Sultranet.com, Konkep – Pemerintah Desa Lamoluo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026 kepada 23 warga lanjut usia (lansia) yang masuk dalam kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp1,8 juta untuk alokasi enam bulan, dengan nilai Rp300 ribu per bulan. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di Desa Lamoluo, Senin (15/6/2026).

Kepala Desa Lamoluo, Irda Sahwida, mengatakan BLT Dana Desa merupakan salah satu program prioritas pemerintah desa dalam membantu masyarakat yang tergolong rentan secara ekonomi, khususnya lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban hidup para penerima serta membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

“Program ini kami prioritaskan bagi warga lansia yang benar-benar membutuhkan. Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban dan memenuhi kebutuhan pokok mereka,” ujar Irda.

Ia menjelaskan, penetapan penerima manfaat dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan proses pendataan dan penyaluran bantuan berjalan secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.

Irda menegaskan bahwa pemerintah desa melakukan verifikasi berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Lansia menjadi kelompok yang diprioritaskan karena dinilai paling rentan menghadapi tekanan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Kami mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga. Lansia menjadi prioritas utama karena dinilai paling rentan terhadap tekanan ekonomi sehari-hari. Seluruh proses pendataan dilakukan secara terbuka agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak,” katanya.

Selain itu, pemerintah desa juga mengimbau para penerima manfaat agar menggunakan dana bantuan secara bijak untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan mendasar, seperti pembelian bahan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan penting lainnya.

Irda menambahkan, Pemerintah Desa Lamoluo akan terus berupaya menghadirkan program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berkomitmen menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Melihat senyum dan antusiasme para penerima manfaat hari ini, itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi kami,” pungkasnya.

Laporan: Aldi Dermawan

Sultranet.com, Bombana – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, tengah menghadapi sorotan dari berbagai pihak setelah mencuat polemik pemberhentian seorang relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga berkaitan dengan tuduhan perselingkuhan. Di saat yang sama, Forum Komunikasi Marhaenis Bombana juga mengklaim mengantongi sejumlah data yang diduga menunjukkan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan dapur MBG tersebut. Polemik ini mencuat di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Sabtu (13/06/2026).

Perhatian publik pertama kali tertuju pada pemberhentian relawan perempuan berinisial N. Relawan tersebut mengaku mengetahui dirinya telah diberhentikan bukan melalui pemberitahuan resmi dari pengelola maupun yayasan mitra, melainkan dari informasi yang disampaikan rekan kerjanya.

Menurut N, saat itu dirinya telah bersiap untuk bekerja seperti biasa sebelum menerima telepon yang mengabarkan bahwa posisinya telah digantikan orang lain.

“Saya juga kaget. Waktu itu saya sudah bersiap mau pergi kerja, tiba-tiba ditelepon teman. Dia bilang, ‘kenapa ini, sudah dicari penggantimu’. Dari situ saya baru tahu kalau ternyata saya sudah diberhentikan,” ungkap N.

N mengaku keberatan dengan proses pemberhentian tersebut. Ia menilai tidak pernah menerima surat pemberhentian resmi maupun menandatangani kontrak kerja yang mengatur mekanisme hubungan kerja selama menjadi relawan.

“Saya tidak pernah menandatangani surat kontrak atau perjanjian kerja sejak awal masuk. Kemudian sampai sekarang saya juga tidak pernah menerima surat pemberhentian kerja secara resmi. Tiba-tiba saja saya sudah dianggap diberhentikan,” katanya.

Tak hanya mempersoalkan prosedur pemberhentian, N juga membantah dugaan perselingkuhan yang disebut menjadi alasan dirinya tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan dapur MBG.

Ia mengaku memiliki bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang menurutnya dapat menjelaskan konteks komunikasi yang sebenarnya terjadi.

“Saya punya bukti chat yang bisa menjelaskan bagaimana komunikasi itu sebenarnya terjadi. Karena itu saya tidak terima jika kemudian saya dituduh melakukan perselingkuhan,” ujarnya.

Menurut N, tuduhan tersebut telah berdampak pada nama baiknya dan menimbulkan rasa malu di lingkungan tempat dirinya bekerja.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SPPG Lantari Jaya, Zulham, membenarkan adanya pemberhentian terhadap relawan berinisial N. Namun ia menegaskan bahwa kewenangan terhadap relawan berada di bawah yayasan mitra yang bekerja sama dengan SPPG.

“Surat tersebut yang mengeluarkan adalah pihak yayasan mitra kepada relawan, karena dalam hal ini yang berwenang terhadap relawan yakni mitra yayasan. Di semua dapur yang ada di Bombana, setahu saya memang tidak ada perjanjian kerja seperti itu,” jelas Zulham.

