Kendari, sultraner.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga inflasi dan stabilitas harga pangan dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa, 4 Juni 2025.

Rapat rutin mingguan ini dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan menghadirkan sejumlah pejabat penting dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Statistik Harga BPS, serta perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kantor Staf Presiden.

Dari Sulawesi Tenggara, rakor diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten II Setda, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas ESDM, perwakilan Kadin, Bank Indonesia serta sejumlah pimpinan OPD terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program prioritas nasional untuk mendukung stabilitas ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat.

“Pemda diminta siapkan minimal tiga lokasi dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang akan dikelola Badan Gizi Nasional. Lahannya bisa dari aset pemda maupun desa,” jelas Tomsi.

Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tomsi turut menyoroti pendirian Koperasi Merah Putih yang harus memiliki legalitas notaris agar dapat berpartisipasi dalam program bantuan. “Launching nasional koperasi ini dijadwalkan 12 Juli. Koperasi tanpa akta notaris tidak akan diakui,” tegasnya.

Rakor juga membahas perkembangan inflasi nasional. Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi P., melaporkan deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Inflasi tahunan pun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Sebanyak 31 provinsi mengalami deflasi, dan hanya tujuh provinsi yang mengalami inflasi. Faktor utama perubahan harga antara lain kenaikan harga bawang merah, realisasi impor bawang putih yang masih rendah, serta tren kenaikan harga emas dunia,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyoroti fluktuasi harga pangan. Komoditas seperti ayam ras pedaging, kedelai lokal, dan gabah kering giling (GKG) berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), sementara bawang putih, daging kerbau impor, dan sejumlah beras melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Badan Pangan Nasional merespons dengan sejumlah langkah strategis, di antaranya Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan (FDP), pengadaan Kios Pangan, serta penyaluran bantuan pangan seperti SPHP beras dan jagung.

Rakor ditutup dengan penekanan kembali dari Sekjen Kemendagri agar kepala daerah tidak hanya menunggu data dari pusat, tetapi turun langsung ke pasar dan menyentuh persoalan masyarakat.

“Stabilitas harga bukan hasil kebetulan, tapi hasil kerja nyata dan kolaborasi. Pemda harus aktif, cepat, dan responsif,” pungkas Tomsi.

Partisipasi aktif Pemprov Sultra dalam rakor ini menjadi cermin kepedulian dan keseriusan daerah dalam menyukseskan program pemerintah pusat, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan lokal secara berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pertanian menggelar pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) di Grand Hotel Lampusui, Selasa pagi, 3 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si, dan Ahmad Yani, S.Pd, M.Si.

Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Pemerintahan Setda Bombana, Rusdiamin, dan diikuti oleh 32 peserta dari berbagai kecamatan di wilayah Bombana. Dalam sambutannya, Rusdiamin menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bagi para juru sembelih, khususnya dalam menjamin kehalalan dan kelayakan daging kurban yang dikonsumsi masyarakat.

“Kegiatan ini selain untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha 2025, juga menjadi upaya peningkatan kompetensi dan kemampuan para juru sembelih di Bombana. Kita ingin memastikan bahwa proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai standar halal dan memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan,” ujarnya.

Dinas Pertanian Bombana menginisiasi pelatihan ini tidak hanya sebagai bagian dari agenda keagamaan tahunan, namun juga sebagai respons atas tantangan kesehatan hewan, seperti ancaman Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sempat merebak pada ternak.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Surianto Wedda, menjelaskan bahwa pelatihan Juleha tahun ini dirancang menyeluruh, mencakup materi teori dan praktik. Pemaparan materi berlangsung di Grand Hotel Lampusui, sementara praktik dilakukan di lapangan oleh masing-masing peserta di lokasi asalnya.

“Tujuan utama pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan standarisasi juru sembelih halal, dari proses pemilihan hewan, teknik penyembelihan, hingga distribusi daging. Kami juga menekankan pentingnya kesejahteraan hewan, seperti perebahan yang thoyibban, satu kali sayatan, darah keluar tuntas, dan hewan benar-benar mati sebelum dikuliti,” jelas Surianto.

Ia menambahkan bahwa pelatihan juga dirangkaikan dengan pretest dan posttest untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Materi disampaikan langsung oleh narasumber dari Halal Institut.

