Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pengembangan potensi unggulan daerah. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat sinergi pembangunan antar daerah, yang diharapkan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Bupati Luwu Timur, Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST., IPM. Kegiatan berlangsung di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Juli 2025.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, para kepala perangkat daerah, pejabat administrator dan fungsional dari kedua pemerintah daerah. Suasana acara berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi antar daerah.

Kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang strategis seperti ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, hingga sektor-sektor potensial lain yang bisa dikembangkan secara bersama. Tujuan utamanya adalah untuk saling menguatkan dan memanfaatkan keunggulan masing-masing daerah demi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan rasa syukurnya atas kerja sama yang dibangun. Ia meyakini bahwa kolaborasi antar daerah bukan hanya menjadi jawaban atas tantangan pembangunan saat ini, tetapi juga menjadi jalan menuju masa depan yang lebih cerah.

“Saya yakin dan percaya kolaborasi yang dibangun hari ini akan memberi manfaat besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten,” ujar Burhanuddin dalam sambutannya.

Tak lupa, ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kerja sama tersebut. “Saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang memprakarsai dan mendukung kegiatan ini. Ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari perjalanan bersama,” lanjutnya.

Sementara itu, Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, juga menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, penguatan hubungan antar daerah sangat relevan dalam menjawab kebutuhan pembangunan di era modern yang semakin kompleks dan terintegrasi.

“Kerja sama ini membuka ruang lebih luas untuk pertukaran ide, strategi, dan sumber daya antar daerah. Kami di Luwu Timur sangat terbuka dan siap bersinergi untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata,” ungkap Irwan.

Ia menambahkan, pengembangan potensi unggulan daerah tidak bisa lagi dilakukan secara eksklusif oleh satu daerah saja, melainkan harus melibatkan jejaring kolaboratif yang kuat, terlebih dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan iklim yang turut berdampak pada pembangunan daerah.

Kesepakatan ini, menurut para pejabat yang hadir, akan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan tim teknis bersama guna menyusun rencana aksi dan peta jalan implementasi program kerja sama. Fokus utama akan diarahkan pada sektor-sektor yang dinilai memiliki efek berganda, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan.

Selain itu, kerja sama ini juga membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pertukaran program pelatihan, studi banding, serta pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mendorong efisiensi dalam layanan publik.

MoU Bombana–Luwu Timur menjadi salah satu dari rangkaian agenda strategis Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjalin hubungan kemitraan lintas daerah selama kunjungan kerja di Jakarta. Langkah ini dinilai sebagai bentuk konkret dari visi pembangunan inklusif dan kolaboratif yang diusung oleh pemerintah daerah.

Dengan semangat saling mendukung dan berbagi keunggulan, kedua belah pihak berharap kerja sama ini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan inovasi dalam tata kelola pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.

Kerja sama antar daerah seperti ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya di Indonesia untuk saling membangun kekuatan lokal secara kolektif, dalam kerangka pembangunan nasional yang berkeadilan.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan stunting melalui aksi konkret lintas sektor. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan penyerahan bantuan penanganan stunting yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025. Acara tersebut digelar di halaman Kantor Camat Lantari Jaya pada Selasa, 1 Juli 2025, dan dihadiri langsung oleh Bupati Bombana bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kehadiran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana dalam kegiatan ini menjadi simbol pentingnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di daerah. Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si., secara langsung menghadiri kegiatan tersebut dan menyampaikan dukungannya terhadap program bantuan yang diinisiasi oleh Dinas Sosial. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa masalah stunting bukan hanya persoalan satu sektor semata, melainkan tantangan lintas sektor yang memerlukan pendekatan terintegrasi.

Menurut Abdul Azis, penanganan stunting harus dimulai dari komitmen yang kuat di tingkat pemerintah daerah hingga pelibatan masyarakat di tingkat akar rumput. Ia menyampaikan bahwa DPPKB siap mengambil bagian dalam setiap langkah kebijakan maupun program konkret yang berorientasi pada penurunan prevalensi stunting, khususnya melalui pendekatan edukasi dan pemberdayaan keluarga. Dengan semangat kolaboratif, DPPKB akan terus memperkuat peran Posyandu, meningkatkan penyuluhan gizi, serta mengintegrasikan layanan KB sebagai bagian dari strategi pencegahan stunting sejak dini.

Lebih lanjut, Kepala DPPKB menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana telah memiliki peta jalan penanganan stunting yang cukup jelas dan terukur, salah satunya melalui optimalisasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, serta penguatan data sasaran berbasis keluarga. Dengan dukungan regulasi dan sinergi lintas sektor, ia meyakini bahwa target penurunan stunting hingga di bawah 14 persen sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN akan dapat dicapai.

