Kendari, sultranet.com – Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Andi Sumangerukka, secara resmi membuka Seminar Public Speaking Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sultra yang digelar di Hotel Claro Kendari, Jumat (23/5/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam berorganisasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi aktif di tengah masyarakat.

Seminar ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Penasehat DWP Provinsi Sultra, Ratna Lada Hugua, Ketua DWP Provinsi Sultra, Hj. Wa Ode Munanah Asrun Lio, serta para ketua dan anggota DWP dari kabupaten/kota se-Sultra dan organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra. Hadir sebagai narasumber dari Jakarta, Linda Nur Lestari, yang menyampaikan materi bertajuk Effective Presentation & Public Speaking.

“Perempuan adalah pemimpin utama dalam keluarga, terutama dalam hal pendidikan. Maka dari itu, kita harus terus meng-upgrade diri dengan pengetahuan dan kemampuan baru,” kata Arinta dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa tantangan perempuan ke depan semakin kompleks. Oleh sebab itu, organisasi seperti Dharma Wanita Persatuan harus menjadi ruang yang berkualitas, produktif, dan berdaya guna dalam mendukung program pembangunan daerah dan nasional.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus DWP Sultra atas terselenggaranya seminar ini. Ini adalah bentuk kontribusi nyata terhadap kemajuan perempuan dan pembangunan daerah,” ujarnya sebelum secara resmi membuka kegiatan dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”.

Ketua Panitia, Iffah Insyirah Mukty Parinringi, dalam laporannya menjelaskan bahwa tema Public Speaking dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota DWP, baik dalam organisasi maupun kontribusi eksternal terhadap masyarakat.

Ada tiga fokus utama dari seminar ini. Pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi serta kepercayaan diri. Kedua, membekali peserta dengan keterampilan berbicara di depan umum secara efektif. Ketiga, memperkuat sinergi dan kolaborasi antaranggota DWP se-Sultra agar organisasi lebih solid dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Sementara itu, Ketua DWP Provinsi Sultra, Hj. Wa Ode Munanah Asrun Lio, dalam sambutannya menyebutkan bahwa anggota DWP merupakan salah satu pilar penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia menekankan pentingnya semangat belajar yang tidak mengenal usia.

“Kita ini madrasah pertama bagi anak-anak kita. Ilmu yang kita pelajari hari ini, meskipun tampak sederhana, akan sangat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bahkan diri sendiri,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh anggota untuk memahami struktur dan administrasi organisasi, termasuk pentingnya kartu anggota sebagai identitas resmi. Menurutnya, kolaborasi antara DWP provinsi, kabupaten/kota, dan OPD harus terus diperkuat agar program-program yang dijalankan selaras dengan visi pembangunan Sultra.

Dalam aspek kelembagaan, Munanah menekankan pentingnya menjaga etika organisasi. Hal ini mencakup kedisiplinan dalam penggunaan seragam, penyusunan dokumen kegiatan, hingga pelaporan administrasi secara sistematis dan profesional.

“Organisasi kita harus tertata rapi agar mampu berjalan sesuai arah kebijakan nasional dan tetap dipercaya publik,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi antusiasme seluruh peserta dan berharap agar materi yang disampaikan dalam seminar bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun dalam kontribusi sosial kemasyarakatan.

Kegiatan seminar ini menjadi langkah nyata DWP Provinsi Sultra dalam mendorong anggotanya agar lebih percaya diri berbicara di depan umum serta memperkuat peran mereka sebagai perempuan aktif, komunikatif, dan inspiratif. Melalui penguatan kapasitas komunikasi ini, DWP Sultra diharapkan dapat tampil sebagai organisasi yang lebih tangguh, berdaya saing, dan relevan dalam setiap lini pembangunan, baik daerah maupun nasional.

Dengan semangat kolaboratif dan tekad meningkatkan kualitas sumber daya perempuan, Dharma Wanita Persatuan Sultra melangkah lebih jauh untuk menciptakan perubahan yang bermakna, bukan hanya di ranah domestik, tapi juga dalam peran publik yang semakin luas.

