Kendari, sultranet.com – Ribuan masyarakat Sulawesi Tenggara antusias mengikuti jalan sehat dan senam bersama dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 yang digelar Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara di pelataran Eks MTQ Kota Kendari, Sabtu pagi, 28 Juni 2025.

Kegiatan ini dilepas secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, didampingi Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, dan Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari semarak perayaan HUT Bhayangkara tahun ini yang mengusung semangat kebersamaan, sinergi, dan kedekatan Polri dengan masyarakat.

Tampak hadir pula Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana, S.H., M.H., serta jajaran pejabat utama Polda Sultra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, personel TNI, dan keluarga besar Polri. Ribuan peserta dari berbagai latar belakang – mulai dari aparat keamanan, ASN, pelajar hingga warga umum – tumpah ruah memenuhi kawasan MTQ dengan penuh semangat.

Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan HUT Bhayangkara bukan hanya seremoni belaka, tetapi menjadi momentum penting untuk mempererat kehadiran dan keterlibatan Polri di tengah masyarakat.

“Hari Bhayangkara bukan sekadar peringatan seremonial. Ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan dan mitra masyarakat,” ujar Didik.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, sekaligus membangun semangat kebersamaan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan ini. Ia menyebut, momentum HUT Bhayangkara dapat menjadi refleksi bagi semua pihak untuk terus menjaga keharmonisan, keamanan, dan kesehatan masyarakat secara kolektif.

“Kegiatan seperti ini memperlihatkan bahwa Sulawesi Tenggara adalah rumah kita bersama. Di sinilah kita bertemu, berjalan bersama, dan membangun harapan. Semoga semangat Bhayangkara semakin memperkuat sinergi antara masyarakat dan aparat,” tutur Gubernur.

Jalan sehat dan senam bersama ini tidak hanya menjadi ajang olahraga massal, tetapi juga sarana memperkuat kedekatan emosional antara institusi keamanan dengan rakyat. Keceriaan dan keakraban tampak jelas dari raut para peserta yang menikmati setiap momen.

Di akhir acara, panitia membagikan door prize dengan beragam hadiah menarik seperti sepeda, alat elektronik, dan paket sembako. Hiburan rakyat turut memeriahkan suasana, menambah semangat dan tawa ceria warga yang datang sejak pagi hari.

Rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara ke-79 ini tidak hanya menekankan nilai-nilai kebugaran fisik, tetapi juga mengusung makna mendalam tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor demi terciptanya lingkungan yang aman, sehat, dan harmonis di Sulawesi Tenggara.

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Acara yang digelar di Hotel Claro Kendari ini dirangkaikan dengan penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien. Ia menekankan bahwa pengadaan bukan hanya sekadar transaksi pembelian barang atau jasa, melainkan proses panjang yang meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan. “Pengadaan bukan hanya soal membeli barang atau jasa. Ini adalah proses strategis yang harus dirancang dengan penuh tanggung jawab sejak awal,” tegas Andi Sumangerukka. Ia juga menambahkan bahwa prinsip “value for money” harus menjadi pedoman utama dalam setiap proses pengadaan, yaitu bagaimana keseimbangan antara biaya, kualitas, dan manfaat benar-benar diperhitungkan demi hasil yang optimal.

Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi untuk PDH dan ATK menjadi bagian dari strategi efisiensi yang diadopsi oleh Pemprov Sultra. Dalam skema ini, seluruh satuan kerja akan mengakses produk melalui sistem satu produk satu harga yang ditayangkan di Katalog Elektronik Provinsi Sultra hingga 31 Desember 2026. Menurut Gubernur, ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan sistem pengadaan yang transparan dan efisien, sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi. Salah satu fitur yang menjadi sorotan adalah integrasi pembayaran Katalog Versi 6 melalui Bank Sultra, di mana penyedia jasa dibebaskan dari biaya transaksi. “Ini bukan hanya efisien, tapi juga adil dan ramah bagi penyedia lokal,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya integritas sebagai landasan dalam setiap proses pengadaan. Ia menegaskan bahwa zona integritas tidak cukup hanya menjadi label di kantor atau bangunan, tetapi harus benar-benar hidup dalam pribadi setiap pelaksana pengadaan. “Kalau orangnya berintegritas, maka di mana pun dia bekerja, di situlah zona integritas berada,” kata Gubernur dengan tegas. Ia juga memperingatkan bahwa kesalahan dalam pengadaan sering kali terjadi sejak awal karena lemahnya komitmen. “Kalau rotan sudah jadi kursi, tidak bisa lagi dikembalikan ke bentuk semula. Maka jangan salah sejak awal,” tambahnya sebagai perumpamaan pentingnya memulai proses dengan benar.

