Kendari, SultraNET. | Penolakan Ali Mazi Selaku Gubernur Sulawesi Tenggara terkait rencana kedatangan sebanyak 500 orang Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok ke Sulawesi Tenggara Ditengah wabah Pandemi covid-19  mendapat apresiasi dari Organisasi Akademisi Mahasiswa Islam (OASIS) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ketua Umum Oasis Sultra, Beni Putra Lamangga Selasa (28/4/2020) menyebut tindakan Gubernur Sulawesi Tenggara untuk menolak Kebijakan Pemerintah pusat untuk meloloskan 500 TKA di Sulawesi Tenggara.

“Apapun dalilnya saat ini, situasi dan kondisi sedang tidak baik baik saja,” Imbuhnya.

Ditengah Ketakutan dan keresahan masyarakat sebutnya tentu Sultra tidak mau menjadi korban kepentingan pemerintah pusat dan para investor.

“Sultra darurat covid-19 upaya menyelamatkan masyarakat lebih penting dan utama dari segalanya,” Singkatnya.

Sebelumnya diketahui setelah mengadakan pertemuan bersama Forkimpda, DPRD, Danrem dan Kapolda serta imigrasi secara tegas Gubernur Ali Mazi menyampaikan penolakan dengan tegas kebijakan memasukan 500 TKA di Sulawesi Tenggara.

Ia menyebut tindakan kebijakan pemerintah pusat adalah hal yang tidak tepat dan  bertentangan dengan suasana keprihatinan masyarakat Sulawesi tenggara.

“Sulawesi Tenggara Tak ingin menjadi wadah terhadap wabah ini, apalagi TKA itu berasal dari negara sumber covid-19, cukup sudah dengan 49 TKA yang lalu membuat babak belur dan meresahkan masyarakat Sulawesi Tenggara,” Tutur Ali Mazi.

Laporan : Awal Kurniawan

Oleh : Nur Annisa Fitri *

Corona virus disease 19 (covid-19) saat ini masih menjadi wabah yang meresahkan dengan segala dampak yang ditularkannya, dengan eksistensinya tidak hanya kepada manusia tapi juga berpotensi melumpuhkan segala aspek kebutuhan negara, yakni perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Perekonomian bangsa Indonesia sebenarnya jauh sebelum Corona sudah bermasalah, ditambah beban akibat covid-19 ini makin memperburuk ekonomi yang stagnan di 4%, ditengah wabah ini pemerintah jadi dilematis untuk memilih beberapa opsi sebagai langkah strategis menyelamatkan ekonomi dan kemanusiaan dari akibat covid-19.

Menurut Yusuf Kalla Pemerintah baiknya menyembuhkan rakyat dulu, baru urus ekonomi, selamat kan nyawa barulah ekonomi akan mengikuti, sedang menurut ekonom senior Prof Rizal Ramli mengatakan Fokus untuk menyelesaikan corona , hentikan dulu proyek infrastruktur yang bukan prioritas dan tidak jelas dan anggaran nya itu dipakai dulu untuk selamatkan ekonomi dan rakyat Indonesia.

Tentu dalam situasi dan kondisi yang makin mengecam, diperlukan langkah langkah strategis bukan hanya sekedar menghimbau dan melarang rakyat agar waspada dari corona.

Pemerintah atau Presiden selaku pengambil kebijakan tertinggi baiknya berfikir dan melihat opportunity dari aktivitas dalam sektor pertambangan yang saat ini masih beroperasi di tengah pandemi untuk membuka keran ekspor ore (Nikel), dan sejenisnya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan devisa negara  dan Menutup kuota tambahan Karyawan yang di rumahkan atau di PHK ditengah krisis dan defisit anggaran negara.

Didalam undang undang nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Minerba pasal 5 memuat indikator bahwa untuk kepentingan negara, setelah berkonsultasi dengan DPR dapat menetapkan kebijakan keutamaan pertambangan dan minerba.