Kolaka Utara, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kembali menggelar Lomba Perpustakaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten tahun 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat budaya baca dan mengembangkan literasi masyarakat di wilayah pedesaan.

Kegiatan penilaian lapangan dimulai pada Kamis, 22 Mei 2025, dengan melibatkan langsung Bunda Literasi Kabupaten Kolaka Utara, Dra. Hj. Andi Nurhayani Nur Rahman, yang hadir sebagai salah satu anggota dewan juri. Kehadirannya memberikan semangat tersendiri bagi para pengelola perpustakaan desa dalam menumbuhkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan layanan literasi.

Dua desa yang menjadi lokasi awal penilaian lapangan adalah Desa Totallang dan Desa Woitombo. Tim juri yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan pegiat literasi melakukan kunjungan langsung untuk menilai manajemen perpustakaan, koleksi buku, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan literasi.

“Perpustakaan desa bukan hanya tempat membaca buku, tetapi juga ruang edukasi, pemberdayaan, dan inovasi. Saya bangga melihat geliat literasi yang terus tumbuh di desa-desa kita,” ujar Dra. Hj. Andi Nurhayani Nur Rahman saat memberikan sambutan di sela-sela penilaian.

Di Desa Woitombo, Kepala Desa Muh. Akbar menjelaskan bahwa pihaknya menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat dengan pendekatan inklusif. “Alhamdulillah, perpustakaan desa sekarang sudah menjadi tempat berkumpulnya anak-anak, ibu-ibu PKK, komunitas, dan kelompok warga lainnya. Mereka membaca, berdiskusi, hingga mengikuti pelatihan keterampilan dasar,” katanya.

Sementara itu, di Desa Totallang, Kepala Desa mengungkapkan bahwa pembangunan perpustakaan dilakukan secara bertahap melalui Dana Desa. Selain membangun fisik gedung, mereka juga membentuk relawan literasi dari kalangan warga dan menjalin kerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk pelatihan pengelola dan penambahan koleksi buku.

“Partisipasi warga sangat tinggi. Mereka merasa memiliki dan ikut menjaga serta memanfaatkan perpustakaan desa sebagai ruang bersama,” ujarnya.

Lomba Perpustakaan Desa dan Kelurahan ini merupakan bagian dari program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang telah diterapkan secara konsisten di Kolaka Utara. Program ini mendukung visi Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah yang Madani, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan, dengan mendorong peran strategis perpustakaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Aspek penilaian dalam lomba ini mencakup berbagai indikator penting, mulai dari ketersediaan dan keberagaman koleksi buku, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, tingkat kunjungan dan keterlibatan masyarakat, hingga dampaknya terhadap peningkatan literasi dan pemberdayaan warga.

Dialog langsung dengan pengelola perpustakaan, perangkat desa, dan masyarakat menjadi bagian penting dari proses penilaian, untuk melihat sejauh mana perpustakaan mampu menjawab kebutuhan informasi dan menjadi pusat aktivitas warga.

Kegiatan penilaian ini akan terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan dengan mengunjungi desa-desa lainnya. Diharapkan, melalui lomba ini, semakin banyak desa yang terinspirasi untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan literasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemkab Kolaka Utara berharap lomba ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang apresiasi terhadap kerja keras pengelola perpustakaan desa yang telah berkontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang melek informasi, kreatif, dan berdaya saing.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus mendorong kemajuan sektor pertanian melalui penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada para petani. Rabu, 21 Mei 2025, sebanyak 19 kelompok tani dari berbagai kecamatan menerima bantuan tersebut secara langsung dari Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam seremoni yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati.