Ia juga membantah bahwa keputusan pemberhentian dilakukan secara tiba-tiba tanpa proses klarifikasi.

“Keputusan pemberhentian saya lakukan melalui konfirmasi langsung kepada N di dalam office,” katanya.

Zulham mengungkapkan bahwa relawan tersebut sebelumnya pernah menerima Surat Peringatan (SP) pertama terkait persoalan yang berbeda dari kasus yang saat ini menjadi perhatian.

“SP1 untuk saudari N sudah pernah kami keluarkan, akan tetapi itu terkait kasus yang berbeda,” ujarnya.

Terkait alasan pemberhentian, Zulham menyebut keputusan diambil setelah adanya temuan komunikasi berulang antara relawan tersebut dengan seorang pria yang telah berstatus sebagai suami orang lain.

“Peringatan kedua, saudari N sendiri tahu kalau ini sudah kedua kalinya dia didapati berkomunikasi dengan laki-laki yang merupakan suami orang yang sama. Jadi yayasan mitra mengambil keputusan tersebut karena dalam SPPG tidak mengindahkan dan melarang keras yang namanya perselingkuhan,” tegasnya.

Di tengah polemik pemberhentian relawan, sorotan terhadap SPPG Lantari Jaya semakin menguat setelah Forum Komunikasi Marhaenis Bombana menyatakan telah mengantongi sejumlah data yang diduga berkaitan dengan pelanggaran SOP dalam operasional dapur MBG.

Salah satu pengurus forum tersebut, Michael, mengatakan pihaknya memiliki dokumentasi berupa foto dan video yang diklaim dapat menjadi dasar untuk menempuh langkah hukum.

“Kami sudah mengantongi data. Kami memiliki data-data valid berupa foto maupun video yang dapat menjadi dasar untuk melakukan langkah hukum terhadap dapur ini,” tegas Michael.

Menurutnya, forum saat ini sedang menyusun berbagai dokumen pendukung sebelum menyampaikan laporan kepada instansi terkait. Selain itu, pihaknya juga berencana menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Terkait adanya data tersebut, Zulham membenarkan bahwa dokumentasi yang dimaksud memang pernah diperoleh pihak forum. Namun ia memilih menjadikan temuan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan sistem pengelolaan dapur ke depan.

“Itu menjadi bahan evaluasi bagi kami. Harapannya ke depan pengelolaan dapur bisa semakin baik dan hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi,” ungkapnya.

Meski demikian, rincian foto maupun video yang diklaim dimiliki Forum Komunikasi Marhaenis Bombana belum dipublikasikan kepada publik. Karena itu, substansi dugaan pelanggaran SOP tersebut masih menunggu proses klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Pewarta: Idris Hayang

Sumber: Media Sebangsa

Sultranet.com, tulungagung – Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pimpinan Daerah Pro Jurnalis Media Siber (DPD PJS) Jawa Timur menetapkan Bobi Hindarko, ST sebagai Ketua DPD PJS Jawa Timur periode 2026-2027. Penetapan dilakukan secara aklamasi oleh perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang hadir dalam forum tertinggi organisasi tingkat provinsi tersebut. Kegiatan berlangsung di Kabupaten Tulungagung, Sabtu (13/06/2026).

Bobi Hindarko terpilih setelah mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan DPC Tulungagung, DPC Nganjuk, DPC Kabupaten Kediri, DPC Gresik, dan DPC Jember yang mengikuti jalannya Musda. Atas hasil tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS memberikan waktu selama 10 hari kepada ketua terpilih untuk menyusun struktur kepengurusan DPD PJS Jawa Timur secara lengkap.

Musda I DPD PJS Jawa Timur dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba. Turut hadir mendampingi jajaran pimpinan pusat, yakni Ketua DPP Divisi Advokasi dan Perlindungan Wartawan Eko Puguh, SH., MH., Ketua DPP Divisi Pemberdayaan Jurnalis Perempuan Wiwin Alfianti, serta Wakil Sekretaris Jenderal DPP PJS Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Humas, Dodik.

Dalam arahannya, Mahmud Marhaba menegaskan bahwa Musda bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan organisasi, melainkan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat konsolidasi PJS dalam menghadapi agenda besar organisasi di tingkat nasional.

Menurut Mahmud, seluruh pengurus DPD dan DPC PJS di Jawa Timur harus memprioritaskan penyelesaian dokumen administrasi yang menjadi syarat penting dalam proses pendaftaran PJS sebagai konstituen Dewan Pers.

