Sultranet.com, Bombana – Upaya penanganan banjir yang kerap melanda Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, terus diperjuangkan Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Kusmardin, SH. Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III itu bersama dua anggota DPRD Bombana lainnya melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tenggara guna mendorong solusi permanen atas persoalan yang selama ini dikeluhkan warga, Kamis (4/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kusmardin turut bersama Anggota DPRD lainnya yaitu Ir. H. Johan Salim, SP dan Ahmad Sutejo Eriadi, S.KM. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sultra (Barat), Ir. Marlin Ramli, ST., MT., bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sultra (Barat), Ir. Dolly Humada Siregar, ST., MT.

Kunjungan itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas banjir yang berulang kali terjadi di ruas Jalan Nasional Poros Kolaka–Boepinang, tepatnya di Desa Rakadua. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, banjir juga kerap menggenangi permukiman warga dan menghambat arus transportasi.

Dari hasil pembahasan dan peninjauan teknis, diketahui bahwa salah satu penyebab utama banjir berasal dari sistem drainase dan sumur resapan yang sudah tidak berfungsi optimal. Kondisi tersebut membuat air hujan tidak mengalir dengan baik sehingga meluap ke badan jalan dan kawasan permukiman.

Sebagai langkah penanganan, BPJN Sultra merencanakan pembangunan dan peningkatan saluran drainase serta pembangunan sumur resapan di kawasan tersebut. Program tersebut masuk dalam rencana pekerjaan tahun 2026.

Kusmardin mengatakan pihaknya akan terus mengawal rencana tersebut agar dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah, dari hasil koordinasi ini sudah ada langkah yang jelas. Insya Allah pembangunan drainase dan sumur resapan masuk dalam rencana tahun 2026 dan kami akan terus mengawalnya,” kata Kusmardin.

Menurutnya, kehadiran DPRD tidak hanya sebatas menerima aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan setiap persoalan yang dihadapi warga mendapat tindak lanjut dari instansi terkait.

“Kami tidak ingin keluhan masyarakat berhenti sebagai laporan saja. Tugas kami adalah menghubungkan aspirasi warga dengan pemerintah agar ada solusi yang nyata,” ujarnya.

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan bahwa persoalan banjir di Poleang Barat harus menjadi perhatian bersama karena dampaknya cukup besar bagi masyarakat.

“Banjir ini bukan hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada pertanian, perkebunan, dan mobilitas masyarakat. Karena itu penanganannya harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Perjuangan Kusmardin dalam penanganan banjir Rakadua bukanlah hal baru. Saat banjir merendam belasan rumah warga pada Mei 2026 lalu, ia turun langsung ke lokasi untuk membantu masyarakat terdampak. Setelah menerima laporan warga, Kusmardin segera berkoordinasi dengan BPBD Bombana hingga bantuan mesin penyedot air atau alkon diterjunkan ke lokasi.

Bersama petugas BPBD, aparat kepolisian, dan warga setempat, Kusmardin ikut membantu proses penanganan banjir hingga malam hari. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai menunjukkan kepedulian nyata seorang wakil rakyat terhadap kondisi yang dihadapi warga di daerah pemilihannya.

Melalui koordinasi yang dibangun dengan BPJN Sultra, Kusmardin berharap persoalan banjir yang selama ini menghantui warga Rakadua dapat segera teratasi. Ia optimistis pembangunan drainase dan sumur resapan akan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. (IS)

BOMBANA, Sultranet.com – Kepolisian Resor Bombana menjelaskan alasan pencegahan pembakaran ban saat aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di Bundaran Tugu Brimob, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Selasa (2/6/2026).

Penjelasan tersebut disampaikan Kasi Humas Polres Bombana, Iptu Abdul Hakim, menyusul viralnya video yang memperlihatkan Kapolres Bombana, AKBP Eko Sutomo, S.I.K., M.I.K., naik ke atas mobil komando dan mengambil alih mikrofon dari orator aksi.

Menurut Abdul Hakim, tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah pembakaran ban yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat, terlebih saat itu waktu pelaksanaan aksi bertepatan dengan menjelang Salat Dzuhur.

