Jakarta, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Forum nasional ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden serta agenda pembangunan nasional yang terangkum dalam Asta Cita. Rakornas tersebut berlangsung di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat, Kamis, 15 Januari 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bombana hadir didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana. Rakornas ini juga dihadiri oleh para bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia yang menjadi perwakilan pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.

Rapat koordinasi nasional tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, forum ini juga bertujuan meningkatkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui rakornas ini, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk semakin aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayah masing-masing. Stabilitas tersebut dinilai sebagai faktor penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Paharuddin, S.STP., M.Si menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kondisi sosial dan politik yang stabil.

“Pemerintah daerah harus berhasil menjaga stabilitas sosial politik dengan baik, karena itulah indikator keberhasilan urusan pemerintahan umum,” kata Paharuddin dalam forum tersebut.

Menurutnya, stabilitas sosial dan politik menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Tanpa kondisi yang aman dan kondusif, berbagai program pembangunan akan sulit berjalan secara optimal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., CGRE menekankan bahwa pelaksanaan program prioritas Presiden serta agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Ia menjelaskan bahwa program-program strategis pemerintah pusat akan lebih efektif jika didukung oleh kondisi daerah yang aman, stabil, dan kondusif.

“Program prioritas Presiden dan Asta Cita ini akan berjalan efektif jika tercipta stabilitas sosial dan politik di berbagai daerah,” ujar Akmal Malik.

Akmal juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang beragam. Pemerintah daerah diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat guna menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan.

Senada dengan hal tersebut, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si menyampaikan bahwa Rakornas ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ia menilai forum koordinasi seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi serta memperkuat langkah bersama dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional.

“Rapat ini merupakan momentum penting untuk menyatukan langkah, memperkuat kolaborasi, dan menyelaraskan arah kebijakan pusat serta daerah dalam mendukung program prioritas Presiden,” kata Bahtiar.

Melalui rakornas tersebut, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, termasuk dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat wawasan kebangsaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Bupati Bombana Burhanuddin menyambut baik pelaksanaan rakornas ini sebagai forum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi yang kuat antara kedua level pemerintahan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Ia juga menilai bahwa rakornas tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk bertukar pengalaman, memperluas wawasan, serta memperkuat komitmen dalam menjalankan berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan nasional.

Dengan adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan secara efektif serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Bombana.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Laporan tersebut berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Bombana. Penyerahan laporan dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., yang mewakili Bupati Bombana, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara di Kendari, Rabu, 28 Januari 2026.

Kegiatan penyerahan laporan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bombana Zalman, Inspektur Inspektorat Kabupaten Bombana Ridwan, S.Sos., M.P.W., serta sejumlah pejabat terkait dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK merupakan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada aktivitas pertambangan di Kabupaten Bombana. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh tim auditor BPK RI selama kurang lebih 60 hari sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Dalam sambutannya, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Syahrun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh jajaran BPK RI, khususnya tim pemeriksa, yang telah melaksanakan proses pemeriksaan secara profesional dan komprehensif.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh jajaran BPK RI, khususnya tim pemeriksa, yang telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan selama kurang lebih 60 hari. Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan,” kata Syahrun.

Ia menegaskan bahwa proses pemeriksaan tersebut memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

Menurut Syahrun, Pemerintah Kabupaten Bombana memandang laporan hasil pemeriksaan tersebut bukan hanya sebagai bentuk evaluasi administratif, tetapi juga sebagai bahan pembelajaran untuk memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan ke depan, khususnya yang berkaitan dengan sektor lingkungan hidup dan kegiatan pertambangan.

“Kami memandang Laporan Hasil Pemeriksaan ini bukan semata sebagai penilaian, tetapi sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI akan ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur dan sistematis.

“Seluruh rekomendasi yang disampaikan akan kami tindak lanjuti secara serius melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun oleh perangkat daerah terkait,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syahrun menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal di setiap organisasi perangkat daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sektor pertambangan agar menjadikan rekomendasi BPK sebagai prioritas dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Kami telah menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk menjadikan rekomendasi BPK sebagai prioritas. Setiap temuan harus direspons dengan perbaikan sistem, bukan sekadar pemenuhan administratif,” kata Syahrun.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap rekomendasi benar-benar diimplementasikan secara efektif di tingkat perangkat daerah.

