Rumbia, Sultranet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana bakal berkoordinasi dengan pihak Bulog dan penggiling gabah lokal untuk meningkatkan daya beli terhadap gabah petani lokal. Peningkatan daya tampung Bulog dan pembeli lokal guna meminimalisir pembeli gabah dari luar daerah.

Plt Kadis Pertanian Bombana, Muhammad Siarah, Selasa (27/04/2021) mengatakan saat ini pihak Dinas Pertanian sedang berkoordinasi dengan pihak Bulog dan pabrik penggilingan padi lokal untuk meningkatkan daya beli, agar gabah hasil pertanian kita tidak keluar.

“Kita tahu bersama bahwa hasil pertanian padi di Bombana meningkat, sedangkan daya serap Bulog terbatas sama hal dengan pihak-pihak pabrik lokal modal untuk beli gabah juga terbatas,” ujarnya.

Dirinya mengukapkan bahwa hasil produksi gabah sekali panen itu kurang lebih 70 ribu ton, sedangkan daya tampung Bulog berkisaran 9 ribu ton bahkan sampai 20 ribu ton, ditambah pembeli lokal hanya bisa menampung 20 ribu ton.

“Jadi total hanya bisa di tampung 40 ton dan sisahnya yang beli dari luar,” rincinya.

Dinas Pertanian bombana memberikan dua alternatif dalam meningkatkan daya beli gabah, yang pertama meminta kepada pihak Bulog untuk meningkatkan lagi daya serap beli gabah kepada petani, yang kedua akan melakukan kerjasama dengan pihak perbankan untuk mempermudah memberikan modal kepada pemilik pabrik lokal, supaya daya beli mereka juga meningkat, pihaknya telah melakukan diskusi dengan pemilik penggilingan gabah, hal yang paling menjadi kendala adalah sumber permodalan.

“Kami sudah melakukan monitoring di lapangan yang masih aktif pabrik itu kurang lebih 19 pabrik penggilingan, untuk itu kami minta kepada pihak perbankan untuk membantu para pemilik pabrik, agar memberikan modal. Karena dengan mempermudah pengurusan modal dari perbankan mereka bisa membeli diatas 20 ribu ton, karena selama ini terkendala dengan modal,” pungkasnya. (Adv)

Bombana, HarapanSultra.COM | Dalam rangkaian peringatan hari lahir Raden Ajeng Kartini tingkat Kabupaten Bombana tahun 2021, TP PKK Kabupaten Bombana memberikan penganugerahan Kartini Award kepada Djuarni Rukisah yang di berikan langsung oleh Ketua TP PKK Bombana Andi Nirwana Sebbu di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Rabu (21/03/2021).

Djuarni Rukisah adalah sosok yang sangat dekat dan peduli dengan dunia pendidikan, karirnya sebagai tenaga pendidik di mulai sejak tahun 1982 sebagai guru di sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat dan pensiun sebagai pengawas TK/SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana tahun 2020.

Putri kedua beliau Faldianti SKM,.MPW saat di wawancarai mewakili ibunya mengatakan, kedua orang tuanya selalu berpesan dan memotivasi agar dalam menuntut ilmu untuk selalu mandiri, disiplin, tepat waktu dan tidak mudah terpengaruh lingkungan pergaulan.

” Selalu menjaga nama baik keluarga dan yang utama senantiasa menjaga sholat, berdoa dan memohon kebaikan dari Allah SWT,” ujar Faldianti.

Menurutnya penghargaan yang diberikan tersebut adalah bentuk apresiasi dari pemerintah daerah yang membanggakan dan sangat luar biasa buat perjuangan seorang ibu terutama buat ibu mereka yang selama ini berperan ganda.

“Bukan hal yang mudah sebagai seorang perempuan dimana harus berbagi peran sebagai ibu rumah tangga dan juga aparatur sipil negara, dibutuhkan kesabaran dan keuletan serta keikhlasan untuk menjalani semua itu, dan Alhamdulillah ibu kami bisa membuktikan hal tersebut,” jelas Faldianti yang juga Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana itu.

