Bombana, SultraNET. | Percepatan Program Vaksinasi Tahap (VII) Pemerintah Kabupaten Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menuai hasil yang baik, Selasa 19 Oktober 2021.

Pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan Puskesmas (PKM) Mataoleo di Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap (Satap) Desa Pomontoro Kecamatan Mataole Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara terfokus pemberian dosis ke dua kepada para siswa.

Kepala Puskesmas (Kapus) Mataole Ihram Mengatakan bahwa pelaksanaan disekolah tersebut difokuskan ke pemberian dosis kedua, namum apa bila ada masyarakat yang belum sama sekali divaksin juga diberikan pelayanan.

“Dari tiga puluh enam yang di vaksin semuanya itu dosis yang kedua tapi apabila ada masyarakat yang belum vaksin sama sekali kami juga melayani,” ujarnya

Ke tiga puluh enam (36) yang divaksin dosis kedua itu terdiri dari dua puluh sembilan (29) pelajar SMP Satap Pomontoro dan enam (6) masyarakat umum serta satu (1) pelayan publik.

“Iya kami tidak hanya terfokus terhadap masyarakat dan pelajar serta pelayan publik yang sudah diberikan dosis kedua namun kami justru berharap kepada masyarakat yang belum sama sekali di vaksin,” bebernya

Sebagai penutup ia mengaku tim PKM Mataoleo selalu semangat menjalankan tugas serta komitmen dalam menyukseskan program vaksinasi tahap (VII).

“Sudah menjadi komitmen kami sebagai tenaga kesehatan dalam menyukseskan kegiatan vaksinasi ini dan pelayanan kesehatan lainnya,” tutupnya. (IS)

Bombana, SultraNET. | Aksi massa warga pesisir Kecamatan Poleang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pesisir yang ketiga kalinya di Depan Kantor Bupati Bombana dengan tuntutan meminta Pemerintah Kabupaten Bombana tidak mengeluarkan rekomendasi serta upaya memuluskan rencana Reklamasi Pulau Basa tak kunjung di temui Bupati H. Tafdil, Selasa (19/10/2021).

Koordinator Aksi Irfan Mappa mengatakan reklamasi pulau basa jika tetap dipaksakan bakal merusak tatanan ekonomi dan sosial masyarakat setempat yang selama ini menggantungkan hidupnya dengan menangkap ikan disekitar areal pulau tersebut.

“Kami dengan tegas menolak rencana reklamasi pulau basa karena sejak awal ini tidak dilakukan secara transparan bahkan cenderung ada permainan didalamnya, padahal perlu diketahui bahwa jika pulau itu direklamasi nelayan setempat mau cari ikan dimana lagi,” ujar Irfan Mappa.

Aktivis muda Poleang ini menyampaikan kekecewaanya karena dengan aksi yang telah ketiga kalinya itu Bupati Bombana tak kunjung menemui mereka untuk didengarkan aspirasinya.

“Kami hanya ingin ditemui Bupati kami, kami ingin menyampaikan aspirasi kami langsung kepada beliau dan ingin mendengar langsung pula tentang rencana reklamasi pulau basa yang informasinya simpang siur,” keluhnya

Ia berharap agar pemerintah sudi mendengarkan aspirasi masyarakat pesisir karena menurutnya pulau basa lebih membawa manfaat kesejahteraan bagi masyarakat nelayan pesisir jika tidak dirubah fungsikan.

“Kami tegas menolak karena jika direklamasi tidak ada ceritanya akan mensejahterakan masyarakat yang ada justru sebaliknya,” tandasnya.

Di akhir orasinya massa aksi menyegel pintu depan Kantor Bupati Bombana dengan menggunakan jaring ikan sebagai simbol ketidak berpihakan pemerintah terhadap masyarakat pesisir poleang.

Asisten III Setda Bombana temani Massa Aksi hingga Bubar

Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos yang didaulat menerima massa aksi mengaku siap dan telah menunggu sejak pagi hari sebelum massa aksi tiba, namun karena massa hanya mau jika diterima oleh Bupati Bombana ia mengaku hanya bisa menemani serta mendengarkan keluhan para demonstran melalui orasinya.

