Bombana, SultraNET. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan terus menggenjot pencapaian target vaksinasi untuk mencapai Herd Immunity atau kekebalan kelompok di akhir tahun 2021 sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Salah satu Inovasi Pemkab Bombana dengan menggelar pekan Vaksinasi yang sampai saat ini  telah menyelesaikan tahap ke Sembilan.

Kepala Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Tarzan SKM mengungkapkan dalam pelaksanaan pekan vaksinasi hingga saat ini capaian perkecamatan mengalami beberapa perubahan prosentase capaian.

Ia merinci untuk 5 Peringkat terendah adalah berturut di peringkat terakhir Kecamatan Poleang Tengah dengan capaian persentase sebesar 28,30 persen, kemudian Kecamatan Poleang Barat dengan capaian persentase sebesar 30,14 persen lalu di atasnya ada Kecamatan Tontonunu dengan capaian persentase sebesar 30,48 persen, Poleang Selatan sebanyak 30, 99 dan Kecamatan Poleang 33,08 persen.

“Kita akan terus menggenjot pencapaian ini agar di Akhir Desember tahun 2021 target Herd Immunity bisa tercapai,” singkatnya.

.

Bombana, SultraNet. – Proses vaksinasi covid-19 di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara telah memasuki tahap ke sembilan, usaha yang serius dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan untuk mewujudkan Herd imunity atau kekebalan kelompok di Akhir Desember 2021 ini masih saja mendapatkan tantangan di lapangan, baik itu warga yang menolak untuk di vaksinasi sampai menyebarnya berita berita HOAX tentang efek dari vaksin ini, Jum’at (12/11/2021).

Seperti salah satu kasus informasi Hoax yang terjadi di Desa Watumelomba, Kecamatan Tontonunu bahwa ada yang warga yang telah melaksanakan vaksinasi langsung stroke atau lumpuh membuat sebagian warga percaya sehingga banyak warga yang akhirnya tidak mau untuk di vaksin.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Andi Ira Anggraeny dengan tegas menyampaikan bahwa informasi itu adalah berita HOAX yang menyesatkan.

“Desa Watumelomba dari awal tidak ada orang lumpuh atau stroke karena di vaksin, berdasarkan laporan orang tua tersebut pada saat datang ke tempat Vaksinasi memang sudah mempunyai penyakit kram kram kakinya, dokter bahkan menyarankan untuk menunda akan tetapi orang tua tersebut memaksakan untuk di vaksin, sehingga pada akhirnya di vaksin,” Jelas Andi Ira

Berdasarkan laporan Surveilans KIPI yang masing-masing ada di 22 Puskesmas tidak ada laporan tentang KIPI yang serius, yang ada hanya laporan KIPI non serius seperti demam atau pegal.

“Jadi saya tegaskan bahwa ada yang lumpuh atau stroke setelah di vaksinasi di Desa Watumelomba itu hanyalah HOAX, saya mengharapkan masyarakat agar bijak dalam menerima informasi tentang vaksinasi ini,” harapnya.

.

Bombana, SultraNET. – Pemerintah Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana menyiapkan langkah tegas dengan tidak mengeluarkan izin pesta atau hajatan yang mengumpulkan orang banyak kepada Desa yang warganya enggan melakukan vaksinasi sehingga tidak mampu memenuhi target perolehan 70 persen warga tervaksin atau terciptanya kekebalan kelompok.

Hal tersebut ditegaskan Camat Tontonunu, Muhiddin saat memimpin Rapat Koordinasi pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tingkat Kecamatan Tontonunu yang dihadiri Para Kepala Desa, Kepala Pukesmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Kecamatan Tontonunu, Jumat (12/11/2021).

Muhiddin menjelaskan dalam rangka percepatan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bombana untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu 70 persen warga telah tervaksin (Dosis 1) diakhir Desember 2021, maka seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana diberi target.

“Tidak ada jalan tidak divaksin, jadi Desa yang belum memenuhi prosentase akan dilarang melakukan kegiatan hajatan apapun baik pesta Aqiqah dan lain-lain, kemudian semua pelayanan publik harus disyaratkan vaksin,” ujar Muhiddin.

Mantan Sekcam Tontonunu ini  menegaskan bahwa untuk aparat desa bakal ada sanksi yang di berikan jika menolak atau tidak mau di Vaksin.

“Semua yang dihonorkan ADD dan DD mensyaratkan harus divaksin kalau tidak, maka siap-siap diberhentikan dan tidak diberikan kehormatan atau tunjangannya,” jelas Muhiddin.