Selaras dengan hal itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Andi Nirwana Sebbu menghimbau kepada seluruh perempuan Indonesia terkhusus di Kabupaten Bombana untuk merubah cara pandang tentang tupoksi perempuan yang kerap hanya di sebut sebagai ibu rumah tangga dan diganti dengan turut serta mengambil bagian dengan berkarya di segala bidang.

“Kita harus menjadi perempuan yang cerdas kreatif dan inovatif, jadikan inspirasi dari Raden Ajeng Kartini untuk menjadi perempuan yang lebih maju baik itu untuk keluarga, diri sendiri dan bangsa,” tegas Senator perempuan di DPD-RI ini.

Rumbia, Sultranet – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana dalam hal ini tim yang dipimpin bidang Peternakan Surianto Wedda, S.Pt bekerja sama dengan Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros Melaksanakan Kegiatan Surveilans yang dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat tanggal 8 – 9 April 2021 di Kec. Rumbia, Rumbia Tengah, Lantari Jaya dan Rarowatu Utara, untuk Cegah Penularan Penyakit Ternak Sapi pada Manusia.

drh. Gustav dari Balai Besar Veteriner (BBVet Maros) mengatakan, sebaiknya surveilans tetap dilakukan secara rutin dengan cakupan wilayah yang luas atau menyeluruh jika memungkinkan, untuk itu Bidang Peternakan dan BBVet Maros melakukan pengambilan sampel darah dan pengumpulan data sampel darah diambil sebanyak 200 ekor sapi. Hal ini disampaikan drh. Gustav saat dikonfirmasi di tempat kegiatan, Jumat, (9/4/2021)

Terkait soal Komunikasi informasi dan edukasi tentang brucellosis di Kab. Bombana kata drh. Gustav, sudah cukup bagus dan terbukti dari beberapa peternak cukup memahami yang dilakukan oleh bidang peternakan terkait penanganan penyakit brucellosis.

Hal sama disampaikan pula Kasie Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran IING FADLI, S.Pt : Infeksi Brucella abortus dapat menyebabkan kerugian pada peternakan sapi potong. Kerugian yang disebabkan karena kematian ternak serta penurunan produksi dan produktivitas akibat infertilitas serta gangguan reproduksi.

Menurut iing Fadli, Program surveilance brucellosis merupakan program pemerintah sebagai upaya pembebasan brucellosis. Sementara data populasi sapi di kabupaten Bombana Tahun 2020 berjumlah 48.830 ekor.

“Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah  untuk mendeteksi penyakit dan proporsi penyakit di daerah khususnya di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. “Ungkap Iing saat dimintai keterangannya.

Pengujian Rose Bengal Test (RBT) berfungsi sebagai uji skrining awal. Reaktor positif RBT selanjutnya akan dites kembali dengan Complemen Fixation Test ( CFT ) sebagai uji yang menentukan brucellosis. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengukur tingkat kejadian brucellosis pada ternak sapi berdasarkan uji serologis (seroprevalensi) serta mengetahui hubungan antara kejadian brucellosis dengan gangguan reproduksi pada ternak sehingga bisa dideteksi sedini mungkin penyebaran pada manusia.

Sementara itu salah satu peternak Tri Suyatno bahwa peternak sangat membutuhkan pelayanan seperti ini sehingga kami harap kegiatan ini dapat dilakukan setiap tahun agar ternak kami dapat terhindar dari penyakit (ADV)

(Adv)

Kendari, SultraNET. | Setelah menerima Surat Keputusan dari Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Sulawesi Tenggara, Satriadin resmi memimpin sebagai Bupati Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LIRA Kabupaten Konawe.

Serah terima Surat Keputusan pengangkatan Pengurus DPD LIRA Konawe dihadiri beberap pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah LIRA Kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. bertempat di Hotel Claro Kendari, Sabtu (3/4/2021).

Bupati DPD LIRA Konawe, Satriadin kepada awak media mengatakan setelah menerima SK tersebut LIRA Konawe siap bersinergi baik kepada pemerintah maupun kepada pihak swasta.

“LIRA Konawe siap menjadi lokomotif pembangunan daerah dengan selalu menjalin koordinasi yang baik dengan DPW LIRA Sultra,” ujar Satriadin.

