Kendari, sultranet.com – Balai Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya mempercepat program cetak sawah dan Luas Tambah Tanam (LTT) di wilayah tersebut. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sultra, Sabtu, 26 Juli 2025, yang dihadiri berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah hingga perguruan tinggi.

Rapat ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program cetak sawah rakyat berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Kabupaten penerima program Cetak Sawah Rakyat (CSR), Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Tim Survei Investigasi Desain (SID) dari Universitas Halu Oleo, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana Sarif, SH, dan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Rahmatia, SP, MP.

Kepala BRMP Sultra, Budi Darma Putra, mengatakan percepatan program ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produksi padi di Sulawesi Tenggara. “Kami tidak hanya menargetkan pencetakan sawah baru, tetapi juga memastikan petani mendapatkan pendampingan dan teknologi yang tepat agar lahan yang dicetak bisa produktif secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan petani menjadi kunci keberhasilan. “Dengan kerja sama yang solid, proses cetak sawah dapat lebih cepat, efisien, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tambahnya.

Direktur Jenderal PSP Kementerian Pertanian yang hadir dalam rapat itu menyampaikan bahwa program cetak sawah dan LTT di Sultra juga menjadi bagian dari target nasional untuk memastikan ketersediaan pangan. “Kami memandang Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar, sehingga perlu dukungan maksimal agar setiap hektare yang dicetak memberi hasil optimal,” katanya.

Sementara itu, Tim SID dari Universitas Halu Oleo menyampaikan hasil kajian teknis terkait lokasi dan desain lahan yang akan dicetak. Kajian ini menjadi acuan pelaksanaan konstruksi agar lahan baru dapat langsung diolah dengan sistem irigasi yang memadai.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH, menilai program ini akan menjadi dorongan besar bagi petani di daerahnya. “Bombana memiliki lahan yang siap dicetak, dan kami siap mendukung penuh agar program ini berjalan sesuai rencana,” ungkapnya.

BRMP Sultra memastikan bahwa percepatan LTT akan menjadi fokus utama selain pencetakan sawah. Dengan begitu, target produksi nasional bisa tercapai, dan ketersediaan pangan di tingkat lokal dapat terjaga. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah lahan produktif, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang melalui sistem pertanian berkelanjutan.

Dengan agenda besar ini, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menjadi salah satu lumbung pangan andalan di Indonesia timur, sekaligus memberi kontribusi nyata pada ketahanan pangan nasional.

Kendari, sultranet.com – Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) secara resmi menunjuk Dr (C) H. Fajar Ishak Daeng Jaya, S.E., M.H., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Wilayah IPHI Provinsi Sulawesi Tenggara (PW-IPHI Sultra) untuk masa bakti 2025–2030.

Keputusan tersebut tertuang dalam SK Nomor: 3.355/Skep/PP-IPHI/VII/2025 yang ditandatangani di Jakarta pada 24 Juli 2025 oleh Ketua Umum IPHI, Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA, M.Si., bersama Sekretaris Jenderal Ir. H. A. Bambang Irianto.

Penunjukan ini dilakukan sehubungan dengan berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya serta untuk menjaga keberlanjutan program dan konsolidasi organisasi hingga terselenggaranya Musyawarah Wilayah (Muswil) IPHI Sultra.

Fajar Ishak akan memimpin organisasi secara kolektif dan bertanggung jawab penuh selama masa transisi, paling lama 45 hari kerja atau hingga Muswil digelar.

“Penetapan ini merupakan langkah strategis demi kesinambungan organisasi dan penguatan nilai ukhuwah yang menjadi ruh gerakan IPHI,” ujar Erman Suparno. Jumat (25/7)

Penetapan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dua periode itu sebagai Plt Ketua IPHI, telah melalui mekanisme internal organisasi dan hasil koordinasi langsung antara Sekretaris Jenderal IPHI dan dirinya pada 10 Juli 2025 di Kendari.

Sosok Fajar dipandang memiliki kapasitas, jejaring, dan integritas untuk mengonsolidasikan kembali semangat persaudaraan haji di Bumi Anoa.