“Dengan adanya pelatihan ini, kami berharap daging kurban yang beredar benar-benar aman, sehat, utuh, dan halal. Ini juga menjadi langkah penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat atas produk hewan yang sesuai syariat Islam,” lanjutnya.

Menurut Surianto, pelatihan Juleha juga memiliki sejumlah tujuan strategis, seperti menjamin kehalalan daging bagi konsumen, meningkatkan kapasitas juru sembelih, memenuhi standar pemotongan hewan baik ruminansia maupun unggas, serta menyediakan tenaga penyembelih bersertifikat di setiap kecamatan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam menyukseskan kegiatan ini. Semoga membawa berkah dan manfaat bagi masyarakat serta menjadi langkah kecil menuju kebaikan besar,” tutupnya.

Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah seperti Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu, Mataoleo, Poleang, Poleang Selatan, Poleang Barat, Poleang Timur, Poleang Utara, Tontonunu, Rarowatu Utara, Lantari Jaya, dan Kabaena. Pemerintah daerah menargetkan pelatihan semacam ini akan terus berkelanjutan dan menjadi bagian penting dalam pelayanan publik sektor keagamaan dan kesehatan hewan di Bombana.

Bombana, Sultranet.com – Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana menggelar Gerakan Pangan Murah Keliling (GAUL) di Aula Pertemuan Kantor Kecamatan Poleang Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta menekan laju inflasi jelang hari besar keagamaan nasional.

Acara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Binnuraeni AS, S.E., S.Pd., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan, khususnya menjelang Idul Adha. Ia menyampaikan bahwa program GAUL tidak hanya sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, namun juga strategi konkret dalam pengendalian inflasi daerah.

“Melalui GAUL, kami hadir lebih dekat ke masyarakat. Kami ingin memastikan mereka mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Ini adalah langkah strategis agar masyarakat bisa tetap tenang dalam memenuhi kebutuhan jelang Idul Adha,” ujar Binnuraeni saat memberikan sambutan di hadapan warga dan peserta kegiatan.

Kegiatan GAUL di Poleang Selatan melibatkan sejumlah pelaku usaha lokal, distributor pangan, serta Perum Bulog. Mereka menyediakan berbagai komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, hingga daging ayam segar dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar tradisional. Kehadiran mereka memberikan warna tersendiri dalam kegiatan tersebut, menciptakan ruang interaksi langsung antara penyedia dan masyarakat.

Pantauan di lapangan menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Poleang Selatan. Sejak pagi, warga telah memadati halaman aula pertemuan kecamatan, mengantre dengan tertib demi mendapatkan bahan pangan dengan harga bersahabat. Beberapa warga menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat membantu, terutama di tengah kenaikan harga yang biasa terjadi menjelang hari raya.

“Kami sangat terbantu dengan adanya pasar murah seperti ini. Harga minyak dan beras di sini jauh lebih murah. Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut,” ungkap Nurlaela, seorang ibu rumah tangga warga setempat.

Dinas Ketahanan Pangan Bombana menjelaskan bahwa GAUL bukan hanya kegiatan insidental menjelang hari besar, melainkan bagian dari agenda rutin yang akan menyasar beberapa kecamatan lain di wilayah Bombana. Tujuannya adalah menjangkau masyarakat lebih luas, sekaligus menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan pangan di daerah.

Program ini juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Melalui keterlibatan distributor dan pelaku usaha lokal, distribusi bahan pangan dapat dilakukan secara merata dan efisien. Selain itu, partisipasi Bulog memperkuat posisi strategis kegiatan dengan memastikan stok dan kualitas komoditas tetap terjaga.

Dalam pelaksanaannya, GAUL juga memberi ruang promosi bagi produk pangan lokal hasil pertanian dan peternakan warga Bombana. Hal ini menjadi nilai tambah dari program, mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa dan kecamatan. Pemerintah daerah berharap, inisiatif semacam ini dapat menciptakan efek ganda: membantu masyarakat secara langsung dan menggerakkan ekonomi lokal.

“Kami ingin GAUL tidak hanya dikenal sebagai gerakan pangan murah, tapi juga sebagai simbol kehadiran pemerintah dalam kondisi sulit. Kami ingin menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi gejolak harga pangan,” kata Binnuraeni dalam sesi wawancara usai pembukaan kegiatan.