Syahrun menambahkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan agar lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Di akhir sambutannya, ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan BPK RI dapat terus terjalin dengan baik. Kerja sama tersebut dinilai penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, patuh terhadap hukum, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

“Kami berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan BPK RI dapat terus terjalin dengan baik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, patuh hukum, serta mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui penerimaan LHP ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam di daerah dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kendari, sultranet.com – Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (Alemako Sultra) secara resmi melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam daftar penerima upah Hari Orang Kerja (HOK) pada kegiatan pengadaan lampu jalan di Desa Mata Bubu, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, ke Polresta Kendari.

Laporan tersebut dilayangkan setelah sejumlah warga yang namanya tercantum dalam daftar penerima HOK mengaku tidak pernah menandatangani dokumen maupun menerima pembayaran sebagaimana tercatat dalam laporan kegiatan. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa.

Ketua Alemako Sultra, Irpan Rende, menyebut temuan tersebut mengindikasikan dugaan pemalsuan dokumen yang perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum secara profesional dan transparan.

“Temuan ini menunjukkan adanya indikasi pemalsuan dokumen. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan terbuka,” ujar Irpan Rende kepada wartawan, Selasa (27/1/2025).

Dalam laporan yang disampaikan ke Polresta Kendari, Alemako Sultra turut mencantumkan nama Kepala Desa Mata Bubu untuk kepentingan klarifikasi dalam proses penyelidikan. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai keterangan.

Sebelumnya, beredar keterangan bahwa pihak Pemerintah Desa Mata Bubu menyebut kegiatan tersebut telah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak terkait.

Alemako Sultra menegaskan, pelaporan ini merupakan bagian dari komitmen masyarakat sipil dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta mendorong penegakan hukum yang adil.

“Kami berharap proses hukum berjalan tuntas dan akuntabel agar memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat,” tegas Irpan.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Polresta Kendari belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut laporan tersebut.

Laporan: Aldi Dermawan

Bombana, sultranet.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bahtara, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Senin, 8 Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, akademisi, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dari berbagai wilayah di Bombana.

Dalam sambutannya, Bahtara menegaskan bahwa Empat Pilar Kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika merupakan fondasi utama dalam menjaga persatuan dan stabilitas bangsa, khususnya di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi.

Menurut Bahtara, globalisasi membawa banyak peluang bagi kemajuan bangsa, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan serius berupa lunturnya nilai-nilai kebangsaan, meningkatnya individualisme, serta potensi perpecahan akibat perbedaan pandangan dan kepentingan. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan Empat Pilar Kebangsaan harus terus diperkuat di semua lapisan masyarakat.

“Empat Pilar Kebangsaan harus menjadi pegangan bersama agar bangsa kita tetap kokoh, bersatu, dan tidak mudah terpecah oleh pengaruh luar. Nilai-nilai ini bukan hanya untuk dihafal, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Bahtara di hadapan peserta.

Kegiatan sosialisasi ini dikemas dalam bentuk dialog interaktif yang memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta pertanyaan terkait relevansi Empat Pilar Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Diskusi berlangsung hangat dan dinamis, dengan sejumlah peserta menyoroti pentingnya toleransi, keadilan sosial, serta persatuan dalam menghadapi perbedaan di daerah.

Bahtara menyambut baik berbagai pandangan tersebut dan menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Ia menilai, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus dirawat agar perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan politik tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi perekat persatuan.

Selain itu, Bahtara juga memberikan perhatian khusus kepada generasi muda. Menurutnya, pemuda memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di era digital. Ia mendorong agar pemuda Bombana aktif memanfaatkan pendidikan, media digital, serta kegiatan sosial sebagai sarana untuk menginternalisasi dan menyebarluaskan nilai Empat Pilar Kebangsaan.

“Generasi muda harus menjadi agen persatuan. Di tangan pemudalah masa depan bangsa ini ditentukan,” katanya.

