Kendari, Sultranet.com – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Hj. Waode Munanah Asrun Lio, resmi dilantik bersama jajaran pengurus masa bakti 2024–2029 oleh Ketua Umum DWP Pusat, Ny. Ida Budi Gunadi Sadikin, dalam sebuah prosesi virtual yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia, Kamis, 15 Mei 2025.

Pelantikan ini dipusatkan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra dan diikuti oleh jajaran DWP dari 38 provinsi dan 513 kabupaten/kota secara daring. Hadir langsung dalam acara ini, Penasehat DWP Sultra H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., Asisten II Setda Sultra Dra. Hj. Yuni Nurmalawati, M.Si, serta para pengurus DWP Provinsi Sultra.

Momen pelantikan ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Ketua Umum DWP Pusat Nomor 174 Tahun 2025 tentang pengesahan pengurus baru. Pembacaan SK dilakukan oleh tim Sekretariat DWP Pusat yang terdiri dari Ny. Lies Supranawa Yusuf, Ny. Sri Hartanti Azhar, Ny. Retno E.P. Setya Utama, Ny. Nena Bachtiar, dan Ny. Teti Aminuddin Azis.

Dalam sambutannya, Ny. Ida Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab pengurus DWP dalam menjalankan roda organisasi. “Kepengurusan ini bukan sekadar formalitas, tapi amanah yang harus dijalankan sesuai AD/ART. Mari kita jaga kekompakan dan bekerja dengan semangat kebersamaan,” ujarnya.

Lebih jauh, Ketua Umum DWP Pusat juga memperkenalkan batik resmi baru hasil rancangan desainer nasional Didit Maulana. Batik berwarna dasar peach dengan motif bunga ini, menurutnya, merepresentasikan karakter perempuan Indonesia yang aktif, mandiri, dan menjunjung nilai budaya. “Batik ini menjadi simbol kekuatan perempuan dalam membangun keluarga dan bangsa,” ucapnya.

Selain pelantikan, DWP Pusat juga meluncurkan Kartu Identitas Anggota DWP hasil kerja sama dengan Bank Mandiri. ID Card ini menjadi langkah konkret dalam mendigitalisasi pendataan anggota dari tingkat pusat hingga daerah. Pihak Bank Mandiri turut memberikan sosialisasi teknis penggunaannya secara daring kepada seluruh peserta pelantikan.

Sebagai penasehat DWP Sultra, H. Asrun Lio dalam sambutannya mengajak seluruh pengurus untuk terus melakukan reformasi organisasi secara berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya pembaruan data anggota secara rutin serta penguatan peran DWP sebagai mitra strategis pemerintah daerah. “DWP harus mampu menjadi kontrol sosial sekaligus motor kemajuan, terutama dalam mendukung tugas para suami di pemerintahan,” tegasnya.

Tak kalah penting, pada pelantikan ini juga dikukuhkan tagline baru “DWP Sehat, Berdaya” sebagai arah gerak organisasi ke depan. Tagline ini mencerminkan visi besar DWP dalam membentuk perempuan yang kuat secara fisik, mental, ekonomi, dan sosial. Menurut Ny. Ida, dari perempuan yang sehat dan berdaya akan lahir keluarga yang kokoh dan generasi hebat menuju Indonesia Emas 2045.

Acara ditutup dengan doa bersama serta penyampaian komitmen dari seluruh peserta, baik yang hadir secara langsung maupun virtual, untuk membawa DWP menjadi organisasi perempuan yang adaptif, progresif, dan relevan dalam menjawab tantangan pembangunan nasional.

Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi melepas 2.018 jamaah calon haji (JCH) asal Sulawesi Tenggara untuk menunaikan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi. Acara pelepasan berlangsung khidmat di Aula Asrama Haji Kendari, Kamis, 15 Mei 2025, disertai istighotsah dan doa bersama.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka atau yang akrab disapa ASR menyampaikan rasa syukur atas keberangkatan para calon jamaah haji. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sultra dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji, termasuk bantuan langsung berupa uang saku.

“Ada uang saku untuk jamaah haji Sultra 2025. Rp1 juta per jamaah. Bagi yang lansia, saya tambahkan menjadi Rp1,5 juta,” ujar ASR yang disambut gemuruh tepuk tangan dari ribuan jamaah dan keluarga yang hadir.

