Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara (UMKOTA) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Jumat (25/7/2025).

Kesepakatan ini diteken langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., dan Rektor UMKOTA, H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., di hadapan Forkopimda, kepala OPD, dan civitas akademika UMKOTA.

Dalam sambutannya, Bupati Nur Rahman menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Kolaka Utara untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi lokal, kita mampu menciptakan program pengabdian masyarakat yang benar-benar berdampak positif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” ujar Bupati.

Menurutnya, kehadiran perguruan tinggi tidak hanya sebagai tempat belajar dan meneliti, tetapi juga harus menjadi mitra strategis dalam merancang dan mengeksekusi solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah.

Sementara itu, Rektor UMKOTA, H. Muhammad Idrus, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemkab Kolaka Utara dalam membangun sinergi berkelanjutan bersama kampus.

Ia menyebut MoU ini akan membuka ruang kolaborasi lintas sektor, mulai dari pendidikan vokasional, penguatan kapasitas SDM, hingga riset-riset kebijakan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

“MoU ini bukan sekadar simbolis, tetapi menjadi tonggak awal UMKOTA hadir lebih dekat dan berperan nyata dalam pembangunan Kolaka Utara,” kata Rektor.

MoU tersebut juga menjadi fondasi penguatan peran UMKOTA sebagai institusi pendidikan tinggi yang berorientasi pada pemberdayaan lokal dan kesejahteraan masyarakat. Dalam waktu dekat, kedua pihak akan menyusun rencana aksi bersama yang melibatkan mahasiswa, dosen, serta perangkat daerah.

Penandatanganan MoU ini disambut antusias oleh berbagai pihak karena dinilai sebagai bentuk kemitraan produktif antara akademisi dan pemerintah. Diharapkan, implementasi dari kerja sama ini akan menghasilkan inovasi kebijakan dan solusi nyata bagi kebutuhan pembangunan di Kolaka Utara.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mulai mempersiapkan rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Madani, Kantor Bupati Kolaka Utara, Jumat (25/7/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., dan dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Kolaka Utara, H. Idrus, S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan.

Dalam sambutannya saat membuka rapat, Bupati Nur Rahman menekankan pentingnya memaknai peringatan hari kemerdekaan sebagai momentum kebangsaan yang harus dirayakan secara inklusif oleh seluruh elemen masyarakat.

“Pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT RI merupakan agenda wajib bagi kita semua sebagai wujud kecintaan dan kebanggaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadikan momentum ini sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Bupati.

Tahun ini, peringatan HUT RI ke-80 mengusung tema nasional “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, pada Kamis (24/7/2025). Tema ini dinilai sangat relevan dengan semangat Kolaka Utara yang mengedepankan gotong royong dan semangat kolektif dalam pembangunan daerah.

Bupati Kolaka Utara menegaskan bahwa peringatan HUT RI tahun ini tidak hanya berfokus pada kemeriahan semata, tetapi juga menjadi momen reflektif untuk terus menjaga semangat perjuangan para pahlawan dalam mengisi kemerdekaan.

“Mari kita sambut dan rayakan HUT RI ke-80 ini dengan semangat persatuan. Bangkit bersama, bekerja bersama, untuk Indonesia yang lebih maju, khususnya Kolaka Utara yang kita cintai,” pungkas Bupati.

Sementara itu, Plh. Sekda Kolaka Utara, H. Idrus, dalam pemaparan teknisnya menjelaskan bahwa berbagai kegiatan lomba dan pertandingan antar instansi akan digelar sebagai bagian dari perayaan tersebut. Beberapa di antaranya adalah lomba gerak jalan indah tingkat OPD dan sekolah, tarik tambang antar OPD, bola voli antar OPD, dan lomba kebersihan kantor.

“Spirit dalam kegiatan ini adalah semarak dan sederhana. Yang terpenting adalah partisipasi aktif seluruh elemen, bukan sekadar seremonial,” ujar Sekda.

Ia juga menghimbau seluruh warga Kolaka Utara untuk turut menyemarakkan perayaan ini dengan memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di kantor, sekolah, dan rumah masing-masing mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2025.

Lebih lanjut, pemerintah daerah menargetkan agar semangat nasionalisme terus diperkuat melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang digelar. Selain itu, peringatan ini juga diharapkan menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat serta menguatkan rasa persatuan dan kesatuan.