Situasi saat ini dengan segala kepentingan yang memaksa dengan kepentingan nasional, Presiden dan pemerintah dapat melakukan pengendalian Produksi dan Ekspor , sebagaimana yang dimuat dalam pasal 5 ayat 2 Uu nomor 4 tahun 2009 dengan melonggarkan ekspor Sumber Daya Alam khususnya nikel merupakan opsi sekaligus solusi.

Optimalisasi kebijakan sebagai upaya menyelamatkan ekonomi bangsa dan rakyat Indonesia dari ketimpangan ekonomi akibat pandemi, APBN Indonesia defisit untuk menyelematkan hal itu ekspor adalah penyelamat ekonomi bangsa.

Untuk itu saya atas nama Nur Annisa Fitri (Ketua SEMA FEBI IAIN Kendari/ Bendahara Umum FORNASMEBI) meminta kepada pemerintah dan pihak terkait didalamnya sebagai usaha demi penyelamatan ekonomi bangsa, saatnya membuka kembali keran ekspor guna menyekamatkan ekonomi rakyat, dengan prasayarat menambahkan pajak sebesar 10% dari yang mereka bayar sebelumnya.

Pajak tambahan 10% itu bertujuan sebagai andil mereka menjadi Pahlawan ekonomi dalam menjaga kestabilan ekonomi ditengah pandemi, disisi lain 10% itu akan digunakan dalam menutupi kebutuhan rakyat yang sayut mayut utamanya di Daerah.

Dengan ketentuan khusus perusahaan tambang yang melakukan ekspor dapat kembali ditutup oleh pemerintah jika keadaan sudah dinanggap normal, Normal yang dimaksud yakni setelah inodonesia melewati masa pemulihan.

Secara fundamental pemerintahlah yang berwenang merealisasikan opsi sekaligus solusi ini karena ekspor dapat menambah devisa negara.

Apabila Pemerintah tidak melakukan segala opsi yang ada sebagai solusi , maka akan menambah threats dalam mengendalikan perekonomian bangsa dan rakyat akan merasakan segala dampak ditengah pandemi dan kemiskinan, solusinya adalah memanfaatkan kekayaan alam Indonesia sebagaimana amanat konstitusi pasal 33 dapat menumbuhkan dan menyelamatkan ekonomi bangsa.

* Ketua Senat Mahasiswa FEBI IAIN Kendari

* Bendahara Umum Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam

Rumbia, SultraNET. | Sebanyak 72 orang pekerja PT. Jhonlin Batu Mandiri (JBM) asal Batu Licin, Kalimantan Selatan yang masuk di Kabupaten Bombana melalui Pelabuhan Kasipute dengan menggunakan Kapal LCT 45 (Jhonlin XLV) Milik perusahaan itu membantah tudingan sejumlah pihak bahwa mereka masuk di daerah itu tanpa prosedur penanganan covid-19.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Bombana. Heryanto A Nompa saat menggelar jumpa pers di Posko Satgas Covid-19 Kabupaten Bombana, Minggu (26/4/2020) menyebutkan bahwa PT. Jhonlin telah melakukan konfirmasi kedatangan mereka ke Satgas Kabupaten Bombana tiga hari sebelum tiba.

“Jadi konfirmasi kedatangan kapal mereka itu tiga hari sebelum tiba, yaitu tanggal 22 april 2020,” Tutur Ketua PPNI Sultra itu

Satgas Kabupaten Bombana lanjutnya, juga telah dilaporkan bahwa sebelum berangkat dan didalam kapal seluruh awak kapal dan penumpang dilakukan pemeriksaan dengan metode Rapid Test.

“Mereka datang dengan membawa dokter sendiri, Jadi kalau berbicara takut bukan cuma kita yang takut sama covid-19 ini, mereka juga lebih takut,” Imbuhnya

Bahkan setelah tiba di pelabuhan pun tetap dilakukan pemeriksaan suhu badan dan setelah tiba dilokasi PT. Jhonlin kembali dilakukan pemeriksaan oleh Tim Covid-19 PT. Jhonlin bersama Satgas Kecamatan Lantari Jaya dan Satgas Desa Watuwatu.

