Penulis : Musriati Saidu / Ketua Umum KOHATI BADKO SULTRA

Kendari-Hari ini, Selasa 21 April adalah hari yang sangat dinanti-natikan oleh kaum perempuan di Indonesia, sejak ditetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini (hari nasional) oleh Presiden RI Pertama Ir. Soekarno sejak itu pula sosok Kartini banyak diidolakan bagi para perempuan di Indonesia sehingga diberbagai medya akan bermunculan pemberitaan tentang perayaan Hari Kartini.

Raden Adjeng Kartini adalah seorang tokoh jawa dan pahlawan Nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi, R.A. Kartini Lahir 21 April 1879 di Kabupaten Rembang. Kartini merupakan perempuan pertama Indonesia yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Seperti yang telah diketahui banyak orang bahwa yang diperjuangkan kartini adalah hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan sebagaiamana seorang laki-laki bebas mengenyam pendidikan.

Kartini yang dikenal dengan “Emansispasi Wanita” aktif dalam menulis tentang  kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Kartini menulis ide dan ceritanya, seperti: Zelf Vertrouwen dan Zelf Werkzaamheid serta Solidariteit atas dasar Ketuhanan dan Kemanusiaan.

Pada zaman penjajahan kolonial Belanda perempuan tidak diizinkan untuk mengenyam pendidikan. Perempuan selalu diposisikan dibawa laki-laki artinya bahwa perempuan lebih rendah dibanding laki-laki secara kasta sosial.

Hal ini tidak bisa dipungkiri hingga saat ini masih ada beberapa dikalangan masyarakat yang mengatakan “percuma sekolah tinggi-tinggi toh juga nantinya berakhir didapur” ucapan seperti itulah yang membuat telinga kami dikalangan perempuan berdengung hingga membuat semangat kami berkobar untuk membuktikan ucapan tersebut bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam menentukan pilihannya apakah akan tetap didapur ataukah akan melahirkan gebrakan baru untuk tampil diranah public.

“Konstruksi Sosial Perempuan Indonesia” yang merupakan bangunan yang dibentuk masyarakat yang telah menjadi budaya. Konstruksi sosial untuk perempuan Indonesia memaksa perempuan agar selalu berada dibawa laki-laki dalam strata sosial. Disinilah perempuan selalu terkungkung dengan budaya patriarki.

Perempuan tidak boleh berpendidikan tinggi. Perempuan tidak boleh beraktifitas di luar rumah, perempuan hanya diizinkan beraktifitas dalam lingkungan saja, bahkan perempuan dipaksa menikah pada usia belia. Makadengan ini saya berpesan kepada semua pihak agar menyampaikan pesan ini pada generasi kita “Kokohkan dirimu sejak masa kecil dengan cara belajar agar masa muda hingga tua nanti tetap tegar dalam menghadapi ujian kehidupan”.

Ibarat sebuah pohon bila akarnya belum kuat untuk menopang beban pohon, tanpa hembusan anginpun pohon tersebut bias saja tumbang. Saya berpesan demikian dengan harapan agar generasi penerus bangsa dapat lebih berani menentukan pilihan hidupnya dan memperjuangkan pilihan tersebut tanpa mengabaikan nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan..

Selamat Hari Kartini 21 April 2020 semoga para perempuan dibumi pertiwi bisa memaknai peringatan hari bersejarah ini, mari saling mendukung dan saling menguatkan sesama perempuan untuk mengentaskan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan yang setiap saat kita temukan dikalangan masyarakat.

Sebagai perempuan muda saya berterimakasih pada Ibu Kartini sebagai perempuan yang telah memperjuangkan hak perempuan untuk mengenyam pendidikan yang sama dengan laki-lak, meski perjuangan itu dilakukannya secara mandiri dan tidak sedikit yang menentangnya.

Perjuangan Kartini yang patut dicontoh oleh generasi hari ini adalah keberanian dalam menentukan pilihan lalu memperjuangkannya dengan gigih sehingga hasil perjuangan tersebut dapat dinikmati oleh perempuan-perempuan muda saat ini.