Rangkaian kegiatan HUT RI ke-80 tingkat Kabupaten Kolaka Utara ini akan dimulai pada awal Agustus dan berpuncak pada upacara peringatan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 2025 mendatang.

Kendari, sultranet.com – Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) resmi menunjuk Dr (C) H. Fajar Ishak Daeng Jaya, SE., MH, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Wilayah IPHI Provinsi Sulawesi Tenggara (PW-IPHI Sultra) masa bakti 2025–2030. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 3.355/Skep/PP-IPHI/VII/2025 yang ditetapkan di Jakarta pada 24 Juli 2025.

Penunjukan Fajar Ishak sebagai Plt dilakukan menyusul kekosongan jabatan ketua setelah KH Hasbullah menyatakan pengunduran diri secara resmi melalui surat tertanggal 3 Juni 2025. KH Hisbullah sebelumnya menjabat berdasarkan SK PP IPHI Nomor 3.308/S.Kep/PP-IPHI/XII/2024.

“Penunjukan Plt ini untuk menjaga kesinambungan roda organisasi dan pelaksanaan program kerja, sekaligus menyiapkan Musyawarah Wilayah (Muswil) IPHI Sultra,” ujar Ketua Umum PP IPHI, Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA, M.Si.

Dalam SK tersebut disebutkan bahwa masa tugas Plt akan berlangsung maksimal selama 45 hari kalender atau hingga Muswil IPHI Sultra resmi digelar. Penunjukan ini juga telah melalui koordinasi internal, termasuk diskusi langsung antara Sekjen IPHI Ir. H. A. Bambang Irianto dan Fajar Ishak di Kendari pada 10 Juli 2025.

Penetapan Fajar Ishak sebagai Plt dilakukan secara kolektif kolegial, mencerminkan semangat ukhuwah dan musyawarah yang menjadi landasan gerak IPHI. Ia diharapkan mampu membawa angin segar bagi konsolidasi organisasi dan persiapan regenerasi kepemimpinan IPHI Sulawesi Tenggara ke depan.

Selain sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara 2 Periode dari Partai Hanura, H. Fajar Ishak juga dikenal luas sebagai tokoh haji dan organisatoris dengan rekam jejak panjang di berbagai lembaga keumatan.

Ia menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah tersebut secara maksimal, sembari merangkul seluruh elemen IPHI di tingkat wilayah dan kabupaten/kota.

“IPHI adalah rumah besar para haji Indonesia. Kita akan terus merawat kebersamaan, memperkuat pelayanan, dan menjaga marwah organisasi agar tetap menjadi teladan dalam membangun ukhuwah islamiyah dan kontribusi sosial,” singkatnya.

Kendari, sultranet.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kendari resmi memilih Jans Viktor sebagai Ketua dan Satrianus Taulabi sebagai Sekretaris Cabang untuk masa bakti 2025–2027. Keduanya terpilih dalam Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXIII yang digelar selama empat hari, sejak 21 hingga 24 Juli 2025, di Balai Guru Penggerak, Andonohu, Kota Kendari.

Konfercab ke-XXIII GMKI Kendari tahun ini berlangsung dalam suasana yang demokratis dan penuh kekeluargaan. Mengusung semangat refleksi spiritual dan kebersamaan lintas generasi, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menata arah baru organisasi untuk dua tahun ke depan. Tak hanya menjadi forum pemilihan pengurus, Konfercab juga menjadi ruang pembelajaran dan perenungan bersama untuk menghadapi dinamika pelayanan di tengah masyarakat.

Usai ditetapkan sebagai Ketua Cabang terpilih, Jans Viktor menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan bahwa amanah ini adalah awal dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama seluruh kader GMKI Kendari.

“Terpilihnya kami bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama. Kami mengajak seluruh kader GMKI Kendari untuk terus bergandengan tangan, bersatu dalam kasih dan karya, serta tetap setia pada nilai-nilai ke-Kristenan dan ke-Indonesiaan,” ujar Jans Viktor saat memberikan sambutan di hadapan peserta Konfercab.

Sementara itu, Satrianus Taulabi yang terpilih sebagai Sekretaris Cabang menyampaikan harapannya agar kepengurusan yang baru dapat melanjutkan semangat pelayanan yang inklusif, terbuka, dan tetap berakar pada nilai-nilai iman, ilmu, dan pengabdian.

