Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Sabtu (2/8/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan, dengan menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang membuka acara mewakili Bupati Bombana, menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD adalah momentum penting untuk memastikan rencana pembangunan daerah berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. “RPJMD ini bukan hanya dokumen, tetapi komitmen kita bersama untuk membangun Bombana yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” ujarnya dalam sambutan.

Musrenbang RPJMD dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, camat, tokoh masyarakat, akademisi, perwakilan organisasi pemuda dan perempuan, serta unsur swasta. Forum ini membahas berbagai prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan infrastruktur, pemerataan pendidikan, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Ahmad Yani menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut partisipasi aktif masyarakat sebagai kunci dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. “Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu mendengar dan melibatkan semua pihak agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab tantangan dan harapan warga,” katanya.

Dalam forum tersebut, peserta Musrenbang menyampaikan sejumlah usulan, mulai dari pembangunan akses jalan antarwilayah, peningkatan fasilitas kesehatan, pemberdayaan UMKM, hingga penguatan sektor pertanian dan perikanan. Usulan-usulan ini akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD sebelum disahkan menjadi dokumen resmi.

Kepala Bappeda Bombana menjelaskan, RPJMD 2025–2029 disusun berdasarkan hasil evaluasi program sebelumnya, analisis kondisi daerah, serta arahan pembangunan nasional dan provinsi. “Kita berupaya menyusun RPJMD yang adaptif terhadap perubahan, termasuk perkembangan teknologi dan tantangan global, namun tetap berakar pada potensi dan kearifan lokal,” ungkapnya.

Musrenbang RPJMD ini juga menjadi wadah membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Selain membahas program strategis, kegiatan ini diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan di Bombana.

Dengan selesainya Musrenbang ini, pemerintah daerah akan merampungkan dokumen RPJMD yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program kerja selama lima tahun ke depan. Dokumen tersebut akan memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta indikator capaian yang terukur, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi progres pelaksanaannya.

Melalui Musrenbang RPJMD, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, mengedepankan pemerataan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing.

Bombana, sultranet.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana, Abdul Rahman, menegaskan komitmen penuh dalam mendukung program anti korupsi yang digalakkan pemerintah daerah. Pernyataan itu ia sampaikan sebagai ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi penghambat utama pembangunan. Pernyataan ini disampaikan di Bombana, Senin (11/8/2025).

Abdul Rahman menilai KKN sebagai musuh besar bangsa Indonesia yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya.
“Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah akar dari ketimpangan sosial dan kemunduran pelayanan publik. Ini adalah musuh bersama seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa khusus di Kabupaten Bombana, praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“KKN di Kabupaten Bombana harus ditindak dan diberantas hingga ke akar-akarnya. Tidak ada kompromi terhadap perilaku yang merugikan kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Dalam mendukung upaya tersebut, Abdul Rahman mengajak seluruh warga terlibat aktif mencegah dan melawan penyimpangan yang merugikan publik.
“Masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan dan pencegahan KKN, baik di lingkungan pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari,” ucapnya.

Menurutnya, penegakan aturan secara konsisten adalah langkah awal membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kita harus menegakkan aturan dengan benar, tanpa pandang bulu. Hukum harus menjadi panglima dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Selain penegakan hukum, ia menekankan disiplin sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik.
“Tanpa kedisiplinan, semua aturan akan sia-sia. Kita harus konsisten dan berintegritas,” jelasnya.

Abdul Rahman juga mengingatkan agar tidak terlibat dalam perampasan hak orang lain, yang kerap menjadi bagian dari praktik KKN. Menurutnya, keadilan sosial harus dijaga demi menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Melalui seruan ini, DP3A Bombana berharap masyarakat dan pemerintah daerah dapat bersinergi mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan akuntabel. Program anti korupsi menjadi bagian dari visi besar Kabupaten Bombana untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik-praktik yang merugikan rakyat.