SALAM PERJUANGAN UNTUK PEREMPUAN INDONESIA

Kendari, SultraNET. | Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Pemerintah dan Pemuda Desa Mataiwoi, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan melakukan penyemprotan desinfektan di beberapa Fasilitas Umum , Minggu (19 April 2020).

Selain fasilitas layanan umum, penyemprotan desinfektan yang dipimpin langsung Kepala Desa Mataiwoi dan masing masing kepala dusun itu juga dilakukan pada Rumah warga dan disetiap kendaraan yang melintas masuk di desa.

Suheri, Kepala Desa Mataiwoi mengatakan Penyemprotan disinfektan tersebut merupakan upaya pencegahan dari pihak Desa Mataiwoi dan didukung antusias masyarakat, terbukti, warga khususnya para pemuda spontan ikut membantu proses penyemprotan pencegahan penyebaran Covid 19.

“Sejak Keluarnya himbuan dari pihak Kecamatan Terkait Pencegahan Covid-19 di seluruh wilayah Kecamatan Angata, kami langsung melakukan gerakan sosial yakni dengan melakukan penyemprotan desinfektan ke beberapa kawasan umum,” Sebutnya.

Dukungan yang diberikan masyarakat dalam pencegahan penyebaran Covid 19 tak hanya dukungan moral. Sejumlah warga juga Bersedia meminjamkan beberapa fasilitas penyemprotan di anataranya Tangki dan bantuan tenaga lainnya.

“Karena dalam pandemik covid 19 ini perlu adanya pencegahan, karena lebih baik mencegah daripada mengobati,” Singkatnya.

Sementara itu Sarman salah satu tokoh pemuda setempat mengaku sangat antusias dalam agenda pencegahan ini, Ia menyebut sebagai masyarakat sekaligus Anggota LPM ia berharap gerakan seperti ini  terus berlanjut guna memutus rantai penyebaran covid-19.

“Semoga kegiatan sosial ini terus berlanjut untuk memastikan virus itu tidak menular disini,” Tutur Sarman

Senada dengan Sarman, Kepala Dusun 4 Sailwan, mengaku sangat berterimah kasih kepada para pemuda yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyemprotan ini, ia berharap apa yang dilakukan itu dapat bernilai ibadah.

“Karena apa yang menjadi kegiatan hari ini murni untuk kemanusiaan dan kita berharap seluruh warga Desa Mataiwoi dapat aman dan bebas dari Virus Corona ini,” Pungkasnya (Awal Kurniawan)

Rumbia, SultraNET |Pencegahan penyebaran wabah virus Corona (Covid-19) tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun penanganannya merupakan tanggung jawab semua pihak, baik masyarakat terlebih lagi perusahan.

Seperti halnya yang di lakukan oleh Perusahan Tambang Nikel asal Kabaena PT Almharig, Kamis (16/4/2020) di aula gedung serbaguna,perusahan tambang yang berkedudukan di desa Langkema Kecamatan Kabaena Selatan itu menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat pengukur suhu tubuh (Termogen)

Andri Ananta humas PT Almharig saat di konfirmasi pasca kegiatan tersebut menyebutkan bantuan yang di serahkan berupa Masker N 95 sebanyak 50 Pcs
Masker kain 252 Pcs, Masker 3ply (Masker Bedah) 700 Pcs, Dan Termogan (alat pengukur suhu tubuh) lima buah.

Andri menyebut penyerahan bantuan tersebut tidak hanya di tujukan pada posko induk satgas Covid saja, akan tetapi pihaknya juga menyerahkan bantuan di luar dari Posko seperti yang di serahkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mana bantuan tersebut berupa masker kain 100 Pcs

Tidak cuma itu saja, pria berkepala plontos itu menyampaikan kalau belum lama ini pihaknya juga memberikan bantuan pada pemerintah kecamatan Kabaena Selatan berupa sepatu boot sefty 6 pasang Termogan 1 buah

“Itu jenis bantuan yang kami berikan di kecamatan Kabaena Selatan, tetapi tidak cukup itu saja masih ada
Masker 100 Pcs yang akan menyusul dan sementara ini pesanan masker itu sementara dalam proses pengiriman ke perusahan untuk diserahkan ke kecamatan nantinya,”u

Rencananya bantuan akan di serahkan pula ke pemerintah Kecamatan Kabaena Induk berupa masker kain 50 Pcs
Masker 3 ply atau masker bedah 150 Pcs.