Di hadapan para peserta yang terdiri dari kepala OPD, kepala unit pengadaan, penyedia jasa, dan jajaran Forkopimda, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk menjadikan regulasi bukan sebagai beban, melainkan pedoman kerja. “Jangan pernah menganggap aturan sebagai penghambat. Justru aturan hadir untuk menjamin setiap proses pengadaan berjalan sesuai hukum dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Ketua DPRD Sultra, Direktur Kebijakan Pengadaan LKPP RI, para Sekda serta kepala UKPBJ kabupaten/kota se-Sultra. Melalui kehadiran para pemangku kepentingan ini, Pemerintah Provinsi Sultra berharap dapat menciptakan sistem pengadaan yang lebih baik, modern, dan akuntabel, serta mampu menciptakan nilai tambah bagi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh peserta untuk mengikuti sosialisasi dengan serius agar memahami secara menyeluruh isi Perpres yang baru dan mampu menerapkannya di unit kerja masing-masing. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Sosialisasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 secara resmi saya buka. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghadirkan pengadaan yang berintegritas, sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkualitas, bermartabat, dan berkeadilan,” tutupnya dengan penuh semangat.

Kendari, sultranet.com – Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) ke-28 Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling, yang mewakili Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka. Penutupan yang berlangsung di Ballroom Hotel Sahid Aziza Syahriah, Kota Kendari, pada Kamis malam ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Kakanwil Kemenag Sultra beserta pejabatnya, para kepala daerah, unsur OPD Pemprov, pimpinan ormas dan perguruan tinggi, hingga seluruh peserta kafilah dari 17 kabupaten dan kota. Dalam pengumuman resmi Dewan Hakim, Kabupaten Kolaka berhasil keluar sebagai juara umum, disusul Kota Kendari dengan total nilai 181, Kabupaten Buton Tengah (173), Kolaka Timur (101), dan Baubau (79). Lima posisi selanjutnya ditempati oleh Bombana, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, dan Kabupaten Konawe. Di luar lomba utama, kategori Pawai Ta’aruf dimenangkan Kabupaten Buton Selatan, sementara kategori ormas keagamaan dimenangkan oleh BKMT Wua-Wua.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur membacakan pesan Gubernur bahwa STQH bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan wadah memperkuat silaturahim, menanamkan nilai ukhuwah islamiyah, dan menyemai semangat fastabiqul khairat di kalangan umat. “Kegiatan ini telah melalui proses panjang mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Kami berharap, silaturahim yang terjalin selama STQH ini tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat,” ucapnya. Ia juga menegaskan pentingnya menjunjung nilai keadilan dan sportivitas melalui penggunaan sistem digital e-MTQ yang telah diterapkan sejak 2019 hasil kerja sama dengan Kementerian Agama, sebagai bagian dari transformasi digital dalam penyelenggaraan musabaqah yang adil dan akuntabel.

Kepada peserta terbaik, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi dan mengajak mereka bersiap menghadapi STQH tingkat nasional yang akan digelar pada Oktober 2025, di mana Sulawesi Tenggara juga ditetapkan sebagai tuan rumah. “Berikan hasil terbaik untuk mengharumkan nama daerah. Kami percaya kalian adalah yang terbaik, dan kini saatnya membawa nama Sultra bersaing di tingkat nasional,” tegasnya. Ia juga menyemangati peserta yang belum menang, seraya mengingatkan bahwa mereka adalah insan terpilih yang diberi amanah menjaga nilai-nilai suci Al-Qur’an dan Hadis. “Kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari proses pembelajaran menuju keberhasilan hakiki,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sultra menyampaikan terima kasih atas profesionalitas dan objektivitas dewan hakim selama perlombaan berlangsung. Ia juga menegaskan bahwa STQH adalah bagian dari upaya mencetak generasi Qur’ani yang tangguh dan berakhlak mulia. “Para peserta terbaik malam ini akan menjalani seleksi lanjutan untuk mewakili Sulawesi Tenggara pada STQH tingkat nasional. Kami berharap Sultra tidak hanya sukses menjadi tuan rumah, tetapi juga sukses meraih prestasi nasional,” ujarnya. Di sisi lain, Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sultra sekaligus Ketua Panitia, Nursaleh, dalam laporannya menyampaikan bahwa STQH telah berlangsung tertib dan lancar sejak 19 hingga 26 Juni 2025 dengan melibatkan 278 peserta dari seluruh daerah. Para peserta berkompetisi dalam berbagai cabang musabaqah mulai dari Tilawah, Hafalan Al-Qur’an, Tafsir, Hafalan Hadis, hingga Karya Tulis Ilmiah Hadis. Panitia juga mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) STQH pada 26 Juni sebagai bagian dari upaya evaluasi dan perencanaan strategis LPTQ ke depan.

