Bombana, sultranet.com – Kepemimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana resmi berganti setelah dilaksanakannya serah terima jabatan (sertijab) Kepala Satpol PP dari Rusman, S.Pd., M.Si kepada H. Pajawa Tarika, S.Pd., M.Pd. Pergantian tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru yang diharapkan mampu memperkuat penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bombana. Prosesi sertijab berlangsung di Aula Satya Praja Lantai 2 Markas Komando Satpol PP Kabupaten Bombana, Rabu (11/02/2026).

Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri hampir seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Bombana serta jajaran pejabat struktural di lingkungan organisasi tersebut. Kegiatan berlangsung khidmat dan tertib, mencerminkan semangat profesionalisme serta kebersamaan di antara para aparatur penegak peraturan daerah itu.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan kepada negara. Selanjutnya dilaksanakan prosesi simbolis penyerahan bendera Satuan Polisi Pamong Praja serta tongkat komando yang menandai peralihan tanggung jawab kepemimpinan dari pejabat lama kepada pejabat yang baru.

Dalam kesempatan tersebut, Rusman menyampaikan pesan dan kesan di akhir masa jabatannya. Ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh anggota Satpol PP yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan selama dirinya memimpin satuan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Bombana atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras yang telah diberikan selama ini. Kebersamaan yang kita bangun menjadi kekuatan dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban daerah,” ujar Rusman dalam sambutannya.

Ia berharap kepemimpinan baru dapat membawa organisasi Satpol PP Bombana semakin solid serta mampu menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan peraturan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Bombana yang baru, H. Pajawa Tarika, dalam sambutan perdananya menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program yang telah dirintis sebelumnya. Ia juga bertekad meningkatkan kinerja organisasi agar lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Saya berkomitmen melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus meningkatkan kinerja Satpol PP Kabupaten Bombana, terutama dalam penegakan peraturan daerah dan peningkatan profesionalisme anggota,” kata Pajawa Tarika.

Ia menambahkan bahwa peran Satpol PP sangat strategis dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat serta sinergi yang solid di antara seluruh anggota untuk memastikan tugas-tugas tersebut dapat dijalankan secara optimal.

“Kunci keberhasilan kita adalah kerja sama dan sinergi yang solid antaranggota. Dengan kebersamaan, saya yakin Satpol PP Bombana dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik,” lanjutnya.

Pajawa Tarika juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur Satpol PP sebagai bagian dari upaya membangun institusi yang profesional. Menurutnya, anggota Satpol PP harus mampu menjadi garda terdepan dalam menegakkan peraturan daerah sekaligus menjaga stabilitas dan ketertiban di tengah masyarakat.

Rangkaian kegiatan sertijab kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagai bentuk pengesahan administrasi atas pergantian kepemimpinan tersebut. Prosesi ini diikuti dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan antara pejabat lama dan pejabat baru bersama seluruh anggota Satpol PP.

Suasana haru juga mewarnai acara tersebut ketika jajaran pejabat eselon serta para staf aparatur sipil negara di lingkungan Satpol PP Kabupaten Bombana menyerahkan cenderamata kepada Rusman sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasinya selama memimpin organisasi tersebut.

Beberapa anggota Satpol PP tampak menahan haru saat prosesi penyerahan cenderamata berlangsung. Momen tersebut menjadi simbol kuatnya ikatan kebersamaan di antara para aparatur yang selama ini bekerja bersama menjaga ketertiban daerah.

Secara keseluruhan, prosesi serah terima jabatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang hangat namun tetap menjunjung tinggi profesionalisme. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi momentum baru bagi Satpol PP Kabupaten Bombana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kepemimpinan baru di bawah H. Pajawa Tarika, Satpol PP Kabupaten Bombana diharapkan semakin efektif dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah, menjaga ketenteraman masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tertib di wilayah Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana resmi meluncurkan layanan angkutan jalan perintis untuk memperkuat konektivitas transportasi masyarakat, yakni rute Rumbia–Tontonunu pulang pergi serta rute Pelabuhan Penyeberangan Kasipute–Terminal Tipe A Puuwatu Kendari pulang pergi. Program ini dihadirkan untuk menyediakan transportasi publik yang lebih terjangkau sekaligus menjangkau wilayah yang selama ini belum terlayani transportasi komersial secara optimal. Peluncuran layanan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dalam acara yang digelar di Rumah Jabatan Bupati Bombana pada Sabtu, 10 Januari 2026.

