Bombana, sultranet.com – Suasana khidmat menyelimuti Auditorium Tanduale saat Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, resmi melantik Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K. sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Bombana, Selasa (7/10/2025).

Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga kesinambungan roda pemerintahan dan memastikan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah berjalan optimal. Posisi Sekda, sebagai penggerak utama birokrasi, dinilai vital dalam menopang arah kebijakan dan pelayanan publik di daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya peran Sekda sebagai “jangkar birokrasi” yang menjadi penopang utama tata kelola pemerintahan. Ia meminta pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan integritas dan dedikasi tinggi.

“Sekretaris Daerah adalah jangkar birokrasi. Saya berharap Penjabat Sekda yang baru bisa bekerja dengan jujur, inovatif, dan penuh tanggung jawab, serta mampu menjadi motivator bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, keberhasilan kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari kerja sama lintas sektor dan dukungan seluruh perangkat daerah. Kolaborasi, komunikasi efektif, dan kepekaan terhadap isu publik menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kedudukan. Mari kita jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian untuk Bombana yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” tutup Bupati dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan hangat para hadirin.

Bupati juga menegaskan bahwa proses pelantikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan Ir. Syahrun sebagai Pj Sekda dianggap sebagai bagian dari penyegaran birokrasi agar pemerintahan daerah lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan.

Ir. Syahrun yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat senior di lingkungan Pemkab Bombana dikenal memiliki pengalaman panjang dalam bidang perencanaan wilayah dan tata pemerintahan. Diharapkan, kehadirannya sebagai Penjabat Sekda dapat memperkuat sinergi dan akselerasi program strategis pemerintah daerah, terutama dalam bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Pelantikan berlangsung dengan suasana penuh kekeluargaan dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah tokoh masyarakat. Setelah pengucapan sumpah jabatan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan sesi foto bersama antara Bupati, Pj Sekda, Forkopimda, dan para kepala OPD.

Momentum ini menjadi simbol kebersamaan dan komitmen kolektif dalam memperkuat sinergi pemerintahan daerah. Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan arah baru birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Bagi Bupati Burhanuddin, pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi sebuah penegasan atas semangat pengabdian untuk daerah. Ia mengajak seluruh ASN untuk terus menjaga etos kerja dan loyalitas terhadap masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Bombana yang sejahtera dan berdaya saing.

Pelantikan Penjabat Sekda ini menandai langkah lanjutan pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan kepemimpinan baru di Sekretariat Daerah, diharapkan koordinasi lintas sektor semakin kuat dan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat semakin cepat dan tepat.

Pelaksanaan pelantikan ini juga mencerminkan komitmen Pemkab Bombana dalam menjaga stabilitas administrasi pemerintahan. Melalui penyegaran jabatan strategis ini, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu bergerak lebih dinamis menghadapi tantangan pembangunan menuju Bombana yang semakin maju dan adaptif terhadap perubahan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencapaian Laporan Realisasi Fisik Tahun Anggaran 2025 Triwulan III serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, dan Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, bertempat di Ruang Rapat Measa Laro, Selasa (7/10/2025).

Kegiatan Monev tersebut diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat pengelola keuangan, serta operator pelaporan pembangunan. Forum ini menjadi ruang evaluasi bersama untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program pembangunan dan serapan anggaran hingga triwulan ketiga tahun berjalan.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya kegiatan evaluasi sebagai upaya menjaga akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. “Laporan realisasi ini menjadi alat ukur yang sangat penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan agar pelaksanaan program di sisa tahun anggaran 2025 dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. “Kita ingin memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi,” jelasnya.

Dari hasil rekapitulasi yang disampaikan dalam forum tersebut, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bombana hingga triwulan III tercatat sebesar Rp69,6 miliar dari target Rp75,5 miliar atau mencapai 92,18 persen. Pemerintah daerah optimistis target PAD tahun ini dapat tercapai sepenuhnya seiring dengan langkah-langkah strategis yang tengah dijalankan.

“Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, dan memperbaiki sistem pelaporan serta penatausahaan keuangan di setiap OPD,” kata Burhanuddin.

Wakil Bupati Ahmad Yani menambahkan, pentingnya kolaborasi antar-OPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun anggaran. “Kita harus bergerak cepat dan sinergis. Keterlambatan satu sektor bisa berdampak pada capaian pembangunan daerah secara keseluruhan,” ujarnya.