Rencananya, kegiatan GAUL akan berlanjut ke sejumlah kecamatan lainnya di Bombana, termasuk Poleang Tenggara, Rarowatu Utara, dan Kabaena. Dinas Ketahanan Pangan telah menyusun jadwal keliling dan menyiapkan logistik agar pelaksanaan berjalan lancar dan tepat sasaran. Masyarakat diimbau untuk terus mengikuti informasi dari kecamatan masing-masing terkait jadwal dan lokasi pelaksanaan.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat menjaga daya beli masyarakat, menekan laju inflasi pangan, dan menciptakan suasana yang kondusif menjelang Hari Raya Idul Adha.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah nyata membentuk generasi unggul dan sehat.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), memimpin langsung rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program tersebut di Ruang Pola Kantor Gubernur, Selasa, 3 Juni 2025.

“Program ini bukan sekadar urusan makan, ini tentang menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Saya sendiri yang akan memantau langsung progres pelaksanaannya,” jelas Gubernur Andi Sumangerukka.

Dalam arahannya di hadapan Forkopimda, kepala OPD, perwakilan 17 kabupaten/kota, dan Deputi Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Ia menegaskan komitmennya menjadikan Sultra sebagai contoh sukses nasional, sekaligus pilot project kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah.

Program MBG di Sultra menyasar anak-anak PAUD hingga SMA/SMK/MA, santri, siswa SLB, ibu hamil, menyusui, dan balita. Target penerima manfaat tercatat sebanyak 705.478 jiwa.

Gubernur memerintahkan agar seluruh laporan progres pembangunan dan operasional Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) dari seluruh daerah dikirimkan ke meja kerjanya setiap pekan.

“Tidak boleh ada kabupaten atau kota yang ketinggalan. Ini kerja cepat dan terstruktur,” tegasnya.

Ia juga meminta Satgas MBG Provinsi segera memetakan lokasi pembangunan SPPG secara teknis dan menyelaraskan data pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih.

Terkait logistik pangan, Gubernur memerintahkan instansi terkait menjalin komunikasi intensif dengan Koperasi Merah Putih, mitra strategis pengadaan pangan bergizi.

“Kita punya potensi pangan lokal dan semangat gotong royong. Mari kita buktikan bahwa Sultra bisa bersinergi,” ucapnya penuh semangat.

Pada kesempatan itu, Gubernur memberi apresiasi atas kesiapan Lanud Haluoleo menyediakan lahan SPPG untuk ribuan siswa.

Ia juga mendukung penuh rencana Kadin Sultra membangun 51 titik SPPG, delapan di antaranya sudah disetujui.

Kepada Kanwil Kemenag, Gubernur meminta kepastian dukungan agar tidak ada pihak ketiga yang menarik diri.

Ia juga menginstruksikan BKKBN melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk menyempurnakan data penerima manfaat kelompok rentan non-peserta didik.

Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan program ini mencerminkan kinerja seluruh elemen pemerintahan di Sulawesi Tenggara.

“Saya tidak ingin program ini jalan lambat. Ini adalah warisan terbaik kita bagi anak-anak Sultra,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN RI, Dr. Nyoto Suwigno, menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak, tetapi juga mendongkrak prestasi belajar, kesejahteraan petani dan UMKM, serta memperkuat ekonomi daerah.

“Setiap SPPG akan dikelola secara profesional. Satu kepala SPPG, satu akuntan, satu ahli gizi, dan 47 tenaga penjamah makanan lokal. Semua diberi pelatihan sesuai standar nasional,” singkat Dr. Nyoto.

Kendari, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, M.Ling, mendorong perempuan untuk mengambil peran strategis sebagai pilar perubahan bangsa. Hal itu disampaikannya dalam acara Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perempuan Indonesia Maju (PIM) Sultra masa bakti 2025–2030, di Ballroom Phinisi, Hotel Claro Kendari, Senin, 2 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Hugua menegaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah dan kemajuan peradaban. Ia menyebut perempuan bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi penentu arah sejarah itu sendiri.

“Revolusi pertanian yang jadi awal peradaban modern justru lahir dari tangan perempuan pertama yang menyimpan dan menanam benih. Maka perempuan adalah penemu peradaban,” katanya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Ia menambahkan, “Perempuan adalah tiang negara. Sejauh mana perempuan diberi ruang dan kepercayaan, akan menentukan maju tidaknya suatu bangsa.”

