Bau-Bau, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Wagub Sultra) Ir. Hugua, M.Ling, mendorong pembangunan ekosistem pariwisata yang matang di Kota Bau-Bau sebagai pusat pertumbuhan sektor wisata di kawasan Kepulauan Buton. Hal itu ia sampaikan dalam audiensi bersama Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan pelaku industri pariwisata, Sabtu malam, 9 Agustus 2025, di Hotel Zenith Bau-Bau.

Menurut Hugua, kemajuan pariwisata Bau-Bau kini memiliki momentum baru berkat peningkatan akses transportasi udara yang semakin mudah dan terjangkau. “Saat ini cara masuk ke Bau-Bau sudah jauh lebih mudah dan murah. Maskapai dengan pesawat berbadan legal sudah melayani rute ini dengan harga tiket sekitar satu jutaan ke bawah. Ini modal awal yang selama ini kita harapkan,” ujarnya.

Ia menilai infrastruktur bukan lagi hambatan utama. Justru, modal sejarah dan budaya menjadi kekuatan yang harus dimaksimalkan. Kota Bau-Bau, yang memiliki peradaban sejak abad ke-18, menyimpan warisan berharga seperti Keraton Buton. “Keraton Buton adalah simbol dan kekayaan budaya yang menjadi identitas Kota Bau-Bau. Kemajuan kota ini akan menjadi tolok ukur bagi kemajuan seluruh kawasan kepulauan,” kata Hugua.

Wagub menegaskan posisi strategis Bau-Bau sebagai pusat perkembangan yang dapat mendorong pertumbuhan pariwisata di kabupaten sekitar. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama erat antara Pemerintah Kota Bau-Bau, pemerintah kabupaten di wilayah Kepulauan Buton, dan pelaku usaha. Sinergi ini, menurutnya, menjadi kunci menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi unggulan.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun ekosistem pariwisata yang solid dan saling terhubung. Setiap unsur—mulai dari pelaku usaha, pengelola destinasi, masyarakat, hingga kelompok sadar wisata (Pokdarwis)—perlu memiliki kesiapan yang matang. “Tidak cukup hanya menyiapkan SDM atau membangun infrastruktur tanpa mendatangkan wisatawan. Kalau turis tidak datang, pelatihan yang diberikan tidak akan bermanfaat, hotel yang dibangun tidak terpakai, dan fasilitas tidak dimanfaatkan. Kuncinya adalah kebersamaan dalam membangun,” tegasnya.

Hugua juga menekankan perlunya dialog berkelanjutan antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk menyatukan visi. Ia menilai keberhasilan pariwisata tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, melainkan juga pada kontribusi aktif semua pihak. “Pemerintah bukan satu-satunya penentu keberhasilan. Keberhasilan itu lahir dari kerja bersama, saling percaya, dan satu tujuan,” ujarnya.

Audiensi tersebut menjadi forum strategis untuk membahas langkah konkret pengembangan destinasi di Bau-Bau. Harapannya, kota ini dapat menjadi lokomotif pertumbuhan wisata yang memberi dampak positif bagi seluruh Kepulauan Buton, sekaligus memperkuat identitas budaya dan sejarah kawasan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi meluncurkan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih sebagai bagian dari program nasional pembagian 10 juta bendera yang diinisiasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Peluncuran dipusatkan di Tugu Munajah dan ditandai pembagian bendera secara simbolik oleh Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, bersama Kepala Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, MM Kes, kepada perwakilan TNI/Polri dan masyarakat, Minggu (10/8/2025).

Gerakan tersebut tidak berhenti pada seremoni simbolik. Pj Sekda bersama Kepala Kesbangpol juga turun langsung membagikan bendera kepada warga yang melintas di kawasan Tugu Munajah. Aksi itu menjadi ajakan nyata agar masyarakat mengibarkan Merah Putih menjelang peringatan 17 Agustus.