Acara penyerahan ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, jajaran Dinas Pertanian Bombana, serta para penerima manfaat. Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa bantuan alsintan ini bukan sekadar pengadaan alat pertanian, tetapi bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

“Bantuan ini harus digunakan sebagaimana mestinya. Tidak boleh dijual, tidak boleh ada pungutan atau bayaran sebelum alat digunakan. Ini murni untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kalau ada yang menyalahgunakan, kami akan proses secara hukum,” tegas Bupati dengan nada serius di hadapan para hadirin. (21/5)

Adapun jenis alsintan yang dibagikan meliputi traktor roda dua, traktor roda empat, serta handsprayer. Berbagai alat ini diharapkan mampu mempercepat proses tanam dan panen, serta meningkatkan efisiensi kerja kelompok tani di lapangan. Dengan teknologi pertanian yang tepat guna, pemerintah berharap produktivitas hasil tani masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Bupati Burhanuddin juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan alsintan tersebut. Ia meminta Dinas Pertanian bersama pihak terkait untuk rutin melakukan pengecekan terhadap alat-alat yang sudah disalurkan.

“Saya minta Dinas Pertanian dan semua pihak untuk melakukan evaluasi minimal tiga bulan sekali. Pemerintah itu bukan hanya sekadar memberi lalu pergi. Kita harus tahu apakah alat-alat ini masih layak digunakan, dimanfaatkan dengan baik, dan apakah benar-benar berdampak pada peningkatan hasil panen masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pemberian bantuan harus disertai tanggung jawab untuk memastikan alat-alat pertanian itu memberi manfaat nyata bagi petani. Pemerintah tidak ingin bantuan ini hanya menjadi seremonial tanpa efek positif di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi berkala menjadi instrumen penting untuk mengukur dampak bantuan terhadap kesejahteraan petani.

Para kelompok tani penerima bantuan menyambut baik program ini. Mereka menyatakan siap menjaga dan memanfaatkan alsintan yang diterima untuk kepentingan bersama. Bantuan ini menurut mereka sangat dibutuhkan, terutama di tengah tantangan produktivitas dan akses terhadap alat pertanian modern yang masih terbatas.

“Kami sangat bersyukur atas perhatian pemerintah daerah. Bantuan ini akan kami gunakan secara maksimal, dan akan kami rawat dengan baik karena sangat membantu meringankan kerja kami di sawah,” ujar salah satu perwakilan kelompok tani usai menerima bantuan.

Langkah Pemerintah Kabupaten Bombana ini merupakan bagian dari strategi besar untuk membangun ketahanan pangan dan meningkatkan kemandirian sektor pertanian. Sejalan dengan itu, Bupati Burhanuddin terus mendorong pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal yang salah satunya adalah sektor pertanian.

Penyerahan bantuan alsintan ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kelompok tani lainnya untuk terus berinovasi dan membangun solidaritas antar petani dalam mengelola sumber daya secara efektif. Pemerintah berharap kelompok-kelompok tani penerima bantuan dapat menjadi contoh praktik pertanian modern yang efisien dan produktif.

Dengan semangat kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat tani, Kabupaten Bombana optimistis mampu mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Pemerintah juga memastikan akan terus memperluas jangkauan program serupa di masa mendatang guna menjangkau lebih banyak kelompok tani yang membutuhkan.

Langkah ini bukan hanya menjadi bentuk kepedulian, tetapi juga investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam membangun perekonomian masyarakat dari akar rumput.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Sidang Terpadu Isbat Nikah Tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2025 sebagai bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Kegiatan ini berlangsung di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, pada Rabu, 21 Mei 2025.

Sebanyak 51 pasangan suami istri dari berbagai desa se-Kabupaten Bombana mengikuti sidang terpadu tersebut. Mereka adalah pasangan yang telah menikah secara agama, namun belum memiliki legalitas hukum dalam bentuk akta nikah yang tercatat oleh negara.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, secara resmi membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sidang isbat nikah bukan hanya soal administrasi, tetapi berkaitan erat dengan hak-hak dasar masyarakat, khususnya perlindungan terhadap status hukum keluarga dan masa depan anak-anak mereka.

“Program ini bukan hanya terkait status hukum, tetapi juga berhubungan dengan masa depan anak-anak serta akses mereka terhadap layanan umum, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, kegiatan ini akan kami lakukan secara teratur sepanjang masa kepemimpinan saya,” ujar Bupati Burhanuddin di hadapan peserta dan tamu undangan.