Hugua memastikan Pemprov Sultra siap bekerja sama dengan organisasi perempuan, termasuk PIM, dalam mendorong program strategis di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan masyarakat.

Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sultra, Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Ketua Umum DPP PIM, para kepala daerah, Ketua Dekranasda dan Ketua PKK se-Sultra, serta pimpinan organisasi perempuan dan komunitas lainnya.

Ketua Umum DPP PIM, Lana Koentjoro Togas, S.H., M.H, melantik langsung pengurus DPD PIM Sultra. Dalam prosesi tersebut, ia menyerahkan bendera pataka kepada Ketua terlantik, Ir. Yusniar Asrina Afdhal, ST, sebagai simbol dimulainya masa pengabdian.

Lana mengatakan pelantikan ini adalah bagian dari konsolidasi nasional untuk memperkuat peran perempuan. Ia berharap DPD PIM Sultra bisa menjadi contoh nasional dalam memberdayakan perempuan dari berbagai sektor.

“Kami ingin PIM Sultra jadi teladan nasional. Perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dari rumah tangga hingga kebijakan pemerintahan,” ujar Lana.

Ia menambahkan, DPD PIM Sultra didominasi oleh perempuan muda. “Ini adalah investasi penting untuk estafet kepemimpinan di masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD PIM Sultra yang baru dilantik, Ir. Yusniar Asrina Afdhal, ST, menyatakan bahwa organisasinya siap langsung bekerja dan menyentuh isu-isu prioritas, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan perempuan dan anak, hingga pendidikan dan kesehatan ibu.

“PIM Sultra akan jadi rumah besar bagi semua perempuan yang ingin maju bersama. Kami siap bergerak, bersinergi, dan berkontribusi,” kata Yusniar.

Dari sisi ekonomi kreatif, Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Septriana Tangkary, S.E., M.M, mengajak para pengurus PIM untuk mendorong perempuan menjadi pelaku utama di sektor tersebut. Ia menyoroti potensi lokal seperti tenun, kuliner, dan seni pertunjukan sebagai kekuatan ekonomi baru.

“Perempuan punya peran besar. Tidak hanya di rumah, tapi juga di ruang publik dan ekonomi kreatif. PIM harus jadi motor penggerak,” ucapnya.

Ketua Panitia, Riski E.R. Putri Tombili, S.Si, menambahkan bahwa pelantikan ini adalah puncak dari perjalanan panjang organisasi. “Hari ini adalah titik awal baru bagi perempuan Sultra untuk bergerak bersama dalam satu wadah yang solid,” ujarnya.

Pelantikan DPD PIM Sultra periode 2025–2030 menjadi momentum penting untuk memperkuat kiprah perempuan dalam pembangunan daerah, sekaligus menyambut visi Indonesia Emas 2045 dengan kontribusi nyata dari perempuan yang tangguh, cerdas, dan berdaya saing.

Bombana, Sultranet.com – Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 di Kabupaten Bombana digelar penuh khidmat pada Senin pagi, 2 Juni 2025, di Halaman Kantor Bupati Bombana. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanudin, M.Si, bertindak langsung sebagai inspektur upacara dalam peringatan yang semula dijadwalkan berlangsung sehari sebelumnya namun diubah menyusul surat susulan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP-RI).

Perubahan waktu pelaksanaan ini berdasarkan surat BPIP-RI Nomor 144/PK.00.00/05/2025/Ka. BPIP tertanggal 30 Mei 2025, yang meminta agar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar serentak pada Senin, 2 Juni 2025. Di Bombana, pelaksanaan upacara ini dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, di bawah pimpinan Kepala Badan Kesbangpol, dr. Sunandar, MM.Kes.

Upacara berlangsung dengan tertib dan lancar, mencerminkan keseriusan seluruh elemen daerah dalam memperingati hari bersejarah lahirnya ideologi negara. Hadir dalam upacara tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bombana, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pasukan TNI/Polri, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana beserta pengurus, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama staf, para camat, lurah, kepala desa dari wilayah Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah, hingga guru-guru dari jenjang SD hingga SMA/sederajat di wilayah yang sama.

