Sultranet.com, Kendari – Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat upaya penyelarasan data sektor perkebunan melalui Pertemuan Sinkronisasi Data Statistik Perkebunan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh data perkebunan dari kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara tersaji secara valid, akurat, dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan perkebunan yang tepat sasaran, berlangsung di Hotel Claro Kendari selama tiga hari, 11 hingga 13 Mei 2026.

Pertemuan tersebut mempertemukan pengelola data statistik perkebunan dari seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara bersama tim teknis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. Forum ini difokuskan pada penyamaan persepsi dalam proses pengumpulan, verifikasi, validasi, dan pelaporan data statistik perkebunan yang menjadi acuan pembangunan sektor perkebunan di daerah.

Data yang dibahas meliputi luas areal tanaman perkebunan, jumlah produksi, tingkat produktivitas, serta jumlah petani pada berbagai komoditas unggulan Sulawesi Tenggara seperti kakao, kelapa sawit, jambu mete, lada, kelapa, dan sejumlah komoditas strategis lainnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menilai sinkronisasi data menjadi kebutuhan mendesak mengingat data statistik merupakan fondasi utama dalam merumuskan program pembangunan, menyusun alokasi anggaran, hingga menentukan arah kebijakan yang berdampak langsung terhadap petani dan pelaku usaha perkebunan.

Dalam kegiatan tersebut, masing-masing daerah diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan data perkebunan di wilayahnya. Selanjutnya, data yang disampaikan dilakukan pencocokan dan pembahasan bersama guna menghindari perbedaan angka yang berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan pembangunan.

Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pembangunan perkebunan.

“Sinergi yang kuat hari ini menjadi langkah penting untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat, efektif, dan berkelanjutan di masa mendatang. Tanpa data yang akurat, program bantuan bibit, pupuk, hingga infrastruktur kebun bisa tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan sektor perkebunan tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran dan program yang besar, tetapi juga harus didasarkan pada data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat mengetahui kondisi riil di lapangan sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan petani.

Ia menjelaskan, data statistik perkebunan memiliki peran penting dalam menentukan berbagai kebijakan strategis, mulai dari pengembangan kawasan perkebunan, distribusi bantuan sarana produksi, peningkatan kapasitas petani, hingga pembangunan infrastruktur pendukung sektor perkebunan.

Selain itu, data yang akurat juga menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap capaian program pembangunan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Dengan demikian, pemerintah dapat mengukur efektivitas program sekaligus melakukan perbaikan terhadap berbagai kendala yang ditemukan di lapangan.

Dalam forum tersebut, peserta juga membahas sejumlah tantangan yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan data statistik perkebunan, seperti perbedaan metode pendataan, keterbatasan sumber daya manusia, hingga dinamika perubahan luas areal dan produksi yang terjadi di masing-masing daerah.

Melalui sinkronisasi ini, seluruh daerah diharapkan memiliki standar yang sama dalam melakukan pendataan sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat digunakan sebagai rujukan bersama. Kesamaan persepsi tersebut dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan data antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi.

Hasil sinkronisasi Data Statistik Perkebunan Angka Sementara Tahun 2025 nantinya akan menjadi salah satu dokumen penting dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026. Selain itu, data tersebut juga akan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan sektor perkebunan di Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap kegiatan ini mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan data statistik perkebunan. Dengan data yang semakin kredibel dan berkualitas, berbagai program pembangunan di sektor perkebunan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di tengah tantangan sektor perkebunan yang terus berkembang, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga tuntutan peningkatan produktivitas, keberadaan data yang akurat menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan daya saing komoditas perkebunan Sulawesi Tenggara.

Melalui sinergi yang terbangun dalam pertemuan ini, pemerintah optimistis sektor perkebunan Sulawesi Tenggara akan semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani yang menjadi pelaku utama pembangunan perkebunan. (adv)

Sultranet.com, Depok – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program strategis nasional di sektor pertanian. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Dinas Pertanian Bombana mendampingi Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam kegiatan Penandatanganan Kontrak Konstruksi Program Cetak Sawah Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi tonggak awal pelaksanaan program perluasan areal sawah yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan daerah, berlangsung di The Margo Hotel, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu, 13 Mei 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bombana didampingi langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Hasbi, SP., M.M, serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana. Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana menjadi bukti kesiapan daerah dalam menyukseskan program cetak sawah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

Penandatanganan kontrak konstruksi program cetak sawah dilakukan sebagai bagian dari percepatan implementasi program melalui mekanisme Swakelola Tipe II yang melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Program ini dirancang untuk membuka dan mengembangkan lahan sawah baru pada kawasan yang memiliki potensi pertanian sehingga dapat meningkatkan luas tanam dan produktivitas padi.