“Saya ingatkan seluruh jajaran di Jawa Timur untuk fokus menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan. Abaikan dulu pembentukan DPC baru di wilayah lain, rampungkan yang sudah ada agar Jawa Timur bisa berpartisipasi penuh mengantarkan PJS ke gerbang Dewan Pers,” tegas Mahmud Marhaba.

Ia menjelaskan, keberhasilan memenuhi persyaratan administrasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung langkah organisasi menuju pengakuan sebagai konstituen Dewan Pers.

Fokus tersebut dinilai semakin penting mengingat PJS akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) III pada 21-24 Juli 2026 di Jakarta. Agenda nasional tersebut akan membahas berbagai program strategis organisasi, termasuk pemilihan Ketua Umum DPP PJS periode 2026-2027.

Selain pemilihan ketua umum, Munas III juga akan dirangkaikan dengan Seminar Nasional yang direncanakan menghadirkan Presiden Republik Indonesia bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.

Rangkaian kegiatan Munas nantinya juga akan menjadi momentum pelantikan pengurus DPP, DPD, hingga seluruh DPC PJS se-Indonesia. Setelah pelantikan, organisasi akan melanjutkan proses pendaftaran resmi ke Dewan Pers sebagai bagian dari upaya memperkuat eksistensi dan profesionalisme organisasi pers di tingkat nasional. (rls)

Bombana, sultranet.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali memberikan mandat kepada Iskandar, SP untuk memimpin Dewan Tanfidz Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Bombana periode 2026–2031. Keputusan tersebut menegaskan keberlanjutan kepemimpinan PKB Bombana sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa kinerja organisasi selama lima tahun terakhir mendapat apresiasi dari tingkat pusat. Penetapan itu diumumkan dalam rapat sosialisasi ketetapan Tim Koordinator DPP PKB tentang Calon Pimpinan Dewan Tanfidz DPC PKB se-Sulawesi Tenggara yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis, 11 Juni 2026.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, dalam forum yang diikuti seluruh pengurus DPC PKB kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara. Rapat turut didampingi Ketua DPW PKB Sulawesi Tenggara, Jaelani, serta Sekretaris DPW PKB Sultra, Al Rasid.

Dalam kesempatan itu, Jazilul Fawaid membacakan Surat Keputusan (SK) final DPP PKB terkait susunan kepengurusan Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana masa bakti 2026–2031. Berdasarkan keputusan tersebut, Iskandar kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana.

Posisi Sekretaris tetap diamanahkan kepada Muh. Irfan, S.Pi, sementara jabatan Bendahara kembali dipercayakan kepada Denik Widiastuti, A.Md.Kom. Formasi inti kepengurusan tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.

“Setelah melalui proses evaluasi dan pertimbangan organisasi, DPP PKB menetapkan kembali Iskandar sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana periode 2026–2031,” kata Jazilul Fawaid saat membacakan keputusan dalam rapat virtual tersebut.

Keputusan DPP tersebut sekaligus memperlihatkan kepercayaan penuh partai terhadap kepemimpinan yang selama ini dinilai mampu menjaga stabilitas organisasi, memperkuat konsolidasi kader, serta mempertahankan posisi PKB sebagai salah satu kekuatan politik utama di Kabupaten Bombana.

Sebelum keputusan final ditetapkan, DPP PKB melakukan pemetaan dan penjaringan terhadap sejumlah kader yang dianggap memiliki kapasitas kepemimpinan, rekam jejak organisasi, serta pengaruh kuat di internal partai.

Sedikitnya lima nama masuk dalam bursa calon Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana. Mereka adalah Ir. H. Burhanuddin, M.Si yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Syura PKB Bombana periode 2021–2026 sekaligus Bupati Bombana, Iskandar, SP selaku Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana periode sebelumnya dan Ketua DPRD Bombana, Nurkholis, A.Md yang merupakan Ketua Fraksi PKB DPRD Bombana, Nasruddin, SH., MH anggota DPRD Bombana dua periode sekaligus peraih suara terbanyak dari seluruh calon legislatif PKB pada pemilu terakhir, serta Jumadil, ST yang dikenal sebagai salah satu legislator muda di Kabupaten Bombana.

Kelima figur tersebut dinilai memiliki basis dukungan yang kuat dan kontribusi penting dalam perjalanan politik PKB di Bombana. Namun dalam dinamika yang berkembang menjelang penetapan kepengurusan baru, dua nama yang sebelumnya disebut sebagai kandidat potensial, yakni Burhanuddin dan Nurkholis, memilih tidak melanjutkan proses pencalonan.