Dalam pernyataannya, Fajar Ishak menyampaikan terima kasih atas amanah yang dipercayakan kepadanya.

Ia menegaskan siap mengemban tugas tersebut dengan prinsip kolektif kolegial serta menjadikan IPHI sebagai rumah besar para haji Sultra yang inklusif dan produktif.

“Saya akan rangkul semua elemen IPHI di daerah, termasuk yang ada di kabupaten/kota. Kita ingin IPHI Sultra tumbuh menjadi organisasi yang tidak hanya membina ukhuwah, tetapi juga hadir memberi manfaat sosial bagi masyarakat luas,” tegasnya.

Penunjukan Fajar Ishak juga mempertegas posisi hukum dan legalitas IPHI berdasarkan hasil Muktamar VII tahun 2021 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 480 K/TUN/2022.

Dengan kepemimpinan transisional ini, IPHI Sultra diharapkan mampu menjaga kekompakan dan menata kembali sistem organisasi hingga terpilihnya kepengurusan definitif melalui Muswil mendatang.

Kendari, sultranet.com – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi Kabupaten Bombana oleh Bunda PAUD dan Bunda Literasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Arinta Nila Hapsari. Prosesi yang berlangsung khidmat dan penuh makna itu digelar di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Jumat (25/7/2025).

Pengukuhan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan serentak Bunda PAUD dan Bunda Literasi se-Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, Ibu Arinta Nila Hapsari juga telah dikukuhkan oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Agenda ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama untuk mendukung Gerakan Nasional Literasi dan meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di daerah.

Acara dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sultra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, para bupati dan wali kota se-Sultra, serta Ketua TP PKK kabupaten/kota. Suasana berlangsung meriah, namun tetap sarat pesan mendalam tentang pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam membentuk generasi masa depan.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat untuk memajukan pendidikan dan literasi. “Pendidikan anak usia dini dan literasi adalah pondasi utama untuk menciptakan generasi unggul. Peran Bunda PAUD dan Bunda Literasi di tiap daerah harus menjadi garda terdepan dalam memperkuat ketahanan intelektual anak-anak kita,” ujarnya.

Usai dikukuhkan, Hj. Fatmawati menyampaikan rasa syukur dan tekadnya untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. “Sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi, saya bertekad untuk hadir di tengah masyarakat, menjangkau setiap desa dan pelosok, membawa semangat membaca, bermain sambil belajar, serta memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang layak, menyenangkan, dan bermutu sejak usia dini,” kata Fatmawati.

Ia menegaskan bahwa langkah awal yang akan ditempuh adalah menginisiasi Gerakan Literasi Keluarga, mendorong PAUD ramah anak dan inklusif, serta membangun kerja sama dengan dinas terkait, komunitas, dan lembaga pendidikan. Targetnya, akses dan kualitas layanan PAUD di Bombana meningkat, sekaligus menumbuhkan budaya literasi yang merata hingga pelosok desa.

Selain itu, Fatmawati juga berkomitmen untuk menghadirkan kegiatan literasi berbasis keluarga, mendorong keterlibatan orang tua, serta memperkuat peran guru PAUD sebagai pendidik pertama yang membentuk karakter anak. Menurutnya, membangun generasi yang cerdas tidak hanya tugas sekolah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Momentum ini diharapkan menjadi langkah strategis bagi Kabupaten Bombana dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan pendidikan, literasi, dan pembinaan karakter, diharapkan pembangunan sumber daya manusia di Bombana semakin kuat dan berkelanjutan.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara (UMKOTA) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Jumat (25/7/2025).

Kesepakatan ini diteken langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., dan Rektor UMKOTA, H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., di hadapan Forkopimda, kepala OPD, dan civitas akademika UMKOTA.

Dalam sambutannya, Bupati Nur Rahman menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Kolaka Utara untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi lokal, kita mampu menciptakan program pengabdian masyarakat yang benar-benar berdampak positif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” ujar Bupati.

