Bombana, sultranet.com — Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025, Selasa (4/11/2025), di halaman Kantor Polres Bombana.

Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi yang bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut diikuti oleh personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Satpol PP, serta perwakilan dari Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Kabupaten Bombana.

Apel siaga ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mewujudkan Bombana tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana, baik alam maupun non-alam.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Bombana, menyampaikan bahwa apel ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum penting untuk memastikan seluruh elemen daerah siap bergerak cepat jika bencana terjadi.
“Bencana bisa datang kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan, sinergi, dan koordinasi lintas instansi harus selalu kita perkuat,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama Forkopimda memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana, terutama menghadapi perubahan cuaca ekstrem yang kian tak menentu. Ia menegaskan pentingnya pelatihan rutin dan peningkatan kemampuan personel di lapangan.
“Kita tidak boleh lengah. Tugas utama kita adalah memastikan keselamatan masyarakat melalui langkah antisipatif dan respon cepat,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi dalam arahannya menekankan pentingnya keterpaduan lintas sektor dalam menghadapi situasi darurat. Ia menyebut bahwa kekompakan antarinstansi menjadi faktor utama keberhasilan dalam penanggulangan bencana.
“Kolaborasi menjadi kunci. Kita harus bergerak bersama, cepat, dan tepat agar penanganan bencana berjalan efektif,” tegasnya.

Wisnu juga menekankan perlunya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengurangi risiko bencana, seperti menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah sembarangan, dan berhati-hati dalam aktivitas di daerah rawan banjir dan longsor.

Kegiatan apel ini turut diisi dengan pengecekan langsung kesiapan personel, peralatan tanggap darurat, kendaraan operasional, serta simulasi penanganan bencana. Langkah ini menjadi bentuk konkret kesiapan pemerintah dan aparat dalam menghadapi musim hujan yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.

Selain jajaran Forkopimda, apel juga diikuti oleh sejumlah kepala OPD, camat, serta unsur masyarakat dan relawan kebencanaan. Semangat kebersamaan dan rasa tanggung jawab sosial tampak kuat dalam kegiatan tersebut, mencerminkan tekad bersama mewujudkan Bombana yang aman, tangguh, dan siap siaga menghadapi setiap situasi darurat.

Apel kesiapsiagaan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat untuk menciptakan sistem tanggap darurat yang cepat, terukur, dan efektif, sekaligus membangun budaya sadar bencana di Kabupaten Bombana.

Wabup Ahmad Yani: “Bencana bisa datang kapan saja, kesiapsiagaan harus jadi budaya.”
Pemkab dan Forkopimda Bombana gelar apel siaga bencana 2025 di halaman Polres Bombana, wujud nyata komitmen bersama untuk mewujudkan Bombana yang tangguh dan aman dari bencana.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara daring, Selasa (4/11/2025). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sebagai upaya memperkuat koordinasi nasional dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.

Bupati Burhanuddin mengikuti rapat dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, serta sejumlah kepala dinas terkait yang memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi daerah. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendukung langkah pemerintah pusat menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas nasional yang membutuhkan kerja konkret di tingkat daerah. Ia meminta seluruh kepala daerah tidak hanya mengandalkan kebijakan pusat, tetapi juga aktif memantau harga pangan di wilayah masing-masing, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru yang biasanya ditandai dengan lonjakan permintaan bahan pokok.

“Langkah cepat dan sinergi lintas sektor menjadi kunci menjaga kestabilan harga di daerah. Pemerintah daerah harus hadir di lapangan, memastikan distribusi berjalan lancar dan stok pangan tersedia,” ujar Tito dalam arahannya.

Rapat tersebut juga memaparkan kondisi terkini inflasi nasional per Oktober 2025, yang mencakup perkembangan indeks harga dan laporan pemantauan bahan pangan strategis dari berbagai provinsi. Beberapa instansi pusat turut memberikan laporan komprehensif, termasuk Perum BULOG yang menyampaikan strategi stabilisasi harga beras dan ketersediaan stok di daerah, serta upaya menjaga kelancaran distribusi menjelang akhir tahun.