Acara launching tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bombana, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bombana, Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, kepala organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, perwakilan Kementerian Perhubungan, Direktur DAMRI Sulawesi Tenggara yang diwakili, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Tenggara, para camat yang wilayahnya dilintasi trayek, serta sejumlah undangan lainnya.

Peluncuran layanan angkutan perintis tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses transportasi publik bagi masyarakat, terutama di wilayah yang belum terjangkau layanan transportasi komersial secara memadai. Program ini juga diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan bahwa kebutuhan transportasi publik yang terjangkau sangat penting bagi masyarakat Bombana yang tersebar di berbagai wilayah.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bombana saat ini memiliki 22 kecamatan, 121 desa, dan 22 kelurahan yang memerlukan dukungan sistem transportasi publik yang mampu menjangkau berbagai wilayah tersebut.

“Launching angkutan jalan perintis ini merupakan upaya pemerintah daerah menghadirkan sarana transportasi yang terjangkau dan bermanfaat bagi mobilitas masyarakat, baik antar kecamatan maupun antar kabupaten,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, keberadaan layanan angkutan perintis akan memberikan alternatif transportasi yang lebih aman dan ekonomis bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan antarwilayah.

Bupati Burhanuddin juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta Perum DAMRI yang telah memberikan dukungan dalam penyediaan layanan angkutan perintis di Kabupaten Bombana. Dukungan tersebut memungkinkan tersedianya subsidi dari pemerintah sehingga tarif transportasi dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana bersama Perum DAMRI untuk memastikan operasional layanan berjalan secara optimal. Ia menekankan pentingnya pengaturan titik singgah kendaraan serta jadwal perjalanan agar layanan transportasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya berharap Dinas Perhubungan bersama DAMRI dapat mengatur titik-titik singgah kendaraan serta memastikan layanan ini berjalan rutin sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan layanan angkutan jalan perintis tersebut. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk camat dan kepala desa, untuk turut menyampaikan informasi kepada masyarakat agar layanan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam laporan panitia kegiatan disebutkan bahwa penyelenggaraan angkutan jalan perintis ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, khususnya daerah yang belum dilayani transportasi komersial secara rutin. Selain itu, layanan ini juga diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi akibat penggunaan kendaraan pribadi dalam perjalanan jarak jauh.

Untuk operasional awal, tersedia dua unit bus yang masing-masing melayani dua trayek utama. Rute Rumbia–Tontonunu diberangkatkan dari Pasar Sentral Tadoha Mapaccing pada pukul 09.00 WITA setiap hari. Sementara itu, rute Pelabuhan Penyeberangan Kasipute menuju Terminal Tipe A Puuwatu di Kota Kendari juga berangkat pada pukul 09.00 WITA, dengan jadwal perjalanan kembali yang disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat.

Pemerintah menetapkan tarif angkutan yang relatif terjangkau bagi masyarakat. Untuk rute Rumbia–Tontonunu, tarif perjalanan ditetapkan sebesar Rp15.000 per penumpang. Sedangkan untuk rute Pelabuhan Penyeberangan Kasipute menuju Terminal Tipe A Puuwatu Kendari dikenakan tarif sebesar Rp35.000.

Dengan tarif yang disubsidi oleh pemerintah, masyarakat diharapkan dapat menikmati layanan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan ekonomis.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kehadiran angkutan jalan perintis ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan konektivitas wilayah, mempermudah mobilitas masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai kecamatan.

Selain itu, layanan transportasi publik yang lebih baik juga diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperkuat hubungan antarwilayah di Kabupaten Bombana maupun dengan daerah sekitarnya.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Manasik Haji tingkat Kabupaten Bombana sebagai bagian dari persiapan keberangkatan jamaah calon haji musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kegiatan ini diikuti ratusan calon jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci dan menjadi momentum penting untuk memberikan pembekalan menyeluruh terkait pelaksanaan ibadah haji. Acara pembukaan berlangsung di Aula Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah (PLHUT) Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bombana, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan bimbingan manasik haji tersebut mengusung tema “Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan”. Tema ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian khusus terhadap kelompok jamaah yang membutuhkan pelayanan lebih, agar seluruh proses ibadah dapat dijalankan dengan aman, nyaman, dan khusyuk.