Untuk dilingkungan Sekolah, Guru dan Siswa  yang belum melakukan vaksin dilarang mengikuti proses belajar mengajar atau tatap muka disekolah.

“Semua pengurusan yang menyangkut pelayanan publik harus menyetor KK dan bukti vaksin terutama di Desa yang punya masyarakat, kemudian Desa yang tidak memenuhi target maka tidak akan melayani pemberian ADD dan DD nya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Puskemas Tontonunu Suradi SKM menjelaskan bahwa dalam Pelaksanaan vaksin bagi Mayarakat, pihaknya tidak langsung melakukan vaksin namun dilakukan dulu pemeriksaan jika ada riwayat penyakitnya maka dilakukan screning dulu, namun jika hasilnya tidak bisa vaksin maka akan diberikan surat rujukan untuk ke Dokter spesialis guna pemeriksaan.

“Dan bagi masyarakat sudah divaksin ada gejala lain maka kami harap supaya ke Rumah Sakit atau puskesmas terdekat jangan tinggal dirumah saja pada akhirnya akan menimbulkan kecurigaan,” harap Suradi.

Bombana, SultraNET. COM | Sebanyak 64,19 Persen sasaran vaksinasi covid-19 untuk kategori pelayan Publik di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara belum melakukan vaksin, Jum’at (12/11/2021).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Darwin Ismail mengatakan dari Total sebanyak 17,067 petugas publik, yang telah melakukan vaksin baru sekitar 6.111 orang atau dalam capaian persentase sekitar 35,81 persen.

“Jadi masih ada sekitar 10,958 petugas publik yang belum tervaksin,” Ungkap Darwin Ismail

Mantan Kepala Badan Keuangan Daerah Bombana itu mengaku heran dengan minimnya jumlah Petugas Publik yang telah di vaksin, ia mengaku seharusnya para petugas publiklah yang lebih dominan karena mereka yang lebih paham tentang program vaksinasi ini.

Untuk itu ia mengingatkan kepada para ASN dan pelayan publik lainnya yang belum di vaksin agar segera melakukan Vaksin sebelum akhir Desember nanti.

“PERPRES NO 14 itu memang tegas mengatur semua Pelayanan administrasi bisa kita gunakan untuk percepatan administrasi itu dan terutama untuk ASN, Bapak Bupati melalui Sekda sudah menyiapkan sanksi khusus buat mereka, jadi kita tidak boleh main main dengan program vaksinasi ini,” tegas Darwin.

Bombana, SultraNET. – Ketua Kosgoro Kabupaten Bombana, Sri Nur Eva memastikan, seluruh elemen Partai Golkar solid mendukung program vaksinasi Covid-19 dari Pemerintah Kabupaten Bombana dalam rangka mencapai Herd Immunity. Sebagai bukti kesungguhannya, para kader Perempuan Partai Golkar diwajibkan mensosialisasikan kebijakan ini.

“Saya mengharapkan pada kader perempuan Golkar di seluruh Bombana, agar dapat menyukseskan pekan Vaksinasi yang di laksanakan oleh Pemkab dengan cara mensosialisaikan pentingnya vaksinasi,” Kata Nur Eva saat di Hubungi via telepon, Jumat (12/11/2021).

Sri Nur Eva menjelaskan, dasar melakukan vaksinasi di Indonesia sudah clear. termasuk penggunaan vaksin asal China, Sinovac, Politisi wanita asal Pulau Kabaena ini berharap masyarakat dapat tenang dan meyakini vaksin ini aman. Pasalnya, vaksin Covid-19 sudah mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Karena dua lembaga ini sudah memberikan lampu hijau, saya mengharapkan kepada seluruh kader perempuan Golkar untuk mensosialisasikannya,” ujarnya.

Nur Eva menjamin, pengetahuan kader Beringin soal vaksin sudah tuntas. Jadi, saat ini tinggal menyampaikan informasinya dengan benar, agar bangsa ini terbebas dari pandemi Covid-19.

“Arahan sudah diberikan kepada kader Golkar sampai tingkat paling bawah, untuk menyukseskan program vaksinasi pemerintah,” pungkas wanita yang juga wakil bendahara di DPD II GOLKAR Kabupaten Bombana itu.

Bombana, SultraNET. – Bupati Bombana H. Tafdil memastikan bakal melakukan evaluasi terhadap 5 Camat dan Kepala Puskesmas (Kapus) yang wilayahnya masuk 5 terendah perolehan pekan Vaksinasi pada Desember mendatang, Kamis (11 /11/2021).