Menurutnya, kehadiran perguruan tinggi tidak hanya sebagai tempat belajar dan meneliti, tetapi juga harus menjadi mitra strategis dalam merancang dan mengeksekusi solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah.

Sementara itu, Rektor UMKOTA, H. Muhammad Idrus, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemkab Kolaka Utara dalam membangun sinergi berkelanjutan bersama kampus.

Ia menyebut MoU ini akan membuka ruang kolaborasi lintas sektor, mulai dari pendidikan vokasional, penguatan kapasitas SDM, hingga riset-riset kebijakan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

“MoU ini bukan sekadar simbolis, tetapi menjadi tonggak awal UMKOTA hadir lebih dekat dan berperan nyata dalam pembangunan Kolaka Utara,” kata Rektor.

MoU tersebut juga menjadi fondasi penguatan peran UMKOTA sebagai institusi pendidikan tinggi yang berorientasi pada pemberdayaan lokal dan kesejahteraan masyarakat. Dalam waktu dekat, kedua pihak akan menyusun rencana aksi bersama yang melibatkan mahasiswa, dosen, serta perangkat daerah.

Penandatanganan MoU ini disambut antusias oleh berbagai pihak karena dinilai sebagai bentuk kemitraan produktif antara akademisi dan pemerintah. Diharapkan, implementasi dari kerja sama ini akan menghasilkan inovasi kebijakan dan solusi nyata bagi kebutuhan pembangunan di Kolaka Utara.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mulai mempersiapkan rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Madani, Kantor Bupati Kolaka Utara, Jumat (25/7/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., dan dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Kolaka Utara, H. Idrus, S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan.

Dalam sambutannya saat membuka rapat, Bupati Nur Rahman menekankan pentingnya memaknai peringatan hari kemerdekaan sebagai momentum kebangsaan yang harus dirayakan secara inklusif oleh seluruh elemen masyarakat.

“Pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT RI merupakan agenda wajib bagi kita semua sebagai wujud kecintaan dan kebanggaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadikan momentum ini sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Bupati.

Tahun ini, peringatan HUT RI ke-80 mengusung tema nasional “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, pada Kamis (24/7/2025). Tema ini dinilai sangat relevan dengan semangat Kolaka Utara yang mengedepankan gotong royong dan semangat kolektif dalam pembangunan daerah.

Bupati Kolaka Utara menegaskan bahwa peringatan HUT RI tahun ini tidak hanya berfokus pada kemeriahan semata, tetapi juga menjadi momen reflektif untuk terus menjaga semangat perjuangan para pahlawan dalam mengisi kemerdekaan.

“Mari kita sambut dan rayakan HUT RI ke-80 ini dengan semangat persatuan. Bangkit bersama, bekerja bersama, untuk Indonesia yang lebih maju, khususnya Kolaka Utara yang kita cintai,” pungkas Bupati.

Sementara itu, Plh. Sekda Kolaka Utara, H. Idrus, dalam pemaparan teknisnya menjelaskan bahwa berbagai kegiatan lomba dan pertandingan antar instansi akan digelar sebagai bagian dari perayaan tersebut. Beberapa di antaranya adalah lomba gerak jalan indah tingkat OPD dan sekolah, tarik tambang antar OPD, bola voli antar OPD, dan lomba kebersihan kantor.

“Spirit dalam kegiatan ini adalah semarak dan sederhana. Yang terpenting adalah partisipasi aktif seluruh elemen, bukan sekadar seremonial,” ujar Sekda.

Ia juga menghimbau seluruh warga Kolaka Utara untuk turut menyemarakkan perayaan ini dengan memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di kantor, sekolah, dan rumah masing-masing mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2025.

Lebih lanjut, pemerintah daerah menargetkan agar semangat nasionalisme terus diperkuat melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang digelar. Selain itu, peringatan ini juga diharapkan menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat serta menguatkan rasa persatuan dan kesatuan.

Rangkaian kegiatan HUT RI ke-80 tingkat Kabupaten Kolaka Utara ini akan dimulai pada awal Agustus dan berpuncak pada upacara peringatan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 2025 mendatang.