Kegiatan sosialisasi ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk terus menghidupkan dan mengamalkan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahtara berharap, kegiatan ini dapat memperkuat semangat kebangsaan serta meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat Bombana dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Pewarta: Samidin

Bombana, sultranet.com— Empat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Waktu (PPPK PW) yang ditempatkan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai aparatur pemerintah daerah. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, sebagai bagian dari rangkaian pengangkatan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Penyerahan tersebut dilaksanakan setelah Apel Akbar PPPK yang digelar Pemerintah Kabupaten Bombana di Lapangan GOR Kabupaten Bombana pada Senin, 26 Januari 2026.

Usai mengikuti apel akbar bersama ribuan PPPK dari berbagai instansi pemerintah daerah, keempat PPPK yang ditempatkan di Kesbangpol Bombana menerima SK secara langsung di halaman Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana pada hari yang sama.

Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, menyerahkan secara simbolis dokumen pengangkatan tersebut kepada para pegawai yang baru bergabung di instansi tersebut. Penyerahan ini sekaligus menjadi penanda resmi dimulainya masa tugas mereka sebagai bagian dari aparatur pemerintah daerah di lingkungan Badan Kesbangpol.

Apel Akbar PPPK yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bombana diikuti oleh ribuan pegawai dari berbagai angkatan, yakni PPPK angkatan 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026. Secara keseluruhan jumlah peserta apel mencapai 4.377 orang yang berasal dari berbagai sektor, mulai dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis yang ditempatkan di sejumlah organisasi perangkat daerah.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah menegaskan pentingnya peran PPPK dalam memperkuat kinerja birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Para PPPK yang telah menerima SK diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing dan menjalankan tugas secara profesional.

Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah PPPK dengan Perjanjian Kerja Waktu yang dinyatakan sebagai PPPK Angkatan 2026 di Kabupaten Bombana mencapai 2.106 orang. Mereka ditempatkan di berbagai organisasi perangkat daerah, dinas, sekolah, serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Dari jumlah tersebut, empat orang di antaranya ditempatkan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut, khususnya dalam mendukung program-program pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, serta stabilitas politik di daerah.

Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, menyampaikan harapannya agar para PPPK yang baru menerima SK dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.

“Dengan diterimanya SK ini, kami berharap para PPPK dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, disiplin, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja instansi dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sunandar.

Menurutnya, kehadiran PPPK di lingkungan Kesbangpol Bombana diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus membantu pelaksanaan berbagai program kerja yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara di tingkat daerah.

Sunandar juga menekankan bahwa status sebagai aparatur pemerintah merupakan amanah yang harus dijaga dengan integritas dan komitmen kerja yang tinggi. Ia mengingatkan para pegawai baru agar mampu menjaga etika kerja serta mematuhi aturan yang berlaku dalam lingkungan birokrasi.

Selain itu, para PPPK juga diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan kerja agar mampu mengikuti perkembangan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.

Pengangkatan ribuan PPPK di Kabupaten Bombana sendiri menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sumber daya manusia aparatur serta meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan penambahan tenaga aparatur melalui skema PPPK, pemerintah daerah berharap pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan profesional.

Penyerahan SK kepada empat PPPK di lingkungan Badan Kesbangpol Bombana juga menjadi momentum penting bagi instansi tersebut dalam memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan kinerja kelembagaan di masa mendatang.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menyerahkan 2.106 Surat Keputusan (SK) kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam Apel Akbar Aparatur Sipil Negara PPPK dan PPPK Paruh Waktu se-Kabupaten Bombana. Penyerahan SK tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si sebagai bentuk pengakuan negara atas pengabdian para aparatur yang selama ini telah melayani masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Stadion Bombana, Senin, 26 Januari 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bombana didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos serta Ketua DPRD Kabupaten Bombana Iskandar, SP. Apel akbar ini juga dihadiri Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, perwakilan Forkopimda, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, lurah dan kepala desa, kepala sekolah, serta ribuan ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu dari berbagai instansi di Kabupaten Bombana.

Apel akbar tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian status bagi aparatur yang selama ini telah bekerja dalam berbagai sektor pelayanan pemerintahan.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan bahwa kegiatan penyerahan SK PPPK Paruh Waktu bukan sekadar seremoni administratif, melainkan bentuk nyata penghargaan negara kepada aparatur yang selama ini telah mengabdikan diri bagi masyarakat.