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, pejabat tinggi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, serta unsur pemerintah daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana siap mendukung dan mengawal penuh pelaksanaan program cetak sawah agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi investasi jangka panjang untuk memperkuat kedaulatan pangan daerah. Kami siap memastikan seluruh tahapan pelaksanaan berjalan sesuai standar, mulai dari proses konstruksi hingga pemanfaatan lahan oleh petani,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Bombana. Karena itu, setiap program yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi pangan harus dikawal secara serius agar memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat luas.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH, menyampaikan bahwa program cetak sawah tahun 2026 menjadi peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan luas baku sawah dan memperkuat posisi Bombana sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Sulawesi Tenggara.

Sarif menjelaskan bahwa setelah penandatanganan kontrak dilakukan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna mempercepat tahapan pelaksanaan di lapangan. Mulai dari proses perencanaan teknis, persiapan lokasi, pendampingan masyarakat, hingga pengawasan pekerjaan akan dilakukan secara terpadu agar hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.

“Dinas Pertanian Bombana siap menjalankan amanah program ini. Kami akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar proses pelaksanaan berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya petani yang akan memanfaatkan lahan sawah baru,” kata Sarif.

Ia menambahkan, program cetak sawah tidak hanya bertujuan meningkatkan luas lahan pertanian, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan petani melalui bertambahnya areal produksi pangan. Selain itu, program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan dan memperkuat ketahanan pangan daerah dalam jangka panjang.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Bombana, Hasbi, SP., M.M, juga menilai program tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi padi di daerah. Menurutnya, keberadaan lahan sawah baru akan mendukung peningkatan indeks pertanaman sekaligus memperluas kesempatan petani untuk mengembangkan usaha tani secara lebih produktif.

Program cetak sawah tahun 2026 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjawab tantangan kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya luas lahan sawah produktif, pemerintah berharap produksi beras nasional dapat terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Bagi Kabupaten Bombana, program ini memiliki arti strategis karena daerah tersebut memiliki potensi sumber daya lahan yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian produktif. Melalui dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi lintas sektor, program cetak sawah diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. (adv)

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana bersama Wakil Bupati Bombana resmi melantik Ir. Syahrun, ST., M.PW sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana definitif dalam sebuah prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di Ruang Tanduale Kantor Bupati Bombana. Pelantikan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan OPD, pejabat ASN, serta sejumlah tokoh daerah, Senin (11/5/2026).

Ir. Syahrun sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana. Penetapan dirinya sebagai Sekda definitif dilakukan setelah melalui tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana menegaskan bahwa pelantikan Sekda bukanlah proses instan, melainkan hasil dari tahapan seleksi yang panjang dan objektif.

“Perlu saya tegaskan bahwa penetapan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana hari ini bukan sebuah proses yang instan. Pelantikan ini merupakan hasil dari rangkaian tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,” ujar Bupati Bombana.

Ia menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel.

“Oleh karena itu saya pastikan seluruh tahapan seleksi mulai dari seleksi administrasi, asesmen kompetensi hingga penetapan nama telah dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Menurutnya, posisi Sekretaris Daerah merupakan jabatan strategis yang menjadi motor penggerak birokrasi daerah. Karena itu, figur yang dipilih harus memiliki kompetensi, integritas, serta rekam jejak yang baik dalam pemerintahan.

Bupati Bombana juga meminta Sekda yang baru dilantik agar mampu menghadirkan inovasi dan langkah konkret untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Kepada pejabat Sekretaris Daerah yang baru saja dilantik, atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, saya mengucapkan selamat. Jabatan ini adalah amanah sekaligus tantangan besar. Buktikan dengan prestasi kerja, selalu munculkan ide-ide dan inovasi cemerlang guna meningkatkan kinerja dan capaian program-program pemerintah,” ucapnya.

