Bombana, Sultranet.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan pertama melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) FKTP Kabupaten Bombana Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum penting untuk mengevaluasi capaian pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan mitra pelayanan kesehatan dalam mendukung pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang berlangsung di Aula Pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Selasa, 21 April 2026.

Pertemuan itu diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana dan dihadiri oleh jajaran pimpinan serta pejabat eselon Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana, perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bombana, kepala puskesmas se-Kabupaten Bombana, hingga sejumlah klinik mitra BPJS Kesehatan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Kapitasi Berbasis Kinerja fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Bombana.

Melalui forum tersebut, seluruh peserta mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai standar pelayanan kesehatan yang harus diterapkan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk indikator-indikator penilaian kinerja fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bombana.

Menurut Fatmiati, pelayanan kesehatan yang berkualitas harus terus didorong melalui evaluasi berkelanjutan, peningkatan koordinasi, serta penguatan komitmen seluruh fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama berjalan sesuai standar dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga mendorong fasilitas kesehatan agar terus meningkatkan mutu layanan, kedisiplinan, dan capaian program kesehatan masyarakat.

Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat kolaborasi antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bombana. Dengan adanya koordinasi yang kuat, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah dapat semakin meningkat dan merata.

Dalam kegiatan itu, BPJS Kesehatan juga memberikan piagam penghargaan kepada dua puskesmas yang dinilai memiliki dedikasi dan capaian baik dalam pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja, yakni Puskesmas Poleang Timur dan Puskesmas Poleang Utara.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kedua puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta JKN di wilayah masing-masing.

Fatmiati menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih kedua puskesmas tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dicapai melalui kerja keras, disiplin, dan komitmen bersama seluruh tenaga kesehatan.

“Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bombana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana akan terus mendukung peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan melalui pembinaan, monitoring, dan penguatan koordinasi dengan BPJS Kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan menegaskan pentingnya implementasi Kapitasi Berbasis Kinerja sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sistem tersebut dinilai mampu mendorong fasilitas kesehatan lebih aktif dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif kepada masyarakat.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama semakin optimal dalam menjalankan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bombana. (adv)

Kendari, sultranet.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) Tahun 2026 sebagai bagian dari agenda konsolidasi organisasi dan penataan kepengurusan partai untuk periode 2026–2031. Kegiatan tersebut berlangsung di Phinisi Ballroom Hotel Kendari dan menjadi bagian dari Muscab serentak DPC PKB se-Sulawesi Tenggara zona daratan yang diinisiasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sulawesi Tenggara, Minggu (20/4/2026).

Muscab tersebut menjadi momentum penting bagi PKB Bombana dalam memperkuat struktur organisasi sekaligus menyusun strategi politik menghadapi berbagai agenda demokrasi pada periode mendatang.

Sejumlah tokoh penting hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB sekaligus anggota DPR RI, Jazilul Fawaid, Ketua DPW PKB Sulawesi Tenggara yang juga anggota DPR RI Komisi IV, serta unsur pimpinan daerah dan kader partai dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Jazilul Fawaid menegaskan bahwa Muscab PKB Bombana memiliki arti strategis bagi partai. Menurutnya, kehadirannya di Sulawesi Tenggara bukan sekadar menghadiri agenda organisasi rutin, melainkan menjalankan mandat langsung dari DPP PKB untuk memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan partai di Kabupaten Bombana.

“Ini bukan agenda biasa. Saya datang ke sini karena diperintahkan langsung oleh DPP, khusus untuk Bombana,” kata Jazilul Fawaid di hadapan peserta Muscab.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian peserta karena menunjukkan besarnya apresiasi DPP terhadap capaian politik yang berhasil diraih PKB Bombana dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam perjalanan politiknya, PKB Bombana dinilai berhasil mencatat pertumbuhan signifikan. Jika pada Pemilu 2014 partai tersebut belum memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Bombana, kondisi itu berubah secara bertahap melalui proses konsolidasi internal dan penguatan basis dukungan masyarakat.