Gubernur menegaskan bahwa bantuan tersebut berasal dari sedekah pribadinya yang diniatkan untuk meringankan beban para jamaah, terutama mengingat masa tunggu haji yang panjang di Sultra, mencapai 27 tahun. Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Sultra siap menanggung biaya pengobatan jamaah selama di Tanah Suci jika diperlukan.

“Ini sebagai bentuk keikhlasan. Kalau ada jamaah yang sakit di sana dan butuh pengobatan, kita siap bantu,” ujarnya.

Gubernur juga berpesan kepada para calon jamaah untuk menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Ia mengingatkan pentingnya menjaga lisan, perilaku, dan membersihkan hati serta jiwa sebelum berangkat.

“Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Perlu menjaga lisan dan perilaku serta bersihkan hati dan jiwa sebelum menunaikan ibadah haji,” pesannya.

Tak hanya itu, Gubernur ASR juga menitipkan pesan khusus agar para jamaah turut menjaga nama baik daerah.

“Terakhir saya pesan, jaga nama baik Sulawesi Tenggara,” tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Sultra, dalam laporannya menyampaikan rincian penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Total 2.018 jamaah terbagi dalam 1.900 jamaah reguler, dengan 1.001 di antaranya merupakan jamaah lanjut usia (lansia), serta 15 petugas PPIH.

Jamaah diberangkatkan dalam enam kloter, lima di antaranya merupakan kloter utuh (UPG 33, 35, 36, 38, dan 39) masing-masing berisi 393 orang, sementara satu kloter gabungan UPG 31 berjumlah 55 orang bergabung dengan jamaah asal Sulawesi Selatan dan Papua. Kloter pertama dijadwalkan masuk asrama pada 22 Mei dan berangkat menuju Jeddah melalui embarkasi Makassar pada 23 Mei 2025.

Setiap kloter akan didampingi oleh tujuh petugas, terdiri atas satu Ketua Kloter (TPHI), satu Pembimbing Ibadah (TPIHI), tiga Petugas Haji Daerah (PHD), serta dua tenaga kesehatan (TKHI).

“Alhamdulillah seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Petugas PPIH juga sudah lebih dahulu diberangkatkan untuk menyiapkan akomodasi dan konsumsi jamaah di Tanah Suci,” jelas Muhammad Saleh.

Jamaah termuda tahun ini tercatat berusia 19 tahun dari Kota Kendari, sementara jamaah tertua berusia 101 tahun berasal dari Kabupaten Kolaka. Mereka berasal dari 17 kabupaten/kota di Sultra, dan menempuh perjalanan dengan berbagai moda transportasi seperti darat, laut, dan udara. Sebagian besar diberangkatkan dari Bandara Haluoleo Kendari, sementara lainnya dari Bandara Betoambari Baubau.

Acara pelepasan ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Sultra, unsur Forkopimda, Danrem, Danlanud, perwakilan Danlanal, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala BIN Daerah, pimpinan instansi vertikal, serta para tokoh agama dan masyarakat.

Suasana haru menyelimuti akhir acara saat doa bersama digelar. Para calon jamaah tampak meneteskan air mata, memeluk keluarga mereka dengan penuh haru dan syukur, siap menunaikan rukun Islam kelima dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan.

Kendar, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama DPRD Sultra resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama atas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029. Penandatanganan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis, 15 Mei 2025.

Dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, para anggota dewan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kesepakatan ini menandai dimulainya proses penyusunan dokumen strategis pembangunan lima tahun ke depan.

Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan arah kebijakan utama yang akan menjadi panduan penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah. Menurutnya, RPJMD adalah cerminan janji politik kepala daerah kepada masyarakat Sultra.

“Sebagai pemegang amanah rakyat, kita berkewajiban mewujudkan pembangunan yang nyata dan pelayanan publik yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Andi Sumangerukka dalam sambutannya. “Itu semua demi meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.”

Gubernur juga menekankan pentingnya proses penyusunan RPJMD yang partisipatif dan berbasis data. Ia berharap, rancangan awal yang telah dibahas dan disepakati bersama ini mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Sulawesi Tenggara selama lima tahun ke depan.

“RPJMD ini disusun dengan prinsip kolaboratif dan inklusif. Kita ingin memastikan bahwa seluruh program pembangunan didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan warga Sultra,” ujarnya.

Visi daerah yang diusung dalam RPJMD kali ini adalah “Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.” Gubernur menegaskan bahwa untuk mencapai visi tersebut, dibutuhkan komitmen dan sinergi antara semua unsur pemerintahan, termasuk dukungan legislatif dan masyarakat.

Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan langsung oleh Gubernur Andi Sumangerukka dan Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, serta disaksikan oleh anggota DPRD, Forkopimda, pejabat tinggi pratama Pemprov Sultra, pimpinan instansi vertikal, kementerian/lembaga, hingga perwakilan BUMN.

Gubernur mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih kepada DPRD Sultra atas kerja sama yang terjalin selama ini. Ia menyebut bahwa saran dan masukan dari legislatif akan menjadi rekomendasi penting dalam penyempurnaan dokumen RPJMD sebelum dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

“Saya sangat menghargai sinergi yang telah dibangun bersama DPRD. Semangat kolektif inilah yang menjadi fondasi kuat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa RPJMD harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. Hal ini penting untuk menjamin percepatan pelaksanaan program prioritas yang sudah dirancang dalam dokumen tersebut.

Rapat paripurna yang berlangsung penuh keakraban ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Kepala BIN Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, serta tokoh-tokoh penting di lingkup pemerintahan dan institusi vertikal lainnya.

Melalui momentum ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama DPRD menunjukkan komitmen bersama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Nota Kesepakatan RPJMD menjadi bukti kuat bahwa semangat gotong royong antara eksekutif dan legislatif masih menjadi fondasi utama dalam menggerakkan roda pembangunan Sultra menuju masa depan yang lebih baik.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) E-MTQ dan E-MAQRA dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) ke-XXVIII tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung tahun ini. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Kesra Setda Sultra, Iwan Susanto, di Ballroom Swiss-Belhotel Kendari, pada Kamis, 15 Mei 2025.

Bimtek yang berlangsung selama tiga hari hingga 17 Mei 2025 ini diikuti oleh Satuan Tugas (Satgas) E-MTQ tingkat provinsi serta para admin E-MTQ dari seluruh kabupaten dan kota se-Sultra. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas teknis dan pemahaman operasional seluruh pihak terkait dalam menyelenggarakan STQH yang profesional, tertib, dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Iwan Susanto menegaskan bahwa STQH bukan hanya sekadar kompetisi membaca Al-Qur’an dan Hadist, melainkan juga menjadi ajang dakwah dan syiar Islam di tengah masyarakat.

“STQH bukan sekadar ajang seremonial atau kompetisi antar-kafilah, melainkan merupakan sarana dakwah, syiar Islam, serta momentum untuk membumikan nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadist dalam kehidupan masyarakat,” ujar Iwan.

Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan seperti STQH. Menurutnya, penerapan sistem berbasis elektronik seperti aplikasi E-MTQ menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan era digital sekaligus memperkuat integritas data serta efektivitas administrasi.

“Transformasi digital adalah keniscayaan. Melalui aplikasi E-MTQ, kita bisa melakukan pendaftaran peserta, verifikasi data, hingga pelaporan secara terintegrasi dan transparan,” jelasnya.

Bimtek ini, lanjut Iwan, menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh pelaksana teknis di lapangan memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup dalam mengoperasikan sistem digital yang digunakan.

“Bimbingan teknis ini adalah wujud komitmen bersama untuk memastikan seluruh pelaksana, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki keterampilan dan pemahaman memadai dalam mengoperasikan sistem E-STQ,” tegasnya.

Ia pun memberikan apresiasi kepada seluruh narasumber, instruktur, dan panitia pelaksana atas kerja keras dan kolaborasi yang solid dalam mendukung terselenggaranya Bimtek ini. Menurutnya, peran serta aktif para peserta sangat penting demi suksesnya pelaksanaan STQH di tahun 2025.

“Saya berharap para peserta dapat memahami kebijakan umum STQH, menguasai teknis penggunaan aplikasi E-STQ, dan menjadi penghubung yang andal di daerah masing-masing,” ucapnya menutup sambutan.

Dalam suasana penuh semangat dan antusiasme, para peserta mengikuti sesi pelatihan teknis yang mencakup pengenalan aplikasi E-MTQ, simulasi penggunaan sistem, serta diskusi mengenai kendala yang mungkin dihadapi di lapangan. Para instruktur memberikan materi secara interaktif agar seluruh peserta benar-benar memahami peran dan tugas mereka.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap kegiatan ini akan membawa dampak positif tidak hanya terhadap pelaksanaan STQH tahun ini, tetapi juga sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola kegiatan keagamaan berbasis digital di masa mendatang.

Selain penguatan kapasitas teknis, Bimtek ini juga menjadi sarana mempererat koordinasi antara pemangku kepentingan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menyukseskan agenda besar STQH yang menjadi kebanggaan masyarakat Sultra.

