Rumbia, SultraNET. | Sebanyak 44 orang Warga Desa Laloa, Kecamatan Mataoleo mengikuti kegiatan pekan vaksin tahap ke empat yang diadakan di balai desa setempat, Selasa (14/09/2021).

Pekan Vaksinasi tahap ke Empat merupakan inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan sebagi upaya percepatan pemerataan target vaksinasi covid-19.

Kepala PKM Mataoleo, Ihram, S.KM mengatakan tujuan percepatan vaksinasi melalui pekan vaksin bertujuan agar target herd immunity atau kekebalan kelompok yang ditargetkan pemerintah kabupaten segera terwujud.

“Jika herd immunity sudah dicapai atau sebagian besar masyarakat sudah di vaksin maka kegiatan umum masyarakat akan semakin dilonggarkan lagi oleh Pemerintah termasuk pembelajaran tatap muka disekolah,” ujar Ihram

Ihram merinci untuk pelaksanaan vaksin di Desa Laloa untuk masyarakat umum sukses di vaksin 12 orang untuk dosis pertama dan 26 orang untuk dosis kedua serta dua orang dilakukan penundaan.

“Untuk pelayan publik divaksin 5 orang yaitu, untuk dosis pertama 2 orang dan dosis kedua 3 orang serta ada satu lansi,” rincinya

Sementara untuk sasaran umur 12 hingga 17 tahun menurut Ihram akan mulai di laksanakan pada hari berikutnya.

“Semoga di pekan vaksinasi ini target untuk usia remaja bisa tercapai,” harap Ihram.

Rumbia, SultraNET. | Dihari kedua Pelaksanaan Pekan Vaksinasi tahap ke Empat di Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana dengan target pelajar usia 12 hingga 17 tahun masih sepi, pasalnya dengan persyaratan harus mengantongi izin orang tua dan banyaknya informasi Hoax bahaya vaksin diduga menjadi faktor banyak pelajar memilih tidak bersedia divaksin.

Hal tersebut juga terlihat saat dilakukan vaksinasi di SMPN 27 Rarowatu Utara yang terletak di Desa Watumentade, Selasa (14/9/2021). dari 92 orang jumlah siswa yang ada di sekolah itu, hanya 16 orang siswa yang bersedia mengikuti pekan vaksinasi.

Kepala Puskesmas Rarowatu Utara Satar, S.KM mengungkapkan minimnya partisipan siswa untuk ikut vaksinasi dikarenakan tidak ada restu orang tua wali yang saat ini menjadi salah satu syarat untuk divaksin bagi pelajar .

“Mereka pada prinsipnya masih mempercayai hoax dan isu isu yang beredar di media sosial dan masyarakat luas,” ujar Satar.

Ia menyebut berdasarkan edaran Bupati Bombana tentang percepatan vaksiansi dengan sasaran anak usia sekolah 12 sampai 17 tahun yang bertujuan agar tercapai herd imunity siswa dengan target sebanyak 75 sampai 80 persen siswa telah divaksin,  sehingga proses belajar tatap muka dapat dilaksanakan dan belajar dirumah dapat di tiadakan lagi.

“Dan yang terpenting adalah kekebalan tubuh anak sangat prioritas.” Imbau Ketua PPNI Bombana ini.

Satar Juga berharap agar semua stakeholder yang ada bisa berkerjasama untuk menyukseskan vaksin dengan sasaran usia remaja ini

“Semoga lintas sektor terutama dinas Pendidikan dapat bersinergi dengan seluruh komponen untuk mengampanyekan vaksinasi ini,” harapnya.

.

Rumbia, SultraNET. | Percepatan vaksinasi pada Bulan September 2021 untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona terus meningkat, terlebih sasaran pelajar usia 12 hingga 18 tahun juga terus digenjot seiring dengan telah berlangsungnya pembelajaran tatap muka (PTM) di Kabupaten Bombana.

Kapolsek Lantari Jaya, IPDA Setyabudi Satrianto, SH mengatakan, bahwa vaksinasi pelajar tersebut bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok terhadap para pelajar yang saat ini sudah mulai melakukan aktivitas belajar di sekolah.

“Hari ini vaksinasi kita laksanakan di SMA 12 Bombana . Sasarannya adalah para siswa yang ada di sekolah ini,” ucap Setyabudi saat wawancara di Mako Polsek Lantari Jaya, Senin (13/09/2021).

Dirinya menegaskan, bahwa vaksinasi tersebut dapat terealisasi berkat sinergitas unsur Muspika dan Puskesmas Lantari Jaya yang terus berupaya memaksimalkan percepatan vasinasi di wilayahnya sebagai bentuk upaya penanganan pandemi Covid-19.

“Kita bersinergi bersama dengan Pemerintah Kecamatan Lantari Jaya, Polsek Lantari Jaya dan Puskesmas Lantari Jaya, serta dibantu oleh Pemerintah. Dosis vaksin juga melalui dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana,” katanya

Setyabudi menambahkan, vaksinasi bagi pelajar masif dilakukan, sasaran terhadap pelajar jauh lebih besar karena ketersediaan jenis vaksin serta sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Sasaran terhadap anak usia 12 hingga 18 tahun memang harus massif kita lakukan, besar harapan kami agar semua kembali normal seperti biasa dengan penerapan protokol kesehatan yang tepat,” Pungkas Kapolsek yang punya sapaan akrab Om Bud ini.

Menurut Laporan yang ada Jumlah siswa yang vaksin hari ini sebanyak 96 siswa dari 364 jumlah total siswa yang ada di SMA 12 Bombana.

Rumbia, SultraNET. | Desa Morengke yang terletak di Kecamatan Matausu menjadi tempat pertama pelaksanaan Vaksinasi pada pekan Vaksinasi tahap ke Empat yang menjadi salah satu program Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan untuk memutus mata rantai peredaran virus covid-19.

Kepala Puskesmas Matausu. Muh Syarif Arifin mengatakan pekan Vaksinasi tahap ke empat ini PKM Matausu akan melaksanakan selama 6 hari sesuai jadwal yang telah di tentukan oleh pihak Dinas Kesehatan.

” Pelaksanaannya dimulai Senin 13 September hingga Sabtu 18 September dengan Faskes pelaksana sebanyak Satu Tim dan akan gelar bergiliran di semua Desa yang ada di Kecamatan Matausu,” ujar Muh Syarif, Senin (13/09/2021).

Ia mengaku pihaknya diberi target perhari sebanyak 30 orang dan target utama pada saat akhir pekan vaksinasi sebanyak 158 orang.

“Untuk Desa Morengke hari ini jumlah warga yang ikut vaksinasi sebanyak 22 orang, rinciannya 21 Masyarakat umum dan 1 Lansia,” Tutup Muh. Syarif Arifin.

Bombana, SultraNET. | Anggota Legislatif (Aleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana rela berhujan hujanan demi menerima aspirasi warganya, Kamis (02/09/2021).

Pemandangan yang patut mendapat pujian itu terlihat saat lebih dari seratus warga Kecamatan Mataoleo melakukan aksi unjuk rasa menuntut perbaikan jalan poros Mataoleo – Rumbia.

Melihat jumlah peserta aksi yang tidak memungkinkan diterima di aula rapat DPRD Bombana, atas permintaan peserta aksi Aspirasi warga diterima di halaman Kantor DPRD dengan cara duduk bersama.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 13:30 WITA berlangsung tertib dengan pengawalan ketat anggota Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja setempat.

Peserta aksi menyampaikan aspirasinya dan dijawab silih berganti oleh 4 Aleg dapil Rumbia dan pemekarannya yang hadir yaitu Zalman Aleg Partai Nasdem, Andi Wawan Aleg Partai Gerindra, Hasan Hanani Aleg PPP dan Herlin Aleg PDIP sedangkan satu lagi Aleg di dapil itu yaitu Abdul Rauf tidak nampak pada kegiatan itu.

Hingga menjelang waktu sholat Ashar belum ditemukan titik temu antara Peserta aksi dan anggota DPRD dimana salah satu poin tuntutan peserta aksi adalah DPRD menghadirkan Bupati Bombana untuk didengarkan komitmen dan kebijakannya terkait perbaikan jalan Mataoleo.

Salah satu Kordinator Aksi. Asri Grandong mengingatkan DPRD terkait tiga fungsi maha penting yang dimiliki yaitu Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Ia menilai DPRD lemah dalam fungsi pengawasan sehingga anggaran yang telah dikucurkan untuk Mataoleo sebesar puluhan milyar rupiah belum mampu menjadikan jalan yang hanya berjarak 20 kilo meter dari ibu Kota Bombana itu menjadi layak.

“Jika DPRD menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik, maka saya yakin tidak terjadi seperti ini, harusnya jalan Mataoleo itu sudah tuntas,” ujar Asri.

Sekitar pukul 16:00 dua anggota DPRD kembali hadir untuk bersama sama mendengarkan aspirasi warga.

Kedua Aleg tersebut yaitu Andi Firman, Aleg dua periode dari Partai Amanat Nasional dan Rumiyanto juga Aleg dua periode dari Partai Demokrat.

Saat diberikan kesempatan Andi Firman menjawab beberapa persoalan yang disampaikan peserta aksi salah satunya dengan menelpon langsung Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

“Kita panggil saja langsung kesini untuk kita dengarkan bersama sama,” ucap Andi Firman.

Usai berbica melalui sambungan telpon, Andi Firman  meyakinkan peserta aksi bahwa jangka pendek ini, Pemerintah telah menurunkan 4 alat berat untuk mengatasi ruas jalan terparah.

“Sekarang disana sudah ada 4 alat berat yaitu Doser, Greder, Vibro dan Excapator. itu untuk jangka pendek sedangkan untuk jangka panjang yaitu pengaspalan atau beton memiliki mekanisme dan kami akan terus perjuangkan Aspira teman teman,” jelas Andi Firman.

Menjelang pukul 17:00 WITA hujan mulai mengguyur namun hal itu tidak menyurutkan semangat para demonstran yang terdiri pemuda dan masyarakat Mataoleo yang memilih bertahan menunggu komitmen DPRD untuk memenuhi tuntutan mereka.

Tidak kalah, salah satu Aleg Andi Firman juga nampak bertahan meski diguyur hujan demi terus mendengarkan aspirasi warga.

Ditemui usai menerima peserta aksi, Andi Firman mengatakan ia memahami betul apa yang dirasakan warga Mataoleo.

Menurutnya warga telah berkali kali datang ke kantor itu dengan tuntutan yang sama.

Untuk itu ia rela meski berhujan hujanan demi mendengarkan aspirasi mereka.

“Dan Insya Allah tuntutan mereka akan kita perjuangkan maksimal agar jalan Mataoleo di tuntaskan,” bebernya.

Menjelang Adzan Magrib peserta aksi beristirahat sebagai penghormatan bagi peserta aksi atau Aleg yang akan melaksanakan ibadah sholat magrib.

Sebagai kesimpulan jalannya aksi, dibuat berita acara yang berisi komitmen 7 aleg yang hadir saat itu untuk memperjuangkan perbaikan jalan Mataoleo.

Belum puas dengan itu, hingga malam hari pukul 21:00 sebagian peserta aksi memilih bertahan di kantor DPRD menunggu hingga ada jawaban yang dapat diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana. (IS)

Bombana, SultraNET. | Kepolisian Sektor (Polsek) Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara  menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada warga terdampak wabah Covid-19.

Kepada awak media ini, Kapolsek Lantari Jaya Ipda Setyabudi Satrianto, SH mengatakan pemberian paket sembako tersebut merupakan wujud kepedulian pihak kepolisian terhadap warga yang membutuhkan.

Ia menyebut akibat pandemi Covid-19 yang saat ini masih mewabah, tidak sedikit warga yang mengalami kesusahan ekonomi.

“Kita berharap dengan pembagian paket sembako ini, dapat sedikit meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19.

Pembagian sembako juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan himbauan pemerintah untuk meminimalisir resiko penyebaran pandemi Covid-19.

“Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan menyampaikan himbauan pemerintah agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan yaitu menerapkan 6M dalam kehidupan sehari – hari,” jelasnya.

Disamping itu disampaikan pula himbauan agar masyarakat menjaga situasi dilingkungan masing-masing agar tetap kondusif.

“Kami juga menghimbau apabila ada suatu permasalahan di tengah masyarakat agar segera melaporkan ke Bhabinkamtibmas,” Tegas Setyabudi Satrianto. (IS)

Bombana, SultraNET. | Ratusan Warga Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana membawa Kado yang berisi sekantong lumpur dan Kotak berisi uang receh hasil sumbangan warga ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana.

Kotak kado dan sumbangan warga merupakan bentuk protes rusaknya akses jalan penghubung Rumbia Ibu Kota Bombana ke Mataoleo yang saat ini susah dilalui kendaraan.

Salah satu orator Aksi. Asri, mengatakan kado tersebut sebagai bukti kepada DPRD yang dinilai tidak mengetahui persis keadaan di Mataoleo.

“Silahkan anggota DPRD terima kado warga itu jangan sampai kalian tidak percaya bahwa jalan kami penuh lumpur,” ujar Asri.

Sedangkan uang yang diserahkan lanjut Asri, merupakan hasil sumbangan masyarakat agar DPRD mengetahui bahwa jalan di Mataoleo butuh perhatian anggaran yang kongkrit.

“Itu dana sumbangan warga yang melihat aksi kami mereka meminta DPRD Menambahkan untuk alokasi anggaran perbaikan jalan kami,” tegas Asri.

Sementara itu salah satu Anggota DPRD, Herlin saat menerima massa aksi mengatakan bahwa Aspirasi warga Mataoleo dalam bentuk aspirasi setiap tahun disuarakan DPRD kepada eksekutif.

“Setiap tahun aspirasi kita sampaikan bukan cuma jalan namun berbagai sektor lain seperti pasar dan lain-lain namun terkadang tidak semua terealisasi apakah pemerintah belum menganggap itu sebagai prioritas,” ujar Herlin.

Politisi Partai PDIP itu menjelaskan dengan kehadiran anggota DPRD menerima peserta aksi sebagai bentuk kepedulian dan siap memperjuangkan aspirasi itu.

“Saya hadir disini dan siap bertanggung jawab mengawal Aspira teman teman,” Tegas Herlin.

Hingga berita ini dirilis massa aksi masih di kantor DPRD Bombana dan mendesak DPRD menghadirkan Bupati Bombana ke. Kantor tersebut untuk menjelaskan kebijakan pemerintah terkait jalan Mataoleo. (IS)

Bombana, SultraNET. | Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana  terkait penolakan masyarakat pesisir Poleang atas rencana reklamasi Pulau Basa oleh anak perusahaan PT. Jhonlin Group yang menghadirkan beberapa Instansi terkait, Pihak Perusahaan dan Masyarakat Pesisir menghasilkan beberapa kesimpulan.

Ketua DPRD Bombana, Arsyad, S.Pd., MH saat memimpin rapat memastikan sebagai perwakilan rakyat, DPRD akan selalu hadir jika rakyat merasa tertindas atau ada haknya yang tidak terpenuhi dalam berbagai hal termasuk atas rencana reklamasi Pulau Basa.

Arsyad menegaskan jika rencana tersebut setelah dilakukan kajian ternyata lebih besar dampak yang merugikan masyarakat maka sebagai perwakilan rakyat ia turut sepakat rencana itu di tolak.

“Jadi sebagai bagian dari kesimpulan kami minta Pemerintah Kabupaten untuk menunda dulu atau mengevaluasi kembali Rencana Leklamasi Pulau Basa,” ujar Arsyad. Jum’at (27/8/2021).

Politisi Partai Nasdem itu mengharapkan agar kegiatan yang direncanakan bakal mereklamasi pulau basa hingga seluas 750 hektar itu dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak terkait.

“Saya yakin masyarakat juga tidak alergi dengan investasi, hanya saja ini harus dilakukan sosialisasi secara transparan terutama kepada masyarakat pesisir yang dampaknya akan mereka rasakan secara langsung,”  jelasnya.

Aleg dua periode itu menjanjikan pada hari Senin berikutnya dalam agenda paripurna DPRD bakal menyisipkan agenda tambahan untuk membahas rencana reklamasi Pulau Basa apakah akan dibuatkan Panitia Khusus (Pansus) atau tidak perlu.

“Insya Allah hari Senin kita akan bicarakan dengan anggota DPRD lainnya terkait Pansus ini,” Tutup Pria yang digadang gadang bakal maju sebagai Bakal calon Bupati Bombana Tahun 2024 mendatang itu.

Ditempat yang sama salah satu perwakilan masyarakat pesisir, Irfan Mappa mengatakan kehadiran rencana investasi bidang pariwisata oleh PT. Jhonlin group di Pulau Basa diyakini bakal menyengsarakan masyarakat nelayan.

“Kami tidak ada tawar menawar lagi disini, kami menolak rencana reklamasi Pulau Basa dan kami minta DPRD berada di pihak masyarakat pesisir,” tegas Aktivitas muda itu.

Sementara itu Perwakilan PT. Jhonlin Grup saat diminta memberikan pemaparan mengatakan perusahaan tidak akan memaksakan kehendak untuk investasi jika itu mendapat penolakan warga dan DPRD.

Ia menyebut jika Kabupaten Bombana tidak menerima rencana investasi ini maka sebagai opsi bakal di alihkan untuk berinvestasi di daerah lain.

“Jadi sekarang bukan zamannya main paksa-paksa, kami seluruhnya menyerahkan persoalan ini pada Pemerintah Daerah,” singkatnya.

Untuk diketahui, Pulau Basa secara administratif masuk wilayah Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang saat ini memiliki luas daratan sebanyak 5 Ha.

Pewarta : Idris Hayang

.

Bombana, SultraNET. | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara memuji pihak PT.Panca Logam Makmur (PLM) sebuah Perusahaan Pertambangan Emas yang beroperasi di Wilayah Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara  yang telah menujukkan Komitmen dan langkah serius untuk melaksanakan kewajibannya dalam upaya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pujian tersebut disampaikan Arsyad, S.Pd., MH saat ditemuai di Kantornya, Kamis (26/8/2021). Menurut Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu, pihak perusahaan telah menggelar konsultasi publik, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di areal kerja pertambangan PT . PLM dengan melibatkan seluruh stakeholder dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, DPRD, NGO dan Tokoh masyarakat sekitar areal pertambangan pada hari Rabu (25/08/2021).

“Andaikan semua perusahaan melakukan kewajibannya ini, maka akan sangat membantu daerah, karena Pemerintah dan Perusahaan dapat melihat pemberdayaan apa yang dapat dilakukan selama Izin Usaha Pertambangan mereka masih berjalan,” Ujar Politisi yang digadang gadang sebagai bakal Calon Bupati Bombana itu.

Aleg yang telah dua periode di DPRD Bombana itu menjelaskan kehadiran dirinya pada kegiatan itu untuk melihat dan memberi masukan untuk menghindari timpang tindih program, agar program yang akan dilakukan perusahaan tidak lagi di programkan oleh pemerintah daerah.

“Program PPM ini manfaatnya untuk daerah terutama bagi daerah yang terdampak pertama sangat besar untuk itu saya secara kelembagaan akan mendorong perusahaan perusahaan lainya yang masih eksis di Bombana untuk melakukan juga kewajibannya ini,” Tegas Ketua PSSI Bombana itu.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kepala Kantor Operasional sekaligus Kuasa Direktur PT.PLM. Haslinda mengatakan tujuan konsultasi publik tersebut adalah sebagai salah satu syarat rencana induk PPM sebelum disahkan .

“Kita harus melaksanakan konsultasi publik dulu ke masyarakat dan stakeholder Pemerintah Daerah, tujuannya mengevaluasi bahwa PPM tersebut akan tersalurkan kepada masyarakat,” ujar Linda

Hasil masukan dari masyarakat, lanjut Linda bakal di evaluasi dan diperbaiki kembali, pasalnya untuk PPM sudah diatur dalam blueprint PPM yang meliputi 8 aspek, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur dan lainnya.

Haslinda menegaskan, program PPM tersebut tidak boleh tumpang tindih dengan program yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana.

“Misalnya Pemerintah mencanangkan untuk pembuatan jalan, kita mau pembuatan jalan juga tidak boleh, kita harus yang lain, jadi saling mengisi untuk yang belum,” jelasnya.

Program PPM disusun hingga akhir masa tambang, pihaknya berharap masyarakat bisa mandiri dan tidak bergantung lagi pada perusahaan.

“Tanggapan mereka lebih senang, karena tersalurkan langsung oleh perusahaan. Apabila dari dana tersebut dalam setahun ini masih tersisa, dana sisa tersebut masih bisa terakumulasikan untuk angaran tahun berikutnya,” pungkas wanita berjilbab ini

PT. PLM dalam menyusun dokumen Rencana Induk PPM mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pembedaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K 30 MEM 2018 tentang Pedoman Pelakasanaan Pengembangan dan Pembedayaan Masyarakat.

Pewarta : Idris Hayang

.

Jakarta, SultraNET. | Penyebaran covid-19 yang belum juga tuntas sehingga masyarakat dunia Harus berpikir bagaimana cara untuk menghentikan penyebaran covid-19 ini.