Dalam arahannya, Bupati Bombana menyoroti tiga poin penting yang menjadi tugas utama Sekda. Pertama, memastikan harmonisasi organisasi dan koordinasi antarperangkat daerah berjalan efektif demi tercapainya target pembangunan. Kedua, melakukan percepatan terhadap program-program strategis dan prioritas daerah yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, memperkuat pembinaan ASN melalui penegakan disiplin dan profesionalisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

“Sekretaris Daerah adalah motor penggerak birokrasi. Saudara memiliki tanggung jawab yang sangat strategis untuk memastikan koordinasi antarperangkat daerah berjalan mulus demi tercapainya target pembangunan daerah,” tegasnya.

Bupati Bombana juga berharap kehadiran Sekda definitif dapat memperkuat konsolidasi pemerintahan dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan daerah.

“Baru saja kita melakukan pelantikan setelah melalui proses yang sudah ada dari BKN dan gubernur. Saya berharap dengan selesainya pelantikan Sekretaris Daerah, sudah bisa hadir dalam kegiatan pembangunan, konsolidasi antar dinas dan pembinaan terhadap ASN sehingga bisa lebih baik,” katanya usai pelantikan.

Sementara itu, Sekda Bombana yang baru dilantik, Ir. Syahrun, ST., M.PW menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut dengan fokus pada penguatan koordinasi pemerintahan dan peningkatan pelayanan birokrasi.

“Kami sebagai Sekretaris Daerah akan mengkoordinasikan segala program pimpinan dan memberikan pelayanan kepada seluruh OPD, termasuk mengkoordinasi seluruh ASN sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Syahrun.

Ia juga menegaskan kesiapan untuk mendukung visi pembangunan daerah menuju Bombana yang lebih maju dan berdaya saing.

Pelantikan Sekda definitif ini dinilai menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mempercepat realisasi program prioritas daerah. Kehadiran Sekda definitif diharapkan mampu menjadi penghubung strategis antara kepala daerah, organisasi perangkat daerah, dan aparatur sipil negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di akhir sambutannya, Bupati Bombana mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk bersama-sama mendukung Sekda yang baru dilantik demi mewujudkan Bombana yang lebih maju dan kompetitif.

“Tunjukkan kinerja terbaik saudara untuk Bombana yang lebih maju dan siap mewujudkan Bombana berdaya saing berbasis agrominapolitan,” tutupnya.

Pewarta: zull

Wakatobi, Sultranet.com – Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Koarmada II, Laksma TNI, Edy Setyawan, SE,  memimpin langsung rangkaian kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) Tahun 2026 di Kabupaten Wakatobi sebagai bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam memperkuat kedaulatan negara di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T), khususnya di Pulau Binongko, Tomia, dan Kaledupa, yang berlangsung pada 9–10 Mei 2026.

Program Ekspedisi Rupiah Berdaulat menjadi salah satu langkah strategis negara dalam memastikan masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan akses terhadap uang Rupiah layak edar sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh layanan penukaran uang Rupiah layak edar, tetapi juga edukasi terkait gerakan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah yang terus digaungkan Bank Indonesia bersama TNI AL di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah kepulauan dan perbatasan.

Pada Sabtu, 9 Mei 2026, Danguskamla Koarmada II menghadiri malam ramah tamah Ekspedisi Rupiah Berdaulat yang digelar di Blue Ocean View Resort and Caffe Dapoer Maritim, Wakatobi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Wakatobi, Haliana, Wakil Bupati Wakatobi, Sawia Fualo, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Wakatobi.

Kegiatan kemudian berlanjut pada Minggu, 10 Mei 2026, dengan berbagai agenda sosial dan olahraga bersama masyarakat di Kecamatan Wangi-Wangi. Rangkaian kegiatan meliputi Wakatobi Biosfer Run, senam bersama, pengobatan gratis, khitanan massal, pembagian sembako, layanan penukaran uang Rupiah layak edar, hingga sosialisasi gerakan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah.

Kehadiran program tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat karena dinilai memberikan manfaat langsung, khususnya bagi warga di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan dan kesehatan.

Di sela pelaksanaan kegiatan, Laksamana Pertama TNI Edy Setyawan bersama prajurit KRI Pulau Rimau-724 juga melaksanakan sosialisasi rekrutmen Prajurit TNI Angkatan Laut di SMA Negeri 1 Wangi-Wangi yang diikuti sekitar 100 pelajar.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa diberikan pemahaman mengenai peluang bergabung menjadi prajurit TNI AL serta pentingnya membangun karakter disiplin, tangguh, dan berintegritas sejak dini.

