan di gelar 17 – 18 Juni 2023 mendatang itu telah mencapai 80 persen.

“Pesiapan kejuaraan ini sudah memasuki tahap finishing, kalau dipersentasikan sudah mencapai sekitar 80 persen,” ungkap Ketua IMI Kabupaten Bombana, Idhan Halik saat di jumpai awak media di Sekretariat Panitia, Sabtu (27/05/2023)

Lebih lanjut Idhan menjelaskan, lokasi pelaksanaan kejuaraan yang memperebutkan total hadiah utama sebanyak 3 unit Sepeda Motor ini, bakal dilaksanakan di Sirkuit Burisininta, Kompleks Sarana Olahraga Rumbia (SOR) yang lokasinya tidak jauh dari Tugu Munajah Bombana.

“Untuk Pesertanya sendiri, Insya Allah akan banyak pembalap pembalap Nasional yang ikut ambil Bagian, karena ini seri Kejurnas,” bebernya.

Sementara itu Ketua panitia, Zaenal Abidin,SH mengatakan, selain untuk menjalin silaturahmi, ajang ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif pecinta olahraga balap motor maupun pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya masyarakat sekitar lokasi event.

“Kami berharap dengan kejuaraan ini bisa berdampak positif secara luas, utamanya para pemuda yang hobby kotor,” Ucap Zaenal

Ia menambahkan bahwa disekitar lokasi balapan juga telah disediakan tempat bagi para pedagang yang ingin berjualan.

“Dengan adanya event ini, masyarakat khususnya pelaku UMKN juga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil berjualan di sekitar lokasi sirkuit.” tandasnya

Untuk di ketahui, sekretariat panitia beralamat di Jl.Yos Sudarso, Kecamatan Rumbia dengan kontak person : Antho Kojho (0813 – 4188 – 8841)

Adapun kelas yang akan dilombakan pada kejurnas kali ini untuk Kelas Perlombaan Wajib (Kejurnas) yaitu Gtx 1 Trail Standard 4 Langkah 155 CC PRO, Gtx 2 Trail Standard 4 Langkah 155 CC Pemula, Gtx 3 Bebek Standar 2L dan 4L 125 CC Pemula, GTX 4 Bebek Modifikasi 4L 125cc PRO.

Untuk Kelas Tambahan (Non Kejurnas) yaitu GTX 5 Bebek modifikasi 4L 15cc open, GTX 6 Sport dan Trail s/d 250 cc open, GTX SE FFA ( non SE ) open, GTX 8 Bebek modifikasi 4L lokal Sultra, GTX 9 Sport dan trail s/d 250cc lokal sultra, GTX 10 FFA ( non SE ) Lokal Sultra, GTX 11 Trail standartnya 4L 155cc Lokal Sultra.

Selanjutnya kelas GTX 12 FFA Lokal Bombana (Non prestasi), GTX 13 Adventure (Non pembalap), GTX 14 Bebek modifikasi 2L dan 4L 125cc (Open), GTX 15 Spesial Engine (SE) dan GTX 16 SKPD DAN TNI /POLRI. (IS)

Bombana, SultraNET. |Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana menargetkan untuk tahun 2023 ini, seluruh satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sebagian besar satuan Pendidikan Non Formal (PNF) di daerah itu telah Terakreditasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana, A. Muh. Arsyad, S.Sos., M.Si saat memberikan sambutan pada kegiatan bimbingan persiapan pelaksanaan Akreditasi satuan PAUD dan PNF Tahun 2023, bertempat di Aula SMPN 02 Rumbia, Jumat (26/5/2023).

Ia menyebut dari 165 PAUD yang ada di Bombana masih tersisa 10 yang belum terakreditasi dan dari 10 tersebut telah dilakukan proses 6 sehingga masih tersisa 4 yang sedang dilakukan proses persiapan.

Sedangkan untuk Satuan PNF yaitu PKBM dari 68 PKBM yang ada masih terdapat 33 satuan pendidikan  yang belum Terakreditasi.

“Untuk PAUD kita targetkan tahun ini semuanya sudah Terakreditasi sedangkan untuk  PNF PKBM kita targetkan tahun ini sebagian besar bisa terakreditasi,” ujar A. Muh. Arsyad.

Ia menyebut dengan dilakukannya proses akreditasi terhadap seluruh satuan pendidikan secara otomatis telah meningkatkan mutu pendidikan di daerah itu.

“PKBM harus bisa meningkatkan mutu pendidikan kita, karena di tahun tahun sebelumnya mutu pendidikan kita dinilai buruk karena banyaknya angka putus sekolah, sehingga akreditasi inilah salah satu bentuk jaminan mutu satuan pendidikan kita,” bebernya

Sementara itu, Kepala Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tenggara. Dr.M.Safiuddin Saranani, S.S.,MA yang hadir secara langsung membawakan materi menjelaskan tujuan akreditasi adalah untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu serta menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

“Dengan Akreditasi, satuan pendidikan dituntut agar makin nyata dan efisien dalam mendukung sistem penjaminan mutu,” ujar Safiuddin Saranani.

Safiuddin Saranani yang juga Dosen di Universitas Haluoleo itu membeberkan bahwa saat Rakornas kepala BAN Seluruh Indonesia mencuat wacana bahwa Akreditasi dapat mempengaruhi penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

“Ada kemungkinan di tahun tahun mendatang bagi satuan pendidikan yang belum akreditasi akan bermasalah di penyaluran dana BOP,” bebernya.

Mengingat pentingnya Akreditasi satuan pendidikan, ia berharap satuan pendidikan dapat secara serius untuk mengikuti proses dan tahapan agar satuan pendidikannya dapat terakreditasi.

“Salah satu kerugiannya yaitu satuan pendidikan yang belum terakreditasi tidak bisa mengeluarkan ijazah,” tegasnya.

Ia menambahkan selaku Kepala BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tenggara ia sangat mengapresiasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana karena dari sampel acak yang ditentukan oleh Kemendikbudristek, satu satunya Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah selesai 100 persen akreditasi  dari Sampel yang ditentukan, adalah Kabupaten Bombana.

“Progres capaian akreditasi mulai pertengahan tahun 2022, untuk Bombana ini sangat melejit. Ini yang kami apresiasi,” tandasnya. (IS)

Bombana, SultraNET. | Tekad Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.,Si untuk menurunkan dan mencegah stunting di kabupaten Bombana tidak hanya menjadi jargon semata. Terbukti hampir di setiap momen dan kesempatan Burhanudin selalu mengingatkan warga dan jajaran di lingkup Pemkab Bombana tentang pentingnya untuk mencegah stunting sejak dini.

Seperti di momen Penyerahan SK pengangkatan dan Pembukaan Orientasi PPPK fungsional kesehatan dan CPNS STTD Kementerian Perhubungan di Aula Tanduale Kantor bupati Bombana, Burhanudin Memberikan tugas tambahan kepada 158 tenaga kesehatan yang baru saja menerima SK.

“Mulai hari ini semua yang dilantik atau baru mendapatkan SK tugas, saya kasih tugas tambahan sebagai Duta Pencegahan Stunting di Bombana, karena besar keyakinan saya kalian memiliki kemampuan, kesempatan untuk bersama-sama mencegah stunting sebagai momok penyakit menakutkan yang harus dicegah,” ujar Burhanuddin saat memberikan sambutan, Kamis (25/05/2023).

Mantan Pj. Bupati Konkep ini mengingatkan kepada jajarannya agar upaya penurunannya dan penurunan angka stunting menjadi perhatian yang serius dari setiap stakeholder yang berkepentingan di dalamnya dengan di barengi ada tindakan atau aksi nyata.

“Pencegahan stunting harus menjadi perhatian ekstra, sehingga keinginan Pemkab Bombana dalam menurunkan angka stunting dapat terwujud.” tegas Burhanudin

lebih Lanjut tidak Lupa juga Burhanudin memberikan pesan khusus buat masyarakat Bombana dalam membantu pencegahan stunting ini

” Yang Pertama bahwa Stunting itu adalah Penyakit Bangsa yang harus kita tuntaskan,kemudian bagaimana masyarakat tetap melaksanakan pola hidup sehat” Ucap Mantan Sekda Butur ini.

“Jadi sedini mungkin stunting itu sudah dicegah. Sasaran pencegahan stuntingnya jelas. Kalau masyarakat kita sudah tahu akan bahaya stunting, akan tumbuh sendiri kesadaran mereka untuk mencegah stunting,” Pungkas Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara itu. (Red)

Bombana, SultraNET. | Para remaja masa kini merupakan kunci dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Indonesia dan menghadirkan generasi Indonesia bebas stunting di masa mendatang. Oleh karena itu, melalui pendekatan 3P (Peduli, Pahami dan Partisipasi), Diskomfo Bombana mengajak remaja perempuan lebih aktif dalam upaya mencegah terjadinya stunting.

“Peduli berarti masyarakat peduli dengan sekitar, terutama kondisi kesehatan keluarga. Pahami, sebanyak mungkin informasi terkait stunting. Terakhir, Partisipasi, mari Bersama-sama berperan aktif menyukseskan gerakan sadar stunting,” ungkap Kadis Diskomfo Bombana, Sofian Baco,S.T., M.P.W di ruang kerjanya, Selasa (23/05/2023)

Para remaja perempuan dapat menerapkan 3P dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimulai dari peduli dengan kondisi kesehatan diri sendiri dan keluarga dengan memastikan seluruh terpenuhi kebutuhan gizinya.

“Masyarakat juga dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai stunting agar dapat memahami bagaimana cara untuk mencegahnya.” Ucap Sofyan

Setelah menerapkan aspek Peduli dan Pahami, maka para remaja perempuan diharapkan dapat berpartisipasi aktif menyukseskan gerakan sadar stunting. Hal ini bisa dimulai dengan langkah mudah, seperti aktif menyebarkan informasi pencegahan stunting di sosial media.

Stunting menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Oleh karena itu, menurut Sofian isu stunting sudah seharusnya ditanggulangi secara bersama, baik pemerintah, stakeholder, hingga masyarakat karena persiapan menyambut bonus demografi harus dimulai dari sekarang.

“Stunting bukanlah isu sederhana, dan pencegahannya memerlukan prioritas. Stunting pada anak sangat dipengaruhi pola konsumsi ibu yang terakumulasi dalam jangka Panjang, yakni sejak usia remaja. Oleh karena itu, perlu kesadaran dari generasi muda untuk mencegah stunting, salah satunya dengan tidak melakukan pernikahan dini,” tutup Mantan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bombana tersebut.  (IS)

Bombana, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-115 tahun 2023, bertempat di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin (22/5/2023).

Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Semangat untuk Bangkit”. Pada kesempatan itu, bertindak sebagai Inspektur Upacara  Pj. Bupati Bombana, Ir.H.Burhanuddin,M.Si dan perwakilan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bertindak sebagai pelaksana upacara.

Pj. Bupati Burhanuddin berkesempatan membacakan sambutan tertulis Pelaksana tugas (Plt.) Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) Moh. Mahfud MD.

Ada beberapa poin penting yang disampaikan Plt. Menteri Kominfo RI terutama ajakan untuk memaknai peringatan Harkitnas dalam perjuangan di masa modern.

“Seratus lima belas tahun lalu, pada tanggal 20 Mei 1908, Boedi Oetomo didirikan sebagai lambang persatuan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan,” ucap Burhanuddin membacakan sambutan Plt. Menteri Kominfo.

Ia menyebut gerakan Boedi Oetomo menggabungkan berbagai gerakan perjuangan lokal menjadi satu kesatuan yang bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia. Tujuan utama Boedi Oetomo adalah memerdekakan cita-cita kemanusiaan, memajukan nusa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat di mata dunia.

Ia melanjutkan, perayaan Harkitnas ke-115 sebagai momen untuk membangun semangat kebangsaan dalam menghadapi tantangan pasca-pandemi. Meskipun selama tiga tahun terakhir dunia menghadapi krisis pandemi Covid-19, seluruhnya patut bersyukur karena status darurat kesehatan global telah dicabut oleh WHO pada tanggal 5 Mei 2023.

“Selama masa sulit ini, rakyat Indonesia telah menunjukkan kesatuan dan semangat dalam mengatasi pandemi serta memulihkan perekonomian bangsa,” bebernya.

Menurutnya, perayaan Harkitnas juga menjadi kesempatan untuk menghargai kerja sama antara berbagai instansi pemerintah, sektor swasta, akademisi, pers, komunitas, dan semua elemen bangsa dalam menghadapi krisis global seperti kesehatan, perekonomian, dan geopolitik.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5,31%, melebihi pertumbuhan sebelum pandemi. Triwulan pertama tahun 2023 juga mencatat pertumbuhan sebesar 5,03%, menunjukkan performa yang baik. Capaian ini harus dipertahankan dan ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa.

Selain itu, kebangkitan Indonesia juga tercermin dalam peran aktif di forum internasional. Indonesia berhasil memimpin G-20 pada tahun 2022 dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”, dan saat ini menjadi ketua ASEAN dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”.

“Kepemimpinan Indonesia di tingkat dunia dan regional ini, mendukung semangat kebangkitan nasional dan mempercepat pemulihan global pasca-pandemi,” ungkapnya.

Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia dihadapkan pada tantangan dan harapan, dimana kita harus terus mempertahankan semangat kebangkitan nasional, bekerja keras, cerdas, dan bersama-sama untuk mencapai kemandirian dan kemajuan yang berkelanjutan. Semangat ini juga harus kita wariskan kepada generasi penerus kita.

“Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-115. Mari terus berjuang, belajar, tumbuh, dan maju dengan semangat untuk bangkit!,” tandasnya.

Upacara peringatan Harkitnas ke-115 tahun 2023 ini juga diikuti oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombama,para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, serta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bombana. (ADN)