Pembukaan kegiatan dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Turut hadir Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bombana, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, jajaran Dinas Kesehatan, serta para pembimbing ibadah yang akan mendampingi jamaah selama proses manasik.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan bahwa manasik haji merupakan tahapan penting bagi calon jamaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Melalui kegiatan tersebut, para jamaah diharapkan dapat memahami secara menyeluruh tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Ia juga menekankan pentingnya perhatian khusus bagi jamaah yang termasuk dalam kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan seluruh jamaah memperoleh pelayanan dan pembinaan yang memadai.

“Kita ingin memastikan bahwa seluruh jamaah, khususnya yang termasuk kelompok lansia, disabilitas, dan perempuan, mendapatkan pelayanan terbaik serta bimbingan yang cukup agar dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk,” ujar Burhanuddin.

Bupati juga mengingatkan para calon jamaah agar memanfaatkan kesempatan manasik haji sebaik mungkin. Ia berharap seluruh peserta mengikuti setiap sesi pembekalan dengan serius agar memiliki kesiapan yang matang, baik secara spiritual, fisik, maupun mental sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bombana H. Surahman dalam laporannya menyampaikan bahwa jumlah jamaah calon haji asal Kabupaten Bombana tahun ini sebanyak 130 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 51 jamaah laki-laki dan 79 jamaah perempuan.

Menurut Surahman, pelaksanaan manasik haji bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para jamaah mengenai rangkaian ibadah haji. Pembekalan tersebut mencakup pemahaman tentang rukun haji, wajib haji, sunnah haji, hingga berbagai situasi yang mungkin dihadapi selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tenggara H. Lalan Jaya juga memberikan sambutan. Ia menekankan bahwa pelaksanaan manasik haji terintegrasi memiliki peran penting dalam mempersiapkan jamaah secara menyeluruh.

“Manasik haji terintegrasi bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada jamaah terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji, baik rukun, wajib, maupun sunnahnya,” jelas Lalan Jaya.

Ia menambahkan bahwa selain pembekalan materi ibadah, kegiatan manasik juga bertujuan membangun kesiapan fisik dan mental para jamaah. Hal ini penting mengingat pelaksanaan ibadah haji memerlukan ketahanan fisik serta kesiapan mental yang baik, terutama bagi jamaah yang berusia lanjut.

Dalam kegiatan manasik tersebut, para jamaah akan mendapatkan berbagai materi pembelajaran, termasuk simulasi pelaksanaan ibadah haji, pemahaman tentang tata cara perjalanan, serta pembinaan kesehatan bagi calon jamaah.

Melalui pembekalan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan seluruh jamaah calon haji asal Kabupaten Bombana dapat melaksanakan ibadah dengan tertib, mandiri, serta sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pemerintah daerah bersama Kementerian Haji dan Umrah juga berharap para jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur.

Kegiatan pembukaan manasik haji berlangsung dengan tertib dan lancar, sekaligus menandai dimulainya rangkaian bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten Bombana yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara.

Tag:
Frasa kunci:
Topik:

Deskripsi meta:

Bombana, Sultranet.com – Insiden penembakan yang menimpa seorang warga sipil di lokasi penambangan batu cinnabar di Desa Wambarema, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menuai kecaman keras dari praktisi hukum nasional asal Bombana, Advokat Sukdar, S.H., M.H. Jumat (9/1/2026)

Ia menilai tindakan oknum anggota Brimob yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut sebagai bentuk kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dan harus diusut secara menyeluruh.

Peristiwa penembakan terjadi pada Kamis (8/1/2026) sekitar pukul 11.00 WITA. Seorang warga bernama Jono (53), warga Desa Rompu-rompu, Kecamatan Poleang Utara, dilaporkan tertembak di bagian kaki kanan. Korban saat ini masih menjalani perawatan medis intensif di RSUD Tanduale Bombana.