Sementara itu, Satgas Pangan Polri melaporkan hasil pemantauan di sejumlah wilayah terkait distribusi, stok, serta indikasi penimbunan bahan pokok yang berpotensi mengganggu kestabilan harga. Kejaksaan Agung menyoroti pentingnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjaga keteraturan pasar serta menindak praktik yang merugikan konsumen.

Dari sisi pertahanan, TNI menyampaikan dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk bantuan distribusi pangan ke wilayah terpencil serta pengamanan logistik di daerah rawan bencana. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan ketahanan pangan dan kestabilan sosial di berbagai daerah.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi secara terpadu. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana siap berkolaborasi dengan seluruh pihak guna memastikan ketersediaan bahan pokok dan keterjangkauan harga di pasar tetap terjaga.

“Inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat secara langsung. Karena itu, kami akan terus memperkuat kerja sama antara OPD, pelaku usaha, dan aparat lapangan agar harga-harga kebutuhan tetap stabil,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah melalui TPID Bombana terus melakukan langkah konkret seperti pemantauan harga harian, operasi pasar, serta kerja sama dengan BULOG dan distributor lokal untuk menjaga rantai pasok pangan tetap lancar. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga terus diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi fluktuasi harga di tingkat nasional.

Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian Dalam Negeri berharap setiap pemerintah daerah dapat mengambil langkah antisipatif sejak dini terhadap potensi kenaikan harga menjelang akhir tahun. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dianggap penting untuk menjaga kestabilan ekonomi sekaligus menghindari dampak sosial akibat inflasi yang tidak terkendali.

Kegiatan rutin yang digelar Kemendagri ini menjadi wadah evaluasi bersama dan pengingat bagi seluruh pemerintah daerah akan pentingnya kebijakan berbasis data dan aksi nyata di lapangan. Dengan partisipasi aktif Kabupaten Bombana, diharapkan upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025 yang berlangsung di halaman Kantor Polres Bombana, Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna menghadapi potensi bencana di wilayah Bombana.

Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut diikuti oleh personel gabungan dari TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, Satpol PP, serta perwakilan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., turut hadir bersama unsur Forkopimda lainnya. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mewujudkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

“Apel ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi wujud kesiapan nyata seluruh unsur dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di daerah. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait agar penanganan bencana dapat berjalan cepat dan tepat,” ujar Ahmad Yani usai kegiatan.

Ia juga mengingatkan bahwa kesiapsiagaan bencana harus dimulai dari tingkat individu dan komunitas, dengan membangun kesadaran masyarakat untuk tanggap dan sigap terhadap tanda-tanda alam. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mengurangi risiko dan dampak bencana di lapangan.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, dalam amanatnya menyampaikan bahwa apel ini merupakan bentuk pengecekan akhir terhadap personel dan peralatan yang akan digunakan dalam penanganan tanggap darurat. Ia menekankan pentingnya soliditas dan ketangguhan antarinstansi agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi.

“Kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan koordinasi adalah hal yang utama. Dengan adanya apel ini, diharapkan seluruh instansi sudah memahami peran masing-masing dalam upaya penyelamatan, evakuasi, dan pemulihan,” tegas Kapolres.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat komitmen lintas lembaga dalam mendukung program pemerintah daerah menuju Bombana Tangguh Bencana. Sinergi antarsektor ini diharapkan mampu mempercepat respon dan meningkatkan kualitas mitigasi terhadap berbagai potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, maupun kebakaran hutan dan lahan.

Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bombana juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis melalui pelatihan teknis, peningkatan kapasitas relawan, serta penguatan sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi. Program ini menjadi bagian integral dari rencana aksi daerah dalam mengantisipasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap wilayah rawan bencana.

Dalam pelaksanaan apel, para peserta juga melakukan pemeriksaan kesiapan kendaraan operasional, peralatan penyelamatan, serta simulasi lapangan yang melibatkan unsur gabungan. Langkah ini menjadi bukti keseriusan semua pihak untuk memastikan setiap sumber daya siap diterjunkan kapan pun diperlukan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap terbentuknya pola kolaborasi yang berkesinambungan antarinstansi, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan rasa aman.

