Bombana, sultranet.com – Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Bombana kembali memperkuat komitmennya dalam membangun prestasi olahraga daerah dengan menyiapkan pelatihan wasit dan pelatih bola voli bersertifikasi nasional. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pembinaan berkelanjutan untuk mencetak sumber daya manusia olahraga yang kompeten sekaligus memperkuat kesiapan Kabupaten Bombana menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara 2026. Rencana pelaksanaan kegiatan itu disampaikan Ketua PBVSI Bombana, Iskandar, SP, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Sabtu (10/5/2025).

Program pelatihan tersebut menjadi langkah lanjutan setelah suksesnya penyelenggaraan Open Turnamen Bola Voli Bupati Cup III yang sebelumnya menghadirkan atlet-atlet dan pemain profesional dari berbagai daerah. Ajang tersebut tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga membuka ruang bagi atlet-atlet lokal untuk memperoleh pengalaman bertanding bersama pemain berlevel nasional.

Melihat antusiasme masyarakat dan perkembangan olahraga bola voli yang semakin pesat di Bombana, PBVSI menilai penguatan kualitas atlet harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas wasit dan pelatih. Keberadaan tenaga olahraga yang profesional dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pembinaan yang berkelanjutan dan berstandar nasional.

Ketua PBVSI Bombana, Iskandar, mengatakan pembangunan olahraga tidak cukup hanya melalui penyelenggaraan turnamen atau kompetisi semata. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pembinaan juga harus terus ditingkatkan agar mampu mengikuti perkembangan olahraga modern.

“Setelah sukses menjaring bibit-bibit atlet lokal pada Bupati Cup III yang menghadirkan pemain-pemain Pro Liga, kami melihat pentingnya meningkatkan kualitas para wasit dan pelatih agar mereka juga bisa berkiprah di level yang lebih tinggi,” ujar Iskandar.

Ia menjelaskan bahwa pelatihan tersebut akan menghadirkan instruktur dan pemateri bersertifikasi nasional yang memiliki pengalaman dalam pembinaan dan pengembangan olahraga bola voli di Indonesia. Dengan keterlibatan narasumber yang kompeten, peserta diharapkan memperoleh pengetahuan teknis, pemahaman regulasi terbaru, serta kemampuan praktis yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas sebagai wasit maupun pelatih.

Menurut Iskandar, langkah ini merupakan bagian dari visi jangka panjang PBVSI Bombana untuk membangun ekosistem bola voli yang kuat dan berkelanjutan. Pembinaan tidak hanya difokuskan pada atlet, tetapi juga mencakup seluruh unsur pendukung yang berperan dalam menciptakan prestasi olahraga.

“Dengan wasit dan pelatih bersertifikasi serta atlet-atlet hasil pembinaan berjenjang, kami optimis Bombana akan tampil maksimal di Porprov nanti,” katanya.

Persiapan menuju Porprov Sulawesi Tenggara 2026 menjadi salah satu alasan utama pentingnya pelatihan tersebut. PBVSI Bombana ingin memastikan bahwa seluruh perangkat pembinaan olahraga telah dipersiapkan secara matang, mulai dari atlet, pelatih, hingga perangkat pertandingan yang memiliki kompetensi sesuai standar.

Dalam beberapa tahun terakhir, olahraga bola voli di Kabupaten Bombana menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai turnamen yang digelar secara rutin berhasil meningkatkan minat masyarakat terhadap cabang olahraga ini sekaligus melahirkan banyak atlet potensial dari berbagai kecamatan.

PBVSI Bombana juga dikenal sebagai salah satu organisasi cabang olahraga yang aktif menyelenggarakan kompetisi berskala besar di wilayah Indonesia Timur. Berbagai turnamen yang digelar tidak hanya menjadi ajang pencarian bakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas olahraga masyarakat serta pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pendukung kegiatan olahraga.