Sementara itu, Pj. Sekda Bombana, Syahrun, menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran publik. Ia menyebut, pelaporan yang akurat dan tepat waktu menjadi cerminan profesionalisme pemerintah daerah. “Setiap rupiah yang dikelola harus bisa dipertanggungjawabkan, karena itu adalah amanah masyarakat,” ucapnya.

Kegiatan Monev ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan transparan. Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan ini juga berfungsi memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah berharap, melalui forum ini, setiap OPD semakin memahami posisi dan tanggung jawabnya dalam mendukung tercapainya visi pembangunan daerah. Evaluasi rutin seperti ini juga diharapkan dapat memacu semangat kerja ASN di lingkup Pemkab Bombana untuk terus berinovasi dan berorientasi pada hasil yang berdampak nyata.

Dalam suasana rapat yang berlangsung hangat, seluruh peserta tampak antusias memberikan laporan dan masukan untuk peningkatan kinerja ke depan. Bupati Burhanuddin menutup kegiatan dengan ajakan agar seluruh jajaran tetap fokus dan disiplin dalam melaksanakan program pembangunan. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan bahwa pembangunan Bombana berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan efektivitas pembangunan daerah sekaligus memperkuat semangat kolektif dalam mewujudkan Bombana yang maju, transparan, dan berdaya saing.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si melantik Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu, Moh. Syukur Pimpie, SKM., M.A.P di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Senin (6/10/2025).

Pelantikan ini digelar untuk memastikan roda pemerintahan Desa Tahi Ite tetap berjalan dengan baik, pasca meninggalnya kepala desa sebelumnya. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Asisten dan Staf Ahli Bupati, sejumlah kepala perangkat daerah, Plt. Camat Rarowatu, unsur Forkopimcam, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pelantikan penjabat kepala desa bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik di tingkat desa. “Penjabat kepala desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pemerintahan desa tetap tertib, pelayanan publik berjalan optimal, dan program pembangunan dapat dilanjutkan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah jabatan. Burhanuddin mengingatkan agar penjabat kepala desa senantiasa menjaga netralitas, bersikap terbuka terhadap masyarakat, serta membangun hubungan kerja yang harmonis dengan perangkat desa dan BPD. “Jabatan ini adalah amanah, bukan sekadar posisi administratif. Saya berharap Pj. Kepala Desa dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan,” katanya.

Bupati juga menyoroti peran penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan perekonomian desa. Ia meminta agar BUMDes dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “BUMDes harus menjadi motor ekonomi desa, bukan sekadar lembaga formalitas. Jika dikelola dengan baik, BUMDes dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga,” tutur Burhanuddin.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kemajuan desa hanya bisa dicapai dengan kerja sama seluruh elemen masyarakat. Pemerintah desa, BPD, dan masyarakat harus bersinergi dalam melanjutkan pembangunan. “Tidak ada kemajuan tanpa kolaborasi. Pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dan partisipasi masyarakat agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya,” imbuhnya.

Sementara itu, suasana pelantikan berlangsung penuh keakraban. Sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pemerintahan di tingkat desa. Bagi warga Tahi Ite, pelantikan ini menjadi harapan baru untuk melanjutkan pembangunan dan pelayanan publik di desa mereka.

Di akhir acara, Bupati Burhanuddin mengucapkan selamat kepada Moh. Syukur Pimpie yang resmi dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa Tahi Ite. Ia berharap kepercayaan yang diberikan dapat dijaga dengan dedikasi dan pengabdian. “Selamat mengemban tugas baru. Jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian bagi masyarakat dan daerah,” tutupnya.

Pelantikan Penjabat Kepala Desa Tahi Ite menandai komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di desa-desa. Dengan kepemimpinan baru, diharapkan pelayanan publik semakin baik dan pembangunan desa semakin maju menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., melaksanakan kegiatan panen jagung dan tomat bersama Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bombana, para Kepala Perangkat Daerah, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., pengurus PKK, penyuluh pertanian, serta masyarakat setempat di Kebun Percontohan PKK, Desa Langkapa, Kecamatan Rarowatu, Minggu (5/10/2025).

