Jakarta, sultranet.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya resmi menetapkan Muh. Arham, S.Th.I sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020–2025. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan DPP Partai Berkarya Nomor 27.B/SK/DPP/BERKARYA/VI/2025, yang ditandatangani Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal Fauzan Rachmansyah di Jakarta pada 2 Juni 2025.

Keputusan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SK sebelumnya, yakni Nomor 27.A/SK/DPP/BERKARYA/XI/2023. Pengangkatan Muh. Arham menandai babak baru kepemimpinan Partai Berkarya di Sulawesi Selatan sekaligus sebagai upaya penyegaran dan penguatan struktur organisasi menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Berkarya yang direncanakan berlangsung pada Juli 2025.

Dalam susunan kepengurusan harian yang dilampirkan, Muh. Arham didampingi oleh Muh. Arham Assidik sebagai Sekretaris, Zulkadri Sultan sebagai Wakil Sekretaris, serta Rahmatia dan Imrana masing-masing sebagai Bendahara dan Wakil Bendahara.

Muh. Arham dikenal sebagai sosok muda visioner dan organisatoris yang aktif di berbagai bidang sosial-politik. Ia juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Kajian dan Pembangunan Daerah (LKPD), sebuah lembaga yang fokus pada riset, advokasi kebijakan publik, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah. Di bidang akademik, ia merupakan alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, salah satu perguruan tinggi Islam terkemuka di Indonesia.

Dengan kombinasi pengalaman intelektual, kepemimpinan organisasi, serta jaringan akar rumput yang kuat, DPP Partai Berkarya menaruh harapan besar kepada kepemimpinan Muh. Arham untuk membawa gerak partai lebih progresif dan adaptif di tengah dinamika politik lokal dan nasional.

Penetapan ini juga menjadi dasar pelaksanaan konsolidasi internal kepengurusan DPW hingga ke 24 DPD kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. DPP Partai Berkarya menginstruksikan kepada pengurus wilayah agar segera melakukan revitalisasi kepengurusan, konsolidasi politik, pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil), serta memastikan tata kelola partai berjalan efektif dan produktif sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” demikian tertulis dalam poin kelima keputusan DPP.

Dengan amanah baru yang diembannya, Muh. Arham diharapkan mampu membawa semangat pembaruan dan memperkuat eksistensi Partai Berkarya di Sulawesi Selatan sebagai partai yang konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat dan pembangunan daerah berbasis nilai-nilai kerakyatan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus berkomitmen menyelesaikan persoalan agraria yang selama ini menjadi tantangan serius bagi masyarakat. Dalam upaya memperkuat keadilan dan pemerataan penguasaan tanah, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si memimpin langsung Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Bombana yang digelar di Aula Pertemuan Kantor Pertanahan Bombana, Kamis, 10 Juli 2025.

Sidang ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bupati Bombana terkait pembentukan GTRA serta bagian dari program kerja nasional pensertipikatan tanah melalui skema redistribusi. Forum ini menjadi ruang strategis lintas sektoral untuk menyamakan langkah, merumuskan solusi konkret, dan mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan di daerah.

Dalam kegiatan tersebut, hadir sejumlah unsur penting seperti Forkopimda Bombana, Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten Setda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala UPTD KPH X Tina Orima, Kabag Hukum Setda, hingga jajaran teknis Kantor Pertanahan.

Bupati Burhanuddin menyampaikan, reforma agraria tidak semata bicara legalitas hak atas tanah, melainkan menyentuh dimensi yang lebih luas: keadilan sosial. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjamin agar tanah tidak hanya memiliki kepastian hukum, tapi juga memberi manfaat langsung bagi rakyat.

“Reforma agraria merupakan bagian dari upaya kita mewujudkan keadilan sosial. Melalui GTRA, kita ingin pastikan tanah tidak hanya memiliki kepastian hukum, tapi juga dapat dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat,” kata Burhanuddin di hadapan peserta sidang.