Untuk memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih, panitia menyiapkan hadiah pembinaan, termasuk hadiah utama sebesar Rp20 juta untuk juara umum. Penyerahan hadiah diberikan secara langsung oleh Wakil Gubernur Sultra, Kepala Kanwil Kemenag Sultra, dan Plt. Kepala Biro Kesra Pemprov Sultra. Menutup acara, Wakil Gubernur kembali mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bersatu menyukseskan STQH tingkat nasional di Bumi Anoa. “Mari kita tunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara mampu menjadi tuan rumah yang baik, sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam prestasi, dan sukses dalam pertanggungjawaban. Semua ini demi mewujudkan generasi Qur’ani yang unggul, dan Sultra yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” pungkasnya.

Kendari, sultranet.com — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang digelar di Hotel Claro Kendari, Kamis (26/6/2025). Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Alat Tulis Kantor (ATK) lingkup Pemprov Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar soal transaksi pembelian, tetapi sebuah proses menyeluruh yang dimulai dari perencanaan hingga serah terima hasil. “Pengadaan bukan hanya soal membeli barang atau jasa. Ia merupakan proses panjang mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan,” ujarnya di hadapan peserta sosialisasi.

Ia menegaskan, pengadaan yang efektif bukan hanya berorientasi pada harga termurah, namun harus mempertimbangkan prinsip value for money. “Kita bicara soal keseimbangan antara biaya, kualitas, dan manfaat. Jadi tidak bisa hanya berpatokan pada siapa yang paling murah,” tegasnya.

Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi untuk PDH dan ATK yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Dalam kontrak tersebut, setiap produk akan memiliki satu harga satu produk yang tercantum di Katalog Elektronik Provinsi Sultra, sebagai upaya mendorong efisiensi sekaligus transparansi dalam pengadaan.

Tak hanya itu, Pemprov Sultra juga meluncurkan interkoneksi pembayaran Katalog Versi 6 melalui Bank Sultra. Gubernur menjelaskan, skema pembayaran ini tidak membebani penyedia jasa dengan biaya transaksi. “0 rupiah. Ini bentuk dukungan pemerintah terhadap penyedia lokal. Kita ingin ciptakan ekosistem pengadaan yang adil dan ramah,” ucapnya.

Dalam arahannya, Gubernur Sumangerukka juga mengingatkan bahwa regulasi bukanlah hambatan, melainkan pedoman yang harus dipatuhi. “Jangan melihat aturan sebagai penghalang. Justru aturan hadir untuk memastikan proses berjalan sesuai hukum,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dalam pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, zona integritas tidak cukup ditentukan oleh gedung atau institusi, tetapi dimulai dari sikap pribadi. “Kalau orangnya berintegritas, maka di mana pun dia berada akan menjadi zona integritas. Ini bukan sekadar label di dinding kantor,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa perbaikan dalam sistem pengadaan harus dimulai sejak awal, bukan ketika kesalahan telah terjadi. “Kalau rotan sudah jadi kursi, tidak bisa dikembalikan ke bentuk asal. Maka jangan biarkan kesalahan dimulai sejak perencanaan,” tuturnya dengan perumpamaan yang mudah dipahami.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh peserta dari berbagai unit kerja pemerintah se-Sultra untuk mengikuti sosialisasi ini secara serius. Ia berharap, pemahaman mendalam terhadap perubahan regulasi ini bisa memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan berintegritas. “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sosialisasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucapnya menandai dimulainya kegiatan secara resmi.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Ketua DPRD Sultra, unsur Forkopimda, para kepala OPD Pemprov Sultra, Direktur Kebijakan Pengadaan LKPP, serta para Kepala UKPBJ dari kabupaten dan kota se-Sultra. Turut hadir pula para penyedia jasa dan mitra kerja yang akan mendukung pelaksanaan pengadaan berbasis katalog elektronik di daerah.