Pada Pemilu 2019, PKB Bombana berhasil meraih tiga kursi DPRD dan menempatkan salah satu kadernya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana. Capaian tersebut menjadi tonggak awal kebangkitan partai di daerah yang dikenal memiliki dinamika politik cukup kompetitif itu.

Keberhasilan tersebut berlanjut pada Pemilu 2024. PKB Bombana meningkatkan perolehan kursinya menjadi empat kursi di DPRD dan berhasil mengantarkan kader partai menduduki jabatan Ketua DPRD Kabupaten Bombana.

Tidak hanya di jalur legislatif, pengaruh politik PKB Bombana juga terlihat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Pada Pilkada 2024, kader yang berasal dari unsur Dewan Syura PKB berhasil memenangkan pemilihan dan kini menjabat sebagai Bupati Bombana.

Rangkaian capaian itu menjadikan Bombana sebagai salah satu daerah dengan perkembangan politik PKB yang paling menonjol di Sulawesi Tenggara. Keberhasilan mempertahankan tren elektoral serta menempatkan kader pada posisi strategis dinilai sebagai hasil dari kerja organisasi yang terbangun secara berjenjang, mulai dari tingkat cabang hingga akar rumput.

Muscab 2026 karena itu tidak hanya dipandang sebagai forum pergantian kepengurusan semata. Agenda ini juga menjadi ruang evaluasi sekaligus penyusunan langkah-langkah strategis partai dalam memperkuat pelayanan politik kepada masyarakat.

Para peserta Muscab diharapkan mampu menghasilkan kepengurusan yang solid, adaptif, dan mampu menjawab tantangan politik yang semakin dinamis. Regenerasi kepemimpinan, penguatan struktur partai, peningkatan kapasitas kader, serta perluasan basis dukungan masyarakat menjadi beberapa isu utama yang mengemuka dalam forum tersebut.

Di sisi lain, keberhasilan yang telah diraih PKB Bombana juga membawa tanggung jawab yang lebih besar. Dengan kader yang kini menduduki posisi Ketua DPRD dan Bupati, ekspektasi publik terhadap kontribusi partai dalam pembangunan daerah semakin tinggi.

Kondisi tersebut menuntut partai untuk terus menjaga soliditas internal serta memastikan seluruh kader mampu menjalankan amanah politik secara konsisten dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bagi PKB, Bombana kini tidak lagi sekadar menjadi salah satu wilayah kepengurusan di Sulawesi Tenggara. Daerah ini telah berkembang menjadi salah satu contoh keberhasilan konsolidasi politik yang mampu mengubah posisi partai dari tanpa kursi legislatif menjadi kekuatan politik yang memegang peran penting dalam pemerintahan daerah.

Melalui Muscab 2026, PKB Bombana berupaya memperkuat fondasi tersebut agar tetap berkelanjutan. Konsolidasi organisasi yang kuat, kaderisasi yang berkesinambungan, serta kedekatan dengan masyarakat menjadi modal utama untuk menjaga tren positif yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade terakhir.

Sumber: Kibar News

Bombana, sultranet.com – Upaya perbaikan darurat jembatan penghubung di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, terus dilakukan untuk menjaga akses vital masyarakat tetap berfungsi. Anggota DPRD Bombana Yudi Utama Arsyad (YUA) turun langsung bergotong royong bersama warga lintas desa serta aparat kepolisian dan TNI dalam pengerjaan jembatan sementara yang selama ini dikeluhkan masyarakat, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan gotong royong tersebut melibatkan masyarakat dari Desa Tampabulu, Desa Biru, dan Desa Tanah Poleang. Personel Polres Bombana dan unsur TNI dari Kodim setempat juga ikut ambil bagian dalam memperbaiki bentangan papan jembatan yang rusak, khususnya pada bagian papan roda yang menjadi jalur utama kendaraan melintas.

Yudi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Bombana tampak membaur bersama masyarakat, mengangkat material dan ikut memasang papan jembatan. Ia mengatakan, perbaikan ini merupakan langkah darurat agar aktivitas warga tetap berjalan sambil menunggu pembangunan jembatan permanen oleh pihak berwenang.