Ia menekankan bahwa redistribusi tanah menjadi solusi atas ketimpangan penguasaan lahan yang selama ini menciptakan hambatan dalam pembangunan berkeadilan. Pemkab Bombana, lanjutnya, akan terus melakukan pemantauan agar pelaksanaan reforma agraria di wilayah ini berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Redistribusi tanah bukan sekadar urusan dokumen, tetapi menyentuh persoalan hidup masyarakat kita yang menggantungkan masa depannya dari hasil pertanian dan pengelolaan lahan. Pemerintah harus hadir memastikan hak mereka diakui dan dilindungi,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, proses pelaksanaan GTRA akan dievaluasi secara berkala guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prinsip good governance. Selain itu, Pemda juga mendorong penguatan kelembagaan di tingkat bawah agar masyarakat bisa mendapatkan informasi dan akses yang adil terhadap proses sertipikasi dan redistribusi lahan.

“Kolaborasi menjadi kata kunci dalam menjalankan program ini. Semua OPD, Forkopimda, hingga masyarakat harus punya komitmen yang sama dalam menyukseskan reforma agraria,” tutur Bupati.

Sidang GTRA kali ini tidak hanya membahas teknis pelaksanaan redistribusi tanah, tetapi juga menjadi forum diskusi antarlembaga untuk menyamakan data dan peta prioritas wilayah yang akan menjadi sasaran program. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan dan sengketa pertanahan di masa mendatang.

Dengan semangat reformasi agraria yang inklusif, Pemkab Bombana berharap langkah-langkah konkret dalam redistribusi tanah mampu memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya agraria.

“Ini bukan sekadar program tahunan. Ini adalah amanah konstitusi yang harus diwujudkan dengan semangat keberpihakan pada masyarakat kecil,” pungkas Burhanuddin.

Dengan pelaksanaan sidang GTRA ini, Kabupaten Bombana mempertegas komitmennya untuk menjadikan reforma agraria sebagai pintu masuk dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian penting dari implementasi visi nasional menuju Indonesia yang lebih merata dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat tata kelola data pembangunan daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penginputan data statistik sektoral pada Aplikasi e-Walidata SIPD-RI dan Aplikasi Satu Data OPD. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Rapat Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bombana pada Kamis, 10 Juli 2025.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh admin perangkat daerah selaku produsen data, dan secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Bombana, Abdul Muslikh, S.Pd., M.P.W. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran data sektoral dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis digital dan berkelanjutan.

“Data menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan. Kita harus memastikan data yang dikumpulkan dari setiap OPD akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Abdul Muslikh.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana, Afrizal, S.St., serta Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo, Nasriadi, S.IP. Kehadiran BPS sebagai pembina data menunjukkan sinergi yang dibangun lintas instansi dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Aplikasi e-Walidata SIPD-RI dan Aplikasi Satu Data OPD dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keterpaduan, dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Melalui platform ini, pengumpulan dan validasi data sektoral dilakukan secara sistematis dan digital, sehingga mampu menjadi bukti dukung dalam sistem evaluasi kinerja daerah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.

“Dengan satu data yang terintegrasi, kita tidak hanya memudahkan proses administrasi, tapi juga membangun kepercayaan publik terhadap transparansi informasi pemerintah,” terang Afrizal dari BPS.

Sebagai Walidata daerah, Dinas Kominfo bertugas mengelola proses integrasi data dari seluruh perangkat daerah. Sementara itu, Bappeda berperan sebagai Ketua Forum Satu Data, dan BPS hadir sebagai pembina dalam hal metodologi dan standar data.

Sosialisasi ini bertujuan agar para admin data di setiap instansi memahami cara kerja aplikasi serta urgensi penginputan data sektoral secara akurat dan tepat waktu. Pemahaman yang baik dari para produsen data diharapkan mempercepat proses pengisian data dan meningkatkan kualitas indeks pembangunan statistik (IPS) Kabupaten Bombana.

“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah dapat beradaptasi dengan cepat terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik,” kata Nasriadi.

Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan peningkatan skor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta indeks keterpaduan data lintas sektor. Dengan sinergi antar-OPD dan pembinaan yang berkelanjutan dari BPS, Bombana optimistis dapat menjadi daerah percontohan dalam implementasi Satu Data Indonesia di Sulawesi Tenggara.

Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari strategi memperkuat transparansi dan akuntabilitas data publik. Dalam waktu dekat, hasil input data akan dievaluasi dan dianalisis sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy) yang lebih terarah dan berkeadilan.

Abdul Muslikh menambahkan, “Kami mengapresiasi komitmen semua perangkat daerah dalam mendukung sistem ini. Harapannya, ke depan tidak ada lagi data yang tumpang tindih atau saling bertentangan. Semua bersumber dari satu pintu, satu standar, dan satu sistem.”

Dengan semangat kolaboratif dan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, Kabupaten Bombana terus berbenah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan terbuka.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencapaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Semester I. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Rabu (9/7/2025), dan dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K.

Rapat yang dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana ini menjadi forum penting untuk meninjau sejauh mana program dan kegiatan yang dirancang sejak awal tahun berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup dua aspek utama, yakni capaian fisik serta realisasi keuangan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Evaluasi ini penting agar kita tahu posisi kita sekarang. Dari situ kita bisa susun langkah yang lebih terarah dan efisien untuk triwulan selanjutnya,” kata Ir. Syahrun dalam arahannya di hadapan peserta rapat.

Setiap OPD diberikan kesempatan untuk menyampaikan progres pelaksanaan program, termasuk memaparkan hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan. Mulai dari keterlambatan proses pengadaan, kendala teknis di lapangan, hingga faktor-faktor administratif yang memperlambat penyerapan anggaran.

Menurut Syahrun, proses monitoring bukan hanya soal memastikan serapan anggaran tinggi, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat.

“Serapan anggaran tinggi tapi tidak berdampak pada masyarakat, itu bukan indikator keberhasilan. Kita harus pastikan bahwa setiap rupiah yang kita kelola membawa manfaat nyata untuk warga,” tegasnya.

Dalam suasana yang terbuka dan konstruktif, diskusi antar-OPD berlangsung dinamis. Sejumlah kepala dinas mengungkapkan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala teknis maupun administratif. Ada juga yang menyampaikan perlunya koordinasi lintas sektor agar program pembangunan bisa lebih terpadu dan efisien.

Rapat ini juga dijadikan sebagai bahan untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan, agar pelaksanaan program pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal. Pemkab Bombana menargetkan agar pada akhir tahun anggaran 2025, seluruh program prioritas dapat terselesaikan dengan capaian maksimal.

Selain itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi anggaran. Dengan pengawasan internal yang ketat, diharapkan setiap perangkat daerah dapat mengelola anggaran dengan lebih efektif dan bertanggung jawab.

“Transparansi dan akuntabilitas itu bukan cuma tuntutan sistem, tapi juga bagian dari komitmen moral kita sebagai pelayan masyarakat,” ujar Syahrun.

Ia juga menambahkan bahwa penting bagi setiap perangkat daerah untuk menjaga komunikasi yang baik, tidak hanya secara vertikal antara pimpinan dan staf, tetapi juga secara horizontal antar instansi.

Pemkab Bombana berharap hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi catatan administratif semata, tetapi juga menjadi refleksi dan pijakan dalam menyusun kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan menitikberatkan pada prinsip pembangunan yang merata dan berdampak langsung bagi warga, kegiatan evaluasi semacam ini menjadi instrumen penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Rapat monev semester I ini merupakan bagian dari mekanisme tahunan untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran daerah, serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bombana yang lebih maju, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Bombana, sultranet.com — Suasana haru dan bahagia menyelimuti Masjid Raya Nurul Iman Kasipute, Rabu (9/7/2025), saat ratusan jemaah haji asal Kabupaten Bombana tiba kembali ke tanah air setelah menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Namun, kepulangan rombongan tahun ini juga diiringi kabar duka, setelah satu jemaah asal Kasipute, H. Muhammad Idris Abdullah, wafat di Mekkah usai menjalani wukuf di Arafah.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos hadir langsung menyambut kepulangan para jemaah. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa duka cita atas kepergian almarhum yang merupakan bagian dari rombongan haji asal Bombana.