“Mereka tidak mau kalau yang terima selain Pak Bupati padahal jika mereka mau tentu keluhan mereka akan disampaikan juga ke Pimpinan,” ujar Mantan Ketua KNPI Bombana itu.

Ia berharap dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum oleh masyarakat pesisir poleang itu dapat berjalan tertib dan lancar.

“Kita berharap kegiatan adik adik berjalan lancar dan tertib,” pungkasnya

Pantauan awak media ini Asisten III Setda Bombana mendampingi pelaksanaan unjuk rasa hingga massa diminta bubar oleh aparat kepolisian pada pukul 20:00 wita. (IS)

.

Bombana, SultraNET. | Pekan vaksinasi tahap tujuh (VII) belum usai namun Puskesmas (PKM) Kabaena Barat telah mencapai angka 98% (492) yang berhasil di Vakasin dari target 503 dosis, Selasa 19 Oktober 2021.

Kepala Puskesmas Kabaena Barat Daeng Masiar, mengatakan capaian 98% atau 492 remaja umur 12-17 tahun dan masyarakat serta pelayan publik merupakan hasil dari lima hari pelaksanaan vaksinasi yakni Rabu 13 hingga senin 18 Oktober 2021 kemarin.

“Sebelas orang lagi maka target akan tercapai, tapi pelaksanaan masih dua hari lagi, masih ada peluang dan kami optimis untuk mecapai target.” ujar Daeng Masiar

Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi tahap (VII) yang digelar serentak di di Kabulaten Bombana khususnya di Kecamatan Kabaena Barat mendapat respon baik dari masyarakat.

“Respon masyarakat sangat luar biasa dalam menyukseskan program pemerintah sehingga kami dari tenaga kesehatan mendapat kemudahan dalam menjalankan tugas,” ucapnya.

Ia menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Kabena Barat untuk terus menjaga kesehatan dan tetap patuh mejalankan Protokol Kesehatan.

“Saya juga berharap semoga masyarakat selalu menjaga dan mejalankan protokol kesehatan meskipun sudah diberikan dosis vaksin,” pungkasnya. (IS)

Bombana, SultraNET. | Dari 286 dosis target yang diberikan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), hingga Selasa 19 Oktober 2021 Puskesmas (PKM) Kabaena belum mencapai target.

Berdasarkan laporan pelaksanaan vaksin, di PKM Kabaena terhitung mulai hari Rabu 13 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 masih diangka 198 orang yang berhasil di Vaksin.

Kepala Puskesmas (Kapus) Kabaena Husmin Mengatakan meskipun belum mencapai target pihaknya selaku tenaga kesehatan akan terus bekerja keras hingga pelaksanaan pekan vaksinasi tahap tujuh (VII) usai.

“Masih berlangsung selama tiga hari kedepan, jadi kami akan terus memaksimalkan kinerja agar target yang diberikan bisa tercapai,” beber Husmin,

Menurutnya pihaknya sudah memaksimalkan kinerja selaku tenaga kesehata (Nakes) dalam menyukseskan pekan vaksinasi tahap tujuh ini.

“Kami terus berupaya agar pelaksanaan vaksinasi ini bisa sukses dan berjalan dengan mulus tanpa kendala,” pungkasnya (IS)

Bombana, SultraNET. | Pelaksanaan Vaksinasi covid-19  di Desa Lora Kecamatan Mataoleo oleh Tim Puskesmas (PKM) setempat diikuti secara antusias oleh warga, terbukti dalam pelaksanaannya, Selasa 19 Oktober 2021 berhasil melampaui target harian.

Berdasarkan data target harian, untuk PKM Mataole Sebanyak sebanyak 41 orang yang harus di berikan dosis Vaksin  dari 322  untuk target pekan vaksinasi tahap tujuh (VII).

Kepala Puskesmas (Kapus) Mataoleo Ihram mengatakan pelaksanaan vaksinasi di Desa Lora kali ini patut di berikan apresiasi karena melebihi target harian.