Bombana, Sultranet.com – Menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam, pedagang takjil, warung makan, dan titik keramaian lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum serta mendukung kelancaran ibadah puasa masyarakat Muslim. Pengawasan intensif mulai diberlakukan sejak awal pekan ini. Rabu, 14 Mei 2025.

Kepala Satpol PP Bombana, Rusman, mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban, khususnya di area publik yang berpotensi menimbulkan gangguan selama Ramadan.

“Menjelang Ramadan ini, kami akan melakukan patroli malam di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menertibkan pedagang takjil yang berjualan di depan Masjid Raya. Tujuannya agar kegiatan jual beli tetap aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas ibadah,” ujar Rusman saat ditemui di kantornya.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dari pendekatan yang dilakukan. Ia menegaskan bahwa pengawasan bukan semata penindakan, tetapi juga mengajak semua elemen masyarakat menjaga harmoni dan ketenangan selama bulan puasa.

“Selain penertiban, kami juga mengedukasi masyarakat, terutama para pedagang, agar tetap menghormati bulan suci ini. Kami ingin suasana Ramadan di Bombana berjalan damai, penuh toleransi, dan memberi kenyamanan untuk semua,” lanjutnya.

Satpol PP juga akan menyasar tempat hiburan malam dan pijat tradisional. Rusman menyebut bahwa pihaknya sudah mempersiapkan surat edaran yang akan disampaikan kepada pengelola tempat hiburan. Dalam edaran tersebut, akan diatur batasan operasional selama Ramadan.

“Kami akan berkoordinasi dengan pengelola tempat hiburan malam agar kegiatan mereka tidak mengganggu masyarakat yang beribadah. Untuk tempat pijat tradisional, akan dilarang beroperasi selama Ramadan. Itu sudah menjadi ketentuan yang harus dihormati,” kata Rusman menegaskan.

Selain fokus pada kawasan perkotaan, Satpol PP Bombana juga akan menyebar petugas ke wilayah-wilayah kecamatan guna memastikan seluruh titik di daerah tetap dalam kondisi aman dan tertib.

“Kami turunkan anggota ke seluruh wilayah, tidak hanya di ibukota. Semua titik akan kami pantau. Kalau ada pelanggaran ringan, kami beri teguran. Tapi kalau sudah masuk kategori berat, bisa saja kami lakukan penutupan usaha,” jelasnya.

Pengawasan terhadap rumah makan juga menjadi perhatian khusus. Menurut Rusman, pemerintah akan tetap memberikan ruang toleransi bagi rumah makan yang buka di siang hari, terutama yang menyasar konsumen non-Muslim, tetapi tetap harus mengikuti aturan teknis yang ditetapkan.

“Rumah makan boleh buka, tapi harus menyesuaikan. Ada mekanisme dan etika yang harus dipatuhi. Ini penting agar tidak memicu gesekan sosial. Pemerintah sangat hati-hati dalam membuat kebijakan ini,” ujarnya.

Untuk mendukung pengamanan di lapangan, Satpol PP akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengurai potensi kemacetan, terutama pada jam-jam rawan saat berbuka puasa di kawasan ramai.

Rusman juga mengajak seluruh elemen masyarakat Bombana untuk saling menghormati dan menjaga ketertiban bersama, terutama di momen penuh berkah ini. Ia berharap semangat toleransi dan persaudaraan tetap menjadi nafas masyarakat Bombana.

“Kami mengimbau masyarakat yang menjalankan puasa dan yang tidak berpuasa agar saling menghargai. Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus ikut menjaga agar suasana Ramadan benar-benar terasa damai dan penuh makna,” tutup Rusman.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Kali ini, ia dianugerahi penghargaan Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Awards 2025 atas dedikasinya dalam menjaga kemerdekaan pers dan mendukung pertumbuhan media yang independen di daerah. Penghargaan itu diserahkan dalam sebuah seremoni resmi yang berlangsung di Best Western Grand Place Kemayoran, Jakarta, Selasa, 13 Mei 2025.

Penghargaan bergengsi tersebut diberikan oleh organisasi PJS sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai aktif menjaga iklim keterbukaan informasi dan menjalin hubungan konstruktif dengan insan pers, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam acara yang dihadiri tokoh-tokoh media dan pejabat publik itu, Bupati Bombana hadir didampingi istri tercinta yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan moral atas pencapaian penting yang sekaligus membawa nama baik daerah di pentas nasional.