Kegiatan ini menjadi langkah awal penting dalam menyelaraskan pemahaman serta praktik pengadaan yang lebih modern dan akuntabel di lingkup pemerintahan daerah, sejalan dengan upaya mewujudkan Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.

Kendari, sultranet.com – Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2025 sebagai langkah strategis memperkuat kelembagaan dan menyusun arah program pembinaan Al-Qur’an di daerah. Rakerda yang berlangsung di Hotel Sahid Aziza Syahriah, Kendari, Kamis (26/6/2025), resmi dibuka oleh Kepala Bidang Bina Mental dan Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sultra, DR. KH. Abu Ubaedah, S.Ag, M.Pd, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi.

Dalam forum tahunan yang mengangkat tema “Penguatan Kelembagaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025” ini, disepakati bahwa Kabupaten Konawe akan menjadi tuan rumah Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2026.

“Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan program LPTQ. Kami harap semua pihak memberikan dukungan penuh demi kelancaran agenda besar ke depan,” kata KH. Abu Ubaedah dalam sambutannya.

Rakerda ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, mulai dari jajaran pengurus LPTQ provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sultra, Kepala Biro Kesra Setda Sultra, hingga para Kepala Kantor Kemenag dari kabupaten dan kota se-Sultra. Kebersamaan ini dinilai penting untuk memperkuat komitmen lintas sektor dalam pembinaan tilawah dan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sultra, H. Muhammad Saleh, S.Ag, M.Pd, turut memberikan pandangan kritis. Ia menekankan bahwa peran LPTQ tidak hanya sebagai penyelenggara musabaqah, namun juga sebagai penggerak pembinaan Al-Qur’an di daerah.

“LPTQ harus menjadi ruang pembinaan yang hidup, bukan sekadar pelaksana lomba. Karena itu, sinergi program LPTQ dengan visi misi pemerintah harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Muhammad Saleh juga menyoroti perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah dalam hal dukungan anggaran. Ia menyebut bahwa masih ada beberapa daerah yang belum optimal dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan LPTQ, sehingga menghambat kualitas pelaksanaan program.

“Kalau kita ingin pelaksanaan kegiatan berjalan baik, tentu harus didukung dengan anggaran yang memadai. Sultra pernah menjadi tuan rumah STQ nasional tahun 1992, dan itu menjadi semangat untuk bisa dipercaya kembali ke depan,” tambahnya.

Dalam forum Rakerda tersebut, peserta juga membahas tantangan aktual dalam pengelolaan LPTQ, termasuk perlunya sistem pelatihan terpadu bagi qari dan qariah muda, peningkatan kapasitas pelatih dan dewan hakim, hingga penyesuaian program kerja dengan dinamika masyarakat digital saat ini.

Salah satu hasil penting yang disepakati adalah pembentukan tim kerja kecil lintas sektor yang bertugas menyusun strategi penguatan kelembagaan dan rencana kerja jangka menengah LPTQ Sultra. Tim ini akan berperan sebagai penghubung antara LPTQ provinsi dengan unit-unit kerja kabupaten/kota, serta menjadi motor koordinasi dalam menyusun kalender kegiatan keislaman yang lebih efektif.

Rakerda LPTQ Sultra 2025 juga menjadi momen evaluatif dari pelaksanaan STQH ke-28 tingkat provinsi yang baru saja digelar. Diharapkan, hasil dari pertemuan ini mampu memperbaiki sejumlah aspek teknis dan manajerial untuk menghadirkan penyelenggaraan STQH 2026 di Konawe yang lebih baik, terorganisir, dan meriah, sekaligus menjadi ajang dakwah yang menyentuh masyarakat luas.

“Dengan komitmen bersama seperti ini, kami optimistis LPTQ akan terus tumbuh sebagai lembaga yang bukan hanya fokus pada lomba, tapi juga pembinaan karakter dan spiritual masyarakat,” ujar salah satu peserta dari Kemenag daerah.

Seluruh rangkaian kegiatan Rakerda ditutup dengan penandatanganan berita acara penetapan Konawe sebagai tuan rumah STQH 2026 serta komitmen kerja sama lintas daerah untuk menyukseskan program-program LPTQ yang berkelanjutan. Momentum ini diyakini akan memperkuat fondasi kelembagaan LPTQ Sultra di masa mendatang.

Kendari, sultranet.com – Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) ke-28 Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara resmi ditutup Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling, mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam sebuah seremoni khidmat yang digelar di Ballroom Hotel Sahid Aziza Syahriah, Kota Kendari, Kamis malam.