Kejadian tersebut berlangsung di area tambang batu cinnabar yang selama ini menjadi lokasi aktivitas masyarakat. Insiden ini sempat memicu ketegangan serius antara warga dan sejumlah oknum aparat bersenjata yang berada di lokasi.

Situasi di lapangan dikabarkan mencekam, dengan warga mempertanyakan kehadiran aparat di area tambang yang berujung pada aksi penembakan terhadap warga sipil.

Menanggapi peristiwa itu, Advokat Sukdar yang juga merupakan putra asli Desa Wambarema menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus kemarahannya. Dihubungi melalui sambungan telepon dari Jakarta, ia menegaskan bahwa secara moral dan hukum dirinya tidak bisa tinggal diam.

“Saya asli Desa Wambarema, Kabupaten Bombana. Saya memiliki kepedulian moral atas peristiwa yang menimpa warga masyarakat. Saya mengutuk dan mengecam keras tindakan yang anarkis dan mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegas Sukdar.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang beredar melalui video dan pemberitaan media, terdapat empat oknum anggota Brimob yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Keempatnya disebut-sebut sedang menjalankan tugas Bawah Kendali Operasi (BKO). Namun, menurut Sukdar, terdapat kejanggalan serius dalam pelaksanaan tugas tersebut.

“Jika benar mereka bertugas BKO, maka mereka wajib berada di bawah kendali Kasatker atau Kepala Operasi di wilayah penugasan. Pertanyaannya, mengapa mereka berada di lokasi tambang tanpa kendali dan pengawasan langsung? Ini sangat janggal dan bertentangan dengan aturan,” ujarnya.

Sukdar menegaskan bahwa penugasan BKO diatur secara ketat dalam Perkapolri Nomor 4 Tahun 2017, Perkapolri Nomor 2 Tahun 2018, serta Perkap Nomor 1 Tahun 2019, yang mengatur mekanisme penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi, sistem komando, penilaian kinerja, hingga standar operasional dan keberhasilan dalam Sistem Manajemen Operasi Polri.

“Aturan ini jelas dan tegas. Tidak ada ruang bagi tindakan di luar kendali komando. Olehnya itu, saya mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penugasan BKO ini. Bila perlu, persoalan ini juga bisa disampaikan kepada Komisi Reformasi Polri sebagai bahan evaluasi nasional,” katanya.

Tak hanya menyoroti oknum aparat, Sukdar juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut keterlibatan pihak lain dalam insiden tersebut. Berdasarkan informasi dari keluarga korban, terdapat dua warga sipil berinisial J dan A yang diduga memberikan hasutan serta turut membersamai keempat oknum Brimob di lokasi kejadian.

“Saya meminta Kapolda Sulawesi Tenggara dan Kapolres Bombana untuk mengembangkan penyelidikan dan memproses dua oknum warga sipil tersebut. Semua pihak yang terlibat harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sukdar menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan pendampingan hukum kepada keluarga korban. Ia mengaku telah memberikan konsultasi serta konstruksi hukum, sekaligus mengarahkan keluarga korban untuk segera melaporkan peristiwa tersebut secara resmi.

“Alhamdulillah laporan sudah dibuat dan informasi yang saya terima, penanganan kasus ini telah diambil alih oleh Polda Sulawesi Tenggara. Saya berharap seluruh pihak, termasuk Kapolres Bombana, pemerintah daerah, dan masyarakat, dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Polda Sultra,” tutupnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, insiden penembakan di lokasi penambangan batu cinnabar Desa Wambarema diduga terjadi saat empat oknum anggota Brimob mendatangi area tambang dengan dalih melakukan penyisiran. Namun kehadiran mereka justru berujung pada aksi penembakan terhadap warga sipil, yang kini menjadi sorotan publik dan memicu desakan agar proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel. (IS).

Bombana, sultranet.com – Insiden penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi Brimob terhadap seorang warga sipil di lokasi tambang Kabupaten Bombana terus menjadi sorotan publik. Warga menuntut agar kasus tersebut diproses secara transparan dan profesional demi menjamin keadilan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), meminta semua pihak menahan diri dan tidak memperkeruh situasi. Ia menilai persoalan yang terjadi di kawasan tambang seharusnya disikapi secara bijaksana, bukan dengan pendekatan kekerasan.