“Di antara kita ada satu saudara yang telah berpulang lebih dahulu. Mari kita doakan bersama agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT,” kata Burhanuddin di hadapan keluarga jemaah dan masyarakat yang turut hadir.

Kedatangan jemaah haji disambut antusias oleh keluarga dan masyarakat. Wajah-wajah penuh syukur tampak menghiasi halaman masjid. Namun, di tengah kegembiraan itu, kekhawatiran juga menyelimuti sebagian keluarga karena satu jemaah lainnya, H. Musliin Adam, masih menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Madinah akibat kondisi kesehatan yang menurun.

Bupati Bombana juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Ia mengimbau keluarga agar memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para jemaah dan memperhatikan asupan gizi serta cairan tubuh.

“Jangan memaksakan diri. Konsumsi makanan hangat, perbanyak minum air putih, dan istirahat yang cukup adalah bagian dari ibadah setelah ibadah,” ujar Burhanuddin.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana, H. Adnan Saufi, yang turut mendampingi pemulangan jemaah, menyatakan bahwa seluruh jemaah yang kembali telah dinyatakan sehat dan layak terbang oleh tim medis yang bertugas. Ia juga memastikan bahwa proses pemulangan berjalan aman dan tertib berkat kerja sama lintas sektor.

“Pemulangan jemaah adalah tanggung jawab bersama. Kami di Kemenag bersama Pemda dan seluruh mitra kerja telah memastikan semua proses berjalan aman dan lancar, mulai dari Makassar hingga tiba di Bombana,” ungkap Adnan.

Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan tim di Arab Saudi terkait kondisi H. Musliin Adam dan berharap yang bersangkutan segera pulih. “Kami terus memantau dan mendoakan agar beliau bisa segera kembali ke tanah air dalam keadaan sehat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Adnan juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada tim medis yang selama proses haji selalu berada di garda depan dalam menangani berbagai kondisi darurat. Ia menyebut mereka sebagai “tim gas” karena kesigapan dan ketepatan dalam bertindak di tengah berbagai tantangan.

“Masalah bisa muncul kapan saja, tapi tim medis kita mampu menyelesaikan semuanya dalam hitungan detik. Mereka luar biasa,” puji Adnan.

Menurutnya, keberhasilan pemulangan jemaah haji tahun ini adalah buah dari kolaborasi yang kuat antara semua pihak yang terlibat. Ia menekankan bahwa pelayanan terhadap jemaah bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga merupakan amanah umat yang harus dijalankan dengan tulus dan tuntas.

“Ini bukan soal siapa yang paling menonjol, tapi bagaimana semua pihak menjalankan amanah bersama. Ini kerja kolaboratif yang patut diapresiasi,” tegas Adnan.

Penyambutan jemaah haji tahun ini bukan hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga refleksi atas pentingnya pelayanan publik yang berbasis kemanusiaan. Kepedulian terhadap kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan para jemaah menjadi pesan utama yang disampaikan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses haji tahun ini.

Keharuan tampak di wajah keluarga yang menyambut, sekaligus menjadi penanda bahwa haji bukan hanya soal ibadah individu, tapi juga ikatan sosial dan spiritual yang menguatkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia olahraga daerah melalui penyelenggaraan Kursus Wasit Sepak Bola C3 yang ditutup secara resmi oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Rabu, 9 Juli 2025 di Aula Sapta Pesona Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bombana.