Edy Setyawan menegaskan generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga masa depan bangsa dan kedaulatan maritim Indonesia. Karena itu, ia mengajak para pelajar untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh dan menjauhi perilaku negatif yang dapat merusak masa depan.

“Generasi muda Wakatobi harus berani bermimpi, siap mengabdi kepada bangsa dan negara, serta menjadi bagian dari prajurit TNI AL yang profesional, modern, dan tangguh dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia,” ujar Edy Setyawan. (10/5)

Ia juga mengingatkan para pelajar agar menjauhi penyalahgunaan narkoba dan pergaulan negatif yang dapat menghambat masa depan mereka. Menurutnya, kedisiplinan dan semangat belajar menjadi modal utama bagi generasi muda untuk meraih cita-cita.

Selain memperkenalkan profil TNI Angkatan Laut, sosialisasi tersebut juga menjelaskan mekanisme penerimaan prajurit melalui slogan “Join The Navy To See The World” yang bertujuan memotivasi pelajar agar memiliki wawasan luas dan semangat mengabdi kepada negara.

Program Ekspedisi Rupiah Berdaulat sendiri menjadi simbol kolaborasi nyata antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah kepulauan Indonesia.

Melalui pendekatan sosial, edukatif, dan pelayanan langsung kepada masyarakat, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat sekaligus memperkuat pemahaman tentang pentingnya Rupiah sebagai alat pemersatu bangsa dan simbol kedaulatan negara.

Pewarta: Samidin

Bombana, sultranet.com – Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Bombana kembali memperkuat komitmennya dalam membangun prestasi olahraga daerah dengan menyiapkan pelatihan wasit dan pelatih bola voli bersertifikasi nasional. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pembinaan berkelanjutan untuk mencetak sumber daya manusia olahraga yang kompeten sekaligus memperkuat kesiapan Kabupaten Bombana menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara 2026. Rencana pelaksanaan kegiatan itu disampaikan Ketua PBVSI Bombana, Iskandar, SP, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Sabtu (10/5/2025).

Program pelatihan tersebut menjadi langkah lanjutan setelah suksesnya penyelenggaraan Open Turnamen Bola Voli Bupati Cup III yang sebelumnya menghadirkan atlet-atlet dan pemain profesional dari berbagai daerah. Ajang tersebut tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga membuka ruang bagi atlet-atlet lokal untuk memperoleh pengalaman bertanding bersama pemain berlevel nasional.

Melihat antusiasme masyarakat dan perkembangan olahraga bola voli yang semakin pesat di Bombana, PBVSI menilai penguatan kualitas atlet harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas wasit dan pelatih. Keberadaan tenaga olahraga yang profesional dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pembinaan yang berkelanjutan dan berstandar nasional.

Ketua PBVSI Bombana, Iskandar, mengatakan pembangunan olahraga tidak cukup hanya melalui penyelenggaraan turnamen atau kompetisi semata. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pembinaan juga harus terus ditingkatkan agar mampu mengikuti perkembangan olahraga modern.

“Setelah sukses menjaring bibit-bibit atlet lokal pada Bupati Cup III yang menghadirkan pemain-pemain Pro Liga, kami melihat pentingnya meningkatkan kualitas para wasit dan pelatih agar mereka juga bisa berkiprah di level yang lebih tinggi,” ujar Iskandar.

Ia menjelaskan bahwa pelatihan tersebut akan menghadirkan instruktur dan pemateri bersertifikasi nasional yang memiliki pengalaman dalam pembinaan dan pengembangan olahraga bola voli di Indonesia. Dengan keterlibatan narasumber yang kompeten, peserta diharapkan memperoleh pengetahuan teknis, pemahaman regulasi terbaru, serta kemampuan praktis yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas sebagai wasit maupun pelatih.

Menurut Iskandar, langkah ini merupakan bagian dari visi jangka panjang PBVSI Bombana untuk membangun ekosistem bola voli yang kuat dan berkelanjutan. Pembinaan tidak hanya difokuskan pada atlet, tetapi juga mencakup seluruh unsur pendukung yang berperan dalam menciptakan prestasi olahraga.

“Dengan wasit dan pelatih bersertifikasi serta atlet-atlet hasil pembinaan berjenjang, kami optimis Bombana akan tampil maksimal di Porprov nanti,” katanya.