Bombana, sultranet.com – Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bombana memasuki hari ketujuh. Sebanyak 76 siswa SMA/SMK/MA dari berbagai wilayah di Bombana mengikuti pelatihan intensif di Lapangan Eks MTQ Kabupaten Bombana sebagai persiapan untuk pengibaran bendera pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025 mendatang, Kamis (31/7/2025).

Pusdiklat ini untuk tahun kedua dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana. Kepala Badan Kesbangpol, dr. Sunandar, MM.Kes, mengatakan pihaknya menargetkan pelaksanaan tahun ini berjalan lebih baik dari sebelumnya.

“Kami berharap tahun ini Pusdiklat bisa lebih baik, lebih terarah, dan hasilnya semakin membanggakan. Tujuan utamanya tentu agar pengibaran Bendera Merah Putih pada HUT RI ke-80 nanti berlangsung sukses, khidmat, dan penuh makna,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para pelatih dari TNI Kodim 1431/Bombana dan Polres Bombana yang berperan penting membentuk karakter peserta, mulai dari penguasaan baris-berbaris, disiplin, hingga ketahanan mental. Menurutnya, sinergi lintas instansi ini menjadi faktor kunci keberhasilan pembinaan Paskibraka.

“Kami juga sangat menghargai dukungan dari tim medis PSC 119 Kabupaten Bombana yang senantiasa sigap siang dan malam memberikan layanan kesehatan. Latihan yang padat memang membuat peserta kerap kelelahan, pegal, atau kram. Kehadiran tenaga medis sangat membantu kelancaran kegiatan,” tambahnya.

Tak hanya pelatih dan tim medis, peran pamong dari Purna Paskibraka juga mendapat sorotan. Mereka mendampingi peserta sejak pagi hingga malam, memastikan setiap kegiatan berjalan positif.

“Setiap pagi dan malam, para pamong memastikan anak-anak ini melaksanakan ibadah, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengikuti rutinitas sebelum serta sesudah latihan,” kata Sunandar.

Pusdiklat akan terus berlangsung hingga menjelang hari pelaksanaan upacara kemerdekaan. Panitia berharap semangat dan antusiasme peserta tetap terjaga hingga momen puncak 17 Agustus nanti. Bagi mereka, menjadi pengibar Sang Saka Merah Putih bukan sekadar tugas, tetapi sebuah kehormatan dan pengabdian bagi bangsa.

Kendari, sultranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 yang digelar oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (31/7/2025). Ia hadir mewakili Bupati Bombana dalam forum strategis tersebut.

Rakor ini digelar untuk memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam menekan potensi praktik korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan tersebut berlandaskan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang mengamanatkan KPK melakukan koordinasi dengan instansi berwenang memberantas korupsi dan penyelenggara pelayanan publik.

Acara dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, para bupati dan wali kota se-Sultra, serta jajaran pejabat terkait. Pertemuan ini menjadi ruang bertukar informasi, menyamakan persepsi, dan menyusun langkah bersama untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Ahmad Yani menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. “Kita perlu memastikan setiap kebijakan dan pelayanan publik di Bombana berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya di sela kegiatan.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjalankan program-program pencegahan korupsi yang telah direkomendasikan KPK, termasuk penguatan sistem pengadaan barang dan jasa, penertiban aset daerah, peningkatan kualitas SDM, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Langkah ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya nyata membangun kepercayaan publik,” kata Ahmad Yani.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mengapresiasi kehadiran kepala daerah dan wakil kepala daerah di forum tersebut. Ia menilai, partisipasi aktif pemerintah daerah menjadi modal penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. “Pencegahan korupsi adalah investasi jangka panjang untuk daerah kita. Tidak ada daerah yang bisa berkembang jika masih dibayangi praktik korupsi,” tegasnya.

Melalui Rakor ini, KPK mendorong daerah untuk terus memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran, memperkuat manajemen aset, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta memastikan seluruh proses administrasi dan pelayanan berlangsung efisien dan bebas dari pungutan liar.