“Petugas di lapangan telah mengimbau peserta aksi agar tidak melakukan pembakaran ban. Selain berpotensi mengganggu pengguna jalan dan masyarakat sekitar, saat itu juga sudah memasuki waktu menjelang Salat Dzuhur,” kata Abdul Hakim.

Ia menegaskan, kepolisian pada prinsipnya menghormati dan menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, pelaksanaan aksi tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, keamanan, keselamatan, serta ketertiban umum.

“Kami tidak melarang penyampaian aspirasi. Yang kami cegah adalah tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas maupun membahayakan keselamatan peserta aksi dan masyarakat lainnya,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa tersebut digelar oleh Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Mataoleo Kendari Sulawesi Tenggara (IMPPERMOL). Sekitar 15 peserta aksi yang dipimpin Iqbal Hasyim dan Roma Nur menyampaikan aspirasi terkait pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Mataoleo hingga Poleang Timur.

Berdasarkan informasi di lapangan, situasi sempat memanas ketika salah seorang orator menginstruksikan massa untuk melakukan pembakaran ban sebagai bentuk protes. Aparat kepolisian yang melakukan pengamanan kemudian memberikan imbauan agar rencana tersebut dibatalkan.

Namun karena imbauan tersebut tidak segera diindahkan, Kapolres Bombana mengambil langkah dengan naik ke mobil komando dan menghentikan orasi yang dinilai dapat memicu tindakan pembakaran ban. Momen tersebut kemudian direkam dan beredar luas di media sosial.

Meski sempat terjadi adu argumentasi antara aparat dan peserta aksi, situasi tetap terkendali. Tidak terjadi bentrokan maupun tindakan anarkis selama berlangsungnya demonstrasi.

Setelah menyampaikan aspirasi di Bundaran Tugu Brimob, massa bergerak menuju Kantor Bupati Bombana dan diterima oleh Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, M.P.W.K Selanjutnya, demonstran melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Bombana dan diterima Ketua DPRD Bombana, Iskandar, S.P.

Rangkaian aksi berakhir sekitar pukul 15.00 WITA dalam keadaan aman dan kondusif. Tidak terdapat laporan kerusakan fasilitas umum maupun gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung.

Abdul Hakim menambahkan bahwa Polres Bombana akan terus mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam pengamanan setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

“Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik tanpa mengganggu kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.

Penulis: Fendi

Editor: Redaksi Sultranet.com

sultranet.com – Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana memanfaatkan forum REBOAN (Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang masih dihadapi daerah. Dalam forum yang diikuti kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mengangkat isu penguatan pemerintahan berbasis digital, peningkatan layanan kelistrikan, hingga kondisi infrastruktur jalan menuju Kecamatan Kabaena. Kegiatan berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Rabu (3/6/2026).

Forum REBOAN menjadi wadah komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membahas pelaksanaan otonomi daerah serta berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi masing-masing wilayah. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menyampaikan kebutuhan daerah yang dinilai penting guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pemaparannya, Ahmad Yani menyoroti masih adanya kendala dalam implementasi program pemerintahan berbasis digital akibat keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di sejumlah desa.

“Program pemerintahan berbasis digital masih menjadi tantangan bagi kami. Saat ini masih ada sejumlah desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi secara memadai. Kondisi ini tentu menjadi perhatian karena layanan digital membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, pemerataan akses telekomunikasi menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi agar transformasi digital pemerintahan dapat berjalan optimal hingga ke tingkat desa. Ketersediaan jaringan yang memadai juga dinilai penting untuk mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan mudah diakses masyarakat.

Selain persoalan telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Bombana juga menyampaikan kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan di beberapa wilayah yang hingga kini masih memerlukan perhatian. Ketersediaan listrik yang stabil dan memadai dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta pengembangan berbagai sektor pembangunan daerah.

“Kami juga menyampaikan kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan di beberapa wilayah. Ketersediaan listrik yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat maupun pengembangan daerah,” katanya.

Tak hanya itu, Ahmad Yani turut mengangkat kondisi infrastruktur jalan menuju Kecamatan Kabaena yang masih menjadi keluhan masyarakat. Menurutnya, akses jalan yang belum memadai menjadi salah satu hambatan dalam mendorong mobilitas warga dan pengembangan potensi ekonomi daerah.