“Ini bentuk kepedulian bersama. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama karena akses ini sangat vital bagi masyarakat. Petani, pedagang, dan warga setiap hari bergantung pada jalur ini,” kata Yudi di sela kegiatan.

Menurutnya, kondisi jembatan yang rusak telah menghambat distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Karena itu, perbaikan sementara dilakukan untuk memastikan kendaraan roda dua maupun roda empat tetap bisa melintas dengan aman.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana turut berkontribusi dengan menyediakan material papan sebanyak sekitar 4 kubik. Sementara Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV juga memberikan dukungan material sekitar 1 kubik untuk menunjang pengerjaan jembatan sementara.

Yudi menyampaikan apresiasi atas keterlibatan semua pihak dalam kegiatan gotong royong tersebut. Namun ia menegaskan bahwa perbaikan darurat ini bukan solusi jangka panjang, melainkan langkah sementara untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.

“Perbaikan ini hanya sementara. Kami berharap ke depan jembatan ini segera direalisasikan pembangunannya secara permanen. Usulan sudah kami sampaikan ke Balai Wilayah Sungai,” ujarnya.

Ia menambahkan, jembatan di Desa Tampabulu merupakan jalur strategis yang menghubungkan beberapa desa bahkan kecamatan di wilayah Poleang. Karena itu, keberadaannya sangat penting dalam mendukung mobilitas warga serta kelancaran aktivitas ekonomi lokal.

“Jembatan ini menghubungkan banyak wilayah di Poleang. Kalau akses ini terganggu, dampaknya luas, bukan hanya satu desa tapi beberapa kecamatan,” kata Yudi.

Keterlibatan langsung Yudi dalam kegiatan tersebut juga mendapat respons positif dari masyarakat. Warga menilai kehadiran wakil rakyat di tengah kegiatan gotong royong menjadi bukti nyata kepedulian terhadap persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV segera merealisasikan pembangunan jembatan permanen agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun. Mereka juga menginginkan adanya perhatian lebih serius terhadap infrastruktur dasar yang menjadi penopang utama kehidupan warga di wilayah tersebut. (IS)

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas kepemimpinan baru di tubuh Partai Bulan Bintang (PBB) di bawah komando Yuri Kemal Fadlullah sebagai Ketua Umum dan Ruksamin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PBB, dengan mengirimkan karangan bunga ke markas DPC PBB Bombana di Jalan Lampusui, sebagai bentuk dukungan dan apresiasi, Senin (20/4).

Ucapan tersebut menjadi simbol hubungan politik yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Bombana dengan PBB sebagai partai pengusung dalam kontestasi politik sebelumnya. Bupati dan Wakil Bupati berharap, kepemimpinan baru ini mampu membawa PBB ke arah yang lebih maju, berkembang, dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah maupun nasional.

“Kami mengucapkan selamat dan sukses atas kepemimpinan baru di DPP PBB. Semoga di bawah kepemimpinan ini, PBB semakin maju dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan daerah,” demikian pesan yang disampaikan melalui karangan bunga tersebut.

Sikap tersebut mendapat respons positif dari Ketua DPC PBB Bombana yang juga anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA). Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Bombana.

“Atas nama keluarga besar PBB Bombana, kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati atas ucapan selamat dan dukungannya. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus bekerja dan berkontribusi bagi daerah,” ujar YUA.

Lebih lanjut, YUA menegaskan komitmen PBB di DPRD Bombana untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia menekankan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami di DPRD dari PBB berkomitmen untuk selalu mendukung program pemerintah yang pro rakyat. Namun, kami juga akan tetap berada di garda terdepan untuk mengingatkan jika ada kekeliruan. Itu bagian dari fungsi kami sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, PBB siap memberikan masukan konstruktif serta berperan aktif dalam menyukseskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Menurutnya, kolaborasi yang sehat dan terbuka akan memperkuat arah pembangunan daerah ke depan.