Kendari, sultranet.com – Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) resmi menunjuk Dr (C) H. Fajar Ishak Daeng Jaya, SE., MH, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Wilayah IPHI Provinsi Sulawesi Tenggara (PW-IPHI Sultra) masa bakti 2025–2030. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 3.355/Skep/PP-IPHI/VII/2025 yang ditetapkan di Jakarta pada 24 Juli 2025.

Penunjukan Fajar Ishak sebagai Plt dilakukan menyusul kekosongan jabatan ketua setelah KH Hasbullah menyatakan pengunduran diri secara resmi melalui surat tertanggal 3 Juni 2025. KH Hisbullah sebelumnya menjabat berdasarkan SK PP IPHI Nomor 3.308/S.Kep/PP-IPHI/XII/2024.

“Penunjukan Plt ini untuk menjaga kesinambungan roda organisasi dan pelaksanaan program kerja, sekaligus menyiapkan Musyawarah Wilayah (Muswil) IPHI Sultra,” ujar Ketua Umum PP IPHI, Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA, M.Si.

Dalam SK tersebut disebutkan bahwa masa tugas Plt akan berlangsung maksimal selama 45 hari kalender atau hingga Muswil IPHI Sultra resmi digelar. Penunjukan ini juga telah melalui koordinasi internal, termasuk diskusi langsung antara Sekjen IPHI Ir. H. A. Bambang Irianto dan Fajar Ishak di Kendari pada 10 Juli 2025.

Penetapan Fajar Ishak sebagai Plt dilakukan secara kolektif kolegial, mencerminkan semangat ukhuwah dan musyawarah yang menjadi landasan gerak IPHI. Ia diharapkan mampu membawa angin segar bagi konsolidasi organisasi dan persiapan regenerasi kepemimpinan IPHI Sulawesi Tenggara ke depan.

Selain sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara 2 Periode dari Partai Hanura, H. Fajar Ishak juga dikenal luas sebagai tokoh haji dan organisatoris dengan rekam jejak panjang di berbagai lembaga keumatan.

Ia menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah tersebut secara maksimal, sembari merangkul seluruh elemen IPHI di tingkat wilayah dan kabupaten/kota.

“IPHI adalah rumah besar para haji Indonesia. Kita akan terus merawat kebersamaan, memperkuat pelayanan, dan menjaga marwah organisasi agar tetap menjadi teladan dalam membangun ukhuwah islamiyah dan kontribusi sosial,” singkatnya.

Kendari, sultranet.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kendari resmi memilih Jans Viktor sebagai Ketua dan Satrianus Taulabi sebagai Sekretaris Cabang untuk masa bakti 2025–2027. Keduanya terpilih dalam Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXIII yang digelar selama empat hari, sejak 21 hingga 24 Juli 2025, di Balai Guru Penggerak, Andonohu, Kota Kendari.

Konfercab ke-XXIII GMKI Kendari tahun ini berlangsung dalam suasana yang demokratis dan penuh kekeluargaan. Mengusung semangat refleksi spiritual dan kebersamaan lintas generasi, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menata arah baru organisasi untuk dua tahun ke depan. Tak hanya menjadi forum pemilihan pengurus, Konfercab juga menjadi ruang pembelajaran dan perenungan bersama untuk menghadapi dinamika pelayanan di tengah masyarakat.

Usai ditetapkan sebagai Ketua Cabang terpilih, Jans Viktor menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan bahwa amanah ini adalah awal dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama seluruh kader GMKI Kendari.

“Terpilihnya kami bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama. Kami mengajak seluruh kader GMKI Kendari untuk terus bergandengan tangan, bersatu dalam kasih dan karya, serta tetap setia pada nilai-nilai ke-Kristenan dan ke-Indonesiaan,” ujar Jans Viktor saat memberikan sambutan di hadapan peserta Konfercab.