Bagi Bombana, keikutsertaan dalam agenda ini diharapkan memperkokoh langkah-langkah yang telah diambil sebelumnya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Forum ini juga menjadi momentum memperluas jaringan koordinasi dengan pemerintah provinsi, KPK, dan sesama pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.

Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas, Pemerintah Kabupaten Bombana bertekad menjadikan pencegahan korupsi sebagai budaya kerja di semua lini. Harapannya, tata kelola yang baik akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Bontomatinggi sultranet.com – Mahasiswa Politeknik Bombana yang tergabung dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan ke-XIII melaksanakan kegiatan sosialisasi dan implementasi program “Gemar Menabung” di Dusun Pattenea, Desa Bontomatinggi, Kaupaten Maros 29 Juli 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja utama yang dirancang oleh mahasiswa sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan sejak usia dini. Sosialisasi diikuti dengan antusias oleh anak-anak Dusun Pattenea yang tampak semangat dan aktif selama kegiatan berlangsung.

Dengan mengusung tema “Menanamkan Kebiasaan Menabung Sejak Dini, Membangun Masa Depan yang Lebih Baik”, para mahasiswa memperkenalkan konsep dasar menabung melalui metode interaktif seperti permainan edukatif, kuis, serta kegiatan mewarnai celengan dari bahan daur ulang.

“Kami ingin menumbuhkan kesadaran kepada anak-anak bahwa menabung itu penting, bukan hanya untuk membeli sesuatu, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan perencanaan masa depan,” ungkap Sri Kustia, salah satu mahasiswa Politeknik Bombana yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Selain sosialisasi, mahasiswa juga membagikan celengan kreatif kepada peserta sebagai media praktik menabung di rumah. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi awal kebiasaan baik yang terus dilanjutkan oleh anak-anak dan didukung oleh orang tua di rumah.

Program ini mendapat sambutan positif dari aparat dusun dan masyarakat sekitar. “Kami sangat senang dan bangga anak-anak kami bisa belajar menabung. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi mereka untuk lebih bijak dalam menggunakan uang sejak kecil,” ujar salah satu warga setempat.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN Kebangsaan tidak hanya berkontribusi dalam pembangunan sosial, tetapi juga membawa semangat perubahan positif dalam masyarakat, khususnya dalam membentuk karakter generasi muda yang hemat, disiplin, dan berorientasi masa depan.

Bombana, sultranet.com – Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten Bombana resmi dibuka pada Sabtu, 26 Juli 2025, di halaman Kantor Bupati Bombana. Sebanyak 76 siswa yang terdiri dari 50 putra dan 26 putri diterima secara resmi dalam upacara pembukaan, dihadiri pejabat daerah, unsur TNI/Polri, purna paskibraka, tenaga kesehatan, serta para pelatih.

Mereka berasal dari SMA/SMK/MA sederajat yang tersebar di 22 kecamatan se-Kabupaten Bombana, terpilih melalui proses seleksi ketat. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., yang membacakan amanat Bupati Bombana, menegaskan bahwa Paskibraka bukan sekadar baris-berbaris. “Paskibraka adalah simbol kedisiplinan, semangat kebangsaan, kepemimpinan, dan jiwa nasionalisme generasi muda Indonesia. Ini kesempatan untuk mengasah diri dan memperkuat karakter berlandaskan Pancasila,” ujarnya.

Ia berharap para peserta mampu menjadi teladan di sekolah maupun di masyarakat. “Jadilah contoh bagi teman sebaya dalam berprestasi dan mengabdi kepada negara,” tambahnya. Menurutnya, pusdiklat ini adalah ajang untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan generasi muda Bombana.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, M.M.Kes., juga hadir bersama Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Hj. Suarni, SP., MP., Kabid Politik dalam Negeri, Asdar, S.Sos., perwakilan Komandan Kodim 14/31/Bombana, perwakilan Kapolres Bombana, serta jajaran pelatih dari TNI/Polri. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan penuh terhadap pembinaan generasi penerus.