Selain itu Satriadin juga mengaku siap mempertahankan rekor MURI sebagai LSM dengan komposisi cabang terbanyak di Indonesia dengan melengkapi seluruh struktur kepengurusan hingga tingkat terbawah.

“Selain itu LIRA Konawe akan menjalankan fungsi sosial kontrol di tengah-tengah masyarakat serta membantu warga yang membutuhkan .” tegas Satriadin

Pewarta : Awal Kurniawan

Kendari, SultraNET. | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, mendukung terjalinya sinergisitas antara pengusaha lokal yang ada di Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Pemerintah.

Ketua BEM FISIP UHO, Jonatan Steven mengatakan banyaknya pengusaha lokal yang dapat bertahan bahkan tumbuh di tengah pandemi membuktikan bahwa pengusaha lokal Sultra mampu bersaing dan tumbuh kembang meski dalam kondisi perekonomian yang sulit.

Jonatan menilai perkembangan Pengusaha Lokal merupakan salah satu penunjang pembangunan daerah sehingga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat.

“Tentunya perkembangan serta kemajuan dari pengusaha lokal ini membutuhkan bantuan dan juga sinergitas dari semua stakeholder terkait,” ujar Jonatan, Kamis (1/4/2021).

Ia menilai perkembangan pengusaha lokal harus sejalan dan mendapat dukungan dari pemerintah sehingga produk yang dihasilkan dapat terserap pasar.

“Pemerintah dapat mendukung serta memberikan stimulus serta prioritas kepada pengusaha Lokal Sulawesi Tenggara,” jelas Jonatan.

Jonatan berharap pemerintah dan juga pemangku kebijakan lainnya dapat membuat regulasi yang pada intinya memberi ruang seluas luasnya kepada pengusaha lokal agar dapat terlibat secara langsung dalam mendorong kemajuan pembangunan di Sulawesi Tenggara.

“Saya juga berharap agar pengusaha lokal tidak dikriminalisasi, apapun bentuknya dan saya mengajak mari kita bersama sama untuk mendukung kemajuan pengusaha-pengusaha lokal asal Sulawesi Tenggara,” tandasnya. (rls/sultan)

Bombana, SultraNET. | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana mengumumkan Hasil Seleksi Koordinator Fasilitator (Korfas) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Peningkatan Kualitas Rumah Baruga Moico Kecamatan Se Kabupaten Bombana Tahun 2021.

Pengumuman Bernomor : 003/PENGUMUMAN/PANSEL/III/ 2021 itu dikeluarkan Berdasarkan Berita Acara Seleksi Administrasi, Tes Komptensi, Tes  Praktek dan Tes Wawancara Nomor : 002/BA- SELEKSI/ PANSEL/III/ 2021 tanggal 30 Maret 2021.

Poin Pengumuman yang pertama, 29 Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi  Koordinator  Fasilitator  (Korfas) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Peningkatan Kualitas Rumah Baruga Moico Kecamatan Se Kabupaten Bombana Tahun 2021.

Kedua Bagi Peserta yang dinyatakan LULUS, selanjutnya wajib mendaftar ulang untuk mengikuti Pembekalan yang akan dilaksanakan pada  tanggal 01 April 2021 bertempat di Dinas Perumahan, Kawaean Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana.

Ketiga Bagi Peserta yang dinyatakan LULUS,  selanjutnya  mengikuti Pembekalan yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 April 2021 s/d  04 April 2021, dan peserta yang tidak mengikuti Pembekalan maka akan dianggap  mengundurkan  diri  dan  diganti  dengan  peringkat  selanjutnya di formasi yang dituju.

Berikut daftar nama peserta yang dinyatakan  LULUS.

Pengumuman Selengkapnya Unduh Link dibawah Ini :

PENGUMUMAN KORFAS TFL PKBM 2021

Bombana, SultraNET. | Pembangunan Masjid yang berada tepat di areal Polsek Lantari Jaya, Desa Lombakasih, Kecamatan, Lantari Jaya, Kabupaten Bombana yang di inisiasi oleh anggota Polsek setempat dengan menggunakan anggaran iuran anggota dan sumbangan dermawan itu menuai pujian banyak pihak.

