Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2024. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sultra yang digelar di Ruang Paripurna Gedung A Sekretariat DPRD, Rabu (25/6/2025).

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sultra dan dihadiri para Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD, unsur Forkopimda Sultra seperti Kapolda Sultra, Danrem 143 Halu Oleo, Kepala Kejati Sultra atau yang mewakili, serta sejumlah pejabat vertikal, BUMN, dan BUMD di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi atas pandangan, saran, dan kritik yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD terhadap substansi Ranperda tersebut. “Kami menghargai setiap masukan yang diberikan karena ini mencerminkan perhatian dan niat baik DPRD untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap catatan penting yang disampaikan, termasuk soal pelaksanaan program yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan teknologi informasi dalam perencanaan, serta keterlibatan pemangku kepentingan agar program lebih tepat sasaran.

Terkait perhatian fraksi-fraksi mengenai pengawasan pelaksanaan anggaran, Gubernur menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akan terus diperkuat untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran berjalan transparan dan akuntabel. “Pengawasan yang baik adalah fondasi bagi pembangunan yang berkualitas dan dapat dirasakan masyarakat,” kata Andi.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Golkar terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Gubernur menyampaikan bahwa proses penyelesaian temuan tersebut masih berlangsung dan akan diselesaikan sesuai batas waktu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, mengenai surplus atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD 2024 sebesar Rp72,9 miliar, Gubernur menjelaskan bahwa angka tersebut bukan serta-merta merupakan kelebihan kas. “Silpa ini sebagian besar merupakan akumulasi dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum seluruhnya terserap,” jelasnya.

Gubernur juga menyambut baik rekomendasi fraksi-fraksi DPRD untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Ia menyampaikan bahwa arah kebijakan perubahan anggaran akan fokus pada mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, yang mencakup penguatan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan.

“Prioritas ini tentu harus ditopang dengan optimalisasi pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi. Kita butuh strategi pengelolaan pendapatan berbasis data yang akurat dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian,” tegas Andi.

Gubernur juga menekankan bahwa efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran akan menjadi kunci untuk mencapai target pembangunan yang berdampak langsung bagi rakyat. Ia optimistis, dengan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan DPRD, pelaksanaan APBD di masa mendatang akan semakin tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Sultra.

Kendari, sultranet.com — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badallah, memaparkan implementasi Portal Satu Data SIMDATA dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Rabu (25/6/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Sultra, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, serta narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sultra.

Dalam pemaparannya, Ridwan menegaskan pentingnya penerapan sistem satu data melalui SIMDATA sebagai upaya integrasi dan sinkronisasi data antar instansi pemerintah dari tingkat kabupaten hingga provinsi. “Portal SIMDATA ini bukan hanya platform digital, tetapi menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh data sektoral terkelola dengan akurat, seragam, dan siap pakai dalam mendukung perumusan kebijakan publik,” katanya.

Ia juga menyebut peran Diskominfo sebagai walidata sangat vital dalam mengkoordinasikan, mengumpulkan, dan mengelola data dari seluruh OPD. “Seperti wali kelas di sekolah, kami memastikan data dari setiap OPD terkumpul rapi dan terstandar. SIMDATA sudah terkoneksi langsung dengan sistem stating milik BPS, jadi proses integrasi data semakin sempurna dan sesuai standar statistik nasional,” jelas Ridwan.

Namun, Ridwan juga mengakui masih terdapat tantangan besar, seperti data yang tersebar di masing-masing sektor, belum terintegrasi, hingga potensi duplikasi dan ketidakseragaman format. Untuk mengatasi itu, Diskominfo terus mendorong sejumlah langkah strategis, di antaranya melalui koordinasi berkala dengan sekretariat Forum Satu Data Indonesia (SDI) Daerah, memperkuat kolaborasi dengan Bappeda dan BPS, hingga melakukan pembinaan statistik sektoral dan penyesuaian regulasi pendukung.

“Kita juga melakukan perbaikan teknis pada portal agar lebih responsif dan sesuai dengan standar statistik nasional, serta mengajak seluruh produsen data di OPD untuk aktif menyuplai data secara rutin,” ujarnya.

Portal SIMDATA, yang dikelola langsung oleh Diskominfo Prov. Sultra, dirancang sebagai pusat data sektoral yang dapat diakses secara daring. Portal ini mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah melalui tiga pendekatan utama: standarisasi data, integrasi antar sumber data, dan pemantauan serta evaluasi berkala.