“Kondisi jalan menuju Kabaena juga kami sampaikan dalam forum ini. Padahal wilayah tersebut memiliki potensi besar, termasuk aktivitas pertambangan, namun masyarakat masih menghadapi kendala akses akibat kondisi jalan yang belum memadai,” ungkapnya.

Ia menilai peningkatan kualitas infrastruktur jalan di kawasan tersebut sangat penting untuk memperlancar konektivitas antarwilayah sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, potensi sumber daya yang dimiliki Kabaena diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan daerah.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bombana, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri menyatakan akan membantu memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait sesuai bidang kewenangannya.

Untuk persoalan jaringan telekomunikasi, Ditjen Otonomi Daerah akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara itu, isu yang berkaitan dengan kawasan hutan akan dikomunikasikan dengan Kementerian Kehutanan. Adapun kebutuhan peningkatan layanan kelistrikan akan diteruskan kepada PT PLN (Persero), sedangkan persoalan infrastruktur jalan menuju Kabaena akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Melalui forum REBOAN tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat memperoleh perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat. Selain menjadi sarana penyampaian aspirasi, forum ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bombana.

sultranet.com – Bombana – Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program daerah. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Penyampaian Informasi Hasil Pengawasan Tahun 2025 dan Rencana Pengawasan Tahun 2026 serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mengevaluasi hasil pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menyusun langkah perbaikan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel pada tahun-tahun mendatang.

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Harry Bowo, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun, para asisten, staf ahli bupati, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menekankan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara Inspektorat Daerah dan BPKP sebagai dua institusi yang memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Menurutnya, hasil pengawasan dan evaluasi harus dipandang sebagai sarana pembelajaran untuk memperbaiki kinerja birokrasi, bukan sekadar proses administratif.

Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk bersikap terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi hasil pengawasan agar kelemahan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki.

“Pekerjaan yang terlambat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan perencanaan yang tidak baik. Tahun ini akan saya benahi,” tegas Burhanuddin.

Menurutnya, kualitas perencanaan memiliki peran sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan yang matang akan berdampak pada ketepatan pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, serta pencapaian target pembangunan yang lebih optimal.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Harry Bowo, menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP merupakan instrumen penting dalam memastikan seluruh program pembangunan daerah berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui penerapan SPIP yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat integritas sektor publik.

“Esensi SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan pembangunan daerah,” ujar Harry.

Ia menambahkan bahwa SPIP bukan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga menjadi sistem yang membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pemaparannya, Harry juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan BPKP, Kabupaten Bombana masih menghadapi sejumlah tantangan dalam aspek tata kelola pemerintahan dan implementasi kebijakan di lapangan.

“Secara umum, ada kelemahan di tata kelola. Di implementasi masih sangat lemah,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hasil evaluasi tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi bahan refleksi bersama agar pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Selain membahas hasil pengawasan, forum tersebut juga memaparkan evaluasi postur anggaran Kabupaten Bombana Tahun 2025 berdasarkan asersi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mencapai Rp209,95 miliar. Anggaran tersebut tersebar pada lima sektor prioritas pembangunan dengan porsi terbesar dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar 61,75 persen, pendidikan 27,21 persen, penurunan prevalensi stunting 9,34 persen, serta pengentasan kemiskinan sebesar 0,86 persen.

Paparan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih fokus pada kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta memastikan setiap program dan anggaran daerah dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel demi mendorong pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Bombana, Sultranet.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) Tahun 2026 dengan mengusung tema “Solid Bergerak Merakyat Menuju Pemenangan 2029”. Kegiatan yang menjadi bagian dari konsolidasi organisasi partai tersebut dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan Kantor DPC PDIP Bombana dan dihadiri jajaran pengurus partai, kader, simpatisan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan partai politik tingkat kabupaten, serta Bupati Bombana, di Aula Tanduale, Kabupaten Bombana, Minggu (7/6/2026).