“Kalau persoalannya dipicu klaim kepemilikan atau sengketa lahan, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan langsung menggunakan pendekatan kekerasan,” ujar Yudi. Jumat (9/1/2026)

Politisi Partai Bulan Bintang itu menegaskan bahwa aktivitas pertambangan selama ini menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat setempat. Karena itu, pemerintah daerah dan aparat keamanan diminta jeli melihat persoalan, tidak hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dari realitas sosial dan ekonomi warga.

“Ada masyarakat kita yang menggantungkan hidup di sana. Negara harus hadir dengan solusi, bukan dengan tindakan represif,” tegasnya.

Yudi juga secara terbuka mengecam tindakan penembakan terhadap warga sipil. Menurutnya, penggunaan senjata api dalam situasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

“Saya mengecam keras aksi koboi seperti ini. Menembak warga di ruang publik, apalagi diduga tanpa seragam dan tanpa prosedur yang jelas, adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi,” katanya.

Sorotan serupa datang dari masyarakat. Abady Makmur, salah satu warga Bombana yang juga berprofesi sebagai pengacara, menilai insiden penembakan di lokasi tambang ilegal Desa Wambarema merupakan tindak pidana yang harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia meminta Kepolisian menangani perkara tersebut secara profesional dan transparan agar tidak menimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat.

“Penembakan terhadap warga sipil di lokasi tambang ilegal Desa Wambarema adalah murni tindak pidana dan harus diproses oleh kepolisian. Sebagai masyarakat, saya meminta agar penanganannya dilakukan secara transparan dan profesional,” tegas Abady.

Menanggapi mekanisme penanganan hukum, Abady Makmur yang akrab disapa Bang AM menjelaskan bahwa apabila pelaku merupakan anggota Brimob, maka proses hukum harus ditempuh melalui dua jalur. Pertama, proses pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk memastikan pertanggungjawaban pidana. Kedua, proses etik melalui sidang kode etik Kepolisian sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional.

“Karena pelakunya diduga dari Brimob, maka penanganan perkaranya harus melalui dua mekanisme, yakni proses pidana dan sidang kode etik Kepolisian,” jelasnya.

Warga Bombana berharap aparat penegak hukum bersikap terbuka dan tegas dalam mengusut kasus tersebut hingga tuntas, agar keadilan benar-benar dirasakan oleh korban dan keluarganya, sekaligus mencegah terulangnya peristiwa serupa di kemudian hari.

Sebagai informasi, sebelumnya, Kamis (8/1/2026) telah terjadi insiden penembakan di lokasi tambang ilegal di Desa Wambarema, Kabupaten Bombana, yang diduga melibatkan empat personel Brimob.

Dalam peristiwa tersebut, seorang warga sipil dilaporkan mengalami luka akibat tembakan. Insiden ini memicu reaksi keras dari masyarakat dan sejumlah pihak yang mendesak agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. (IS)

KONKEP, sultranet.com – Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Waworete, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), memberikan klarifikasi terkait keterlambatan penyaluran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada sejumlah tenaga kesehatan (nakes) yang mengalami kegagalan transfer.

Kegagalan transfer tersebut terjadi pada sebagian penerima yang menggunakan rekening bank berbeda. Berdasarkan keterangan pada aplikasi BNI Direct, kendala tersebut disebabkan oleh gangguan sistem perbankan saat proses transaksi berlangsung.

Pihak Puskesmas Waworete sebelumnya telah mengimbau seluruh nakes agar menggunakan rekening Bank BNI untuk mempermudah proses penyaluran dana. Namun, imbauan tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh seluruh penerima.

Kepala Puskesmas Waworete, Nurdin, SKM, melalui Bendahara BOK Puskesmas Waworete, Isnanir, SKM, saat dikonfirmasi pada Kamis (8/1/2026), menjelaskan bahwa dana BOK tersebut telah ditransfer sesuai prosedur dan jadwal yang ditetapkan.

“Dana BOK sudah kami transfer pada 11 Desember 2025 kepada para nakes. Namun, saat proses transfer berlangsung terjadi gangguan sistem, sehingga sebagian transaksi dinyatakan gagal,” jelas Isnanir.