Ia menambahkan, pasangan yang belum memiliki surat nikah kerap menghadapi kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pembuatan akta kelahiran anak, registrasi kartu keluarga, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan adanya sidang terpadu ini, pemerintah hadir memberikan solusi menyeluruh melalui satu layanan terintegrasi yang efisien dan mudah diakses.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, unsur Forkopimda, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Bombana, jajaran Pengadilan Negeri Bombana, Penjabat Sekda, kepala OPD, camat dan kepala desa se-Kabupaten Bombana, serta tokoh pemuda dan tokoh agama.

Program sidang terpadu ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bombana, Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui kerja sama ini, masyarakat mendapatkan kemudahan mulai dari pengesahan pernikahan hingga penerbitan akta nikah dan dokumen kependudukan lainnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana, H. Adnan Saufi, S.Pd., M.Si., menyampaikan bahwa pelaksanaan sidang terpadu akan terus dikembangkan. “Kami akan terus memperluas cakupannya. Tidak hanya dari sisi jumlah peserta, tetapi juga jangkauan wilayahnya. Tujuannya agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, selain memberikan perlindungan hukum, program ini turut memperkuat tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bombana, serta mendukung akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial dan publik secara lebih luas.

Antusiasme peserta sidang terpadu kali ini menjadi cerminan bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam hal legalisasi pernikahan. Dengan legalitas yang jelas, anak-anak dari pasangan tersebut juga akan lebih mudah memperoleh dokumen identitas diri yang penting bagi kelangsungan hidup dan pendidikan mereka.

Kegiatan ini menjadi bukti konkret komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana di bawah kepemimpinan Ir. H. Burhanuddin dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Mereka bertekad membangun Bombana yang lebih tertib secara administrasi, inklusif dalam layanan publik, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan pelaksanaan sidang terpadu yang akan dilakukan secara berkala, Pemkab Bombana berharap semakin banyak keluarga di daerah ini yang memperoleh kepastian hukum dan perlindungan sosial yang layak, sekaligus memperkuat sendi-sendi pembangunan masyarakat yang berdaya dan bermartabat.

Bombana, Sulawesi Tenggara — Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian melalui penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada 19 kelompok tani yang tersebar di berbagai kecamatan.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam sebuah acara yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati pada Rabu, 21 Mei 2025. Acara tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, jajaran Dinas Pertanian, serta para petani penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa bantuan ini bukan sekadar distribusi alat pertanian, melainkan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada petani lokal. Ia juga memberi peringatan tegas agar bantuan ini tidak disalahgunakan.

“Bantuan ini harus digunakan sebagaimana mestinya. Tidak boleh dijual, tidak boleh ada pungutan atau bayaran sebelum alat digunakan. Ini murni untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kalau ada yang menyalahgunakan, kami akan tindak tegas melalui jalur hukum,” kata Burhanuddin dengan nada serius di hadapan para undangan.

Adapun alsintan yang dibagikan meliputi traktor roda dua, traktor roda empat, dan handsprayer. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat proses tanam dan panen, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja petani di lapangan.

Lebih jauh, Burhanuddin meminta jajaran Dinas Pertanian untuk memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan alsintan tersebut.

“Saya minta Dinas Pertanian dan semua pihak terkait melakukan evaluasi minimal tiga bulan sekali. Pemerintah itu bukan hanya sekadar memberi lalu pergi. Kita harus pastikan apakah alat-alat ini masih layak digunakan dan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan hasil panen masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga menggarisbawahi bahwa peran aktif masyarakat, khususnya kelompok tani, sangat dibutuhkan untuk menjaga dan merawat bantuan yang telah diberikan. Ia berharap agar alsintan tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok, tetapi juga dapat mendorong kerja sama dan solidaritas antarpetani.

Sementara itu, para kelompok tani penerima manfaat menyambut baik program ini. Mereka menyatakan kesiapannya untuk menjaga dan memanfaatkan alsintan secara bertanggung jawab.