Dalam pengumuman resmi Dewan Hakim, Kabupaten Kolaka ditetapkan sebagai juara umum STQH 2025. Menyusul di peringkat kedua adalah Kota Kendari dengan total nilai 181, dan posisi ketiga ditempati Kabupaten Buton Tengah dengan nilai 173.

“STQH bukan hanya soal perlombaan. Ini ruang kebersamaan, memperkuat ukhuwah, dan upaya membumikan Al-Qur’an serta Hadis dalam kehidupan,” kata Wakil Gubernur Hugua dalam sambutannya.

Pada kategori Pawai Ta’aruf, Kabupaten Buton Selatan keluar sebagai juara pertama, disusul Kota Kendari, Kolaka Utara, Konawe Utara, Kota Baubau, dan Kabupaten Bombana. Untuk kategori ormas keagamaan, BKMT Wua-Wua menjadi yang terbaik, mengungguli PW BKMT Provinsi, Muslimat NU, Aisyiyah, dan Nahdlatul Ulama.

Wakil Gubernur turut memberikan penghargaan kepada para pemenang sekaligus memberi semangat bagi peserta yang belum meraih gelar juara. Ia menegaskan bahwa semua peserta adalah insan terpilih yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadis.

“Jangan berkecil hati. Setiap langkah adalah bagian dari proses. Kegagalan hari ini bisa menjadi kemenangan esok hari,” ujar Hugua dengan penuh semangat.

Ajang ini juga menjadi wadah persiapan bagi para peserta terbaik yang akan mewakili Sulawesi Tenggara di STQH Tingkat Nasional pada Oktober 2025 mendatang. Tahun ini, Provinsi Sultra dipercaya menjadi tuan rumah gelaran nasional tersebut.

“Kami berharap kalian membawa nama daerah ini dengan membanggakan. Buktikan bahwa Sultra tak hanya sukses sebagai tuan rumah, tapi juga mampu mencetak prestasi nasional,” katanya.

Gubernur melalui Wagub juga mendorong penerapan sistem digitalisasi dalam penyelenggaraan musabaqah, yakni platform e-MTQ yang telah digunakan sejak 2019 dan menjadi simbol transparansi, keadilan, serta modernisasi dalam penilaian lomba keagamaan. Ia berharap e-MTQ dapat diterapkan juga di seluruh kabupaten/kota di Sultra.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sultra, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap kesuksesan penyelenggaraan STQH.

“Dewan Hakim telah bekerja secara profesional dan objektif. STQH adalah bentuk nyata kita mencetak generasi Qur’ani yang tangguh dan berakhlak mulia,” ungkapnya.

Sebanyak 278 peserta dari 17 kabupaten/kota turut ambil bagian dalam ajang STQH tahun ini, yang berlangsung dari 19 hingga 26 Juni 2025. Mereka mengikuti berbagai cabang musabaqah, mulai dari Tilawah, Hafalan Al-Qur’an, Tafsir, Hafalan Hadis, hingga Karya Tulis Ilmiah Hadis.

Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Nursaleh, selaku ketua panitia, menyebut penyelenggaraan STQH berlangsung tertib, aman, dan lancar. Ia menyampaikan terima kasih atas sinergi yang dibangun dengan Kanwil Kemenag serta semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini.

“Rangkaian acara juga mencakup pelaksanaan Rakerda STQH sebagai upaya evaluasi dan peningkatan program LPTQ di masa mendatang,” kata Nursaleh.

Sebagai bentuk penghargaan, panitia memberikan hadiah pembinaan kepada seluruh pemenang, termasuk hadiah utama senilai Rp20 juta kepada Kabupaten Kolaka sebagai juara umum.

Penutupan ditandai dengan penyerahan hadiah secara simbolis oleh Wakil Gubernur, Kepala Kanwil Kemenag, dan Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. Momentum ini menandai berakhirnya satu fase penting dalam pembinaan nilai-nilai keislaman di Bumi Anoa, sembari membuka babak baru menuju pentas nasional.

Kendari,sultranet.com — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sultra itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sultra dan dihadiri oleh unsur pimpinan serta anggota dewan, Forkopimda, jajaran pimpinan OPD, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas perhatian fraksi-fraksi DPRD terhadap substansi Ranperda APBD 2024. Ia menyebut bahwa saran, koreksi, serta pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi merupakan bentuk kepedulian terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah. “Pandangan fraksi merupakan masukan yang sangat penting demi terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Gubernur.