“Semoga sinergi ini menjadi budaya kerja yang terus kita jaga. Kita ingin memastikan bahwa Bombana siap, tangguh, dan sigap menghadapi segala kemungkinan, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Ahmad Yani.

Apel kesiapan ini menjadi simbol kuat komitmen pemerintah dan aparat dalam menegakkan prinsip zero victim dalam setiap penanganan bencana, sekaligus menegaskan bahwa upaya perlindungan masyarakat adalah prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kendari, sultranet.com — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Instansi ini berhasil meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Piagam Penghargaan Kategori PKS KIA dengan Mitra dan PKS Pemanfaatan Data dan Akses Data Tertinggi Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, bersama Direktur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Farid, S.STP., M.Si., dalam acara Rapat Koordinasi Disdukcapil se-Sultra bersama lembaga non-pemerintah TP-PKK dan DWP yang digelar di Hotel Azizah Syariah Kendari, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan bertema “Sinergi Antar Lembaga dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan Menuju Sultra Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius” itu dihadiri oleh Forkopimda Sultra, Ketua TP-PKK dan DWP Provinsi Sultra, pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sultra, para kepala Disdukcapil kabupaten/kota, serta perwakilan TP-PKK dan DWP dari seluruh wilayah.

Kepala Disdukcapil Bombana, Firdaus, S.Pd., M.M., menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh tim. Ia menegaskan, penghargaan tersebut menjadi bukti nyata dedikasi aparatur Disdukcapil Bombana dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang digitalisasi data kependudukan.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata kerja keras, komitmen, dan inovasi seluruh jajaran Disdukcapil Bombana. Terima kasih kepada Bidang PDIP yang telah menjadi motor penggerak kemajuan digitalisasi pelayanan kependudukan di Bombana,” ujar Firdaus usai menerima penghargaan.

Menurutnya, kinerja luar biasa di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan tidak lepas dari koordinasi yang solid di bawah Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Penduduk (PDIP) yang dipimpin oleh Sri Patonah, S.Kom. Tim tersebut dinilai berhasil mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat mengakses dokumen kependudukan secara cepat dan transparan.

Firdaus juga mengapresiasi dukungan penuh dari Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., serta Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang terus memberikan dorongan moral dan kebijakan strategis bagi peningkatan mutu pelayanan publik di daerah. Ia menambahkan, keberhasilan ini juga berkat kerja sama lintas sektor, termasuk Dinas Kominfo Bombana di bawah kepemimpinan Abdul Muslikh, S.Pd., M.PW., yang berperan aktif dalam penguatan integrasi data dan sistem digital antarlembaga.

Lebih lanjut, Firdaus berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh bidang di lingkungan Disdukcapil Bombana agar terus berinovasi dan meningkatkan kinerja. Ia menekankan bahwa prestasi tersebut bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal semangat baru menuju pelayanan publik yang lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.

“Saya berharap capaian ini menjadi inspirasi bagi bidang-bidang lainnya agar lebih semangat mencapai target kinerja. Kita ingin menjadikan Disdukcapil Bombana sebagai contoh instansi yang profesional, melayani sepenuh hati, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” ungkap Firdaus penuh optimisme.

Ke depan, Disdukcapil Bombana berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra dalam mewujudkan pelayanan kependudukan yang inklusif dan transparan. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dengan dua penghargaan bergengsi ini, Disdukcapil Bombana menegaskan posisinya sebagai pelopor pelayanan administrasi kependudukan berbasis data dan teknologi di Sulawesi Tenggara, sejalan dengan visi mewujudkan Bombana yang maju, transparan, dan berdaya saing tinggi di era digital.

Bombana, sultranet.com – Suasana haru bercampur bahagia menyelimuti Aula Paviliun Rumah Jabatan Bupati Bombana, Senin (3/11/2025). Puluhan perwakilan Forum Honorer Bombana R4 hadir dengan penuh harap untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, terkait nasib mereka pasca pendataan PPPK paruh waktu.

Pertemuan ini tak lepas dari inisiatif cepat anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad (YUA), yang merespons keluhan para honorer dengan sigap. Dihari itu, Yudi menerima kedatangan perwakilan Forum Honorer Bombana R4 di kantor DPRD Bombana. Dalam pertemuan itu, para honorer meminta difasilitasi bertemu langsung dengan Bupati untuk menanyakan kepastian masa depan mereka setelah pendataan terakhir.

“Begitu mendengar keluhan teman-teman honorer, saya langsung menghubungi Bupati untuk meminta waktu bertemu hari itu juga. Ini soal nasib orang banyak, jadi tidak boleh ditunda,” ujar Yudi usai pertemuan tersebut.

Permintaan itu pun mendapat sambutan positif dari Bupati Burhanuddin. Tak butuh waktu lama, pertemuan digelar hari itu juga dengan menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Syahrun, ST, M.P.W.K, serta Kepala BKPSDM Bombana, Deddy Fan Alfa Slamet, ST., MM. Bupati mendengarkan satu per satu aspirasi para honorer dengan penuh perhatian.

Pada pertemuan itu, perwakilan para honorer menyampaikan bahwa mereka bersedia bekerja sebagai honorer kendatipun tidak ada kepastian gaji dan tidak digaji jika kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan asalkan mereka tetap dimasukkan dalam pendataan ke BKN untuk diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.

Merespon itu Bupati kemudian meminta pendapat Kepala BKPSDM terkait regulasi jika hal itu memungkinkan memasukkan para honorer R4 kedalam usulan terlebih mereka siap jika tidak digaji, merespon itu Kepala BKPSDM menyampaikan bahwa regulasi memungkinkan dengan catatan ada Surat Pernyataan dari para Honorer sebagai jaminan dari komitmen mereka tersebut.

Pada kesempatan itu juga, Bupati menyampaikan rasa empatinya terhadap para tenaga honorer kategori R4 yang selama ini telah mengabdi di berbagai instansi, mulai dari kantor OPD, kecamatan, kelurahan, sekolah, hingga Puskesmas dan RSUD.

“Saya memahami perjuangan dan harapan teman-teman honorer. Pemerintah tidak menutup mata, namun kita juga harus realistis dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Burhanuddin dengan nada penuh kehangatan.

Meski begitu, sang Bupati memberikan kabar bahagia. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen mengusulkan seluruh tenaga honorer R4 ke BKN agar ditetapkan sebagai PPPK paruh waktu, sepanjang itu tidak bertentangan dengan regulasi dan perundang-undangan yang ada.

Kebijakan ini diambil sebagai solusi sementara agar status para honorer tetap diakui dan tidak kehilangan kesempatan untuk diusulkan secara resmi ke BKN.

“Kita apresiasi semangat pengabdian mereka. Meski dengan keterbatasan, semangat seperti ini yang justru menunjukkan dedikasi tinggi kepada daerah,” tutur Bupati.

Keputusan ini dituangkan dalam notulen rapat yang ditandatangani oleh pihak pemerintah dan perwakilan honorer, termasuk Bupati, Sekda, Kepala BKPSDM, Anggota DPRD, Yudi Utama Arsyad, serta sejumlah perwakilan honorer seperti Nani Mulyani, Sahruni, S.Pd, Saidu Karim, Muchlis Asfian, dan Irma Sari serta perwakilan honorer lainnya yang hadir.

Hasil rapat menyebutkan bahwa seluruh honorer R4 diharuskan menandatangani surat pernyataan dalam waktu 3 x 24 jam dan menyerahkannya ke BKPSDM Bombana. Setelah itu, BKPSDM bersama anggota DPRD dan perwakilan honorer akan berangkat ke BKN untuk menyerahkan langsung berkas usulan tersebut.

Salah satu perwakilan honorer, Muchlis Asfian, menyampaikan rasa syukurnya atas langkah cepat Bupati dan DPRD.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bupati dan Pak Yudi yang sudah mendengar langsung keluh kesah kami. Ini kabar bahagia yang kami tunggu-tunggu,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui pada pengusulan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu, yang menjadi prioritas dari BKN adalah Honorer kategori R2 dan R3 sedangkan Kategori R4 yang berjumlah lebih dari 1.500 orang di Bombana tergantung kemampuan daerah masing-masing, namun Pemkab Bombana dengan keterbatasan yang ada memastikan tetap mengusulkan mereka Honorer kategori R4 yang memenuhi syarat agar menjadi PPPK Paruh waktu.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyambut hangat kunjungan tim Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kegiatan Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bombana, yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Bombana.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi Sultra, Hasmansyah Umar, bersama Komisioner Divisi Kelembagaan dan Tata Kelola, Andi Ulil Amri. Visitasi ini menjadi tahap akhir penilaian setelah sebelumnya dilakukan verifikasi atas jawaban seluruh badan publik di Sultra. Kabupaten Bombana sendiri berhasil masuk empat besar kategori PPID Utama kabupaten/kota dengan nilai tertinggi, dan visitasi kali ini menjadi penentu akhir hasil penilaian tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Komisi Informasi Sultra atas perhatian dan pembinaan yang terus diberikan kepada Bombana dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi. Ia menegaskan bahwa prestasi yang telah diraih oleh PPID Bombana merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah.

“Predikat informatif bukan akhir, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar,” ujar Bupati Burhanuddin. Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. “Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2024 lalu PPID Utama Kabupaten Bombana meraih predikat Informatif sekaligus menduduki peringkat pertama se-Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Keberhasilan tersebut, menurut Bupati, menjadi bukti bahwa pemerintah daerah bekerja dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bupati juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi publik. Ia telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar aktif mempublikasikan kegiatan mereka melalui media sosial resmi masing-masing. “Keterbukaan informasi adalah kunci membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus hadir memberi informasi yang benar agar tidak ada ruang bagi disinformasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menyebut bahwa kegiatan Visitasi Monev bukan sekadar proses penilaian, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran bagi pemerintah daerah. “Kegiatan ini penting, bukan hanya untuk dievaluasi, tetapi juga untuk belajar dan memperbaiki diri agar Bombana terus menjadi pelopor keterbukaan informasi publik di Bumi Anoa,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sultra, Hasmansyah Umar, menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Bupati Bombana dalam kegiatan tersebut. Ia menilai hal itu merupakan bentuk dukungan nyata pimpinan daerah terhadap keterbukaan informasi publik. “Kehadiran Bupati menunjukkan komitmen kuat pemerintah Bombana dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Komisioner KI Sultra, Andi Ulil Amri, menambahkan bahwa hasil sementara Visitasi Monev menunjukkan PPID Utama Bombana memiliki peluang besar untuk kembali mempertahankan posisi sebagai peringkat pertama dengan predikat informatif di tahun ini. “Kami melihat kesiapan dan konsistensi Bombana sangat baik, ini menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.

Dengan semangat keterbukaan dan sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi, Kabupaten Bombana meneguhkan diri untuk terus menjaga kepercayaan publik dan menjadi daerah teladan dalam pelayanan informasi di Sulawesi Tenggara.

Bupati Bombana, H. Burhanuddin kembali menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik. Dalam visitasi Komisi Informasi Sultra di PPID Utama, Bombana optimis bisa mempertahankan predikat “Informatif” tahun ini.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal itu ditandai dengan kunjungan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bombana, yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfos) Bombana, Senin (3/11/2025).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi Sultra, Hasmansyah Umar, bersama Komisioner Divisi Kelembagaan dan Tata Kelola, Andi Ulil Amri, serta jajaran KI Sultra. Bombana menjadi salah satu dari empat besar kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara dengan nilai tertinggi dalam kategori PPID Utama. Visitasi ini menjadi tahap akhir penilaian setelah verifikasi jawaban dari seluruh badan publik di wilayah tersebut.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., yang hadir langsung dalam kegiatan itu, menyambut hangat rombongan KI Sultra. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian Komisi Informasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di daerahnya.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Komisi Informasi Provinsi yang telah berkenan hadir dan memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bombana,” ujar Burhanuddin.

Bupati menegaskan, predikat “informatif” yang diraih Kabupaten Bombana pada 2024 lalu bukan hanya sekadar prestasi, tetapi bukti nyata komitmen seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Predikat informatif bukan akhir, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kami bertekad untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, bukan hanya demi memenuhi standar penilaian, tetapi yang lebih penting untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi tentang kegiatan pemerintah daerah,” tegasnya.

Burhanuddin juga menyebut bahwa keterbukaan informasi adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bombana untuk lebih aktif dalam menyebarkan informasi kegiatan mereka melalui media sosial resmi masing-masing.

“Saya sudah perintahkan seluruh OPD agar mengaktifkan akun media sosial dan mempublikasikan setiap kegiatan agar masyarakat tahu bahwa pemerintah benar-benar bekerja. Ini juga penting untuk mencegah terjadinya disinformasi di masyarakat,” katanya.

Menurut Burhanuddin, kegiatan visitasi Monev dari KI Sultra menjadi momen penting bagi Bombana untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Ia berharap agar kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam melayani publik dengan informasi yang terbuka dan transparan.

“Visitasi Monev ini kami pandang sebagai ajang yang sangat penting, bukan hanya untuk dievaluasi, tetapi juga untuk belajar, memperbaiki, dan tumbuh lebih baik agar Bombana terus menjadi pelopor keterbukaan informasi publik di bumi Anoa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sultra, Hasmansyah Umar, mengapresiasi kehadiran langsung Bupati Bombana dalam kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran pimpinan daerah menjadi simbol dukungan nyata terhadap upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di tingkat daerah.

“Kehadiran langsung Bupati Bombana dalam kegiatan Visitasi ini mencerminkan dukungan nyata dan komitmen kuat dari pimpinan daerah terhadap keterbukaan informasi publik,” kata Hasmansyah.

Di sisi lain, Komisioner KI Sultra, Andi Ulil Amri, mengungkapkan bahwa dari hasil awal Visitasi Monev, PPID Utama Kabupaten Bombana berpeluang besar mempertahankan predikat sebagai daerah dengan peringkat pertama kategori informatif di Sulawesi Tenggara.

“Dari hasil awal dan pelaksanaan visitasi ini, Bombana memiliki peluang besar untuk kembali mempertahankan peringkat pertama predikat informatif,” ungkap Ulil.

Pemerintah Kabupaten Bombana sebelumnya berhasil meraih predikat informatif pada 2024 dan menempati peringkat pertama se-Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Capaian tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab moral bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, Kabupaten Bombana berkomitmen menjadikan transparansi informasi sebagai budaya birokrasi yang berkelanjutan, sekaligus pondasi untuk membangun pemerintahan yang dipercaya publik.

Bombana, sultranet.com – Suasana penuh keakraban mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun ke-2 Kerukunan Keluarga Buton Bombana (KKB-B) yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks MTQ Bombana, Minggu (2/11/2025). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, bersama Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, serta sejumlah tokoh penting daerah.

Hadir pula Sultan Buton ke-41, PYM Ir. H. La Ode Muhammad Sjamsul Qamar, M.T., IPU, Raja Moronene-Pauno Rumbia ke-VII Apua Mokole Alfian Pimpie, Ketua KKB-B Ramsi Rafiu, Forkopimda Kabupaten Bombana, Pj. Sekda Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., jajaran asisten Setda, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin mengapresiasi keberadaan KKB-B yang dinilainya memiliki peran penting dalam mempererat silaturahmi dan menjaga harmoni antarwarga di Bombana. Menurutnya, semangat kebersamaan dan persaudaraan merupakan modal utama untuk memajukan daerah.

“Persatuan dan kebersamaan adalah kunci kemajuan. Kita bisa berbeda asal dan budaya, tetapi di Bombana kita hidup dalam satu rumah besar yang damai dan penuh kekeluargaan,” ujar Bupati.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus mendukung pelestarian budaya dan tradisi lokal. Menurutnya, keberagaman budaya yang dimiliki masyarakat Bombana adalah kekayaan yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Pemerintah akan terus memberi ruang bagi masyarakat untuk berekspresi dan mengembangkan seni serta budaya daerah. Ini bagian dari menjaga jati diri kita bersama,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bupati Burhanuddin menekankan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan seperti KKB-B sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat persatuan sosial. Ia berharap organisasi tersebut terus aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan daerah.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersatu, karena hanya dengan kebersamaan kita bisa membangun Bombana yang maju dan harmonis,” katanya menutup sambutannya.