Dalam kegiatan penyerahan bantuan tersebut, Bupati Bombana kembali menegaskan bahwa program penanganan stunting akan terus menjadi salah satu prioritas utama daerah, mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan apabila tidak segera ditangani secara serius. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat masih adanya anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kurangnya asupan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan mereka. Pemerintah, katanya, akan terus mengawal program-program yang berpihak pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi, serta edukasi keluarga.

Penyerahan bantuan penanganan stunting ini merupakan bagian dari strategi intervensi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan. Bantuan yang disalurkan dalam kegiatan ini terdiri atas paket makanan bergizi, alat pemantauan pertumbuhan anak, serta bahan edukatif yang dapat digunakan oleh keluarga dan kader Posyandu dalam mendukung proses tumbuh kembang balita secara optimal. Penyaluran bantuan difokuskan kepada keluarga berisiko stunting yang telah teridentifikasi melalui pemutakhiran data by name by address, sehingga program benar-benar tepat sasaran.

Acara ini juga diwarnai dengan dialog interaktif antara Bupati dan masyarakat penerima manfaat. Dalam dialog tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan langsung kondisi yang mereka hadapi, serta harapan atas keberlanjutan program bantuan ke depan. Bupati Bombana menjawab dengan lugas bahwa program ini tidak bersifat temporer, melainkan akan berlanjut dan diperkuat melalui monitoring berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah akan memperkuat dukungan logistik, tenaga kesehatan, serta peningkatan kapasitas kader sebagai ujung tombak pelayanan di lapangan.

Momentum ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana serius dalam menjalankan arahan nasional terkait percepatan penurunan stunting yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, stunting tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kemampuan kognitif, produktivitas, hingga daya saing bangsa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media untuk menciptakan perubahan yang menyeluruh.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari rencana aksi daerah penanganan stunting yang disusun berdasarkan data dan hasil pemetaan yang dilakukan secara periodik. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi kelompok sasaran yang membutuhkan intervensi langsung berupa bantuan pangan bergizi dan edukasi gizi. Bantuan yang diserahkan pada kegiatan ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini tercatat memiliki angka stunting tertinggi di Kabupaten Bombana.

Sinergi antara Dinas Sosial dan DPPKB dinilai sebagai langkah strategis yang akan memperkuat efektivitas program di lapangan. Dinas Sosial akan fokus pada aspek bantuan sosial dan pemberdayaan, sementara DPPKB memperkuat fungsi penyuluhan, pengasuhan keluarga, serta kontrol terhadap kesehatan reproduksi. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial juga berharap agar kegiatan ini tidak berhenti pada seremoni penyerahan bantuan, melainkan menjadi pemantik semangat kerja sama berkelanjutan dalam mengatasi stunting secara menyeluruh.

Sebagai lembaga yang memiliki peran dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana, DPPKB Kabupaten Bombana selama ini telah menjalankan berbagai program yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada upaya pencegahan stunting. Melalui program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), DPPKB mendorong pembentukan keluarga yang berketahanan dan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Salah satu pendekatan yang digencarkan adalah edukasi remaja melalui PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), sebagai upaya pencegahan pernikahan usia dini yang merupakan salah satu penyumbang risiko stunting.

Dalam jangka panjang, DPPKB Bombana berencana memperkuat intervensi hulu melalui peningkatan peran keluarga dalam pengasuhan anak. Hal ini akan diwujudkan melalui peningkatan kapasitas kader di tingkat desa dan kelurahan, pemberdayaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), serta digitalisasi sistem pemantauan tumbuh kembang anak. Penerapan pendekatan keluarga sebagai basis intervensi dianggap sebagai strategi jangka panjang yang efektif dalam memutus siklus stunting antargenerasi.

Bupati Bombana dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan stunting. Ia menekankan bahwa masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah stunting, mulai dari pemenuhan gizi anak, praktik pola asuh yang baik, hingga menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan. Ia juga mengapresiasi semangat para kader Posyandu, tenaga kesehatan, serta relawan yang telah bekerja keras dalam mendampingi masyarakat selama ini.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi peninjauan langsung oleh Bupati ke stan-stan pelayanan kesehatan terpadu yang turut hadir di lokasi acara. Di stan tersebut, dilakukan demonstrasi pemberian makanan tambahan, edukasi tentang ASI eksklusif, serta pemantauan berat dan tinggi badan anak. Peninjauan ini menjadi ajang evaluasi langsung terhadap layanan di lapangan dan memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menyesuaikan strategi berdasarkan masukan yang diterima.

Program penanganan stunting di Kabupaten Bombana diproyeksikan akan terus diperluas dan diperkuat dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah merencanakan pembentukan satuan tugas percepatan penurunan stunting yang akan bekerja lintas sektor dengan pendekatan berbasis wilayah. Satgas ini akan menjadi penghubung antara perencanaan dan pelaksanaan program, sekaligus menjadi media koordinasi yang efektif antara instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat sipil.