“Kami ingin menjadikan GMKI Kendari sebagai ruang pembinaan yang semakin progresif dan kontekstual dengan tantangan zaman, tanpa meninggalkan akar spiritualitas yang menjadi fondasi utama gerakan ini,” ucap Satrianus.

Selain menetapkan struktur kepengurusan baru, Konfercab XXIII juga menghasilkan berbagai rekomendasi strategis dan rumusan program kerja. Beberapa di antaranya mencakup penguatan kaderisasi, peningkatan literasi digital di kalangan anggota, hingga keterlibatan aktif dalam isu-isu sosial dan lingkungan di Sulawesi Tenggara. Keputusan-keputusan ini diambil melalui musyawarah panjang yang melibatkan seluruh peserta dengan semangat partisipatif.

Ketua Panitia Konfercab, Kriatian Abiil Kornelis, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi seluruh kader dan undangan yang hadir. Ia menekankan bahwa Konfercab bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan tonggak sejarah yang menyimpan makna perjuangan lintas generasi.

“Harapan saya dalam pelaksanaan KSL dan Konfercab ke-23 ini, kiranya benar-benar menjadi ruang pembelajaran, perenungan, dan pengambilan keputusan yang strategis bagi masa depan pelayanan dan perjuangan GMKI Kendari. Biarlah ini semua tidak hanya menjadi agenda dua tahunan tingkat cabang, melainkan juga menjadi simbol warisan nilai-nilai Iman, Ilmu, dan Pengabdian,” tuturnya.

Dengan semangat baru yang diusung, GMKI Kendari diharapkan mampu terus hadir sebagai garam dan terang di tengah masyarakat. Organisasi ini tetap memegang teguh misinya sebagai wadah pertumbuhan kader yang berintegritas, kritis, serta peduli terhadap persoalan bangsa dan gereja.

Berakhirnya Konfercab XXIII bukanlah penutupan semangat, melainkan langkah awal menuju babak baru pelayanan dan karya kolektif di bumi Sulawesi Tenggara. GMKI Cabang Kendari, dalam kepemimpinan yang baru, siap menjawab tantangan zaman dengan keteguhan iman, kekayaan ilmu, dan kerendahan hati dalam pengabdian.

Pewarta: Azuli

Bombana, Sultranet.com — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya mendukung percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia dini. Langkah ini merupakan bagian dari program nasional Three Zeros yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN). Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin, 21 Juli 2025.

Program Three Zeros merupakan inisiatif strategis BKKBN yang berfokus pada penguatan ketahanan keluarga Indonesia melalui tiga indikator utama, yaitu: Zero Akta Kelahiran, Zero Tidak Punya Jaminan Kesehatan, dan Zero Tidak Memiliki Rumah Layak Huni. Dalam pertemuan kali ini, tema utama yang diangkat adalah percepatan kepemilikan akta kelahiran anak usia dini.

Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos memimpin partisipasi Bombana dalam kegiatan ini secara virtual dari lokasi berbeda. Sementara sejumlah pengurus TP PKK mengikuti kegiatan dari Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana.

“Akta kelahiran bukan sekadar dokumen, ini adalah jaminan identitas dan masa depan setiap anak. TP PKK Bombana siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan para kader di lapangan untuk memastikan semua anak di Bombana memiliki akta kelahiran,” tegas Fatmawati dalam sambutannya.

Menurut Fatmawati, dokumen kependudukan merupakan dasar penting dalam menjamin akses anak terhadap pendidikan, perlindungan sosial, serta layanan kesehatan. Karena itu, ia menilai pentingnya edukasi masyarakat yang berkelanjutan mengenai urgensi kepemilikan akta kelahiran, khususnya bagi anak-anak di usia dini.

Kegiatan Best Practice Three Zeros yang digelar BKKBN juga menjadi ruang berbagi pengalaman antar-TP PKK seluruh Indonesia terkait strategi percepatan program di daerah masing-masing. Beberapa inisiatif yang dibagikan antara lain model pelayanan jemput bola, integrasi program PKK dengan dinas kependudukan, hingga kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dan lintas sektor.