Hingga saat ini, sekitar 3.300 bendera telah terkumpul dan sebagian besar telah didistribusikan. Pengumpulan dilakukan melalui sumbangan Organisasi Perangkat Daerah, kecamatan, serta sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Bombana. Kesbangpol sebagai pelaksana teknis juga menyalurkan bendera secara langsung kepada masyarakat serta bekerja sama dengan TNI/Polri untuk meneruskan pembagian hingga ke pelosok desa melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Kepala Kesbangpol Bombana menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi panggilan kebangsaan. “Melalui gerakan ini, kami ingin membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan cinta tanah air, khususnya di kalangan masyarakat Kabupaten Bombana,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembagian bendera merupakan upaya memperluas partisipasi publik dalam menyemarakkan HUT ke-80 RI, sekaligus mempertegas identitas nasional di ruang-ruang domestik. Pemerintah daerah berharap warga ikut ambil bagian dengan memasang bendera Merah Putih di rumah, kantor, hingga lingkungan sekitar.

Gerakan ini juga dipandang sebagai simbol kebersamaan dalam memperingati kemerdekaan. Pemerintah Kabupaten Bombana menekankan pentingnya persatuan di tengah masyarakat, sejalan dengan tema perayaan HUT RI ke-80 tahun ini. Dengan pembagian bendera yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pemerintah berharap momentum ini mempererat solidaritas sosial dan menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

Kesbangpol memastikan pendistribusian bendera akan terus berlanjut hingga seluruh stok tersalurkan. Aparat kecamatan, sekolah, serta perangkat desa juga dilibatkan agar gerakan ini menjangkau seluruh wilayah secara merata. Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk menindaklanjuti semangat ini dengan menjaga kebersihan lingkungan dan memperkuat gotong royong sebagai nilai luhur bangsa.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (8/8/2025).

Rapat yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini dihadiri para gubernur dari berbagai provinsi, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, wakil menteri, serta pejabat tinggi lintas kementerian. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri PAN-RB turut hadir memberikan arahan.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, konsolidasi semacam ini penting dilakukan secara berjenjang. “Jangan hanya di pusat, tetapi harus menyentuh hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian memaparkan perkembangan regulasi pembentukan koperasi merah putih. Ia menegaskan, surat keputusan percepatan pembentukan koperasi sudah dalam tahap finalisasi agar bisa segera diimplementasikan di seluruh daerah.

Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa Sultra telah menuntaskan seluruh regulasi yang diperlukan, baik melalui surat keputusan maupun peraturan gubernur. “Kami sudah merampungkan semua aturan untuk mendukung koperasi merah putih. Sekarang tinggal mendorong pelaksanaan di lapangan,” katanya.

Sebagai wujud dukungan nyata, Pemprov Sultra menyiapkan 232 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di berbagai dinas terkait. Selain itu, ada 96 tenaga P3K yang ditempatkan di 17 kabupaten/kota untuk memperkuat operasional koperasi. Menurut Gubernur Andi, langkah ini akan mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, memperkuat kedaulatan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, diharapkan model koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan.

Para kepala daerah yang hadir dalam rapat tersebut sepakat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan dukungan anggaran, serta mengawal proses pendampingan dan edukasi bagi pengelola koperasi di lapangan. Dukungan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci agar koperasi ini tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Bagi Sultra, langkah ini bukan hanya soal memenuhi target nasional, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan daerah berbasis potensi lokal. Melalui jaringan koperasi, hasil pertanian, perikanan, dan produk unggulan desa diharapkan bisa terserap pasar lebih cepat dengan harga yang lebih menguntungkan bagi petani dan nelayan.

Dengan regulasi yang telah siap, dukungan tenaga lapangan, dan komitmen politik dari pimpinan daerah, Sultra optimistis menjadi salah satu provinsi terdepan dalam mengimplementasikan program Koperasi Merah Putih secara efektif.

Kendari, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ir. Hugua, M.Ling., meninjau langsung proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Tengah yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Kunjungan ini berlangsung pada Jumat, 8 Agustus 2025, dan turut dihadiri Bupati Buton Tengah bersama jajaran pemerintah daerah serta sejumlah pejabat terkait.

Dalam tinjauannya, Hugua menegaskan pentingnya menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan pengerjaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Ia menyebut RSUD Buton Tengah merupakan bukti nyata visi Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses layanan kesehatan yang merata hingga ke daerah terpencil.