Kegiatan pusdiklat ini mencakup latihan fisik, pembentukan mental, pelatihan kepemimpinan, dan materi kebangsaan. Para peserta akan menjalani rutinitas disiplin tinggi selama masa pelatihan, dibimbing langsung oleh pelatih profesional dan purna Paskibraka yang telah berpengalaman.

Purna Paskibraka turut hadir memberi motivasi. Mereka mengingatkan bahwa tugas mengibarkan bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan adalah kehormatan besar. Para peserta pun diharapkan menjaga kesehatan, kekompakan, dan integritas selama mengikuti pelatihan.

Selain pelatihan teknis, kegiatan ini juga dirancang untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kerja sama antarpeserta. Latihan lapangan, pembekalan wawasan kebangsaan, hingga kegiatan pembentukan karakter menjadi menu harian. Harapannya, kelak mereka tidak hanya sukses menjalankan tugas upacara, tetapi juga membawa nilai-nilai yang diperoleh ke kehidupan sehari-hari.

Dengan semangat yang terpancar dari wajah para peserta, Pusdiklat Paskibraka Bombana 2025 menjadi momentum penting untuk mencetak generasi yang siap mengemban tugas negara. Mereka adalah calon-calon pengibar bendera yang akan menjadi simbol persatuan dan kebanggaan di puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

Bombana, sultranet.com – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, mengambil langkah nyata dalam melestarikan budaya lokal dengan memperkenalkan motif rapa dara kepada generasi muda. Upaya ini diwujudkan melalui penggunaan seragam olahraga bermotif rapa dara oleh seluruh peserta Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2025. Kegiatan ini berlangsung selama 24 hari, mulai 25 Juli hingga 17 Agustus 2025.

Pembukaan pusdiklat yang digelar di Halaman Kantor Bupati Bombana pada Sabtu, 26 Juli 2025, diikuti oleh 76 siswa SMA/SMK/MA sederajat dari 22 kecamatan se-Kabupaten Bombana. Tidak hanya peserta, pelatih, tenaga kesehatan, pamong, dan panitia juga mengenakan seragam bermotif rapa dara, menciptakan suasana yang penuh semangat dan kebanggaan budaya.

Menurut dr. Sunandar, langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk mempopulerkan motif rapa dara di kalangan generasi muda. “Kita semua berkewajiban untuk mempopulerkan motif rapa dara lebih luas ke masyarakat, terlebih ke generasi muda saat ini,” ujarnya. Ia menegaskan, memperkenalkan budaya lokal bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang membangun identitas daerah.

Motif rapa dara sendiri merupakan gagasan dari Ibu Bupati Bombana, Hj. Kasmawati Kasim Marewa, yang kini menjadi simbol kebanggaan masyarakat Moronene. Motif ini menggambarkan kepala kuda yang sarat makna—melambangkan kekuatan, ketahanan, dan semangat pantang menyerah—nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bombana, baik di pesisir maupun di pegunungan.

“Selama pelaksanaan pusdiklat paskibraka kami akan senantiasa memperkenalkan arti dari motif rapa dara yang termuat di seragam peserta. Sehingga mereka tidak hanya memakai seragam, tetapi juga memahami makna dari motif tersebut,” kata Sunandar.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus menyebarluaskan penggunaan motif rapa dara di berbagai kesempatan, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal dan mencintainya. “Insya Allah, dalam setiap kesempatan kami berkomitmen untuk menyebarluaskan motif rapa dara ini,” ucapnya penuh semangat.

Inisiatif ini menjadikan Pusdiklat Paskibraka tidak hanya sebagai ajang pembinaan fisik dan mental calon pengibar bendera, tetapi juga sebagai media edukasi budaya. Peserta diharapkan tidak sekadar menghafal gerakan baris-berbaris, melainkan juga memahami filosofi budaya yang mereka kenakan.