“Tujuan akhirnya adalah bagaimana data tidak lagi berserakan, tapi terkumpul dalam satu sistem yang memudahkan semua pihak. Target dari Pak Gubernur, dalam satu bulan seluruh data sektoral harus sudah masuk ke SIMDATA,” tutur Ridwan menambahkan.

Sementara itu, Fungsional Statistisi Ahli Madya dari BPS Prov. Sultra, Muh. Mulyadi, turut memaparkan materi terkait Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sebagai instrumen penilaian tingkat kematangan statistik di instansi pusat dan daerah. Ia menjelaskan bahwa penilaian EPSS dilakukan secara sistematis melalui verifikasi dan validasi mandiri, dan menjadi dasar dalam penyusunan Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

“Harapan nasional untuk nilai IPS pada 2024 adalah 2,9 dengan predikat ‘Baik’. Evaluasi ini mencakup lima domain utama, yaitu Prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, dan Statistik Nasional,” jelas Mulyadi.

Dalam sesi praktik, peserta yang hadir juga diberikan pelatihan langsung mengenai penggunaan teknis portal SIMDATA. Mulai dari cara mengakses, mencari, hingga memanfaatkan data yang tersedia, semua dijelaskan secara detail oleh tim dari Dinas Kominfo Sultra. Sesi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perwakilan OPD mampu mengoperasikan portal dengan mandiri dan maksimal.

Dengan adanya sistem ini, Pemprov Sultra berharap dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data, menyederhanakan proses pelaporan, serta memperkuat kualitas pengambilan kebijakan berbasis data. Ridwan optimistis, dengan semangat kolaborasi dan komitmen kuat dari seluruh stakeholder, Provinsi Sultra bisa menjadi model penerapan Satu Data yang ideal di tingkat nasional.

BOMBANA, sultranet.com – Komitmen sosial terhadap masyarakat sekitar ditunjukkan PT Tambang Bumi Sulawesi (TBS) dengan menyalurkan kompensasi kepada seluruh kepala keluarga di Desa Pongkalaero dan Puununu, Kecamatan Kabaena Selatan, atas penggunaan jalan hauling yang melintasi wilayah mereka.

Direktur PT TBS, Basmala Septian Jaya, mengungkapkan bahwa kompensasi ini diberikan secara berkala selama perusahaan masih beroperasi dan memanfaatkan jalur hauling tersebut.

Setiap 100 ribu ton material yang diangkut melalui jalan itu, warga mendapat kompensasi sebesar Rp1 juta per kepala keluarga diluar royalty untuk pemilik lahan.

“Ini bentuk komitmen kami kepada masyarakat. Kami ingin tumbuh bersama warga,” ujarnya saat penyerahan secara simbolis kepada warga, selasa (24/6/2025).

Tercatat, sebanyak 341 kepala keluarga di Desa Pongkalaero dan 262 kepala keluarga di Desa Puununu menjadi penerima manfaat dari program kompensasi ini.

Jalan hauling yang dibangun PT TBS ini juga dirancang untuk dimanfaatkan masyarakat sebagai akses jalan perkampungan di masa mendatang.

Selain itu, sepanjang jalur tersebut akan ditanam pipa air bersih berdiameter 2 inci sebagai dukungan terhadap akses sanitasi dan kebutuhan air warga di dua desa.

“Pipa-pipa itu sudah diorder dan akan ditanam dari belakang Desa Pongkalaero hingga Desa Puununu. Harapannya, masyarakat tidak hanya merasakan manfaat ekonominya, tapi juga pelayanan dasar seperti air bersih bisa menunjang untuk perluasan perumahan nantinya,” tambah Basmala.

Langkah PT TBS ini menjadi yang pertama dan satu-satunya di Pulau Kabaena yang menerapkan model royalti jalan bagi masyarakat.

Terobosan ini mendapat respon positif dari masyarakat. Warga menilai kebijakan royalti jalan yang diterapkan PT TBS bukan hanya memberikan manfaat ekonomi, tapi juga membuka peluang pengembangan wilayah permukiman baru.

Hamdan, salah satu warga Desa Pongkalaero, menyampaikan apresiasinya terhadap program kompensasi yang dinilai sangat berpihak kepada masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih kepada PT TBS. Ini baru pertama kali ada perusahaan tambang yang betul-betul peduli. Selama ini aktivitas kendaraan perusahaan banyak dikeluhkan warga karena hanya menimbulkan debu dan kebisingan, tapi tidak pernah ada kompensasi,” ujarnya.