Pelatihan yang berlangsung sejak 5 Juli ini diikuti oleh 30 peserta dari sejumlah kecamatan se-Kabupaten Bombana. Kegiatan difokuskan pada penguatan teknis kepemimpinan pertandingan, pemahaman aturan permainan, hingga simulasi pengambilan keputusan di lapangan. Para peserta dibimbing oleh instruktur berpengalaman yang didatangkan dari luar daerah, dengan metode pelatihan intensif yang menggabungkan teori dan praktik langsung.

Bupati Burhanuddin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kursus ini. Ia menilai kegiatan tersebut sebagai bukti bahwa Bombana mampu menggelar pelatihan olahraga secara mandiri, tanpa bergantung pada fasilitas kota besar.

“Ternyata kita bisa lakukan di daerah sendiri. Ini harus menjadi contoh bagi dinas-dinas lain. Kita ingin wasit-wasit Bombana dikenal secara nasional dan membawa nama baik daerah,” ujar Bupati.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan potensi promosi daerah melalui kegiatan pelatihan olahraga. Menurutnya, pengembangan SDM lokal akan berdampak langsung pada ekosistem olahraga yang sehat dan berdaya saing.

“Mulailah dari pertandingan antar kampung atau turnamen internal. Dengan begitu, kalian akan terbiasa dan tidak gugup saat diberi kepercayaan di event yang lebih besar,” pesan Bupati kepada para peserta.

Kepala Disparpora Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pembinaan olahraga di Bombana. Ia menyebut wasit sebagai elemen kunci dalam menciptakan pertandingan yang adil, sportif, dan mendukung prestasi atlet.

“Wasit adalah garda depan pembinaan olahraga yang bersih. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman tentang aturan permainan, kemampuan mengambil keputusan, dan keterampilan mengelola pertandingan secara profesional,” ujar Anisa.

Ia menambahkan, pendekatan pelatihan dilakukan secara intensif dan interaktif. Peserta tidak hanya menerima materi di ruang kelas, tetapi juga melakukan praktik di lapangan guna mengasah kemampuan teknis dan mental dalam menghadapi tekanan pertandingan.

Pelatihan ini mendapat respon positif dari peserta, yang menyambut baik kesempatan untuk meningkatkan kapasitas secara langsung di daerah. Selain menambah ilmu, kursus ini juga membuka jalan bagi para peserta untuk menjadi wasit bersertifikat yang dapat berkiprah di tingkat lokal hingga nasional.

Penutupan kegiatan ditandai dengan penyerahan sertifikat kepada seluruh peserta. Momentum ini menjadi penguat semangat Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan dan berdaya saing, dimulai dari pembinaan perangkat pertandingan hingga penguatan infrastruktur olahraga.

Kursus Wasit C3 ini bukan hanya sekadar pelatihan teknis, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam upaya mewujudkan tata kelola olahraga yang bersih dan profesional. Pemerintah daerah berharap para peserta dapat menjadi pionir perubahan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola di tingkat lokal, yang lebih transparan, adil, dan menjunjung tinggi sportivitas.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana ingin menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM olahraga bisa dimulai dari daerah, dengan semangat kemandirian dan kolaborasi lintas sektor.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian. Rabu pagi (9/7/2025), digelar Penanaman Jagung Serentak Kuartal III Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan penanaman jagung di lahan Perhutanan Sosial, terpusat di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis daerah yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan sektor pertanian berkelanjutan. Pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial menjadi langkah konkret dalam menciptakan pertanian produktif berbasis masyarakat.

Penanaman ini juga tersambung secara nasional melalui zoom meeting bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan, serta Menteri Pertanian. Acara utama dipusatkan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dan berlangsung secara serentak di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bombana.

“Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan lahan hutan yang telah diberikan izin kelola kepada masyarakat. Kita ingin memastikan lahan-lahan tersebut tidak lagi tidur, tapi produktif dan memberikan nilai ekonomi,” kata seorang pejabat Pemerintah Kabupaten Bombana di lokasi kegiatan.

Lahan yang digunakan untuk penanaman di Bombana sebagian besar merupakan area perhutanan sosial yang telah dialokasikan kepada kelompok tani setempat. Luas lahan yang ditanami jagung diperkirakan mencapai ratusan hektar, tersebar di beberapa titik strategis, dengan Kelurahan Poea sebagai lokasi percontohan.