Ia menegaskan bahwa keterlambatan penyaluran tersebut bukan disebabkan oleh penyalahgunaan atau penahanan anggaran. Setelah mengetahui adanya kegagalan transfer, pihak Puskesmas langsung berkoordinasi dengan pihak Bank BNI Satuan Administrasi Transaksi (SAT) dan mengajukan aduan sejak 12 Desember 2025.

“Pihak BNI menyampaikan bahwa pengembalian dana atau return membutuhkan waktu karena banyaknya aduan serupa dari puskesmas di berbagai daerah, sehingga prosesnya harus menunggu antrean,” ujarnya.

Isnanir memastikan seluruh dana BOK yang mengalami kegagalan transfer tersebut tetap aman dan tercatat secara administratif. Dana tersebut akan kembali ke rekening giro Puskesmas dan selanjutnya disalurkan kembali kepada para nakes yang bersangkutan.

“Kami pastikan hak tenaga kesehatan tetap dibayarkan sepenuhnya. Ini murni persoalan teknis perbankan dan tidak ada unsur kesengajaan ataupun penyelewengan dana,” tandasnya.

Pewarta: Aldi Darmawan

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menyampaikan sikap tegas terkait peristiwa penembakan yang menimpa warga di Desa Wambarema, Kecamatan Poleang Utara. Pemerintah daerah memastikan proses hukum terhadap oknum pelaku berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menegaskan penghentian aktivitas penambangan batu sinabar dan mineral lain yang tidak memiliki izin resmi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Kamis (8/1/2026).

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat prihatin atas peristiwa tersebut dan mengecam segala bentuk kekerasan yang dapat mengancam keselamatan serta rasa aman masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana, saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa penembakan yang terjadi di Desa Wambarema. Pemerintah daerah mengecam segala bentuk tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan dan rasa aman masyarakat,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, sejak peristiwa tersebut terjadi, Pemerintah Kabupaten Bombana langsung melakukan koordinasi intensif dengan Polres Bombana dan sejumlah pihak terkait untuk memastikan penanganan kasus berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum serta mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang sedang berlangsung.

“Kami memastikan bahwa oknum yang melakukan penembakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada toleransi terhadap tindakan yang melanggar hukum dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat,” tegasnya.

Selain menyoroti penanganan kasus penembakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana juga menegaskan kebijakan penting terkait aktivitas pertambangan yang selama ini berkembang di sejumlah wilayah.

Bupati Burhanuddin menyatakan bahwa seluruh aktivitas penambangan batu sinabar dan mineral lainnya yang tidak memiliki izin resmi dihentikan mulai saat ini, khususnya di wilayah Kecamatan Poleang Utara, Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Lantai Jaya, dan Kecamatan Matausu.

“Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa setiap aktivitas penambangan, baik batu sinabar maupun mineral lainnya, wajib memiliki izin resmi. Penambangan baru yang tidak berizin kami hentikan sampai seluruh perizinan dipenuhi sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara tertib, legal, serta tidak menimbulkan dampak sosial maupun konflik di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal, Bupati Bombana juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memerintahkan Tim Terpadu untuk melakukan penertiban terhadap seluruh aktivitas penambangan tanpa izin.

Tim tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait lainnya guna memastikan proses penertiban berjalan secara efektif.

“Kami telah memerintahkan Tim Terpadu yang melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk melakukan penertiban terhadap seluruh aktivitas penambangan tanpa izin. Penertiban ini berlaku bagi siapa pun, tanpa pandang bulu,” tegas Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bombana dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Di tengah situasi tersebut, Bupati Bombana juga mengimbau seluruh masyarakat, khususnya warga Kecamatan Poleang Utara, agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri, tidak terprovokasi, dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik. Mari kita percayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum,” imbaunya.

Pemerintah Kabupaten Bombana, kata dia, akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah.

Burhanuddin menegaskan bahwa menjaga keamanan dan kedamaian daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

“Menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian daerah adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah daerah hadir untuk melindungi masyarakat dan menegakkan aturan,” pungkasnya.

Dengan langkah tegas tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap situasi keamanan di wilayah Poleang Utara dan sekitarnya tetap terjaga serta pengelolaan sumber daya alam di daerah dapat berjalan secara tertib, legal, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, sebagai bagian dari pelaksanaan Program Nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi muda yang sehat dan berkualitas. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., pada Kamis, 8 Januari 2026.