Momen istimewa dalam upacara tersebut adalah saat bendera merah putih dikibarkan oleh tiga anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bombana Tahun 2024, yakni Ld. Muh. Yuslan Yodyatma Amin, Salman, dan Nurul Izzatul Misdha. Pengibaran ini sekaligus menandai bahwa ketiganya resmi menyandang status sebagai Purnapaskibraka.

Dalam amanatnya, Bupati Bombana menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif dalam pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Bupati Burhanudin dalam pidatonya di hadapan peserta upacara.

Ia juga menekankan agar peringatan Hari Lahir Pancasila tidak sekadar dimaknai sebagai rutinitas tahunan yang bersifat seremonial. Lebih dari itu, menurutnya, momen ini harus menjadi ruang untuk refleksi nilai-nilai kebangsaan dan pemersatu bangsa di tengah kemajemukan masyarakat.

“Mari kita jadikan Hari Lahir Pancasila ini bukan sekadar seremoni, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, kebijakan, ucapan, dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila,” imbuhnya tegas.

Peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini juga menjadi ruang penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman yang kian kompleks. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui berbagai lini terus berupaya menjaga semangat kolektif kebhinekaan dan persatuan bangsa sebagai dasar utama dalam proses pembangunan daerah.

Di tengah dinamika sosial dan tantangan globalisasi, peringatan Hari Lahir Pancasila mengingatkan kembali seluruh lapisan masyarakat Bombana untuk terus menjadikan Pancasila sebagai fondasi dalam setiap kebijakan dan tindakan kolektif. Upacara ini pun menjadi simbol kuat komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ideologi bangsa di tengah masyarakat.

Dengan semangat yang digelorakan dari Halaman Kantor Bupati Bombana, peringatan ini tidak hanya mengingatkan akan sejarah kelahiran dasar negara, tetapi juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam denyut nadi masyarakat Bombana, dari aparatur pemerintah hingga generasi muda.

Bombana, Sultranet.com – Pembekuan gelar adat Alfian Pimpie sebagai Pauno Rumbia ke-VII atau Raja Moronene ke-VII oleh kelompok yang mengatasnamakan Rumpun Keluarga Besar Kerajaan Moronene Keuwia memicu kontroversi dan dinilai tidak sah menurut hukum adat yang berlaku. Sejumlah tokoh adat dan masyarakat Moronene menilai keputusan tersebut cacat prosedur dan berpotensi menciptakan perpecahan di tengah masyarakat adat. Minggu, 1 Juni 2025.

Langkah pencopotan yang dilakukan tanpa musyawarah resmi lembaga adat dinilai sebagai bentuk penyimpangan dari tatanan dan marwah adat Moronene. Sejumlah tokoh menilai bahwa keputusan tersebut dilakukan secara sepihak oleh kelompok yang bahkan tidak lagi diakui keberadaannya oleh struktur resmi kerajaan.

Penasihat Kerajaan Moronene Keuwia, Agustinus Powatu, menegaskan bahwa pencopotan seorang raja hanya bisa dilakukan jika memenuhi syarat adat tertentu seperti pelanggaran berat, tindakan kriminal, kasus asusila, mengundurkan diri atau wafat. Ia menyayangkan tindakan sepihak tersebut yang dianggap tidak menghormati prosedur adat yang ketat.

“Gelar raja itu bukan seperti jabatan biasa yang bisa dicopot begitu saja. Ada aturan adat yang jelas dan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan adat Moronene. Proses yang terjadi ini tidak mencerminkan penghormatan terhadap hukum adat kami,” kata Agustinus kepada wartawan.

Ia mengingatkan, jika tindakan sepihak semacam ini dibiarkan, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk yang mengancam kelestarian tatanan adat Moronene. Agustinus mengibaratkan, nantinya siapapun bisa mengatasnamakan kelompok adat, memasang spanduk, lalu mencopot atau mengangkat raja baru tanpa dasar yang sah.

“Kalau ini diteruskan, besok-besok siapa saja bisa mendirikan kelompok sendiri, lalu membuat kegiatan adat sendiri dan mencopot raja seenaknya. Ini berbahaya bagi kelangsungan budaya kita,” ujarnya.