“Alhamdulillah pelaksanaan hari ini capai target harian bahkan melebihi target harian,” ucapnya

Untuk diketahui data vaksin di Desa Lora Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana yang terbagi atas masyarakat umum Dosis 1 Moderna tujuh belas (17) orang, Dosis 2 (dua) dua puluh tujuh (27) orang serta remaja umur 12-17 tahun, dosis 1 dua (2) orang
Dosis 2 dua (2) orang

Lansia, Dosis 2 satu (1) orang, Tenaga Kesehatan Dosis 1 moderna satu (1) orang, Dosis 3 delapan (8) orang

“Jadi total yang berhasil secara Keseluruhan di Desa Lora Sebanyak enam puluh lima (65) orang,” Pungkasnya

Pekan Vaksinasi VII diadakan serentak di 22 Kecamatan se Kabupaten Bombana, mulai hari Rabu tanggal 13 hingga Kamis 21 Oktober 2021 mendatang (IS).

Kendari, SultraNET.com | Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Provinsi Sulawesi Tenggara meminta seluruh kader HMI agar tidak membawa nama organisasi saat melakukan tugas sosial control kepada perusahaan yang sedang melakukan investasi di Sultra jika tidak berdasarkan analisa dan data yang konkret.

Ketua Badko HMI Sultra, Chandra Arga, Senin (18/10/2021) menghawatirkan jika nama organisasi HMI dibawa-bawa pada persoalan yang melibatkan korporasi dan tidak didasari pengkajian maka dapat membuat citra negatif dan merusak marwah organisasi di masyarakat.

“Sekelas organisasi tertua di Indonesia ini, tentu punya analisa dan telaah atau kajian yang akurat, sehingga tidak terkesan membawa kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan organisasi tercinta,” ujar Chandra Arga

Hal tersebut lanjut Chandra Arga perlu ia sampaikan menyusul pernyataan yang membawa nama HMI pada persoalan dugaan illegal mining PT. Tiran Grup sebuah perusahaan pertambangan biji nikel yang beroperasi di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Saat memberikan pernyataan, oknum yang membawa nama HMI diduga tidak menyajikan data yang akurat dan ini dapat merusak citra organisasi.

“Bagi kami aktivitas yang dilakukan oleh PT.Tiran Grup di Konawe Utara sudah berdasarkan aturan yang berlaku bahkan sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh instansi yang memang punya kewenangan yaitu dinas ESDM Provinsi Sultra,” tegas Chandra Arga.

Aktivis muda Sulawesi Tenggara itu memahami betul bahwa kritikan dan control sosial merupakan hal yang sah dilakukan namun jika itu membawa nama organsasi harus dilakukan secara cermat dan terbuka oleh semua kader agar meminimalisir dampak kritikan tersebut tidak salah alamat terlebih jika tidak dapat dipertanggung jawabkan yang pada akhirnya dapat merusak citra dan merugikan perusahaan dimana diketahui ratusan jiwa manusia menggantungkan hidup di perusahaan tersebut.

“Dengan adanya keterangan yang disampaikan oleh pihak Dinas ESDM Provinsi Sultra menjadi acuan bahwa terkait Aktivitas PT. Tiran Grup sudah benar dan sesuai hukum yang berlaku,” bebernya.

Ia menyarankan agar sebelum melakukan kritik terkait persoalan dunia pertambangan, terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada istansi yang punya kewenangan dan kapasitas untuk menjawab dugaan yang ada agar tidak salah langkah yang nantikan akan berujung pada proses hukum.

“Karena jika tuduhan tersebut tidak terbukti maka pihak perusahaan tentu akan melakukan langkah hukum karena apa yang dilakukan ini yang seolah-olah menggiring opini publik bahwa Aktivitas PT.Tiran Grup Ilegal,” sebut Chanra Arga.

Selain pernyataan pihak EDSM terkait Aktivitas PT.Tiran Grup tambah Chandra, pihak Dinas Kehutanan juga telah memberikan keterangan terkait Aktivitas yang di lakukan oleh PT.Tiran bahwa aktivitas tersebut tidak menyalahi aturan.

“Jadi bagi kami bahwa komentar atau tuduhan yang dilakukan oleh oleh teman-teman tentu dapat menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik kepada perusahaan,” jelasnya.

Ia menambahkan terkait dugaan illegal mining statemen Wakapolda Sultra, ESDM dan Kadishut Sultra cukup akurat dan detail bahwa tidak ada ilegal mining yang dilakukan oleh PT.Tiran Group di Konawe Utara.

“Itu disampaikan kepublik oleh orang nomor dua di Institusi Kepolisian Sulawesi Tenggara sehingga kami sangat menyayangkan ketika nama organisasi sebesar HMI itu di gunakan untuk menyudutkan salah satu perusahaan,” tandasnya.

Pewarta : Idris Hayang

Bombana, SultraNET. | Puskesmas Rarowatu Utara melaksanakan Vaksinasi Di dua lokasi yaitu Desa Wumbubangka dan Desa Tembe, Senin 18 Oktober 2021.

Pelaksanaan di Desa Wumbubangka mulai pukul 09:00 wita sampai dengan 11:00 wita sedangkan di Desa Tembe dimulai pukul 11:00 wita sampai selesai.

Kepala Puskesmas Rarowatu Utara, Satar, S.Km mengeluhkan peserta yang sangat minum di Desa Tembe yang hanya mencapai 7 (tujuh) orang saja.

“Ini tidak sesuai dengak ekspektasi saya karena jumlah yang tujuh orang itu sangat sedikit,” keluh Satar.

Sementara di Desa Wumbubangka peserta vaksinasi mencapai angka 64 (enam puluh empat orang) yang terdiri dari Remaja Usia 12-17 tahun, masyarakat umum, serta pelayan publik.

“Saya hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa program vaksinasi ini bukan musibah dan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat agar tetap terjaga dari penyebaran Virus Covid-19” jelas Ketua DPD PPNI Bombana itu.

Ia juga berharap kepada masyarakat yang sudah diberikan dosis vaksin untuk memberikan pemaham terhadap sesama terkait pentingnya vaksinasi ini.

“Pesan saya kepada masyarakat, ayo sama sama kita pahamkan teman teman serta keluarga bahwa vaksin itu tidak berbahaya dan semata mata hanya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita,” tutupnya. (IS)

KENDARI, SultraNET. | Gubernur Sultra Ali Mazi dipastikan menghadiri deklarasi dan pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Media Online Indonesia (MOI) salah satu asosiasi perusahaan PERS di Indonesia.

Ketua DPW MOI Sultra Suhardin mengatakan pihaknya sudah membangun komunikasi dengan Gubernur Sultra dan orang nomor satu di Sultra itu dipastikan hadir.

“Gubernur kita sudah komunikasi dan beliau pasti hadir pada kegiatan kami,” ujar Suhardin, Minggu 17 Oktober 2021.

Ia menambahkan kegiatan bakal digelar di salah satu Hotel di Kendari dan waktu pelaksanaannya dalam waktu dekat ini.

“Kemungkinan besar kita bakal berkegiatan di Hotel Claro,” tambahnya.

Saat ini persiapan pelaksanaan kegiatan telah mencapai 50 Persen.

“Persiapan kita sudah mencapai 50 Persen,” Bebernya.

Hingga saat ini puluhan media dipastikan telah tergabung dalam DPW MOI Sultra.

“Sampai sejauh ini sudah 30 Media online yang sudah tergabung dan kami masih membuka ruang seluas-luasnya kepada teman-teman Pemilik Media lainnya,” tutupnya (R)

Kendari, SultraNET. | Politisi muda Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Bahtra Banong menyatakan kesiapannya jika dipercaya oleh Partai untuk maju mengisi kekosongan Kepala Daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sabtu (16/10/2021).

Wakil Ketua Bidang OKK DPD Partai Gerindra Sultra itu mengatakan, berdasarkan hasil komunikasi yang terbangun di internal partai, kemungkinan besar Partai Gerindra bakal berkoalisi dengan Partai Demokrat.