Acara peresmian tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bombana, anggota DPRD Kabupaten Bombana, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Poleang, Lurah Kasabolo, jajaran Kepolisian dari Polres Bombana, serta tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan setempat.

Peresmian SPPG Kasabolo merupakan bagian dari implementasi program strategis nasional yang bertujuan memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan makanan bergizi secara rutin. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi anak sekaligus mendukung peningkatan kesehatan dan kemampuan belajar siswa.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., menyampaikan bahwa kehadiran SPPG di wilayah Kasabolo menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program nasional tersebut.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana bersama berbagai pihak, termasuk jajaran kepolisian, terus berupaya memastikan program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Program Makanan Bergizi Gratis ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap masa depan anak-anak kita. Pemerintah daerah Kabupaten Bombana tentu mendukung penuh pelaksanaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya para pelajar,” kata Ahmad Yani.

Menurutnya, upaya peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang baik akan memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik serta mampu mengikuti proses pembelajaran secara optimal.

Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Bombana, yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan program SPPG di Kelurahan Kasabolo.

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian menjadi faktor penting dalam memastikan berbagai program strategis nasional dapat terlaksana dengan baik di daerah.

Selain berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah, keberadaan SPPG Kasabolo juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, kebutuhan bahan baku makanan akan diprioritaskan berasal dari petani, nelayan, serta pelaku usaha lokal di wilayah Poleang.

Dengan pola tersebut, program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan anak-anak sekolah, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui peningkatan permintaan terhadap produk pangan lokal.

“Program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak kita, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pemanfaatan bahan baku lokal,” ujar Ahmad Yani.

SPPG Kasabolo nantinya akan berfungsi sebagai pusat penyediaan makanan bergizi yang telah memenuhi standar kesehatan dan gizi. Makanan yang diproduksi dari fasilitas ini akan didistribusikan ke sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat program Makanan Bergizi Gratis.

Pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan konsentrasi belajar siswa serta membantu menekan angka stunting di kalangan anak-anak usia sekolah.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bombana juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program nasional tersebut agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ia meminta dukungan dari pemerintah kecamatan, kelurahan, pihak sekolah, serta masyarakat untuk memastikan distribusi makanan bergizi kepada para siswa berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Jadi ini program nasional harus kita dukung bersama, sehingga kegiatan yang dicita-citakan oleh pemerintah pusat terutama Pak Presiden Prabowo ini bisa berjalan baik dan tidak ada halangannya ke depan,” ujar Ahmad Yani.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap keberadaan SPPG Kasabolo dapat menjadi model pelaksanaan program pemenuhan gizi di daerah serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda di Bombana.

Konawe Kepulauan, sultranet.com | Pengadaan satu unit mobil ambulans pada tahun anggaran 2025 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menuai sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Pasalnya hingga memasuki tahun 2026, keberadaan fisik ambulans dengan nilai anggaran mencapai ratusan juta rupiah tersebut tidak diketahui secara pasti, sehingga memunculkan dugaan adanya pengadaan fiktif.

Ketua Komisi III DPRD Konkep, Kalbi Erdiyansyah, mengungkapkan bahwa pengadaan ambulans tersebut tercantum dalam dokumen APBD 2025 pada pagu anggaran Dinas Kesehatan Konkep. Namun, hingga kini unit ambulans dimaksud tidak pernah terlihat beroperasi maupun terdata di fasilitas pelayanan kesehatan daerah.

“Anggarannya besar, sekitar setengah miliar rupiah, tetapi unitnya tidak pernah terlihat. Ini menimbulkan tanda tanya besar dan patut diduga bermasalah. Kami juga sudah berulang kali mengingatkan agar sarana vital ini segera dituntaskan,” tegas Kalbi, Rabu (7/1/2026).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai persoalan ini sebagai kejanggalan serius, mengingat ambulans merupakan fasilitas penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat. DPRD, kata dia, bahkan telah menelusuri sejumlah puskesmas hingga rumah sakit daerah, namun tidak menemukan keberadaan ambulans yang dimaksud.