Beberapa catatan utama dari Fraksi Partai Nasdem, PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra menyoroti pentingnya orientasi program terhadap kesejahteraan masyarakat, optimalisasi teknologi informasi sejak tahap perencanaan, keterlibatan pemangku kepentingan, serta penganggaran berbasis kinerja yang terukur. Gubernur menekankan bahwa setiap masukan tersebut akan menjadi perhatian khusus dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan.

Terkait pengawasan pembangunan, Gubernur menyoroti peran strategis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ia menegaskan bahwa Pemprov Sultra terus memperkuat sistem pengawasan agar proses pembangunan berjalan transparan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan dalam setiap tahapan pembangunan,” tegasnya.

Menanggapi pertanyaan Fraksi Nasdem dan Golkar tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan penyelesaian tuntutan ganti rugi, Gubernur menyampaikan bahwa proses tersebut sedang berjalan dan ditargetkan selesai sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa Pemprov menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran.

Gubernur juga menjelaskan soal Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) tahun anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp72,9 miliar. Menurutnya, angka tersebut bukan indikasi kelebihan kas, tetapi merupakan akumulasi dana BLUD dan dana BOS yang belum terpakai karena kegiatan strategis belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini menjadi evaluasi penting dalam merancang penganggaran yang lebih efektif ke depan.

Masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan dijadikan bahan utama dalam penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025. Gubernur menyampaikan bahwa perubahan anggaran mendatang akan diarahkan untuk mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta ketahanan pangan.

“Fokus kita adalah mengarahkan program prioritas agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan. Oleh karena itu, strategi pengelolaan pendapatan daerah akan diperkuat, khususnya dari sektor pajak dan retribusi,” ujar Gubernur. Ia menambahkan bahwa akurasi data dan prinsip kehati-hatian akan menjadi dasar utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menutup pernyataannya, Gubernur Andi Sumangerukka mengajak seluruh elemen DPRD dan OPD untuk terus menjalin sinergi dan kolaborasi dalam menyusun anggaran yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata. “Dengan semangat kolaborasi dan integritas, kita yakin pengelolaan APBD ke depan akan semakin baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Kendari, sultranet.com— Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., menjadi narasumber utama sosialisasi aplikasi Portal Satu Data SIMDATA yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Rabu (25/6). Acara ini diikuti Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota, perwakilan OPD Pemprov, dan narasumber dari BPS Provinsi Sultra, Fungsional Statistisi Ahli Madya Muh. Mulyadi.

Dalam pemaparannya, Ridwan menjelaskan bahwa SIMDATA merupakan langkah strategis mewujudkan integrasi dan sinkronisasi data sektoral antarinstansi se-Sultra. Ia menegaskan peran Diskominfo sebagai wali data, bertugas menghimpun dan mengelola data dari seluruh OPD. “Kami mengfasilitasi entri data melalui platform SIMDATA yang terkoneksi dengan BPS, sehingga penyajian dan integrasi data semakin sempurna dan sesuai standar nasional,” ujarnya.

Ridwan juga menyampaikan tantangan yang dihadapi seperti data sektoral tersebar, belum terintegrasi, serta berpotensi duplikatif atau tidak standar. Solusinya antara lain koordinasi rutin melalui Forum Satu Data Indonesia Daerah, kolaborasi Bappeda–BPS–OPD, pembinaan statistik sektoral, penyusunan regulasi pendukung, serta perbaikan portal data sesuai standar statistik nasional. Lima solusi itu diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif seluruh produsen data dalam integrasi SIMDATA.

Ia melanjutkan bahwa portal SIMDATA yang dikelola Diskominfo Sultra kini sudah berfungsi mempublikasikan data sektoral OPD untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Aplikasi ini mendukung standarisasi data, integrasi lintas sumber, serta monitoring–evaluasi berkelanjutan.

“Target dari Pak Gubernur adalah dalam satu bulan kita sudah bisa mengumpulkan dan mengintegrasikan seluruh data sektoral ke dalam portal,” jelasnya, menunjukkan komitmen cepat penggunaan aplikasi.

BPS Provinsi Sultra melalui Muh. Mulyadi turut menjelaskan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sebagai instrumen mengukur kematangan statistik sektoral instansi. EPSS memverifikasi dan memvalidasi penilaian mandiri untuk menyusun Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Ia menjelaskan bahwa nilai harapan IPS nasional tahun 2024 adalah 2,9 (predikat Baik) dan mencakup lima domain utama: Prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, dan Statistik Nasional.