“Kami merasa sangat terbantu. Bantuan ini akan meringankan pekerjaan kami di sawah. Kami akan menjaga baik-baik alat ini dan memakainya sesuai kebutuhan,” ujar salah satu ketua kelompok tani usai menerima bantuan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas petani. Dengan adanya modernisasi alat pertanian, diharapkan para petani dapat bekerja lebih cepat, efisien, dan menghasilkan panen yang lebih baik.

Program distribusi alsintan ini juga sejalan dengan visi Pemkab Bombana dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan dan berbasis teknologi tepat guna. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjadi pemicu semangat para petani untuk terus berkembang dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Bantuan alsintan kali ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian petani, sekaligus mendorong terciptanya sistem pertanian yang lebih modern dan kompetitif.

Dengan peran aktif semua pihak, dari pemerintah hingga kelompok tani, keberlanjutan program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dari sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di halaman Kantor Bupati Bombana. Upacara yang berlangsung khidmat pada Selasa, 20 Mei 2025 ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si sebagai inspektur upacara.

Kegiatan ini diikuti oleh Wakil Bupati Bombana, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Pj. Sekretaris Daerah, para staf ahli dan asisten, kepala OPD, unsur Forkopimda, jajaran ASN, serta CPNS dan PPPK formasi tahun 2024. Momen ini menjadi bagian dari refleksi perjalanan bangsa sekaligus penegasan semangat kebangkitan dalam menghadapi tantangan zaman.

Dalam upacara tersebut, Bupati Burhanuddin membacakan amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Ia menekankan pentingnya menjadikan peringatan Harkitnas sebagai tonggak untuk meneguhkan arah pembangunan nasional yang merata, inklusif, dan berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum bersejarah yang menandai lahirnya kesadaran nasional sebagai sebuah bangsa. Kini, semangat itu harus kita gelorakan kembali dalam konteks pembangunan dan transformasi digital yang merata dan inklusif,” ucap Burhanuddin saat membacakan amanat Menkomdigi.

Dalam amanat tersebut juga disampaikan bahwa pemerintah menetapkan Asta Cita sebagai kompas utama kebangkitan nasional. Kerja kolaboratif lintas sektor, penguasaan teknologi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh dan modern.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun anggaran 2024. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Burhanuddin kepada beberapa perwakilan CPNS dan PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi dan siap mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

“Pengangkatan CPNS dan PPPK ini merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat secara cepat dan tepat,” kata Burhanuddin usai menyerahkan SK.

Menurutnya, hadirnya tenaga ASN baru diharapkan bisa membawa semangat baru, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun Bombana yang lebih baik dan berdaya saing. Ia juga menegaskan pentingnya integritas, kedisiplinan, dan semangat melayani dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Pemerintah Kabupaten Bombana melakukan pemasangan stiker logo pemerintah daerah pada kendaraan dinas. Pemasangan ini menjadi simbol penguatan identitas aset daerah sekaligus langkah awal menuju tata kelola aset yang lebih transparan dan akuntabel.

Secara simbolis, Bupati Bombana memasang langsung stiker pada salah satu kendaraan dinas yang telah disiapkan di lokasi. Ia berharap, dengan adanya penanda ini, seluruh pengguna kendaraan dinas dapat menjaga etika penggunaan, serta merawat fasilitas negara dengan penuh tanggung jawab.

“Stiker ini bukan hanya tanda identitas, tetapi juga pengingat bahwa kendaraan ini dibeli dari uang rakyat dan digunakan untuk melayani rakyat. Maka harus digunakan secara bijak,” ujar Bupati Burhanuddin menutup rangkaian kegiatan.

Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional, Pemerintah Kabupaten Bombana ingin menegaskan kembali komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajakan bersama untuk terus menjaga semangat kebangsaan, memperkuat pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan daerah di era digital.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi membuka Turnamen Bupati Cup Basketball 100 Day Celebration sebagai bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sarana Olahraga Rumbia (SOR) ini dibuka secara langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Selasa, 20 Mei 2025.