Keberhasilan menyelenggarakan Open Turnamen Bola Voli Bupati Cup III menjadi salah satu bukti keseriusan organisasi dalam mengembangkan olahraga bola voli di daerah. Turnamen tersebut menghadirkan atmosfer kompetisi yang berkualitas sekaligus memberikan kesempatan kepada atlet lokal untuk mengukur kemampuan mereka menghadapi pemain yang lebih berpengalaman.

Bagi PBVSI Bombana, keberhasilan sebuah organisasi olahraga tidak hanya diukur dari jumlah event yang diselenggarakan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan sistem pembinaan yang mampu melahirkan atlet, pelatih, dan wasit berkualitas.

Karena itu, pelatihan yang akan digelar dalam waktu dekat tersebut dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan olahraga Bombana. Kehadiran wasit dan pelatih bersertifikasi nasional diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembinaan atlet sejak usia dini hingga level kompetisi yang lebih tinggi.

Komitmen tersebut juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan yang menilai langkah PBVSI Bombana sebagai bentuk keseriusan dalam membangun fondasi olahraga yang berkelanjutan. Fokus pada pengembangan SDM dianggap sebagai strategi yang tepat untuk menciptakan prestasi yang tidak hanya bersifat sesaat, tetapi mampu bertahan dalam jangka panjang.

Menutup keterangannya, Iskandar menegaskan bahwa Bombana memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu daerah penghasil talenta olahraga terbaik di Sulawesi Tenggara. Dengan dukungan pembinaan yang terstruktur dan peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan, ia optimistis cita-cita tersebut dapat diwujudkan.

“Kita ingin Bombana tidak hanya dikenal sebagai penyelenggara event besar, tetapi juga sebagai daerah penghasil atlet, wasit, dan pelatih berkelas nasional,” tutupnya.

Melalui program pelatihan ini, PBVSI Bombana kembali menegaskan perannya sebagai motor penggerak pengembangan olahraga bola voli di daerah. Tidak hanya menghadirkan kompetisi berkualitas, organisasi ini juga terus membangun fondasi pembinaan yang kuat demi melahirkan generasi olahraga Bombana yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

Sumber: Kibar News

MUNA, Sultranet.com – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Muna, Ramsin, akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Raha terkait polemik unggahan status WhatsApp pribadinya yang sempat memicu sorotan publik. Ramsin menegaskan, unggahan tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk menyindir ataupun merendahkan organisasi tertentu, termasuk HMI Cabang Raha, Rabu (6/5/2026).

Politisi Fraksi Demokrat itu menjelaskan, status WhatsApp yang menjadi perbincangan publik tersebut merupakan bentuk luapan emosi pribadi yang dituangkan melalui kalimat kiasan. Ia menilai unggahan itu tidak memiliki tujuan untuk menyerang pihak tertentu sebagaimana yang berkembang di tengah masyarakat.

Ramsin mengaku situasi tersebut bermula setelah dirinya menjalani sejumlah agenda padat, mulai dari audiensi hingga rapat dinas. Dalam perjalanan pulang, ia merasa berada dalam kondisi yang tidak nyaman karena menduga diikuti oleh beberapa orang yang mengendarai tiga unit sepeda motor di kawasan Laiworu.

Karena merasa tidak aman, Ramsin memilih berhenti di sebuah warung untuk memastikan situasi di sekitarnya. Dalam kondisi tersebut, ia sempat mencoba menghubungi pihak kepolisian sebelum akhirnya orang-orang yang diduga mengikutinya meninggalkan lokasi.

“Secara pribadi saya tidak pernah punya niat untuk menyinggung siapa pun. Story itu bersifat privat dan hanya saya yang memahami konteksnya. Sindiran itu bersifat umum, bukan ditujukan kepada HMI Cabang Raha,” kata Ramsin saat memberikan klarifikasi.

Ia menegaskan, dirinya menghormati seluruh organisasi kemahasiswaan dan tidak memiliki persoalan pribadi dengan HMI Cabang Raha maupun kelompok masyarakat lainnya.