Ia berharap ke depan jalan hauling ini selain digunakan Perusahaan juga bisa dimanfaatkan menjadi akses wilayah pemukiman baru.

“Dengan dibukanya jalan ini dan akan adanya pemasangan pipa air bersih, masyarakat jadi punya peluang untuk membangun rumah baru. Wilayah ini bisa berkembang jadi pemukiman baru,” tandasnya (IS)

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), penguatan jaringan komunikasi data (Jarkomdat) untuk akses Webportal Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) resmi mendapat dukungan penuh.

Langkah ini ditindaklanjuti berdasarkan surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil dengan nomor: 400.8.1.2/1191/DUKCAPIL dan 400.8.1.2/2690/DUKCAPIL. Sebanyak 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 2 kecamatan di Bombana kini telah memperoleh perpanjangan resmi hak akses pemanfaatan data kependudukan.

Penguatan sistem ini berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang hak akses dan pemanfaatan data, serta Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang sistem manajemen keamanan informasi administrasi kependudukan.

Kepala Dinas Kominfo Bombana, Abdul Muslikh, S.Pd., M.P.W., menegaskan pentingnya dukungan ini dalam menunjang layanan publik. “Kami all out! Akses Webportal Dukcapil ini bukan hanya soal koneksi internet, tapi tentang bagaimana kita memastikan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat, dan aman,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan sistem jaringan melalui Virtual Private Network (VPN) IP tertutup yang dikelola oleh Diskominfo akan menjamin keamanan data pribadi seperti nama, alamat, dan NIK agar tetap terlindungi saat diakses oleh OPD yang membutuhkan.

Pertemuan koordinasi antara Diskominfo dan Dinas Dukcapil juga telah dilaksanakan untuk memastikan kesiapan teknis. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dukcapil, Sri Patonah, S.Kom., menyampaikan apresiasinya atas respon cepat dan dukungan penuh dari Diskominfo Bombana.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan. Kami berharap seluruh OPD yang telah diberikan hak akses dapat menggunakannya dengan optimal. Ini semua demi kemudahan layanan publik yang lebih baik,” kata Sri Patonah.

Ia juga menambahkan, perluasan jaringan dan peningkatan kapasitas teknis akan menjadi langkah lanjutan agar konektivitas tidak hanya aman tetapi juga stabil dan cepat.

Dengan dukungan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan posisinya sebagai daerah yang terus bergerak menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital yang aman dan terintegrasi. Kolaborasi antara Dukcapil dan Kominfo menjadi salah satu tonggak penting dalam memastikan transformasi digital berjalan selaras dengan prinsip pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Ke depan, penguatan infrastruktur digital ini diharapkan tak hanya memperlancar akses ke data kependudukan, tapi juga membuka jalan bagi integrasi sistem lintas sektor di lingkungan Pemkab Bombana. Semua demi satu tujuan: memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Bombana, Sultranet.com – Kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Bombana kembali menunjukkan langkah konkret dalam pelayanan publik. Kali ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Dinas Pertanian memperpanjang kerja sama pemanfaatan akses Webportal Dukcapil untuk validasi data anggota kelompok tani.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Pertanian Bombana, Selasa (24/6/2025). Kepala Dinas Dukcapil, Firdaus, S.Pd., M.M., diwakili oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data, Sri Patonah, S.Kom., yang disambut langsung oleh Kepala Dinas Pertanian, Sarif, S.H., didampingi Kabid Penyuluhan, Hasriani Husein, S.P.

Kerja sama ini dilandasi oleh Surat Persetujuan Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.1.2/1191/DUKCAPIL, yang mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 terkait keamanan informasi administrasi kependudukan.

Dengan akses Webportal Dukcapil, Dinas Pertanian kini dapat melakukan verifikasi data kelompok tani berdasarkan NIK, nama, dan alamat secara akurat. Sistem ini dinilai menjadi solusi untuk menghindari data ganda maupun fiktif yang selama ini kerap menjadi kendala dalam penyaluran bantuan dan pelaksanaan program pertanian.

“Pertanian adalah sektor vital, dan validasi data yang tepat adalah fondasi utama agar bantuan dan program bisa tepat sasaran,” ujar Firdaus, Kepala Disdukcapil Bombana.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Sarif, menyambut baik kelanjutan kerja sama ini. Menurutnya, dukungan data kependudukan sangat penting dalam menyusun perencanaan dan evaluasi program.