Musancab digelar sebagai forum strategis untuk memperkuat struktur organisasi partai hingga tingkat kecamatan sekaligus menyatukan langkah kader dalam menghadapi agenda politik mendatang. Selain menjadi sarana konsolidasi internal, kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog antara partai politik dan pemerintah daerah dalam membangun sinergi untuk kemajuan Kabupaten Bombana.

Ketua DPC PDIP Bombana, Andi Muhammad Khaekal, dalam sambutannya menegaskan bahwa dinamika politik pasca pemilihan kepala daerah telah berakhir dan seluruh pihak perlu mengedepankan semangat kebersamaan demi pembangunan daerah.

“Proses pemilihan telah selesai dan tidak ada lagi persoalan terkait hasil pemilihan. Karena itu Fraksi PDI Perjuangan dan saya selaku Ketua DPC memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintahan Bupati Bombana yang terpilih saat ini,” kata Khaekal.

Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak ditentukan oleh figur individu semata, melainkan oleh kekuatan kerja kolektif seluruh unsur partai. Karena itu, ia mengajak seluruh kader untuk memperkuat solidaritas dan menjaga kekompakan organisasi.

“Superman hanya ada dalam cerita fiksi. Dalam organisasi yang dibutuhkan adalah super team,” ujarnya yang disambut tepuk tangan para kader dan peserta Musancab.

Khaekal juga menekankan bahwa semangat gotong royong harus menjadi fondasi utama dalam membangun kekuatan partai di tingkat akar rumput. Dengan organisasi yang solid, kata dia, PDIP akan mampu menjalankan fungsi politik, sosial, dan kemasyarakatan secara lebih efektif.

Sementara itu, Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, mengawali sambutannya dengan menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah kepada seluruh peserta yang hadir.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT senantiasa menerima amal ibadah kita,” ucap Burhanuddin.

Ia memberikan apresiasi kepada jajaran DPC PDIP Bombana atas terselenggaranya Musancab yang dinilai sebagai bagian penting dari proses demokrasi yang sehat dan inklusif.

Menurut Burhanuddin, kegiatan tersebut bukan hanya agenda internal partai, melainkan juga menjadi bukti bahwa mekanisme demokrasi berjalan dengan baik hingga tingkat akar rumput.

“PDI Perjuangan memiliki peran penting sebagai salah satu pilar demokrasi bangsa. Melalui Musancab ini, partai dapat memperkuat perannya sebagai ujung tombak perjuangan yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat,” katanya.

Burhanuddin menegaskan bahwa Musancab harus dimanfaatkan untuk menyelaraskan visi organisasi, memperkuat kaderisasi berbasis gotong royong, serta meningkatkan fungsi partai sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh kader partai untuk berperan aktif mendukung pembangunan daerah yang saat ini diarahkan pada penguatan sektor agrominapolitan.

“Saat ini Pemerintah Kabupaten Bombana tengah bergerak cepat mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing berbasis agrominapolitan. Kami terus mengoptimalkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pembangunan konektivitas antarwilayah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Menurut Burhanuddin, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, dalam memberikan gagasan dan dukungan konstruktif bagi kemajuan daerah.

“Mari kita jadikan perbedaan pandangan politik sebagai dinamika demokrasi. Namun di atas semua itu, persatuan rakyat, stabilitas daerah, dan kemajuan Kabupaten Bombana harus tetap menjadi prioritas utama kita bersama,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPD PDIP Sulawesi Tenggara, Hasrat Haji Nabi, yang sekaligus membuka secara resmi Musancab PDIP Bombana, menyoroti pentingnya menjaga hubungan baik setelah berakhirnya kontestasi politik.

Menurut Hasrat, kedewasaan politik tercermin dari kemampuan para pemimpin dan kader untuk tetap membangun komunikasi dan kerja sama meskipun sebelumnya berada dalam kompetisi politik yang ketat.

“Tidak banyak orang yang setelah bertarung habis-habisan di lapangan politik masih bisa tersenyum, menyapa, dan merangkul semua pihak,” katanya.

Hasrat menegaskan bahwa kepentingan daerah harus ditempatkan di atas kepentingan politik kelompok maupun individu. Ia mengingatkan bahwa seluruh elemen politik memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga stabilitas dan kemajuan Bombana.