“bantuan tersebut akan kami serahkan setelah bantuan tiba di perusahan dan kemungkinan waktunya tidak akan lama lagi,” ungkapnya

Karena perusahaan tersebut berkedudukan di desa Langkema, perusahaan juga tidak lupa memberikan bantuan di desa tersebut seperti
Masker kain 50 Pcs, Masker 3 ply (masker bedah) 100 Pcs. (ZKR)

Rumbia, SultraNET. | Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Bupati Bombana, H. Tafdil segera merevisi Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 201 Tahun 2020.

Muh. Arham, Direktur Eksekutif LKPD Sultra menyebut keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bombana Nomor 186 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Bombana  dinilai Rancu.

Pasalnya dalam Surat Keputusan itu Memasukkan Unsur Pimpinan DPRD Setempat sebagai Wakil Ketua 4.

“SK itu rancu, kan lucu Pimpinan DPRD ditempatkan sebagai Bawahan Bupati padahal lembaga Eksekutif dan Legislatif adalah lembaga setara dengan fungsi berbeda dan tidak saling membawahi,” Tutur Arham.

Wakil Ketua KNPI Sultra itu menyebut, Produk hukum tersebut dikonsep oleh orang yang tidak paham terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Daerah.

“Di Surat Edaran itu tidak ada nomenklatur Pimpinan DPRD sebagai bagian dari Satgas karena fungsinya adalah pengawasan. Bagaimana DPRD bisa mengawasi Satgas jika ia adalah bagian dari Satgas, Bukankah itu Jeruk minum jeruk,” Cetusnya

Terlebih lagi lanjutnya, dalam keputusan tersebut tugas unsur Pimpinan DPRD selaku Wakil Ketua Satgas adalah mewakili Bupati dalam Melaksanakan tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.

“Ini adalah kerancuan berpikir dari konseptor SK yang dibuat secara amatiran,” Imbuhnya.

Untuk itu, mantan Ketua IKAMI Sulsel Cabang Ciputat itu meminta dengan tegas agar Kepala Bagian Hukum Pemkab Bombana segera memberikan klarifikasi kepada DPRD.

” Ini kesalahan yang tidak seharusnya terjadi jika Kabag Hukum cerdas,  SK harus direvisi secepatnya agar kita tidak larut dalam kesalahan,” Pungkasnya.(IS)

Rumbia, SultraNET | Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara mengapresiasi kinarja Satuan Tugas Penanganan Corona Virus (Satgas Covid-19) Kabupaten Bombana yang dinilai telah melakukan kerja kerja nyata yang dibutuhkan masyarakat.

Muh. Arham, Direktur Eksekutif LKPD Sultra mengungkapkan Kinerja Satgas Covid-19 Bombana saat ini perlu diapresiasi.

Ia menyebutkan Satgas yang dipimpin langsung Bupati H. Tafdil itu telah melakukan kerja kerja nyata untuk memastikan virus Corona tidak masuk di Kabupaten Bombana.

“Kinerja Satgas Covid-19 Bombana saat ini kita perlu apresiasi, mereka telah bekerja 24 Jam,” Tutur Alumni UIN Syarif Hidayatullah itu, Senin (6/4/2020).

Arham merinci beberapa kegiatan yang dilakukan satgas saat ini telah berorientasi pada kebutuhan mendesak masyarakat.

“Mereka telah lakukan sosialisasi, menjaga pintu pintu masuk dan pembagian masker  pada masyarakat,” Beber Arham

Kendati demikian Wakil Ketua KNPI Sultra itu menyebut masih banyak pula persoalan yang perlu dimaksimalkan dalam bentuk kerja kerja nyata satgas.

“Seperti memastikan Area Pertambangan dan pekerjanya juga steril,” Imbuhnya

Ia menyebut area pertambangan menjadi tantangan tersendiri dari satgas karena para pekerja yang masuk ke daerah itu tidak melalui pintu pintu masuk komersil umum yang dijaga satgas.

“Mereka ini masuk melalui pelabuhan pelabuhan khusus milik perusahaan dan disitu tidak melalui pemeriksaan satgas,” Bebernya

Arham juga menyarankan agar Satgas segera melakukan operasi pasar terhadap kebutuhan pokok masyarakat yang mendesak.

“Masyarakat kita saat ini sudah mulai merasakan dampak Covid-19 ini, saya harap satgas segera lakukan Operasi pasar menyeluruh untuk memastikan masyarakat tidak menderita,” Pungkasnya. (Sn1)

Kendari, SultraNET. | Sebagai salah satu perusahaan BUMN PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Persero Cabang Kendari  bergerak cepat untuk membantu mengantisipasi penyebaran wabah virus COVID-19 di Kota Kendari dengan melakukan penyemprotan disinfektan.

Adapun Sasaran penyemprotan cairan disinfektan untuk tahap awal, diantaranya menyasar seluruh kantor media cetak, media online dan televisi.

Pimpinan Askrindo Cabang Kendari, Syahruddin menegaskan penyemprotan desinfektan ini dilakukan sebagai upaya perlingdungan atau pencegahan meluasnya wabah penularan virus corona serta memberikan perlindungan kepada awak media serta masyarakat yang datang berkunjung ke kantor media agar tenang dalam bekerja dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tujuan dilakukan penyemprotan desinfektan ini juga sebagai langkah pencegahan mengantisipasi meluasnya virus corona dan juga usaha meningkatkan kebersihan untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) yang ada di lingkungan kerja wartawan di Kota Kendari.

“Ini adalah aksi PT Askrindo Peduli, semoga aksi ini bisa memberi keamanan masyarakat di Kota Kendari dan sekitarnya,” kata Syahruddin, Senin (23/3/2020).

Dirinya juga meminta kepada seluruh masyarakat agar tetap mengikuti instruksi pemerintah agar penyebaran virus COVID-19 bisa ditekan.

“Ini merupakan tugas kita bersama antara pemerintah dan masyarakat serta para pekerja yang selalu berinteraksi dengan orang banyak dimana itu merupakan bagian dari pekerjaan mereka untuk sementara menjaga jarak dan patuhi himbauan pemerintah sampai wabah ini berakhir,” imbuhnya.

Ia juga menekankan bahwa penyebaran virus Covid-19 yang sudah sampai di Indonesia dan Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang menjadi sangat rentan terlebih kota Kendari.

 ” Daerah kita ini menjadi sangat rentan karena menjadi daerah tujuan dan transit arus masuknya TKA Dari luar Sultra, jadi dibutuhkan kesadaran dari kita semua untuk menekan wabah ini terus berlanjut,” Tutupnya.

Laporan :Awal Kurniawan

Kendari, SultraNET. | Tanggal 15 Maret 2020, Masyarakat Sulawesi Tenggara di gegerkan dengan Video yang memperlihatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina baru tiba di bandara haluoleo yang direkam oleh seseorang.

Video tersebut langsung heboh dan diperbincangkan oleh masyarakat Sultra bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Disaat seluruh dunia sedang gencarnya mengantisipasi virus Corona yang notabenenya berasal dari negeri tirai bambu tersebut, Sultra justru seolah menjadi tempat pelarian bagi WNA asal China

Menanggapi Hal Tersebut tak memakan waktu sehari, pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara bersama Ketua DPRD Provinsi Sulawesi tenggara dan Kapolda Sultra melakukan Konferensi pers dihadapan media.

Pada saat tersebut itu Kapolda Sultra mengatakan bahwa. 49 TKA asal China Tersebut merupakan pekerja yang memang telah lama berada di Sultra dan kemudian kejakarta untuk memperpanjang Visa lalu kembali ke Sultra.

Tetapi faktanya Penyampaian Kapolda Sultra justru bertolak belakang dangan apa yang di sampaikan Kepala Kantor Perwakilan kementerian Hukum dan Hak asasi manusia (Kemenkumham) Wilayah Sulawesi Tenggara yang mengatakan.

” TKA itu bukan dari Jakarta, Melainkan baru Dari Cina, yang Transit di Thailand dan kemudian terbang menuju Jakarta lalu ke sulwesi Tenggara,” Sebutnya kala itu.

Sehingga Hal tersebut mendapat kritikan keras dari berbagai kalangan.

Ketua Himpunan Mahasiswa Pecinta Literasi Indonesia Wilayah SULTRA (HIPMALI- SULTRA) , Enggi Indra Syahputra mengatakan Penyampaian Yang dilakukan Oleh Kapolda merupakan Hoax.

“Kapolda telah melakukan pembohongan publik yang justru membingungkan masyarakat” Sebutnya

Ditambah lagi lanjutnya, dengan penangkapan seseorang yang diduga sebagai penyebar video Kedatangan 49 TKA asal China tersebut yang dilakukan oleh Polda Sultra sangat tidak rasional

“Saya justru heran dengan pelaksanaan supermasi hukum saat ini terkhusus diwilayah kepolisian Sulawesi tenggara yang dipimpin oleh merdisyam. Menangkap rakyat yang menyebarkan video 49 TKA China Tersebut dengan dalil Hoax yang dapat meresahkan masyarakat Sultra. padahal video tersebut sangat membantu Masyarakat agar lebih waspada terhadap Corona tersebut. Tetapi kemudian ia Ditangkap dengan dalil Hoax. Sedangkan yang dilakukan oleh Kapolda merupakan Hoax yang betul betul Hoax”. Tegasnya .

Enggi Indra Syahputra yang juga Wakil Sekertaris Umum HMI Cabang Kendari juga menegaskan Bahwa dalam Hukum kita juga Tahu istilah “Equality Before The law yang berarti Semua Sama Dimata hukum”.

“Nah jika kemudian pelaku penyebar video tersebut ditangkap maka seharusnya Kapolda Sultra yang telah melakukan pembohongan publik juga harus ditangkap dan diproses sesuai hukum yang ada”. Imbuhnya

Sehingga menurutnya  Sangat tepat  jika kemudian banyak kalangan aktivis yang menyerukan Copot Kapolda Sultra dan akan bijak Kapolda memilih mundur atas kejadian tersebut.

“Dan saya rasa. KAPOLRI harus secepatnya mencopot KAPOLDA Sultra Agar hal ini tidak terjadi dikemudian hari, karena kita juga ingin menjaga nama baik POLRI sebagai pelaksana supermasi hukum. Tetapi jika KAPOLDA tak mendapatkan sanksi apapaun kami khawatir kepercayaan Masyarakat kepada instansi tersebut tidak ada lagi”. Ujarnya

Kemudian ketika ditanya apakah akan melakukan aksi atau tidak untuk mempresur hal ini. Aktivis ini juga mengatakan akan melakukan aksi dengan berkoalisi dengan beberapa lembaga yang ada diSultra

“kami jelas akan melakukan Aksi. Saya telah melakukan beberapa koordinasi dengan beberapa lembaga yang ada di Sulawesi Tenggara. Ini merupakan langkah konkret kami sebagai mahasiswa,” bebernya

Ia menyebut, sekalipun kewaspadaan  terhadap Corona sedang dalam vase siaga, namun persoalan ini tidak bisa pula didiamkan.

“seperti kata Lucius Capurnius Piso Caesoninus. “Fiat Justitia ruat caleum” yang artinya Hendaklah Keadilan Ditegakkan walaupun Langit akan runtuh”. Tutupnya

Pewarta : Awal Kurniawan

SultraNET., Kendari | Antisipasi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia terus dilakukan termasuk di Sulawesi Tenggara, pihak pemerintah daerah dan kepolisian serta mahasiswa ikut bergerak membantu pemerintah dalam melawan virus tersebut, salah satunya dengan terbentuknya Satgas Pemuda Covid-19 sebagai salah satu upaya membantu pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan sangat mendukung dengan terbentuknya Satgas (Pemuda Covid-19) tersebut Karena membawa misi bersama yaitu tentang pencegahaan penyebaran virus Covid-19.

“Mereka anak-anak mahasiswa, ada dari Kedokteran, Farmasi, Teknik, dan beberapa fakultas lainnya, termasuk dari HMI, ingin membantu pemerintah atau negara dalam melawan virus corona atau Covid-19,” terang Gubernur Sultra Ali Mazi usai rapat dengan tim Satgas Pemuda Covid-19 Sultra, di Rujab Gubernur Sultra, Sabtu, 21 Maret 2020.

Dukungan serupa terhadap Satgas Pemuda Covid-19 Sultra juga disampaikan Kapolda Sultra Brigjen Pol Merdisyam.

Merdisyam mengatakan Satgas Pemuda Covid-19 Sultra ini  nantinya akan bertugas membantu pemerintah, terutama dalam mengedukasi masyarakat tentang pencegahan penyebaran virus Korona di wilayah Sulawesi Tenggara.

Sementara sistem edukasi yang akan dilakukan berdasarkan cara mereka sendiri dengan berkoordinasi dengan tim gugus tugas bentukan Pemprov Sultra yang saat ini telah berjalan.

Selain itu, kata Kapolda Sultra, Satgas Pemuda Covid-19 ini sesuai rapat juga akan membuat semacam produk yang dapat membantu mencegah penyebaran Covid-19.

“Kami dari  kepolisian sangat mendukung inisiatif positif para mahasiswa untuk membentuk Satgas Pemuda Covid-19,” kata Mardisyam.

Kapolda Sultra menambahkan, Satgas Pemuda Covid-19 Sultra dibentuk atas kesadaran mahasiswa dalam membantu tim gugus tugas melawan Covid-19.

Satgas Pemuda Covid-19 merupakan bagian dari gugus tugas penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Pemprov Sultra.

Pihak kepolisian diseluruh kabupaten di Sulawesi Tenggara telah bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mengantipasi penyebaran virus Covid-19.

“Kami meminta dukungan masyarakat demi Sulawesi Tenggara dan Indonesia bebas dari virus Covid-19 ini,” pungkas Mardisyam.

Sementara itu, Ketua Satgas Pemuda Covid-19 Sultra, Andi Baso Amirul Haq, berterima kasih kepada Gubernur Sultra bersama Kapolda Sulawesi Tenggara telah menyabut dan mendukung pembentukan Satgas Pemuda Covid-19 ini.

Satgas Pemuda Covid-19 ini natinya akan masuk pada Gugus Tugas Satgas Penanganan Covid-19 Sulawesi Tenggara.

Sekum Badko HMI Sultra ini menjelaskan, Covid-19 merupakan musuh bersama yang tak terlihat. Untuk itu Satgas Pemuda ini menyerukan pemuda untuk turut andil dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Sulawesi Tenggara secara digital maupun langsung.

Peran pemuda, lanjut dia, sangat penting pada saat ini terkait Covid-19

“Karena dengan inisiatifnya dan ide-ide kreatifnya kita bisa membantu pencegahan Covid-19,” ujar mahasiswa Fakultas Farmasi UHO Kendari.

Laporan : Awal Kurniawan

Wakatobi, SultraNET. | Wa Ode Nurhayati (WON) Kembali Terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada Musyawarah Daerah III Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berlangsung di Marina Togo Mowondu – Hotel Wisata Wakatobi, Minggu (23/2/2020).

Pada musda yang berlangsung meriah itu, WON mendapat dukungan penuh dari Seluruh DPC Kabupaten dan Kota se Sultra.

Samir, Ketua DPC Hanura Kabupaten Konawe Utara saat membacakan surat dukungan dari seluruh DPC menyebutkan, harapan diberikannya dukungan penuh tersebut kepada WON agar Mantan Anggota DPR-RI itu dapat membawa Hanura menjadi partai pemenang di Sultra pada pemilu mendatang.

“Seluruh DPC dari Kabupaten dan Kota se Sultra merekomendasikan Wa Ode Nurhayati untuk kembali memimpin Hanura di Sultra,” Tuturnya

Sementara itu, Wa Ode Nurhayati saat membawakan orasinya usai terpilih sebagai Ketua DPD Hanura  Sultra mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga besar Partai Hanura yang telah  memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk mengemban amanah sebagai ketua DPD Hanura Sultra.

” Bagi saya jabatan ini bukan cuma kebanggaan tetapi juga menjadi pesan  untuk seluruh perempuan bahwa tidak perlu lahir dari elit politik agar dapat berkiprah di pentas politik,” tuturnya

“Insya Allah amanah ini saya akan jalankan sebaik baiknya,” Tambahnya

Ditemui disela sela kegiatan Musada, Suritman, Ketua DPC Hanura Bombana mengucapkan selamat atas terpilihnya WON kembali  sebagai ketua DPD Hanura Sultra

Menurut mantan anggota DPRD Bombana itu, WON dinilai sosok yang sangat tepat dapat membawa Hanura sebagai Partai Pemenang di Sultra.

“Kita yakin WON dapat membawa Hanura menjadi partai yang diperhitungkan di Sulawesi Tenggara,” Pungkasnya. (IS)

Rumbia, SultraNET. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana Periode 2019-2024 disebut mulai menunjukkan rendahnya kualitas mereka dalam berlembaga.

Sorotan itu dilontarkan  Ansar Achmad,  Ketua Divisi Investigasi dan Advokasi LSM Perisai Kabupaten Bombana, Senin (20/1/2020).

Menurut Aktivis yang Fokus pada pendampingan masyarakat itu, Kualitas DPRD Bombana terlihat saat proses Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Beberapa Desa yang  diduga bermasalah di Bombana.

Dimana saat pelaksanaan RDP tengah berlangsung Pihak DPRD Bombana baru menghubungi pihaknya sebagai salah satu pihak terkait atau pengadu.

“DPRD Bombana ini tidak paham berlembaga, masa kami sebagai Pihak Pengadu baru disampaikan terkait RDP itu setelah RDP berlangsung, ini sama saja membatasi kehadiran Pihak Kami,” Cetusnya

Belum lagi lanjutnya, penyampaian yang diterima Pihaknya hanya melalui saluran Telepon oleh salah satu Anggota DPRD Bombana.

” Ini parahnya lagi kami disampaikan dan diundang lisan saja melalui telepon, ini merendahkan wibawa DPRD selaku lembaga terhormat,” kesalnya

Mirisnya lagi tambah Ansar, Pihak teradu dalam hal ini Para Kepala Desa yang diundang tidak satu pun yang menghadiri undangan RDP dari DPRD tersebut.

” Ini kesannya DPRD gelar RDP hanya lepas kewajiban saja sehingga tidak ada kesan dan hasil sesuai harapan masyarakat yang dicapai,” keluh Ansar.

Untuk itu ia berharap agar Kejadian ini tidak terulang lagi dalam penyelenggaraan kegiatan DPRD dimasa mendatang karena dapat merugikan pihak masyarakat yang mengandalkan DPRD selaku lembaga terhormat perwakilan masyarakat.

“Anggota DPRD ini baiknya belajar lagi berlembaga yang benar biar tidak memalukan kayak begini,” Tutupnya

Dikonfirmasi usai RDP, Ketua DPRD Bombana. Arsyad, S.Pd menyebutkan bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian yang baru terjadi namun ia menampik tudingan bahwa lembaga yang dipimpinnya itu tidak paham berlembaga karena urusan persuratan merupakan kewenangan Sekretariat.

“Terkait pihak yang diundang prosedurnya itu kita menyurat ke Bupati kemudian ditindak lanjuti dengan menghadirkan pihak Pihak terkait melalui OPD Terkait,” Sebutnya

Untuk itu, ia meminta perhatian Pemkab melalui perpanjangan tangan OPD agar apa yang menjadi permintaan DPRD agar ditekankan untuk dihadirkan.

“Kami menekankan agar Bupati Bombana dalam pelaksanaan RDP dengan DPRD untuk menekankan OPD nya untuk menghadirkan semua pihak yang terkait agar persoalan yang terjadi di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik,” Tutupnya.(IS)