“Dengan akses ini, kami bisa menyaring anggota kelompok tani secara objektif dan akurat. Ini sangat membantu dalam menjaga integritas data dan pelayanan kami kepada petani,” jelas Sarif.

Sri Patonah, yang hadir mewakili Disdukcapil, menyampaikan bahwa kerja sama ini juga bagian dari upaya pelayanan aktif dan jemput bola yang dilakukan instansinya.

“Kami ingin hadir sebagai mitra aktif bagi OPD lain. Data yang digunakan tentunya resmi, akurat, dan aman sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Sri.

Senada dengan itu, Hasriani Husein selaku Kabid Penyuluhan Pertanian menambahkan bahwa keberadaan data yang tervalidasi akan sangat membantu kerja para penyuluh di lapangan.

“Dengan data yang kuat, para penyuluh kini memiliki dasar yang jelas dalam mendampingi petani. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi data,” katanya.

Kerja sama ini bertujuan memastikan keakuratan data kelompok tani, mempercepat proses bantuan dan pelatihan, serta mendukung pelayanan publik yang transparan. Ke depan, kedua dinas berharap sinergi ini dapat diperluas ke sektor lain yang membutuhkan validasi data kependudukan.

Selain itu, pelatihan teknis penggunaan sistem dan penguatan jaringan digital juga direncanakan agar pemanfaatan data benar-benar optimal dan tepat guna.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun tata kelola data yang terintegrasi dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan daerah.

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mendorong investasi berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan saat membuka Sultra Investment Summit 2025 yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra di Hotel Plaza Inn Kendari, Selasa, 24 Juni 2025.

Kegiatan ini menjadi wadah dialog strategis antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ekosistem investasi yang inklusif dan bertanggung jawab. Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Provinsi Sultra, jajaran Forkopimda, perwakilan perbankan, Kepala BPS, Kepala KPP Pratama Kendari, serta pelaku usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa potensi alam Sulawesi Tenggara sangat besar, namun saat ini ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih mencapai 65 persen.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada fiskal pusat. Untuk membangun Sultra yang sejahtera, saya butuh dukungan semua pihak, terutama para investor. Saya tidak bisa sendirian,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, hingga triwulan I tahun 2025, realisasi investasi baru mencapai Rp4,46 triliun atau 34 persen dari target tahunan sebesar Rp13,28 triliun. Untuk itu, ia mendorong agar potensi di sektor pertambangan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan jasa dapat dioptimalkan dengan pendekatan kolaboratif dan strategis.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan komitmen kewajiban oleh sejumlah perusahaan yang berinvestasi di Sultra, di antaranya PT Ifish Deco, PT Tiran Indonesia, PT Aneka Usaha Kolaha, PT Bumi Karya Utama, PT Gerbang Multisejahtera, dan PT Sulawesi Cahaya Mineral. Penandatanganan ini sebagai bentuk kesediaan perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui investasi yang bertanggung jawab.

Gubernur juga mengingatkan lima kewajiban utama yang harus dipenuhi perusahaan, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewajiban tersebut antara lain penggunaan plat nomor kendaraan Sultra, pembayaran pajak kendaraan dan bea balik nama, pembelian BBM dari distributor resmi, penyampaian data penggunaan air permukaan, serta pengalokasian dana CSR untuk masyarakat sekitar wilayah usaha.

“Saya tidak minta lebih, saya hanya minta para pelaku usaha penuhi kewajiban. Banyak yang di awal berkomitmen, tapi di tengah jalan tidak konsekuen. Ini yang harus diubah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran birokrasi dalam mendukung investasi. Gubernur meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak mempersulit proses pelayanan kepada investor.

“Kalau bisa cepat, kenapa diperlambat? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kita harus menjadi fasilitator, bukan penghambat. Investasi yang sehat akan berdampak langsung pada ekonomi rakyat,” ujarnya.

Untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, Gubernur juga mengingatkan para pelaku usaha agar menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester I tahun 2025 melalui aplikasi LKPM Online, yang dibuka mulai 10 hingga 17 Juli mendatang.