Langkah ini sejalan dengan strategi nasional yang menekankan pentingnya integrasi data, perencanaan berbasis bukti, serta pelibatan lintas aktor dalam upaya pencegahan stunting. Kabupaten Bombana menargetkan penurunan angka stunting minimal 3 persen setiap tahun hingga mencapai standar nasional pada tahun 2028. Untuk itu, diperlukan keberlanjutan program, konsistensi anggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal.

Dengan semangat gotong royong dan pendekatan kolaboratif, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi sebagai modal pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kegiatan penyerahan bantuan penanganan stunting bukan hanya sekadar distribusi barang, melainkan simbol kebangkitan gerakan bersama untuk melindungi masa depan anak-anak Bombana dari ancaman stunting.

Kendari, sultranet.com — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara menerima kunjungan kerja dari rombongan DPRD Kabupaten Wakatobi di Aula Mepokoaso, Kantor Dinas Kominfo Sultra. Kunjungan ini membahas percepatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta pembangunan infrastruktur digital, khususnya di wilayah kepulauan.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., secara langsung menerima kunjungan tersebut. Ia didampingi Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika), dan jajaran struktural dinas.

Dalam pemaparannya, Ridwan menekankan pentingnya peran Kominfo sebagai penggerak utama transformasi digital lintas sektor pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa digitalisasi bukan semata urusan jaringan, tetapi berkaitan erat dengan integrasi sistem dan pelayanan publik.

“Semua layanan digital dan jaringan pemerintahan harus terpusat di Kominfo. Kami bukan hanya penyedia jaringan, tapi juga tulang punggung transformasi digital pemerintah,” ujarnya.

Ia menyebut pelaksanaan SPBE diatur secara nasional melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 dan diperkuat oleh Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Di tingkat daerah, hal ini didukung oleh Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2021.

Ridwan juga menjelaskan bahwa Dinas Kominfo bertanggung jawab menghubungkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melalui jaringan intra-pemerintah dan distribusi internet. Tujuannya, kata dia, adalah menciptakan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola digital pemerintahan.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat, perwakilan DPRD Wakatobi menyampaikan harapan agar pemerintah provinsi memberi perhatian lebih pada pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah kepulauan yang masih belum terjangkau jaringan internet secara merata.

“Kami ingin memastikan masyarakat di wilayah kami tidak tertinggal dalam hal akses informasi dan teknologi. Kami mohon dukungan dari Pemprov Sultra agar pembangunan BTS bisa terus didorong,” ungkap salah satu anggota DPRD Wakatobi.

Permintaan ini disambut positif oleh Dinas Kominfo Sultra. Ridwan menyatakan bahwa pihaknya siap mendorong kolaborasi lintas sektor dan menjembatani komunikasi dengan kementerian dan operator untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital, termasuk di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Ia juga menyampaikan bahwa pengembangan ekosistem digital yang inklusif memerlukan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan semua pemangku kepentingan.

“Kami percaya bahwa transformasi digital tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kerja sama antarlevel pemerintahan. Wakatobi adalah bagian penting dari Sultra, dan kita akan bersama-sama membangun konektivitas digitalnya,” tegasnya.

Kunjungan kerja ini ditutup dengan sesi tanya jawab, pertukaran informasi kebijakan, serta komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan dalam memperluas jangkauan digitalisasi dan SPBE di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk kawasan kepulauan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.

Kendari, sultranet.com— Upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara berlangsung khidmat meski diguyur hujan gerimis. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, tampil sebagai Inspektur Upacara dalam momen penting ini yang mengusung tema nasional “Polri untuk Masyarakat”.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Polri, TNI, PNS Polri, Satpol PP, Damkar, Senkom Mitra Polri, dan Basarnas. Upacara juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan tokoh penting di Provinsi Sultra, termasuk Ketua DPRD, Kapolda Sultra dan jajaran, Danrem 143 Halu Oleo, Kajati, Kepala BIN Daerah, Kepala BNN, Ketua Pengadilan Tinggi dan Tinggi Agama, Danlanal Kendari, Danlanud Halu Oleo, serta Sekda Provinsi Sultra dan para pimpinan instansi vertikal. Bertindak sebagai Komandan Upacara, AKBP Tendri Wardi, S.Pt., S.IK., M.H., Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa peringatan Hari Bhayangkara bukan sekadar seremonial, melainkan refleksi terhadap pengabdian Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

“Tema ‘Polri untuk Masyarakat’ bukan hanya semboyan, melainkan panduan moral dan operasional bagi setiap insan Bhayangkara,” ujar Gubernur.

Ia menyampaikan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Sultra relatif aman, namun tantangan seperti konflik agraria, penyebaran hoaks, kejahatan jalanan, unjuk rasa, hingga penyalahgunaan narkoba harus tetap diantisipasi secara serius.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, TNI, lembaga hukum, dan masyarakat adalah kunci menjaga stabilitas,” tegasnya.

Gubernur Andi Sumangerukka juga menyoroti peran Polri dalam mendukung program-program prioritas pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa peran Polri kini bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga bagian dari penggerak pembangunan dan perubahan sosial.

“Polri harus adaptif terhadap zaman, cepat merespons keluhan masyarakat, dan tetap menjaga etika serta integritas dalam bertugas,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh personel Polri untuk menjunjung tinggi profesionalisme serta menghindari penyalahgunaan wewenang dan tindakan arogan yang dapat mencederai kepercayaan publik.

“Jadilah teladan di tengah masyarakat. Jangan menjadi bagian dari masalah, tetapi hadir sebagai solusi,” imbaunya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur memberikan apresiasi atas dedikasi seluruh personel Polda Sultra dalam menjaga keamanan daerah. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjalin kolaborasi erat bersama aparat keamanan dalam membangun Sulawesi Tenggara.

“Semoga sinergi yang telah terbangun selama ini dapat terus diperkuat demi mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” tuturnya.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 ini menjadi simbol penghormatan terhadap pengabdian Polri sekaligus ajakan untuk terus membangun hubungan harmonis antara aparat keamanan dan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bombana menggelar Rapat Kerja (Raker) tahunan pada Senin, 30 Juni 2025, di Hotel Grand Lampusui. Raker yang berlangsung penuh semangat ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si yang menegaskan kesiapan daerahnya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan komitmen kuat pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan olahraga di Bombana, baik dari sisi pembinaan atlet, peningkatan sarana dan prasarana, hingga penguatan kelembagaan olahraga di berbagai tingkatan.

“Olahraga adalah salah satu instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Kita harus menjadikannya sebagai wahana pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kebanggaan daerah,” ujar Burhanuddin di hadapan para peserta rapat.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pengurus KONI, dan seluruh cabang olahraga untuk mencetak atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat provinsi hingga nasional. Menurutnya, langkah awal menuju Porprov 2026 harus dimulai dari perencanaan matang yang melibatkan semua pihak.

Rapat kerja ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang olahraga, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, Sekretaris KONI Sulawesi Tenggara Elvis Basri Uno, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Hendra Alimin, Ketua KONI Kabupaten Bombana Arsyad, jajaran pengurus KONI, kepala perangkat daerah terkait, serta perwakilan dari berbagai cabang olahraga.

Agenda utama Raker mencakup evaluasi program kerja tahun sebelumnya, pembahasan rencana strategis KONI Bombana tahun 2025–2026, serta penyusunan langkah-langkah strategis untuk menghadapi berbagai kejuaraan, termasuk Porprov 2026. Selain itu, juga dibahas optimalisasi pembinaan atlet muda melalui kompetisi-kompetisi daerah yang berkelanjutan.

Ketua KONI Kabupaten Bombana, Arsyad, dalam laporannya mengungkapkan sejumlah capaian positif selama satu tahun terakhir. Beberapa atlet Bombana berhasil mengukir prestasi membanggakan di ajang kejuaraan daerah. Ia pun mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Bombana yang dinilai sangat peduli terhadap pembinaan olahraga.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah atas dukungan nyata selama ini. Ini menjadi motivasi kami untuk terus bekerja keras demi kejayaan olahraga Bombana,” ujar Arsyad.

Sementara itu, Sekretaris KONI Sultra, Elvis Basri Uno, menyatakan bahwa KONI provinsi siap mendukung Bombana sebagai calon tuan rumah Porprov. Ia menyebutkan bahwa tim KONI Sultra tengah menyiapkan dokumen bidding untuk dikirimkan secara resmi kepada Pemerintah Daerah Bombana.

“Kami akan segera melakukan proses surat-menyurat resmi untuk mendukung Bombana dalam bidding tuan rumah Porprov. Kita berharap segala proses ini berjalan lancar,” ucap Elvis.

Pihak provinsi juga menyampaikan harapan agar KONI Bombana semakin solid dan inovatif dalam membina para atlet dan mempersiapkan infrastruktur yang memadai sebagai tuan rumah Porprov nantinya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan olahraga serta menyatukan visi dalam membangun ekosistem olahraga yang lebih kompetitif dan berdaya saing di Kabupaten Bombana.

Melalui Raker tahunan ini, KONI Bombana diharapkan tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga mampu memetakan potensi atletik lokal secara lebih menyeluruh untuk didorong ke arah pembinaan yang berkelanjutan dan terstruktur.

Penutupan rapat dilakukan dengan komitmen bersama dari seluruh peserta untuk menjadikan olahraga sebagai pilar penting pembangunan daerah, sekaligus sebagai wahana pembentukan generasi muda Bombana yang sehat, tangguh, dan berprestasi.

Bombana, sultranet.com – Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 di Kabupaten Bombana menjadi ajang refleksi sekaligus penegasan sinergi antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Upacara yang digelar di Lapangan Apel Tatag Trawang Tungga Polres Bombana, Selasa (1/7/2025), dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., dengan mengangkat tema “Polri Untuk Masyarakat”.

Upacara tersebut turut dihadiri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, jajaran Forkopimda, serta unsur TNI, Polri, dan OPD lingkup Pemkab Bombana. Sebelum prosesi utama dimulai, Kapolres Bombana bersama Bupati dan Wakil Bupati melakukan pemeriksaan barisan pasukan sebagai bentuk penghormatan dan simbol soliditas antar-lembaga.

Dalam sambutannya, Kapolres Wisnu Hadi menekankan bahwa peringatan Hari Bhayangkara tidak sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk merefleksikan kinerja dan eksistensi Polri dalam menjalankan tugas pokoknya: melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

“Hari Bhayangkara ini menjadi pengingat bahwa Polri ada untuk masyarakat. Keamanan dan ketertiban adalah pondasi utama pembangunan, dan kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat sangat kami butuhkan,” ujar Kapolres Wisnu.

Ia juga menyampaikan bahwa tantangan keamanan di era modern semakin kompleks. Oleh karena itu, pendekatan humanis, profesionalisme dalam penegakan hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi bagian penting dari strategi Polri dalam menjalankan tugas.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan kontribusi nyata jajaran Polres Bombana dalam menjaga stabilitas wilayah.

“Selamat Hari Bhayangkara ke-79. Polri adalah mitra strategis pemerintah daerah. Kami sangat menghargai komitmen dan keberanian aparat kepolisian dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat,” ujar Bupati Burhanuddin di hadapan peserta upacara.

Ia menambahkan bahwa keamanan bukan sekadar ketiadaan konflik, tetapi hadirnya rasa keadilan dan kenyamanan yang dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, Pemkab Bombana akan terus memperkuat kerja sama lintas sektor demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Polri adalah garda terdepan dalam menjaga ketertiban sosial. Pemerintah daerah siap mendukung penuh upaya Polres Bombana untuk menciptakan lingkungan yang damai, adil, dan sejahtera,” imbuhnya.

Peringatan Hari Bhayangkara ini juga menjadi refleksi bagi seluruh elemen daerah, bahwa keamanan dan ketertiban tidak bisa hanya dibebankan pada aparat, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh warga.

Kolaborasi yang sudah berjalan baik antara Polri dan Pemkab Bombana di berbagai sektor — mulai dari penanganan konflik sosial, pengamanan agenda-agenda pemerintahan, hingga program pembinaan masyarakat — diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Di akhir rangkaian upacara, para pejabat daerah dan unsur Forkopimda menyampaikan ucapan selamat kepada personel Polres Bombana serta memberikan apresiasi atas capaian kinerja yang dinilai mampu menjaga stabilitas daerah dalam situasi yang cukup dinamis beberapa tahun terakhir.

Semangat Hari Bhayangkara ke-79 menjadi pengingat pentingnya solidaritas antar lembaga dan komitmen bersama dalam menjaga wilayah Bombana agar tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warganya. Dengan tema “Polri Untuk Masyarakat,” peringatan ini menegaskan kembali posisi Polri sebagai pelayan publik yang terus berbenah untuk hadir lebih dekat, lebih responsif, dan lebih humanis.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menyelenggarakan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 dengan semarak dan penuh makna di halaman Kantor DPPKB, Senin, 30 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap pembangunan keluarga sebagai fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan generasi bangsa yang unggul. Peringatan ini mengangkat tema nasional “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju”, yang mencerminkan betapa strategisnya posisi keluarga dalam sistem pembangunan nasional.

Upacara ini diikuti oleh seluruh jajaran Dinas PPKB Bombana, termasuk Kepala UPTD Balai Penyuluh KB, Penyuluh KB (PKB) PNS dan P3K se-Kabupaten Bombana, serta para Duta Genre Kabupaten Bombana tahun 2020 dan 2024. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, Wakil Bupati menegaskan bahwa ketahanan keluarga harus menjadi orientasi kebijakan dan program pembangunan daerah karena keluarga adalah unit terkecil namun paling strategis dalam membentuk karakter masyarakat dan menentukan arah masa depan bangsa.

Ia juga menyoroti pentingnya implementasi program-program strategis dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dikenal dengan istilah “Quick Win”, yakni program unggulan seperti GENTING (Gerakan Pencegahan Stunting Terintegrasi), TAMASYA (Tanamkan Masa Depan Anak Sejak Dini), GATI (Gerakan Ayah Terlibat), SIDAYA (Sistem Informasi Keluarga Berbasis Data), hingga aplikasi SuperApps Keluarga yang terintegrasi dalam pelayanan keluarga di era digital. Ahmad Yani menyatakan bahwa semua program tersebut memiliki tujuan besar: menjadikan keluarga Indonesia, termasuk di Bombana, sebagai keluarga yang sehat secara jasmani dan rohani, mandiri secara ekonomi, serta mampu berinovasi dalam menghadapi tantangan global yang terus berubah.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh peserta dan jajaran OPD terkait untuk menjadikan peringatan Harganas bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi titik refleksi kolektif sejauh mana nilai-nilai pembangunan keluarga telah diinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menekankan bahwa ke depan, tantangan yang dihadapi keluarga semakin kompleks, mulai dari tingginya angka pernikahan usia dini, keterbatasan akses layanan kesehatan reproduksi, meningkatnya kasus stunting, hingga persoalan ekonomi rumah tangga akibat ketimpangan dan dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu bersatu dalam menyikapi isu-isu tersebut secara strategis dan solutif.

Turut hadir mendampingi Wakil Bupati dalam acara tersebut, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Henny Setiawati Rachman, S.Pi., MM. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh penyuluh KB dan Duta Genre yang terus membumikan nilai-nilai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa PKK siap mendukung penuh program-program DPPKB, terutama dalam pemberdayaan perempuan, edukasi remaja, dan penguatan peran keluarga dalam pengasuhan anak. Menurutnya, keluarga bukan hanya tempat tinggal, melainkan sekolah pertama yang membentuk watak dan peradaban suatu bangsa.

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan peringatan Harganas tahun ini bukan hanya dirancang sebagai acara seremonial belaka, melainkan sebagai ajang konsolidasi dan evaluasi terhadap program-program kependudukan dan pembangunan keluarga yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Bombana. Ia menjelaskan bahwa sejak beberapa tahun terakhir, DPPKB telah berupaya memaksimalkan pendekatan berbasis keluarga sebagai strategi utama pembangunan sosial dan kesehatan masyarakat. Berbagai program seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) telah dijalankan dan terus dikembangkan agar relevan dengan kondisi sosial yang terus berubah.

Abdul Azis menambahkan bahwa DPPKB juga berkomitmen mendukung program nasional penurunan angka stunting melalui pendekatan multisektor. Ia menyebutkan bahwa data keluarga by name by address telah menjadi fondasi penting dalam merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan pemberian edukasi gizi kepada keluarga berisiko stunting. DPPKB juga telah bersinergi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan TP PKK dalam berbagai kegiatan terpadu di tingkat kecamatan dan desa.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, DPPKB Bombana juga memberikan penghargaan kepada sejumlah keluarga teladan yang dinilai berhasil menerapkan prinsip-prinsip keluarga berkualitas, seperti pola asuh yang sehat, pendidikan anak yang optimal, serta partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat. Pemberian cenderamata kepada keluarga teladan ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mendukung program keluarga berencana, sekaligus sebagai inspirasi bagi keluarga lainnya di Bombana agar terus memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing. Kepala DPPKB menyampaikan bahwa keluarga yang kuat akan menjadi benteng pertama dalam mencegah berbagai persoalan sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dini, penyimpangan perilaku remaja, hingga tindak kriminalitas.

Selama kegiatan berlangsung, para Duta Genre Bombana turut serta menyemarakkan acara dengan menghadirkan testimoni, pertunjukan seni, serta kampanye edukatif seputar pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga, pendidikan seksual yang sehat, dan penghindaran pernikahan dini. Kehadiran mereka menjadi simbol keterlibatan generasi muda dalam agenda pembangunan keluarga. Duta Genre 2024 dalam orasinya menyampaikan bahwa remaja saat ini tidak boleh apatis terhadap isu-isu keluarga karena merekalah calon ayah dan ibu masa depan. Menurutnya, menjadi remaja yang berkualitas adalah langkah awal membentuk keluarga berkualitas.

Peringatan Harganas ke-32 di Bombana juga menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh penyuluh KB yang tersebar di setiap kecamatan. Dalam kesempatan tersebut, para penyuluh menyampaikan progres kegiatan di wilayah kerja masing-masing dan mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Mereka juga menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah daerah, antara lain penguatan kapasitas kader, penyediaan sarana penyuluhan digital, dan dukungan logistik yang memadai. Pemerintah Daerah melalui Wakil Bupati menyatakan akan terus memperhatikan kebutuhan penyuluh sebagai ujung tombak pelayanan keluarga berencana di lapangan.

Kegiatan peringatan Harganas ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara DPPKB, TP PKK, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta perwakilan masyarakat yang menyatakan dukungan terhadap penguatan program pembangunan keluarga di Kabupaten Bombana. Komitmen tersebut mencakup percepatan penurunan angka stunting, pencegahan pernikahan usia anak, penguatan peran ayah dalam pengasuhan, serta digitalisasi layanan keluarga.

Secara keseluruhan, Harganas ke-32 di Bombana menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki semangat yang sama dalam membangun keluarga sebagai pusat pembentukan karakter bangsa. Keluarga bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga tempat belajar, bertumbuh, dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta budaya luhur. Dalam menghadapi era digital dan tantangan global, keluarga harus dibekali dengan keterampilan adaptasi, komunikasi yang sehat, serta akses terhadap layanan yang memadai.

Melalui momen ini, DPPKB Bombana menyatakan bahwa program-program pembangunan keluarga tidak akan berhenti pada peringatan Harganas, tetapi akan terus dikembangkan sesuai dinamika zaman. Strategi integratif akan diperkuat, peran komunitas akan diperluas, dan partisipasi remaja akan semakin didorong sebagai elemen penting dalam membangun keluarga Indonesia yang maju. Dengan semangat “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju”, Kabupaten Bombana ingin menjadi contoh bagaimana kekuatan sebuah bangsa sesungguhnya berawal dari kekuatan keluarga yang sederhana, harmonis, dan berkualitas.

Kendari, sultranet.com — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 dengan tema “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju” di halaman Kantor Gubernur, Senin (30/6/2025). Acara dihadiri ribuan ASN, Forkopimda, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, dan Kepala OPD.

Upacara ini menggambarkan posisi keluarga sebagai fondasi utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Gubernur membacakan sambutan Menteri BKKBN, Wihaji, yang menegaskan peran keluarga dalam mempersiapkan generasi berkualitas, berakhlak dan kompetitif.

“Pembangunan keluarga adalah investasi jangka panjang yang akan membawa dampak positif bagi masa depan bangsa. Keluarga yang tangguh akan membentuk negara yang tangguh,” tegas Gubernur.

Pemerintah fokus pada tiga pilar utama untuk membentuk keluarga berkualitas: pendidikan dan literasi digital, kesehatan keluarga terutama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting, serta peningkatan ekonomi keluarga termasuk perlindungan lansia.

Gubernur menyoroti dampak negatif penggunaan gawai dalam keluarga yang menggantikan interaksi dan menekankan perlunya manajemen digital yang seimbang. Kesehatan keluarga mendapat penekanan khusus melalui pencegahan stunting dan layanan kesehatan berkelanjutan. Sementara itu, aspek ekonomi diarahkan agar rumah tangga memiliki penghasilan layak serta produktivitas tetap terjaga, termasuk untuk lansia.

Upaya ini didukung regulasi dan program nasional BKKBN berupa Quick Win, meliputi:

1. GENTING – Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting
2. TAMASYA – Taman Asuh Sayang Anak sebagai penitipan anak berstandar
3. GATI – Gerakan Ayah Teladan Indonesia mendorong peran ayah dalam pengasuhan
4. SIDAYA – Lansia Berdaya, menjaga kemandirian lansia
5. SuperApps Keluarga – platform digital terpadu untuk layanan keluarga

Program tersebut dirancang untuk memperkuat peran keluarga dalam pembangunan dan memaksimalkan manfaat teknologi digital.

Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat—pemerintah, swasta, lembaga sosial—untuk bersinergi memperkuat institusi keluarga. Menurutnya, akarnya ada di dalam rumah, dan dari sanalah lahir nilai-nilai karakter bangsa.

“Selamat memperingati Harganas ke-32. Mari jadikan keluarga sebagai pusat pembentukan nilai dan karakter bangsa. Dari keluarga kita wujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan,” tutupnya.

Upacara Harganas ini menjadi momentum mengingatkan bahwa kekuatan bangsa dimulai dari keluarga. Dengan pondasi kuat dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, keluarga menjadi ujung tombak pencapaian cita-cita nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Kendari, sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar rutin oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Rakor yang berlangsung secara hybrid ini dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dari Kantor Pusat Kemendagri, dan diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia melalui Zoom Meeting, termasuk Pemprov Sultra yang hadir dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra.

Rakor kali ini juga merangkum evaluasi dua program strategis nasional, yakni Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Program Tiga Juta Rumah. Dari Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah, Asisten II, Kepala Biro Perekonomian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perindag, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan BPS, Bulog, dan instansi teknis lainnya.

Dalam sesi evaluasi Program Tiga Juta Rumah, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran menekankan perlunya kolaborasi antarpemerintah hingga tingkat desa. Ia menyebut delapan langkah percepatan berbasis Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, termasuk pembebasan retribusi BPHTB dan PBG, mendorong peran CSR, serta pencegahan pungli dalam perizinan perumahan.

“Pemerintah daerah tidak perlu ragu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni,” tegas Imran.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa PKG akan menyasar seluruh tahapan usia, dari bayi hingga lansia, dengan pendekatan melalui tiga momentum: ulang tahun, sekolah, dan layanan khusus. Ia menyoroti pentingnya dukungan lintas sektor, terutama menjelang dimulainya PKG Sekolah pada tahun ajaran baru, Juli 2025.

“Kami butuh sinergi dari sektor pendidikan, sosial, dan agama dalam menyediakan fasilitas, alat, dan tenaga medis,” ujar Menkes.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam paparan datanya menyebutkan bahwa indeks perkembangan harga (IPH) di minggu keempat Juni 2025 mengalami kenaikan di 16 provinsi, salah satunya Sultra, yang mencatatkan kenaikan IPH sebesar 1,43 persen. Komoditas penyumbang terbesar adalah beras, daging ayam ras, dan cabai merah.

Kabupaten Bombana menjadi daerah dengan lonjakan tertinggi IPH di luar Jawa dan Sumatera, yakni 3,57 persen. Disusul Kabupaten Buton dengan IPH 3,10 persen, dipicu oleh naiknya harga beras, cabai merah, dan bawang merah.

Menutup rakor, Sekjen Kemendagri Tomsi Thohir menyoroti rendahnya implementasi enam langkah konkret pengendalian inflasi di berbagai daerah. Ia menyebut hanya sembilan daerah yang melaksanakan semua langkah, sementara ratusan lainnya belum menunjukkan upaya maksimal.

Enam langkah tersebut mencakup: operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, kerja sama antar daerah, gerakan menanam, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

“Kalau tidak peduli harga naik, tidak peduli masyarakatnya susah, itu artinya tidak bertanggung jawab,” tegas Tomsi. Ia juga meminta kepala daerah mengevaluasi kinerja ASN yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap isu pengendalian inflasi.

Menurut Tomsi, pemerintah daerah harus aktif dan serius merespons setiap gejolak harga karena menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kerja-kerja teknis dan operasional harus segera diperbaiki agar program nasional dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh publik.

Dengan IPH yang mengalami kenaikan di Sultra dan sejumlah daerah lainnya, rapat ini menjadi pengingat penting bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tugas pusat, tetapi tanggung jawab bersama yang menuntut kecepatan, empati, dan sinergi antarpemerintah.

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka memimpin Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 Tahun 2025 dengan penuh khidmat di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin, 30 Juni 2025.

Upacara yang mengusung tema nasional “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju” ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran vital keluarga dalam pembangunan bangsa, utamanya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ribuan peserta dari jajaran Pemprov Sultra, mulai dari ASN, Forkopimda, kepala OPD, hingga pimpinan lembaga daerah turut hadir menunjukkan dukungan terhadap komitmen pembangunan berbasis keluarga.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka membacakan pesan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, yang menekankan pentingnya memperkuat institusi keluarga sebagai pondasi bangsa.

“Keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang berkualitas, tangguh, dan mampu bersaing di era global. Pembangunan keluarga adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa,” ujar Gubernur saat membacakan sambutan Menteri Wihaji.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah menempatkan keluarga sebagai subjek utama pembangunan. Tiga fokus utama diarahkan demi mewujudkan keluarga berkualitas. Pertama, peningkatan pendidikan dan keterampilan, termasuk literasi digital agar teknologi tidak menggerus komunikasi antarkeluarga. Kedua, peningkatan kesehatan keluarga, terutama perhatian pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting. Ketiga, penguatan ekonomi keluarga agar setiap rumah tangga mandiri secara finansial, termasuk keberpihakan kepada para lansia.

“Kalau keluarga kuat, negara pasti kuat. Dan itu harus dimulai dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang seimbang dalam keluarga,” tambah Gubernur.

Untuk mendukung visi besar tersebut, Kementerian Kependudukan dan BKKBN menjalankan lima program unggulan yang disebut Quick Win. Pertama, Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, mengajak masyarakat bergotong royong membantu keluarga berisiko. Kedua, Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak, tempat penitipan anak yang aman dan terstandar, sebagai solusi atas meningkatnya kebutuhan orang tua bekerja.

Ketiga, Gati atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia, yang mengajak para ayah terlibat aktif dalam pengasuhan anak dan pembentukan karakter. Keempat, Sidaya atau Lansia Berdaya, program pendampingan lansia agar tetap produktif dan mandiri. Kelima, SuperApps Keluarga, aplikasi digital terpadu yang menyediakan data, layanan, dan konsultasi keluarga secara online.

Gubernur Sultra dalam pesannya mengajak seluruh masyarakat untuk bergandengan tangan membangun keluarga berkualitas demi menciptakan bangsa yang sejahtera. Menurutnya, penguatan institusi keluarga bukan hanya tugas pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor, dari pusat hingga daerah, dari masyarakat umum hingga para pemangku kepentingan.

“Mari kita jadikan keluarga sebagai pusat pembentukan nilai dan karakter bangsa. Dari keluarga yang harmonis dan tangguh, kita bisa wujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan,” tuturnya.

Harganas ke-32 di Sultra tidak hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan momen introspeksi bersama untuk kembali memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dalam menghadapi tantangan zaman. Upacara tersebut menjadi simbol kebangkitan kesadaran bahwa membangun bangsa harus dimulai dari rumah.