Jakarta, sultranet.com – Sebagai bagian dari komitmennya dalam mendukung program nasional pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bombana melakukan audiensi strategis dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin RI), Jumat (4/7/2025), bertempat di Gedung BP Taskin, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bombana H. Burhanuddin hadir langsung bersama Kepala Bappeda Kabupaten Bombana Husrifnah Rahim dan jajaran Pemkab Bombana. Audiensi ini dimaksudkan untuk membuka ruang kolaborasi dalam merancang solusi konkret pengentasan kemiskinan melalui penguatan kemandirian pangan berbasis kawasan di wilayah Bombana.

“Fokus kami adalah membangun kemandirian pangan regional yang berbasis potensi lokal, agar masyarakat tidak lagi bergantung pada intervensi luar, tetapi bisa menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi daerahnya,” ujar Bupati Burhanuddin saat memaparkan rencana strategis daerah.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bombana memiliki sumber daya alam dan sosial yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi fondasi kemandirian ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian terpadu dan industri pengolahan hasil tani.

Kepala BP Taskin RI, Budiman Sudjatmiko, menyambut baik inisiatif Pemkab Bombana yang dinilainya sejalan dengan arah kebijakan nasional. Dalam audiensi yang juga dihadiri oleh Bupati Indramayu tersebut, Budiman menekankan pentingnya membangun kultur produktif di tengah masyarakat.

“Kita harus menanamkan narasi perubahan yang inklusif di masyarakat, dimulai dari penguatan SDM, pelatihan wirausaha, pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Plus, hingga pelaksanaan Sekolah Rakyat yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dari akar rumput,” tutur Budiman.

Ia juga menambahkan bahwa BP Taskin RI tengah mendorong pembentukan pusat-pusat pelatihan vokasional di berbagai daerah, termasuk integrasi konsolidasi pertanian modern yang memadukan teknologi, koperasi tani, dan pendekatan berbasis komunitas.

“Kolaborasi lintas kementerian, pelibatan dunia usaha dan investasi inklusif menjadi strategi utama kami dalam menumbuhkan industrialisasi kerakyatan di wilayah tertinggal, termasuk Bombana,” jelasnya.

Audiensi ini menjadi langkah awal yang positif bagi Kabupaten Bombana untuk memperluas jejaring mitra pembangunan di tingkat nasional, terutama dalam upaya menghadirkan model pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Dengan dukungan BP Taskin, Pemkab Bombana menargetkan terbentuknya ekosistem kewirausahaan baru di desa-desa, serta terbukanya akses terhadap pelatihan, permodalan, dan infrastruktur pendukung ekonomi produktif.

Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, menambahkan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti hasil audiensi tersebut melalui penyusunan rencana aksi bersama serta pemetaan program-program prioritas yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

“Kami optimis, melalui pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan, kita bisa mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan di Bombana dengan cara yang bermartabat dan memberdayakan,” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola pembangunan di Bombana, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan sosial.

Dengan dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat melalui BP Taskin, diharapkan Bombana dapat menjadi salah satu model daerah yang berhasil dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pertanian menggelar rapat sosialisasi program Agrominapolitan Hortikultura sebagai bagian dari implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Kegiatan yang melibatkan 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini berlangsung di Aula Dinas Pertanian pada Rabu, 3 Juli 2025.

Rapat dibuka oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, Ir. Rusdiamin, dan turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana serta para perwakilan OPD se-Kabupaten Bombana. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Asisten III Setda Bombana yang juga bertindak sebagai Pelaksana Sekda. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk membahas strategi dan komitmen bersama dalam pengelolaan kebun hortikultura yang menjadi bagian dari program prioritas daerah.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pertanian menyampaikan bahwa program kebun hortikultura ini bertujuan untuk menggerakkan sektor pertanian melalui pemberdayaan lahan-lahan tidur yang selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal. “Program kebun hortikultura ini bukan hanya mendukung ketahanan pangan, tapi juga menjadi bagian dari pemberdayaan lahan tidur yang selama ini tidak termanfaatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ir. Rusdiamin dalam arahannya menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada keseriusan dan komitmen seluruh OPD. “Kita ingin semua OPD benar-benar aktif dan serius dalam mengelola lahan hortikultura ini, karena ini merupakan bagian dari janji pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berbasis potensi lokal,” kata Rusdiamin.

