Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara setelah berhasil meraih penghargaan peringkat keempat dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, kepada Bupati Bombana, Burhanuddin, pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 di Hotel Sutan Raja Kolaka, Selasa, 5 Mei 2026.

Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dinas Kesehatan dalam memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui pendekatan terintegrasi lintas sektor yang melibatkan tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader posyandu, hingga masyarakat.

Capaian itu sekaligus menempatkan Bombana sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam penanganan stunting di Sulawesi Tenggara. Berbagai program strategis terus dijalankan guna memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal, mulai dari edukasi gizi kepada ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita, pemantauan kesehatan anak, hingga peningkatan kualitas sanitasi lingkungan.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mendukung program percepatan penurunan stunting di daerah tersebut. Menurutnya, keberhasilan yang diraih merupakan hasil sinergi dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi hasil kerja keras bersama seluruh pihak, mulai dari tenaga kesehatan, kader posyandu, pemerintah desa, hingga masyarakat yang terus mendukung program pencegahan stunting di Bombana,” ujar Burhanuddin.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih maksimal dan tepat sasaran.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan stunting sejak dini.

Menurut Fatmiati, stunting merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, pihaknya terus memperkuat berbagai program promotif dan preventif agar angka stunting di Kabupaten Bombana dapat terus ditekan.

“Kami terus memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi seimbang, pola hidup sehat, pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara rutin, serta pemantauan tumbuh kembang anak sejak usia dini,” kata Fatmiati.

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana juga terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan posyandu yang tersebar di seluruh wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat, khususnya ibu dan anak, mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah dan berkualitas.

Selain pelayanan kesehatan, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi lingkungan dan pola asuh anak yang baik sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.

Fatmiati menambahkan, keberhasilan penanganan stunting tidak dapat dicapai hanya oleh sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk dunia pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga keluarga sebagai lingkungan utama dalam mendukung pertumbuhan anak.

“Pencegahan stunting harus dilakukan secara bersama-sama. Kolaborasi seluruh pihak sangat penting agar anak-anak di Bombana dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Keberhasilan Bombana meraih penghargaan tingkat provinsi tersebut menjadi indikator bahwa program penanganan stunting yang dijalankan selama ini mulai menunjukkan hasil positif. Pemerintah daerah berharap prestasi tersebut dapat menjadi pemicu semangat seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dinas Kesehatan juga memastikan akan terus menghadirkan berbagai inovasi program kesehatan berbasis masyarakat guna mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan.

Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Bombana optimistis mampu menciptakan generasi sehat, unggul, dan berdaya saing sebagai fondasi pembangunan daerah di masa mendatang. (adv)

KOLAKA, Sultranet.com – Kabupaten Bombana kembali mencatatkan capaian membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara setelah berhasil meraih penghargaan sebagai peringkat IV dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M kepada Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 di Hotel Sutan Raja Kolaka, Selasa (5/5/2026).

Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat langkah-langkah penanganan stunting melalui pendekatan lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Capaian tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen daerah dalam mendukung program nasional percepatan penurunan angka stunting demi menciptakan generasi sehat dan berkualitas di masa mendatang.

Bupati Bombana, Burhanuddin menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih daerahnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga masyarakat yang terus mendukung program pencegahan stunting di Bombana.

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat upaya penanganan stunting di Kabupaten Bombana. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen,” ujar Burhanuddin usai menerima penghargaan.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus meningkatkan kualitas intervensi terhadap penanganan stunting, baik melalui sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, hingga penguatan ketahanan pangan masyarakat.

Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa ditangani secara parsial karena berkaitan erat dengan pola hidup, pemenuhan gizi, lingkungan sehat, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah agar program percepatan penurunan stunting berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Penanganan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan seluruh stakeholder,” katanya.

Selain menerima penghargaan penanganan stunting, Bupati Bombana juga menghadiri rangkaian Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 bersama seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tenggara.

Forum tersebut menjadi ruang strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin kembali menegaskan pentingnya pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat agar program yang disusun benar-benar memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga.