Kegiatan panen ini merupakan bagian dari program kolaboratif Pemerintah Kabupaten Bombana bersama TP-PKK dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif. Kebun percontohan yang dikembangkan oleh TP-PKK tersebut menjadi bukti nyata peran aktif perempuan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat keluarga.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif TP-PKK yang telah berkontribusi nyata dalam menggerakkan masyarakat agar mandiri secara pangan. Ia menilai kegiatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis keluarga.

“Kegiatan seperti ini sangat mendukung ketahanan pangan daerah kita. Saya berharap kebun percontohan ini bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa dan OPD lainnya untuk melakukan hal serupa,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama TP-PKK berkomitmen untuk terus memperluas kegiatan serupa di berbagai kecamatan. Menurutnya, jika gerakan ini dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, maka ketahanan pangan lokal akan semakin kuat dan berdampak positif terhadap kesejahteraan warga.

“Keberhasilan kebun percontohan ini membuktikan bahwa dengan kerja sama dan kemauan kuat, kita bisa mengoptimalkan potensi lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Ini bukan hanya tentang bertani, tetapi tentang kemandirian dan kepedulian sosial,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, menjelaskan bahwa kebun percontohan ini merupakan bentuk nyata sinergi antara TP-PKK, penyuluh pertanian, dan masyarakat setempat. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada produksi pangan, tetapi juga pada pemberdayaan perempuan agar lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya keluarga.

“Kami ingin menunjukkan bahwa lahan sekecil apa pun bisa memberikan manfaat besar jika dikelola dengan baik. Melalui kegiatan ini, kami juga ingin menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan,” kata Fatmawati.

Dalam kegiatan tersebut, hasil panen jagung dan tomat dibagikan secara gratis kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial. Langkah ini sekaligus menjadi motivasi agar masyarakat semakin terdorong untuk memanfaatkan lahan pekarangan mereka secara produktif.

Antusiasme masyarakat tampak tinggi saat ikut serta dalam kegiatan panen bersama. Banyak warga yang mengapresiasi langkah pemerintah dan TP-PKK karena tidak hanya memberikan contoh nyata, tetapi juga membuka ruang pembelajaran langsung bagi warga yang ingin mengembangkan kebun keluarga.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, TP-PKK, dan masyarakat terus terjalin erat sebagai wujud nyata sinergi dalam membangun Bombana yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan yang diinisiasi TP-PKK Bombana menjadi simbol perubahan pola pikir masyarakat menuju kemandirian pangan berbasis rumah tangga. Dengan semangat kebersamaan dan dukungan semua pihak, Bombana diyakini mampu menjadi salah satu daerah percontohan dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi melalui Zoom Meeting bersama Kepala UPTD Balai Penyuluh KB, Penyuluh KB (PKB/PKB PPPK), dan Petugas Lapangan KB (PLKB) se-Kabupaten Bombana. Seluruh peserta, baik ASN maupun non-ASN, mengikuti kegiatan yang dipusatkan di ruang Kepala Dinas PPKB Bombana, Kamis (3/10/2025).

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si memimpin langsung jalannya rapat virtual tersebut didampingi para kepala bidang, staf, dan perwakilan UPTD dari setiap kecamatan. Agenda utama rapat berfokus pada penyampaian laporan capaian kinerja unit kerja sekaligus evaluasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di lapangan.

“Alhamdulillah, secara keseluruhan capaian program kinerja DPPKB Kabupaten Bombana telah mencapai 90 persen hingga bulan Oktober ini, dan kita optimis target tahunan dapat tercapai sesuai rencana,” ujar Abdul Azis dalam arahannya.

Ia juga memberikan penegasan mengenai pentingnya kedisiplinan dan kehadiran petugas lapangan KB dalam menjalankan tugas. Menurutnya, PLKB merupakan ujung tombak pelaksanaan program sehingga komitmen kehadiran menjadi faktor utama keberhasilan kinerja.

“Kehadiran di lapangan menjadi salah satu penilaian utama bagi kita semua. Untuk itu, kepada seluruh PLKB agar lebih mengutamakan kehadiran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.

Dalam forum itu, para penyuluh menyampaikan capaian, tantangan, serta kebutuhan teknis di wilayah kerja masing-masing. Beberapa poin yang dibahas antara lain pencapaian peserta KB aktif, edukasi kesehatan reproduksi, dan strategi peningkatan layanan penyuluhan di desa-desa.