Rapat menghasilkan beberapa kesepakatan penting sebagai dasar pelaksanaan program. Setiap OPD akan mengelola lahan hortikultura seluas satu hektare yang terletak dalam satu kawasan atau hamparan. Lahan tersebut tidak boleh ditanami tanaman lain, khususnya tanaman produktif jangka panjang, dan harus merupakan bukaan baru atau lahan tidur yang sudah tidak dimanfaatkan. Sebelum pengelolaan dimulai, setiap OPD diwajibkan mendokumentasikan kondisi awal lahan melalui foto nol. Seluruh lahan akan difokuskan hanya untuk penanaman tanaman hortikultura.

Kesepakatan ini menjadi pedoman bersama yang akan digunakan oleh seluruh OPD dalam mengelola kebun hortikultura. Dengan sinergi yang kuat antarinstansi, program ini diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Bombana.

BOMBANA, sultranet.com – Keluhan terhadap layanan Puskesmas Rumbia, Kabupaten Bombana, kembali mencuat. Seorang warga, Soeherman, menyampaikan pengalamannya yang dinilai mencerminkan buruknya manajemen waktu dan rendahnya empati dalam pelayanan kesehatan dasar di wilayah tersebut.

Pada Rabu pagi, 2 Juli 2025, Soeherman mendatangi Puskesmas Rumbia dalam kondisi mengalami sakit gigi parah. Ia berharap mendapat pemeriksaan dan surat rujukan ke RSUD Tanduale.

Namun, setibanya di puskesmas sekitar pukul 12.30 Wita, petugas piket menyatakan bahwa pelayanan sudah ditutup, meski informasi resmi menyebut pelayanan berlangsung hingga pukul 13.00 Wita.

“Saya tidak bisa berkata-kata. Padahal menurut Dinas Kesehatan, puskesmas tutupnya pukul 13.00. Tapi saya malah disuruh datang lagi besok,” ujar Soeherman, Kamis (3/7)

Tak menyerah, keesokan harinya Soeherman kembali datang ke puskesmas tepat pukul 11.00 Wita, masih dalam rentang waktu pelayanan.

Namun ia kembali ditolak. Kali ini alasannya, jumlah pasien sudah penuh dan salah satu alat pemeriksaan gigi mengalami “kepanasan”.

“Katanya alatnya panas dan pasien sudah terlalu banyak. Saya pulang lagi, tanpa pemeriksaan, tanpa rujukan. Sakitnya bukan cuma di gigi, tapi juga di hati,” ucapnya kecewa.

Pengalaman ini membuat Soeherman mempertanyakan kualitas layanan kesehatan di Bombana, terutama bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki akses informasi atau sarana transportasi memadai.

“Kalau saya yang cukup tahu saja bisa ditolak dua kali, bagaimana dengan warga lansia atau yang tinggal jauh dari puskesmas?” tanyanya.

Keluhan ini muncul di tengah gencarnya upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di sektor kesehatan.

Bupati Bombana yang baru empat bulan menjabat definitif, sebelumnya menyampaikan komitmennya untuk mereformasi layanan dasar demi kenyamanan dan keselamatan warga.

Namun, pengalaman ini menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam pelayanan kesehatan, seperti ketidaksesuaian jam pelayanan, kurangnya transparansi sistem antrian, serta lemahnya penanganan teknis dan etika pelayanan di lapangan.

Soeherman berharap pengalamannya menjadi evaluasi serius bagi Dinas Kesehatan Bombana.

“Ada lima hal yang menurut saya perlu segera diperbaiki,” ujarnya.

Ia merinci lima poin penting sebagai berikut:

Kepastian Jam Layanan: Puskesmas harus konsisten terhadap jadwal pelayanan. Bila tertulis tutup pukul 13.00, maka pelayanan seharusnya tersedia hingga waktu tersebut.

Sistem Antrian Transparan: Diperlukan sistem antrian yang tertib, serta informasi jumlah kuota pasien harian agar warga tidak datang sia-sia.

Perawatan dan Cadangan Alat: Jika alat rusak atau panas, harus ada solusi alternatif, seperti alat cadangan atau merujuk pasien ke fasilitas lain.

Etika dan Komunikasi Publik: Petugas harus dibekali pelatihan komunikasi agar lebih empatik dan solutif dalam melayani pasien.