“Jadi tidak benar bahwa mereka luput dari pemeriksaan,” Imbuhnya

Dari 72 pekerja dan awak kapal tersebut sebanyak 51 orang melanjutkan perjalanan menuju area Pabrik PT. Jhonlin dengan membawa kendaraan dan peralatan perusahaan yang didatangkan dari Kalimantan Selatan sedangak sisanya sebannyak 21 Orang yang merupakan crew kapal tetap berada di kapal.

“Setelah tiba dilokasi PT. Jhonlin 51 orang dilakukan Karantina Mandiri sedangkan awak kapal yang 21 orang dilakukan karantina mandiri diatas kapal,” Bebernya

Mantan Anggota DPRD Bombana itu memastikan bahwa pihaknya tetap melakukan pemantauan terhadap para pekerja tersebut untuk memastikan mereka patuh dan menjalankan karantina mandiri sesuai SOP penanganan covid-19.

“Jadi kita terus pantau mereka ini dan juga satgas kecamatan dan desa setiap hari kesana memantau mereka,” Jelasnya

Ditempat yang sama Manager HRD dan Umum PT. JBM Bombana, Teguh Budiono mempertegas komitmen perusahaan dalam upaya pencegahan Covid-19 menurutnya perusahaan sangat berhati hati dan bekal melakukan segala upaya untuk memastikan area perusahaan steril dari virus mematikan itu.

“Kalau sampai satu orang saja karyawan yang terpapar covid-19 maka yakin saja kepercayaan terhadap perusahaan akan menurun bahkan bisa jadi konsumen akan enggan membeli gula hasil produksi perusahaan kami,” Jelasnya. (IS)

“

SultraNET.COM, Rumbia |Untuk mengurangi resiko penambahan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) Covid-19 di Kecamatan Masaloka Raya Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara (Sultra), Satgas Masaloka memperketat penjagaannya usai melakukan Rapid Test terhadap 70 warganya pada kamis 23 april 2020 lalu.

Dari hasil Rapid Test ke 70 orang itu, satu warga Desa Masaloka, dua warga Masaloka Selatan, serta satu warga Desa Batu Sempe, dinyatakan reaktif (ada kesamaan atau kemiripan dengan gejala covid-19).

Camat Masaloka Raya selaku Ketua gugus tugas Kecamatan Haeruddin, mengatakan sembari menunggu hasil test polymerase chain reaction (PCR) Swab masyarakat tidak usah panik terlalu berlebihan namun tetap selalu menjaga etika SOP Covid-19 dalam melakukan aktifitas.

“Hingga hari ini laporan pendataan dan pemantauan penduduk yang masuk pada lima Desa Kecamatan Masaloka Raya tidak ada”, Ungkapnya pada Minggu (26/4/20)

Dirinya menekankan kepada seluruh elemen masyarakat Masaloka Raya agar mengurangi aktivitas diluar rumah ketika tidak begitu penting sehingga sama-sama memutus rantai penyebaran wabah covid-19.

Selalu mengutamakan phisical distancing atau jaga jarak selain mengurangi aktifitas di luar rumah seperti kumpul-kumpul yang menjadi kebiasaan masyarakat pulau masaloka dengan tetap menggunakan masker dan rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktifitas.

” Jaga jarak ini bukan hanya berlaku di tempat umum, tetapi juga diseluruh rumah tangga disetiap keluarga. Karena diantara keluarga belum tentu semuanya itu negatif, belum tentu seluruh anggota keluarga itu aman dari Virus Corona ini”, Tutupnya. (HM)

Kendari, SultraNET. | Peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-56 Provinsi Sulawesi Tenggara yang jatuh pada Senin 27 April besok, yang biasanya digelar di halaman Kantor Gubernur Sultra dengan menggelar berbagai pertandingan Olah raga dan lomba Kesenian antara OPD, Pameran Pembangunan dan lainnya ditiadakan atau tanpa perayaan.

Berdasarkan rilis Diskominfo Sultra yang diterima media ini, Minggu, (26/4/2020) menyebutkan, keputusan tersebut diambil atas pertimbangan Percepatan Penanganan Covid 19.