“Kami siap memberikan masukan dan berkontribusi secara nyata dalam menyukseskan visi misi kepala daerah. Tujuan kita sama, yaitu kesejahteraan masyarakat Bombana,” tandasnya. (IS)

Bombana, sultranet.com — Upaya mempercepat hadirnya lembaga peradilan di Kabupaten Bombana kembali menguat. Lembaga Bantuan Hukum Rakyat (LBHR) Sulawesi Tenggara bersama anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, menemui Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si  di Rujab Bupati untuk mendorong percepatan pendirian Pengadilan Negeri di wilayah tersebut, Senin (20/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas urgensi kehadiran Pengadilan Negeri sebagai bagian dari pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat. Direktur LBHR Sultra, Muhammad Basri Tahir, SH, menegaskan bahwa kebutuhan tersebut sudah sangat mendesak, mengingat Kabupaten Bombana telah berdiri sejak tahun 2003 namun hingga kini belum memiliki pengadilan sendiri.

“Bombana ini sudah mekar sejak 2003, tetapi sampai hari ini belum memiliki Pengadilan Negeri. Sementara daerah lain yang dimekarkan pada periode yang sama sudah lebih dulu memilikinya,” kata Basri.

Ia menjelaskan, secara administratif maupun kesiapan fisik, rencana pendirian Pengadilan Negeri Bombana sebenarnya telah lama rampung. Lahan untuk pembangunan gedung telah tersedia, sementara seluruh dokumen persyaratan disebut sudah lengkap dan berada di Kementerian Sekretariat Negara.

“Kami sudah bertemu dengan sekretariat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada Februari 2025. Informasi yang kami terima, semua kelengkapan berkas sudah lama selesai dan sudah ada di Kementerian Sekretariat Negara. Tinggal menunggu Keputusan Presiden untuk bisa dieksekusi,” ujarnya.

Basri menilai, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan Pengadilan Negeri Bombana kini hanya bergantung pada percepatan keputusan di tingkat pusat. Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan perhatian agar kebutuhan dasar masyarakat dalam mengakses keadilan dapat terpenuhi.

Sementara itu, Yudi Utama Arsyad yang juga Ketua DPC Partai Bulan Bintang Bombana menyoroti dampak langsung yang dirasakan masyarakat akibat belum adanya Pengadilan Negeri di daerah tersebut. Selama ini, warga Bombana yang berperkara harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kabupaten Buton.

“Selama ini masyarakat harus menyeberang ke Baubau, lalu melanjutkan perjalanan darat ke Buton untuk mengikuti sidang di PN Pasarwajo. Ini membutuhkan energi, waktu, dan biaya yang tidak sedikit,” kata Yudi.

Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak hanya membebani masyarakat, tetapi juga menyulitkan aparat penegak hukum yang harus menjalankan proses peradilan di luar wilayah. Karena itu, ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.

“Kami berharap ini segera menjadi atensi bersama. Kehadiran Pengadilan Negeri di Bombana akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses keadilan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyatakan komitmennya untuk mengawal langsung proses percepatan pembentukan Pengadilan Negeri Bombana. Ia mengaku prihatin dengan kondisi yang dihadapi masyarakat selama ini.

“Saya prihatin masyarakat harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencari keadilan. Ini tentu tidak ideal,” kata Burhanuddin.

Ia menegaskan akan segera melakukan koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara guna mendorong percepatan penerbitan Keputusan Presiden terkait pembentukan Pengadilan Negeri Bombana.

“Kami siap mengawal ini. Kami akan berkoordinasi langsung dengan Mensesneg agar pembentukan Pengadilan Negeri Bombana bisa menjadi prioritas dan segera direalisasikan,” tegasnya.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait sistem pelayanan kesehatan dasar melalui kegiatan sosialisasi tentang fungsi dan perbedaan Puskesmas rawat inap dan non rawat inap. Kegiatan tersebut digelar di Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, dan diikuti oleh masyarakat umum serta tokoh masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan kesehatan yang tersedia di wilayah mereka, Jumat, 17 April 2026.