Turnamen ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi menjadi simbol semangat baru dalam membangun karakter generasi muda melalui kegiatan positif. Hadir dalam pembukaan acara Wakil Bupati Bombana, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, pimpinan DPRD Bombana, Pj. Sekda, para kepala OPD, tokoh masyarakat, serta ratusan masyarakat yang memenuhi tribun untuk menyaksikan pertandingan perdana.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menekankan bahwa olahraga adalah salah satu fondasi pembangunan sumber daya manusia, terutama di kalangan anak muda. Ia berharap turnamen ini menjadi titik awal kebangkitan semangat olahraga di Bombana.

“Ini merupakan salah satu program dalam 100 hari kerja kami untuk menunjukkan komitmen dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda Bombana. Semoga dari lapangan ini, lahir atlet-atlet berprestasi yang membanggakan daerah,” kata Burhanuddin dengan penuh semangat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, pihak sponsor, dan masyarakat yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Bupati menilai semangat kolaboratif seperti ini perlu terus dijaga demi menciptakan ruang-ruang kreatif dan produktif bagi anak muda Bombana.

Turnamen yang berlangsung selama beberapa hari ke depan ini diikuti oleh puluhan tim basket dari berbagai kecamatan. Kompetisi akan mempertemukan tim-tim terbaik antar pelajar dan komunitas, sekaligus menjadi ajang seleksi bibit-bibit atlet berbakat yang potensial untuk dibina ke tingkat lebih tinggi.

Plt. Ketua PERBASI Bombana, Yani Irawan, turut memberikan apresiasi atas dukungan Pemkab Bombana terhadap dunia olahraga. Ia berharap turnamen ini menjadi langkah awal menuju pembinaan olahraga bola basket yang lebih serius dan berkelanjutan di daerah.

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah atas dukungan penuh terhadap turnamen ini. Harapannya, event ini tidak hanya digelar sekali, tapi bisa menjadi agenda tahunan yang membangun tradisi olahraga di Bombana,” ujar Yani.

Sebagai simbol dimulainya pertandingan, Bupati Bombana melakukan tip-off atau lemparan bola pertama dalam laga pembuka. Riuh sorakan penonton menambah semarak suasana pertandingan yang berlangsung dengan penuh semangat sportivitas.

Selain pertandingan, acara pembukaan juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dari para pelajar dan komunitas seni Bombana. Tidak ketinggalan pameran produk UMKM lokal yang memajang aneka hasil kerajinan dan olahan makanan khas daerah, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang hadir.

Dengan menggabungkan unsur olahraga, seni, dan ekonomi kreatif, Turnamen Bupati Cup Basketball 100 Day Celebration bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang tumbuh bagi berbagai potensi lokal. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kegiatan semacam ini mampu memperkuat rasa kebersamaan, meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kegiatan positif, dan menjadi contoh bahwa pembangunan daerah juga dapat digerakkan dari lapangan olahraga.

Langkah ini sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang ingin menjadikan daerah ini tidak hanya maju secara infrastruktur, tetapi juga kaya secara budaya, unggul dalam prestasi, dan kuat dalam kebersamaan.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di halaman Kantor Bupati Bombana, Selasa (20/5/2025). Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bertindak sebagai inspektur upacara dan memimpin langsung jalannya kegiatan yang berlangsung khidmat dan tertib.

Upacara yang menjadi simbol semangat nasionalisme itu turut dihadiri Wakil Bupati Bombana, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Penjabat Sekretaris Daerah, para staf ahli dan asisten, Kepala OPD, unsur Forkopimda, ASN, serta CPNS dan PPPK formasi tahun 2024 yang akan segera mengemban tugas di lingkup pemerintahan daerah.

Dalam amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia yang dibacakan Bupati Burhanuddin, ditegaskan pentingnya menjadikan Harkitnas sebagai momen untuk meneguhkan arah perjalanan bangsa. Pemerintah, kata dia, telah menetapkan Asta Cita sebagai kompas utama dalam merancang kebangkitan nasional menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

“Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum bersejarah yang menandai lahirnya kesadaran nasional sebagai sebuah bangsa. Kini, semangat itu harus kita gelorakan kembali dalam konteks pembangunan dan transformasi digital yang merata dan inklusif,” ujar Burhanuddin saat membacakan amanat Menkomdigi.