“Untuk itu saya secara pribadi meminta maaf. Tidak ada niat saya untuk menyinggung ataupun merendahkan siapapun termasuk organisasi HMI,” ujarnya.

Permohonan maaf tersebut disampaikan Ramsin sebagai bentuk itikad baik agar polemik yang berkembang tidak semakin meluas dan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia berharap persoalan tersebut dapat disikapi secara bijaksana serta tidak memicu ketegangan antar pihak.

Selain menyampaikan klarifikasi, Ramsin juga menyoroti sejumlah pemberitaan yang menurutnya terlalu cepat membangun opini tanpa melakukan konfirmasi langsung kepada dirinya sebagai pihak yang bersangkutan. Menurutnya, konfirmasi merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan informasi agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh dan objektif.

“Kita semua tentu berharap ruang publik tetap sehat. Saya menyayangkan jika ada narasi yang berkembang tanpa terlebih dahulu meminta penjelasan langsung kepada saya,” tuturnya.

Ia menambahkan, sebagai kader Partai Demokrat dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga sikap dan perilaku agar tetap kondusif di tengah masyarakat. Ramsin menegaskan komitmennya untuk menjaga nama baik partai dan menghindari berbagai bentuk kegaduhan yang dapat memengaruhi citra organisasi politik yang menaunginya.

Menurut Ramsin, dinamika yang muncul akibat unggahan di media sosial seharusnya menjadi pelajaran bersama agar setiap pihak lebih berhati-hati dalam menafsirkan suatu pernyataan, terlebih di ruang digital yang sangat mudah memunculkan persepsi berbeda di tengah publik.

Ia juga berharap hubungan antara DPRD, organisasi kemahasiswaan, dan masyarakat tetap berjalan harmonis demi menjaga stabilitas daerah serta menciptakan ruang dialog yang sehat dalam menyikapi berbagai persoalan sosial maupun politik di Kabupaten Muna.

Polemik status WhatsApp tersebut sebelumnya sempat memicu perhatian publik dan menuai beragam tanggapan di media sosial. Namun melalui klarifikasi dan permohonan maaf yang disampaikan secara terbuka, Ramsin berharap persoalan itu dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa memperpanjang kesalahpahaman.

Sebagai Ketua Pansus DPRD Kabupaten Muna, Ramsin menegaskan dirinya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat selama disampaikan dalam koridor yang santun dan konstruktif.

Penulis: Borju

Kendari, sultranet.com – Aktivitas Tempat Hiburan Malam (THM) berupa live DJ di lantai 3 RICH CLUB Kendari kembali menjadi sorotan. Kegiatan tersebut diduga beroperasi tanpa mengantongi izin resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Himpunan Mahasiswa Pemerhati Penegak Hukum Indonesia (Hima-PPHI) secara resmi melayangkan somasi teguran keras kepada manajemen RICH CLUB Kendari. Langkah ini dilakukan sebagai peringatan agar aktivitas yang diduga ilegal tersebut segera dihentikan.

Ketua Umum Hima-PPHI, Irjal Ridwan, menyatakan pihaknya menemukan adanya aktivitas club malam atau live DJ di lantai 3 yang diduga belum memiliki dasar perizinan yang sah.

“Kami menilai ada indikasi kuat pelanggaran. Aktivitas hiburan malam tidak bisa dijalankan tanpa izin yang jelas, termasuk kesesuaian dengan klasifikasi usaha,” ujarnya. Selasa (5/5)

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), usaha yang menyelenggarakan kegiatan diskotik atau club malam wajib mengantongi KBLI 93292 sebagai dasar legalitas.

“Jika memang menjalankan aktivitas diskotik atau live DJ, maka wajib memiliki KBLI 93292. Jika tidak, ini merupakan pelanggaran administratif yang serius,” katanya.

Selain somasi, Hima-PPHI juga mendesak Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk segera mengambil tindakan tegas. Mereka meminta agar pihak manajemen RICH CLUB dipanggil dan diperiksa, serta menghentikan sementara seluruh aktivitas hiburan malam hingga izin dinyatakan lengkap.

Desakan serupa juga disampaikan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara agar melakukan penyelidikan atas dugaan operasional tanpa izin tersebut.

“Kami meminta aparat kepolisian segera turun tangan. Jika terbukti tidak memiliki izin, maka harus ada penegakan hukum yang tegas,” tegas Irjal.

Hima-PPHI juga meminta manajemen RICH CLUB Kendari untuk segera menghentikan seluruh aktivitas hiburan malam atau diskotik sampai seluruh perizinan dipenuhi sesuai aturan yang berlaku.

Irjal menambahkan, kasus ini menjadi ujian bagi ketegasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menertibkan usaha hiburan malam serta menjaga kepastian hukum di Kota Kendari.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen RICH CLUB Kendari belum memberikan keterangan resmi terkait somasi dan dugaan yang dilayangkan oleh Hima-PPHI. (rls)

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara setelah berhasil meraih penghargaan peringkat keempat dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, kepada Bupati Bombana, Burhanuddin, pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 di Hotel Sutan Raja Kolaka, Selasa, 5 Mei 2026.

Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dinas Kesehatan dalam memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui pendekatan terintegrasi lintas sektor yang melibatkan tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader posyandu, hingga masyarakat.

Capaian itu sekaligus menempatkan Bombana sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam penanganan stunting di Sulawesi Tenggara. Berbagai program strategis terus dijalankan guna memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal, mulai dari edukasi gizi kepada ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita, pemantauan kesehatan anak, hingga peningkatan kualitas sanitasi lingkungan.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mendukung program percepatan penurunan stunting di daerah tersebut. Menurutnya, keberhasilan yang diraih merupakan hasil sinergi dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi hasil kerja keras bersama seluruh pihak, mulai dari tenaga kesehatan, kader posyandu, pemerintah desa, hingga masyarakat yang terus mendukung program pencegahan stunting di Bombana,” ujar Burhanuddin.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih maksimal dan tepat sasaran.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan stunting sejak dini.

Menurut Fatmiati, stunting merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, pihaknya terus memperkuat berbagai program promotif dan preventif agar angka stunting di Kabupaten Bombana dapat terus ditekan.

“Kami terus memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi seimbang, pola hidup sehat, pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara rutin, serta pemantauan tumbuh kembang anak sejak usia dini,” kata Fatmiati.

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana juga terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan posyandu yang tersebar di seluruh wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat, khususnya ibu dan anak, mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah dan berkualitas.

Selain pelayanan kesehatan, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi lingkungan dan pola asuh anak yang baik sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.

Fatmiati menambahkan, keberhasilan penanganan stunting tidak dapat dicapai hanya oleh sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk dunia pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga keluarga sebagai lingkungan utama dalam mendukung pertumbuhan anak.

“Pencegahan stunting harus dilakukan secara bersama-sama. Kolaborasi seluruh pihak sangat penting agar anak-anak di Bombana dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Keberhasilan Bombana meraih penghargaan tingkat provinsi tersebut menjadi indikator bahwa program penanganan stunting yang dijalankan selama ini mulai menunjukkan hasil positif. Pemerintah daerah berharap prestasi tersebut dapat menjadi pemicu semangat seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dinas Kesehatan juga memastikan akan terus menghadirkan berbagai inovasi program kesehatan berbasis masyarakat guna mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan.

Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Bombana optimistis mampu menciptakan generasi sehat, unggul, dan berdaya saing sebagai fondasi pembangunan daerah di masa mendatang. (adv)

KOLAKA, Sultranet.com – Kabupaten Bombana kembali mencatatkan capaian membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara setelah berhasil meraih penghargaan sebagai peringkat IV dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M kepada Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 di Hotel Sutan Raja Kolaka, Selasa (5/5/2026).

Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat langkah-langkah penanganan stunting melalui pendekatan lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Capaian tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen daerah dalam mendukung program nasional percepatan penurunan angka stunting demi menciptakan generasi sehat dan berkualitas di masa mendatang.

Bupati Bombana, Burhanuddin menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih daerahnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga masyarakat yang terus mendukung program pencegahan stunting di Bombana.

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat upaya penanganan stunting di Kabupaten Bombana. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen,” ujar Burhanuddin usai menerima penghargaan.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus meningkatkan kualitas intervensi terhadap penanganan stunting, baik melalui sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, hingga penguatan ketahanan pangan masyarakat.

Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa ditangani secara parsial karena berkaitan erat dengan pola hidup, pemenuhan gizi, lingkungan sehat, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah agar program percepatan penurunan stunting berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Penanganan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan seluruh stakeholder,” katanya.

Selain menerima penghargaan penanganan stunting, Bupati Bombana juga menghadiri rangkaian Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 bersama seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tenggara.

Forum tersebut menjadi ruang strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin kembali menegaskan pentingnya pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat agar program yang disusun benar-benar memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga.

“Perencanaan pembangunan harus berbasis data dan kondisi riil sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program pembangunan antarlevel pemerintahan guna menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

Dalam forum Musrenbang tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana sendiri terus mendorong sejumlah program prioritas, terutama di sektor pertanian, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan Bombana meraih peringkat IV penanganan stunting di Sulawesi Tenggara dinilai menjadi indikator positif atas keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak.

Pemerintah daerah berharap capaian tersebut dapat menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan di seluruh wilayah Bombana.

Dengan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, Kabupaten Bombana optimistis mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, unggul, dan berdaya saing di masa depan.

Konkep, sultranet.com – Pelayanan kesehatan di Puskesmas Lansilowo, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara, dikeluhkan warga. Sejumlah pasien mengaku tidak mendapatkan pelayanan optimal, bahkan harus pulang tanpa penanganan setelah menunggu berjam-jam, Senin (4/5/2026).

Keluhan itu salah satunya disampaikan seorang warga yang datang untuk berobat sejak pagi hari. Ia berharap bisa mendapatkan pemeriksaan medis, namun hingga menjelang siang, pelayanan belum juga diterima karena dokter tidak berada di tempat.

“Kami datang sejak awal jam pelayanan dibuka, tapi harus menunggu lama karena dokter tidak masuk. Setelah berjam-jam menunggu, kami akhirnya pulang sekitar pukul 12.00 tanpa diperiksa,” ujarnya, meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi. Ia menilai pelayanan di Puskesmas Lansilowo kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama terkait kehadiran tenaga medis dan lamanya waktu tunggu pasien.

Pantauan di lokasi menunjukkan antrean pasien yang cukup panjang di ruang tunggu. Sejumlah warga, termasuk lansia dan anak-anak, terlihat harus menunggu dalam waktu lama tanpa kepastian kapan akan dilayani.

Selain persoalan tenaga medis, warga juga menyoroti keterbatasan fasilitas. Ruang pelayanan dinilai sempit, sementara ketersediaan obat-obatan tidak selalu mencukupi kebutuhan pasien.

“Kadang obat yang dibutuhkan tidak tersedia, jadi kami harus cari sendiri di luar,” kata warga lainnya.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait pengelolaan layanan kesehatan di daerah itu. Padahal, setiap tahun anggaran kesehatan terus dialokasikan melalui APBD maupun sumber lain, termasuk untuk operasional puskesmas.

Seorang pengamat kebijakan publik menilai persoalan ini mencerminkan lemahnya tata kelola pelayanan. Menurut dia, pelayanan publik yang tidak berjalan optimal biasanya berkaitan dengan perencanaan yang kurang matang, pengawasan yang lemah, serta minimnya akuntabilitas.