Dalam sambutannya, Burhanuddin mengungkapkan bahwa penghargaan ini adalah pengakuan sekaligus amanah besar bagi pemerintah daerah untuk terus membangun relasi yang sehat dan produktif dengan media. Ia menyebut peran jurnalis sebagai mitra penting dalam pembangunan yang transparan dan partisipatif.

“Kami menyadari betapa pentingnya peran media dalam membentuk masyarakat yang kritis dan berdaya. Pemerintah harus menjadi mitra, bukan pembatas kebebasan pers. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh masyarakat Bombana dan insan pers yang telah menjadi bagian dari pembangunan daerah,” ujar Burhanuddin dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa media yang bebas dan bertanggung jawab adalah salah satu fondasi demokrasi. Karena itu, pemerintahannya terus membuka ruang dialog dan keterlibatan pers dalam proses pembangunan di Bombana.

PJS Awards merupakan agenda tahunan dari organisasi Pro Jurnalismedia Siber, yang rutin memberikan penghargaan kepada figur publik, kepala daerah, dan tokoh masyarakat yang konsisten mendukung kemerdekaan pers, keberlangsungan media lokal, serta prinsip keterbukaan informasi.

Para penerima penghargaan diseleksi secara ketat oleh dewan juri independen yang terdiri dari praktisi jurnalisme dan pengamat media. Mereka dinilai berdasarkan kontribusi nyata terhadap penguatan ekosistem media di wilayahnya masing-masing.

Penghargaan kepada Burhanuddin dinilai layak, mengingat selama masa kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Bombana terus berkomitmen terhadap prinsip transparansi, memberikan ruang dialog bagi jurnalis lokal, serta mendukung kegiatan organisasi pers baik di daerah maupun pada forum nasional.

Tak hanya itu, kebijakan komunikasi publik yang inklusif dan terbuka yang dijalankan Burhanuddin juga dinilai sebagai langkah progresif dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat melalui peran media.

Dengan diraihnya PJS Awards 2025 ini, nama Kabupaten Bombana kembali menguat di mata publik nasional sebagai salah satu daerah yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan kebebasan informasi. Pencapaian ini sekaligus menjadi pesan positif bahwa pembangunan daerah tidak hanya soal infrastruktur dan layanan, tetapi juga tentang kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, dan akuntabilitas publik.

Bagi Burhanuddin, penghargaan ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari komitmen yang lebih besar. Ia berharap, sinergi antara pemerintah dan media di Bombana akan semakin erat, saling mendukung, dan memberikan kontribusi nyata untuk kesejahteraan masyarakat.

Lasusua, sultranet.com – Sebanyak 400 anggota Pramuka Siaga tingkat SD/MI se-Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka mengikuti kegiatan Temu Ceria Siaga II Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Aspirasi, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Sabtu, 11 Januari 2025. Kegiatan yang mengusung tema “Aktif, Santun, Inovatif & Kreatif” (ASIK) ini berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan.

Ketua Kwartir Ranting Lasusua, Hj. Hasrayani, SP., yang akrab disapa Kak Ani, didaulat menjadi pembina upacara pembukaan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan Ceria Siaga bukan sekadar ajang berkumpul dan bermain, tetapi merupakan ruang edukatif untuk menumbuhkan karakter positif dan semangat kemandirian sejak dini.

“Kegiatan ini menjadi media yang tepat bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat dan hobi mereka. Selain itu, ini juga merupakan ajang silaturahmi antarpeserta serta sarana untuk berlatih mandiri dalam menghadapi kehidupan sesungguhnya,” ujar Kak Ani di hadapan para peserta dan pembina yang hadir.

Kak Ani juga menitipkan pesan khusus kepada seluruh peserta untuk menjadikan momentum ini sebagai langkah awal menjadi pribadi yang lebih baik. “Saya berharap anak-anak semua bisa tampil lebih disiplin, lebih berani, lebih mandiri, dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya,” ucapnya.

Rangkaian kegiatan Ceria Siaga II ini diisi dengan berbagai perlombaan dan permainan edukatif yang dirancang untuk melatih kerja sama, tanggung jawab, serta kreativitas para peserta. Beberapa pos kegiatan menampilkan tantangan yang harus diselesaikan secara kelompok, sementara yang lain mengasah kemampuan individu dalam berpikir cepat dan bertindak tepat.