Acara berlangsung meriah dengan nuansa kebersamaan. Para petani bersama tokoh masyarakat, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta perwakilan Kecamatan Rumbia Tengah bergotong royong dalam proses penanaman. Mereka tampak antusias dan optimis terhadap hasil panen yang akan datang.

“Jagung ini bukan hanya sekadar tanaman. Ini harapan kami sebagai petani untuk hidup lebih baik dan mandiri secara ekonomi,” ujar salah satu petani yang ikut menanam, sambil tersenyum sembari memegang bibit jagung yang siap ditanam.

Langkah ini juga menjadi bagian penting dari upaya Kabupaten Bombana untuk mengokohkan posisinya sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara. Pemerintah daerah menargetkan produksi jagung meningkat secara signifikan dalam beberapa musim tanam ke depan, seiring dengan makin luasnya pemanfaatan lahan perhutanan sosial.

Selain menjadi solusi untuk ketahanan pangan, pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial juga diharapkan mendorong pemerataan ekonomi, terutama bagi masyarakat di wilayah sekitar hutan yang selama ini akses terhadap sumber ekonomi masih terbatas.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita ingin memberikan akses dan peluang kepada masyarakat untuk berdaya dari bawah. Petani bisa menanam, panen, hingga mengelola hasilnya sendiri dengan dukungan dari pemerintah,” terang salah satu kepala dinas terkait di sela kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa program ini tidak berhenti di seremoni penanaman. Pendampingan teknis, distribusi benih unggul, serta akses pasar akan terus dikawal agar hasil pertanian bisa benar-benar menjadi tumpuan ekonomi masyarakat.

Dengan semangat gotong royong dan kerja sama lintas sektor, Bombana berharap menjadi contoh praktik terbaik pemanfaatan lahan perhutanan sosial yang mampu membawa perubahan nyata di sektor pangan dan ekonomi pedesaan.

Penanaman Jagung Serentak Kuartal III ini menjadi penanda kuat bahwa pertanian bukan sekadar urusan tanam dan panen, melainkan strategi pembangunan jangka panjang yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Menteri Dalam Negeri RI Jenderal (Purn.) Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian kembali menegaskan pentingnya peran aktif sektor swasta dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual melalui Zoom Meeting, yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 7 Juli 2025 pukul 09.00 WITA.

Rakor tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah se-Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Bombana. Hadir dalam kegiatan ini Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, ST, M.P.W.K, didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait beserta jajarannya.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa dijadikan satu-satunya tumpuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Jangan terlalu berharap pada APBN untuk mendongkrak ekonomi. Justru sektor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, yang paling berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian,” tegas Tito dalam sambungan Zoom dari ruang rapat Kemendagri.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang ramah dan berkelanjutan. Menurutnya, regulasi dan kebijakan yang berpihak pada kemudahan investasi akan menjadi kunci dalam membangun daya saing daerah serta menumbuhkan kepercayaan dunia usaha terhadap potensi lokal.

“Sektor swasta akan bergerak kalau daerah memberikan jaminan kepastian hukum, kemudahan birokrasi, dan keamanan berusaha. Pemerintah daerah harus bisa menjadi fasilitator, bukan penghambat,” lanjutnya.

Dalam rakor tersebut, hadir pula Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.Si., sebagai narasumber utama. Ia memaparkan sejumlah strategi konkret dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk langkah-langkah evaluasi atas kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung program nasional, salah satunya Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pembangunan saat ini.

Prof. Rachmat menyoroti bahwa sinergi antara pusat dan daerah tidak cukup hanya pada tataran administratif, namun harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang aplikatif di lapangan. Ia menekankan bahwa pembukaan ruang investasi harus diiringi dengan tata kelola lahan yang baik, kepastian perizinan, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

“Saat daerah proaktif membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha, maka lapangan kerja tercipta, pendapatan masyarakat meningkat, dan angka inflasi dapat ditekan secara alamiah,” ungkapnya dalam presentasi daring.