Kepada awak media SultraNET. usai meresmikan penggunaan Masjid yang diberi nama Masjid Al- Fattah, Selasa (30/03/2021) Kapolres Bombana, AKBP Dandy Ario Yustiawan S.I.K menyatakan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih atas dedikasi Kapolsek beserta Anggota Polsek Lantari Jaya yang telah membangun Masjid yang diyakini dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat setempat.

“Ini merupakan sumbangsih Anggota terhadap masyarakat Lantari Jaya, yang terpenting bisa memberi manfaat bagi masyarakat umum,” ujar Dandy Ario Yustiawan

Ia berharap agar penggunaan masjid tidak dibatasi namun dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan oleh ummat muslim secara umum baik yang berada disekitar Masjid maupun pengguna jalan karena letak masjid yang sangat strategis berada di jalan Poros Bombana-Kendari sehingga memungkinkan musafir untuk singgah menunaikan sholat.

“Yang terpenting harus dipelihara, kan percuma sudah dibangun kalau lupa dipelihara,” tandasnya.

Salah satu warga Kecamatan Lantari Jaya, Ansar Achmad memuji sekaligus berterima kasih atas inisiatif Polsek Lantari Jaya membangun masjid di daerah tersebut.

Aktivis dan pemerhati masalah sosial di Bombana itu menyebut perhatian Polsek dibidang keagamaan dengan membangun masjid merupakan kerja nyata dan wujud kecintaan kepada warga yang patut diapresiasi.

Terlebih lagi keberadaan masjid yang berada tepat di Jalan poros utama diyakini bakal sangat memudahkan bagi warga sekitar dan pengguna jalan untuk singgah menunaikan ibadah sholat.

“Atas nama warga Kecamatan Lantari jaya saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja keras personil Polsek membangun mesjid ini, kami doakan semoga pembangunan itu menjadi pahala jariah para anggota Polri dan para dermawan,” ucap Ansar Achmad.

Sementara itu dikonfirmasi usai kegiatan peresmian Masjid, Kapolsek Lantari Jaya IPDA Setyabudi Satriyanto, SH mengatakan pembangunan masjid telah dimulai sejak dirinya belum menjabat sebagai Kapolsek, ia menyebut sejak menjabat dan melanjutkan pembangunan masjid hingga siap digunakan seperti saat ini seluruhnya tidak lepas dari partisipasi anggota dan warga sekitar Polsek.

“Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas sumbangsih anggota dan para dermawan, saya berharap masjid ini membawa manfaat untuk masyarakat sekitar dan dapat digunakan untuk kegiatan kegiatan ummat Islam,” singkat Setyabudi. (IS)

Kendari, SultraNET. | Menyikapi keluhan beberapa penambang Lokal Sulawesi Tenggara (Sultra) Laskar Lembaga Adat Tolaki (LAT) Provinsi Sulawesi Tenggara meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan aparat penegak hukum agar mengedepankan kepentingan para pengusaha bidang pertambangan lokal dalam melaksanakan usahanya agar mereka mampu bersaing dengan pengusaha dari luar daerah Sulawesi Tenggara.

Ketua Laskar LAT Sultra, Aguslan, Senin (29/3/2021) mengatakan keberadaan pengusaha lokal dibidang pertambangan secara psikologis tentu memiliki beban dan komitmen untuk melakukan penambangan sesuai dengan kaidah penambangan yang baik dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup karena jika terjadi bencana akibat penambangan yang serampangan maka bisa jadi yang menjadi korban adalah keluarga mereka sendiri.

“Untuk itu perlu dilakukan pembinaan kepada mereka agar mampu melakukan usaha penambangan yang baik,” ujar Aguslan.

Hal itu lanjut Aguslan, perlu ia sampaikan mengingat beberapa pengusaha lokal mengeluhkan hadirnya pengusaha dari luar daerah yang diduga mencoba “mengkebiri” kepentingan para pengusaha lokal bidang pertambangan.

“Kami juga meminta kepada para Investor atau pengasuha dari luar daerah yang masuk mengais rejeki di Sulawesi Tenggara ini untuk memperhatikan para pengusaha lokal serta kondisi sosial budaya yang ada di sini,” tegas Aguslan.

Ia menambahkan pihaknya tidak menginginkan jika terjadi dugaan upaya kriminilasisi terhadap para pengusaha lokal Sulawesi Tenggara yang terjadi akibat persaingan bisnis karena hal tersebut dapat menjadi pemicu konflik Horizontal di tatanan masyarakat yang dapat mengakibatkan situasi daerah tidak dalam keadaan kondusif.

“Untuk itu saya menghimbau kepada para investor luar untuk bersaing secara sehat jangan menggunakan cara cara kotor untuk mengkebiri para pengusaha lokal, serta kami meminta juga kepada Pemerintah Daerah bisa hadir untuk melindungi para pengusaha lokal kita yang ada di Sulawesi Tenggara ini,” tandasnya. (SW)

Oleh : Ashari *

Kembali naiknya isu pertambangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) terkhusus di bumi oheo Kabupaten Konawe Utara (Konut) seharusnya jadi perhatian serius dari semua aparat di tingkat daerah sampai pusat. Bukan lalu menjadi seperti “Kentut” tak nampak tapi bau nya terasa.

Inilah potret antara kebijakan dan kepentingan satu sama lain yang patut di curigai tentang bagaimana keterlibatan jajaran penegak hukum “Berselingkuh” di balik kepentingan pengusaha atau pemodal besar yang hasil profitnya di pakai sekedar kesenangan dunia saja.

Satuhal catatan yang menarik yang kami telaah dan bedah bahwa nyaris semua perusahaan tambang di wilayah kami bumi Oheo Konawe Utara tak satupun legal standingnya mulus seratus persen yang artinya semua punya celah dan cerita yang sama.

Lalu aneh juga ketika perusahan-perusahaan tambang di konut terlihat segelintir pos security-nya ada yang berseragam dan bersenjata.

Kuatnya indikasi pertambangan ilegal baik yang terus di suarakan dari berbagai lembaga kemasyarakatan melalui demonstrasi maupun pemberitaan di media massa semuanya hanya sekedar angin lalu.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah mau atau tidak para penegak hukum membuktikan semua ini, di tengah banyak nya aparat penegak hukum sendiri yang terlibat. Nuansa politis dan kepentingan gajah-gajah inilah sulit untuk di bongkar.

Studi kasus komparatif antara penegakan PT. Bososi Pratama dengan PT. Roshini Indonesia yang kami nilai tendensius. Wilayah hukum Konut ada institusi Polres yang kadang tidak dilibatkan seketika “Kaget” mendengar garis police line sudah terpasang. Ini ada apa ? Kok yang lain tidak tersentuh ? Lalu tambang yang lain bebas beroperasi padahal pelanggarannya sama bahkan ada yang lebih parah.

Kasus pertambangan bukan sekedar ilegal mining semata, namun realitas di balik teka teki itu berakhir deskriminalisasi. Bukan itu saja, ironis berimbas kepada pengusaha lokal asli daerah menjadi suatu pengalihan, target dari scenario kolaborasi oligarki Tambang.

Sebagai kesimpulan, jika supremasi hukum benar-benar mau di tegakkan kami siap sebagai jarum kompas mengawal penindakan oknum tambang ilegal tentunya dengan dasar asas keterbukaan, keadilan serta kepastian hukum. Dengan demikian di pastikan tak satupun tambang di konut yang akan beroperasi.

Namun persoalan yang mendasar juga perlu di ingat bahwa ekonomi kerakyatan cukup membantu pemerintah dari profit sektor pertambangan terutama kontribusi riil dari pihak pengusaha lokal itu sendiri yang faham kondisi daerah nya serta tinggal bersama di lingkungan keluarga dan masyarakat itu sendiri.

Tidak hanya itu di bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya pengusaha lokal juga ikut berperan aktif bahkan dalam situasi bencana alam tidak hanya sekedar materi, juga turun langsung memberikan bimbingan sikologis terhadap keluarga yang terdampak.

Oleh nya itu penegak hukum layaknya lebih selektif memberikan pembinaan hukum kepada pengusaha lokal yang jika kekurangan nya dalam melaksanakan pengelolaan tambang masih jauh dengan kaidah-kaidah sesuai yang di amanat kan undang-undang.

*. Penulis : Ketua Explor Anoa Oheo