“Ini kesempatan penting yang harus dimanfaatkan maksimal. Dua hambatan utama yang harus segera diatasi adalah birokrasi dan transportasi. Progres proyek harus dihitung dan dipacu agar selesai tepat waktu,” kata Hugua di lokasi pembangunan.

Menurutnya, dengan sisa waktu sekitar empat bulan hingga akhir tahun, percepatan pekerjaan menjadi kunci. Ia menegaskan bahwa hambatan teknis maupun administratif harus segera diselesaikan agar target pembangunan tidak meleset. “Saya, mewakili Pak Gubernur bersama Pak Bupati, mendorong agar hambatan transportasi dan birokrasi segera diselesaikan sehingga target penyelesaian proyek dapat tercapai,” ujarnya.

Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu RSUD Buton Tengah masuk dalam program Quick Wins Kementerian Kesehatan. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan mutu layanan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C, sehingga masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, tenaga medis yang memadai, serta layanan spesialis yang selama ini sulit dijangkau.

Di lapangan, pembangunan RSUD ini diproyeksikan tidak hanya menjadi fasilitas kesehatan modern, tetapi juga menjadi pusat rujukan medis di wilayah kepulauan. Dengan peningkatan tipe rumah sakit, masyarakat Buton Tengah tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke daerah lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Bupati Buton Tengah menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan dukungan penuh, termasuk koordinasi lintas instansi untuk mengurai hambatan yang ada. “Pembangunan ini tidak hanya soal infrastruktur, tetapi soal hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” katanya.

Selain aspek teknis, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya memastikan kelengkapan alat medis, ketersediaan dokter spesialis, dan sistem manajemen rumah sakit yang profesional. Hal ini dinilai akan memperkuat peran RSUD Buton Tengah sebagai rumah sakit rujukan sekaligus mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Hugua berharap percepatan pembangunan RSUD ini dapat menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mewujudkan layanan publik yang merata. “Kita ingin proyek ini selesai sesuai target, tepat mutu, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Proyek RSUD Buton Tengah menjadi salah satu fokus pembangunan di sektor kesehatan di Sulawesi Tenggara, sejalan dengan program strategis pemerintah pusat untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

Bombana, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Keuangan Daerah menggelar Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 dengan fokus pada capaian realisasi dan pemanfaatan kanal digitalisasi. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di Ruang Rapat LPTQ, Kamis, 7 Agustus 2025.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan penerimaan PAD dari berbagai sektor serta tantangan yang dihadapi perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan. Selain evaluasi, rapat juga menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat strategi optimalisasi PAD melalui digitalisasi layanan publik, mulai dari retribusi hingga pajak daerah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa PAD merupakan kekuatan fundamental bagi kemandirian fiskal daerah. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD agar bekerja lebih sinergis dan konsisten dalam menggali potensi lokal.

“PAD adalah salah satu sumber kekuatan keuangan daerah yang harus dikelola secara akuntabel dan inovatif. Kita perlu memastikan setiap potensi yang ada dapat dioptimalkan dengan strategi yang tepat dan pendekatan teknologi yang efisien,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga meningkatkan transparansi, akurasi data, serta meminimalisasi kebocoran penerimaan. Ia menambahkan, percepatan reformasi birokrasi di bidang keuangan daerah harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia di setiap OPD.

Rapat evaluasi ini juga dihadiri oleh Penjabat Sekda Bombana, para kepala perangkat daerah, serta perwakilan pengelola retribusi daerah. Diskusi berjalan dinamis dengan berbagai masukan terkait kendala lapangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi hingga tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah daerah menargetkan agar capaian PAD tahun 2025 tidak hanya memenuhi proyeksi anggaran, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi PAD melalui digitalisasi diharapkan dapat memperkuat fondasi fiskal daerah, sekaligus membuka ruang inovasi bagi pelayanan publik yang lebih efektif.

Bagi masyarakat Bombana, kebijakan ini diharapkan menghadirkan layanan pembayaran pajak dan retribusi yang lebih mudah diakses, efisien, serta transparan. Dengan demikian, kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara modern dan berintegritas.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mendorong transformasi digital layanan perpustakaan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Otomasi Pengolahan Buku dan Pelayanan Perpustakaan yang digelar di Aula Gedung Layanan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, Kamis (7/8/2025).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.P, ini diikuti para pustakawan dan pengelola perpustakaan dari sekolah maupun komunitas di seluruh wilayah Bombana.