Persiapan menuju Porprov Sulawesi Tenggara 2026 menjadi salah satu alasan utama pentingnya pelatihan tersebut. PBVSI Bombana ingin memastikan bahwa seluruh perangkat pembinaan olahraga telah dipersiapkan secara matang, mulai dari atlet, pelatih, hingga perangkat pertandingan yang memiliki kompetensi sesuai standar.

Dalam beberapa tahun terakhir, olahraga bola voli di Kabupaten Bombana menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai turnamen yang digelar secara rutin berhasil meningkatkan minat masyarakat terhadap cabang olahraga ini sekaligus melahirkan banyak atlet potensial dari berbagai kecamatan.

PBVSI Bombana juga dikenal sebagai salah satu organisasi cabang olahraga yang aktif menyelenggarakan kompetisi berskala besar di wilayah Indonesia Timur. Berbagai turnamen yang digelar tidak hanya menjadi ajang pencarian bakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas olahraga masyarakat serta pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pendukung kegiatan olahraga.

Keberhasilan menyelenggarakan Open Turnamen Bola Voli Bupati Cup III menjadi salah satu bukti keseriusan organisasi dalam mengembangkan olahraga bola voli di daerah. Turnamen tersebut menghadirkan atmosfer kompetisi yang berkualitas sekaligus memberikan kesempatan kepada atlet lokal untuk mengukur kemampuan mereka menghadapi pemain yang lebih berpengalaman.

Bagi PBVSI Bombana, keberhasilan sebuah organisasi olahraga tidak hanya diukur dari jumlah event yang diselenggarakan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan sistem pembinaan yang mampu melahirkan atlet, pelatih, dan wasit berkualitas.

Karena itu, pelatihan yang akan digelar dalam waktu dekat tersebut dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan olahraga Bombana. Kehadiran wasit dan pelatih bersertifikasi nasional diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembinaan atlet sejak usia dini hingga level kompetisi yang lebih tinggi.

Komitmen tersebut juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan yang menilai langkah PBVSI Bombana sebagai bentuk keseriusan dalam membangun fondasi olahraga yang berkelanjutan. Fokus pada pengembangan SDM dianggap sebagai strategi yang tepat untuk menciptakan prestasi yang tidak hanya bersifat sesaat, tetapi mampu bertahan dalam jangka panjang.

Menutup keterangannya, Iskandar menegaskan bahwa Bombana memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu daerah penghasil talenta olahraga terbaik di Sulawesi Tenggara. Dengan dukungan pembinaan yang terstruktur dan peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan, ia optimistis cita-cita tersebut dapat diwujudkan.

“Kita ingin Bombana tidak hanya dikenal sebagai penyelenggara event besar, tetapi juga sebagai daerah penghasil atlet, wasit, dan pelatih berkelas nasional,” tutupnya.

Melalui program pelatihan ini, PBVSI Bombana kembali menegaskan perannya sebagai motor penggerak pengembangan olahraga bola voli di daerah. Tidak hanya menghadirkan kompetisi berkualitas, organisasi ini juga terus membangun fondasi pembinaan yang kuat demi melahirkan generasi olahraga Bombana yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

Sumber: Kibar News

MUNA, Sultranet.com – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Muna, Ramsin, akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Raha terkait polemik unggahan status WhatsApp pribadinya yang sempat memicu sorotan publik. Ramsin menegaskan, unggahan tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk menyindir ataupun merendahkan organisasi tertentu, termasuk HMI Cabang Raha, Rabu (6/5/2026).

Politisi Fraksi Demokrat itu menjelaskan, status WhatsApp yang menjadi perbincangan publik tersebut merupakan bentuk luapan emosi pribadi yang dituangkan melalui kalimat kiasan. Ia menilai unggahan itu tidak memiliki tujuan untuk menyerang pihak tertentu sebagaimana yang berkembang di tengah masyarakat.

Ramsin mengaku situasi tersebut bermula setelah dirinya menjalani sejumlah agenda padat, mulai dari audiensi hingga rapat dinas. Dalam perjalanan pulang, ia merasa berada dalam kondisi yang tidak nyaman karena menduga diikuti oleh beberapa orang yang mengendarai tiga unit sepeda motor di kawasan Laiworu.