Merespon arahan Mendagri, Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan kesiapan untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pj. Sekda Bombana Ir. Syahrun mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam memperkuat peran sektor swasta di daerah.

“Kami terus mendorong kemudahan berusaha melalui sistem perizinan terpadu dan penyederhanaan regulasi. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk membuka ruang investasi seluas-luasnya tanpa mengorbankan prinsip transparansi,” ujar Syahrun usai mengikuti rakor.

Selain fokus pada pengendalian inflasi, rapat koordinasi ini juga menjadi wadah evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan di daerah, termasuk realisasi program prioritas nasional. Pemerintah pusat berharap agar seluruh pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, dan keseimbangan antara konsumsi dan produksi daerah.

Pesan penting dari rakor ini adalah bahwa sektor swasta bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen vital dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi syarat mutlak untuk memastikan setiap daerah mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Kolaka, sultranet.com – Aktivitas jalan hauling ore nikel yang diduga digunakan PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, kembali menuai sorotan. Jalan yang disebut-sebut sudah digunakan selama belasan tahun itu diduga kuat melintasi wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik PT. Antam Tbk.

Hasil investigasi lapangan pada Jumat (4/7/2025) di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, memperlihatkan bahwa jalan tersebut masih aktif digunakan untuk hauling ore nikel, meski diduga berada di dalam area konsesi milik PT. Antam Tbk.

“Jalan yang dipakai PT. TRK itu jelas masuk dalam IUP PT. Antam. Mereka gunakan untuk hauling ore nikel. Ini pelanggaran yang nyata,” kata salah satu sumber terpercaya di lokasi kepada media ini.

Lebih lanjut, sumber itu juga mengungkap bahwa kegiatan hauling tersebut diduga dikendalikan oleh seorang pengusaha berinisial JJ. Dalam operasinya, JJ menggunakan nama PT. TRK sebagai badan usaha untuk melintas di wilayah Antam.

“Itu kegiatannya JJ. Dia pakai nama PT. TRK untuk jalankan hauling ore di dalam wilayah IUP Antam,” bebernya.

Menanggapi persoalan ini, Ketua DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Sulawesi Tenggara, Mardin Fahrun, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti keberadaan jalan hauling TRK yang berada dalam kawasan konsesi milik negara tersebut.

“Kami sudah melihat peta wilayah konsesi. Jalan TRK itu benar-benar masuk di area IUP PT. Antam. Ini harus segera diperiksa aparat penegak hukum, termasuk legalitas penggunaannya selama ini,” tegas Mardin. Sabtu (5/7)

Menurut Mardin, pihaknya juga akan melayangkan surat resmi ke manajemen PT. Antam Tbk di Jakarta untuk meminta penjelasan resmi terkait status jalan hauling yang digunakan PT. TRK tersebut.

“Kami akan menyurat ke manajemen pusat PT. Antam. Kalau itu resmi, harus dijelaskan siapa yang mengizinkan. Tapi kalau tidak resmi, ini persoalan besar,” ucapnya.

Mardin juga menduga selama bertahun-tahun penggunaan jalan itu, telah terjadi kompensasi secara ekonomi dalam bentuk hitungan tonase atau ritase.

“Kami curiga, tiap armada yang lewat membawa ore itu ada kompensasi, entah tonase, entah ritase. Lalu siapa yang menerima? Apakah Antam? Atau TRK sendiri?” tanyanya.

Mardin menambahkan, jika jalan tersebut memang tidak pernah diizinkan secara resmi oleh PT. Antam Tbk, maka perlu dipertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja atau pelanggaran aturan pertambangan.

“Kalau suatu waktu terjadi kecelakaan kerja atau pelanggaran aturan tambang di jalan itu, siapa yang bertanggung jawab? Apakah Antam, selaku pemegang IUP? Ini harus jelas demi kepastian hukum,” tegasnya.