Dalam sambutannya, Syahrun menekankan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi langkah tak terelakkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. “Transformasi digital dalam dunia perpustakaan adalah sebuah keniscayaan. Sistem otomasi seperti Inlislite akan sangat membantu efisiensi dan akurasi pengolahan data koleksi buku,” ujarnya.

Bimtek ini bertujuan meningkatkan kemampuan teknis pengelola perpustakaan dalam mengelola data bibliografi, klasifikasi, dan sirkulasi buku secara digital. Melalui aplikasi Inlislite, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang tata kelola perpustakaan berbasis teknologi, mulai dari penginputan koleksi hingga manajemen sirkulasi buku.

Suasana pelatihan berlangsung interaktif. Para peserta tidak hanya mendapatkan materi teoritis, tetapi juga praktik langsung agar mampu mengaplikasikan sistem otomasi secara mandiri di tempat tugas masing-masing.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, Alfian, SH., M.A.P, yang menutup kegiatan, memberikan apresiasi atas semangat para peserta. “Semoga kegiatan ini menjadi pemantik semangat untuk terus memajukan dunia perpustakaan di daerah kita,” katanya.

Alfian juga berharap, ilmu yang diperoleh segera diimplementasikan sehingga layanan perpustakaan menjadi lebih modern, inklusif, dan mudah diakses masyarakat. “Kami ingin seluruh perpustakaan di Bombana, baik di sekolah maupun komunitas, memiliki standar layanan digital yang memudahkan siapa saja mencari informasi,” tambahnya.

Bimtek ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemkab Bombana untuk mendorong peningkatan literasi dan memastikan pelayanan perpustakaan sejalan dengan perkembangan zaman. Dengan adopsi teknologi, pemerintah daerah berharap literasi masyarakat dapat meningkat dan akses informasi semakin terbuka.

Di tengah gencarnya arus digitalisasi di berbagai sektor, transformasi perpustakaan menjadi salah satu prioritas agar generasi muda memiliki akses pengetahuan yang cepat, akurat, dan relevan. Pemerintah juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi memperkuat ekosistem literasi yang berkelanjutan.

Kendari, sultranet.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memperkuat sinergi pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik berbasis digital. Kesepakatan ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan di Hotel Zahra Syariah Kendari, Kamis, 7 Agustus 2025.

Rapat yang mengusung tema “Sinergi Dukcapil dan Kominfo melalui Fasilitasi Jaringan Komunikasi Data dalam Mendukung Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik Berbasis Digital” ini dihadiri jajaran pejabat Disdukcapil Provinsi Sultra, Kepala Dinas Dukcapil dan Kominfo kabupaten/kota se-Sultra, serta para perwakilan instansi terkait.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, menegaskan pentingnya kolaborasi dua instansi ini dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia, sesuai amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019. “Kominfo menjaga, merawat, dan memastikan data tetap aman dan dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Ridwan menjelaskan, Kominfo berperan sebagai penanggung jawab pemanfaatan data kependudukan, mulai dari pengelolaan, pemeliharaan, hingga keamanan data. Sementara Dukcapil menjadi pengguna data sekaligus pengelola dan pendistribusi paket data kependudukan kepada instansi yang membutuhkan melalui jaringan aman VPN-IP.

Ia menilai transformasi digital menjadi kunci reformasi birokrasi, sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, ASR-HUGUA, untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital menjadi landasan penguatan integrasi layanan publik.

Menurutnya, pemerintah perlu menghapus tumpang tindih aplikasi dan membangun satu platform terintegrasi yang dapat melayani seluruh kebutuhan publik. Ridwan juga menyoroti pentingnya pengelolaan pengaduan digital melalui SP4N-LAPOR, serta penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap daerah.

Salah satu fokus pembahasan adalah penguatan jaringan intra-pemerintah berbasis VPN-IP. Ridwan mengibaratkan sistem ini sebagai “jalan tol” khusus antarinstansi yang aman dan efisien. “VPN-IP ini seperti iPhone, datanya terenkripsi. Aman, berbeda dengan sistem terbuka yang mudah disusupi,” jelasnya.