“Apel akbar dan penyerahan SK hari ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ini adalah momentum penting yang menandai pengakuan negara terhadap pengabdian saudara-saudara yang selama ini telah bekerja dan melayani masyarakat,” kata Burhanuddin di hadapan ribuan peserta apel.

Ia mengungkapkan bahwa banyak aparatur di Kabupaten Bombana yang telah bekerja selama bertahun-tahun dengan dedikasi tinggi meskipun belum memiliki kepastian status kepegawaian. Karena itu, penyerahan SK PPPK Paruh Waktu dinilai sebagai simbol kehadiran negara dalam memberikan kepastian sekaligus penghargaan terhadap pengabdian tersebut.

“Negara hari ini menyatakan bahwa kami melihat, menghargai, dan mengakui pengabdian saudara-saudara,” ujarnya.

Burhanuddin juga mengingatkan bahwa status sebagai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu bukanlah akhir dari perjalanan pengabdian, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar sebagai aparatur sipil negara.

Menurutnya, seluruh ASN harus terus meningkatkan kinerja, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa masyarakat tidak menilai aparatur dari status kepegawaiannya, tetapi dari kualitas pelayanan yang mereka rasakan secara langsung.

“Masyarakat tidak menilai kita dari status, tetapi dari pelayanan yang mereka rasakan. Karena itu, bekerjalah dengan hati, disiplin, dan tetap menjunjung tinggi etika birokrasi,” tegasnya.

Bupati Bombana juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang selama ini telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Ia menilai dedikasi para aparatur tersebut merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, keberhasilan berbagai program pembangunan di daerah tidak terlepas dari peran aparatur sipil negara yang bekerja di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan administratif di tingkat desa dan kecamatan.

Selain itu, Burhanuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja aparatur yang telah menerima SK PPPK Paruh Waktu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aparatur menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKPSDM) akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap para PPPK dan PPPK Paruh Waktu.

“Pengabdian harus diiringi dengan tanggung jawab dan evaluasi. Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala setiap tiga bulan untuk memastikan seluruh ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu bekerja dengan baik,” kata Burhanuddin.

Ia berharap para aparatur yang telah menerima SK dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Bombana juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menjaga semangat pengabdian serta membangun budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dengan penyerahan SK kepada ribuan PPPK Paruh Waktu tersebut, pemerintah daerah berharap pelayanan publik di Kabupaten Bombana dapat semakin optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur serta memastikan pelayanan pemerintahan berjalan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Kabupaten Bombana menggelar peringatan Hari Gizi Nasional dengan berbagai kegiatan edukatif yang melibatkan pelajar dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang, sekaligus mendorong pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber nutrisi bagi keluarga. Peringatan Hari Gizi Nasional tersebut dipusatkan di MTs Nurul Jamil Bombana, Kecamatan Poleang Timur, pada Rabu, 21 Januari 2025.

Hari Gizi Nasional sendiri diperingati setiap tanggal 25 Januari di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, peringatan tersebut juga dilaksanakan secara serentak secara nasional dan bahkan berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai bagian dari kampanye besar peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang.

Mengusung tema Penuhi Gizi Seimbang Dengan Pangan Lokal, kegiatan ini menjadi pengingat bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga pola konsumsi yang sehat di tengah perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan yang semakin bergeser. Terutama bagi anak-anak dan remaja, edukasi tentang gizi seimbang dinilai sangat penting untuk membangun generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Darwin, SE, mengatakan bahwa peringatan Hari Gizi Nasional merupakan momentum penting untuk mengingatkan kembali masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat yang seimbang dengan memanfaatkan potensi pangan lokal yang tersedia di daerah.

“Kita memiliki banyak sumber pangan lokal yang sehat dan bergizi, mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan hingga berbagai bahan pangan lainnya. Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk kembali mengenal dan memanfaatkan pangan lokal sebagai bagian dari pola makan sehat,” ujar Darwin.

Menurutnya, kekayaan pangan lokal di Bombana sebenarnya memiliki nilai gizi yang tidak kalah dengan berbagai produk pangan modern. Namun, perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja, membuat makanan cepat saji dan makanan olahan semakin dominan.

“Tema tahun ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kita ingin mengingatkan kembali bahwa makanan lokal yang tersedia di sekitar kita sebenarnya sangat baik untuk kesehatan. Jika dimanfaatkan dengan baik, pangan lokal bisa menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga,” katanya.