Agustinus menegaskan bahwa hingga saat ini gelar Pauno Rumbia ke-VII secara sah masih melekat kepada Alfian Pimpie. Menurutnya, pembekuan tersebut tidak memiliki legitimasi hukum adat karena tidak melibatkan lembaga adat resmi maupun majelis tinggi adat Moronene.

Sikap serupa disampaikan Abdul Haris Bere, Penasihat Rumpun Keluarga Moronene (RKM) Konawe Selatan. Ia menilai, pencopotan Alfian Pimpie tidak memiliki kekuatan adat karena tidak melalui musyawarah besar adat yang mewakili seluruh unsur masyarakat adat Moronene.

“Ini bukan hanya soal prosedur, tapi soal menghormati tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Keputusan seperti ini tidak boleh dibuat oleh segelintir orang tanpa restu adat,” kata Haris.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Moronene, Ramsi Salo, secara tegas menolak pengakuan terhadap keputusan pembekuan tersebut. Ia menilai, tindakan ini justru bisa menjadi pemicu konflik horizontal di kalangan masyarakat adat Moronene, terutama jika disusupi kepentingan politik atau perebutan pengaruh.

“Pembekuan ini tidak berdasarkan musyawarah adat yang sah. Jangan sampai ini jadi alat politik. Kita ingin menjaga keharmonisan, bukan menciptakan perpecahan,” ujar Ramsi.

Ia juga menegaskan, dugaan pelanggaran hukum berupa penipuan dan penjualan tanah adat yang dialamatkan kepada Alfian Pimpie belum terbukti secara hukum. Oleh karena itu, tudingan tersebut dinilai sebagai alasan yang mengada-ada dan tidak layak dijadikan dasar pencopotan raja.

“Hingga kini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan beliau bersalah. Beliau tidak pernah dipenjara atau divonis atas dugaan itu. Maka, tudingan itu hanya wacana yang tidak bisa digunakan sebagai dasar pembekuan,” tegas Ramsi.

Para tokoh adat sepakat bahwa polemik ini harus diselesaikan melalui musyawarah adat yang sah, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Moronene, termasuk pemangku adat dan perwakilan marga. Mereka berharap masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Untuk menjaga keharmonisan dan martabat adat Moronene, mari kita kembalikan segala keputusan kepada mekanisme adat yang sah dan transparan,” pungkas Ramsi.

Polemik ini menjadi pelajaran penting akan perlunya penghormatan terhadap hukum adat, serta kehati-hatian dalam mengambil keputusan yang menyangkut marwah masyarakat adat. Banyak pihak berharap agar kisruh ini tidak berlarut-larut dan segera diselesaikan dengan cara-cara yang mengedepankan nilai kebudayaan serta persatuan masyarakat Moronene.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dengan khidmat di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin, 2 Juni 2025. Mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya,” kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan diikuti oleh unsur Forkopimda, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta personel TNI dan Polri.

Upacara berlangsung dalam suasana penuh semangat kebangsaan. Dalam kesempatan itu, Bupati Burhanuddin membacakan sambutan resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Prof. Yudian Wahyudi.

“Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif dalam Pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup, sekaligus bintang panutan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia,” ucap Bupati Burhanuddin dengan lantang di hadapan peserta upacara.

Menurut sambutan tersebut, Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi momen mengenang sejarah, tetapi juga sarana memperkuat komitmen kolektif seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong,” ujarnya menambahkan.

Peringatan ini juga menjadi refleksi bahwa Indonesia dibangun atas dasar kebinekaan. Bupati Burhanuddin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sebagai pondasi bersama dalam membangun masa depan bangsa yang berdaulat dan berkeadilan.

“Peringatan Hari Pancasila harus jadi pengingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan warga Indonesia. Jika ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan Pancasila adalah jiwa di setiap denyut nadi pembangunan,” katanya dengan penuh penekanan.

Ia juga menambahkan bahwa gotong royong, penghargaan atas perbedaan, dan semangat persatuan adalah nilai-nilai utama yang harus terus dirawat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurutnya, keutuhan dan kemajuan Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat mampu memegang teguh nilai-nilai dasar Pancasila.

“Pancasila bukan milik satu kelompok, bukan milik satu agama atau suku. Pancasila adalah milik semua anak bangsa, tanpa terkecuali. Ia adalah tali pengikat, penopang persatuan, sekaligus cahaya bagi arah pembangunan kita ke depan,” tuturnya.