Isu ini menambah daftar panjang persoalan tumpang tindih penggunaan lahan tambang di Sulawesi Tenggara, yang kerap menimbulkan konflik kepentingan antara korporasi, masyarakat, dan negara.

Hingga berita ini dirilis, baik Pihak PT. Antam, Tbk maupun PT. TRK yang dikonfirmasi via whattsapp belum memberikan jawaban. (IS)

Kendari, sultranet.com 4 Juli 2025 — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menghadiri prosesi pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Aula Wakatobi, Gedung KPw BI Sultra, Kamis (4/7). Dalam acara tersebut, Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono secara resmi melantik Edwin Permadi sebagai Kepala BI Sultra menggantikan Doni Septadijaya yang kini bertugas di Kalimantan Barat.

Pengukuhan ini dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan strategis di Sultra, mulai dari unsur Forkopimda, Ketua DPRD atau yang mewakili, pimpinan perbankan, OJK, pelaku usaha, hingga jajaran instansi vertikal dan pimpinan satuan kerja BI.

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra menyampaikan harapannya agar kehadiran Edwin membawa semangat baru dan memperkuat sinergi antara BI dengan pemerintah daerah, khususnya dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.

“Selamat kepada Bapak Edwin Permadi atas kepercayaan yang diberikan. Semoga amanah ini dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta dapat memperkuat peran strategis Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Tenggara,” ujar Gubernur.

Ia juga memberikan apresiasi atas dedikasi Doni Septadijaya selama menjabat di Sultra. Menurutnya, kerja sama BI dengan Pemprov telah berjalan harmonis dalam mendukung sejumlah agenda strategis seperti pengendalian inflasi, digitalisasi pembayaran, penguatan UMKM, hingga distribusi rupiah ke wilayah 3T.

Sulawesi Tenggara, sambung Gubernur, memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, dengan luas wilayah daratan sekitar 38.140 km² dan perairan mencapai 110.000 km². Untuk itu, ia berharap BI terus menjadi mitra utama dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Gubernur juga mengapresiasi peran aktif Bank Indonesia dalam mendorong ketahanan pangan dan ekonomi syariah. Menurutnya, kerja kolaboratif melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) telah menunjukkan hasil yang nyata.

“Alhamdulillah, pada 2023, sebanyak 17 pemda di Sultra berhasil meraih predikat Pemda Digital. Bahkan Kota Kendari berhasil menjadi juara II nasional TP2DD tahun 2022 dan juara III pada 2023,” ucapnya.

Ia juga mengundang Deputi Gubernur BI dan rombongan untuk menikmati destinasi wisata serta kuliner khas Sultra seperti sinonggi, kasuami, dan kabuto sebagai bagian dari semangat membangun daerah secara holistik.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang terbangun dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pengendalian inflasi komoditas pangan.

“Salah satu tantangan saat ini adalah harga beras. Kami melihat program pompanisasi di Sultra sebagai langkah konkret dalam menjaga produksi beras. Ini contoh strategi daerah yang baik, dan BI siap mendukung penuh,” kata Doni.

Ia menambahkan, sinergi antara BI dan Pemda telah memperkuat pelaksanaan program nasional seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), digitalisasi sistem keuangan, penguatan UMKM, serta pengembangan ekonomi syariah.

Sementara itu, Edwin Permadi dalam pernyataan perdananya menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program-program unggulan BI serta memperkuat kemitraan strategis dengan Pemda.

“Saya akan meneruskan pondasi kerja sama yang sudah dibangun oleh Bapak Doni Septadijaya dan memperkuat langkah-langkah strategis yang dibutuhkan Sulawesi Tenggara ke depan,” ujar Edwin.

Acara pengukuhan berlangsung khidmat dengan suasana keakraban yang terasa antara pejabat pusat dan daerah. Momen ini menjadi simbol berlanjutnya komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat peran sebagai mitra pembangunan daerah menuju ekonomi yang adil dan berkelanjutan.