Situasi tersebut membuat persaingan mengerucut pada tiga figur utama, yaitu Iskandar, Nasruddin, dan Jumadil. Ketiganya mengikuti tahapan organisasi hingga mendekati proses pengambilan keputusan di tingkat DPP.

Setelah melalui serangkaian evaluasi menyeluruh, termasuk aspek kepemimpinan, efektivitas organisasi, capaian politik, dan kebutuhan strategis partai dalam menghadapi agenda politik mendatang, DPP PKB akhirnya kembali menetapkan Iskandar sebagai nahkoda DPC PKB Bombana untuk lima tahun ke depan.

Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah untuk menjaga kesinambungan arah perjuangan partai sekaligus mempercepat program-program organisasi yang telah berjalan selama periode sebelumnya.

Bagi banyak kader, keberlanjutan kepemimpinan ini bukan sekadar mempertahankan figur lama, melainkan menjaga fondasi organisasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Di bawah kepemimpinan Iskandar, PKB Bombana dinilai mampu memperkuat struktur partai hingga tingkat bawah, menjaga soliditas kader, dan meningkatkan pengaruh politik partai di daerah.

Penetapan kepengurusan baru juga menjadi langkah awal bagi PKB Bombana dalam mempersiapkan berbagai agenda strategis menuju Pemilu 2029. Konsolidasi internal, penguatan basis kader, serta peningkatan pelayanan politik kepada masyarakat diproyeksikan menjadi fokus utama kepengurusan mendatang.

Usai membacakan seluruh Surat Keputusan Dewan Tanfidz DPC PKB se-Sulawesi Tenggara, Jazilul Fawaid secara resmi menutup rapat sosialisasi tersebut.

Selanjutnya, seluruh pengurus yang telah ditetapkan dijadwalkan mengikuti pelantikan serentak pengurus PKB se-Indonesia yang akan berlangsung di Jakarta pada Juli 2026. Agenda tersebut akan dirangkaikan dengan peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB dan menjadi momentum konsolidasi nasional partai dalam menyongsong berbagai agenda politik lima tahun ke depan.

Dengan keputusan tersebut, DPP PKB mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh kader di Bombana bahwa di tengah munculnya banyak figur potensial, partai tetap menaruh kepercayaan kepada kepemimpinan yang dinilai mampu menjaga soliditas organisasi, memperluas pengaruh politik, serta mengawal PKB tetap berada pada jalur pertumbuhan dan kemenangan di masa mendatang.

Sumber: Kibar News

Sultranet.com, Bombana – Upaya penanganan banjir yang kerap melanda Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, terus diperjuangkan Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Kusmardin, SH. Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III itu bersama dua anggota DPRD Bombana lainnya melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tenggara guna mendorong solusi permanen atas persoalan yang selama ini dikeluhkan warga, Kamis (4/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kusmardin turut bersama Anggota DPRD lainnya yaitu Ir. H. Johan Salim, SP dan Ahmad Sutejo Eriadi, S.KM. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sultra (Barat), Ir. Marlin Ramli, ST., MT., bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sultra (Barat), Ir. Dolly Humada Siregar, ST., MT.

Kunjungan itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas banjir yang berulang kali terjadi di ruas Jalan Nasional Poros Kolaka–Boepinang, tepatnya di Desa Rakadua. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, banjir juga kerap menggenangi permukiman warga dan menghambat arus transportasi.

Dari hasil pembahasan dan peninjauan teknis, diketahui bahwa salah satu penyebab utama banjir berasal dari sistem drainase dan sumur resapan yang sudah tidak berfungsi optimal. Kondisi tersebut membuat air hujan tidak mengalir dengan baik sehingga meluap ke badan jalan dan kawasan permukiman.

Sebagai langkah penanganan, BPJN Sultra merencanakan pembangunan dan peningkatan saluran drainase serta pembangunan sumur resapan di kawasan tersebut. Program tersebut masuk dalam rencana pekerjaan tahun 2026.

Kusmardin mengatakan pihaknya akan terus mengawal rencana tersebut agar dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah, dari hasil koordinasi ini sudah ada langkah yang jelas. Insya Allah pembangunan drainase dan sumur resapan masuk dalam rencana tahun 2026 dan kami akan terus mengawalnya,” kata Kusmardin.

Menurutnya, kehadiran DPRD tidak hanya sebatas menerima aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan setiap persoalan yang dihadapi warga mendapat tindak lanjut dari instansi terkait.

“Kami tidak ingin keluhan masyarakat berhenti sebagai laporan saja. Tugas kami adalah menghubungkan aspirasi warga dengan pemerintah agar ada solusi yang nyata,” ujarnya.