Karena merasa tidak aman, Ramsin memilih berhenti di sebuah warung untuk memastikan situasi di sekitarnya. Dalam kondisi tersebut, ia sempat mencoba menghubungi pihak kepolisian sebelum akhirnya orang-orang yang diduga mengikutinya meninggalkan lokasi.

“Secara pribadi saya tidak pernah punya niat untuk menyinggung siapa pun. Story itu bersifat privat dan hanya saya yang memahami konteksnya. Sindiran itu bersifat umum, bukan ditujukan kepada HMI Cabang Raha,” kata Ramsin saat memberikan klarifikasi.

Ia menegaskan, dirinya menghormati seluruh organisasi kemahasiswaan dan tidak memiliki persoalan pribadi dengan HMI Cabang Raha maupun kelompok masyarakat lainnya.

“Untuk itu saya secara pribadi meminta maaf. Tidak ada niat saya untuk menyinggung ataupun merendahkan siapapun termasuk organisasi HMI,” ujarnya.

Permohonan maaf tersebut disampaikan Ramsin sebagai bentuk itikad baik agar polemik yang berkembang tidak semakin meluas dan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia berharap persoalan tersebut dapat disikapi secara bijaksana serta tidak memicu ketegangan antar pihak.

Selain menyampaikan klarifikasi, Ramsin juga menyoroti sejumlah pemberitaan yang menurutnya terlalu cepat membangun opini tanpa melakukan konfirmasi langsung kepada dirinya sebagai pihak yang bersangkutan. Menurutnya, konfirmasi merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan informasi agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh dan objektif.

“Kita semua tentu berharap ruang publik tetap sehat. Saya menyayangkan jika ada narasi yang berkembang tanpa terlebih dahulu meminta penjelasan langsung kepada saya,” tuturnya.

Ia menambahkan, sebagai kader Partai Demokrat dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga sikap dan perilaku agar tetap kondusif di tengah masyarakat. Ramsin menegaskan komitmennya untuk menjaga nama baik partai dan menghindari berbagai bentuk kegaduhan yang dapat memengaruhi citra organisasi politik yang menaunginya.

Menurut Ramsin, dinamika yang muncul akibat unggahan di media sosial seharusnya menjadi pelajaran bersama agar setiap pihak lebih berhati-hati dalam menafsirkan suatu pernyataan, terlebih di ruang digital yang sangat mudah memunculkan persepsi berbeda di tengah publik.

Ia juga berharap hubungan antara DPRD, organisasi kemahasiswaan, dan masyarakat tetap berjalan harmonis demi menjaga stabilitas daerah serta menciptakan ruang dialog yang sehat dalam menyikapi berbagai persoalan sosial maupun politik di Kabupaten Muna.

Polemik status WhatsApp tersebut sebelumnya sempat memicu perhatian publik dan menuai beragam tanggapan di media sosial. Namun melalui klarifikasi dan permohonan maaf yang disampaikan secara terbuka, Ramsin berharap persoalan itu dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa memperpanjang kesalahpahaman.

Sebagai Ketua Pansus DPRD Kabupaten Muna, Ramsin menegaskan dirinya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat selama disampaikan dalam koridor yang santun dan konstruktif.

Penulis: Borju

Kendari, sultranet.com – Aktivitas Tempat Hiburan Malam (THM) berupa live DJ di lantai 3 RICH CLUB Kendari kembali menjadi sorotan. Kegiatan tersebut diduga beroperasi tanpa mengantongi izin resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Himpunan Mahasiswa Pemerhati Penegak Hukum Indonesia (Hima-PPHI) secara resmi melayangkan somasi teguran keras kepada manajemen RICH CLUB Kendari. Langkah ini dilakukan sebagai peringatan agar aktivitas yang diduga ilegal tersebut segera dihentikan.

Ketua Umum Hima-PPHI, Irjal Ridwan, menyatakan pihaknya menemukan adanya aktivitas club malam atau live DJ di lantai 3 yang diduga belum memiliki dasar perizinan yang sah.

“Kami menilai ada indikasi kuat pelanggaran. Aktivitas hiburan malam tidak bisa dijalankan tanpa izin yang jelas, termasuk kesesuaian dengan klasifikasi usaha,” ujarnya. Selasa (5/5)

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), usaha yang menyelenggarakan kegiatan diskotik atau club malam wajib mengantongi KBLI 93292 sebagai dasar legalitas.

“Jika memang menjalankan aktivitas diskotik atau live DJ, maka wajib memiliki KBLI 93292. Jika tidak, ini merupakan pelanggaran administratif yang serius,” katanya.

Selain somasi, Hima-PPHI juga mendesak Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk segera mengambil tindakan tegas. Mereka meminta agar pihak manajemen RICH CLUB dipanggil dan diperiksa, serta menghentikan sementara seluruh aktivitas hiburan malam hingga izin dinyatakan lengkap.

Desakan serupa juga disampaikan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara agar melakukan penyelidikan atas dugaan operasional tanpa izin tersebut.

“Kami meminta aparat kepolisian segera turun tangan. Jika terbukti tidak memiliki izin, maka harus ada penegakan hukum yang tegas,” tegas Irjal.

Hima-PPHI juga meminta manajemen RICH CLUB Kendari untuk segera menghentikan seluruh aktivitas hiburan malam atau diskotik sampai seluruh perizinan dipenuhi sesuai aturan yang berlaku.

Irjal menambahkan, kasus ini menjadi ujian bagi ketegasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menertibkan usaha hiburan malam serta menjaga kepastian hukum di Kota Kendari.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen RICH CLUB Kendari belum memberikan keterangan resmi terkait somasi dan dugaan yang dilayangkan oleh Hima-PPHI. (rls)

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara setelah berhasil meraih penghargaan peringkat keempat dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, kepada Bupati Bombana, Burhanuddin, pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 di Hotel Sutan Raja Kolaka, Selasa, 5 Mei 2026.

Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dinas Kesehatan dalam memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui pendekatan terintegrasi lintas sektor yang melibatkan tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader posyandu, hingga masyarakat.

Capaian itu sekaligus menempatkan Bombana sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam penanganan stunting di Sulawesi Tenggara. Berbagai program strategis terus dijalankan guna memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal, mulai dari edukasi gizi kepada ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita, pemantauan kesehatan anak, hingga peningkatan kualitas sanitasi lingkungan.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mendukung program percepatan penurunan stunting di daerah tersebut. Menurutnya, keberhasilan yang diraih merupakan hasil sinergi dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi hasil kerja keras bersama seluruh pihak, mulai dari tenaga kesehatan, kader posyandu, pemerintah desa, hingga masyarakat yang terus mendukung program pencegahan stunting di Bombana,” ujar Burhanuddin.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih maksimal dan tepat sasaran.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan stunting sejak dini.

Menurut Fatmiati, stunting merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, pihaknya terus memperkuat berbagai program promotif dan preventif agar angka stunting di Kabupaten Bombana dapat terus ditekan.

“Kami terus memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi seimbang, pola hidup sehat, pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara rutin, serta pemantauan tumbuh kembang anak sejak usia dini,” kata Fatmiati.

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana juga terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan posyandu yang tersebar di seluruh wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat, khususnya ibu dan anak, mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah dan berkualitas.

Selain pelayanan kesehatan, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi lingkungan dan pola asuh anak yang baik sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.

Fatmiati menambahkan, keberhasilan penanganan stunting tidak dapat dicapai hanya oleh sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk dunia pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga keluarga sebagai lingkungan utama dalam mendukung pertumbuhan anak.

“Pencegahan stunting harus dilakukan secara bersama-sama. Kolaborasi seluruh pihak sangat penting agar anak-anak di Bombana dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Keberhasilan Bombana meraih penghargaan tingkat provinsi tersebut menjadi indikator bahwa program penanganan stunting yang dijalankan selama ini mulai menunjukkan hasil positif. Pemerintah daerah berharap prestasi tersebut dapat menjadi pemicu semangat seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dinas Kesehatan juga memastikan akan terus menghadirkan berbagai inovasi program kesehatan berbasis masyarakat guna mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan.

Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Bombana optimistis mampu menciptakan generasi sehat, unggul, dan berdaya saing sebagai fondasi pembangunan daerah di masa mendatang. (adv)

KOLAKA, Sultranet.com – Kabupaten Bombana kembali mencatatkan capaian membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara setelah berhasil meraih penghargaan sebagai peringkat IV dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M kepada Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 di Hotel Sutan Raja Kolaka, Selasa (5/5/2026).

Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat langkah-langkah penanganan stunting melalui pendekatan lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Capaian tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen daerah dalam mendukung program nasional percepatan penurunan angka stunting demi menciptakan generasi sehat dan berkualitas di masa mendatang.