TP PKK Kabupaten Bombana dalam hal ini juga menyampaikan sejumlah langkah konkret yang telah dan akan dilakukan, seperti memperkuat edukasi melalui posyandu dan dasawisma, mendampingi proses pengurusan dokumen oleh keluarga kurang mampu, serta menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperluas cakupan layanan.

“Kami tidak hanya fokus pada akta kelahiran, tetapi juga terus mendorong partisipasi keluarga dalam program jaminan kesehatan dan peningkatan akses terhadap rumah layak huni. Semua ini adalah bagian dari visi kami mewujudkan keluarga Bombana yang sejahtera dan berkualitas,” ujar Fatmawati.

Dalam kesempatan yang sama, dua narasumber utama dari BKKBN—Direktur Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak serta Deputi Bidang KSPK—menyampaikan bahwa capaian program Three Zeros membutuhkan sinergi dan keberlanjutan. Pemerintah pusat mendorong agar praktik baik dari daerah-daerah yang aktif dan inovatif seperti Bombana dapat direplikasi ke wilayah lain.

Bagi TP PKK Bombana, kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan titik tolak untuk memperkuat gerakan nyata di tengah masyarakat. Dengan pendekatan yang humanis dan kolaboratif, mereka menargetkan tidak ada lagi anak di Bombana yang tumbuh tanpa akta kelahiran dan jaminan legalitas yang layak sebagai warga negara.

Melalui semangat gotong royong dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga, TP PKK Bombana optimis dapat menjadi motor penggerak utama dalam mendukung kebijakan pembangunan keluarga yang berkelanjutan dan inklusif.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan kepeduliannya kepada korban bencana alam angin puting beliung di Desa Lora, Kecamatan Mataoleo, dengan menyerahkan bantuan tali asih, bantuan perlindungan sosial, serta penyaluran pangan secara langsung kepada warga terdampak, Senin (21/7/2025).

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si yang hadir langsung di Gedung Serbaguna Desa Lora bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, menyampaikan rasa duka dan empati kepada para korban. “Kami datang bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa harapan, semangat, dan bukti bahwa pemerintah tidak pernah abai terhadap warganya yang sedang tertimpa musibah,” kata Burhanuddin dalam sambutannya.

Acara penyerahan bantuan turut dihadiri Forkopimda Kabupaten Bombana, anggota DPRD, staf ahli Bupati, kepala perangkat daerah terkait, Camat Mataoleo, serta masyarakat setempat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi dan menangani dampak bencana.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang, perlindungan sosial untuk anak-anak terlantar dari keluarga kurang mampu, serta jaminan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas terlantar. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya tanggap darurat sekaligus langkah awal pemulihan pasca bencana bagi keluarga yang terdampak.

“Pemerintah daerah akan selalu hadir dalam situasi seperti ini. Tidak hanya hari ini, kami juga sedang menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk membantu pemulihan kondisi warga,” ujar Bupati Burhanuddin usai menyerahkan bantuan secara simbolis.

Selain memberikan bantuan fisik, Bupati juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja. Ia menekankan bahwa solidaritas sosial antarwarga adalah kekuatan utama dalam menghadapi musibah.

“Kita harus saling menjaga dan membantu satu sama lain. Bencana alam sering datang tiba-tiba, tapi jika kita saling peduli dan siap siaga, kita bisa melewatinya bersama-sama,” tambahnya.

Masyarakat Desa Lora yang hadir dalam kegiatan ini mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah daerah. Beberapa warga bahkan terlihat meneteskan air mata saat menerima bantuan, merasa tidak sendirian dalam menghadapi cobaan yang mereka alami.

Seorang warga, Nurmawati, mengatakan bahwa bantuan ini sangat berarti bagi keluarganya yang kehilangan tempat tinggal akibat angin puting beliung. “Kami sangat berterima kasih. Saat kami merasa putus asa, kehadiran pemerintah memberi kami semangat baru,” ucapnya dengan suara bergetar.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bombana dalam membangun daerah yang tidak hanya tanggap bencana tetapi juga mengedepankan sisi kemanusiaan dan empati sosial. Dengan semangat kebersamaan, pemerintah berharap masyarakat bisa kembali bangkit dan menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Bupati Burhanuddin juga menyampaikan bahwa program bantuan seperti ini akan terus dilanjutkan dan dikembangkan, tidak hanya saat terjadi bencana tetapi juga sebagai bagian dari agenda perlindungan sosial jangka panjang.