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan bahwa persoalan banjir di Poleang Barat harus menjadi perhatian bersama karena dampaknya cukup besar bagi masyarakat.

“Banjir ini bukan hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada pertanian, perkebunan, dan mobilitas masyarakat. Karena itu penanganannya harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Perjuangan Kusmardin dalam penanganan banjir Rakadua bukanlah hal baru. Saat banjir merendam belasan rumah warga pada Mei 2026 lalu, ia turun langsung ke lokasi untuk membantu masyarakat terdampak. Setelah menerima laporan warga, Kusmardin segera berkoordinasi dengan BPBD Bombana hingga bantuan mesin penyedot air atau alkon diterjunkan ke lokasi.

Bersama petugas BPBD, aparat kepolisian, dan warga setempat, Kusmardin ikut membantu proses penanganan banjir hingga malam hari. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai menunjukkan kepedulian nyata seorang wakil rakyat terhadap kondisi yang dihadapi warga di daerah pemilihannya.

Melalui koordinasi yang dibangun dengan BPJN Sultra, Kusmardin berharap persoalan banjir yang selama ini menghantui warga Rakadua dapat segera teratasi. Ia optimistis pembangunan drainase dan sumur resapan akan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. (IS)

BOMBANA, Sultranet.com – Kepolisian Resor Bombana menjelaskan alasan pencegahan pembakaran ban saat aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di Bundaran Tugu Brimob, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Selasa (2/6/2026).

Penjelasan tersebut disampaikan Kasi Humas Polres Bombana, Iptu Abdul Hakim, menyusul viralnya video yang memperlihatkan Kapolres Bombana, AKBP Eko Sutomo, S.I.K., M.I.K., naik ke atas mobil komando dan mengambil alih mikrofon dari orator aksi.

Menurut Abdul Hakim, tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah pembakaran ban yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat, terlebih saat itu waktu pelaksanaan aksi bertepatan dengan menjelang Salat Dzuhur.

“Petugas di lapangan telah mengimbau peserta aksi agar tidak melakukan pembakaran ban. Selain berpotensi mengganggu pengguna jalan dan masyarakat sekitar, saat itu juga sudah memasuki waktu menjelang Salat Dzuhur,” kata Abdul Hakim.

Ia menegaskan, kepolisian pada prinsipnya menghormati dan menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, pelaksanaan aksi tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, keamanan, keselamatan, serta ketertiban umum.

“Kami tidak melarang penyampaian aspirasi. Yang kami cegah adalah tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas maupun membahayakan keselamatan peserta aksi dan masyarakat lainnya,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa tersebut digelar oleh Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Mataoleo Kendari Sulawesi Tenggara (IMPPERMOL). Sekitar 15 peserta aksi yang dipimpin Iqbal Hasyim dan Roma Nur menyampaikan aspirasi terkait pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Mataoleo hingga Poleang Timur.

Berdasarkan informasi di lapangan, situasi sempat memanas ketika salah seorang orator menginstruksikan massa untuk melakukan pembakaran ban sebagai bentuk protes. Aparat kepolisian yang melakukan pengamanan kemudian memberikan imbauan agar rencana tersebut dibatalkan.

Namun karena imbauan tersebut tidak segera diindahkan, Kapolres Bombana mengambil langkah dengan naik ke mobil komando dan menghentikan orasi yang dinilai dapat memicu tindakan pembakaran ban. Momen tersebut kemudian direkam dan beredar luas di media sosial.

Meski sempat terjadi adu argumentasi antara aparat dan peserta aksi, situasi tetap terkendali. Tidak terjadi bentrokan maupun tindakan anarkis selama berlangsungnya demonstrasi.

Setelah menyampaikan aspirasi di Bundaran Tugu Brimob, massa bergerak menuju Kantor Bupati Bombana dan diterima oleh Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, M.P.W.K Selanjutnya, demonstran melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Bombana dan diterima Ketua DPRD Bombana, Iskandar, S.P.

Rangkaian aksi berakhir sekitar pukul 15.00 WITA dalam keadaan aman dan kondusif. Tidak terdapat laporan kerusakan fasilitas umum maupun gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung.

Abdul Hakim menambahkan bahwa Polres Bombana akan terus mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam pengamanan setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

“Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik tanpa mengganggu kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.

Penulis: Fendi

Editor: Redaksi Sultranet.com

sultranet.com – Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana memanfaatkan forum REBOAN (Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang masih dihadapi daerah. Dalam forum yang diikuti kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mengangkat isu penguatan pemerintahan berbasis digital, peningkatan layanan kelistrikan, hingga kondisi infrastruktur jalan menuju Kecamatan Kabaena. Kegiatan berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Rabu (3/6/2026).