Sementara itu, Satrianus Taulabi yang terpilih sebagai Sekretaris Cabang menyampaikan harapannya agar kepengurusan yang baru dapat melanjutkan semangat pelayanan yang inklusif, terbuka, dan tetap berakar pada nilai-nilai iman, ilmu, dan pengabdian.

“Kami ingin menjadikan GMKI Kendari sebagai ruang pembinaan yang semakin progresif dan kontekstual dengan tantangan zaman, tanpa meninggalkan akar spiritualitas yang menjadi fondasi utama gerakan ini,” ucap Satrianus.

Selain menetapkan struktur kepengurusan baru, Konfercab XXIII juga menghasilkan berbagai rekomendasi strategis dan rumusan program kerja. Beberapa di antaranya mencakup penguatan kaderisasi, peningkatan literasi digital di kalangan anggota, hingga keterlibatan aktif dalam isu-isu sosial dan lingkungan di Sulawesi Tenggara. Keputusan-keputusan ini diambil melalui musyawarah panjang yang melibatkan seluruh peserta dengan semangat partisipatif.

Ketua Panitia Konfercab, Kriatian Abiil Kornelis, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi seluruh kader dan undangan yang hadir. Ia menekankan bahwa Konfercab bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan tonggak sejarah yang menyimpan makna perjuangan lintas generasi.

“Harapan saya dalam pelaksanaan KSL dan Konfercab ke-23 ini, kiranya benar-benar menjadi ruang pembelajaran, perenungan, dan pengambilan keputusan yang strategis bagi masa depan pelayanan dan perjuangan GMKI Kendari. Biarlah ini semua tidak hanya menjadi agenda dua tahunan tingkat cabang, melainkan juga menjadi simbol warisan nilai-nilai Iman, Ilmu, dan Pengabdian,” tuturnya.

Dengan semangat baru yang diusung, GMKI Kendari diharapkan mampu terus hadir sebagai garam dan terang di tengah masyarakat. Organisasi ini tetap memegang teguh misinya sebagai wadah pertumbuhan kader yang berintegritas, kritis, serta peduli terhadap persoalan bangsa dan gereja.

Berakhirnya Konfercab XXIII bukanlah penutupan semangat, melainkan langkah awal menuju babak baru pelayanan dan karya kolektif di bumi Sulawesi Tenggara. GMKI Cabang Kendari, dalam kepemimpinan yang baru, siap menjawab tantangan zaman dengan keteguhan iman, kekayaan ilmu, dan kerendahan hati dalam pengabdian.

Pewarta: Azuli

Bombana, Sultranet.com — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya mendukung percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia dini. Langkah ini merupakan bagian dari program nasional Three Zeros yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN). Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin, 21 Juli 2025.

Program Three Zeros merupakan inisiatif strategis BKKBN yang berfokus pada penguatan ketahanan keluarga Indonesia melalui tiga indikator utama, yaitu: Zero Akta Kelahiran, Zero Tidak Punya Jaminan Kesehatan, dan Zero Tidak Memiliki Rumah Layak Huni. Dalam pertemuan kali ini, tema utama yang diangkat adalah percepatan kepemilikan akta kelahiran anak usia dini.

Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos memimpin partisipasi Bombana dalam kegiatan ini secara virtual dari lokasi berbeda. Sementara sejumlah pengurus TP PKK mengikuti kegiatan dari Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana.

“Akta kelahiran bukan sekadar dokumen, ini adalah jaminan identitas dan masa depan setiap anak. TP PKK Bombana siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan para kader di lapangan untuk memastikan semua anak di Bombana memiliki akta kelahiran,” tegas Fatmawati dalam sambutannya.

Menurut Fatmawati, dokumen kependudukan merupakan dasar penting dalam menjamin akses anak terhadap pendidikan, perlindungan sosial, serta layanan kesehatan. Karena itu, ia menilai pentingnya edukasi masyarakat yang berkelanjutan mengenai urgensi kepemilikan akta kelahiran, khususnya bagi anak-anak di usia dini.