“Perencanaan pembangunan harus berbasis data dan kondisi riil sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program pembangunan antarlevel pemerintahan guna menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

Dalam forum Musrenbang tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana sendiri terus mendorong sejumlah program prioritas, terutama di sektor pertanian, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan Bombana meraih peringkat IV penanganan stunting di Sulawesi Tenggara dinilai menjadi indikator positif atas keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak.

Pemerintah daerah berharap capaian tersebut dapat menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan di seluruh wilayah Bombana.

Dengan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, Kabupaten Bombana optimistis mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, unggul, dan berdaya saing di masa depan.

Konkep, sultranet.com – Pelayanan kesehatan di Puskesmas Lansilowo, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara, dikeluhkan warga. Sejumlah pasien mengaku tidak mendapatkan pelayanan optimal, bahkan harus pulang tanpa penanganan setelah menunggu berjam-jam, Senin (4/5/2026).

Keluhan itu salah satunya disampaikan seorang warga yang datang untuk berobat sejak pagi hari. Ia berharap bisa mendapatkan pemeriksaan medis, namun hingga menjelang siang, pelayanan belum juga diterima karena dokter tidak berada di tempat.

“Kami datang sejak awal jam pelayanan dibuka, tapi harus menunggu lama karena dokter tidak masuk. Setelah berjam-jam menunggu, kami akhirnya pulang sekitar pukul 12.00 tanpa diperiksa,” ujarnya, meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi. Ia menilai pelayanan di Puskesmas Lansilowo kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama terkait kehadiran tenaga medis dan lamanya waktu tunggu pasien.

Pantauan di lokasi menunjukkan antrean pasien yang cukup panjang di ruang tunggu. Sejumlah warga, termasuk lansia dan anak-anak, terlihat harus menunggu dalam waktu lama tanpa kepastian kapan akan dilayani.

Selain persoalan tenaga medis, warga juga menyoroti keterbatasan fasilitas. Ruang pelayanan dinilai sempit, sementara ketersediaan obat-obatan tidak selalu mencukupi kebutuhan pasien.

“Kadang obat yang dibutuhkan tidak tersedia, jadi kami harus cari sendiri di luar,” kata warga lainnya.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait pengelolaan layanan kesehatan di daerah itu. Padahal, setiap tahun anggaran kesehatan terus dialokasikan melalui APBD maupun sumber lain, termasuk untuk operasional puskesmas.

Seorang pengamat kebijakan publik menilai persoalan ini mencerminkan lemahnya tata kelola pelayanan. Menurut dia, pelayanan publik yang tidak berjalan optimal biasanya berkaitan dengan perencanaan yang kurang matang, pengawasan yang lemah, serta minimnya akuntabilitas.

“Pelayanan itu satu kesatuan sistem. Kalau ada bagian yang tidak berjalan, maka seluruh rantai akan terdampak. Ini perlu evaluasi menyeluruh, baik dari sisi manajemen maupun pengawasan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Lansilowo, Irma Naura, S.Frm, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan.

Buruknya pelayanan di Puskesmas Lansilowo ini menjadi ironi di tengah capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Konawe Kepulauan yang masih berada pada kategori C- dengan nilai 2,35 berdasarkan evaluasi Kementerian PAN-RB RI pada Januari 2026.

Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan, guna memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak, cepat, dan merata.

Pewarta: Aldi Dermawan

Bandung, sultranet.com – Peserta didik Sespimma Polri Angkatan ke-75 Tahun Anggaran 2026 melaksanakan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (4/5/2026).

Kegiatan yang digelar Kelompok Kerja (Pokjar) V tersebut berlangsung di Aula Soejoed dengan mengusung tema “Mewujudkan Sinergisitas Polri dengan Instansi Terkait Guna Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif.” Sebanyak 25 peserta didik mengikuti kegiatan ini.

KKP dipimpin Ketua Pelaksana sekaligus Tim Supervisi Kombes Pol Tommy Bambang Irawan, di bawah pengawasan Kombes Pol Didit Eko Herwanto, serta didampingi pembimbing AKBP Dewi Susilo Pangestuti dan Kompol Dedi Hermawan.