Kegiatan sosialisasi itu dihadiri sekitar 35 peserta yang terdiri dari warga dan tokoh masyarakat di Kecamatan Rarowatu. Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., hadir sebagai narasumber utama.

Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai status pelayanan kesehatan di Puskesmas Rarowatu, termasuk perbedaan fungsi antara puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dalam pemaparannya, Fatmiati menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh perbedaan jenis layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana memandang penting dilakukannya edukasi langsung kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin masyarakat memahami fungsi serta jenis layanan yang tersedia di puskesmas, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan secara tepat sesuai kebutuhan,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, puskesmas rawat inap memiliki fasilitas pelayanan yang memungkinkan pasien mendapatkan perawatan sementara dengan pengawasan tenaga medis dalam kondisi tertentu. Sementara puskesmas non rawat inap lebih berfokus pada pelayanan kesehatan dasar, promotif, preventif, pemeriksaan umum, dan tindakan medis ringan tanpa layanan perawatan inap.

Menurut Fatmiati, pemahaman masyarakat mengenai sistem pelayanan kesehatan sangat penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas pelayanan di lapangan. Dengan mengetahui jenis layanan yang tersedia, masyarakat dapat lebih mudah menentukan langkah penanganan kesehatan yang tepat sesuai kondisi pasien.

Selain menjelaskan regulasi terbaru tentang penyelenggaraan puskesmas, kegiatan tersebut juga menjadi wadah dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah terkait pelayanan kesehatan di Kecamatan Rarowatu. Sejumlah peserta tampak aktif menyampaikan pertanyaan dan masukan mengenai layanan kesehatan yang selama ini mereka terima.

Fatmiati menegaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, termasuk memperkuat komunikasi dan edukasi kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan dapat dipahami secara menyeluruh.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya datang berobat ketika sakit, tetapi juga memahami bagaimana sistem pelayanan kesehatan bekerja dan bagaimana memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal,” katanya.

Ia menambahkan, sosialisasi tersebut juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan kesehatan dasar yang mudah diakses, berkualitas, dan sesuai standar pelayanan kesehatan nasional.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam memahami sistem kesehatan akan membantu meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat lebih aktif menjaga kesehatan diri dan keluarga melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Dalam kegiatan itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah dengan menjaga komunikasi yang baik bersama tenaga kesehatan dan pemerintah setempat.

Kehadiran tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut dinilai penting karena dapat membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas terkait jenis layanan kesehatan yang tersedia di puskesmas.

Melalui sosialisasi itu, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat semakin memahami hak dan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Edukasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun pelayanan kesehatan yang efektif. Ketika masyarakat memahami sistem layanan kesehatan, maka pelayanan juga akan berjalan lebih optimal,” tambah Fatmiati.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan memastikan kegiatan edukasi dan sosialisasi serupa akan terus dilakukan di berbagai wilayah sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. (adv)

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menunjukkan keseriusan dalam menyongsong ajang Harmoni Sultra 2026 dengan menggelar rapat koordinasi persiapan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kolaka Utara, H. Muh. Idrus, S.Sos., M.Si., di Aula Kantor Bupati, Kamis (16/4/2026).

Rapat tersebut digelar sebagai langkah konkret memastikan kesiapan daerah dalam berpartisipasi pada event tahunan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung pada 24–27 April 2026 di Kota Kendari.

Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi lintas sektor agar seluruh rangkaian persiapan dapat berjalan maksimal dan tepat waktu. Ia menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Kolaka Utara untuk mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Koordinasi yang solid menjadi kunci keberhasilan kita. Semua perangkat daerah harus terlibat aktif agar Kolaka Utara dapat tampil maksimal dan memberikan kesan terbaik,” tegasnya.

Selain itu, Sekda juga menekankan target kesiapan seluruh aspek teknis sebelum pembukaan kegiatan pada 24 April mendatang. Hal ini penting agar partisipasi Kolaka Utara tidak hanya sekadar hadir, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata dalam memeriahkan kegiatan tersebut.