Kegiatan Best Practice Three Zeros yang digelar BKKBN juga menjadi ruang berbagi pengalaman antar-TP PKK seluruh Indonesia terkait strategi percepatan program di daerah masing-masing. Beberapa inisiatif yang dibagikan antara lain model pelayanan jemput bola, integrasi program PKK dengan dinas kependudukan, hingga kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dan lintas sektor.

TP PKK Kabupaten Bombana dalam hal ini juga menyampaikan sejumlah langkah konkret yang telah dan akan dilakukan, seperti memperkuat edukasi melalui posyandu dan dasawisma, mendampingi proses pengurusan dokumen oleh keluarga kurang mampu, serta menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperluas cakupan layanan.

“Kami tidak hanya fokus pada akta kelahiran, tetapi juga terus mendorong partisipasi keluarga dalam program jaminan kesehatan dan peningkatan akses terhadap rumah layak huni. Semua ini adalah bagian dari visi kami mewujudkan keluarga Bombana yang sejahtera dan berkualitas,” ujar Fatmawati.

Dalam kesempatan yang sama, dua narasumber utama dari BKKBN—Direktur Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak serta Deputi Bidang KSPK—menyampaikan bahwa capaian program Three Zeros membutuhkan sinergi dan keberlanjutan. Pemerintah pusat mendorong agar praktik baik dari daerah-daerah yang aktif dan inovatif seperti Bombana dapat direplikasi ke wilayah lain.

Bagi TP PKK Bombana, kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan titik tolak untuk memperkuat gerakan nyata di tengah masyarakat. Dengan pendekatan yang humanis dan kolaboratif, mereka menargetkan tidak ada lagi anak di Bombana yang tumbuh tanpa akta kelahiran dan jaminan legalitas yang layak sebagai warga negara.

Melalui semangat gotong royong dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga, TP PKK Bombana optimis dapat menjadi motor penggerak utama dalam mendukung kebijakan pembangunan keluarga yang berkelanjutan dan inklusif.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan kepeduliannya kepada korban bencana alam angin puting beliung di Desa Lora, Kecamatan Mataoleo, dengan menyerahkan bantuan tali asih, bantuan perlindungan sosial, serta penyaluran pangan secara langsung kepada warga terdampak, Senin (21/7/2025).

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si yang hadir langsung di Gedung Serbaguna Desa Lora bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, menyampaikan rasa duka dan empati kepada para korban. “Kami datang bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa harapan, semangat, dan bukti bahwa pemerintah tidak pernah abai terhadap warganya yang sedang tertimpa musibah,” kata Burhanuddin dalam sambutannya.

Acara penyerahan bantuan turut dihadiri Forkopimda Kabupaten Bombana, anggota DPRD, staf ahli Bupati, kepala perangkat daerah terkait, Camat Mataoleo, serta masyarakat setempat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi dan menangani dampak bencana.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang, perlindungan sosial untuk anak-anak terlantar dari keluarga kurang mampu, serta jaminan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas terlantar. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya tanggap darurat sekaligus langkah awal pemulihan pasca bencana bagi keluarga yang terdampak.

“Pemerintah daerah akan selalu hadir dalam situasi seperti ini. Tidak hanya hari ini, kami juga sedang menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk membantu pemulihan kondisi warga,” ujar Bupati Burhanuddin usai menyerahkan bantuan secara simbolis.

Selain memberikan bantuan fisik, Bupati juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja. Ia menekankan bahwa solidaritas sosial antarwarga adalah kekuatan utama dalam menghadapi musibah.

“Kita harus saling menjaga dan membantu satu sama lain. Bencana alam sering datang tiba-tiba, tapi jika kita saling peduli dan siap siaga, kita bisa melewatinya bersama-sama,” tambahnya.

Masyarakat Desa Lora yang hadir dalam kegiatan ini mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah daerah. Beberapa warga bahkan terlihat meneteskan air mata saat menerima bantuan, merasa tidak sendirian dalam menghadapi cobaan yang mereka alami.