DPPKB Bombana berharap koordinasi rutin semacam ini dapat memperkuat sinergi antarunit kerja serta memastikan seluruh program berjalan terarah dan tepat sasaran. Pendekatan komunikasi partisipatif diharapkan menjadi bagian penting dalam mendorong keberhasilan program KB dan pengendalian penduduk di Bombana.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen DPPKB Bombana dalam memastikan pelayanan KB tetap optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor penyuluhan dan pendataan lapangan.

Bombana, sultranet.com – Harga kebutuhan pokok selalu menjadi hal yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Setiap kenaikan harga beras, minyak goreng, atau gula pasir, langsung terasa di dapur warga.

Menyadari hal itu, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Inspektorat Daerah mengambil langkah serius dengan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pengendalian inflasi tahun 2025. Kamis (2/10/2025)

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh program pemerintah dalam menjaga stabilitas harga benar-benar berjalan efektif, terukur, dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Inspektorat tidak hanya mencatat angka dan laporan, tetapi juga turun langsung ke lapangan meninjau sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi ujung tombak pengendalian inflasi.

OPD yang disoroti antara lain Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, hingga Bagian Administrasi Perekonomian Setda Bombana.

Dari peninjauan ini, Inspektorat mengukur sejauh mana penyerapan anggaran, efektivitas program, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

Salah satu program yang mendapat perhatian adalah pasar murah yang digelar Dinas Perindagkop dan UKM di beberapa kecamatan, seperti Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu, Rarowatu Utara, Poleang, dan Poleang Barat.

Kehadiran pasar murah ini memberikan napas segar bagi warga karena mereka bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Selain itu, Gerakan Pangan Murah Keliling (GAUL) yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan juga menyapa masyarakat hingga ke pelosok. Kecamatan Rumbia, Mataoleo, Rarowatu, Poleang Utara, Poleang Selatan, Tontonunu, Kabaena Barat, hingga Kabaena Timur menjadi titik singgah GAUL.

Program ini memastikan bahan pangan dengan harga stabil bisa diakses oleh masyarakat luas tanpa harus menempuh jarak jauh.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W, menegaskan pentingnya pengendalian inflasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Melalui monev ini, kami ingin memastikan bahwa kebijakan dan program pengendalian inflasi benar-benar berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok,” ujarnya.

Ia menambahkan, Inspektorat hadir bukan hanya untuk memantau administrasi, tetapi juga memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dalam menjaga kestabilan harga. Dengan begitu, daya beli tetap terjaga, perekonomian daerah bergerak, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” sambung Ridwan.

Melalui kegiatan Monev ini, Inspektorat berperan sebagai pengawal kebijakan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Harapannya, program pasar murah maupun gerakan pangan murah tidak hanya menjadi seremonial, tetapi benar-benar menjadi jawaban atas keresahan warga terhadap lonjakan harga.

Langkah pengawasan ini juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional pengendalian inflasi.

Dengan sinergi lintas OPD, ditambah pengawasan intern yang kuat, Bombana optimistis dapat menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Pada akhirnya, apa yang dikerjakan pemerintah bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat Bombana.

Kendari, sultranet.com – Perlindungan pekerja di Sulawesi Tenggara semakin mendapat perhatian serius. Hal ini tampak dalam penandatanganan kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sultra yang berlangsung di Hotel Claro Kendari, Jumat (26/9/2025).

Acara yang juga dirangkaikan dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 ini dihadiri oleh Gubernur Sultra, para bupati/wali kota dari 17 kabupaten/kota, pejabat lingkup provinsi, hingga kepala dinas tenaga kerja.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, turut hadir dan memberikan apresiasi tinggi atas langkah strategis tersebut.

Menurutnya, kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan institusi kejaksaan menjadi tonggak penting dalam memastikan pekerja di daerah benar-benar terlindungi.

“Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mendukung penuh langkah ini, karena perlindungan pekerja adalah bagian penting dari pembangunan yang berkeadilan,” ujar Nurrahman.