Kegiatan diisi dengan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas optimalisasi kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat dalam meningkatkan produktivitas jagung guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Ir. Dadan Hidayat, menjelaskan bahwa jagung memiliki peran strategis sebagai komoditas pangan, pakan ternak, hingga energi. Ia menekankan pentingnya stabilisasi pasokan untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar serta menekan fluktuasi harga.

Dalam forum tersebut juga ditegaskan peran aktif Polri dalam mengawal distribusi jagung, baik kepada pelaku usaha pakan maupun ke Perum Bulog. Pengawasan mencakup pencegahan penimbunan, distribusi ilegal, hingga potensi penyimpangan dalam rantai pasok.

Hasil FGD menunjukkan adanya penguatan sinergi antara Polri dan pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kolaborasi lintas sektoral juga diperkuat melalui integrasi rantai pasok dari hulu hingga hilir dengan melibatkan pelaku usaha dan lembaga keuangan.

Pada aspek pembiayaan, petani didorong mengakses permodalan melalui perbankan, baik pemerintah maupun swasta, guna mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

Melalui optimalisasi kerja sama tersebut, produktivitas jagung diharapkan meningkat signifikan, distribusi menjadi lebih efisien, serta ketahanan pangan nasional semakin kuat dan berkelanjutan.

Pewarta: Samidin

BOMBANA, Sultranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Bombana. Momentum tersebut menjadi ajang refleksi sekaligus penguatan komitmen seluruh elemen daerah dalam membangun pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan merata bagi seluruh masyarakat, Sabtu (2/5/2026).

Upacara Hardiknas itu diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga pendidik, hingga para pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Bombana. Kehadiran seluruh unsur tersebut menunjukkan semangat bersama dalam mendukung kemajuan pendidikan di daerah.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Ahmad Yani membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. Dalam amanatnya, ditegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional bukan hanya agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan pendidikan yang memanusiakan manusia.

“Pendidikan adalah proses membangun manusia seutuhnya. Pendidikan harus dilaksanakan dengan ketulusan, kasih sayang, dan upaya untuk menumbuhkan potensi terbaik setiap anak bangsa,” ujar Ahmad Yani saat membacakan amanat Mendikdasmen RI.

Dalam pidato tersebut, nilai-nilai pendidikan yang diwariskan Ki Hajar Dewantara kembali ditekankan sebagai fondasi utama dalam dunia pendidikan nasional. Konsep asah, asih, dan asuh dinilai tetap relevan dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat dan akhlak mulia.

Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan strategis yang menyentuh aspek pembelajaran, infrastruktur, hingga transformasi digital. Salah satu langkah yang terus diperkuat adalah penerapan program Pembelajaran Mendalam atau Deep Learning yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemahaman peserta didik.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan agar tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Digitalisasi pendidikan turut menjadi perhatian serius guna mendukung proses belajar mengajar yang lebih modern dan efisien.

“Transformasi pendidikan harus terus berjalan. Sekolah harus mampu menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal,” lanjut Ahmad Yani dalam amanat tersebut.

Perhatian terhadap kesejahteraan dan kualitas guru juga menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pendidikan nasional. Guru disebut sebagai aktor utama dalam keberhasilan pendidikan sehingga peningkatan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, hingga dukungan kesejahteraan menjadi prioritas pemerintah.

Dalam kesempatan itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan karakter peserta didik melalui berbagai program pendukung, seperti gerakan literasi dan numerasi, pengembangan pembelajaran berbasis STEM, serta aktivitas ekstrakurikuler yang mendorong kreativitas dan daya saing generasi muda.

Tidak hanya itu, pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat turut menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan, termasuk melalui pendidikan jarak jauh, sekolah terbuka, dan layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

“Pendidikan bermutu harus dapat dirasakan oleh semua anak Indonesia tanpa terkecuali. Karena pendidikan adalah hak seluruh warga negara,” tegasnya.

Suasana upacara berlangsung tertib dan penuh semangat nasionalisme. Para peserta tampak mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan khusyuk sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan dunia pendidikan di Indonesia.

Peringatan Hardiknas 2026 di Kabupaten Bombana kemudian ditutup dengan doa bersama. Doa tersebut dipanjatkan sebagai harapan agar pendidikan Indonesia terus berkembang, semakin maju, dan mampu melahirkan generasi unggul yang berdaya saing menuju Indonesia yang makmur dan bermartabat.

Momentum Hardiknas tahun ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial agar cita-cita menciptakan sumber daya manusia unggul dapat benar-benar terwujud.

Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh pemangku kepentingan terus menjaga sinergi dan konsistensi dalam membangun pendidikan yang inklusif, berkualitas, serta mampu menjawab tantangan masa depan.

Sultranet.com — Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, peran guru agama dinilai tidak lagi sebatas penyampai materi pelajaran di ruang kelas. Lebih dari itu, guru agama hadir sebagai teladan hidup, penjaga nilai moral, sekaligus pembimbing karakter generasi muda agar tetap berpegang pada ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Pandangan ini disampaikan oleh Aisyah Awaluddin dalam sebuah tulisan reflektif yang menyoroti pentingnya lima karakter utama yang harus dimiliki guru agama di era modern, yakni keteladanan (uswatun hasanah), moderasi, kebijaksanaan, komunikatif, dan keadilan.

Menurutnya, keteladanan menjadi fondasi utama. Guru agama tidak cukup hanya menyampaikan ajaran, tetapi harus mampu menghadirkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. “Murid mungkin lupa apa yang diajarkan, tetapi tidak akan lupa bagaimana gurunya bersikap,” tulisnya.

Selain itu, sikap moderat atau wasathiyyah disebut menjadi kunci dalam menjaga harmoni di tengah perbedaan. Guru agama dituntut mampu menyampaikan ajaran secara proporsional tanpa mudah menghakimi, serta membuka ruang dialog yang sehat di lingkungan pendidikan.

Aspek kebijaksanaan juga menjadi sorotan. Guru agama diharapkan mampu bersikap adil dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama saat menghadapi persoalan siswa. Pendekatan yang mengedepankan refleksi dinilai lebih efektif dibandingkan dengan sikap menghakimi.

Tak kalah penting, kemampuan komunikasi menjadi jembatan antara ilmu dan hati. Guru yang komunikatif dinilai mampu menyampaikan materi secara sederhana, relevan, dan dekat dengan kehidupan siswa, sehingga nilai-nilai agama dapat diterima dengan baik.

Sementara itu, prinsip keadilan menjadi pilar dalam menciptakan suasana belajar yang sehat. Guru agama dituntut tidak membeda-bedakan siswa, baik dari segi kemampuan akademik maupun latar belakang sosial.

Aisyah menegaskan, peran guru agama sejatinya merupakan panggilan jiwa yang memikul tanggung jawab besar dalam membentuk generasi berakhlak mulia. “Guru agama adalah warisan peradaban. Di tangan mereka, masa depan moral bangsa dipertaruhkan,” ungkapnya.

Di tengah krisis keteladanan yang kerap menjadi sorotan publik, kehadiran guru agama yang ideal dinilai menjadi harapan dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual di tengah masyarakat.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian malaria melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar Pelatihan Tata Laksana Malaria bagi tenaga medis selama tujuh hari yang terbagi dalam dua angkatan, hasil kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berlangsung pada 13–19 April 2026 untuk angkatan pertama dan 22–28 April 2026 untuk angkatan kedua.

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kemampuan tenaga medis dalam mendeteksi, menangani, dan mengendalikan kasus malaria secara cepat dan tepat sesuai standar pelayanan kesehatan.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana itu diikuti oleh dokter umum serta programmer malaria dari seluruh puskesmas dan tingkat kabupaten. Para peserta mendapatkan pembekalan komprehensif terkait tata laksana malaria melalui berbagai metode pembelajaran, mulai dari penyampaian materi, diskusi kelompok, penugasan, hingga praktik lapangan secara langsung.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., mengatakan pelatihan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit menular seperti malaria yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah.

Menurut Fatmiati, tenaga kesehatan memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani kasus malaria sejak dini agar tidak berkembang menjadi kasus yang lebih serius di tengah masyarakat.

“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tenaga medis terkait tata laksana malaria yang sesuai standar, mulai dari deteksi dini, diagnosis, pengobatan yang tepat, hingga upaya pencegahan dan pengendalian di lapangan,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas tenaga medis menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung target pemerintah menuju eliminasi malaria. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus mendorong penguatan kompetensi tenaga kesehatan melalui berbagai pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan.

Selama pelatihan berlangsung, peserta tidak hanya menerima teori di dalam kelas, tetapi juga mengikuti praktik lapangan di sejumlah puskesmas di Kota Kendari. Kegiatan praktik lapangan dilaksanakan di Puskesmas Lepo-Lepo, Puskesmas Puuwatu, Puskesmas Kemaraya, dan Puskesmas Poasia.

Melalui praktik lapangan tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk memahami secara langsung mekanisme penanganan malaria di fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari proses pemeriksaan pasien, penggunaan alat diagnosis, tata cara pengobatan, hingga sistem pelaporan kasus malaria.

Fatmiati menilai pendekatan praktik lapangan sangat penting agar peserta mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama pelatihan ketika kembali bertugas di wilayah masing-masing.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam pelayanan sehari-hari sehingga kualitas penanganan malaria di Kabupaten Bombana semakin baik dan responsif,” katanya.

Selain meningkatkan kemampuan tenaga medis, pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit menular. Dinas Kesehatan Bombana menilai pengendalian malaria membutuhkan kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat agar upaya pencegahan berjalan optimal.

Malaria sendiri masih menjadi salah satu penyakit menular yang memerlukan perhatian serius karena dapat berdampak terhadap kualitas kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Oleh sebab itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, menghindari gigitan nyamuk, serta melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini terus digencarkan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya pencegahan malaria melalui penerapan pola hidup sehat dan menjaga lingkungan tetap bersih.

“Bebas malaria dimulai dari kita. Pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Karena itu, kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam memutus rantai penularan malaria,” tambah Fatmiati.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap melalui pelatihan tersebut, kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat, khususnya dalam penanganan malaria. Dengan tenaga medis yang lebih kompeten dan sistem pengendalian yang semakin kuat, Bombana optimistis mampu mempercepat upaya menuju wilayah bebas malaria sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

SULTRANET.COM, KENDARI – Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana memanfaatkan momentum perayaan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 sebagai panggung strategis untuk memperkenalkan potensi daerah melalui produk UMKM, industri kreatif, hingga kekayaan budaya khas Wonua Bombana. Kehadiran Bombana dalam kegiatan bertajuk Harmoni Sultra itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri di kawasan Eks MTQ Kota Kendari, Jumat, 24 April 2026.

Perayaan HUT Sultra yang berlangsung selama empat hari, mulai 24 hingga 27 April 2026, berlangsung meriah dengan menghadirkan berbagai agenda yang melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut meliputi pameran UMKM, pawai budaya, perlombaan, lulo massal, konser musik rakyat, hingga atraksi dirgantara TNI Angkatan Udara yang menyedot perhatian ribuan pengunjung.

Di tengah kemeriahan itu, stan Kabupaten Bombana tampil membawa identitas daerah dengan menampilkan beragam produk unggulan hasil karya masyarakat lokal. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana menonjolkan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari strategi promosi daerah sekaligus upaya memperluas pasar produk lokal Bombana.

Berbagai produk olahan hasil pertanian, kerajinan tangan, hingga karya busana bermotif khas Bombana dipamerkan kepada masyarakat dan pengunjung dari berbagai daerah. Produk-produk tersebut tidak hanya menjadi simbol kreativitas masyarakat, tetapi juga mencerminkan perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bombana yang terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana, Anton Ferdinan, mengatakan partisipasi Bombana dalam Harmoni Sultra bukan sekadar memenuhi agenda pameran daerah, tetapi menjadi bagian dari langkah besar pemerintah daerah dalam memperkenalkan potensi Bombana secara lebih luas.

“Pameran Bombana dalam rangkaian acara Harmoni Sultra meliputi pameran potensi sumber daya alam Wonua Bombana, pameran produk UMKM, dan potensi industri Wonua, mulai dari industri kerajinan hingga ragam karya busana dengan berbagai motif Bombana,” kata Anton Ferdinan.

Menurut Anton, keikutsertaan Bombana dalam Harmoni Sultra menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang berkembang pesat, tidak hanya bertumpu pada sektor sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam menciptakan produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Ia menjelaskan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Bombana terus mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan UMKM, promosi produk lokal, hingga penguatan identitas budaya Bombana di berbagai ajang regional maupun nasional.

“Kami ingin memperlihatkan bahwa Bombana memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Tidak hanya kekayaan alam, tetapi juga kreativitas masyarakatnya yang mampu menghasilkan produk berkualitas dan bernilai jual,” ujarnya.

Dalam pameran tersebut, sejumlah produk lokal Bombana mendapat perhatian pengunjung karena dinilai memiliki ciri khas tersendiri. Mulai dari olahan pangan lokal, kerajinan berbahan alami, hingga busana dengan motif etnik Bombana menjadi daya tarik yang memperlihatkan kekayaan budaya daerah.

Kehadiran produk-produk lokal itu sekaligus memperlihatkan perubahan arah pembangunan ekonomi di Bombana yang kini mulai bergerak menuju penguatan sektor industri kreatif dan UMKM. Pemerintah daerah menilai sektor tersebut memiliki peran penting dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi rakyat di tengah tantangan ekonomi global.

Selain menjadi ajang promosi, Harmoni Sultra juga dimanfaatkan sebagai ruang kolaborasi antarwilayah untuk saling bertukar pengalaman dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Bombana, kegiatan tersebut menjadi kesempatan memperluas jaringan promosi sekaligus memperkenalkan wajah baru Bombana yang lebih kreatif dan kompetitif.

Semangat kebersamaan yang terbangun dalam perayaan HUT Sultra itu juga dinilai menjadi energi positif bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat pengembangan sektor UMKM dan industri kreatif berbasis lokal. Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis potensi yang dimiliki daerah dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Partisipasi Bombana dalam Harmoni Sultra 2026 akhirnya tidak hanya menjadi simbol kehadiran daerah dalam perayaan HUT Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi juga menjadi penegasan bahwa Bombana terus bergerak membangun ekonomi daerah melalui kreativitas masyarakat, penguatan budaya lokal, dan dukungan penuh terhadap pelaku UMKM.

Deskripsi Meta:
Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Bombana tampil mempromosikan UMKM dan industri kreatif daerah dalam ajang Harmoni Sultra 2026 di Kendari dengan membawa identitas khas Wonua Bombana. (adv)

SULTRANET.COM, KONKEP – Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat pertama Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tingkat Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, yang diumumkan oleh Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri RI), Kamis (23/04/2026).

Capaian ini menegaskan bahwa tata kelola keuangan daerah di Konkep berjalan di jalur yang tepat, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran yang berdampak langsung pada pembangunan.

IPKD sendiri merupakan indikator penting yang mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Posisi puncak yang diraih Konkep mencerminkan konsistensi dan disiplin dalam mengelola anggaran secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penilaian tim IPKD, lima daerah dengan capaian tertinggi di Sulawesi Tenggara yakni Konawe Kepulauan dengan skor 79,161, disusul Konawe Utara (76,647), Buton (75,208), Buton Selatan (74,981), dan Bombana (74,533).

Prestasi ini sekaligus menempatkan Konkep sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di wilayah tersebut. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kepemimpinan Bupati Konkep Rifqi Saifullah Razak bersama Wakil Bupati Muhamad Farid, yang dinilai mampu mendorong sistem pemerintahan berjalan efektif dan terarah.

Di sisi teknis, peran Kepala Badan Keuangan Daerah Konkep, Mahmud, juga dinilai signifikan dalam menghadirkan pembenahan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern, efisien, dan minim risiko penyimpangan.

Mahmud menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus menjaga sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi anggaran.

“Capaian ini tentunya tidak lepas dari dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Konkep, serta sinergitas seluruh perangkat daerah sehingga perencanaan dan realisasi anggaran berjalan lebih selaras,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan sistem dilakukan melalui digitalisasi pengelolaan keuangan, peningkatan pengawasan internal, serta optimalisasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran.

“Dampaknya tidak hanya terlihat pada capaian administratif, tetapi juga pada meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Keuangan daerah tidak lagi sekadar dikelola, tetapi benar-benar dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan berkomitmen mempertahankan capaian tersebut sekaligus terus berinovasi guna menjaga standar tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan: Aldi Dermawan

MUNA, Sultranet.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Muna resmi menyerahkan hasil penyelidikan terkait polemik manajemen dan dugaan buruknya pelayanan di RSUD dr. LM Baharuddin kepada Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti, setelah bekerja selama lima bulan, Rabu, 22 April 2026.

Keputusan ini diambil setelah tim Pansus yang dipimpin Rasmin menuntaskan serangkaian investigasi yang berangkat dari keluhan masyarakat yang viral di media sosial hingga mendapat sorotan nasional. Pansus kemudian melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pendalaman terhadap sejumlah aspek krusial, mulai dari dugaan maladministrasi pelayanan, aliran dana operasional ke bank di luar daerah, hingga evaluasi tata kelola rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam konferensi pers di ruang Komisi I DPRD Muna, Rasmin menjelaskan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh melalui pengumpulan data primer dan sekunder, pemeriksaan dokumen keuangan, serta verifikasi langsung di lapangan.

“Kami telusuri berbagai dokumen resmi dan melakukan kunjungan langsung untuk memastikan keabsahan setiap data yang kami peroleh,” kata Rasmin.

Untuk memperkuat analisis, Pansus juga melakukan studi banding ke RSUD Konawe yang dinilai memiliki sistem pengelolaan BLUD yang baik di Sulawesi Tenggara. Selain itu, tim turut berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra guna menelaah hasil temuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan rumah sakit.

Rasmin menegaskan, seluruh kerja Pansus dilakukan tanpa menggunakan anggaran daerah. Menurutnya, tim bekerja secara mandiri sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keluhan masyarakat.

“Pansus ini tidak menggunakan anggaran APBD sepeser pun, baik di pagu 2025 maupun 2026. Kami bekerja secara ikhlas untuk menjawab harapan masyarakat,” ujarnya.

Namun, dalam proses pendalaman, Pansus menghadapi kendala serius. Dalam rapat kerja bersama manajemen RSUD dr. LM Baharuddin, pihak rumah sakit tidak memenuhi permintaan dokumen penting, yakni Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan dan operasional, meski telah diajukan secara resmi oleh pimpinan DPRD.

Akibatnya, proses pendalaman dihentikan dan dinyatakan selesai. Pansus kemudian memutuskan menyerahkan seluruh dokumen dan temuan kepada APH karena tidak memiliki kewenangan melakukan audit forensik maupun penyelidikan hukum lanjutan.

“Kami serahkan seluruh berkas dan temuan ini ke APH, mengingat Pansus tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit forensik atau penyelidikan hukum lebih lanjut,” ujar Rasmin.

Selanjutnya, hasil kerja Pansus akan direkapitulasi dan divalidasi sebelum disampaikan kepada pimpinan DPRD Muna untuk dibahas dalam rapat paripurna. Sebelum itu, akan digelar rapat teknis internal guna merumuskan rekomendasi perbaikan sistem manajemen rumah sakit agar kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan.

Rasmin menambahkan, rekomendasi resmi belum dapat diterbitkan saat ini karena masih dalam tahap analisis. Penentuan lembaga APH yang akan menangani kasus tersebut, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, juga masih menunggu hasil pembahasan internal.

“Kami targetkan rekomendasi ini dapat diterbitkan paling lambat akhir April atau awal Mei mendatang,” pungkasnya.

Penulis: Borju