Selain memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi para peserta. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi penyakit sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Para siswa yang hadir juga mengikuti kegiatan makan sehat bersama sebagai bagian dari edukasi mengenai pola makan yang benar. Dalam kegiatan tersebut, para peserta diperkenalkan pada konsep Isi Piringku yang menekankan keseimbangan komposisi makanan dalam satu piring, mulai dari karbohidrat, protein, sayuran, hingga buah-buahan.

Melalui pendekatan edukasi yang praktis ini, para siswa diharapkan dapat memahami secara langsung bagaimana menyusun pola makan sehat yang seimbang dalam kehidupan sehari-hari.

Darwin menambahkan bahwa persoalan gizi di Indonesia masih menjadi tantangan yang cukup kompleks. Di satu sisi, masih terdapat kasus stunting pada anak-anak yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang. Namun di sisi lain, tren obesitas pada remaja juga mulai meningkat akibat pola makan yang tidak seimbang dan gaya hidup yang kurang aktif.

“Kita tidak hanya menghadapi masalah kekurangan gizi seperti stunting, tetapi juga masalah kelebihan gizi seperti obesitas pada remaja. Karena itu, edukasi tentang gizi seimbang harus terus dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya menjaga pola makan yang sehat,” jelasnya.

Melalui peringatan Hari Gizi Nasional ini, Dinas Kesehatan bersama PERSAGI Bombana berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi seimbang semakin meningkat. Pola makan yang sehat diharapkan dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan ditanamkan sejak usia dini kepada anak-anak.

Upaya ini juga sejalan dengan visi pembangunan kesehatan nasional dalam menyiapkan generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Generasi yang sehat diyakini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masa depan bangsa yang lebih maju.

Peringatan Hari Gizi Nasional di Bombana menjadi momentum untuk kembali mengingatkan masyarakat bahwa kesehatan dapat dimulai dari hal sederhana, yaitu memperhatikan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Dengan menerapkan prinsip Isi Piringku dan memanfaatkan pangan lokal, masyarakat diharapkan dapat menjaga kesehatan sekaligus membangun generasi masa depan yang lebih kuat dan berdaya saing. (adv)

Bombana, Sultranet.com – Heryanto kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bombana setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-V yang digelar di Hotel Istana, Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Minggu, 18 Januari 2026.

Pada periode kepemimpinan mendatang, Heryanto dibebani target politik untuk meraih minimal lima kursi DPRD Bombana pada pemilihan legislatif berikutnya.

Pemilihan Heryanto berlangsung mulus dan tanpa perdebatan. Seluruh Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kabupaten Bombana menyatakan dukungan bulat, mencerminkan soliditas internal dan kuatnya kepercayaan kader terhadap kepemimpinan yang dinilai mampu menjaga stabilitas organisasi.

Musda ke-V Partai Golkar Bombana dihadiri jajaran pengurus DPD Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, pengurus kabupaten, unsur pemerintah daerah, serta kader Golkar dari 22 kecamatan. Forum ini menjadi ruang konsolidasi sekaligus evaluasi kinerja partai, serta peneguhan arah perjuangan Golkar dalam menghadapi agenda politik ke depan.

Dalam sambutan Bupati Bombana yang dibacakan oleh Pj. Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, Musda disebut sebagai momentum penting untuk memperkuat peran partai politik dalam pembangunan daerah. Musda tidak hanya dipandang sebagai agenda organisasi, tetapi juga sebagai forum strategis untuk menyelaraskan visi partai dengan kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah daerah membuka ruang sinergi dengan seluruh partai politik, termasuk Partai Golkar, demi mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana secara adil dan berkelanjutan,” ujar Syahrun membacakan sambutan bupati.

Ketua DPD Partai Golkar Bombana terpilih, Heryanto, dalam sambutannya menegaskan komitmen Golkar untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Ia menilai Golkar memiliki sejarah panjang sebagai partai yang konsisten mendukung pembangunan dan stabilitas pemerintahan.

“Partai Golkar tidak terbiasa dengan oposisi. Golkar selalu mendukung pemerintah sepanjang kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Heryanto.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kedekatan emosional antara pengurus, kader, dan masyarakat di seluruh kecamatan sebagai kekuatan utama partai.