Dalam sesi praktik langsung, Ridwan memandu peserta menggunakan aplikasi SIMDATA melalui demo cara akses, pencarian, serta penggunaan data. Hal ini bertujuan memastikan peserta dapat memanfaatkan platform dengan maksimal sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data.

Acara ini mencerminkan upaya Pemprov Sultra memperkuat tata kelola data dan mendorong kinerja OPD melalui interoperabilitas dan akurasi data. Dengan dukungan BPS, Diskominfo, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan SIMDATA mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik di Sulawesi Tenggara.

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi meluncurkan aplikasi SIMDATA (Sistem Informasi dan Manajemen Data) sekaligus membuka kegiatan sosialisasinya di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Rabu pagi. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sultra dalam mendukung kebijakan nasional Satu Data Indonesia melalui sistem pengelolaan data sektoral berbasis teknologi informasi.

Peluncuran SIMDATA dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, Kepala BPS Provinsi Sultra, pimpinan OPD lingkup Pemprov Sultra, Kadis Kominfo kabupaten/kota, serta narasumber dan peserta dari berbagai instansi. Aplikasi ini dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra dan dirancang untuk menghimpun, menyimpan, serta mempublikasikan data sektoral dari seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa peluncuran SIMDATA merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem informasi pemerintahan yang terpadu, berkualitas, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Selama ini kita sering menghadapi persoalan data yang simpang siur, tumpang tindih, bahkan tidak bisa dipertanggungjawabkan. SIMDATA hadir untuk mengatasi hal itu. Sistem ini bukan hanya soal digitalisasi, tapi juga soal akuntabilitas data pembangunan,” tegas Andi Sumangerukka.

Ia menambahkan, dengan SIMDATA, setiap data yang masuk akan terverifikasi, tersimpan secara aman, dan dapat diperbarui secara berkala, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tak hanya itu, sistem ini juga dirancang agar mampu mencegah kehilangan data akibat kerusakan perangkat, human error, atau mutasi pegawai.

Gubernur menekankan empat poin penting yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, yakni melaksanakan pengumpulan dan penyajian data berbasis teknologi, mengisi data secara berkala dalam SIMDATA, menghindari tumpang tindih data antar-OPD, serta memastikan pembaruan dan integrasi data secara rutin.

“Saya ingin SIMDATA ini benar-benar dimanfaatkan. Ini bukan sekadar acara seremonial. Saya akan evaluasi satu bulan ke depan, apakah aplikasi ini berjalan atau tidak. Kepala OPD harus bertanggung jawab, data harus akurat dan terus diperbarui,” ujarnya.

Ia juga meminta para peserta tidak sungkan bertanya jika belum memahami teknis penggunaan SIMDATA. “Kalau tidak tahu, jangan malu bertanya. Manfaatkan kesempatan ini agar aplikasi benar-benar bisa digunakan secara maksimal,” pesan Gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badallah, dalam laporannya menjelaskan bahwa peluncuran SIMDATA merupakan langkah konkret menuju sistem data sektoral yang modern, seragam, dan terintegrasi di seluruh wilayah Sultra.

Menurut Ridwan, aplikasi ini telah resmi berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra sejak tahun 2025. Kolaborasi tersebut memperkuat peran SIMDATA sebagai fondasi utama implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah, sekaligus menopang pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).

“SIMDATA akan menjadi platform resmi Pemprov Sultra dalam menyajikan data pembangunan yang valid, akurat, dan dapat diakses publik. Ini akan membantu menciptakan transparansi, efisiensi, dan sinergi antarlembaga dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan,” terang Ridwan.

Ia menyebutkan, pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Gubernur Sultra Nomor 10 Tahun 2021, serta SK Gubernur Nomor 446 Tahun 2022.

Kegiatan sosialisasi juga mencakup pelatihan teknis tentang cara input, unggah, dan validasi data di SIMDATA, agar setiap OPD memahami perannya masing-masing dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan data sektoral.

Sebagai penanda peluncuran resmi, Gubernur bersama Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sultra, serta perwakilan BPS menyentuh layar digital secara simbolis, menandai dimulainya era baru pengelolaan data pembangunan di Sulawesi Tenggara.