“Yang harus diselamatkan adalah kapal besar yang bernama Kabupaten Bombana,” ujarnya.

Dalam arahannya kepada para kader, Hasrat juga menyampaikan bahwa tantangan terbesar dalam dunia politik bukanlah mengalahkan lawan, melainkan mengendalikan ego pribadi demi kepentingan yang lebih besar.

“Yang paling berat bukan mengalahkan musuh politik, tetapi menaklukkan ego politik,” katanya.

Musancab PDIP Bombana Tahun 2026 diharapkan mampu melahirkan kepengurusan baru yang memiliki integritas, loyalitas, dan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat. Selain itu, forum tersebut juga diharapkan menghasilkan program kerja yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat posisi partai sebagai jembatan aspirasi rakyat.

Rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana penuh semangat kebersamaan, ditandai dengan komitmen seluruh kader untuk memperkuat soliditas organisasi dan mendukung pembangunan Kabupaten Bombana menuju daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Pewarta: Zull

MUNA, Sultranet.com – Anggota DPR RI Ridwan Bae turun tangan memperjuangkan perbaikan ruas jalan rusak yang menghubungkan Desa Mantobua dan Desa Korihi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna. Kondisi jalan yang mengalami kerusakan parah hingga memicu aksi blokade warga tersebut kini telah dilaporkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Perhatian Ridwan Bae muncul setelah warga setempat melakukan aksi pemalangan jalan sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan kerusakan infrastruktur yang telah berlangsung cukup lama. Warga bahkan menegaskan akan tetap mempertahankan blokade hingga ada kepastian perbaikan dari pemerintah.

Menanggapi kondisi tersebut, Ridwan Bae mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum guna menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus meminta dukungan anggaran untuk penanganan ruas jalan tersebut.

“Saya sudah berbicara dan mengajukan permohonan langsung kepada Menteri PU terkait kondisi jalan di Kecamatan Lohia. Mohon doa dan dukungan masyarakat agar proses ini dapat berjalan lancar dan segera mendapatkan perhatian pemerintah pusat,” kata Ridwan Bae, Selasa (2/6/2026).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu menegaskan bahwa akses jalan yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian serius pemerintah. Menurutnya, kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.

Karena itu, ia berkomitmen mengawal aspirasi warga hingga ke tingkat pusat agar solusi yang diberikan tidak bersifat sementara, melainkan melalui perbaikan yang lebih permanen dan berkualitas.

Di sisi lain, Ridwan Bae juga mengimbau masyarakat yang sedang melakukan aksi protes agar tetap menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia berharap warga dapat mengedepankan komunikasi yang baik sembari menunggu proses pengusulan anggaran dan tindak lanjut dari pemerintah.

“Saya memahami aspirasi masyarakat. Namun saya berharap semua pihak tetap menjaga ketertiban dan tidak merugikan masyarakat lainnya yang menggunakan jalan tersebut. Jika memungkinkan, blokade jalan dapat dibuka kembali agar aktivitas warga berjalan normal,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Muna Asrafil bersama Anggota DPRD Kabupaten Muna Rasmin telah mendatangi lokasi blokade untuk berdialog dengan warga. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan komitmen untuk melakukan perbaikan sesuai kemampuan anggaran daerah.

Namun, warga menilai langkah tersebut belum memberikan kepastian yang memadai sehingga aksi blokade masih terus berlangsung hingga saat ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ruas jalan yang mengalami kerusakan mencapai sekitar 2,5 kilometer, membentang dari wilayah Mantobua menuju Korihi hingga Lakarinta. Kerusakan jalan tersebut telah lama dikeluhkan masyarakat karena mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama saat musim hujan ketika kondisi jalan semakin sulit dilalui kendaraan.

Masyarakat kini berharap upaya yang dilakukan Ridwan Bae dapat membuka jalan bagi hadirnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat sehingga perbaikan infrastruktur yang selama ini dinantikan dapat segera direalisasikan.

Penulis: Borjuis

sultranet.com – Bombana – Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si., memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Upacara tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pemersatu bangsa, yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Bombana, Senin (1/6/2026).

Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., para asisten dan staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkab Bombana, serta para pelajar dari tingkat SD, SMP hingga SMA sederajat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih, dilanjutkan mengheningkan cipta, pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pembacaan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia yang dibacakan oleh Bupati Bombana selaku inspektur upacara.

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkokoh komitmen seluruh anak bangsa terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Hari Lahir Pancasila bukan hanya momen mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga saat yang tepat untuk meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Burhanuddin saat membacakan amanat Kepala BPIP.

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema tersebut menegaskan pentingnya peran Pancasila sebagai perekat keberagaman bangsa Indonesia sekaligus menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Dalam amanat itu juga disampaikan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang sosial masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi kekuatan utama bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, transformasi digital, hingga perubahan geopolitik dunia.

“Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Di dalamnya kita belajar untuk saling menghormati, bergotong royong, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” ujarnya.

Selain meneguhkan semangat persatuan, amanat tersebut juga memberikan perhatian khusus kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Generasi muda diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini semakin kompleks. Karena itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila harus terus diperkuat agar masyarakat tetap memiliki pegangan moral dan karakter kebangsaan yang kokoh dalam menghadapi perubahan zaman.

Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap semangat persatuan, gotong royong, dan kebhinekaan terus terjaga di tengah kehidupan masyarakat. Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang harus terus diamalkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peringatan tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen bersama seluruh elemen masyarakat Bombana untuk terus menjaga keutuhan bangsa serta memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

sultranet.com – Kendari – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia kepada kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sulawesi. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, tata kelola pemerintahan, serta mendorong percepatan pembangunan daerah, yang berlangsung di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Sabtu (30/5/2026).

Kegiatan itu dihadiri para kepala daerah dan unsur Forkopimda se-Sulawesi Tenggara. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan program-program pembangunan nasional dapat berjalan efektif hingga ke daerah.

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan kerja sama seluruh unsur Forkopimda dalam menciptakan stabilitas daerah. Menurutnya, sinergi yang kuat menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kekompakan dan kolaborasi antarunsur Forkopimda harus terus dijaga. Stabilitas daerah yang baik akan menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Djamari Chaniago dalam arahannya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan Forkopimda. Ia menegaskan bahwa kekompakan antarpimpinan daerah merupakan kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

“Hampir semua persoalan dapat diselesaikan apabila seluruh unsur pimpinan daerah bersatu dan bekerja sama. Stabilitas wilayah sangat bergantung pada soliditas Forkopimda,” kata Tito Karnavian.

Menurut Tito, sinergi yang terbangun dengan baik tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban daerah, tetapi juga menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program strategis pemerintah pusat maupun program prioritas yang dijalankan pemerintah daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang lebih layak huni.

Maruarar juga memberikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) atas dukungan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan perumahan. Menurutnya, data yang akurat menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Data yang valid sangat menentukan keberhasilan program bantuan. Dengan data yang akurat, bantuan perumahan dapat diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya,” ujarnya.

Program BSPS merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung pembangunan kawasan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tenggara.

Menanggapi berbagai arahan yang disampaikan para menteri, Bupati Bombana Burhanuddin menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai forum seperti ini sangat penting untuk mempererat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Menurut Burhanuddin, arahan yang diberikan pemerintah pusat menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi wadah yang sangat baik untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Arahan yang disampaikan akan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bombana,” kata Burhanuddin.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi, menjaga stabilitas daerah, dan mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Bombana.

sultranet.com – Bombana– Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si., didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., membuka kegiatan Jalan Santai dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang digelar sebagai bagian dari upaya mendukung Gerakan Hidup Sehat sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat Pulau Masaloka Raya. Kegiatan yang mendapat sambutan antusias dari warga tersebut berlangsung di Lapangan Voli Desa Masaloka, Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Kamis (28/5/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bombana, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Masaloka Raya, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang memadati lokasi kegiatan sejak pagi hari.