Saluran Pengaduan Aktif: Dinas Kesehatan harus menyediakan kanal pengaduan yang responsif dan bisa ditindaklanjuti secara cepat.

Menurutnya, kesehatan adalah hak dasar warga negara. Ia pun berharap ada pembenahan serius agar pelayanan kesehatan di Bombana tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Saya bicara bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua warga Bombana. Kalau pelayanan seperti ini terus dibiarkan, siapa yang peduli pada orang sakit yang tidak bersuara?” tutupnya.

Kepala Puskesmas Rumbia, Rahmat yang dikonfirmasi media ini via WhatsApp belum memberikan jawaban. (IS)

Kendari, sultranet.com  — Ketua Umum Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kota Kendari, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., secara resmi membuka seleksi atlet karate dalam rangka persiapan menghadapi Kejuaraan Daerah (Kejurda) Piala Gubernur Sulawesi Tenggara, yang dijadwalkan berlangsung pada 18–20 Juli 2025. Kegiatan ini digelar di Aula Mepokoaso Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra dan diikuti oleh atlet dari 11 perguruan karate se-Kota Kendari.

Dalam sambutannya, Ridwan yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra, menekankan pentingnya seleksi sebagai bentuk keseriusan FORKI Kota Kendari dalam menjaring atlet terbaik untuk mewakili daerah pada Kejurda mendatang.

“Pertandingan itu hal yang biasa, tapi yang luar biasa adalah kebersamaan kita dalam membangun organisasi. Saat seleksi nanti, yang lolos beri semangat kepada yang belum. Yang belum, tetap beri dukungan kepada yang terpilih. Inilah nilai kebersamaan yang ingin kita tumbuhkan di FORKI Kota Kendari,” ujarnya.

Ridwan menyampaikan bahwa pembinaan karate tidak boleh berhenti pada satu ajang semata. FORKI Kota Kendari, lanjutnya, akan terus mendorong pembinaan jangka panjang dan keberlanjutan program, termasuk mendorong setiap sekolah untuk memiliki ekstrakurikuler karate.

“Semua cabang olahraga kini menuntut pembinaan serius. Kami akan mengawal atlet-atlet berprestasi, bahkan berkomunikasi langsung dengan kepala sekolah agar mereka bisa masuk melalui jalur prestasi,” kata Ridwan.

Seleksi ini menjadi bagian dari upaya FORKI Kota Kendari membentuk tim yang solid dan kompetitif. Atlet yang terpilih akan mewakili kota ini dalam Kejurda FORKI Piala Gubernur yang akan mempertandingkan 64 kelas. Dari jumlah itu, FORKI Kota Kendari menargetkan untuk ikut dalam 30 kelas pertandingan.

Indra Jaya Tahrir, selaku Pembina Prestasi (Binpres) FORKI Kota Kendari, mengungkapkan bahwa seleksi ini bukan hanya ajang mencari atlet terbaik, tetapi juga langkah awal untuk membawa Kota Kendari ke posisi dua besar dalam Kejurda mendatang.

“Niatan kami, insya Allah FORKI Kota Kendari bisa minimal masuk di dua besar. Itu adalah target utama kami,” ujar Indra.

Ia menjelaskan bahwa target tersebut realistis mengingat komposisi dan kesiapan atlet yang akan diterjunkan. Fokus latihan akan ditingkatkan dalam waktu tersisa menjelang Kejurda agar hasilnya optimal.

Senada, Kepala Bidang SDM FORKI Kota Kendari, Agus Salam, menegaskan bahwa seleksi ini adalah bukti konkret dari keseriusan organisasi dalam membina atlet sejak usia dini.

“Ini momentum awal bagi FORKI Kota Kendari. Kami ingin menjaring atlet-atlet hebat dari kota ini untuk kita siapkan bersaing di tingkat provinsi. Ini bagian dari program kerja kami untuk memastikan proses pembinaan berjalan secara profesional dan berkelanjutan,” katanya.

Selain pengurus dan pelatih, orang tua atlet juga hadir memberikan dukungan penuh. Atmosfer kebersamaan sangat terasa dalam kegiatan seleksi tersebut, yang ditutup dengan yel-yel semangat dari para atlet dan pengurus: “Jaya, Hebat, dan Berprestasi — Bersama!”

Ridwan berharap sinergi yang terbangun antara pengurus, pelatih, sekolah, dan orang tua dapat memperkuat pembinaan karate di Kendari. Ia menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinannya, FORKI akan terus bergerak dan tidak hanya aktif saat menjelang kejuaraan.

“Pembinaan adalah kerja panjang, dan FORKI Kendari akan hadir secara konsisten untuk memastikan atlet terus berkembang,” ujarnya.

Kegiatan seleksi ini sekaligus menjadi pijakan awal untuk membangun prestasi karate Kota Kendari di tingkat regional dan nasional, serta mencetak generasi muda yang tangguh dan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong peran aktif perusahaan dalam memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., saat mewakili Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam acara executive meeting yang digelar di Kabupaten Bombana, Kamis (3/7).

Dalam sambutannya saat membuka acara, Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan terlibat, khususnya Pemerintah Kabupaten Bombana serta jajaran perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha merupakan langkah strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan di daerah.

“Potensi Bombana sangat besar, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, hingga sektor lainnya. Potensi ini harus dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat melalui komitmen perusahaan dalam pelaksanaan PPM,” ujar Asrun Lio.

Menurutnya, pelaksanaan program PPM yang tepat sasaran sangat penting untuk mendukung visi pembangunan Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan religius. Fokus pada peningkatan layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari langkah konkret mewujudkan visi tersebut.

“Kesehatan dan infrastruktur adalah kebutuhan dasar. Maka kolaborasi ini mencerminkan semangat bersama dalam mengurangi kesenjangan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bombana,” tambahnya.

Executive meeting ini juga menghadirkan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dari Kementerian Investasi/BKPM yang memaparkan kewajiban serta peran penting perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah. Sesi ini diharapkan mampu memperluas pemahaman para pelaku usaha dalam mengarahkan program CSR mereka secara strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami harap perusahaan-perusahaan tidak melihat PPM hanya sebagai kewajiban administratif, tapi juga sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” tegas Asrun.

Lebih lanjut, ia menyambut baik langkah penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan 29 perusahaan dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari penguatan komitmen dunia usaha dalam menjalankan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan dan terukur.

“Gubernur mengajak seluruh perusahaan untuk menjadikan PPM sebagai bagian dari kepedulian nyata terhadap masyarakat. Investasi harus mampu membawa perubahan positif, tidak hanya keuntungan ekonomi semata,” ujarnya.

Menurut Asrun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siap mendukung penuh segala bentuk sinergi yang mengedepankan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan. Kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha, menurutnya, merupakan kunci keberhasilan dalam membangun Sultra yang lebih inklusif.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ketua DPRD Bombana bersama jajaran Komisi II, serta para pimpinan OPD dan perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bombana.

Acara berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh komitmen untuk membangun sinergi antara sektor publik dan swasta, sekaligus menjadi wadah konsolidasi dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Executive Meeting bersama pimpinan dan direksi perusahaan mitra di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025), sebagai langkah konkret mendorong pembangunan yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, Direktur Wilayah III Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI Abdul Qodir, S.Sos, Ketua DPRD Bombana, Pj. Sekda Bombana, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Burhanuddin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di bidang kesehatan dan infrastruktur.

“Pertemuan ini bukan sekadar seremoni, tapi langkah awal untuk menyatukan semangat dan komitmen kita dalam membangun Bombana secara inklusif. Kita ingin memastikan bahwa kehadiran perusahaan di Bombana benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Burhanuddin dalam sambutannya.

Menurutnya, pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Butuh sinergi dan komitmen bersama dengan sektor swasta agar program-program prioritas daerah dapat berjalan secara optimal. Terutama pada sektor kesehatan dan infrastruktur dasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Executive Meeting ini juga menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha, untuk menyamakan persepsi, menyusun strategi bersama, dan mencari solusi terhadap tantangan-tantangan pembangunan daerah.

Abdul Qodir dari Kementerian Investasi/BKPM RI menyambut baik langkah Pemkab Bombana yang mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan lokal. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan selalu mendukung inisiatif daerah yang berpihak pada masyarakat dan mendukung iklim investasi yang sehat.

“Kami mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah untuk berperan aktif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, terutama yang bersifat berkelanjutan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata Abdul Qodir.

Sementara itu, Sekda Sultra Asrun Lio dalam keterangannya menilai bahwa pendekatan dialogis seperti ini penting dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang kolaboratif. Ia menyampaikan apresiasi atas prakarsa Pemkab Bombana dalam menjalin komunikasi terbuka dengan sektor usaha.

“Langkah ini sejalan dengan semangat pembangunan daerah berkelanjutan yang mengutamakan partisipasi multipihak. Ini contoh baik yang patut ditiru oleh daerah lain di Sulawesi Tenggara,” ucap Asrun Lio.

Dalam forum tersebut, sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Bombana menyampaikan dukungan mereka untuk berkontribusi dalam program PPM, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, akses air bersih, serta pelayanan kesehatan berbasis komunitas.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memastikan seluruh program PPM berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat. Ia juga menyatakan komitmen Pemkab Bombana untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program tersebut.

“Kami ingin masyarakat bisa melihat dan merasakan manfaat dari keberadaan investasi di daerahnya. Pemerintah akan terus mengawal agar semua program yang dijanjikan benar-benar terealisasi,” ujarnya.

Executive Meeting ini menjadi tonggak penting dalam membangun model kolaborasi yang sehat antara pemerintah daerah dan dunia usaha, dengan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai pusat orientasi pembangunan. Pemkab Bombana berharap, komitmen bersama yang dibangun dalam pertemuan ini akan berlanjut pada pelaksanaan program nyata di lapangan.

Jakarta, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana resmi menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Rektor IPB Prof. Dr. Arif Satria, SP., M.Si, yang berlangsung di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

Kerja sama ini mencakup sejumlah aspek strategis yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur pemerintah daerah, serta pendampingan teknis bagi petani dan nelayan. Selain itu, IPB dan Pemkab Bombana juga sepakat mendorong penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal, pengembangan lumbung padi, dan riset terpadu untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

Penandatanganan kerja sama ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Bombana, civitas akademika IPB, serta pejabat fungsional dan administrator lingkup Pemkab Bombana.

Bupati Bombana, Burhanuddin, mengatakan bahwa kemitraan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan yang berakar pada kekuatan lokal dan didukung oleh inovasi keilmuan.

“Kami percaya bahwa membangun daerah tidak bisa dilakukan sendiri. Kemitraan dengan perguruan tinggi seperti IPB adalah langkah maju yang sangat strategis. Dengan kerja sama ini, kita membuka akses lebih luas pada pengetahuan, teknologi, dan peningkatan kualitas SDM,” ujar Burhanuddin di sela-sela acara.

Burhanuddin juga menekankan bahwa kolaborasi ini akan menjadi landasan bagi program-program kolaboratif yang berkelanjutan. Pemerintah daerah menargetkan agar setiap poin kerja sama yang tertuang dalam kesepakatan dapat segera diimplementasikan secara bertahap melalui perencanaan lintas sektor.

“Fokus kita bukan hanya pada hasil jangka pendek, tapi juga dampak jangka panjang yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga aparatur pemerintahan harus merasakan manfaat nyata dari kerja sama ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Rektor IPB, Arif Satria, menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan kesiapan IPB untuk mendukung pengembangan daerah berbasis inovasi dan pendekatan ilmiah. Ia menilai Kabupaten Bombana memiliki potensi besar di sektor pertanian, kelautan, dan UMKM yang bisa dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan berbasis riset.

“IPB siap mendampingi Bombana untuk melahirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan. Potensi Bombana sangat besar, tinggal bagaimana kita bersama-sama mengelolanya secara bijak dan inovatif,” kata Arif Satria.

IPB, kata Arif, akan menurunkan tim ahli lintas bidang untuk merancang program teknis yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Bombana. Di antaranya riset pengembangan varietas lokal, pelatihan untuk petani dan pelaku UMKM, serta asistensi penyusunan kebijakan berbasis data.

Kolaborasi ini juga akan membuka ruang magang, KKN tematik, dan kegiatan pengabdian masyarakat lainnya yang dapat memperkuat keterhubungan antara kampus dan masyarakat di tingkat akar rumput.

Pemkab Bombana menargetkan agar hasil kerja sama ini tidak hanya berdampak pada penguatan struktur ekonomi daerah, tetapi juga menumbuhkan budaya inovasi dan literasi sains di kalangan masyarakat.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Bombana berharap dapat mempercepat terwujudnya daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan agrominapolitan yang menjadi arah kebijakan utama Kabupaten Bombana ke depan.

Kendari, sultranet.com — Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL) Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2025–2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IKAL Lemhannas, Jenderal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Agum Gumelar, M.Sc., dalam sebuah upacara virtual yang diikuti dari Aula Mepokoaso, Kendari, Rabu (2/7). Kegiatan ini dihadiri lebih dari 100 peserta secara luring dan daring.

Pelantikan tersebut menandai pengukuhan Andi Paterai Tjulang sebagai Ketua DPD IKAL Lemhannas Sultra periode 2025–2030. Momen ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat jaringan alumni Lemhannas dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan ketahanan nasional.

Dalam sambutannya, Agum Gumelar mengingatkan seluruh pengurus untuk menjaga jati diri sebagai alumni Lemhannas dengan menjunjung tinggi nilai perjuangan dan kepedulian terhadap rakyat.

“Alumni Lemhannas bukan hanya tokoh terdidik, tetapi harus menjadi teladan dalam semangat pengabdian, tanggung jawab kebangsaan, dan kepekaan sosial terhadap dinamika masyarakat,” ujar Agum.

Ia menekankan bahwa dua hal utama yang harus terus dijaga adalah watak perjuangan dan kepedulian terhadap rakyat. Alumni, menurutnya, tidak boleh kehilangan kepekaan di tengah kompleksitas tantangan bangsa saat ini.

Gubernur Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Asisten III Sekretariat Daerah La Haruna, juga menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus yang baru. Ia menilai kepercayaan ini merupakan amanah besar untuk menjaga integritas dan memperkuat peran strategis alumni Lemhannas di daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sultra, saya menyampaikan selamat kepada pengurus DPD IKAL Lemhannas Sultra yang baru dilantik. Kami percaya, dengan semangat kebersamaan dan jiwa kepemimpinan nasional yang dimiliki, organisasi ini akan terus memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar La Haruna secara virtual.

Ia menambahkan, Lemhannas telah membekali para alumninya dengan wawasan kebangsaan dan pemahaman mendalam tentang ketahanan nasional dalam seluruh dimensinya—ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.

Pemerintah Provinsi berharap, di bawah kepemimpinan baru, IKAL Lemhannas Sultra mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan dan mendukung berbagai agenda pembangunan dan kebijakan strategis yang berpihak pada masyarakat.

“Kami ajak para alumni untuk terus aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Latar belakang dan pengalaman saudara-saudara menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan visi pembangunan Sulawesi Tenggara yang maju dan berdaya saing,” ucap La Haruna.

Turut hadir dalam kegiatan pelantikan ini perwakilan unsur Forkopimda Sultra, seperti Kapolda, Kajati, Danrem, Danlanal, Danlanud, serta Kepala BIN Daerah. Hadir pula Dewan Penasehat dan Pembina IKAL Sultra, pejabat vertikal, dan sejumlah tokoh daerah yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pelantikan ini.

Lemhannas RI sendiri merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Kemenko Polhukam. Lembaga ini berperan dalam pendidikan kader kepemimpinan nasional dan penyusunan kebijakan strategis di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pelantikan ini diharapkan menjadi babak baru bagi DPD IKAL Lemhannas Sultra dalam membangun sinergi antaralumni, memperkuat semangat kebangsaan, serta berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan ketahanan daerah.

Dengan semangat kebersamaan, para pengurus yang baru dilantik diharapkan membawa IKAL Lemhannas Sultra sebagai kekuatan moral dan strategis untuk mendukung pembangunan nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam menekan angka stunting melalui program sosial terpadu yang menyasar balita dan ibu hamil. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari kelanjutan program prioritas nasional untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Selasa, 1 Juli 2025, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si didampingi Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, menyerahkan langsung Bantuan Sosial Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat sasaran di Halaman Kantor Camat Lantari Jaya. Bantuan ini disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bombana.

Jenis bantuan yang diberikan meliputi paket makanan tambahan bergizi, perlengkapan kesehatan anak, serta kebutuhan dasar lainnya yang ditujukan bagi balita dan ibu hamil yang teridentifikasi dalam kategori rentan stunting. Seluruh bantuan tersebut merupakan bagian dari program orang tua asuh “Bapak Bunda Asuh Anak Stunting”, yang melibatkan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa sebagai penanggung jawab langsung di lapangan.

“Penanganan stunting ini bukan kegiatan insidental, tetapi sebuah investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Bombana ke depan,” ujar Bupati Burhanuddin dalam sambutannya.

Menurutnya, menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat secara berkesinambungan.

“Kita ingin anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing secara global di masa mendatang. Itu sebabnya kita semua harus ambil bagian. Tidak cukup hanya mengandalkan program dari atas, tetapi kita juga harus aktif di tingkat keluarga dan masyarakat,” tegasnya.

Selain pembagian bantuan, kegiatan ini juga menjadi ajang penguatan edukasi bagi para ibu. Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan dasar seperti Posyandu dan mengikuti program pembinaan keluarga yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah.

“Ibu-ibu adalah garda terdepan dalam menjaga tumbuh kembang anak. Jangan ragu ke Posyandu, manfaatkan semua fasilitas yang ada. Pemerintah hadir untuk mendukung, tapi peran ibu sangat menentukan,” ucap Fatmawati.

Program orang tua asuh “Bapak Bunda Asuh Anak Stunting” sendiri merupakan bentuk sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan gerakan moral sosial masyarakat, yang diharapkan mampu menekan angka prevalensi stunting secara signifikan di Bombana.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang dijalankan Pemkab Bombana agar dapat mendukung pencapaian target nasional menurunkan angka stunting hingga 14% pada 2024 dan menjaga kestabilannya menjelang tahun Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan, untuk ikut serta dalam berbagai program penguatan keluarga dan gizi anak.

Melalui pendekatan kolaboratif ini, Pemkab Bombana berharap ke depan tidak ada lagi anak yang mengalami hambatan tumbuh kembang karena kekurangan gizi atau minimnya layanan kesehatan dasar.

“Harapan kami, ke depan tidak ada lagi anak-anak Bombana yang tumbuh dalam kekurangan. Kita harus wujudkan masa depan yang sehat dan bermartabat untuk mereka,” tutup Burhanuddin.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat, khususnya para penerima manfaat yang mengaku terbantu dengan dukungan langsung dari pemerintah daerah.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menutup rangkaian kegiatan orientasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025. Penutupan kegiatan tersebut dilangsungkan di Gedung Sarana Olahraga Rumbia, Rabu (2/7/2025), dipimpin langsung oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Rusdiamin.

Sebanyak lebih dari 700 peserta PPPK dan 67 peserta CPNS mengikuti orientasi yang digelar selama tiga hari. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bombana dengan melibatkan panitia internal serta dukungan dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk pengamanan acara.

Dalam sambutannya, Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya orientasi sebagai langkah awal dalam membentuk karakter dan semangat pelayanan seorang ASN. Menurutnya, orientasi bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi merupakan bagian penting dari proses pembentukan etika kerja dan tanggung jawab birokrasi.

“Saya berpesan kepada seluruh peserta orientasi, baik PPPK maupun CPNS, agar mampu menjadi pembawa perubahan di OPD masing-masing. Jaga harga diri dan martabat, dan jadilah contoh di lingkungan masyarakat,” kata Rusdiamin dalam arahannya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga silaturahmi di antara para peserta setelah kegiatan berakhir. “Tetap hidupkan grup komunikasi, rawat kebersamaan yang terbangun selama orientasi ini. Jangan berhenti saling mendukung meskipun kalian sudah tersebar di berbagai instansi,” tambahnya.

Selama masa orientasi, para peserta dibekali dengan materi penting untuk mendukung tugas mereka sebagai ASN. Beberapa di antaranya termasuk pemahaman tentang bela negara, sistem birokrasi pemerintahan daerah, nilai-nilai dasar ASN, serta pengenalan struktur dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kepala BKPSDM Kabupaten Bombana menjelaskan bahwa pelaksanaan orientasi ini merupakan amanah regulasi sekaligus bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mencetak ASN yang tidak hanya profesional, tetapi juga berintegritas tinggi.

“Orientasi ini menjadi bekal awal bagi ASN untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya. Kami berharap para peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam praktik kerja sehari-hari demi pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Kepala BKPSDM.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap para ASN baru ini mampu menjadi representasi wajah birokrasi yang bersih, melayani, serta adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Orientasi CPNS dan PPPK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara, seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap kualitas layanan birokrasi. Diharapkan, kehadiran para ASN baru ini akan membawa semangat baru dalam menjalankan roda pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan penutupan kegiatan ini, para peserta diharapkan langsung aktif melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing, dengan semangat pengabdian yang tinggi dan loyalitas terhadap lembaga.