Ia menambahkan, sinergi lintas lembaga ini diharapkan tidak hanya memperkuat kepatuhan pemberi kerja, tetapi juga mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

“Kami yakin sinergi BPJS Ketenagakerjaan bersama kejaksaan akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Melalui forum Monev, para pihak juga membahas progres pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2021, termasuk tantangan dan strategi ke depan untuk memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memberi perlindungan optimal bagi pekerja formal dan informal, tetapi juga memperkuat visi pemerintah dalam menciptakan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sumber: Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara 

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui kegiatan pendampingan yang digelar sepanjang September 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Inspektur Pembantu Wilayah III, H. Akhmad Amin, S.Pd., M.Pd., bersama staf dan auditor, dengan melibatkan camat, kepala desa, dan kaur keuangan desa.

Pendampingan awal dilaksanakan di Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Rarowatu. Materi yang diberikan meliputi pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tata cara pemungutan dan pembayaran pajak, serta mekanisme belanja modal yang melibatkan masyarakat. Selain itu, aturan pengadaan barang dan jasa desa juga dipaparkan sesuai Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2020.

Inspektur Pembantu Wilayah III, H. Akhmad Amin, mengatakan pendampingan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa bupati atau wali kota dibantu oleh camat dan inspektorat dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap desa.

“Pendampingan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Kami ingin memastikan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Akhmad Amin.

Ia menambahkan, setelah Kecamatan Rumbia dan Rarowatu, kegiatan serupa akan digelar di kecamatan lain di Bombana. Tujuannya agar seluruh desa memiliki pemahaman yang sama dalam tata kelola keuangan sehingga potensi masalah dapat ditekan sejak dini.

Sementara itu, Ketua Tim, Indra Jaya, S.IP., menuturkan bahwa kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para kepala desa. Menurutnya, banyak peserta yang merasa pendampingan ini memberi manfaat nyata dalam memperkuat pemahaman mereka terhadap regulasi.

“Pendampingan dari Inspektorat sangat membantu kami memahami aturan yang sebelumnya masih kurang dipahami. Dengan adanya kegiatan ini, kami semakin mengerti regulasi terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga potensi masalah di kemudian hari dapat diminimalisir,” ungkap salah seorang kepala desa yang ikut dalam pendampingan.

Inspektorat Bombana menegaskan, pendampingan desa bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata dalam membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang transparan. Kehadiran camat, kepala desa, hingga perangkat desa dalam kegiatan ini menjadi bukti bahwa sinergi antarpemangku kepentingan sangat penting demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Lebih jauh, kegiatan ini juga meneguhkan peran Inspektorat sebagai mitra strategis desa. Dengan mengedepankan pendekatan persuasif, Inspektorat berupaya agar kepala desa tidak melihat pengawasan sebagai beban, melainkan sebagai ruang belajar untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

“Intinya, kami tidak ingin kepala desa merasa diawasi dalam arti sempit. Kami hadir untuk mendampingi, memberikan pemahaman, dan memastikan regulasi dijalankan secara tepat. Karena pada akhirnya, desa yang kuat akan membuat daerah semakin maju,” tutur Akhmad Amin menutup.

Kegiatan pendampingan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan tata kelola desa di Bombana. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan keterlibatan aktif perangkat desa, harapan untuk mewujudkan desa yang mandiri, akuntabel, dan transparan kian terbuka lebar.

Bombana, sultranet.com — Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kabupaten Bombana berlangsung khidmat dengan menghadirkan nuansa kebersamaan dan penuh makna. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bombana ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Senin (15/09/2025).

Dalam acara bertema “Ciptakan Generasi Berilmu, Berkarakter, dan Berbudaya untuk Kabupaten Bombana” tersebut, Bupati menekankan pentingnya meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam membangun generasi yang berilmu dan berkarakter.

“Melalui peringatan Maulid Nabi ini, mari kita jadikan akhlak Rasulullah SAW sebagai pedoman. Dengan generasi yang berilmu, berkarakter, dan berbudaya, InsyaAllah Bombana akan semakin maju dan sejahtera,” ujar Bupati Burhanuddin dalam sambutannya.

Acara yang dipusatkan di lingkungan Dinas Dikbud Bombana itu juga dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, para kepala perangkat daerah, tokoh agama, kepala sekolah, guru, serta peserta didik dari berbagai satuan pendidikan. Kehadiran mereka mempertegas bahwa momentum peringatan Maulid Nabi bukan sekadar seremoni, melainkan ajang memperkuat nilai moral dan spiritual di tengah masyarakat, khususnya dunia pendidikan.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, lantunan shalawat, tausiyah agama, hingga doa bersama. Suasana khidmat tercipta saat jamaah larut dalam lantunan shalawat yang menggema. Tausiyah yang disampaikan para ulama juga menekankan pentingnya meneladani sikap Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat.