Heryanto menyebut, target politik lima kursi DPRD bukan sekadar angka, melainkan amanah yang harus dijawab dengan kerja nyata, penguatan struktur partai, serta kehadiran berkelanjutan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Darwin, dalam sambutannya menegaskan arah besar kebangkitan Golkar di daerah. Ia menyatakan tekad untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Sulawesi Tenggara, termasuk di Kabupaten Bombana.

“Untuk Bombana, kita menargetkan minimal lima kursi DPRD. Ini adalah target realistis yang harus diperjuangkan secara bersama-sama oleh seluruh kader,” ujar Darwin.

Meski menegaskan kedekatan Golkar dengan pemerintah, ia mengingatkan bahwa partai tetap memiliki fungsi kontrol demi menjaga kepentingan masyarakat.

“Kita selalu bersama pemerintah, tetapi Golkar juga harus berani mengkritisi jika kebijakan tidak berjalan di jalur yang benar dan tidak memperjuangkan hak-hak rakyat. Golkar harus tetap berpihak kepada masyarakat,” katanya.

Darwin juga memaparkan sejumlah program konkret yang akan dijalankan untuk mendekatkan partai dengan masyarakat. Salah satunya adalah program “Golkar Sehat” yang menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bekerja sama dengan puskesmas setempat.

“Partai politik tidak boleh hanya hadir saat pemilu. Program berkelanjutan ini adalah bukti komitmen Golkar untuk terus hadir dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Musda ke-V Partai Golkar Bombana berlangsung tertib, aman, dan demokratis. Dengan kembali terpilihnya Heryanto sebagai ketua, Golkar Bombana diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan kualitas organisasi, serta tampil sebagai kekuatan politik yang solid dan kontributif dalam mendukung pembangunan daerah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pewarta: Ibbaa’

Harapansultra.com, Buton Utara – Wakil Bupati Buton Utara, Rahman, S.K.M., M.Kes., menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Buton Utara yang dirangkaikan dengan kegiatan senam jantung sehat di kawasan wisata Pantai Membuku, Kecamatan Kulisusu, Minggu, 18 Januari 2026.

Rakerda I YJI Cabang Buton Utara mengusung tema “Membangun Kesadaran Masyarakat untuk Menjaga Kesehatan Jantung melalui Senam Jantung Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)”. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kampanye gaya hidup sehat kepada masyarakat luas, khususnya dalam pencegahan penyakit jantung sejak dini.

Selain Wakil Bupati, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton Utara, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta pengurus dan anggota Yayasan Jantung Indonesia Cabang Buton Utara. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan dukungan nyata terhadap gerakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rahman menegaskan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kesehatan jantung. Menurutnya, penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab utama kematian, namun dapat dicegah melalui perubahan pola hidup yang lebih sehat.

“Menjaga kesehatan jantung tidak harus mahal. Cukup dengan membiasakan hidup bersih dan sehat, mengatur pola makan, serta rutin berolahraga seperti senam jantung sehat, kita sudah melakukan langkah besar untuk melindungi diri dan keluarga,” ujar Rahman.

Ia menekankan bahwa upaya pencegahan penyakit jantung bukan semata tanggung jawab tenaga kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan edukatif dan promotif seperti yang dilaksanakan YJI dinilai sangat strategis dalam membangun kesadaran publik secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Rahman menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Jantung Indonesia Cabang Buton Utara atas inisiatif dan komitmennya yang sejalan dengan program Pemerintah Daerah di bidang kesehatan. Ia berharap Rakerda ini mampu melahirkan program kerja yang konkret, aplikatif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas warga.

“Sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat harus terus diperkuat. Dengan kerja bersama, kita bisa mewujudkan Buton Utara yang sehat, bugar, dan produktif,” tambahnya.

Rakerda I YJI Cabang Buton Utara ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah daerah, sekaligus memperluas gerakan hidup sehat berbasis partisipasi masyarakat di Kabupaten Buton Utara.