Ia melanjutkan, tantangan zaman menuntut kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam menguasai teknologi digital, serta meningkatkan komitmen terhadap pelayanan publik. “Kerja kolaboratif, penguasaan teknologi, dan semangat pelayanan adalah bentuk nyata dari kebangkitan nasional hari ini,” ucapnya.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun anggaran 2024. SK tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bombana kepada sejumlah perwakilan CPNS dan PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi dan siap bertugas.

Penyerahan SK ini disambut haru dan penuh semangat oleh para penerima. Banyak di antara mereka mengungkapkan rasa syukur dan tekad untuk mengabdi sebaik mungkin. “Alhamdulillah, ini adalah awal perjalanan pengabdian saya sebagai ASN. Saya siap memberikan yang terbaik untuk masyarakat Bombana,” ujar salah satu CPNS usai menerima SK.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan pemasangan stiker logo Pemerintah Kabupaten Bombana pada seluruh kendaraan dinas yang merupakan aset daerah. Aksi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pemanfaatan aset publik.

Secara simbolis, Bupati Bombana memasang langsung stiker pada salah satu kendaraan dinas yang telah disiapkan di lokasi upacara. Langkah ini, menurutnya, adalah bentuk pengingat bagi seluruh pengguna kendaraan dinas agar lebih bijak dan bertanggung jawab.

“Stiker ini bukan hanya simbol. Ini adalah pesan moral bahwa aset pemerintah harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan dirawat dengan baik. Etika penggunaan kendaraan dinas menjadi tanggung jawab kita bersama,” tutur Burhanuddin.

Kegiatan peringatan Harkitnas tahun ini mencerminkan semangat kolektif Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong nilai-nilai kebangkitan nasional ke dalam praktik nyata pelayanan publik. Tak hanya menjadi seremoni tahunan, momen ini sekaligus menjadi panggung komitmen bersama dalam membangun Bombana yang lebih maju dan inklusif.

Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Rakor ini sekaligus menjadi momen sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ini diikuti oleh seluruh gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia, serta pejabat kementerian dan lembaga terkait. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan sejumlah narasumber lain turut hadir memberikan arahan.

Agenda utama rapat ini adalah membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi daerah sepanjang tahun 2025 sekaligus memperkuat pemahaman pemerintah daerah tentang Inpres No. 9 Tahun 2025 yang menginstruksikan percepatan pembentukan koperasi di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi dan pembentukan koperasi memerlukan sinergi kuat antar lembaga dan pemerintah daerah. “Pembentukan koperasi ini sangat membutuhkan peran aktif kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bupati dan wali kota sebagai pembina harus memfasilitasi percepatan pembentukan koperasi. Ini adalah program strategis nasional yang wajib didukung seluruh jajaran pemerintah,” ujarnya.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan menyampaikan amanat Presiden Prabowo Subianto melalui dua kebijakan kunci: Inpres No. 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan. Satgas ini bertugas di tingkat nasional hingga kabupaten/kota dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

“Presiden ingin desa-desa tumbuh dan berkembang, petani serta nelayan sejahtera, dan rantai pasok kebutuhan pokok dipersingkat agar harga tetap terkendali. Koperasi adalah kunci untuk mencapai semua itu,” tegas Zulkifli Hasan.

Satgas tersebut memiliki lima tugas utama: koordinasi kebijakan antar kementerian/lembaga dan pemda, memastikan pembentukan 80.000 koperasi desa, pemetaan potensi desa/kelurahan, pendampingan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta menyelesaikan hambatan melalui mekanisme debottlenecking.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan perkembangan inflasi di minggu ketiga Mei 2025. Berdasarkan data BPS, terdapat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di tujuh provinsi, sementara 31 provinsi lainnya mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya. Komoditas utama penyumbang kenaikan harga adalah cabai rawit dan cabai merah. Beberapa bahan pokok lain seperti bawang putih, minyak goreng, telur ayam ras, dan daging ayam ras mengalami fluktuasi harga.