Suasana di Lapangan Aspirasi tampak semarak. Anak-anak yang mengenakan seragam Pramuka Siaga tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. Tawa, sorak-sorai, dan semangat pantang menyerah menghiasi tiap sudut lapangan. Tak sedikit peserta yang menunjukkan keterampilan istimewa seperti mendongeng, membaca puisi, atau menampilkan yel-yel yang mengundang tepuk tangan meriah dari para pembina dan orang tua yang turut menyaksikan.

“Anak-anak ini luar biasa. Mereka tidak hanya menunjukkan semangat, tapi juga nilai-nilai kebersamaan dan keberanian untuk tampil,” jelasnya

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Kwartir Ranting Lasusua dalam mendukung pembentukan karakter generasi muda yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Mengacu pada visi besar Gerakan Pramuka, kegiatan ini diarahkan untuk menyongsong Generasi Indonesia Emas 2045.

Menurut Kak Ani, pembinaan karakter anak tidak bisa dilakukan secara instan. Maka dari itu, kegiatan semacam ini menjadi sangat penting karena memberikan ruang belajar yang menyenangkan namun tetap membangun nilai-nilai dasar yang kuat.

“Kita ingin anak-anak ini tumbuh dengan semangat gotong royong, kedisiplinan, dan keberanian menghadapi tantangan. Jika sejak dini mereka sudah terbiasa dengan hal-hal positif, maka kelak mereka akan menjadi generasi yang kuat dan membanggakan,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi semangat para pembina dan panitia yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan ini. Menurutnya, keberhasilan kegiatan bukan hanya dilihat dari jumlah peserta, tapi dari bagaimana peserta bisa tumbuh dan belajar dari setiap proses yang dilalui.

“Terima kasih untuk seluruh pembina, panitia, dan juga orang tua yang terus mendukung kegiatan kepramukaan. Tanpa peran bersama, tidak mungkin kegiatan sebesar ini bisa berjalan lancar dan membawa dampak positif bagi anak-anak kita,” tambahnya.

Dengan semangat ASIK, Ceria Siaga II Tahun 2025 diharapkan mampu membekali anak-anak Lasusua dengan nilai-nilai kehidupan yang kuat, kreatif dalam berpikir, inovatif dalam bertindak, serta santun dalam berinteraksi.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan peran organisasi perempuan Katolik dalam pembangunan sosial di daerah. Hal itu disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sultra, Iwan Susanto, mewakili Gubernur Sultra, saat menghadiri Konferensi Daerah (Konferda) V Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) DPD Sultra, Sabtu, 10 Mei 2025, di Hotel Zenith Kendari.

Kegiatan lima tahunan yang digelar WKRI Sultra ini menjadi momentum penting untuk konsolidasi internal dan refleksi perjalanan organisasi yang telah berusia seabad lebih. Tema yang diangkat, “Peran Wanita Katolik RI pada Usia Seabad dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama dan Kesadaran Ekologis,” dinilai sejalan dengan nilai-nilai pelayanan dan penguatan peran perempuan di ruang publik.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Konferda ini sebagai forum strategis memperkuat eksistensi organisasi masyarakat sipil, khususnya WKRI, di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi,” kata Iwan saat membacakan sambutan Gubernur.

Menurutnya, setidaknya ada tiga pesan moral dari tema Konferda kali ini. “Pertama, refleksi dan evaluasi perjalanan organisasi selama lebih dari seabad. Kedua, pengembangan program yang berdampak bagi masyarakat. Ketiga, penguatan kolaborasi lintas organisasi agar program-program yang dijalankan lebih efektif,” ujar Iwan.

Ia juga menekankan agar WKRI terus menjadi pelopor dalam membumikan nilai-nilai cinta kasih di tengah kehidupan sosial, serta aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Konferda V WKRI Sultra turut dihadiri Ketua Presidium DPP WKRI, Lusia Willar, Penasehat Rohani WKRI DPD Sultra Pastor Leonardo Kelvin Tandiayu, Ketua Presidium WKRI DPD Sultra Rita Pirade, Ketua Barisan Ansor Sultra, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra atau yang mewakili, serta para sesepuh dan anggota WKRI dari berbagai wilayah.

Dalam sambutannya saat membuka acara secara resmi, Lusia Willar menegaskan pentingnya Konferda sebagai forum evaluasi dan penetapan arah gerak organisasi ke depan. “Ini bukan hanya seremoni lima tahunan, tapi momentum memperkuat semangat pelayanan yang menjadi roh dari WKRI,” kata Lusia.