Menutup kegiatan pembukaan, Gubernur bersama Ketua DPRD Sultra, Kepala DPMPTSP, dan Forkopimda menekan tombol sirine sebagai simbol peluncuran Same Day Service Tanpa Pungli, sebuah layanan cepat dan transparan untuk investor. Peluncuran ini diharapkan menjadi langkah konkret membangun iklim investasi yang bersih dan ramah investor.

“Kita tidak ingin Sultra hanya jadi tempat seremoni. Harus ada kesadaran kolektif dan kerja nyata agar daerah ini benar-benar menjadi gerbang investasi timur Indonesia,” ucap Gubernur Andi Sumangerukka menutup sambutannya.

Ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Sultra sebagai rumah besar investasi yang menjunjung keberlanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Kendari, sultranet.com– Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, meninjau langsung aset milik Pemerintah Provinsi Sultra di kawasan Nanga-Nanga, Kota Kendari, Selasa, 24 Juni 2025. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya pembentukan tim terpadu guna menyelesaikan persoalan pertanahan yang selama ini belum tuntas.

Peninjauan dilakukan bersama Ketua DPRD Sultra, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari, Komandan Korem 143/Halu Oleo beserta jajaran, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sultra. Turut mendampingi pula pejabat teknis terkait yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan aset daerah.

“Kunjungan ini kami lakukan bersama DPRD, BPN, dan Korem untuk melihat langsung kondisi aset milik Pemerintah Provinsi Sultra di Nanga-Nanga. Hasil dari tinjauan ini menjadi dasar awal dalam membentuk tim gabungan,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka usai peninjauan lapangan.

Tim yang dimaksud, lanjutnya, akan terdiri dari unsur pemerintah provinsi, Korem 143/Halu Oleo, BPN, serta instansi terkait lainnya. Fokus utama tim adalah menyusun langkah strategis penyelesaian masalah legalitas dan pemanfaatan lahan agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak memicu potensi konflik di masa mendatang.

Lahan Nanga-Nanga sebelumnya tercatat memiliki luas sekitar 1.000 hektare. Namun, dari hasil verifikasi lapangan terkini, lahan tersebut hanya tersisa sekitar 793 hektare. Penyusutan lahan hingga ratusan hektare ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sultra.

“Pertanyaannya, kenapa terjadi penyusutan? Ini akan kami telusuri lebih lanjut. Tim yang dibentuk akan mengecek baik dari sisi administrasi maupun kondisi fisik di lapangan. Setelah semuanya jelas, baru akan ada kesepakatan bersama terkait pemanfaatan lahan ini,” tegas Gubernur.

Andi Sumangerukka menekankan bahwa langkah kolaboratif ini menjadi strategi penting dalam memastikan setiap aset milik daerah memiliki kejelasan legalitas dan pemanfaatannya mengarah pada kepentingan publik. Selain itu, hal ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah sengketa lahan yang kerap terjadi akibat minimnya pengawasan dan pendataan secara menyeluruh.

Ia berharap, ke depan aset di Nanga-Nanga tidak hanya terdata dengan baik, tetapi juga bisa dioptimalkan penggunaannya untuk mendukung pembangunan daerah, baik dari aspek lingkungan, sosial, hingga ekonomi. Pemerintah Provinsi, katanya, membuka ruang seluas-luasnya untuk dialog dan kerja sama dengan semua pihak dalam menyelesaikan persoalan aset ini secara tuntas dan transparan.

“Jangan sampai aset yang begitu besar ini terbengkalai atau disalahgunakan. Kita harus berpikir jangka panjang agar lahan ini menjadi sumber manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” kata Andi.

Langkah tegas dan kolaboratif yang diambil Gubernur ini mendapat dukungan dari unsur DPRD dan BPN, yang sama-sama menyatakan komitmennya untuk terlibat aktif dalam proses verifikasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan ke depan. Selain itu, sinergi dengan unsur TNI melalui Korem 143/Halu Oleo juga diyakini akan mempercepat proses penyelesaian di lapangan, terutama dalam hal pengamanan aset strategis daerah.

Peninjauan diakhiri dengan diskusi teknis antara seluruh pihak yang hadir guna menyusun rencana kerja awal tim penyelesaian. Dalam waktu dekat, tim ini dijadwalkan mulai bekerja secara intensif dengan target penyelesaian dokumen legalitas dan pemetaan fisik lahan secara menyeluruh.

Kawasan Nanga-Nanga sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam berbagai sektor. Dengan penataan dan pengelolaan yang baik, kawasan ini diyakini dapat menjadi pusat kegiatan produktif baru di Kota Kendari.