“Saya siap untuk maju jika itu merupakan perintah Partai,” tegas Bahtra Banong.

Mantan Caleg DPR-RI itu menjelaskan hasil komunikasi petinggi DPP Partai Gerindra dengan DPP Partai Demokrat, kedua partai itu sepakat akan menyiapkan nama yang sama.

“Saat ini kami sedang menunggu terbentuknya Pansus dan menunggu hasil konsultasi DPRD Kolaka Timur soal jadwal dan kapan nama nama calon boleh diserahkan,” singkatnya. (IS).

.

Bombana, SultraNET. | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berharap Kabupaten dan Kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dapat belajar dari Kabupaten Bombana terkait pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP).

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA saat berkunjung dan meresmikan MPP Bombana sebagai MPP yang ke 45 di Indonesia serta menjadi yang pertama di Sultra, Kamis (14/10/2021).

Ia menyebut pasca terbitnya Perpres Nomor 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik, bagi daerah Kabupaten ataupun Kota yang belum menyelenggarakan MPP agar segera mempersiapkan diri menyelenggarakan MPP di wilayahnya masing-masing.

“Kami berharap MPP Kabupaten Bombana dapat membantu sharing knowledge kepada Kabupaten atau Kota lainnya di Sulawesi Tenggara serta memberikan pelayanan konsisten dan berkelanjutan, memelihara fasilitas sarana dan prasarana yang sudah tersedia serta meningkatkan koordinasi dengan lintas instansi sehingga lebih banyak jenis layanan yang dapat diberikan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Diah Natalisa.

Ia mengapresiasi komitmen dan kerja keras Bupati beserta Wakil Bupati Bombana beserta seluruh instansi yang telah bergabung di MPP Bombana karena menurutnya apa yang telah dikerjakan itu dapat menjadi titik balik pemulihan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

“Dengan hadirnya MPP, kini masyarakat dan pelaku usaha dapat lebih dimaksimalkan terkait pengurusan izin serta hal hal terkait pelayanan publik lainnya,” jelasnya.

Peresmian MPP ke 45 di Bombana merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat sebagai upaya terciptanya pelayanan publik yang terintegrasi sebagai wujud cita cita reformasi birokrasi, kolaborasi ini juga merupakan upaya mewujudkan Indonesia Maju.

“Pemulihan Ekonomi harus dikejar pasca musibah covid-19, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat, dengan potensi sumberdaya alam, hasil bumi dan pariwisata di Bombana harus mampu dikelola dengan baik sehingga menghasilkan kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat,” pungkasnya.

Ditempat yang sama Bupati Bombana, H. Tafdil, SE., MM mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ada beberapa Kabupaten di Sultra yang telah melakukan study tiru di MPP Bombana yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan, Muna Barat dan Kabupaten Buton Utara.

“Kabupaten Buton juga sudah menyatakan mau belajar di Bombana, saya sampaikan mau belajar disini atau pinjam Pak Jawa (Kadis DPMPTP.red) boleh, pekerjaannya sudah digitalisasi semua,” ungkap Ketua DPD PAN Bombana itu.

Ia menyebut MPP selama ini dan akan terus melayani semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, kendatipun awalnya sebagian masyarakat salah paham terkait MPP, dalam pikiran masyarakat akan dibangun mall seperti yang ada di Kota Kendari, namun lambat laun masyarakat paham dengan hadirnya MPP dapat memperpendek waktu pengurusan serta menghemat biaya karena layanan di 14 Kantor bisa diselesaikan di satu tempat.

Ia merinci di MPP ada 14 loket yang disiapkan untuk pelayanan dan 15 Instansi dengan rincian 5 Instansi Vertikal, 1 Instansi Provinsi, 7 Instansi Kabupaten, 1 BUMN dan 1 BUMD total keseluruhan melayani sebanyak 147 item layanan.

“Jadi segala tugas pemerintah yang paling penting adalah memberikan pelayanan yang baik, berintegritas serta mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat,” Pungkas Bupati dua periode itu. (IS)

.