Ia juga menyoroti peran WKRI dalam menjaga keberagaman, menangkal radikalisme, serta membangun solidaritas sosial berbasis cinta kasih dan nilai-nilai demokrasi. “WKRI harus menjadi pelita yang membawa harapan, memperkuat jejaring lintas agama dan budaya, serta merangkul generasi muda, terutama remaja putri, agar aktif dalam organisasi,” ujarnya.

Saat ini, WKRI tercatat memiliki 37 DPD, 783 DPC, dan lebih dari 105 ribu anggota di seluruh Indonesia. Dengan jaringan luas tersebut, WKRI diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Ketua Presidium WKRI DPD Sultra, Rita Pirade, menyampaikan bahwa Konferda kali ini akan melahirkan kepengurusan baru serta merumuskan berbagai kebijakan yang berdampak nyata. “Kita berharap hasil Konferda bisa menjadi langkah maju bagi WKRI Sultra dalam menjalankan misi sosial dan kemasyarakatan,” kata Rita.

Ia juga mengajak seluruh anggota WKRI untuk terus menjaga semangat pelayanan, mengembangkan program-program pemberdayaan berbasis komunitas, serta memperkuat kehadiran organisasi di tengah masyarakat.

WKRI sebagai organisasi perempuan Katolik non-partisan, telah berkontribusi selama lebih dari satu abad dalam bidang sosial, pendidikan, advokasi perempuan, dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Melalui Konferda ini, organisasi tersebut ingin memastikan bahwa warisan nilai pelayanan tetap hidup dan relevan dengan tantangan zaman.

Kegiatan Konferda V WKRI DPD Sultra berlangsung dalam suasana akrab, khidmat, dan penuh semangat persaudaraan. Diharapkan, hasil dari forum ini tidak hanya memperkuat internal organisasi, tetapi juga berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang lebih inklusif.

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan penuh terhadap peran strategis Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) dalam melestarikan seni budaya wayang sebagai warisan luhur bangsa. Hal ini ditegaskan saat acara pengukuhan Pengurus Daerah Pepadi Sultra masa bakti 2024–2029 yang digelar di Ballroom Sahid Azizah Syariah Kendari, Sabtu malam, 10 Mei 2025.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, Adrian Nursalam, hadir mewakili Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka yang berhalangan hadir karena menghadiri agenda lain yang tidak dapat diwakilkan. Dalam sambutannya, Adrian membacakan pesan Gubernur kepada pengurus yang baru saja dikukuhkan agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, semangat kebersamaan, dan dedikasi tinggi.

“Saya menyampaikan selamat atas pengukuhan seluruh jajaran Pengurus Daerah Pepadi Sultra masa bakti 2024–2029. Pemerintah Provinsi berharap agar Pepadi semakin aktif dalam pelestarian seni budaya, khususnya seni pedalangan, di tengah gempuran budaya asing yang mempengaruhi generasi muda,” kata Adrian.

Menurutnya, dalang bukan hanya sekadar seniman, tetapi juga agen transformasi budaya yang mampu menyampaikan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat melalui media pertunjukan wayang. Ia juga menekankan bahwa agenda pengukuhan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat eksistensi Pepadi Sultra sebagai organisasi seni budaya.

Acara tersebut dihadiri berbagai tokoh penting daerah, termasuk Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, akademisi, ketua organisasi masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga perempuan. Turut hadir pula Sekretaris Jenderal DPP Pepadi Pusat, Ragil Radyo, bersama jajaran pengurus pusat.

Dalam sambutannya, Ragil menyebut bahwa seni wayang kini telah menjadi bagian dari diplomasi budaya Indonesia di dunia internasional. “Di Amerika Serikat, gamelan dan wayang bahkan telah diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah universitas,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa UNESCO telah menetapkan wayang sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity sejak 2003. Karena itu, Pepadi diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, khususnya dalam menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi dan budaya digital.

“Regenerasi dalang adalah kunci. Kita tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga membentuk identitas kebangsaan yang kuat di tengah era globalisasi,” ujar Ragil.

Mendukung hal itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa pelestarian budaya telah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah periode 2025–2030. Visi pembangunan “Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius menuju Indonesia Emas 2045” menempatkan seni dan budaya sebagai pilar penting dalam pembangunan karakter masyarakat.