Selain bernuansa religius, peringatan Maulid Nabi di Dinas Dikbud Bombana juga menghadirkan kepedulian sosial. Panitia menyalurkan bantuan kepada anak-anak yatim piatu. Bantuan itu diharapkan tidak hanya meringankan beban mereka, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus menuntut ilmu dan menggapai cita-cita.

“Anak-anak yatim piatu ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Kami ingin mereka merasakan bahwa pemerintah hadir untuk memberi semangat dan dukungan, terutama dalam pendidikan mereka,” kata salah seorang panitia pelaksana.

Di sela acara, para guru dan tenaga pendidik menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif pemerintah daerah yang menjadikan Maulid Nabi sebagai ruang pembelajaran nilai-nilai keteladanan. Para peserta didik tampak antusias mengikuti kegiatan, seakan mendapat energi baru untuk terus belajar dan berbuat baik.

Bupati Burhanuddin dalam kesempatan itu juga menegaskan bahwa pendidikan di Bombana harus terus diarahkan pada pembentukan karakter. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur atau ekonomi, tetapi juga dari kualitas moral generasi mudanya.

“Bombana membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Karena sejatinya, kemajuan daerah akan bertahan lama jika dibangun di atas fondasi nilai-nilai moral dan spiritual,” tambahnya.

Dengan terselenggaranya peringatan Maulid Nabi ini, diharapkan seluruh peserta, baik dari kalangan pendidik, pelajar, maupun masyarakat umum, dapat meneladani Rasulullah SAW dan mengimplementasikan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan ini juga menjadi ruang silaturahmi dan refleksi bersama, bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga penanaman nilai dan budaya luhur.

Acara ditutup dengan doa bersama, penuh harap agar Kabupaten Bombana semakin diberkahi, damai, dan sejahtera. Nuansa kebersamaan terasa kental, mempertegas bahwa semangat meneladani Rasulullah dapat menjadi pengikat harmoni sosial dan pendorong kemajuan daerah.

Jakarta, sultranet.com – Perselisihan antara ahli waris dan PT Yuman Jaya Tama terkait tambang aspal di Buton akhirnya berakhir damai. Kesepakatan tersebut tercapai setelah melalui sejumlah pertemuan yang difasilitasi kerabat dekat serta peran aktif tim kuasa hukum ahli waris, Al Hiday Nur, S.H., M.H., dan Muhammad Inaldi Zain, S.H.

Sengketa ini sebelumnya sempat mencuat ke publik pada 2 September 2025, setelah pihak ahli waris melayangkan aduan ke Polres Buton pada 30 Agustus 2025. Namun, setelah dilakukan klarifikasi dan melihat fakta hukum, kedua belah pihak menyimpulkan bahwa persoalan tersebut hanya kesalahpahaman semata.

Pemilik atau pemegang saham terbaru PT Yuman Jaya Tama dipastikan sah secara hukum, dan proses peralihan kepemilikan telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Sebagai tindak lanjut, akta perdamaian telah dibuat di Jakarta pada 15 September 2025.

Pihak ahli waris dalam pernyataannya menyampaikan permohonan maaf atas pemberitaan sebelumnya yang dinilai merugikan nama baik perusahaan. Mereka juga menegaskan komitmen untuk mendukung keberlangsungan usaha tambang aspal PT Yuman Jaya Tama.

Pengacara PT Yuman Jaya Tama, Herman Santoso, S.H., M.H., membenarkan adanya pertemuan intensif di Jakarta yang menghasilkan kesepakatan damai. Ia menekankan, penyelesaian masalah melalui musyawarah adalah langkah terbaik.

“Segala masalah jika bisa diselesaikan secara musyawarah itu adalah jalan terbaik. PT Yuman Jaya Tama hadir di Buton ingin memberi manfaat kepada masyarakat. Kita saling membutuhkan, semoga ke depan tercipta iklim investasi yang kondusif,” ujarnya. Selasa (16/9/2025)

Dengan kesepakatan ini, kedua pihak berharap hubungan yang terjalin dapat lebih sinergis serta memberi dampak positif bagi masyarakat dan iklim investasi di daerah. (IS)