Momentum Harmoni Sultra 2026 juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai ajang strategis untuk mempromosikan potensi daerah, mulai dari produk unggulan UMKM, kekayaan budaya, hingga sektor pariwisata.

Dalam rapat tersebut, dibahas pula sejumlah agenda kegiatan yang akan diikuti oleh Kabupaten Kolaka Utara, di antaranya pameran UMKM yang dikoordinatori oleh Dinas PUPR, pawai budaya di bawah koordinasi Dinas Pariwisata, serta kegiatan bersepeda eksekutif yang akan diikuti oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda.

Selain itu, Bupati Kolaka Utara juga dijadwalkan turut ambil bagian dalam lomba menyanyi lagu daerah sebagai bentuk partisipasi dan dukungan terhadap pelestarian budaya lokal.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh jajaran Kepala OPD se-Kabupaten Kolaka Utara yang menyatakan komitmennya untuk mendukung dan menyukseskan keikutsertaan daerah dalam Harmoni Sultra 2026.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) serta Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menyampaikan bahwa persiapan terus dimatangkan secara bertahap dan terkoordinasi.

“Seluruh OPD telah diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kami optimistis Kolaka Utara dapat tampil optimal dan memberikan kontribusi terbaik dalam event ini,” ujarnya.

Dengan persiapan yang matang dan dukungan lintas sektor, Pemkab Kolaka Utara optimistis dapat memanfaatkan ajang Harmoni Sultra 2026 sebagai momentum memperkenalkan potensi daerah sekaligus memperkuat identitas budaya di tingkat provinsi. (IS)

Wakatobi, sultranet.com – Angin laut berembus pelan di pesisir Wakatobi. Di tanah yang sederhana itu, seorang anak kecil pernah menyusuri hari-harinya dengan menjajakan kasoami, makanan khas yang akrab di meja makan masyarakat setempat. Dari langkah-langkah kecil itulah, kisah panjang Ir. Alwan, ST., M.S.P., bermula.

Tak banyak yang menyangka, anak pesisir yang tumbuh dalam keterbatasan itu kelak berdiri menyandang gelar doktor dengan predikat cum laude.

Alwan lahir di Bira, Kabupaten Wakatobi pada 3 April 1991 silam. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, tanpa kemewahan, bahkan dengan akses pendidikan yang terbatas. Namun, justru dari ruang hidup yang sempit itulah tekadnya menempa diri. Sejak kecil, ia telah mengenal arti kerja keras, menjual kasoami bukan sekadar membantu orang tua, tetapi menjadi sekolah kehidupan yang mengajarinya tentang tanggung jawab dan keteguhan.

Di bawah terik matahari dan kelelahan yang kerap datang lebih awal, Alwan belajar satu hal penting: masa depan tidak diberikan, tetapi diperjuangkan.

Langkah pendidikannya dimulai dari SDN Antapia di Wangi-wangi, kemudian berlanjut ke SMP Negeri 1 Wangi-wangi dan SMA Negeri 1 Wangi-wangi. Lulus pada 2010, ia tidak memilih tinggal dalam zona nyaman. Dengan keberanian yang tumbuh dari keterbatasan, Alwan merantau ke Makassar membawa mimpi besar yang belum tentu dipahami banyak orang.

Di Universitas Bosowa, ia menapaki perjalanan panjang yang tidak selalu mudah. Tahun 2015, ia menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota. Perjalanan itu berlanjut hingga ia meraih gelar magister pada 2020.

Namun bagi Alwan, capaian bukanlah titik akhir. Ia terus menantang dirinya. Tahun 2021, ia menyelesaikan pendidikan profesi insinyur di Universitas Muslim Indonesia.

Puncak dari perjalanan sunyi itu datang ketika ia kembali ke Universitas Bosowa untuk menempuh program doktoral. Di sanalah ia mencatatkan capaian luar biasa menyelesaikan S3 hanya dalam waktu 2,5 tahun, dengan predikat cum laude.

Sebuah prestasi yang bukan sekadar angka, melainkan akumulasi dari kerja keras yang tak pernah berhenti sejak masa kecilnya.