Gubernur Ali Mazi saat memimpin Rapat pembentukan panitia HUT ke-56 Sultra menyebutkan bahwa sebagai ungkapan rasa syukur Pemerintah Sulawesi Tenggara yang telah berusia 56 tahun, dan bertepatan bulan suci Ramadhan 1441 H, maka Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, anggota Forkopimda Sulawesi Tenggara, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Akan Fokus pada kegiatan – kegiatan yang bersifat sosial dan pelayanan kesehatan.

“Pelayanan kesehatan dimaksud dalam rangka upaya Pencegahan, Percepatan, dan Penanganan Covid 19 di Bumi Anoa Provinsi Sulawesi Tenggara yang kita cintai dan banggakan,” ungkap Gubernur Ali Mazi.

Sekertaris Gugus Tugas Covid 19 Sultra, Laode Ahmad merinci Adapun kegiatan sosial HUT Sultra Ke 56 adalah berupa pemberian bantuan Sembako berdasarkan data dari Dinas Sosial, Dinas Nakertrans, dan Dinas Catatan Sipil Prov Sultra.

“Mekanisme penyalurannya tetap mengacu pada protokol kesehatan Covid 19,” Singkatnya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Sultra H. Ali Mazi, SH. dan Wakil Gubernur Sultra Dr. H. Lukman Abunawas, SH. MSi., Ketua DPRD Sultra, dan Anggota Forkopimda Sultra mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke 56 Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020.

(Awal Kurniawan)

Rumbia, SultraNET. | Bupati Bombana H. Tafdil dituding tidak memberikan contoh baik kepada masyarakat Bombana, pasalnya saat orang nomor satu di daerah penghasil emas itu baru tiba setelah melakukan perjalanan kezona merah covid-19 ia tidak mengisolasi diri sebagaimana yang di gembar semborkan Satgas, ia justru sempat berada di Kantor Satgas Kabupaten.

Wakil Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP menyebut tindakan Bupati Bombana selaku Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten yang mengabaikan prosedur orang tiba dari zona merah dapat membahayakan keselamatan orang banyak.

“Karenanya saya mengajak Ketua Satgas Kabupaten untuk tidak mengelola Satgas ini seperti kegiatan kepanitian HUT (Hari Ulang Tahun.red), sebab ini hidup orang dipertaruhkan,” Cetusnya

Politisi sekaligus Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Bombana itu menyebut apa yang dilakukan satgas seperti memberikan himbauan untuk sosial distance, patroli masker, hindari kerumunan, himbauan tidak ibadah jamaah dimasjid semuanya hanya bersifat lokalistik atau mengikat bagi orang dalam kampung Bombana saja.

“Faktanya beberapa dari anjuran tersebut dilanggar oleh pemerintah sendiri,” Bebernya.

Iskandar memberi contoh, Kedatangan Kapal pengangkut Ratusan Kendaraan, Alat berat dan helikopter milik PT. Jhonlin yang diduga mengabaikan prosedur penanganan covid-19 tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

“Kalau benar bahwa tidak ada pemeriksaan dengan alasan karena mereka sudah di rapit tes dari daerah asal atau di kapal oleh mereka sendiri ini sejatinya, mereka datang di kita jadi protokoler kita yang atur dan menyesuaikan aturan kita,” Geramnya.

Ia menyebut perlakuan terhadap orang datang atau pelaku perjalanan yang ditangani hanya dengan sistim mencatat nama, tes suhu tubuh lalu diperintahkan isolasi mandiri yang konon akan dikontrol tim satgas atau medis tujuan sudah tidak relevan lagi dengan tingkat keseriusan ancaman covid-19 saat ini.

“Sejak awal DPRD Bombana telah mendorong dilakukan isolasi 14 hari yang terkontrol, apa lagi kejadian dipelabuhan itu pelaku perjalanan lintas propinsi, lintas zona merah dan lintas tansmisi lokal sudah seharunya di Isolasi dulu,” Tegasnya.

Untuk itu Aleg asal Kabaena ini menghimbau agar kerja satgas yang dipimpin Bupati Tafdil langsung ini lebih bekerja konprehensif dan tidak amatiran karena masyarakat sebutnya butuh dibangkitkan optimismenya melalui kerja kerja yang terukur dan serius.

“Semua itu terpulang kepada Bupati sebagai Ketua Satgas karena kita tahu persis bahwa di Bombana ini semua hal tergantung Bupati,” Imbaunya.

“Jangan hanya berpaku pada ritme anjuran pemerintah pusat, gunakan kewajiban sebagaimana amanat UUD 45 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah”, Pungkasnya (IS).

Rumbia, SultraNET. | Kapal berjenis Roro dengan panjangnya diperkirakan lebih dari 100 meter yang mengangkut berbagai jenis kendaraan milik perusahaan PT. Jhonlin sandar di pelabuhan Rakyat Kasipute, Sabtu (25/4/2020).

Pantauan awak media ini, Proses menurunkan puluhan kendaraan dari kapal tersebut mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian setempat.

Sayangnya tidak nampak pemeriksaan medis dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 terhadap awak kapal maupun para sopir yang akan membawa kendaraan tersebut.

Salah seorang petugas Satgas Covid-19 yang juga berasal dari instansi Dinas Perhubungan, Rusman membenarkan bahwa kapal tersebut memuat kendaraan dan peralatan milik PT. Jhonlin.

“Iya pak kapal ini infonya dari Kalimantan memuat kendaraan PT. Jhonlin,” Tutur Rusman dikonfirmasi via Telpon.

Ketika ditanya kapasitasnya sebagai pegawai perhubungan, ia mengaku tidak mengetahui secara persis perihal kapal tersebut.

“Kami bertugas jaga sebagai satgas Covid-19 disini Jadi mengenai kapal itu mungkin komunikasinya ke Pimpinan,” Imbuhnya.

Rusman juga membanarkan bahwa saat di telpon tersebut, pihak Satgas Covid-19 belum melakukan pemeriksaan medis terhadap seluruh awak kapal.

“Sampai sekarang belum pak, ini sementara kendaraan mereka turunkan mungkin jalannya sekaligus bersamaan,” Bebernya

Sementara itu Kepala Pelabuhan Kasipute, Fadli saat dikonfirmasi terkait izin sandar labuh kapal perusahaan di pelabuhan rakyat Kasipute menolak untuk diwawancarai.

“Maaf pak saya lagi sibuk atur kendaraan turun,” Singkatnya sembari langsung menutup telponnya. 

Hingga berita ini dirilis pihak PT. Jhonlin maupun Satgas Covid-19 Kabupaten Bombana belum terkonfirmasi. (IS)

Kendari, SultraNET. |  Memasuki Bulan Suci Ramadhan 1441 H/2020 M, Pengurus Wilayah Syarikat Islam (SI) dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Provinsi Sulawesi Tenggara berkunjung ke Kantor Mualaf Centre di Jl. Khairil Anwar Lorong Mandiri pada Rabu, 23/04/2020

Selain bersilaturahmi kepada saudara yang baru masuk Islam, Sekretaris Umum Syarikat Islam Sultra Dr. Ir. H. Ruksamin M.Si melalui Pengurus SEMMI juga mendistribusikan bantuan ke Mualaf Center yang langsung diterima oleh pimpinan Mualaf Center Dr. H. Wayan Wiana, SH., SE, MM.

Ketua Bidang Politik dan Sosial Budaya PW. SEMMI Sulawesi Tenggara Ulil Makhfud mengungkapkan bantuan yang didistribusikan tersebut merupakan bentuk dukungan bagi mualaf yang membutuhkan ditengah wabah covid- 19 dan Memasuki Bulan Suci Ramadhan.

” SEMMI terus membuka posko dan menyalurkan bantuan untuk berbagi kepada masyarakat yang terdampak wabah covid-19 sampai wabah covid 19 berakhir,” Imbuhnya

Ia menyebuh sebelumnya telah menyalurkan bantuan kepada Mahasiswa yang memilih menetap di Kost dan tidak pulang kekampung halaman.

Ditempat yang sama, Pimpinan Mualaf Center Dr. H. Wayan Wiana, SH., SE, MM merinci untuk Mualaf yang terdata oleh Mualaf Center berkisar 5.000 orang untuk seluruh wilayah Sulawesi Tenggara dan khusus di Kota Kendari berjumlah 421 orang.

“Mualaf yang terdata oleh Mualaf Center rata-rata berada dibawah angka kemiskinan, namun bantuan ini kita akan salurkan terlebih dahulu pada mualaf baru yang sangat membutuhkan.” Singkatnya.

Laporan : Asbar P

Kendari, SultraNET. | Kantor Wilayah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi Sulawesi Tenggara membagikan sebanyak 200 paket semboko gratis ke warga yang berprofesi sebagai pembersih kuburan di TPU Punggolaka dan pemulung sebagai upaya meminimalisir dampak wabah Corona virus disease (Covid-19) terhadap ekonomi mereka menjelang bulan suci Ramadhan, Rabu (22/4/2020).

Kepala Bidang Administrasi Keuangan Kantor Wilayah Bulog Sulawesi Tenggara, Eko Setiahadi mengatakan aksi bagi sembako gratis ini dilakukan sebagai wujud kepedulian kepada kaum dhuafa di Kota Kendari yang akan menjalakan ibadah puasa Ramadhan dan pembagiannya dilakukan secara mobile .

“Saat kami berjalan melihat warga yang layak menerima maka kami langsung memberikan paket sembako agar paket sembako ini tepat pada sasaran,” katanya.

Eko Setiadi menambahkan setelah dilakukan pembagian sembako di TPU. Punggolaka, selanjutnya akan dilakukan pembagian langsung di daerah daerah perbatasan Kota Kendari.

“Kami akan mobile didaerah perbatasan kota Kendari karena informasi dari karyawan kami bahwa ada sebagian warga disana yang belum mendapat paket sembako sejak merebaknya wabah virus COVID-19,” ungkapnya.

Pantauan awak media ini, karyawan Bulog melakukan pembagian Paket sembako yang berisi beras, gula pasir, minyak kepala serta telur ayam, dengan mensasar jalan Made Sabara di Kelurahan Korumba, Mandonga yang biasa digunakan para pemulung beristirahat setelah mencari sampah plastik dan gardus dan dilanjutkan kepenjual Bunga musiman serta pekerja pembersih kubur di TPU Punggolaka. (Awal Kurniawan).

Rumbia, SultraNET. | Anggota DPRD Bombana Asal Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Firman, mengusulkan agar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dikelola perusahaan daerah agar segera  menggratiskan biaya penggunaan air kepada seluruh pelanggannya.

Usul tersebut dicetuskan mantan Ketua DPRD Bombana itu, Rabu (22/4/2020). Menurutnya saat ini seluruh elemen masyarakat Bombana merasakan dampak yang besar terhadap pandemi Covid-19 ini.

“Semua masyarakat kita terdampak, sehingga kita harap Pemkab Segera mengambil upaya meringankan beban mereka dengan menggratiskan biaya penggunaan air mereka,” Imbuhnya

Ia menilai penggratisan biaya air PDAM tidak ubahnya dengan penggratisan Biaya Listrik yang dilakukan pemerintah pusat yang tujuannya agar beban ekonomi masyarakat berkurang.

“Kita mendorong agar ini segera diterapkan dan DPRD siap membackup kebijakan itu,” Tuturnya

Dengan keresediaan anggaran tambahnya, sangat memungkinkan Pemkab mengambil kebijakan ini, tentu dengan memberikan subsidi kepada PDAM agar kegiatan operasional dan pelayanan tetap berjalan optimal.

“Skenarionya Pemkab bisa mengambil langkah subsidi ke PDAM apalagi PDAM kan perusaahaan milik daerah juga,” Pungkasnya (1sn)