Dengan hadirnya SIMDATA, Pemerintah Provinsi Sultra berharap seluruh perangkat daerah dapat membangun budaya data yang lebih tertib, modern, dan bertanggung jawab. SIMDATA bukan hanya alat, tetapi juga bagian penting dari proses transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang berbasis bukti dan transparansi.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mencatatkan capaian penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Salah satu Widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sultra, Ruslan Rahman, resmi meraih jabatan Widyaiswara Ahli Utama usai mengikuti uji kompetensi yang digelar di Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025.

Ujian tersebut dilakukan oleh tim majelis penguji yang terdiri dari empat orang, di antaranya perwakilan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang juga turut hadir sebagai penguji.

Asrun Lio mengatakan, materi yang dibawakan oleh Ruslan Rahman sangat menarik karena mengangkat kearifan lokal dalam perspektif kepemimpinan nasional. Sinopsis berjudul Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Kepemimpinan Lokal dalam Pembelajaran Agenda Kepemimpinan Pancasila itu menyoroti relevansi nilai-nilai kepemimpinan para Raja dan Sultan Buton terhadap prinsip-prinsip Pancasila.

“Nilai kepemimpinan lokal masyarakat Buton yang disampaikan dalam orasi ilmiah Saudara Ruslan sangat tepat jika diterapkan dalam kurikulum pelatihan BPSDM,” ujar Asrun Lio usai proses uji berlangsung.

Ia menjelaskan bahwa kepemimpinan tradisional di Buton mengedepankan nilai-nilai seperti kepercayaan, kejujuran, keadilan, dan ketegasan, yang semuanya berakar pada karakter moral dan kepribadian pemimpin. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk membentuk aparatur sipil negara (ASN) yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas dalam menghadapi tantangan sosial dan politik yang terus berkembang.

Asrun berharap peran strategis widyaiswara, khususnya pada level ahli utama, akan semakin berkontribusi dalam menciptakan budaya belajar di kalangan ASN Pemprov Sultra. “Widyaiswara bukan hanya pengajar, tapi juga penggerak perubahan. Kita berharap saudara Ruslan bisa terus menginspirasi ASN untuk berkembang,” tegasnya.

Sementara itu, Ruslan Rahman dalam sinopsisnya menegaskan bahwa nilai-nilai kepemimpinan tradisional yang diwariskan oleh Kesultanan Buton memiliki makna mendalam bagi pembangunan karakter ASN masa kini. Menurutnya, Buton bukan hanya dikenal sebagai pulau penghasil aspal alam, tapi juga pernah menjadi pusat kekuasaan besar yang bertahan lebih dari lima abad, dari abad ke-15 hingga ke-19.

“Buton sebagai bekas kerajaan tentu menyimpan warisan sejarah yang kaya, baik benda seperti benteng, istana, naskah kuno, maupun yang tak benda seperti tradisi, syair, dan nilai-nilai kepemimpinan,” kata Ruslan dalam orasinya.

Ia menjelaskan bahwa penelitian yang ia lakukan berfokus pada penggalian nilai-nilai kepemimpinan tradisional yang masih tersimpan dalam memori kolektif masyarakat Buton. Nilai-nilai ini menurutnya sangat relevan dengan nilai-nilai kepemimpinan Pancasila dan dapat dijadikan referensi dalam pengembangan karakter ASN masa kini.

“Dari lapangan, saya berhasil mengidentifikasi tiga kelompok nilai utama yang bisa diinternalisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya oleh ASN,” jelas Ruslan.

Ketiga kelompok nilai tersebut mencakup prinsip tanggung jawab, pengabdian tanpa pamrih, serta adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai ini menurut Ruslan harus dimasukkan dalam sistem pelatihan ASN agar mereka tak hanya profesional, tetapi juga bermoral dan memiliki kepemimpinan yang berpijak pada kearifan lokal dan nasional.

Pelantikan Ruslan sebagai Widyaiswara Ahli Utama tidak hanya menambah kekuatan sumber daya pengajar di lingkup BPSDM Sultra, tetapi juga menandai komitmen Provinsi Sultra untuk mengintegrasikan warisan budaya lokal dalam penguatan kompetensi birokrasi masa depan.

Dengan capaian ini, Pemerintah Provinsi Sultra menegaskan pentingnya memadukan kearifan lokal dengan nilai-nilai kebangsaan sebagai strategi mencetak pemimpin yang adaptif, berkarakter, dan berjiwa Pancasila dalam melayani masyarakat.