Kini, Alwan berdiri sebagai akademisi sekaligus praktisi yang diperhitungkan. Ia mengabdikan diri sebagai dosen, serta dipercaya mengemban sejumlah posisi strategis. Sejak 2026, ia menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Teknik di Universitas Sulawesi Tenggara. Ia juga dipercaya sebagai Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Sulawesi Tenggara periode 2024–2027, serta Koordinator Wilayah Sulawesi pada Perkumpulan Ahli Informasi Geospasial Indonesia.

Prestasinya diperkuat dengan berbagai sertifikasi profesional di bidang perencanaan wilayah dan kota serta geospasial yang diraihnya pada 2023. Dalam karier akademik, ia terus menunjukkan perkembangan dengan capaian pangkat Asisten Ahli (III/b) pada 2025.

Namun di balik semua pencapaian itu, Alwan tetap menjaga kesederhanaannya. Ia adalah anak dari La Wali (almarhum) dan Wa Isi, orang tua yang mungkin tak mewariskan kemewahan, tetapi mewariskan nilai keteguhan. Dalam perjalanan hidupnya, ia juga didampingi oleh sang istri, Siti Suciati, S.Pd, yang menjadi penopang di setiap langkah.

Bagi Alwan, keberhasilan bukan hanya tentang dirinya. Ia melihatnya sebagai harapan bagi banyak anak muda dari daerah.

“Perjalanan ini bukan hanya tentang saya, tetapi tentang harapan bagi banyak anak muda dari daerah bahwa mereka juga bisa,” ujarnya. (15/4)

Kisah Alwan bukan sekadar cerita sukses. Ini adalah potret tentang keberanian menantang nasib. Tentang seorang anak pesisir yang menolak tunduk pada keterbatasan. Tentang mimpi yang tetap hidup, bahkan ketika dunia terasa sempit.

Hari ini, nama Alwan bukan hanya dikenal sebagai akademisi. Ia telah menjadi simbol bahwa dari kesederhanaan, bisa lahir kekuatan besar. Bahwa dari pesisir yang jauh, bisa tumbuh mimpi yang menjangkau dunia.

Dan bahwa, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, selama ada keberanian untuk memperjuangkannya.

Penulis: Samidin

Wakatobi, Sultranet.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Wakatobi resmi memiliki nahkoda baru setelah Sahwan ditetapkan sebagai Ketua Umum melalui forum Konferensi Cabang (Konfercab) I. Penetapan tersebut menjadi titik awal peralihan kepemimpinan sekaligus penanda arah baru gerakan organisasi mahasiswa Islam tersebut di daerah, Selasa, 14 April 2026.

Keputusan itu dihasilkan dalam forum Konfercab I yang berlangsung sejak 11 hingga 14 April 2026. Agenda tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan HMI Cabang Wakatobi, karena untuk pertama kalinya cabang ini menggelar konferensi tingkat cabang secara penuh dan menentukan kepemimpinan baru secara demokratis.

Proses persidangan berlangsung dinamis dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip organisasi. Forum dipimpin oleh dua pimpinan sidang, Tina Saputri dan Wa Tiara, yang memastikan jalannya sidang berjalan tertib, terarah, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Ketua Panitia Konfercab I, Delan Putri Setiawan, menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Ia menyebut keberhasilan penyelenggaraan konferensi tidak lepas dari kerja sama seluruh elemen kader.

“Kami memastikan seluruh proses konferensi berjalan sesuai mekanisme organisasi, sehingga hasil yang ditetapkan memiliki legitimasi yang kuat,” ujar Delan dalam keterangannya.

Forum Konfercab turut dihadiri oleh dua komisariat penuh, yakni Komisariat Lafran Pane dan Komisariat Hijau Hitam. Kedua komisariat tersebut memiliki hak suara dalam forum, serta berperan aktif dalam setiap tahapan pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam proses pemilihan ketua umum.