“Perhatian terhadap warga miskin, lansia, anak-anak, dan kelompok rentan adalah prioritas kami. Mereka harus merasa dilindungi dan diperhatikan oleh negara,” tutup Burhanuddin.

Dengan pendekatan humanis dan menyentuh, Pemkab Bombana tak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga kehadiran moral dan semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Upaya ini memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Apel Akbar Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin pagi di Halaman Kantor Bupati Bombana. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, ini diikuti oleh para Asisten, Staf Ahli Setda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemkab Bombana.

Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya kedisiplinan dan etos kerja tinggi sebagai pondasi utama birokrasi yang efektif dan mampu melayani masyarakat secara maksimal.

“Kadang-kadang terlalu banyak menuntut hak, tetapi mengabaikan kewajiban. Banyak laporan yang masuk bahwa ada rekan-rekan ASN yang hanya datang untuk absen, lalu pulang, dan sore harinya kembali hanya untuk absen lagi,” ujar Burhanuddin dengan nada serius.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi kekhawatiran kepala daerah terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik akibat rendahnya integritas kerja sebagian aparatur. Menurutnya, keberadaan ASN dan P3K seharusnya menjadi garda depan dalam menciptakan pemerintahan yang hadir dan dirasakan masyarakat.

“Kalau tidak ada semangat pelayanan, maka keberadaan pemerintah tidak akan terasa di tengah masyarakat. Tugas utama kita adalah melayani. ASN dan P3K adalah pelayan publik, bukan sekadar pencari gaji,” tegas Bupati.

Secara khusus, ia juga memberikan perhatian kepada para pegawai P3K, dengan mengingatkan bahwa status kepegawaian mereka menuntut komitmen kerja yang nyata dan terukur.

“Saya minta kepada saudara-saudara P3K agar menyadari bahwa kalian memiliki keterbatasan. Kinerja kalian dievaluasi setiap tahun. Maka dari itu, perlu diketahui bahwa status kalian bisa saja diberhentikan kapan saja jika tidak menunjukkan kinerja yang baik,” katanya tanpa basa-basi.

Burhanuddin mengajak seluruh aparatur untuk membangun semangat kolektif dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Menurutnya, kemajuan Bombana sangat bergantung pada kinerja seluruh elemen pemerintahan, khususnya ASN dan P3K sebagai pelaksana kebijakan di lapangan.

“Mari kita benahi diri dan kota. Lima tahun ke depan, kemajuan Kabupaten Bombana berada di tangan kita. Kalau kita tidak kompak, tidak bekerjasama dan tidak berkolaborasi, maka saya yakin hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan,” tutup Bupati dengan penuh harap.

Apel akbar ini berlangsung dengan tertib dan penuh kekhidmatan. Suasana yang tercipta mencerminkan keseriusan para ASN dan P3K dalam menerima arahan serta ajakan membangun daerah secara bersama. Momentum ini diharapkan menjadi pengingat dan penyemangat bagi seluruh aparatur untuk kembali meneguhkan integritas dan semangat pelayanan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi penegasan sikap Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menciptakan budaya kerja yang disiplin, produktif, dan berpihak pada masyarakat. Dengan sinergi seluruh pihak, Bombana diyakini mampu melangkah lebih cepat menuju arah pembangunan yang lebih inklusif dan merata.

Jakarta, sultranet.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), Senin (21/7), sebagai bagian dari program nasional pengentasan kemiskinan melalui penguatan ekonomi lokal di tingkat akar rumput.

Koperasi ini merupakan bagian dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yang menempatkan pengembangan ekonomi desa sebagai kunci pemerataan kesejahteraan. Kopdes Merah Putih juga menjadi bagian dari trisula pengentasan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah sepanjang Juli 2025, bersama dua program lainnya: Cek Kesehatan Gratis Sekolah dan Sekolah Rakyat.

“Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial-ekonomi,” ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, saat memberi keterangan di Jakarta, Minggu (20/7).

Trisula ini dirancang sebagai strategi terpadu untuk mengatasi akar persoalan kemiskinan yang masih menghantui jutaan warga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per September 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen, dengan 3,17 juta di antaranya masuk kategori miskin ekstrem.

Pendirian Kopdes Merah Putih merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diteken pada 27 Maret 2025. Inpres ini menggerakkan 13 kementerian dan dua lembaga untuk bersinergi, bersama para gubernur, bupati/wali kota, hingga kepala desa di seluruh Indonesia.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menyampaikan bahwa pada peluncuran perdana ini akan diresmikan sebanyak 80.000 Kopdes secara kelembagaan, dengan 103 di antaranya menjadi model percontohan.

“Sebanyak 103 Kopdes Merah Putih ini akan dilihat operasionalisasinya. Yang lainnya menyusul secara bertahap. Ini untuk memastikan bukan hanya berdiri, tapi benar-benar berfungsi dan memberi manfaat optimal,” ucap Adita.

Kopdes Merah Putih mengusung prinsip inklusif, modern, dan berbasis gotong royong. Koperasi ini bukan sekadar wadah ekonomi, melainkan juga solusi konkret atas persoalan struktural yang selama ini menjerat masyarakat desa. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap tak ada lagi warga desa yang terjebak pinjaman online ilegal, rentenir, maupun tengkulak.

“Fasilitas yang terdapat di Kopdes Merah Putih diharapkan bisa mempermudah masyarakat mengakses kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Masyarakat juga bisa meminjam modal usaha tanpa melalui rentenir. Layanan kesehatan lebih dekat, dan hasil tani atau laut dapat disimpan dengan aman,” ujar Adita.

Model koperasi ini tidak hanya fokus pada aktivitas jual beli dan simpan pinjam. Kopdes Merah Putih juga akan dilengkapi dengan gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik. Dengan fasilitas tersebut, hasil pertanian dan kelautan dari masyarakat desa akan memiliki nilai tambah dan daya tahan, serta rantai pasok yang lebih efisien.

Menurut Adita, pendekatan pembangunan koperasi ini dilakukan melalui tiga jalur: membangun koperasi baru, mengembangkan koperasi yang sudah ada, dan merevitalisasi koperasi yang sempat vakum. Strategi ini dirancang agar seluruh elemen masyarakat desa dapat terlibat aktif dalam roda ekonomi, tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga sebagai pengelola dan pemilik koperasi.

Pemerintah menargetkan seluruh koperasi ini bisa beroperasi penuh pada 28 Oktober 2025. “Kita ingin hasilnya terasa langsung oleh masyarakat, tidak berhenti di seremoni, tapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” pungkas Adita.

Kopdes Merah Putih membawa harapan baru. Dari desa, Indonesia membangun. Dari koperasi, kesejahteraan dirajut kembali.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya terhadap pelestarian budaya lokal melalui kehadiran langsung Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dalam prosesi adat Montewehi Wonua yang digelar di Raha Mpu’u, Rumah Adat Moronene, Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, Sabtu, 19 Juli 2025.

Didampingi Ketua TP PKK Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Bupati Burhanuddin hadir dalam perhelatan adat yang mengusung tema pelestarian nilai-nilai persatuan, kebersamaan, dan gotong royong sebagai pondasi kehidupan masyarakat Moronene Bombana.

“Acara ini adalah momentum penting untuk menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap budaya kita dan warisannya. Budaya bukan hanya identitas, tapi juga kekuatan pemersatu,” kata Burhanuddin di hadapan para tokoh adat dan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan.

Montewehi Wonua merupakan tradisi adat yang sarat dengan makna simbolik tentang bagaimana sebuah wilayah (Wonua) dijaga secara lahir batin oleh masyarakatnya, dengan semangat kolektif dan nilai-nilai spiritual yang kuat. Prosesi ini diadakan oleh Lembaga Adat Suku Moronene Poleang sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal sekaligus perekat harmoni sosial.

Acara dibuka dengan tarian Momani yang menjadi bentuk penyambutan khas Moronene bagi tamu kehormatan dan rombongan pejabat. Setelah itu, seekor sapi disembelih sebagai simbol pengorbanan dan permohonan berkah untuk masyarakat. Prosesi sakral ini mengalir khidmat, mengandung pesan mendalam tentang pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pentingnya hidup berdampingan secara damai.

Sejumlah tokoh adat dan raja dari berbagai daerah turut hadir, seperti Raja Moronene-Pauno Rumbia VII PYM Apua Mokole Alfian Pimpie bersama Ibu Suri, Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP, serta tamu kehormatan Sultan Buton ke-41 Ir. H. La Ode Muhammad Sjamsul Qamar, M.T., IPU. Hadir pula Ketua MAKN Muna La Ode Riago, Raja Kulisusu La Ode Ahlul Musafi, SP, serta perwakilan Lembaga Adat Tolaki dan Rukun Keluarga Moronene Sultra.

Puncak kegiatan ditandai dengan pelantikan pengurus baru Lembaga Adat Kesatuan Masyarakat Moronene–Keuwia (LAKMOR-KEUWIA), sebagai lembaga adat yang berperan menjaga nilai-nilai budaya Moronene agar tetap hidup di tengah masyarakat modern.

Bupati Burhanuddin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan tanpa memandang perbedaan. “Saya berharap, tidak ada sekat di antara kita. Persatuan adalah modal utama kita dalam membangun Wonua Bombana,” tegasnya.

Dalam momen penutupan, para raja dan tokoh adat saling memberikan cinderamata sebagai bentuk penghargaan dan ikatan emosional antardaerah, simbol bahwa budaya dapat menjadi jembatan silaturahmi dan kerja sama.

Burhanuddin pun mengusulkan agar Montewehi Wonua dijadikan sebagai agenda rutin tahunan Pemerintah Kabupaten Bombana. Menurutnya, pelestarian budaya tidak hanya sekadar seremoni, tetapi menjadi ruang ekspresi dan pembentukan identitas kolektif masyarakat.

“Wonua Bombana adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga dan rawat dengan budaya yang kita cintai ini, agar menjadi surga yang damai bagi generasi kita kelak,” tutupnya.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi refleksi atas kekayaan budaya lokal, tetapi juga sarana mempererat integrasi sosial dan menyatukan kembali nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bombana, sultranet.com – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bombana, sejumlah cabang olahraga (cabor) mulai bergeliat menentukan figur yang dinilai layak memimpin organisasi prestisius ini.

Di tengah dinamika tersebut, anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad, yang akrab disapa Bintang Parlemen, mencoba “cawe-cawe” positif, Ia menyerukan pentingnya semangat bermusyawarah dalam memilih ketua KONI yang baru.

Menurut Yudi, pemilihan Ketua KONI bukan sekadar soal dukung-mendukung kandidat, tetapi lebih dari itu, harus menjadi momen memperkuat semangat kebersamaan dan budaya musyawarah yang menjadi jati diri masyarakat Bombana.

“Sebagai pemuda yang mencintai olahraga dan berharap olahraga Bombana tetap sehat, saya mengajak semua pihak untuk menempatkan budaya Tudang Sipulung, Kongkosa To Moronene, dan saling mengingatkan sebagai fondasi dalam menentukan arah KONI ke depan,” ujar Yudi, Kamis (17/7/2025).

Ia menegaskan bahwa sehat yang dimaksud bukan hanya dalam konteks fisik, tetapi juga sehat berpikir, sehat bertindak, dan sehat dalam membawa wibawa bagi daerah.

Yudi juga menyampaikan bahwa KONI Bombana memiliki potensi besar yang dapat diandalkan menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) mendatang.

Namun semua itu, menurutnya, hanya dapat diraih bila ada persiapan yang matang dan kepemimpinan yang solid.

“Kita butuh ketua KONI yang bukan hanya punya visi, tetapi juga mampu merangkul seluruh cabor, menyatukan energi dan sumber daya, serta menjadi simbol semangat olahraga Bombana yang profesional,” imbuhnya.

Lebih jauh, Yudi mengingatkan bahwa proses pemilihan Ketua KONI adalah miniatur demokrasi Indonesia. Meski dalam politik pasti ada kontestasi ide dan gagasan, namun tujuan utamanya adalah menciptakan daerah yang tenang, damai, dan aman.

“Politik itu pertarungan alam pikiran, bukan permusuhan. Mari kita kedepankan etika, saling menghormati, dan menjadikan Musda KONI sebagai ajang silaturahmi, bukan perpecahan,” tegasnya.

Sebagai legislator muda yang dikenal aktif menyuarakan aspirasi masyarakat, Yudi berharap agar KONI Bombana bisa terus menjadi motor penggerak lahirnya atlet-atlet berprestasi yang membawa harum nama daerah, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

“Bombana punya segudang talenta. Kita hanya butuh pengelolaan yang baik dan dukungan dari semua pihak,” tutupnya.