Sebagai penutup, Burhanuddin berharap momentum Hari Lahir Pancasila dapat menjadi penggerak semangat kolektif untuk terus membangun Indonesia dari daerah, dengan menempatkan ideologi Pancasila sebagai roh di setiap langkah kebijakan, pelayanan publik, serta hubungan sosial di tengah masyarakat.

“Kita harus menjaga Pancasila, tidak hanya dalam pidato, tetapi dalam tindakan nyata. Kita buktikan bahwa nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan hidup di tengah kita, dalam sikap dan kerja kita sehari-hari,” pungkasnya.

Upacara tersebut menjadi simbol penguatan komitmen pemerintah daerah terhadap pelestarian nilai-nilai dasar kebangsaan, sekaligus mendorong generasi muda untuk tidak melupakan jati diri bangsa di tengah perubahan zaman yang begitu cepat.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana memamerkan 23 capaian konkret selama 100 hari kerja pertama Bupati Ir. H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani dalam sebuah ekspose publik terbuka yang dihadiri lebih dari 2.000 warga. Acara yang digelar di Alun-alun Masjid Raya Kasipute, Jumat malam, 30 Mei 2025 itu juga dihadiri Forkopimda, DPRD, para camat, kepala desa, dan perangkat daerah.

Ekspose tersebut menjadi panggung pertanggungjawaban pemerintah sekaligus ajang konsolidasi kebijakan lintas sektor. “Ekspos inilah bengkel terbukanya. Mari kita lihat bersama capaian, tantangan, dan cerita di balik setir kemudi kebijakan 100 Hari Pertama,” kata Hamlin, Ketua Panitia Kemah Bakti Berani 2025 dalam laporan pembuka acara. Ia menganalogikan kepemimpinan Burhanuddin–Yani sebagai “mobil baru yang sedang uji jalan” dan mengajak masyarakat menilai langsung performa awal pemerintahan.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang telah bekerja bersama. “Apa yang kita capai dalam 100 hari ini bukan kerja saya dan Pak Ahmad Yani saja, tetapi kerja-kerja tim yang saudara-saudara abdikan untuk Kabupaten Bombana,” ujar Burhanuddin.

Ia juga membuka ruang bagi kritik dan masukan dari publik. “Jika ada hal-hal yang belum sempat kami lakukan selama 100 hari ini, kami siap mendapatkan kritik, kami siap mendapatkan saran,” ucapnya di hadapan ribuan peserta ekspose.

Wakil Bupati Ahmad Yani memaparkan 23 program yang telah diselesaikan, mencakup lima sektor strategis. Di bidang penataan kota dan kawasan, Pemkab Bombana telah menata taman gerbang ibu kota, membenahi RTH dan bantaran sungai Rumiah, memasang lampu taman dan lampu jalan, hingga membersihkan drainase dan menertibkan pasar tumpah.

Di sektor infrastruktur dan ekonomi, Pemda membangun jalan usaha tani di 12 kecamatan, mendampingi 30 pelaku UMKM mengurus perizinan hingga sertifikasi halal, menggelar pasar murah di tujuh titik, serta mengoptimalkan Rumah Potong Hewan.

Layanan kesehatan dan sosial turut menjadi prioritas, antara lain pemeriksaan kesehatan gratis untuk 8.135 warga di 22 kecamatan, penanganan stunting dan gizi buruk, pemberian bantuan modal usaha Rp 5 juta per KK bagi warga kurang mampu, serta pembagian 600 seragam sekolah dan pramuka.

Di bidang pendidikan dan budaya, Pemkab menggelar Festival Tuamorun, menjalin MoU dengan pondok pesantren untuk mencetak penghafal Al-Qur’an 30 juz, meluncurkan program makan bergizi gratis, menggelar turnamen olahraga pelajar, Safari Ramadan, serta Festival Anak Saleh dengan 154 peserta.

Terakhir, pada sektor tata kelola dan teknologi, Bombana meluncurkan aplikasi “Bombana Satu Peta” sebagai basis data geospasial, memasang internet di tiga wilayah blank spot, menertibkan aset daerah, mengevaluasi BUMD, mengidentifikasi lokasi TPA di Pulau Kabaena, serta membentuk Pusat Bantuan Hukum Daerah.