Pewarta: Eghy Labuan

Bombana, sultranet.com – Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP, memastikan pembangunan Jalan Poros Mata Oleo sepanjang 10 kilometer akan dilaksanakan dan dituntaskan pada tahun anggaran 2026. Kepastian tersebut menjadi kabar yang dinantikan masyarakat setelah bertahun-tahun menghadapi kondisi jalan yang rusak dan menjadi hambatan bagi aktivitas sehari-hari warga. Informasi itu disampaikan Iskandar usai melakukan koordinasi langsung dengan pihak terkait di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara guna memastikan ruas jalan tersebut masuk dalam program prioritas pembangunan, Jumat (16/1/2026).

Kepastian pembangunan jalan tersebut disambut positif oleh masyarakat karena Jalan Poros Mata Oleo selama ini dikenal sebagai salah satu ruas yang membutuhkan penanganan serius. Kerusakan jalan yang terjadi dalam waktu cukup lama telah memengaruhi mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi warga di wilayah tersebut.

Sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah, Iskandar mengatakan dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tahap usulan semata. Karena itu, ia memilih melakukan komunikasi dan koordinasi langsung dengan pemerintah provinsi agar pembangunan jalan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera direalisasikan.

“Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi soal keadilan pembangunan. Warga Mata Oleo sudah terlalu lama bersabar dengan kondisi jalan yang rusak. Karena itu saya memastikan langsung ke provinsi agar ruas ini masuk prioritas dan dikerjakan tuntas,” ujar Iskandar.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar memperbaiki akses transportasi. Jalan yang baik akan mempercepat pergerakan ekonomi masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, sekaligus membuka peluang investasi dan pengembangan potensi wilayah.

Ia menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akhirnya menghasilkan kepastian bahwa Jalan Poros Mata Oleo masuk dalam program pembangunan tahun anggaran 2026 dengan target pengerjaan sepanjang 10 kilometer.

Bagi masyarakat yang selama ini harus berhadapan dengan jalan berlubang, rusak berat, dan sulit dilalui terutama saat musim hujan, keputusan tersebut menjadi harapan baru setelah penantian panjang yang berlangsung selama bertahun-tahun.

“Alhamdulillah, ini akan terealisasi pada 2026. Jalan Poros Mata Oleo akan dikerjakan sepanjang 10 kilometer. Ini menjadi bukti bahwa jika daerah serius mengawal, maka provinsi juga akan merespons,” kata Iskandar.

Ia menilai keberhasilan memasukkan proyek tersebut dalam agenda pembangunan provinsi menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah provinsi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Iskandar, pembangunan tidak boleh hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh kawasan yang membutuhkan perhatian, termasuk daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.

Karena itu, ia menegaskan bahwa DPRD Bombana tidak akan berhenti pada tahap memastikan proyek masuk dalam daftar program pembangunan. Lembaga legislatif akan terus mengawal seluruh tahapan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Langkah pengawasan tersebut, kata dia, diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai target, tepat waktu, dan menghasilkan kualitas pekerjaan yang mampu bertahan dalam jangka panjang.

“Kami akan terus mengawal proses ini sampai selesai. Masyarakat tentu berharap pembangunan yang dilakukan benar-benar berkualitas dan memberikan manfaat nyata. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara serius,” ujarnya.

Pembangunan Jalan Poros Mata Oleo juga diproyeksikan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan akses jalan yang lebih baik, biaya transportasi dan distribusi hasil pertanian maupun hasil usaha masyarakat dapat ditekan sehingga meningkatkan daya saing ekonomi warga.

Selain itu, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan juga diperkirakan akan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini harus menempuh perjalanan dengan kondisi jalan yang kurang memadai.

Sejumlah kalangan menilai pembangunan jalan tersebut bukan hanya proyek fisik semata, melainkan bagian dari upaya menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih besar.

Bagi masyarakat Mata Oleo, pembangunan jalan yang telah lama dinantikan ini menjadi simbol hadirnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga. Infrastruktur yang memadai diyakini akan membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bombana.

Dengan kepastian pembangunan sepanjang 10 kilometer pada tahun 2026, harapan masyarakat untuk menikmati akses jalan yang lebih baik kini semakin dekat menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun menghadapi kondisi jalan yang rusak, tahun 2026 dipandang sebagai momentum penting untuk membuktikan bahwa pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Keberhasilan mengawal program tersebut juga menjadi bagian dari komitmen DPRD Bombana dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor infrastruktur yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sumber: Kibar News