Forum REBOAN menjadi wadah komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membahas pelaksanaan otonomi daerah serta berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi masing-masing wilayah. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menyampaikan kebutuhan daerah yang dinilai penting guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pemaparannya, Ahmad Yani menyoroti masih adanya kendala dalam implementasi program pemerintahan berbasis digital akibat keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di sejumlah desa.

“Program pemerintahan berbasis digital masih menjadi tantangan bagi kami. Saat ini masih ada sejumlah desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi secara memadai. Kondisi ini tentu menjadi perhatian karena layanan digital membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, pemerataan akses telekomunikasi menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi agar transformasi digital pemerintahan dapat berjalan optimal hingga ke tingkat desa. Ketersediaan jaringan yang memadai juga dinilai penting untuk mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan mudah diakses masyarakat.

Selain persoalan telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Bombana juga menyampaikan kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan di beberapa wilayah yang hingga kini masih memerlukan perhatian. Ketersediaan listrik yang stabil dan memadai dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta pengembangan berbagai sektor pembangunan daerah.

“Kami juga menyampaikan kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan di beberapa wilayah. Ketersediaan listrik yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat maupun pengembangan daerah,” katanya.

Tak hanya itu, Ahmad Yani turut mengangkat kondisi infrastruktur jalan menuju Kecamatan Kabaena yang masih menjadi keluhan masyarakat. Menurutnya, akses jalan yang belum memadai menjadi salah satu hambatan dalam mendorong mobilitas warga dan pengembangan potensi ekonomi daerah.

“Kondisi jalan menuju Kabaena juga kami sampaikan dalam forum ini. Padahal wilayah tersebut memiliki potensi besar, termasuk aktivitas pertambangan, namun masyarakat masih menghadapi kendala akses akibat kondisi jalan yang belum memadai,” ungkapnya.

Ia menilai peningkatan kualitas infrastruktur jalan di kawasan tersebut sangat penting untuk memperlancar konektivitas antarwilayah sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, potensi sumber daya yang dimiliki Kabaena diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan daerah.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bombana, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri menyatakan akan membantu memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait sesuai bidang kewenangannya.

Untuk persoalan jaringan telekomunikasi, Ditjen Otonomi Daerah akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara itu, isu yang berkaitan dengan kawasan hutan akan dikomunikasikan dengan Kementerian Kehutanan. Adapun kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan akan diteruskan kepada PT PLN (Persero), sedangkan persoalan infrastruktur jalan menuju Kabaena akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Melalui forum REBOAN tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat memperoleh perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat. Selain menjadi sarana penyampaian aspirasi, forum ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bombana.

sultranet.com – Bombana – Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program daerah. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Penyampaian Informasi Hasil Pengawasan Tahun 2025 dan Rencana Pengawasan Tahun 2026 serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mengevaluasi hasil pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menyusun langkah perbaikan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel pada tahun-tahun mendatang.

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Harry Bowo, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun, para asisten, staf ahli bupati, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menekankan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara Inspektorat Daerah dan BPKP sebagai dua institusi yang memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Menurutnya, hasil pengawasan dan evaluasi harus dipandang sebagai sarana pembelajaran untuk memperbaiki kinerja birokrasi, bukan sekadar proses administratif.

Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk bersikap terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi hasil pengawasan agar kelemahan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki.

“Pekerjaan yang terlambat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan perencanaan yang tidak baik. Tahun ini akan saya benahi,” tegas Burhanuddin.

Menurutnya, kualitas perencanaan memiliki peran sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan yang matang akan berdampak pada ketepatan pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, serta pencapaian target pembangunan yang lebih optimal.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Harry Bowo, menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP merupakan instrumen penting dalam memastikan seluruh program pembangunan daerah berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui penerapan SPIP yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat integritas sektor publik.

“Esensi SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan pembangunan daerah,” ujar Harry.

Ia menambahkan bahwa SPIP bukan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga menjadi sistem yang membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pemaparannya, Harry juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan BPKP, Kabupaten Bombana masih menghadapi sejumlah tantangan dalam aspek tata kelola pemerintahan dan implementasi kebijakan di lapangan.

“Secara umum, ada kelemahan di tata kelola. Di implementasi masih sangat lemah,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hasil evaluasi tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi bahan refleksi bersama agar pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Selain membahas hasil pengawasan, forum tersebut juga memaparkan evaluasi postur anggaran Kabupaten Bombana Tahun 2025 berdasarkan asersi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mencapai Rp209,95 miliar. Anggaran tersebut tersebar pada lima sektor prioritas pembangunan dengan porsi terbesar dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar 61,75 persen, pendidikan 27,21 persen, penurunan prevalensi stunting 9,34 persen, serta pengentasan kemiskinan sebesar 0,86 persen.

Paparan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih fokus pada kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta memastikan setiap program dan anggaran daerah dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel demi mendorong pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Bombana, Sultranet.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) Tahun 2026 dengan mengusung tema “Solid Bergerak Merakyat Menuju Pemenangan 2029”. Kegiatan yang menjadi bagian dari konsolidasi organisasi partai tersebut dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan Kantor DPC PDIP Bombana dan dihadiri jajaran pengurus partai, kader, simpatisan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan partai politik tingkat kabupaten, serta Bupati Bombana, di Aula Tanduale, Kabupaten Bombana, Minggu (7/6/2026).

Musancab digelar sebagai forum strategis untuk memperkuat struktur organisasi partai hingga tingkat kecamatan sekaligus menyatukan langkah kader dalam menghadapi agenda politik mendatang. Selain menjadi sarana konsolidasi internal, kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog antara partai politik dan pemerintah daerah dalam membangun sinergi untuk kemajuan Kabupaten Bombana.

Ketua DPC PDIP Bombana, Andi Muhammad Khaekal, dalam sambutannya menegaskan bahwa dinamika politik pasca pemilihan kepala daerah telah berakhir dan seluruh pihak perlu mengedepankan semangat kebersamaan demi pembangunan daerah.

“Proses pemilihan telah selesai dan tidak ada lagi persoalan terkait hasil pemilihan. Karena itu Fraksi PDI Perjuangan dan saya selaku Ketua DPC memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintahan Bupati Bombana yang terpilih saat ini,” kata Khaekal.

Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak ditentukan oleh figur individu semata, melainkan oleh kekuatan kerja kolektif seluruh unsur partai. Karena itu, ia mengajak seluruh kader untuk memperkuat solidaritas dan menjaga kekompakan organisasi.

“Superman hanya ada dalam cerita fiksi. Dalam organisasi yang dibutuhkan adalah super team,” ujarnya yang disambut tepuk tangan para kader dan peserta Musancab.

Khaekal juga menekankan bahwa semangat gotong royong harus menjadi fondasi utama dalam membangun kekuatan partai di tingkat akar rumput. Dengan organisasi yang solid, kata dia, PDIP akan mampu menjalankan fungsi politik, sosial, dan kemasyarakatan secara lebih efektif.

Sementara itu, Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, mengawali sambutannya dengan menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah kepada seluruh peserta yang hadir.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT senantiasa menerima amal ibadah kita,” ucap Burhanuddin.

Ia memberikan apresiasi kepada jajaran DPC PDIP Bombana atas terselenggaranya Musancab yang dinilai sebagai bagian penting dari proses demokrasi yang sehat dan inklusif.

Menurut Burhanuddin, kegiatan tersebut bukan hanya agenda internal partai, melainkan juga menjadi bukti bahwa mekanisme demokrasi berjalan dengan baik hingga tingkat akar rumput.

“PDI Perjuangan memiliki peran penting sebagai salah satu pilar demokrasi bangsa. Melalui Musancab ini, partai dapat memperkuat perannya sebagai ujung tombak perjuangan yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat,” katanya.

Burhanuddin menegaskan bahwa Musancab harus dimanfaatkan untuk menyelaraskan visi organisasi, memperkuat kaderisasi berbasis gotong royong, serta meningkatkan fungsi partai sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh kader partai untuk berperan aktif mendukung pembangunan daerah yang saat ini diarahkan pada penguatan sektor agrominapolitan.

“Saat ini Pemerintah Kabupaten Bombana tengah bergerak cepat mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing berbasis agrominapolitan. Kami terus mengoptimalkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pembangunan konektivitas antarwilayah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Menurut Burhanuddin, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, dalam memberikan gagasan dan dukungan konstruktif bagi kemajuan daerah.

“Mari kita jadikan perbedaan pandangan politik sebagai dinamika demokrasi. Namun di atas semua itu, persatuan rakyat, stabilitas daerah, dan kemajuan Kabupaten Bombana harus tetap menjadi prioritas utama kita bersama,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPD PDIP Sulawesi Tenggara, Hasrat Haji Nabi, yang sekaligus membuka secara resmi Musancab PDIP Bombana, menyoroti pentingnya menjaga hubungan baik setelah berakhirnya kontestasi politik.

Menurut Hasrat, kedewasaan politik tercermin dari kemampuan para pemimpin dan kader untuk tetap membangun komunikasi dan kerja sama meskipun sebelumnya berada dalam kompetisi politik yang ketat.

“Tidak banyak orang yang setelah bertarung habis-habisan di lapangan politik masih bisa tersenyum, menyapa, dan merangkul semua pihak,” katanya.

Hasrat menegaskan bahwa kepentingan daerah harus ditempatkan di atas kepentingan politik kelompok maupun individu. Ia mengingatkan bahwa seluruh elemen politik memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga stabilitas dan kemajuan Bombana.

“Yang harus diselamatkan adalah kapal besar yang bernama Kabupaten Bombana,” ujarnya.

Dalam arahannya kepada para kader, Hasrat juga menyampaikan bahwa tantangan terbesar dalam dunia politik bukanlah mengalahkan lawan, melainkan mengendalikan ego pribadi demi kepentingan yang lebih besar.

“Yang paling berat bukan mengalahkan musuh politik, tetapi menaklukkan ego politik,” katanya.

Musancab PDIP Bombana Tahun 2026 diharapkan mampu melahirkan kepengurusan baru yang memiliki integritas, loyalitas, dan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat. Selain itu, forum tersebut juga diharapkan menghasilkan program kerja yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat posisi partai sebagai jembatan aspirasi rakyat.

Rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana penuh semangat kebersamaan, ditandai dengan komitmen seluruh kader untuk memperkuat soliditas organisasi dan mendukung pembangunan Kabupaten Bombana menuju daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Pewarta: Zull

MUNA, Sultranet.com – Anggota DPR RI Ridwan Bae turun tangan memperjuangkan perbaikan ruas jalan rusak yang menghubungkan Desa Mantobua dan Desa Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna. Kondisi jalan yang mengalami kerusakan parah hingga memicu aksi blokade warga tersebut kini telah dilaporkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Perhatian Ridwan Bae muncul setelah warga setempat melakukan aksi pemalangan jalan sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan kerusakan infrastruktur yang telah berlangsung cukup lama. Warga bahkan menegaskan akan tetap mempertahankan blokade hingga ada kepastian perbaikan dari pemerintah.

Menanggapi kondisi tersebut, Ridwan Bae mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum guna menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus meminta dukungan anggaran untuk penanganan ruas jalan tersebut.

“Saya sudah berbicara dan mengajukan permohonan langsung kepada Menteri PU terkait kondisi jalan di Kecamatan Lohia. Mohon doa dan dukungan masyarakat agar proses ini dapat berjalan lancar dan segera mendapatkan perhatian pemerintah pusat,” kata Ridwan Bae, Selasa (2/6/2026).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu menegaskan bahwa akses jalan yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian serius pemerintah. Menurutnya, kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.

Karena itu, ia berkomitmen mengawal aspirasi warga hingga ke tingkat pusat agar solusi yang diberikan tidak bersifat sementara, melainkan melalui perbaikan yang lebih permanen dan berkualitas.

Di sisi lain, Ridwan Bae juga mengimbau masyarakat yang sedang melakukan aksi protes agar tetap menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia berharap warga dapat mengedepankan komunikasi yang baik sembari menunggu proses pengusulan anggaran dan tindak lanjut dari pemerintah.

“Saya memahami aspirasi masyarakat. Namun saya berharap semua pihak tetap menjaga ketertiban dan tidak merugikan masyarakat lainnya yang menggunakan jalan tersebut. Jika memungkinkan, blokade jalan dapat dibuka kembali agar aktivitas warga berjalan normal,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Muna Asrafil bersama Anggota DPRD Kabupaten Muna Rasmin telah mendatangi lokasi blokade untuk berdialog dengan warga. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan komitmen untuk melakukan perbaikan sesuai kemampuan anggaran daerah.

Namun, warga menilai langkah tersebut belum memberikan kepastian yang memadai sehingga aksi blokade masih terus berlangsung hingga saat ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ruas jalan yang mengalami kerusakan mencapai sekitar 2,5 kilometer, membentang dari wilayah Mantobua menuju Korihi hingga Lakarinta. Kerusakan jalan tersebut telah lama dikeluhkan masyarakat karena mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama saat musim hujan ketika kondisi jalan semakin sulit dilalui kendaraan.

Masyarakat kini berharap upaya yang dilakukan Ridwan Bae dapat membuka jalan bagi hadirnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat sehingga perbaikan infrastruktur yang selama ini dinantikan dapat segera direalisasikan.

Penulis: Borjuis