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pekan Vaksinasi di Kabupaten Bombana telah memasuki tahap sembilan, akan tetapi realisasi vaksinasi COVID-19 hingga November 2021 ini baru mencapai kisaran 40 persen.

Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan realisasi vaksinasi COVID-19 didaerah tersebut harus mencapai 70 persen atau Herd Immunity pada Desember 2021 mendatang.

Bupati Bombana, H Tafdil mengatakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah yang dipimpinnya itu masih jauh dari target, padahal menurutnya jika merujuk pada target yang di berikan oleh Pemerintah Pusat, seharusnya sudah berada diatas 50 persen.

“Ini masih sangat jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Bupati dua periode ini, bergerak cepat mengambil langkah strategis dengan memanggil seluruh Camat untuk melakukan rapat percepatan vaksinasi yang bertampat di Paviliun Rujab Bupati Bombana yang turut serta dihadiri dari berbagai unsur Forkopimda.

“Seharusnya pada bulan November ini capaian vaksin sudah berada dikisaran 50 persen lebih, sementara sampai pada bulan Desember, Pemda ditarget harus mencapai angka 70 persen,” paparnya.

“Ingat, 5 Kecamatan dengan capaian terendah siap siap untuk menerima konsekuensi nya.” tegas Ketua DPD PAN Kabupaten Bombana ini.

.

Bombana, SultraNET. | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2020-2030, Kamis (11/11/2021).

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Bombana, Man Arfa mengatakan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, dokumen KLHS merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi.

“Seluruh dokumen pembangunan harus dibarengi dengan KLHS, itu adalah dokumen wajib dalam pembangunan berkelanjutan,” ujar Man Arfa.

Hal tersebut lanjut Man Arfa sebagai bentuk kepatuhan terhadap lingkungan hidup, untuk itu ia mengharapkan adanya saran dan masukan atas materi yang telah disusun oleh Kelompok Kerja penyusunan KLHS RTRW.

“Masukan dari peserta ini kemudian  yang akan dilakukan validasi kembali oleh Pokja Provinsi,” Jelas Man Arfa.

Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu Hotel di Bombana itu menghadirkan Pemateri Akademisi Universitas Haluoleo, unsur Pemerintah Daerah, Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, unsur Media dan pemerhati masalah lingkungan. (IS)

Bombana, SultraNET. – Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara  turun level terkait status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jika Sebelumnya berada di level tiga, kini turun jadi level dua.

Untuk wilayah Sulawesi Tenggara, baru satu Kabupaten yang mampu menyandang level satu yakni Kabupaten Konawe Utara. Sementara 12 Kabupaten dan dua Kota lainnya berada di level dua, sedangkan di level tiga masih dua Kabupaten.

Kabupaten Bombana masuk kategori level dua PPKM. Bombana bersama Kabupaten Muna, Buton, Konawe, Wakatobi, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, Buton Tengah, Buton Selatan, Kolaka Utara, Kota Baubau, dan Kota Kendari, sedangkan level tiga yakni Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Selatan.

Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin Ismail mengatakan penurunan status tersebut berkat adanya tambahan warga yang mau vaksin dari hari ke hari serta angka covid-19 yang telah mencapai anka 0 (nol).

Ia menjelaskan jika Bombana tidak terhalang rendahnya jumlah prosentase warganya yang telah di vaksinasi saat ini, maka dipastikan telah masuk kategori level satu PPKM.

“Sejak 1 Oktober 2021 sampai sekarang, Alhamdulilah tidak ada lagi warga kita yang terkonfirmasi atau terpapar covid-19,” paparnya usai mengikuti rapat bersama jajaran camat dan TNI/ POLRI di Rujab Bupati Bombana, Kamis (11/11/2021).

Hanya saja, akibat rendahnya warga Bombana yang vaksin kata Darwin, telah berdampak pada naiknya levelitas PPKM secara standar nasional

“Naiknya levelitas kita di PPKM Itu, akibat capaian vaksinasi kita rendah. Hingga 8 November 2021 kita belum capai 40 persen sebagaimana ditargetkan secara nasional. kita masih berkutat ditataran 39 persenan. Akibatnya, level PPKM kita saat itu, naik ke level tiga,” ulasnya.

Namun saat ini lanjutnya, jumlah vaksinasi  telah menyentuh angka 44 ribuan lebih. Atau telah mencapai 40 persen lebih dari target, sehingga level kita sudah turun ke level dua,” tambahnya.

Mantan Kepala BKD Bombana itu menargetkan hingga akhir November 2021 kedepan, persentase yang hendak dicapai di kisaran 60 persen dari target.

“Untuk saat ini, kita butuh sekitar 19 persenan lebih untuk gapai target 60 persen tersebut. Sementara satu persen itu, butuh kisaran 1.200 dosis yang mesti tervaksin. Makanya, hari ini kita undang camat dan unsur TNI Polri untuk bahu membahu tangani bersama terkait rendahnya vaksinasi kita ini,” ujanya.

“Kedepan, identifikasi warga yang vaksin dan yang belum, akan digunakan metode by name by adres. Lewat scraning kartu keluarga atau KK,” Pungkasnya.

.

Bombana, SultraNET. | Target Herd Immunity di akhir bulan Desember 2021 menjadi hal yang harus direalisasikan di semua daerah yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Bombana, karena merupakan Instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Drs. Man Arfa menjelaskan jika Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Bombana yang belum melakukan vaksinasi, maka Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) nya akan ditahan sementara hingga ASN tersebut melakukan vaksinasi.

“Ya itu tanggung jawab saya. Kalau ada PNS di Lingkup Pemda Bombana yang belum atau tidak mau di vaksin akan ditahan sementara TPP nya sampai selesai divaksin baru diberikan,” Jelas Man Arfa saat di wawancarai usai Rapat dengan seluruh Camat se Kabupaten Bombana di Aula Paviliun Rujab Bupati Bombana, Kamis (11/11/2021).

Mantan Kadis PU Kabupaten Bombana ini juga menegaskan kembali apa yang menjadi Arahan Bupati Bombana pada saat Rapat koordinasi tadi, bukan hanya itu, jika dalam pelaksanaan vaksinasi bersama para Camat tidak mencapai target hingga 70 persen, pihaknya juga bakal mengambil langkah tegas.

“Saya akan panggil dulu, kalau memang tidak bisa bekerja maksimal kita ganti, ini program dari pusat bukan dari program daerah, makanya jangan main-main program ini,” Tegas Jenderal ASN di Kabupaten Bombana itu.

.

Kendari, SultraNET. – Dewan Pimpinan Wilayah Media Online Indonesia provinsi Sulawesi Tenggara (DPW MOI Sultra) silahturahim dengan Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. H. Lukman Abunawas, SH. M.Si. MH, Selasa (9/11/2021).

Ketua MOI Sultra, Suhardi SP yang di dampingi wakil ketua III Usman, S.Pi menjelaskan, maksud pertemuan dengan Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas adalah membahas pelantikan dan pengukuhan pengurus DPW Media Online Indonesia Sulawesi Tenggara,

Selain itu juga sebagai ajang silahturahim dan berdiskusi tentang kinerja jurnalis kedepan untuk bisa memberikan informasi akurat dan berimbang serta terkait berita- berita di kalangan masyarakat dan di pemerintahan yang independen dan profesional.

DPW MOI Sultra juga meminta secara resmi kesedian wakil gubernur Lukman Abunawas untuk menghadiri pelantikan dan pengukuhan serta rapat kerja DPW MOI Provinsi Sulawesi Tenggara serta sekaligus bersedia menjadi Dewan Pembina dan Dewan Penasehat dalam organisasi Asosiasi DPW MOI Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Ini merupakan keseriusan seluruh pengurus DPW MOI Sultra, agar dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan pengurus DPP demi kemajuan organisasi. Insya Allah tanggal 30 November pengurus MOI Sultra akan dilaksanakan pelantikan dan pengukuhan di hotel Claro Kendari,” ucapnya.

Dalam pelantikan nanti kata Suhardi, dijadwalkan kehadiran Ketua DPP MOI Pusat Rudi Sembiring Meliala, dan Sekjen DPP MOI Drs. HM. Yusuf Rizal, SH. SE. M.Si serta Gubernur Sultra H. Ali Mazi dan wakil gubernur Lukman Abunawas serta pejabat lainya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas mengaku siap menghadiri kegiatan pelantikan dan pengukuhan DPW MOI Sultra nantinya.

Wagub berpesan kepada DPW MOI Sultra untuk tetap berkordinasi dengan Dinas Kominfo provinsi Sulawesi Tenggara sebagai mitra dan perpanjangan tangan pemerintah dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.

“Saya berharap semoga kerja- kerja jurnalis dapat bermanfaat bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara, dan selalu bersinergi dengan pemerintah untuk memberikan informasi terbaik bagi daerah,” pungkasnya. (Rls)