Seorang warga, Nurmawati, mengatakan bahwa bantuan ini sangat berarti bagi keluarganya yang kehilangan tempat tinggal akibat angin puting beliung. “Kami sangat berterima kasih. Saat kami merasa putus asa, kehadiran pemerintah memberi kami semangat baru,” ucapnya dengan suara bergetar.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bombana dalam membangun daerah yang tidak hanya tanggap bencana tetapi juga mengedepankan sisi kemanusiaan dan empati sosial. Dengan semangat kebersamaan, pemerintah berharap masyarakat bisa kembali bangkit dan menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Bupati Burhanuddin juga menyampaikan bahwa program bantuan seperti ini akan terus dilanjutkan dan dikembangkan, tidak hanya saat terjadi bencana tetapi juga sebagai bagian dari agenda perlindungan sosial jangka panjang.

“Perhatian terhadap warga miskin, lansia, anak-anak, dan kelompok rentan adalah prioritas kami. Mereka harus merasa dilindungi dan diperhatikan oleh negara,” tutup Burhanuddin.

Dengan pendekatan humanis dan menyentuh, Pemkab Bombana tak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga kehadiran moral dan semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Upaya ini memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Apel Akbar Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin pagi di Halaman Kantor Bupati Bombana. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, ini diikuti oleh para Asisten, Staf Ahli Setda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemkab Bombana.

Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya kedisiplinan dan etos kerja tinggi sebagai pondasi utama birokrasi yang efektif dan mampu melayani masyarakat secara maksimal.

“Kadang-kadang terlalu banyak menuntut hak, tetapi mengabaikan kewajiban. Banyak laporan yang masuk bahwa ada rekan-rekan ASN yang hanya datang untuk absen, lalu pulang, dan sore harinya kembali hanya untuk absen lagi,” ujar Burhanuddin dengan nada serius.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi kekhawatiran kepala daerah terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik akibat rendahnya integritas kerja sebagian aparatur. Menurutnya, keberadaan ASN dan P3K seharusnya menjadi garda depan dalam menciptakan pemerintahan yang hadir dan dirasakan masyarakat.

“Kalau tidak ada semangat pelayanan, maka keberadaan pemerintah tidak akan terasa di tengah masyarakat. Tugas utama kita adalah melayani. ASN dan P3K adalah pelayan publik, bukan sekadar pencari gaji,” tegas Bupati.

Secara khusus, ia juga memberikan perhatian kepada para pegawai P3K, dengan mengingatkan bahwa status kepegawaian mereka menuntut komitmen kerja yang nyata dan terukur.

“Saya minta kepada saudara-saudara P3K agar menyadari bahwa kalian memiliki keterbatasan. Kinerja kalian dievaluasi setiap tahun. Maka dari itu, perlu diketahui bahwa status kalian bisa saja diberhentikan kapan saja jika tidak menunjukkan kinerja yang baik,” katanya tanpa basa-basi.

Burhanuddin mengajak seluruh aparatur untuk membangun semangat kolektif dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Menurutnya, kemajuan Bombana sangat bergantung pada kinerja seluruh elemen pemerintahan, khususnya ASN dan P3K sebagai pelaksana kebijakan di lapangan.

“Mari kita benahi diri dan kota. Lima tahun ke depan, kemajuan Kabupaten Bombana berada di tangan kita. Kalau kita tidak kompak, tidak bekerjasama dan tidak berkolaborasi, maka saya yakin hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan,” tutup Bupati dengan penuh harap.

Apel akbar ini berlangsung dengan tertib dan penuh kekhidmatan. Suasana yang tercipta mencerminkan keseriusan para ASN dan P3K dalam menerima arahan serta ajakan membangun daerah secara bersama. Momentum ini diharapkan menjadi pengingat dan penyemangat bagi seluruh aparatur untuk kembali meneguhkan integritas dan semangat pelayanan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi penegasan sikap Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menciptakan budaya kerja yang disiplin, produktif, dan berpihak pada masyarakat. Dengan sinergi seluruh pihak, Bombana diyakini mampu melangkah lebih cepat menuju arah pembangunan yang lebih inklusif dan merata.