Terpilihnya Sahwan diharapkan mampu membawa energi baru bagi HMI Cabang Wakatobi. Selain memperkuat konsolidasi internal, kepemimpinan baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kaderisasi serta memperluas kontribusi organisasi dalam merespons dinamika sosial, keumatan, dan kebangsaan di wilayah Wakatobi.

Pergantian kepemimpinan ini sekaligus menandai berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya dan membuka ruang bagi inovasi gerakan yang lebih progresif. Sejumlah kader menyambut hasil konferensi dengan optimisme, seraya berharap kepemimpinan baru mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

Dengan legitimasi yang kuat dari forum tertinggi di tingkat cabang, Sahwan kini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga marwah organisasi serta mengakselerasi peran HMI sebagai wadah kaderisasi intelektual dan sosial di daerah.

Ke depan, HMI Cabang Wakatobi diharapkan tidak hanya menjadi ruang pembinaan kader, tetapi juga tampil sebagai mitra kritis dan konstruktif dalam pembangunan daerah, serta mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

Pewarta: Samidin

Kendari, sultranet.com – Empat kandidat calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana resmi menjalani tahapan asesmen dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), sebagai proses penentu untuk mengisi posisi Jendral Aparatur Sipil Negara di wilayah penghasil emas itu, bertempat di Hotel Qubah 9, Selasa (14/4/2026).

Tahapan ini menjadi bagian penting dalam rangka menilai kompetensi para peserta secara menyeluruh, mulai dari kemampuan manajerial, teknis, hingga aspek kepemimpinan. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif, profesional, dan transparan.

Kepala BKPSDM Bombana, Abdul Muslikh, mengatakan bahwa seluruh tahapan seleksi dirancang untuk menjaring figur terbaik yang mampu menjalankan peran strategis sebagai Sekda.

“Proses seleksi Pejabat Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Bombana dilaksanakan secara profesional dan transparan,” ujar Muslikh.

Ia menjelaskan, asesmen dilaksanakan selama dua hari, yakni 14 hingga 15 April 2026, dengan rangkaian kegiatan yang terstruktur dan komprehensif. Pada hari pertama, peserta mengikuti registrasi, pembukaan serta pengarahan dari ketua tim penilai, kemudian dilanjutkan dengan simulasi analisis kasus.

Selanjutnya, peserta menjalani simulasi in-tray untuk menguji kemampuan dalam menangani berbagai persoalan administratif dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Setelah jeda istirahat, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi leaderless group discussion (LGD) guna menilai kemampuan komunikasi, kerja sama tim, serta kepemimpinan tanpa struktur formal.

Hari pertama asesmen ditutup dengan wawancara berbasis kompetensi yang bertujuan menggali lebih dalam pengalaman, integritas, serta kesiapan peserta dalam mengemban tugas sebagai Sekda.

Pada hari kedua, peserta kembali mengikuti registrasi sebelum menjalani psikotes untuk mengukur aspek kepribadian, kecerdasan, dan stabilitas emosi. Rangkaian asesmen kemudian diakhiri dengan sesi monitoring dan evaluasi.

Empat peserta yang mengikuti tahapan ini merupakan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, yakni Drs. Hasdin Ratta, M.Si, Darwin, SE, Sadli Sirajuddin, S.Kom., M.A.P, dan Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K. Keempatnya telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan rekam jejak sebelumnya.

Menurut Muslikh, tahapan asesmen menjadi salah satu penentu utama dalam proses seleksi karena memberikan gambaran komprehensif mengenai kapasitas dan kesiapan peserta.

“Semoga Sekretaris Daerah yang dinyatakan lulus pada seleksi ini dapat menjadi motor penggerak birokrasi, menjaga stabilitas kebijakan pemerintahan, serta menjadi jembatan yang baik dengan kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bombana,” katanya.

Ia menambahkan, seleksi terbuka ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk menghadirkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

Posisi Sekretaris Daerah memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan jalannya pemerintahan serta memastikan sinkronisasi kebijakan antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah. Karena itu, proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan hanya kandidat terbaik yang terpilih. (IS)

Pewarta : Tasya