Peringatan HUT ke-2 KKB-B kali ini berlangsung khidmat dan penuh semangat kekeluargaan. Berbagai kegiatan sosial dan budaya turut memeriahkan acara, menjadi simbol nyata dari semangat persaudaraan yang dijaga lintas generasi dan latar belakang.

Dengan semangat “Satu Keluarga dalam Perbedaan”, KKB-B diharapkan terus menjadi wadah pemersatu dan penguat identitas masyarakat Buton di tanah Wonua Bombana.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat semangat persaudaraan dan kebersamaan sebagai dasar membangun daerah yang maju dan harmonis. Ajakan itu disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Kerukunan Keluarga Buton Bombana (KKB-B) yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks MTQ Bombana, Minggu (2/11/2025).

Dalam acara yang berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan itu, Bupati hadir bersama Ketua TP PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Turut hadir pula Sultan Buton ke-41 PYM Ir. H. La Ode Muhammad Sjamsul Qamar, M.T., IPU, Raja Moronene-Pauno Rumbia ke-VII Apua Mokole Alfian Pimpie, Ketua KKB-B Ramsi Rafiu, jajaran Forkopimda, Pj. Sekda Bombana Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., para Asisten Setda, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menekankan bahwa kebangkitan suatu daerah tidak hanya bergantung pada program pembangunan, tetapi juga pada semangat kebersamaan antarwarga. Ia menilai, keberagaman suku dan budaya yang ada di Bombana merupakan kekayaan yang harus dijaga dengan persatuan.

“Semangat persaudaraan dan kebersamaan adalah fondasi utama dalam membangun daerah. Daerah akan maju jika seluruh elemen masyarakat saling mendukung dan menjaga persatuan,” ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat. Ia menilai bahwa kebudayaan bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi menjadi kekuatan moral dan sosial yang mempererat hubungan antarwarga.

“Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berekspresi, berkreasi, dan mengembangkan seni serta budaya daerah. Kita harus menjadikan nilai-nilai budaya sebagai jati diri dan kebanggaan bersama,” tutur Burhanuddin.

Ia pun mengapresiasi keberadaan Kerukunan Keluarga Buton Bombana yang dinilainya telah menjadi wadah pemersatu masyarakat lintas suku dan profesi. Menurutnya, organisasi ini memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.

“Saya mengapresiasi Kerukunan Keluarga Buton Bombana yang selama ini menjadi ruang silaturahmi, tempat berbagi gagasan, dan sarana memperkuat persatuan. Saya berharap KKB-B dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam membangun Bombana yang maju dan harmonis,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan antarwarga meski berasal dari latar belakang berbeda. Ia menekankan bahwa Bombana adalah rumah bersama bagi semua suku, agama, dan golongan yang hidup berdampingan dalam semangat toleransi dan persaudaraan.

“Kita semua hidup di satu rumah besar, yaitu Wonua Bombana. Boleh jadi kita berasal dari berbagai suku, tetapi di Bombana kita adalah satu keluarga besar yang hidup berdampingan dalam damai dan harmoni,” kata Burhanuddin dengan penuh makna.

Momentum peringatan HUT ke-2 KKB-B, lanjutnya, menjadi pengingat akan pentingnya merawat nilai-nilai persatuan dan kebersamaan. Ia mengajak seluruh warga Buton yang ada di Bombana untuk terus berperan aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan kebudayaan daerah.

“Kebersamaan yang kuat akan membawa Bombana menjadi daerah yang berdaya saing dan sejahtera. Mari kita jaga semangat ini agar terus hidup di tengah masyarakat,” tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Kerukunan Keluarga Buton Bombana seraya berharap agar organisasi ini terus berkembang dan berkontribusi positif bagi kemajuan daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-2 kepada Kerukunan Keluarga Buton Bombana. Semoga terus menjadi wadah silaturahmi dan kebersamaan dalam membangun Bombana yang lebih baik,” pungkasnya.

Perayaan HUT KKB-B tahun ini berlangsung meriah dengan berbagai rangkaian kegiatan budaya dan pertunjukan seni yang mencerminkan kekayaan tradisi Buton. Acara ditutup dengan doa bersama dan foto bersama seluruh tamu undangan sebagai simbol persatuan dan kebersamaan masyarakat Bombana.