“Pelayanan itu satu kesatuan sistem. Kalau ada bagian yang tidak berjalan, maka seluruh rantai akan terdampak. Ini perlu evaluasi menyeluruh, baik dari sisi manajemen maupun pengawasan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Lansilowo, Irma Naura, S.Frm, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan.

Buruknya pelayanan di Puskesmas Lansilowo ini menjadi ironi di tengah capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Konawe Kepulauan yang masih berada pada kategori C- dengan nilai 2,35 berdasarkan evaluasi Kementerian PAN-RB RI pada Januari 2026.

Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan, guna memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak, cepat, dan merata.

Pewarta: Aldi Dermawan

Bandung, sultranet.com – Peserta didik Sespimma Polri Angkatan ke-75 Tahun Anggaran 2026 melaksanakan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (4/5/2026).

Kegiatan yang digelar Kelompok Kerja (Pokjar) V tersebut berlangsung di Aula Soejoed dengan mengusung tema “Mewujudkan Sinergisitas Polri dengan Instansi Terkait Guna Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif.” Sebanyak 25 peserta didik mengikuti kegiatan ini.

KKP dipimpin Ketua Pelaksana sekaligus Tim Supervisi Kombes Pol Tommy Bambang Irawan, di bawah pengawasan Kombes Pol Didit Eko Herwanto, serta didampingi pembimbing AKBP Dewi Susilo Pangestuti dan Kompol Dedi Hermawan.

Kegiatan diisi dengan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas optimalisasi kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat dalam meningkatkan produktivitas jagung guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Ir. Dadan Hidayat, menjelaskan bahwa jagung memiliki peran strategis sebagai komoditas pangan, pakan ternak, hingga energi. Ia menekankan pentingnya stabilisasi pasokan untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar serta menekan fluktuasi harga.

Dalam forum tersebut juga ditegaskan peran aktif Polri dalam mengawal distribusi jagung, baik kepada pelaku usaha pakan maupun ke Perum Bulog. Pengawasan mencakup pencegahan penimbunan, distribusi ilegal, hingga potensi penyimpangan dalam rantai pasok.

Hasil FGD menunjukkan adanya penguatan sinergi antara Polri dan pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kolaborasi lintas sektoral juga diperkuat melalui integrasi rantai pasok dari hulu hingga hilir dengan melibatkan pelaku usaha dan lembaga keuangan.

Pada aspek pembiayaan, petani didorong mengakses permodalan melalui perbankan, baik pemerintah maupun swasta, guna mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

Melalui optimalisasi kerja sama tersebut, produktivitas jagung diharapkan meningkat signifikan, distribusi menjadi lebih efisien, serta ketahanan pangan nasional semakin kuat dan berkelanjutan.

Pewarta: Samidin

BOMBANA, Sultranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Bombana. Momentum tersebut menjadi ajang refleksi sekaligus penguatan komitmen seluruh elemen daerah dalam membangun pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan merata bagi seluruh masyarakat, Sabtu (2/5/2026).

Upacara Hardiknas itu diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga pendidik, hingga para pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Bombana. Kehadiran seluruh unsur tersebut menunjukkan semangat bersama dalam mendukung kemajuan pendidikan di daerah.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Ahmad Yani membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. Dalam amanatnya, ditegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional bukan hanya agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan pendidikan yang memanusiakan manusia.

“Pendidikan adalah proses membangun manusia seutuhnya. Pendidikan harus dilaksanakan dengan ketulusan, kasih sayang, dan upaya untuk menumbuhkan potensi terbaik setiap anak bangsa,” ujar Ahmad Yani saat membacakan amanat Mendikdasmen RI.

Dalam pidato tersebut, nilai-nilai pendidikan yang diwariskan Ki Hajar Dewantara kembali ditekankan sebagai fondasi utama dalam dunia pendidikan nasional. Konsep asah, asih, dan asuh dinilai tetap relevan dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat dan akhlak mulia.

Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan strategis yang menyentuh aspek pembelajaran, infrastruktur, hingga transformasi digital. Salah satu langkah yang terus diperkuat adalah penerapan program Pembelajaran Mendalam atau Deep Learning yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemahaman peserta didik.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan agar tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Digitalisasi pendidikan turut menjadi perhatian serius guna mendukung proses belajar mengajar yang lebih modern dan efisien.

“Transformasi pendidikan harus terus berjalan. Sekolah harus mampu menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal,” lanjut Ahmad Yani dalam amanat tersebut.

Perhatian terhadap kesejahteraan dan kualitas guru juga menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pendidikan nasional. Guru disebut sebagai aktor utama dalam keberhasilan pendidikan sehingga peningkatan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, hingga dukungan kesejahteraan menjadi prioritas pemerintah.

Dalam kesempatan itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan karakter peserta didik melalui berbagai program pendukung, seperti gerakan literasi dan numerasi, pengembangan pembelajaran berbasis STEM, serta aktivitas ekstrakurikuler yang mendorong kreativitas dan daya saing generasi muda.

Tidak hanya itu, pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat turut menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan, termasuk melalui pendidikan jarak jauh, sekolah terbuka, dan layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

“Pendidikan bermutu harus dapat dirasakan oleh semua anak Indonesia tanpa terkecuali. Karena pendidikan adalah hak seluruh warga negara,” tegasnya.

Suasana upacara berlangsung tertib dan penuh semangat nasionalisme. Para peserta tampak mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan khusyuk sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan dunia pendidikan di Indonesia.

Peringatan Hardiknas 2026 di Kabupaten Bombana kemudian ditutup dengan doa bersama. Doa tersebut dipanjatkan sebagai harapan agar pendidikan Indonesia terus berkembang, semakin maju, dan mampu melahirkan generasi unggul yang berdaya saing menuju Indonesia yang makmur dan bermartabat.

Momentum Hardiknas tahun ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial agar cita-cita menciptakan sumber daya manusia unggul dapat benar-benar terwujud.

Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh pemangku kepentingan terus menjaga sinergi dan konsistensi dalam membangun pendidikan yang inklusif, berkualitas, serta mampu menjawab tantangan masa depan.

Sultranet.com — Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, peran guru agama dinilai tidak lagi sebatas penyampai materi pelajaran di ruang kelas. Lebih dari itu, guru agama hadir sebagai teladan hidup, penjaga nilai moral, sekaligus pembimbing karakter generasi muda agar tetap berpegang pada ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Pandangan ini disampaikan oleh Aisyah Awaluddin dalam sebuah tulisan reflektif yang menyoroti pentingnya lima karakter utama yang harus dimiliki guru agama di era modern, yakni keteladanan (uswatun hasanah), moderasi, kebijaksanaan, komunikatif, dan keadilan.

Menurutnya, keteladanan menjadi fondasi utama. Guru agama tidak cukup hanya menyampaikan ajaran, tetapi harus mampu menghadirkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. “Murid mungkin lupa apa yang diajarkan, tetapi tidak akan lupa bagaimana gurunya bersikap,” tulisnya.

Selain itu, sikap moderat atau wasathiyyah disebut menjadi kunci dalam menjaga harmoni di tengah perbedaan. Guru agama dituntut mampu menyampaikan ajaran secara proporsional tanpa mudah menghakimi, serta membuka ruang dialog yang sehat di lingkungan pendidikan.

Aspek kebijaksanaan juga menjadi sorotan. Guru agama diharapkan mampu bersikap adil dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama saat menghadapi persoalan siswa. Pendekatan yang mengedepankan refleksi dinilai lebih efektif dibandingkan dengan sikap menghakimi.

Tak kalah penting, kemampuan komunikasi menjadi jembatan antara ilmu dan hati. Guru yang komunikatif dinilai mampu menyampaikan materi secara sederhana, relevan, dan dekat dengan kehidupan siswa, sehingga nilai-nilai agama dapat diterima dengan baik.

Sementara itu, prinsip keadilan menjadi pilar dalam menciptakan suasana belajar yang sehat. Guru agama dituntut tidak membeda-bedakan siswa, baik dari segi kemampuan akademik maupun latar belakang sosial.

Aisyah menegaskan, peran guru agama sejatinya merupakan panggilan jiwa yang memikul tanggung jawab besar dalam membentuk generasi berakhlak mulia. “Guru agama adalah warisan peradaban. Di tangan mereka, masa depan moral bangsa dipertaruhkan,” ungkapnya.

Di tengah krisis keteladanan yang kerap menjadi sorotan publik, kehadiran guru agama yang ideal dinilai menjadi harapan dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual di tengah masyarakat.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian malaria melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar Pelatihan Tata Laksana Malaria bagi tenaga medis selama tujuh hari yang terbagi dalam dua angkatan, hasil kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berlangsung pada 13–19 April 2026 untuk angkatan pertama dan 22–28 April 2026 untuk angkatan kedua.

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kemampuan tenaga medis dalam mendeteksi, menangani, dan mengendalikan kasus malaria secara cepat dan tepat sesuai standar pelayanan kesehatan.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana itu diikuti oleh dokter umum serta programmer malaria dari seluruh puskesmas dan tingkat kabupaten. Para peserta mendapatkan pembekalan komprehensif terkait tata laksana malaria melalui berbagai metode pembelajaran, mulai dari penyampaian materi, diskusi kelompok, penugasan, hingga praktik lapangan secara langsung.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., mengatakan pelatihan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit menular seperti malaria yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah.

Menurut Fatmiati, tenaga kesehatan memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani kasus malaria sejak dini agar tidak berkembang menjadi kasus yang lebih serius di tengah masyarakat.

“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tenaga medis terkait tata laksana malaria yang sesuai standar, mulai dari deteksi dini, diagnosis, pengobatan yang tepat, hingga upaya pencegahan dan pengendalian di lapangan,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas tenaga medis menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung target pemerintah menuju eliminasi malaria. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus mendorong penguatan kompetensi tenaga kesehatan melalui berbagai pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan.

Selama pelatihan berlangsung, peserta tidak hanya menerima teori di dalam kelas, tetapi juga mengikuti praktik lapangan di sejumlah puskesmas di Kota Kendari. Kegiatan praktik lapangan dilaksanakan di Puskesmas Lepo-Lepo, Puskesmas Puuwatu, Puskesmas Kemaraya, dan Puskesmas Poasia.

Melalui praktik lapangan tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk memahami secara langsung mekanisme penanganan malaria di fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari proses pemeriksaan pasien, penggunaan alat diagnosis, tata cara pengobatan, hingga sistem pelaporan kasus malaria.

Fatmiati menilai pendekatan praktik lapangan sangat penting agar peserta mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama pelatihan ketika kembali bertugas di wilayah masing-masing.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam pelayanan sehari-hari sehingga kualitas penanganan malaria di Kabupaten Bombana semakin baik dan responsif,” katanya.

Selain meningkatkan kemampuan tenaga medis, pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit menular. Dinas Kesehatan Bombana menilai pengendalian malaria membutuhkan kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat agar upaya pencegahan berjalan optimal.

Malaria sendiri masih menjadi salah satu penyakit menular yang memerlukan perhatian serius karena dapat berdampak terhadap kualitas kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Oleh sebab itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, menghindari gigitan nyamuk, serta melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini terus digencarkan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya pencegahan malaria melalui penerapan pola hidup sehat dan menjaga lingkungan tetap bersih.

“Bebas malaria dimulai dari kita. Pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Karena itu, kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam memutus rantai penularan malaria,” tambah Fatmiati.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap melalui pelatihan tersebut, kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat, khususnya dalam penanganan malaria. Dengan tenaga medis yang lebih kompeten dan sistem pengendalian yang semakin kuat, Bombana optimistis mampu mempercepat upaya menuju wilayah bebas malaria sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.