Bupati Bombana, Burhanuddin menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih daerahnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga masyarakat yang terus mendukung program pencegahan stunting di Bombana.

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat upaya penanganan stunting di Kabupaten Bombana. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen,” ujar Burhanuddin usai menerima penghargaan.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus meningkatkan kualitas intervensi terhadap penanganan stunting, baik melalui sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, hingga penguatan ketahanan pangan masyarakat.

Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa ditangani secara parsial karena berkaitan erat dengan pola hidup, pemenuhan gizi, lingkungan sehat, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah agar program percepatan penurunan stunting berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Penanganan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan seluruh stakeholder,” katanya.

Selain menerima penghargaan penanganan stunting, Bupati Bombana juga menghadiri rangkaian Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 bersama seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tenggara.

Forum tersebut menjadi ruang strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin kembali menegaskan pentingnya pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat agar program yang disusun benar-benar memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga.

“Perencanaan pembangunan harus berbasis data dan kondisi riil sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program pembangunan antarlevel pemerintahan guna menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

Dalam forum Musrenbang tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana sendiri terus mendorong sejumlah program prioritas, terutama di sektor pertanian, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan Bombana meraih peringkat IV penanganan stunting di Sulawesi Tenggara dinilai menjadi indikator positif atas keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak.

Pemerintah daerah berharap capaian tersebut dapat menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan di seluruh wilayah Bombana.

Dengan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, Kabupaten Bombana optimistis mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, unggul, dan berdaya saing di masa depan.

Konkep, sultranet.com – Pelayanan kesehatan di Puskesmas Lansilowo, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara, dikeluhkan warga. Sejumlah pasien mengaku tidak mendapatkan pelayanan optimal, bahkan harus pulang tanpa penanganan setelah menunggu berjam-jam, Senin (4/5/2026).

Keluhan itu salah satunya disampaikan seorang warga yang datang untuk berobat sejak pagi hari. Ia berharap bisa mendapatkan pemeriksaan medis, namun hingga menjelang siang, pelayanan belum juga diterima karena dokter tidak berada di tempat.

“Kami datang sejak awal jam pelayanan dibuka, tapi harus menunggu lama karena dokter tidak masuk. Setelah berjam-jam menunggu, kami akhirnya pulang sekitar pukul 12.00 tanpa diperiksa,” ujarnya, meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi. Ia menilai pelayanan di Puskesmas Lansilowo kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama terkait kehadiran tenaga medis dan lamanya waktu tunggu pasien.

Pantauan di lokasi menunjukkan antrean pasien yang cukup panjang di ruang tunggu. Sejumlah warga, termasuk lansia dan anak-anak, terlihat harus menunggu dalam waktu lama tanpa kepastian kapan akan dilayani.

Selain persoalan tenaga medis, warga juga menyoroti keterbatasan fasilitas. Ruang pelayanan dinilai sempit, sementara ketersediaan obat-obatan tidak selalu mencukupi kebutuhan pasien.

“Kadang obat yang dibutuhkan tidak tersedia, jadi kami harus cari sendiri di luar,” kata warga lainnya.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait pengelolaan layanan kesehatan di daerah itu. Padahal, setiap tahun anggaran kesehatan terus dialokasikan melalui APBD maupun sumber lain, termasuk untuk operasional puskesmas.

Seorang pengamat kebijakan publik menilai persoalan ini mencerminkan lemahnya tata kelola pelayanan. Menurut dia, pelayanan publik yang tidak berjalan optimal biasanya berkaitan dengan perencanaan yang kurang matang, pengawasan yang lemah, serta minimnya akuntabilitas.

“Pelayanan itu satu kesatuan sistem. Kalau ada bagian yang tidak berjalan, maka seluruh rantai akan terdampak. Ini perlu evaluasi menyeluruh, baik dari sisi manajemen maupun pengawasan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Lansilowo, Irma Naura, S.Frm, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan.

Buruknya pelayanan di Puskesmas Lansilowo ini menjadi ironi di tengah capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Konawe Kepulauan yang masih berada pada kategori C- dengan nilai 2,35 berdasarkan evaluasi Kementerian PAN-RB RI pada Januari 2026.

Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan, guna memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak, cepat, dan merata.

Pewarta: Aldi Dermawan