Dalam penutup pidatonya, Burhanuddin menegaskan bahwa pencapaian 100 hari ini baru awal. “Kami yakin 100 hari ke depan lagi sampai satu tahun, kami akan mampu menjalankan semua program-program kerja yang sudah direncanakan,” ujarnya. Salah satu janji prioritas yang akan dituntaskan ke depan adalah program beasiswa untuk mahasiswa Bombana dan penguatan dana desa.

Ia juga menyerukan semangat kolaborasi dan persatuan untuk membangun Bombana bersama. “Mari kita bergandengan tangan, mari kita bersama-sama memikirkan rakyat Bombana. Lupakan masa lalu, jangan pernah lagi memikirkan bahwa pernah kita berseberangan. Kita sudah bersatu,” tutup Burhanuddin, disambut tepuk tangan warga.

Acara ini juga dirangkaikan dengan penyerahan hadiah oleh Ketua TP-PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa dan Ibu Wakil Bupati Bombana, Henny Setiawati Rachman, sebagai bentuk apresiasi kepada peserta dan masyarakat yang berkontribusi dalam kegiatan Kemah Bakti Berani.

Bombana, Sultranet.com — Festival Budaya dan Kemah Bakti Pramuka digelar meriah di Alun-alun Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Jumat (30/5/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari program 100 hari kerja Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si.

Festival yang berlangsung sejak pagi ini diikuti ratusan peserta dari kalangan Pramuka, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Tak hanya itu, sejumlah instansi pemerintahan juga turut ambil bagian dalam kegiatan perkemahan, memperlihatkan antusiasme lintas sektor dalam memajukan pembinaan generasi muda.

Momentum ini tak sekadar perayaan budaya dan perkemahan biasa. Bupati Bombana Burhanuddin yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyebutnya sebagai ruang strategis untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan mempererat semangat kebersamaan.

“Kita harapkan para peserta mendapatkan pengalaman luar biasa dari kegiatan ini, baik dari sisi persaudaraan, pembentukan karakter, maupun disiplin,” ujar Burhanuddin di hadapan peserta dan tamu undangan.

Festival ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni budaya khas Bombana. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah tari kolosal yang dibawakan oleh siswa-siswi lintas sekolah. Tak ketinggalan, prosesi adat Tolea dan Mewosoi turut mewarnai acara. Yang menarik, prosesi adat itu diikuti dan dilakukan langsung oleh Bupati Bombana, menandai komitmen kuat terhadap pelestarian nilai-nilai kearifan lokal.

“Pertunjukan tarian tradisional ini menjadi bagian penting dan sulit untuk dilupakan. Ini menunjukkan betapa berharganya warisan budaya kita,” ucap Burhanuddin.

Ia menegaskan, penguatan budaya adalah bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurutnya, mencintai dan merawat budaya lokal harus dimulai sejak dini dan melibatkan semua unsur masyarakat.

“Dengan kegiatan ini, kita ingin masyarakat Bombana makin mencintai dan menjaga warisan budaya leluhur,” katanya.

Lebih dari sekadar seremoni, kegiatan kemah bakti ini juga menjadi sarana edukatif dan sosial. Para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang usia dan sekolah berbaur dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan. Aktivitas perkemahan disusun dalam format yang interaktif, mulai dari pelatihan kepemimpinan, kegiatan lingkungan hidup, hingga diskusi budaya.

Bupati Burhanuddin juga menyampaikan harapannya agar kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut di masa-masa mendatang. Ia menilai bahwa keberlanjutan program kebudayaan dan kepemudaan perlu mendapat tempat istimewa dalam pembangunan daerah.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat kecintaan kita pada budaya di Kabupaten Bombana,” tuturnya.

Ia pun menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda Bombana agar terus berkarya dan tidak lelah menjaga identitas budaya.

“Pemuda harus terus bergerak, berkarya, dan melestarikan budaya lokal agar tidak hilang di masa depan,” ujar Burhanuddin menutup sambutannya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi refleksi semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan agenda pembangunan berbasis budaya dan karakter generasi muda. Dengan pengemasan yang kreatif dan edukatif, Festival Budaya dan Kemah Bakti Pramuka diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang dinantikan masyarakat.