Gubernur juga mendorong agar Pepadi Sultra menjadi wadah pembinaan bagi calon dalang dari kalangan milenial dan Gen Z. “Wayang bukan sekadar tontonan, tapi juga tuntunan. Cerita-ceritanya mengandung nilai moral, sosial, bahkan spiritual yang penting bagi generasi muda,” ucap Adrian.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi menjaga seni pedalangan sebagai identitas budaya yang tidak ternilai harganya. Pemprov Sultra, lanjutnya, siap memfasilitasi pagelaran wayang sebagai media sosialisasi program pembangunan agar lebih dekat dengan masyarakat.

Acara pengukuhan ditandai dengan pembacaan SK Ketua Umum DPP Pepadi Pusat Nomor 006/SK/DPP-PEPADI/X/2024 tentang Pengangkatan Pengurus Pepadi Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2024–2029. Dengan kepengurusan baru ini, diharapkan gairah seni pedalangan di Sultra semakin hidup dan mampu memberi kontribusi nyata dalam pembangunan kebudayaan nasional.

Pepadi sendiri merupakan organisasi profesi seni pedalangan yang didirikan pada 14 April 1971 oleh Suryono. Pada tahun 1975, Pepadi resmi menjadi organisasi nasional tunggal bagi para dalang di Indonesia.

Melalui semangat kolaboratif antara pemerintah dan komunitas budaya, masa depan wayang di Sulawesi Tenggara diyakini akan tetap terjaga dan terus berkembang. Seni pedalangan bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga bagian dari narasi kebangsaan yang terus relevan hingga masa depan.

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M bagi 2.018 jamaah asal Sultra. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pemberangkatan Jamaah Haji yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Agama Sultra, Jumat (9/5), di Aula Kanwil Kemenag Sultra, Kendari.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Sultra, H. Muhammad Saleh, dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Sultra, Wakapolda, Danlanal, pimpinan OPD terkait, para kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, perwakilan Imigrasi, otoritas Bandara Haluoleo, serta para bupati dan wali kota atau yang mewakili.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), H. Musdar, menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung penuh seluruh proses penyelenggaraan haji, termasuk dari sisi fasilitas, transportasi, serta koordinasi lintas instansi.

“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Semua kebutuhan logistik dan koordinasi teknis terus kami persiapkan agar para jamaah bisa berangkat dan pulang dalam keadaan aman, nyaman, dan khusyuk beribadah,” ujar H. Musdar.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sultra, H. Muhammad Saleh, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor demi menjamin pelayanan optimal kepada jamaah haji asal Sultra.

“Ini adalah amanah besar. Pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Allah menjadi prioritas utama kita. Karenanya, sinergi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, serta unsur Forkopimda sangat diperlukan untuk memastikan semua proses berjalan baik,” kata H. Muhammad Saleh.

Ia juga menjelaskan bahwa pembinaan dan manasik haji telah dilakukan sebanyak 10 kali di seluruh kabupaten dan kota sebagai bagian dari persiapan spiritual dan teknis para calon jamaah. Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat terkait penurunan biaya haji tahun ini turut diapresiasi karena menunjukkan peningkatan kualitas layanan ibadah haji.

Tahun ini, sebanyak 2.018 jamaah asal 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara akan diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Embarkasi Makassar (UPG). Jamaah akan dibagi dalam enam kelompok terbang (kloter), yakni kloter 31, 33, 35, 36, 38, dan 39. Jadwal keberangkatan dimulai pada 22 Mei hingga 28 Mei 2025.

Jamaah akan diberangkatkan melalui Bandara Haluoleo Kendari menggunakan beberapa maskapai, seperti Lion Air, Wings Air, dan Super Air Jet. Untuk jamaah dari daerah terpencil atau kepulauan seperti Wakatobi dan Buton Utara, transportasi laut menggunakan Ferry New Rose akan digunakan untuk menuju Kendari sebelum terbang ke Makassar.

Kemenag Sultra juga mengatur skema pemberangkatan yang memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan, termasuk pengaturan bagasi, pemeriksaan kesehatan, hingga validasi dokumen perjalanan.

Seremonial pelepasan jamaah calon haji akan dilaksanakan pada 15 Mei 2025 secara luring di Kendari dan daring untuk kabupaten/kota lainnya. Acara ini diharapkan menjadi simbol penguatan spiritual dan momentum pengantar para jamaah menuju ibadah suci.

“Kita ingin setiap jamaah merasa didampingi sejak dari kampung halaman hingga kembali ke tanah air. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab moral kita bersama,” tutur H. Muhammad Saleh.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap seluruh proses penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lancar dan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur.