Musda V DPD PAN Bombana, untuk Ketiga Kalinya Tafdil Terpilih Sebagai Ketua

Bombana, SultraNET. | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bombana, melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) ke-V serentak seluruh Kabupaten dan Kota se Sultra secara virtual pada hari ini Selasa (23/2/ 2021).

Musda tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPD PAN Kabupaten Bombana H. Tafdil, Proses jalannya Musda berlangsung aman dan damai.

Kendatipun Musda ke-V DPD PAN dilaksanakan secara virtual, namun kader DPD PAN Kabupaten Bombana yang mengikuti kegiatan tersebut tetap mengkedepankan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19.

Kepada awak media usai terpilih, H. Tafdil sebagai Ketua DPD PAN Bombana periode 2021-2026, ia mengatakan hal tersebut merupakan amanah yang di berikan kepadanya dan harus diembannya dengan baik.

“Alhamdulillah, atas kepercayaan diberikan kepada saya untuk kembali memimpin DPD PAN Kabupaten Bombana,” ujar Bupati Bombana dua Periode itu

Pada kesempatan tersebut ia kembali menyampaikan komitmennya menjadikan PAN sebagai partai pemenang pada Pemilu 2024 mendatang sesuai dengan tema Musda mewujudkan Bombana sebagai basis PAN.

“Diawali dengan niat dan semangat yang tak kenal lelah, tentu saja membesarkan DPD PAN sebagai partai yang berkualitas adalah bagian dari tekad bulat untuk menghadapi Pileg dan Pilkada Kabupaten Bombana mendatang,” katanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia bakal melakukan konsolidasi menyeluruh terhadap seluruh kader PAN agar merapatkan barisan untuk menatap pilcaleg maupun pilkada mendatang .

“Kita optimis dalam pencapaian target partai di Pileg 2024 mendatang , sebab DPD PAN Bombana akan memunculkan kader potensial pada 5 Dapil di Pileg 2024, sekurang-sekurangnya satu Dapil, satu perwakilan anggota DPRD,” ujarnya.

Hal senada di ungkapkan Ketua Panitia Musda Abdul Rauf,Terpilihnya kembali H. Tafdil sebagai ketua karena seluruh pengurus Kabupaten berkeyakinan bahwa ditangan Tafdil PAN mampu terus mempertahankan kejayaannya dan lebih optimis menghadapi Pemilu mendatang.

” Sebagai kader partai kami menganggap kepimpinan HJ tafdil mampu membangkitkan kejayaan partai besutan Zulkifli Hasan hingga ke level lebih tinggi lagi,” Jelas Abdul Rauf

Selain itu kepemimpinan H. Tafdil terbukti membawa partai berlambang matahari ini menjadi salah satu yang di perhitungkan di wilayah ini dan merupakan satu satunya Ketua Partai di PAN se Sulawesi Tenggara yang dipercaya memimpin hingga tiga periode.

“Beliau diberikan diskretion (Kebijaksanaan) dari Partai karena beliau dianggap Berhasil membesarkan PAN di Kabupaten Bombana,” Singkat Anggota DPRD Bombana dua periode itu.

Pewarta : Fendi

Dibuat Resah, Warga Ibu Kota Bombana Harap Polisi Tindaki Pengguna Knalpot Bogar

Bombana, SultraNET. | Warga Ibu Kota Kabupaten Bombana dibuat resah akibat banyaknya kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot bising atau knalpot racing bogar sehingga mengganggu kenyamanan warga saat tengah beristirahat di malam hari.

Mulyamin salah seorang kepala keluarga yang tinggal di dekat jalan poros Ibu Kota Bombana mengatakan suara bising yang ditimbulkan kendaraan yang dipacu dengan kecepatan tinggi dan menggunakan knalpot racing tersebut sangat mengganggu kenyamanan warga yang sedang beristirahat, terlebih jika di malam hari.

“Bagi mereka yang punya kegiatan malam hari atau keluarga yang tengah sakit maupun warga yang masih mempunyai anak bayi, bisa dipastilkan mereka akan sangat merasa terganggu,” ujar Mulyamin Jum,at (19/2/2021)

Untuk itu , ia berharap pihak Kepolisian Resor Bombana mengambil tindakan tegas demi kenyaman warga terutama di malam hari.

“Saya sebagai warga kota Bombana berharap agar pihak kepolisian resor Bombana tidak sekedar mengeluarkan himbawan tapi tidakan nyata,” pungkasnya.

Pewarta : Fendi

Sayang Rakyat, Relawan ASR Bombana Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Gratis ke Warga Pesisir

Bombana, SultraNET. | Sebagai wujud kecintaan terhadap rakyat, Relawan Andi Sumangerukka (ASR) Kabupaten Bombana menggelar kegiatan bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus mensosialisasikan Protokol Kesehatan (Prokes) pencegahan covid-19 di Kalangan masyarakat pesisir Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Rabu (17/2/2021).

Koordinator Relawan ASR Kabupaten Bombana Muh. Anis mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif Pangdam XIV/ Hasanuddin, Mayjend TNI Andi Sumangerukka, SE., MM untuk hadir secara langsung membantu memudahkan warga yang kesulitan menjangkau tempat pelayanan kesehatan selama masa Pandemi Covid-19 akibat banyaknya kesibukan mereka.

“Seyogyanya kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pangdam XIV/ Hasanuddin, namun karena adanya kegiatan lain yang juga bersama masyarakat yang sudah lebih dulu dijadwalkan sehingga beliau batal hadir dan Insya Allah pada kegiatan berikutnya yaitu sosialisasi Prokes, Sunatan Massal dan Dialog langsung bersama kaum milenial yang akan diadakan dalam waktu dekat ini beliau bakal hadir,” Ujar Muh. Anis.

Setelah dilakukan Sosialisasi Prokes lanjut Muh. Anis, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan kepada para warga, pembagian obat obatan, masker dan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta pembagian uang tunai.

“Ini bertujuan untuk mencegah dan mempertahankan masyarakat nelayan dari penyebaran covid-19,” jelas Muh. Anis.

Adapun materi sosialisasi prokes yaitu mengingatkan masyarakat agar disiplin menerapkan 3M yaitu Memakai masker ketika beraktifitas diluar rumah, menjaga jarak jika dikeramaian dan rajin mencuci tangan dengan air mengalir.

“Mematuhi protokol kesehatan adalah hal yang penting, karena lebih baik mencegah daripada mengobati,” pungkasnya

Sementara itu, Yuna sebagai salah satu peserta sosialisasi mengucapkan rasa sukur dan terimakasih atas hadirnya pelayanan kesehatan gratis oleh Relawan ASR di wilayahnya itu, ia menyebut hal tersebut sangat membantu dikarenakan banyaknya kesibukan dirinya sehingga tidak sempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit.

“Sayakan ibu rumah tangga, selain mengurus anak saya juga bantu suami mengerjakan hasil tangkapannya di laut, sehingga kegiatan ini sangat membantu masyarakat nelayan, walaupun saya tidak mengenal Pak Pangdam ASR, tetapi saya merasa berterimakasi atas bantuannya ini,” tutur Yuna.

Pantauan awak media SultraNET. puluhan Relawan ASR nampak antusias melayani masyarakat yang datang melakukan pemeriksaan dan pengobatan gratis serta memberikan edukasi pentingnya prokes.

Pewarta : Fendi

Mega Proyek BLUD RSUD Bombana Belum Rampung, Gaji Buruh Mandek

Bombana, SutraNET. | Manajemen keuangan proyek Pembangunan Gedung Rawat Inap (VIP) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Kabupaten Bombana di lokasi baru Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara menimbulkan persoalan pelik terhadap para tukang dan buruh bangunan yang bekerja pada proyek yang menelan anggaran hingga Rp 9.473.700.000, itu.

Pasalnya gaji harian puluhan buruh yang bekerja pada proyek yang sesuai informasi pada papan proyek harusnya rampung pada 31 Desember 2020 itu namun hingga kini tak kunjung dibayarkan.

Persoalan tersebut timbul diduga akibat pihak Kontraktor CV. Sumber Pilar Nusantara memakai jasa pihak ketiga untuk merekrut pekerja sehingga penggajian tidak langsung dari kontraktor kepada para pekerja namun melalui jasa perantara tersebut.

Kepada awak media SultraNET., Kamis (11/02/2020) Sudirman Salah seorang kepala tukang menceritakan bahwa ia mulai bekerja pada bulan desember tahun 2020 hingga februari tahun 2021 namun hingga saat ini upah yang menjadi haknya beserta 20 orang buruh bangunan yang ia bawa tak kunjung ada kepastian pembayarannya.

“Kesepakatan kami saat itu gaji akan diberikan setiap dua minggu, tetapi kenyataanya sampai saat ini belum juga ada titik terang,” ujar Sudirman

Tidak sampai disitu, untuk mendapatkan haknya, ia telah melakukan segala upaya termasuk meminta pihak Kepolisian Resor Lantari Jaya untuk menfasilitasi agar kontraktor menunaikan kewajibannya.

“Kapolsek Lantari Jaya telah memfasilitasi kami bertemu pihak kontraktor, disitu kita disampaikan akan dibayarkan seminggu kemudian, tapi faktanya sudah hampir sebulan malah semakin tidak jelas,” keluhnya

Hal senada juga diutarakan Ismail, Salah seorang pekerja bangunan itu menceritakan untuk membiayai kebutuhan sehari hari selama sebulan bekerja di lokasi proyek, ia dan teman temannya sesama buruh terpaksa harus mengutang kiri kanan agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang diberikan.

“Tetapi pada akhirnya kami dibuat begini, kami juga telah diberhentikan dan kontraktor mendatangkan pekerja baru, sementara hak kami belum dibayarkan,” jelasnya

Sebagai pekerja ia sangat berharap agar hak mereka segera diberikan agar mereka tidak kebingungan seperti saat ini.

“Apalagi untuk memenuhi kebutuhan sehari hari sekarang kami sudah mengutang ke tetangga,” katanya

Sementara itu, Bima pengawas lapangan CV. Sumber Pilar Nusantara membenarkan bahwa apa yang di keluhkan pekerja itu benar, namun ia membantah bahwa itu merupakan tanggung jawab H. Anwar selaku kontraktor karena masalah pekerja merupakan tanggung jawab Yoga selaku pihak perantara yang menyediakan tukang dan buruh.

” Setau saya pada pertemuan itu H. Anwar (kontraktor) hanya akan membantu membayarkan upah pekerja tetapi tidak disebutkan nilainya karena terus terang Pak Haji sudah membayarkan upah tersebut melalui Pak Yoga dan nilainya itu sudah melebihi dari progres pekerjaan yang ada,” Jelas Bima

Dihubungi terpisah Kapolsek Lantari Jaya IPDA Setiabudi Satrianto melalui Kanit Reskrim menjelaskan bahwa ia telah melakukan upaya mediasi pihak terkait guna membicarakan masalah pembayaran gaji secara kekeluargaan.

Pada pertemuan itu H. Anwar selaku kontraktor sepakat untuk membayar gaji pekerja secepatnya, namun ternyata hingga berjalan hampir sebulan tak kunjung di realisasikan.

” Kami sudah lakukan pemanggilan kedua belah pihak agar menyelesaikan maslah ini secara kekeluargaan, kalau ternyata tidak ada respon saya sarankan baiknya pekerja yang merasa dirugikan melapor saja ke Polres secara resmi agar bisa diproses,” Singkatnya

Pewarta : Fendi

Atasi Stunting, Distan Bombana Tanam 15 Ha Padi Inpari IR Nutrizinc

Rumbia, Sultranet.com – Gaya hidup sehat yang terus berkembang mendorong kian tingginya kebutuhan masyarakat akan pangan sehat. Berkembangnya ilmu dan teknologi, membuat fungsi nasi pun bergeser, bukan hanya sumber karbohidrat namun sekaligus fungsi kesehatan.

Melihat hal ini Kementerian Pertanian mulai melakukan inovasi baru, salah satunya denga melepas Varietas Padi Inpari IR Nutrizinc. Inpari IR Nutri Zinc mempunyai banyak kelebihan dibanding beberapa varietas lain dalam hal kandungan Zn.

Berdasarkan data deskripsi yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian tahun 2019, bahwa potensi kandungan Zn pada varietas tersebut sebesar 34,51 ppm sementara varietas lain seperti Ciherang memeiliki kandungan 24.06 ppm. Varietas ini baik ditanam untuk lahan sawah irigasi pada dataran rendah-dataran menengah < 600 mdpl. Hal ini dijelaskan kadis Muhammad Siarah saat memberi sambutan di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, pada Selasa, (9/2/2021) kemarin

Areal Persawahan Bombana

PLT. Kadis Pertanian Kabupaten Bombana Ir.Muhammad Siarah,.M.Si menyebut penyiapan benih dasar padi Inpari Nutrizinc diproduksi oleh Balai Besar Penelitian Padi (BBPadi) Sukamandi sebagai pemulia benih dan dikembangkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi untuk kemudian ditanam sebagai benih sebar untuk kebutuhan beras konsumsi.

“Keunggulan kandungan Zn itulah diharapkan dapat turut mensukseskan program pemerintah dalam mengatasi kekurangan gizi Zinc dan meminimalisir stunting di kabupaten Bombana,” papar Muhammad Siarah

Kekurangan Zn dalam tubuh selain berakibat menurunnya daya tahan tubuh, produktifitas, dan kualitas hidup manusia, kekurangan gizi Zn juga menjadi salah satu faktor kekerdilan atau stunting dan cocok dikonsumsi oleh ibu hamil dan anak-anak.

Biofortifikasi pada Inpari IR Nutri Zinc diharapkan dapat membantu peningkatan nilai gizi sekaligus mengatasi kekurangan gizi besi pada masyarakat. Karena budidaya Padi Inpari IR Nutrizinc hampir sama dengan budidaya, harga berasnya juga tidak jauh beda dengan beras konsumsi biasa.

Untuk diketahui, angka stunting di Indonesia (data Riset Kesehatan Dasar, Riskesdas 2019) mencapai 30,8 persen (tersebar di 100 kabupaten/kota prioritas dan 34 provinsi). Sementara target WHO, angka stunting tidak boleh lebih dari 20 persen.

Sebagai langkah penyediaan pangan berkaitan dengan kesehatan, Sarwana Amir mengatakan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Bombana pada periode Okmar 2020 telah menanam padi inpari IR Nutrizinc seluas 15 ha di wilayah Desa Toburi Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana dimana setiap haktarnya mendapatkan benih 25 kg.

Bahkan, menurut Sarwana Amir, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana pada tahun 2020 periode Okmar, telah menanam 15 ha padi ini pada PB.Tani Subur Desa Toburi Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Ini sebagai stimulan dan pengenalan jenis padi bagi petani dan selanjutnya petani secara swadaya akan menanam jenis padi secara masif.

Terpisah dalam kunker ke Kabupaten Bombana Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Djoji Faat menyebut bahwa perlu memperhatikan ketersediaan benih sumber, terlebih hingga saat ini baru ada satu varietas padi yang tersedia untuk mendukung penurunan angka stunting, yaitu varietas Inpari IR Nutri Zinc.

“Kabupaten Bombana salah satu Kabupaten yang mendapatkan alokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, ” singkatnya. (Adv)

Tingkatkan Kapasitas, Wartawan di Bombana Ikuti Workshop

Rumbia, SultraNET.| Untuk meningkatkan kapasitas pemahaman tentang profesi Jurnalis sebagai persiapan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Puluhan wartawan di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengikuti Workshop yang di gelar Lembaga Jurnalis Online Bombana (JOB), Selasa, (15/12/2020) bertempat di Elizhy Coffe Shop Kasipute.

Saat menyampaikan materi, Abdi Mahatma, Jurnalis Senior sekaligus mantan Pemimpin Redaksi pada salah satu media massa di Sulawesi Tenggara menceritakan pengalaman pelaksanaan UKW yang lalu, seperti apa peran bagi peserta di kelas Muda, bagaimana di kategori Madya dan posisi untuk kelas Utama.

” Nantinya, peserta akan melakoni sebuah situasi mengajukan rencana liputan, menyampaikan angle apa yang hendak diliput termasuk memutuskan siapa saja sumbernya,” Ujar Abdi Mahatma.

Komisioner KPU Bombana itu juga menjelaskan salah satu poin penting yang musti dipahami calon peserta UKW yaitu materi Jejaring dimana sebagai wartawan mesti dekat dengan banyak kalangan yang dibuktikan jika bisa menghubungi sumber-sumber penting itu di situasi apapun.

“Misalnya, anda diminta menelepon seseorang yang dipilih penguji, selain harus tersambung, juga akan ketahuan seberapa dekat kamu dengan sumber itu. Kalau dia masih tanya, dengan siapa ini? Ah berarti, kamu hanya tahu nomor teleponnya, tidak kenal orangnya. Kecuali dia jawab, bagaimana Dinda? Berarti akrab itu,” Urainya

Kegiatan tersebut berakhir dengan sesi diskusi bebas dimana para peserta banyak bertanya terkait persoalan yang banyak dihadapi saat dilapangan,

Sementara itu, Hasrun selaku Ketua Panitia mengatakan Workshop tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus kompetensi wartawan agar mampu melaksanakan tugas sesuai tupoksi berdasarkan kode etik jurnalistik yang telah di atur dalam Perundang-Undangan.

“Agar kita paham tugas wartawan dan bagaimana wartawan yang sebenarnya ketika bekerja dilapangan. Supaya kita terhindar dari hal-hal yang dapat mencederai dunia Pers,” Ujar Hasrun

Selain itu, menurutnya, workshop tersebut juga bertujuan sebagai ajang silaturahmi sesama insan Pers yang bekerja di wilayah Bombana.

“Supaya kita saling kenal serta akrab ketika meliput di lapangan. Meskipun kita bekerja di Media yang berbeda,” ujarnya.

Olehnya ia berharap kegiatan seperti ini dapat terjalin baik dan tidak bersifat sementara saja.

“Mudah mudahan ini dapat terus teragenda secara rutin sehingga kita dapat terus mengasah pemahaman jurnalistik kita sekaligus berbagi pengalaman lapangan,” Tutupnya

Jelang Pilkada 9 Desember 2020, Youth Democracy Forum Minta Polda Sultra Antisipasi Potensi Konflik

Kendari, SultraNET. | Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 9 Desember mendatang, Youth Democracy Forum (YDF) meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) untuk mengantisipasi potensi konflik di tujuh daerah penyelenggara Pilkada.

Ketua Youth Democracy Forum, Muh. Faad mengungkapkan, upaya pencegahan perlu dilakukan oleh Polda Sultra maupun pihak terkait dalam memetakan potensi konflik demi terciptanya situasi Pilkada yang kondusif dan aman. Sebab, menurutnya, kartu-kartu politik gelap kerap kali menjadi alat yang dimainkan oleh oknum-oknum tertentu ketika menjelang Pilkada.

“Kita perlu waspada menjelang Pilkada ini. Sebab, banyak kemudian oknum-oknum yang melakukan polarisasi dan menciptakan kekeruhan ditengah masyarakat demi kepentingan tertentu. Misalnya, ada kartu-kartu politik gelap yang kerap dimainkan ketika menjelang Pilkada seperti ujaran kebencian, hoax, politik identitas, dan lain-lain yang berimplikasi buruk terhadap marwah demokrasi,” ungkapnya.

Mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi di Universitas Sembilanbelas November Kolaka ini menyebutkan, ada beberapa temuan yang pihaknya peroleh terkait isu ujaran kebencian di sosial media Facebook baik melalui akun pribadi maupun percakapan di grup-grup lokal daerah penyelenggara Pilkada.

“Kita mencatat, setidaknya ada 702 temuan terkait isu ujaran kebencian di sosial media Facebook baik disampaikan melalui akun pribadi maupun percapakan yang ada di grup-grup lokal daerah penyelenggara Pilkada. Saat ini, Kab. Kolaka Timur paling tinggi dengan angka 521 dalam bentuk saling serang antar pendukung Paslon mengenai sikap atau pilihan politik pemilih,” ucapnya.

Selain itu, Ketua YDF ini juga menyoroti netralitas ASN, penyelenggara Pilkada, maupun lembaga pemantau Pilkada yang berpotensi turut membantu memuluskan proses pemenangan pasangan calon kepala daerah.

“Integritas dan profesionalitas ASN, penyelenggara Pilkada, maupun lembaga pemantau Pilkada sangat strategis dalam mendorong terciptanya Pilkada yang jujur, adil, dan bersih. Nah, kalau kita semua tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap jalannya demokrasi, lembaga-lembaga strategis inilah yang sering kali bermain dalam membantu memuluskan proses pemenangan pasangan calon kepala daerah tertentu,” jelasnya.

Ia berharap, Polda Sultra segera mengambil langkah dalam menciptakan situasi yang kondusif menjelang dan sesudah Pilkada di Sultra.

“Kita berharap agar Polda Sultra segera mengambil langkah dalam melakukan pemetaan di titik-titik rawan dan potensi terjadinya konflik baik melalui media sosial maupun secara langsung serta senantiasa memberikan himbauan kepada masyarakat terutama di daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada agar tidak terpancing dan terprovokasi,” pungkasnya. (RLS)

Aktivitas Produksi PT. Panca Logam Dihentikan, Karyawan dan Warga Sekitar Demo Dinas ESDM Sultra

Kendari, SultraNET.| Penghentian Aktivitas Produksi Perusahaan Pertambangan Emas PT. Panca Logam Makmur (PLM) yang beroperasi di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana memaksa puluhan karyawan dan warga sekitar area tambang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Senin (30/11/2020).

Kedatangan Puluhan Karyawan dan Warga sekitar perusahaan yang mengatas namakan diri Solidaritas Pekerja Tambang Masyarakat Bombana tersebut untuk menuntut Pihak Dinas ESDM Sultra untuk segera mencabut Surat Pemberhentian Kegiatan Sementara Operasi Produksi PT. Panca Logam Makmur yang dikeluarkan beberapa waktu lalu.

Koordinator Aksi, Andi Syaifullah dalam orasinya menyebut ia menduga Pihak ESDM telah melakukan konsipasi dan kongkalikong dengan oknum tertentu sehingga secara sepihak mengambil keputusan penghentian sementara aktivitas produksi perusahaan yang dinilai tidak memikirkan nasib Karyawan dan warga sekitar yang menggantungkan hidup dari aktivitas dan bekerja di PT. Panca Logam Makmur

” Dengan penghentian aktivitas produksi perusahaan, dapat berakibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ± 70 orang karyawan, apalagi dimasa pandemi covid-19 ini sangat susah untuk mencari pekerjaan tetap, apalagi saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang meng PHK karyawannya yang disebabkan kegiatan produksi kurang berjalan maksimal,” Ujar Andi Syaifullah Penuh Semangat.

Sebagai konsekuensinya sebut Andi Syaifullah Apabila Dinas ESDM Sultra tetap memaksakan untuk menghentikan kegiatan operasi produksi PT Panca Logam Makmur dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja maka Dinas tersebut harus bertanggung jawab terhadap nasib karyawan.

” Kami meminta Kepala Dinas ESDM Sultra untuk bertanggung jawab membayar upah karyawan secara penuh setiap bulan maupun pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terjadi karyawan dirumahkan maupun karyawan di PHK,” Tegas Andi Syaifullah.

Sementara itu, Syamsul Bahri Salah satu masyarakat yang turut dalam aksi juga menutarakan penolakannya terhadap penghentian Kegiatan Operasi Produksi PT. Panca Logam Makmur yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Sultra itu karena dianggap tidak memikirkan warga masyarakat sekitar perusahaan yang saat ini mengantungkan mata pencarian ekonomi keluarganya di perusahaan tersebut.

” Kami menginginkan PT. Panca Logam Makmur tetap terus melaksanakan kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah kami, sehingga tidak terjadi PHK dari perusahaan terhadap anak, keluarga dan saudara saudari kami yang berkerja di perusahaan sehingga tidak menghambat program CSR dan program pemberdayaan masyarakat dari perusahaan,” Tuturnya.

sebagai masyarakat ia mengharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sultra dapat mempertimbangkan dan mengambil kebijakan berdasarkan asas kepentingan umum, perekonomian masyarakat dan pelayanan publik yang baik untuk tidak menghentikan kegiatan operasi produksi PT. Panca Logam Makmur.

“Kami minta Pihak dinas untuk Tidak menghentikan Aktivitas Produksi Perusahaan,” Harapnya

Hingga berita ini dirilis Pihak ESDM berjanji untuk menerima massa Aksi pada jam kedua atau pukul 14:00 Wita waktu setempat. (IS)

Arman Alini Sebut Pinjaman Ratusan Milyar Daerah Sebagai Akselerasi Pembangunan

Wakatobi, SultraNET. | Rencana pinjaman ratusan milyar oleh pemerintah kabupaten Wakatobi melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021 Sebesar 200 milyar, masih menjadi sorotan di kabupaten Wakatobi.

Terkait hal itu, ketua komisi I DPRD kabupaten Wakatobi, Arman Alini memberi komentar. Ia menyebutkan, pinjaman itu didasari pemahaman bahwa dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 hingga 2025, Kabupaten Wakatobi memasuki fase ke-4, dimana pada fase ini kita butuh akselerasi pembangunan terutama infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan di Wakatobi Dua yang tentunya membutuhkan anggaran puluhan milyar.

“Disisi lain, perencanaan pemerintah daerah untuk membangun kantor bupati yang baru, saya kira patut kita support karena selama ini kantor bupati Wakatobi tidak representative, olehnya itu dibutuhkan kebesaran jiwa kita anak-anak negeri untuk melihat persoalan ini secara obyektif”,sebutnya via Watshap, Jumat (27/11/2020)

Ia menambahkan, Pinjaman daerah juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa pinjaman daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau kita menyimak jenis pinjaman yang diajukan oleh pemerintah daerah kabupaten Wakatobi pada forum DPRD kemarin adalah pinjaman jangka panjang, yang tentunya harus dihitung dengan nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman”,tambahnya.

Dalam aturan ini juga kata Dia, pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Konsep dasar pinjaman daerah itu untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita berharap melalui pinjaman daerah infrastruktur publik dapat segera terbangun dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, disisi lain penghematan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD), tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah, dan akselerasi program pembangunan jangka menengah daerah”,harapnya.

Ia melanjutkan, pinjaman pasti berkonsekuensi terhadap pengembalian (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya), namun ini adalah spirit agar kita sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah ikut berkontribusi dengan tetap mengedepankan fungsi pengawasan yang melekat terhadap kinerja pemerintahan.

Disisi lain, sepanjang skema pengembalian pinjaman yang diajukan pemerintah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dan dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka kita yang menjadi bagian kemitraan perlu memberi dukungan persetujuan.

“Dinamika internal di forum rapat DPRD yang menghendaki opsi lain, tentunya kita saling menghargai, saya berharap kita semua lebih jernih menyikapi persoalan ini, karena kalau kita obyektif terhadap kemampauan keuangan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai infrastruktur daerah, tentu masih sangat terbatas”, pungkasnya.

Laporan; Samidin

Kunker Di Bombana, La Nyalla Mattalitti Dianugerahi Gelar Kerajaan Tokotua Kabaena

Rumbia, SultraNET. | Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR-RI) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti di anugerahi gelar kehormatan Kerajaan Tokotua Kabaena.

Penganugerahan gelar kehormatan tersebut diberikan saat kunjungan kerja mantan Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Jum’at (20/11/2020).

La Nyalla Mahmud Mattalitti di anugerahi gelar Mbue La Somba Sangia Tontontari

Ketua Dewan Sara Lembaga Kerajaan Tokotua Kabaena, YM. Zainuddin Tahyas mengatakan Gelar kehormatan yang dianugerahkan kepada La Nyalla merupakan Gelar Raja Tokotua Kabaena ke X yang bertahta dari tahun 1587 hingga tahun 1594.

Ia menyebut Raja pada masanya telah menjadikan rakyatnya hidup rukun, damai, makmur dan sejahtera.

” Penganugerahan ini menjadi momentum bagi masyarakat Tokotua Kabaena agar Wonua yang kami cintai dapat segera menjadi daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Kabaena Kepulauan,” Ujar Zainuddin Tahyas

Ditempat yang sama, Ketua DPD RI , La Nyalla Mattalitti mengaku sangat berterima kasih dan bangga atas pengganugerahan gelar kerjaan Tokotua Kabaena yang diberikan kepadanya.

“Hari ini saya berterima kasih dan bangga atas pemberian gelar kehormatan dari Kerajaan Tokotua Kabaena, sungguh suatu amanah dan kehormatan yang harus saya jaga,” Ujarnya