Lebih lanjut, Kalbi mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera membuka secara transparan seluruh dokumen pengadaan, mulai dari proses lelang, kontrak penyedia, hingga berita acara serah terima barang.

Apabila tidak ada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, DPRD menyatakan akan merekomendasikan dilakukannya audit oleh Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga aparat penegak hukum.

“Jika ambulansnya tidak ada, sementara anggarannya sudah dicairkan, maka ini jelas merugikan keuangan daerah dan masyarakat,” tambahnya.

Kasus ini menambah daftar sorotan DPRD terhadap pengelolaan anggaran di Kabupaten Konawe Kepulauan. DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat, khususnya di sektor pelayanan kesehatan.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan Konkep, Bisman Abdullah, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pribadinya, belum memberikan tanggapan.

Pewarta: Aldi Darmawan

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. Burhanudin, M.Si bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos melakukan panen tomat di kebun Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Rumbia sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong penguatan sektor pertanian, khususnya komoditas hortikultura yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat, di kebun BPP Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Rabu (7/1/2026).

Kegiatan panen tersebut menjadi simbol dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap pengembangan pertanian lokal sekaligus memperlihatkan pemanfaatan lahan pertanian secara produktif oleh para penyuluh dan petani binaan di wilayah tersebut.

Dalam kegiatan itu, Bupati Burhanudin bersama Ketua TP PKK turun langsung ke lahan pertanian untuk memetik tomat yang telah siap panen. Mereka juga meninjau kondisi tanaman yang dikelola oleh Balai Penyuluhan Pertanian Rumbia bersama para penyuluh pertanian setempat.

Panen berlangsung sederhana namun penuh keakraban. Para penyuluh pertanian turut menjelaskan proses budidaya tanaman tomat, mulai dari tahap penanaman, pemeliharaan, hingga proses panen yang dilakukan secara bertahap agar hasil produksi tetap terjaga kualitasnya.

Bupati Bombana Ir. Burhanudin mengatakan sektor pertanian, khususnya hortikultura, memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

“Pertanian merupakan salah satu kekuatan utama daerah kita. Pemerintah daerah akan terus mendorong pemanfaatan lahan yang produktif serta memberikan dukungan kepada para petani dan penyuluh agar produksi pertanian dapat terus meningkat,” kata Burhanudin.

Menurutnya, kegiatan panen seperti ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian secara berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa keberadaan Balai Penyuluhan Pertanian memiliki peran penting sebagai pusat edukasi, pendampingan, serta pengembangan teknologi pertanian bagi para petani di daerah.

“Melalui BPP, para penyuluh dapat memberikan pendampingan langsung kepada petani sehingga mereka mendapatkan pengetahuan baru terkait teknik budidaya yang lebih efektif dan produktif,” ujarnya.

Burhanudin juga berharap pengembangan komoditas hortikultura seperti tomat dapat terus diperluas karena memiliki nilai ekonomi yang cukup baik di pasar lokal maupun regional.

Selain itu, ia menilai peningkatan produksi hortikultura juga dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat di sektor pertanian.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa menyampaikan bahwa sektor pertanian memiliki peran besar dalam mendukung ketahanan pangan keluarga.

Menurutnya, pemanfaatan lahan produktif, baik di tingkat petani maupun di lingkungan rumah tangga, dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk terus memanfaatkan lahan yang ada secara produktif, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk meningkatkan pendapatan keluarga,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati dan Ketua TP PKK juga berdialog langsung dengan para penyuluh pertanian mengenai perkembangan tanaman hortikultura di wilayah Rumbia serta berbagai tantangan yang dihadapi petani di lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Bombana serta para penyuluh pertanian yang selama ini aktif melakukan pendampingan kepada petani di wilayah Kecamatan Rumbia.

Kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan panen ini menjadi bentuk perhatian dan dukungan terhadap para penyuluh serta petani yang terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kegiatan seperti ini dapat terus mendorong semangat para petani untuk mengembangkan berbagai komoditas pertanian unggulan daerah, sehingga sektor pertanian tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat.

Selain meningkatkan produksi pangan, pengembangan pertanian hortikultura juga diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi baru, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah maupun nasional.

Dengan sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani, sektor pertanian di Kabupaten Bombana diharapkan terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.