Jalan santai menjadi agenda utama yang menyedot perhatian masyarakat. Ratusan peserta dari berbagai kalangan tampak mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh semangat. Rute jalan santai melintasi tiga desa di wilayah Kepulauan Masaloka Raya, menciptakan suasana kebersamaan yang terasa hangat di tengah masyarakat.

Selain jalan santai, panitia juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang dimanfaatkan warga untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Berbagai hadiah doorprize yang telah disiapkan panitia turut menambah semarak kegiatan dan meningkatkan antusiasme peserta.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada para pemuda dan pelajar yang telah berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan generasi muda menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat sekaligus semangat menjaga kebersamaan di lingkungan sosial.

“Langkah yang dilakukan ini merupakan bukti nyata bahwa pemuda Bombana tidak hanya kreatif, tetapi juga peduli terhadap kesehatan masyarakat dan pentingnya menjaga kebersamaan,” ujar Burhanuddin.

Ia menilai kegiatan seperti ini memiliki nilai yang lebih luas daripada sekadar aktivitas olahraga. Selain mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan sosial antarwarga yang selama ini mungkin terpisah oleh kesibukan maupun jarak.

Burhanuddin mengatakan momentum tersebut terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan suasana pasca-Iduladha, ketika banyak warga yang merantau kembali berkumpul bersama keluarga dan masyarakat di kampung halaman.

“Di titik awal esensi sejati dari silaturahmi hari ini, yaitu tetap kompak, guyub, dan penuh rasa kekeluargaan,” katanya.

Menurutnya, kekompakan dan semangat kebersamaan merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan kepemudaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat langsung bagi warga.

“Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus mendukung kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan masyarakat, terutama yang mampu memperkuat persatuan, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bombana juga menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta untuk masjid di wilayah Kepulauan Masaloka Raya. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan keagamaan dan penguatan kehidupan sosial masyarakat.

Penyerahan bantuan itu mendapat apresiasi dari masyarakat setempat karena dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan sarana ibadah sekaligus mendukung aktivitas keagamaan yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat kepulauan.

Sepanjang kegiatan berlangsung, suasana kebersamaan dan kegembiraan terlihat jelas di tengah masyarakat. Warga dari berbagai usia mengikuti seluruh rangkaian acara dengan antusias, mulai dari jalan santai, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pengundian doorprize yang menjadi penutup kegiatan.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat semakin meningkat. Di sisi lain, kegiatan itu juga diharapkan menjadi sarana memperkuat silaturahmi, mempererat persaudaraan, dan membangun semangat gotong royong dalam mendukung kemajuan wilayah Kepulauan Masaloka Raya serta Kabupaten Bombana secara keseluruhan.

Deskripsi Meta:
Bupati Bombana Burhanuddin membuka kegiatan jalan santai dan pemeriksaan kesehatan gratis di Kepulauan Masaloka Raya sebagai upaya mendukung gerakan hidup sehat serta mempererat silaturahmi masyarakat.

Sultranet.com, Konkep – Pemerintah Desa Langkowala, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2026 kepada enam Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama enam bulan atau total Rp1,8 juta per keluarga. Penyaluran bantuan dilakukan di Desa Langkowala, Selasa, 26 Mei 2026.

Kepala Desa Langkowala, Arni Yunus, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi, khususnya keluarga dengan kondisi ekonomi rentan.

Menurutnya, seluruh penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan validasi data secara terbuka agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan diterima warga yang berhak.

“Alhamdulillah, penyaluran BLT DD tahun ini berjalan lancar dan tepat sasaran. Enam keluarga yang telah ditetapkan masing-masing menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama enam bulan, sehingga total yang diterima mencapai Rp1,8 juta,” ujar Arni Yunus.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Nilainya memang tidak besar, tetapi kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebutuhan yang benar-benar penting,” katanya.

Arni juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan bantuan secara bijak dan bertanggung jawab. Pemerintah desa, lanjutnya, berkomitmen menjaga proses penyaluran bantuan tetap transparan, jujur, dan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami berharap bantuan ini menjadi berkah bagi masyarakat Desa Langkowala dan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat,” tambahnya.

Sementara itu, para penerima manfaat mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah desa. Mereka menilai BLT DD sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.

Pewarta: Aldi Dermawan