Dengan cara ini, Kesbangpol Bombana berupaya menanamkan rasa bangga terhadap warisan budaya daerah sekaligus membangun karakter generasi muda yang kuat, tangguh, dan berakar pada nilai-nilai luhur. Harapannya, semangat yang terkandung dalam motif rapa dara akan terus hidup, menjadi inspirasi, dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Kendari, sultranet.com – Balai Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya mempercepat program cetak sawah dan Luas Tambah Tanam (LTT) di wilayah tersebut. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sultra, Sabtu, 26 Juli 2025, yang dihadiri berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah hingga perguruan tinggi.

Rapat ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program cetak sawah rakyat berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Kabupaten penerima program Cetak Sawah Rakyat (CSR), Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Tim Survei Investigasi Desain (SID) dari Universitas Halu Oleo, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana Sarif, SH, dan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Rahmatia, SP, MP.

Kepala BRMP Sultra, Budi Darma Putra, mengatakan percepatan program ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produksi padi di Sulawesi Tenggara. “Kami tidak hanya menargetkan pencetakan sawah baru, tetapi juga memastikan petani mendapatkan pendampingan dan teknologi yang tepat agar lahan yang dicetak bisa produktif secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan petani menjadi kunci keberhasilan. “Dengan kerja sama yang solid, proses cetak sawah dapat lebih cepat, efisien, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tambahnya.

Direktur Jenderal PSP Kementerian Pertanian yang hadir dalam rapat itu menyampaikan bahwa program cetak sawah dan LTT di Sultra juga menjadi bagian dari target nasional untuk memastikan ketersediaan pangan. “Kami memandang Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar, sehingga perlu dukungan maksimal agar setiap hektare yang dicetak memberi hasil optimal,” katanya.

Sementara itu, Tim SID dari Universitas Halu Oleo menyampaikan hasil kajian teknis terkait lokasi dan desain lahan yang akan dicetak. Kajian ini menjadi acuan pelaksanaan konstruksi agar lahan baru dapat langsung diolah dengan sistem irigasi yang memadai.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH, menilai program ini akan menjadi dorongan besar bagi petani di daerahnya. “Bombana memiliki lahan yang siap dicetak, dan kami siap mendukung penuh agar program ini berjalan sesuai rencana,” ungkapnya.

BRMP Sultra memastikan bahwa percepatan LTT akan menjadi fokus utama selain pencetakan sawah. Dengan begitu, target produksi nasional bisa tercapai, dan ketersediaan pangan di tingkat lokal dapat terjaga. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah lahan produktif, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang melalui sistem pertanian berkelanjutan.

Dengan agenda besar ini, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menjadi salah satu lumbung pangan andalan di Indonesia timur, sekaligus memberi kontribusi nyata pada ketahanan pangan nasional.

Kendari, sultranet.com – Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) secara resmi menunjuk Dr (C) H. Fajar Ishak Daeng Jaya, S.E., M.H., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Wilayah IPHI Provinsi Sulawesi Tenggara (PW-IPHI Sultra) untuk masa bakti 2025–2030.

Keputusan tersebut tertuang dalam SK Nomor: 3.355/Skep/PP-IPHI/VII/2025 yang ditandatangani di Jakarta pada 24 Juli 2025 oleh Ketua Umum IPHI, Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA, M.Si., bersama Sekretaris Jenderal Ir. H. A. Bambang Irianto.

Penunjukan ini dilakukan sehubungan dengan berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya serta untuk menjaga keberlanjutan program dan konsolidasi organisasi hingga terselenggaranya Musyawarah Wilayah (Muswil) IPHI Sultra.

Fajar Ishak akan memimpin organisasi secara kolektif dan bertanggung jawab penuh selama masa transisi, paling lama 45 hari kerja atau hingga Muswil digelar.

“Penetapan ini merupakan langkah strategis demi kesinambungan organisasi dan penguatan nilai ukhuwah yang menjadi ruh gerakan IPHI,” ujar Erman Suparno. Jumat (25/7)

Penetapan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dua periode itu sebagai Plt Ketua IPHI, telah melalui mekanisme internal organisasi dan hasil koordinasi langsung antara Sekretaris Jenderal IPHI dan dirinya pada 10 Juli 2025 di Kendari.

Sosok Fajar dipandang memiliki kapasitas, jejaring, dan integritas untuk mengonsolidasikan kembali semangat persaudaraan haji di Bumi Anoa.

Dalam pernyataannya, Fajar Ishak menyampaikan terima kasih atas amanah yang dipercayakan kepadanya.

Ia menegaskan siap mengemban tugas tersebut dengan prinsip kolektif kolegial serta menjadikan IPHI sebagai rumah besar para haji Sultra yang inklusif dan produktif.

“Saya akan rangkul semua elemen IPHI di daerah, termasuk yang ada di kabupaten/kota. Kita ingin IPHI Sultra tumbuh menjadi organisasi yang tidak hanya membina ukhuwah, tetapi juga hadir memberi manfaat sosial bagi masyarakat luas,” tegasnya.

Penunjukan Fajar Ishak juga mempertegas posisi hukum dan legalitas IPHI berdasarkan hasil Muktamar VII tahun 2021 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 480 K/TUN/2022.

Dengan kepemimpinan transisional ini, IPHI Sultra diharapkan mampu menjaga kekompakan dan menata kembali sistem organisasi hingga terpilihnya kepengurusan definitif melalui Muswil mendatang.

Kendari, sultranet.com – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi Kabupaten Bombana oleh Bunda PAUD dan Bunda Literasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Arinta Nila Hapsari. Prosesi yang berlangsung khidmat dan penuh makna itu digelar di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Jumat (25/7/2025).

Pengukuhan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan serentak Bunda PAUD dan Bunda Literasi se-Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, Ibu Arinta Nila Hapsari juga telah dikukuhkan oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Agenda ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama untuk mendukung Gerakan Nasional Literasi dan meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di daerah.

Acara dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sultra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, para bupati dan wali kota se-Sultra, serta Ketua TP PKK kabupaten/kota. Suasana berlangsung meriah, namun tetap sarat pesan mendalam tentang pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam membentuk generasi masa depan.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat untuk memajukan pendidikan dan literasi. “Pendidikan anak usia dini dan literasi adalah pondasi utama untuk menciptakan generasi unggul. Peran Bunda PAUD dan Bunda Literasi di tiap daerah harus menjadi garda terdepan dalam memperkuat ketahanan intelektual anak-anak kita,” ujarnya.

Usai dikukuhkan, Hj. Fatmawati menyampaikan rasa syukur dan tekadnya untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. “Sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi, saya bertekad untuk hadir di tengah masyarakat, menjangkau setiap desa dan pelosok, membawa semangat membaca, bermain sambil belajar, serta memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang layak, menyenangkan, dan bermutu sejak usia dini,” kata Fatmawati.

Ia menegaskan bahwa langkah awal yang akan ditempuh adalah menginisiasi Gerakan Literasi Keluarga, mendorong PAUD ramah anak dan inklusif, serta membangun kerja sama dengan dinas terkait, komunitas, dan lembaga pendidikan. Targetnya, akses dan kualitas layanan PAUD di Bombana meningkat, sekaligus menumbuhkan budaya literasi yang merata hingga pelosok desa.

Selain itu, Fatmawati juga berkomitmen untuk menghadirkan kegiatan literasi berbasis keluarga, mendorong keterlibatan orang tua, serta memperkuat peran guru PAUD sebagai pendidik pertama yang membentuk karakter anak. Menurutnya, membangun generasi yang cerdas tidak hanya tugas sekolah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Momentum ini diharapkan menjadi langkah strategis bagi Kabupaten Bombana dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan pendidikan, literasi, dan pembinaan karakter, diharapkan pembangunan sumber daya manusia di Bombana semakin kuat dan berkelanjutan.