Kolaka, sultranet.com – Kabupaten Kolaka dinilai sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan gerakan Pramuka di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., dalam acara Pelantikan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) dan Pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Kolaka Masa Bakti 2025–2030, Selasa, 24 Juni 2025.

Menurut Asrun Lio, keberhasilan gerakan Pramuka di Kolaka tidak terlepas dari komitmen kepemimpinan daerah yang selama ini banyak diisi oleh kader-kader terbaik Pramuka. Ia mencontohkan beberapa tokoh penting, seperti Bupati Kolaka sebelumnya Ahmad Safei, yang menjabat sebagai Ketua Kwarcab dua periode dan dikenal memiliki dedikasi tinggi terhadap dunia kepramukaan.

“Dari dulu sampai sekarang, Kolaka selalu memiliki pemimpin yang lahir dari rahim Pramuka. Kakak Ahmad Safei, misalnya, bukan hanya Bupati, tapi juga Ketua Kwarcab dua periode. Beliau betul-betul membina langsung gerakan Pramuka. Begitu juga dengan tokoh lain seperti Kakak Maola Daud, Adel Berty, hingga Kakak Amir Sahaka,” ujar Asrun.

Saat ini, lanjutnya, kepemimpinan Kolaka dipegang oleh Bupati Amri Jamaluddin yang juga merupakan pengurus Kwarcab dua periode. Sementara Ketua Kwarcab saat ini, Andi Adha Arsyad, disebutnya sebagai pramuka tulen dengan rekam jejak yang mumpuni. “Kak Andi Adha adalah mantan Ketua Dewan Kerja Daerah Sultra, pelatih pembina berkualifikasi lanjutan. Tidak diragukan lagi kapasitasnya,” tambahnya.

Asrun menyebut, Kwarda Sultra menaruh harapan besar terhadap Kwarcab Kolaka untuk melahirkan kejayaan baru Pramuka di Bumi Mekongga. Ia menjelaskan, gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang utuh melalui lima aspek kecerdasan: spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik.

“Pramuka bukan hanya soal baris-berbaris atau berkemah, tapi juga pengembangan karakter utuh. Mulai dari hubungan baik dengan Tuhan, kemampuan mengelola emosi, keterampilan sosial, daya pikir kritis, hingga kebugaran fisik. Semua itu menjadi bekal generasi muda untuk menjadi agen perubahan di masyarakat,” tegas Sekda Sultra itu.

Ia juga menggarisbawahi bahwa gerakan Pramuka sangat relevan untuk mendukung program-program pemerintah, terutama dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkarakter. Nilai-nilai Pancasila, kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat kebangsaan yang ditanamkan dalam kepramukaan dinilai sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Asrun Lio menyampaikan kembali pesan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, bahwa gerakan Pramuka menjadi salah satu harapan untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman disintegrasi bangsa. Ia menyebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menunjukkan dukungannya melalui peningkatan alokasi dana hibah untuk kegiatan kepramukaan di tahun anggaran 2025.

“Dana hibah tahun ini jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini bukti nyata keseriusan Pemprov dalam mendukung gerakan Pramuka sebagai jalur strategis membina generasi bangsa,” jelasnya.

Di akhir sambutan, Asrun Lio memberikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus Mabicab dan Kwarcab yang baru dilantik. Ia berharap pengurus dapat menjalankan amanah dengan baik demi masa depan generasi muda Kolaka yang lebih gemilang.

“Dari Wolo ke Tanggetada jangan lupa mampir di Pomalaa, satukan hati Pramuka berjaya untuk Kolaka yang maju dan sejahtera. Dari Lasusua menuju Kolaka mampir sebentar di Sungai Konaweha, kalau mau senang dan awet muda sudah di Pramuka inilah tempatnya. Makan sinonggi pakai ikan putih, cukup sekian dan terima kasih,” ucapnya menutup sambutan dengan pantun meriah.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Bupati Kolaka Amri Jamaluddin selaku Ketua Mabicab Kolaka, Wakil Bupati Husmaluddin, Ketua dan Pimpinan DPRD Kolaka, Kapolres, Dandim 1412, Rektor USN Kolaka, unsur Forkopimda, para pembina, pelatih, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hingga adik-adik Dewan Kerja.

Kendari, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, secara resmi melepas ekspor 98 ton produk kelautan dan perikanan senilai lebih dari Rp28 miliar ke Amerika Serikat, Thailand, dan sejumlah negara lainnya. Acara launching ekspor ini digelar di Terminal Peti Kemas Kendari, Rabu pagi, 24 Juni 2025.

Produk ekspor tersebut terdiri dari 42 ton gurita beku dan 10 ton pasokan beku dengan nilai sekitar Rp6,1 miliar, serta 45 ton daging kepiting (crab meat) senilai Rp21 miliar. Seluruh produk dikemas dalam lima kontainer dan diberangkatkan langsung dari Kota Kendari menuju pasar global.

Dalam sambutannya, Wagub Hugua menegaskan bahwa kegiatan ekspor ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing sektor perikanan Sultra di mata dunia. Ia menyebut, komitmen terhadap keberlanjutan dan sertifikasi produk menjadi kunci keberhasilan menembus pasar internasional.

“Kami mengedepankan konsep produk yang tersertifikasi dan berkelanjutan. Ini bukan hanya menjamin kualitas, tapi juga menunjukkan komitmen kita untuk menjaga ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha,” ujar Hugua, disambut tepuk tangan meriah para undangan.

Ia menambahkan, dengan sertifikasi yang memenuhi standar internasional, kepercayaan pasar terhadap produk Sultra semakin tinggi. “Ini adalah pintu gerbang untuk ekspor yang lebih besar dan nilai tambah yang lebih tinggi bagi daerah serta masyarakat. Dan yang terpenting, ini berkelanjutan,” tambahnya penuh semangat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ishartini, yang hadir mewakili Menteri KKP, mengapresiasi capaian ekspor Sultra yang berhasil menembus pasar Amerika Serikat, negara dengan standar mutu yang sangat ketat.

“Ini sangat luar biasa. Kalau produk dari Sulawesi Tenggara sudah bisa sampai Amerika, itu menunjukkan kualitas yang baik dan keseriusan dalam pengelolaan mutu,” ucap Ishartini dalam pernyataannya di hadapan hadirin.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sultra, Sri Resqina, menyampaikan bahwa kegiatan ekspor ini diharapkan menjadi momentum membangun kesadaran dan dukungan terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan di kawasan timur Indonesia.

“Ini menjadi langkah awal menuju pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, agar menjadi salah satu sumber ekspor unggulan dari timur Indonesia,” kata Sri Resqina.

Acara launching ekspor tersebut turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Ketua DPRD Sultra, jajaran Forkopimda, pihak Bea Cukai, Pelindo, PT Meratus, para Bupati dan Wali Kota se-Sultra, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota, serta 11 perusahaan eksportir dari wilayah Sulawesi Tenggara.

Ekspor ini menjadi penanda kebangkitan sektor perikanan Sultra yang selama ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah. Dengan memperkuat kualitas dan keberlanjutan produksi, Sultra kini membuka lembaran baru dalam peta perdagangan komoditas laut Indonesia.

Melalui dukungan pemerintah daerah, sinergi dengan pusat, serta kehadiran pelaku usaha yang berorientasi ekspor, Sulawesi Tenggara memperkuat eksistensinya sebagai sentra industri perikanan yang tak hanya menjanjikan dalam angka, tapi juga dalam keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Bombana, Sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (23/6/2025). Rapat ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia.

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Tomsi menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dan kerja nyata dari pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi, terutama menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok.

“Pemerintah daerah harus aktif memantau harga di pasar dan bergerak cepat jika ada gejolak. Koordinasi yang solid dengan berbagai pihak adalah kunci,” ujar Tomsi Tohir saat menyampaikan arahannya kepada peserta rakor.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana menegaskan kesiapannya mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam menekan laju inflasi.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah, termasuk pelaku usaha, distributor, dan masyarakat, agar inflasi di Kabupaten Bombana tetap terkendali dan tidak berdampak pada daya beli masyarakat,” ujar Burhanuddin usai mengikuti rakor.

Rakor ini juga menekankan pentingnya pelaksanaan langkah konkret di lapangan, seperti operasi pasar, penguatan ketahanan pangan lokal, serta perbaikan distribusi barang kebutuhan pokok.

Melalui forum ini, daerah diberi ruang untuk menyampaikan kondisi riil yang terjadi di lapangan dan menyusun strategi berbasis data. Pemerintah Kabupaten Bombana pun menyatakan siap menindaklanjuti hasil rakor dengan aksi nyata guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.