Sejak 2023, Pemprov Sultra telah membangun jaringan ini untuk membackup seluruh OPD dengan infrastruktur kabel dan suplai internet hingga 50 Mbps. Ia mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk memperkuat VPN-IP, dengan opsi cadangan seperti Starlink di wilayah yang belum terjangkau fiber optik.

Ridwan menekankan, data kependudukan yang dikelola Dukcapil bersifat mutakhir dan digunakan untuk berbagai keperluan strategis, mulai dari perencanaan pembangunan, penanggulangan stunting, verifikasi identitas, hingga pencegahan pemalsuan data. Akses data bersifat terbatas dan dilindungi sistem keamanan yang mencatat setiap aktivitas.

Rapat diakhiri dengan penandatanganan naskah rumusan hasil rapat oleh seluruh perwakilan Dukcapil dan Kominfo kabupaten/kota se-Sultra, disaksikan langsung Kepala Dinas Dukcapil dan Kepala Dinas Kominfo Sultra. “Komitmen kita hari ini adalah untuk membangun pondasi kuat demi mewujudkan pelayanan publik yang efisien, terintegrasi, dan terpercaya berbasis pemanfaatan data kependudukan,” tutup Ridwan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 untuk memperkuat strategi optimalisasi penerimaan daerah. Rapat yang dipimpin langsung Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si itu berlangsung di Ruang Rapat LPTQ pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Rapat evaluasi ini menjadi forum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk meninjau capaian realisasi PAD yang bersumber dari berbagai sektor, termasuk retribusi daerah, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan berbasis digitalisasi.

Turut hadir dalam rapat tersebut Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bombana, para kepala perangkat daerah, dan perwakilan perangkat daerah pengelola PAD. Diskusi mengarah pada upaya memperkuat sinergi antarinstansi guna meningkatkan akurasi perencanaan dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk memaksimalkan potensi PAD. “Kita tidak hanya bicara soal angka, tapi juga kualitas tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan PAD menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah yang masuk tercatat dengan baik,” ujarnya.

Ahmad Yani juga menggarisbawahi bahwa optimalisasi PAD bukan sekadar meningkatkan pemasukan, melainkan memastikan setiap pendapatan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Setiap rupiah dari PAD harus kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan publik yang lebih baik. Itu yang menjadi komitmen kita,” tambahnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah Bombana dalam rapat tersebut memaparkan perkembangan realisasi PAD hingga pertengahan tahun 2025, termasuk tantangan di lapangan seperti kepatuhan wajib retribusi, pemutakhiran data objek pajak, serta integrasi sistem pembayaran digital. Ia menilai bahwa dukungan lintas perangkat daerah menjadi faktor penentu dalam mengejar target yang telah ditetapkan.

Pj. Sekda Bombana menyampaikan bahwa langkah evaluasi ini akan dilanjutkan dengan monitoring rutin dan rapat koordinasi teknis. “Kita ingin setiap perangkat daerah memiliki peta jalan yang jelas, sehingga target PAD bisa tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Rapat yang berlangsung dalam suasana konstruktif itu menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya percepatan integrasi data PAD ke dalam sistem digital daerah, peningkatan kapasitas SDM pengelola PAD, dan penguatan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban pajak dan retribusi.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan PAD yang sehat dan berkelanjutan, sehingga mendukung pembiayaan program prioritas daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis bahwa kolaborasi dan inovasi menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, evaluasi PAD 2025 diharapkan menjadi titik awal peningkatan kinerja penerimaan daerah yang lebih transparan, efektif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan daerah melalui kanal digitalisasi. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, dan berlangsung di Ruang Rapat LPTQ, Kamis (7/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Bombana mengevaluasi capaian PAD dari berbagai sektor sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam proses pemungutan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh sumber pendapatan dapat dimaksimalkan, terutama yang berasal dari retribusi dan pajak daerah yang kini mulai diarahkan ke sistem digital.

Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa optimalisasi PAD memerlukan sinergi seluruh OPD pengelola pendapatan daerah. Ia menilai penerapan digitalisasi harus dipercepat agar proses pemungutan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. “PAD adalah salah satu sumber kekuatan keuangan daerah yang harus dikelola secara akuntabel dan inovatif. Kita perlu memastikan setiap potensi yang ada dapat dioptimalkan dengan strategi yang tepat dan pendekatan teknologi yang efisien,” ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi bukan hanya tuntutan zaman, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi yang wajib didorong agar pelayanan publik semakin modern. Dengan memanfaatkan kanal digital seperti aplikasi retribusi dan pembayaran nontunai, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan realisasi PAD sekaligus meminimalkan kebocoran pendapatan.

Rapat evaluasi ini turut dihadiri Pj. Sekda Bombana, para kepala perangkat daerah, dan perwakilan instansi pengelola retribusi daerah. Mereka memaparkan progres capaian PAD masing-masing sekaligus menyampaikan sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari aspek teknis hingga kesiapan sumber daya manusia.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati menekankan pentingnya penyusunan strategi yang berorientasi pada hasil dan terukur. Pemerintah daerah, katanya, harus lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan baru tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kenyamanan wajib pajak. Optimalisasi layanan berbasis digital disebut menjadi solusi jangka panjang yang dapat menguatkan kemandirian fiskal daerah.

Pemkab Bombana berharap rapat evaluasi ini mampu memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan PAD ke depan. Peningkatan pendapatan dianggap sebagai langkah penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama untuk pembiayaan layanan publik, infrastruktur, dan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dengan komitmen bersama dan pemanfaatan teknologi yang lebih masif, pemerintah daerah optimistis capaian PAD Tahun Anggaran 2025 dapat meningkat signifikan dan memberi kontribusi lebih besar terhadap pembangunan Bombana yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Otomasi Pengolahan Buku dan Pelayanan Perpustakaan sebagai langkah meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan di daerah tersebut. Kegiatan resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.P, di Aula Gedung Layanan Perpustakaan dan Kearsipan, Kamis (7/8/2025).

Dalam sambutannya, Ir. Syahrun menegaskan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan perpustakaan. “Transformasi digital dalam dunia perpustakaan adalah sebuah keniscayaan. Sistem otomasi seperti Inlislite akan sangat membantu efisiensi dan akurasi pengolahan data koleksi buku,” ujarnya. Ia menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi bukan hanya untuk mempercepat layanan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang lebih mudah dan akurat.

Bimtek ini dirancang untuk memperkuat keterampilan teknis para pengelola perpustakaan dalam pengolahan data bibliografi, klasifikasi, hingga sirkulasi koleksi secara digital. Peserta berasal dari pustakawan sekolah, komunitas literasi, hingga petugas pengelola perpustakaan di berbagai wilayah Bombana. Mereka dibimbing langsung oleh instruktur yang berpengalaman dalam penerapan sistem Inlislite di institusi layanan publik.

Selama pelatihan, peserta mempelajari dasar-dasar tata kelola perpustakaan berbasis teknologi, mulai dari praktik penginputan koleksi, pengelolaan database, hingga simulasi layanan peminjaman dan pengembalian buku melalui aplikasi otomasi. Materi ini diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan perpustakaan, khususnya dalam hal kecepatan, ketertiban, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bombana, Alfian, SH., M.A.P, menutup kegiatan sekaligus menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme peserta. Ia mendorong agar hasil pelatihan dapat segera diterapkan di masing-masing perpustakaan. “Semoga kegiatan ini menjadi pemantik semangat untuk terus memajukan dunia perpustakaan di daerah kita,” ujarnya. Alfian menambahkan bahwa modernisasi perpustakaan harus dilakukan secara berkelanjutan demi meningkatkan literasi masyarakat dan memperluas budaya membaca.

Bimtek ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mengembangkan layanan perpustakaan yang lebih modern, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah daerah berharap kegiatan ini mampu menciptakan ekosistem literasi yang kuat, di mana perpustakaan tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi pusat pembelajaran yang dinamis dan mudah diakses oleh semua kalangan.

Di tengah arus perubahan digital yang semakin cepat, inisiatif seperti Bimtek Otomasi Perpustakaan menjadi investasi penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang literasi dan dokumentasi layanan publik. Dengan kompetensi yang semakin baik, para pengelola perpustakaan diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.