“Perlu kewaspadaan ekstra terhadap harga beras dan telur ayam ras karena ini merupakan konsumsi harian masyarakat,” kata Amalia.

Dalam arahannya, Mendagri melalui Sekretaris Jenderal Kemendagri menginstruksikan seluruh kepala daerah dan dinas terkait untuk aktif memonitor harga bahan pokok strategis seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, dan bawang putih guna menyusun langkah pengendalian inflasi yang efektif.

Dari Sulawesi Tenggara, Gubernur Andi Sumangerukka didampingi sejumlah pejabat tinggi daerah seperti Asisten II Sekda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra. Kolaborasi lintas sektor ini menegaskan komitmen Sultra dalam mendukung pengendalian inflasi sekaligus suksesnya program pembentukan Koperasi Merah Putih.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, Sultra berharap upaya stabilisasi harga dan penguatan ekonomi rakyat dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini diharapkan bisa menjadi kunci penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional.

Kendari, Sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Selasa (20/5). Peringatan tahun ini mengusung tema “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat” dan diikuti oleh para pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mulai dari Sekretaris Daerah hingga ASN dari berbagai instansi.

Dalam kesempatan tersebut, Hugua membacakan sambutan resmi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, yang menegaskan pentingnya makna historis Hari Kebangkitan Nasional sekaligus sebagai penyemangat menghadapi tantangan masa kini.

“117 tahun lalu, melalui pendirian Budi Utomo, lahirlah kesadaran nasional yang menolak ketergantungan pada kekuatan asing. Kebangkitan itu harus terus kita hidupkan, bukan sekadar sebagai romantisme sejarah, tapi sebagai energi untuk menjawab tantangan zaman seperti disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan, dan ancaman kedaulatan digital,” ucap Meutya dalam sambutannya.

Lebih lanjut, sambutan menekankan posisi Indonesia yang saat ini mengusung politik luar negeri bebas aktif. “Kita memilih menjadi mitra terpercaya dalam percaturan dunia, sekaligus membangun kekuatan dari dalam melalui kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Selama 150 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah program strategis sudah dijalankan sebagai fondasi kebangkitan nasional. Di antaranya program makan bergizi gratis yang telah menyasar lebih dari 3,5 juta anak Indonesia, layanan kesehatan gratis untuk 777.000 warga, serta digitalisasi layanan kesehatan agar lebih inklusif dan cepat. Pembentukan Danantara Investment Agency sebagai pengelola kekayaan nasional juga menjadi langkah strategis untuk kemandirian ekonomi.

Pemerintah juga memperkuat pelatihan vokasi dan pengembangan talenta digital, termasuk pembangunan AI Centre of Excellence di Papua. Perlindungan sosial di ruang digital tidak luput dari perhatian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Pelindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS), demi menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan beretika bagi anak-anak Indonesia.

“Hari Kebangkitan Nasional ke-117 menjadi momentum untuk meneguhkan arah perjuangan bangsa dengan Asta Cita, delapan misi besar yang menjadi kompas perubahan nyata dan berpihak pada rakyat,” jelas sambutan tersebut. Semangat kebangkitan diibaratkan seperti akar pohon yang kokoh menopang kehidupan meski tak selalu terlihat.

Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teraktif dalam apel pagi berdasarkan tingkat kehadiran. Lima OPD dengan kehadiran terbaik adalah Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (89,98%), Badan Pendapatan Daerah (86,77%), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (86,63%), Rumah Sakit Jiwa (85,22%), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) (85,11%).

Selain itu, penghargaan ASN teladan diberikan kepada Saudara Rezki Naresi, S.P., dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan disiplin kerjanya.

Peringatan Harkitnas tahun ini tidak hanya menjadi refleksi sejarah, tetapi juga dorongan kuat agar seluruh elemen bangsa terus bangkit bersama demi mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera.