Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Rakor ini sekaligus menjadi momen sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ini diikuti oleh seluruh gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia, serta pejabat kementerian dan lembaga terkait. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan sejumlah narasumber lain turut hadir memberikan arahan.

Agenda utama rapat ini adalah membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi daerah sepanjang tahun 2025 sekaligus memperkuat pemahaman pemerintah daerah tentang Inpres No. 9 Tahun 2025 yang menginstruksikan percepatan pembentukan koperasi di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi dan pembentukan koperasi memerlukan sinergi kuat antar lembaga dan pemerintah daerah. “Pembentukan koperasi ini sangat membutuhkan peran aktif kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bupati dan wali kota sebagai pembina harus memfasilitasi percepatan pembentukan koperasi. Ini adalah program strategis nasional yang wajib didukung seluruh jajaran pemerintah,” ujarnya.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan menyampaikan amanat Presiden Prabowo Subianto melalui dua kebijakan kunci: Inpres No. 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan. Satgas ini bertugas di tingkat nasional hingga kabupaten/kota dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

“Presiden ingin desa-desa tumbuh dan berkembang, petani serta nelayan sejahtera, dan rantai pasok kebutuhan pokok dipersingkat agar harga tetap terkendali. Koperasi adalah kunci untuk mencapai semua itu,” tegas Zulkifli Hasan.

Satgas tersebut memiliki lima tugas utama: koordinasi kebijakan antar kementerian/lembaga dan pemda, memastikan pembentukan 80.000 koperasi desa, pemetaan potensi desa/kelurahan, pendampingan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta menyelesaikan hambatan melalui mekanisme debottlenecking.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan perkembangan inflasi di minggu ketiga Mei 2025. Berdasarkan data BPS, terdapat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di tujuh provinsi, sementara 31 provinsi lainnya mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya. Komoditas utama penyumbang kenaikan harga adalah cabai rawit dan cabai merah. Beberapa bahan pokok lain seperti bawang putih, minyak goreng, telur ayam ras, dan daging ayam ras mengalami fluktuasi harga.

“Perlu kewaspadaan ekstra terhadap harga beras dan telur ayam ras karena ini merupakan konsumsi harian masyarakat,” kata Amalia.

Dalam arahannya, Mendagri melalui Sekretaris Jenderal Kemendagri menginstruksikan seluruh kepala daerah dan dinas terkait untuk aktif memonitor harga bahan pokok strategis seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, dan bawang putih guna menyusun langkah pengendalian inflasi yang efektif.

Dari Sulawesi Tenggara, Gubernur Andi Sumangerukka didampingi sejumlah pejabat tinggi daerah seperti Asisten II Sekda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra. Kolaborasi lintas sektor ini menegaskan komitmen Sultra dalam mendukung pengendalian inflasi sekaligus suksesnya program pembentukan Koperasi Merah Putih.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, Sultra berharap upaya stabilisasi harga dan penguatan ekonomi rakyat dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini diharapkan bisa menjadi kunci penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional.

Kendari, Sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Selasa (20/5). Peringatan tahun ini mengusung tema “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat” dan diikuti oleh para pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mulai dari Sekretaris Daerah hingga ASN dari berbagai instansi.

Dalam kesempatan tersebut, Hugua membacakan sambutan resmi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, yang menegaskan pentingnya makna historis Hari Kebangkitan Nasional sekaligus sebagai penyemangat menghadapi tantangan masa kini.

“117 tahun lalu, melalui pendirian Budi Utomo, lahirlah kesadaran nasional yang menolak ketergantungan pada kekuatan asing. Kebangkitan itu harus terus kita hidupkan, bukan sekadar sebagai romantisme sejarah, tapi sebagai energi untuk menjawab tantangan zaman seperti disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan, dan ancaman kedaulatan digital,” ucap Meutya dalam sambutannya.

Lebih lanjut, sambutan menekankan posisi Indonesia yang saat ini mengusung politik luar negeri bebas aktif. “Kita memilih menjadi mitra terpercaya dalam percaturan dunia, sekaligus membangun kekuatan dari dalam melalui kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Selama 150 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah program strategis sudah dijalankan sebagai fondasi kebangkitan nasional. Di antaranya program makan bergizi gratis yang telah menyasar lebih dari 3,5 juta anak Indonesia, layanan kesehatan gratis untuk 777.000 warga, serta digitalisasi layanan kesehatan agar lebih inklusif dan cepat. Pembentukan Danantara Investment Agency sebagai pengelola kekayaan nasional juga menjadi langkah strategis untuk kemandirian ekonomi.

Pemerintah juga memperkuat pelatihan vokasi dan pengembangan talenta digital, termasuk pembangunan AI Centre of Excellence di Papua. Perlindungan sosial di ruang digital tidak luput dari perhatian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Pelindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS), demi menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan beretika bagi anak-anak Indonesia.

“Hari Kebangkitan Nasional ke-117 menjadi momentum untuk meneguhkan arah perjuangan bangsa dengan Asta Cita, delapan misi besar yang menjadi kompas perubahan nyata dan berpihak pada rakyat,” jelas sambutan tersebut. Semangat kebangkitan diibaratkan seperti akar pohon yang kokoh menopang kehidupan meski tak selalu terlihat.

Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teraktif dalam apel pagi berdasarkan tingkat kehadiran. Lima OPD dengan kehadiran terbaik adalah Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (89,98%), Badan Pendapatan Daerah (86,77%), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (86,63%), Rumah Sakit Jiwa (85,22%), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) (85,11%).

Selain itu, penghargaan ASN teladan diberikan kepada Saudara Rezki Naresi, S.P., dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan disiplin kerjanya.

Peringatan Harkitnas tahun ini tidak hanya menjadi refleksi sejarah, tetapi juga dorongan kuat agar seluruh elemen bangsa terus bangkit bersama demi mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berkomitmen memperkuat sektor energi dan hilirisasi sebagai penggerak pembangunan daerah dan nasional. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., saat membuka secara resmi Seminar Nasional Kajian Strategis Energi dan Hilirisasi dalam Mendukung Pembangunan Nasional, Selasa (20/5/2025) di Kendari. Kegiatan ini mewakili Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menekankan pentingnya momentum seminar tersebut sebagai ruang strategis untuk membicarakan kembali rencana pengembangan energi daerah. Menurutnya, kebijakan energi yang dirumuskan saat ini sangat penting sebagai acuan pemerintah kabupaten, kota, hingga provinsi dalam meningkatkan komitmen, konsistensi, dan sinergi pembangunan.

“Energi telah memainkan peran yang sangat menentukan dalam ekonomi global. Bahkan, energi telah membentuk peradaban dan keberlangsungan bangsa. Pemerintah Indonesia telah menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025, dan ini merupakan bagian dari komitmen menuju Net Zero Emission tahun 2060,” ujar Asrun Lio.

Meski begitu, capaian energi terbarukan di Sultra hingga Desember 2024 baru berada di angka 4,8 persen dari target 5,32 persen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Hal ini, kata dia, disebabkan masih minimnya pembangunan infrastruktur berbasis energi terbarukan yang hanya mencapai kapasitas 27.925,31 KW, sementara pembangunan energi fosil untuk industri masih mendominasi.

Asrun Lio menegaskan bahwa Sultra merupakan salah satu daerah strategis penghasil nikel di Indonesia, dengan total sumber daya terukur mencapai 1,29 miliar ton. Ia berharap, potensi tersebut dapat dikelola secara optimal agar mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ketergantungan kita terhadap satu jenis sumber energi tertentu harus dikurangi. Kita harus mulai mengoptimalkan sumber-sumber energi terbarukan, dan mendorong efisiensi teknologi energi. Hal ini penting untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca,” tegasnya.

Ia menyebutkan, berbagai jenis energi terbarukan seperti tenaga air, surya, angin, panas bumi, biomassa, hingga biogas, harus mulai diprioritaskan. Bahkan, energi baru seperti gasifikasi batu bara, hidrogen, hingga nuklir menjadi alternatif yang patut dipertimbangkan untuk masa depan yang berkelanjutan.

“Kami di pemerintah provinsi terus berusaha keras memenuhi kebutuhan energi tersebut, baik melalui program mandiri maupun kerja sama lintas sektor. Ini adalah pekerjaan jangka panjang yang memerlukan dukungan banyak pihak,” ujar Asrun Lio.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para penyelenggara seminar nasional yang telah memberikan ruang diskusi produktif dalam merumuskan strategi energi dan hilirisasi. Menurutnya, tanpa pengelolaan yang tepat serta penguatan sumber daya manusia, potensi energi dan tambang yang dimiliki Sultra hanya akan menjadi angka tanpa makna.

“Harapan kami, seminar ini dapat membuka dan mengembangkan cara pandang kita bersama tentang masa depan energi di Sultra. Jangan hanya berhenti pada potensi, tapi harus didorong oleh kualitas SDM dan tata kelola yang unggul,” tutupnya.

Seminar nasional ini turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Tenaga Ahli Menteri ESDM Irwanuddin, Anggota Dewan Energi Nasional RI Dr. Ir. Musri, MT, dan tokoh nasional Prof. Dr. La Ode Masihu Kamaludin. Hadir pula Komjen Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna, Ketua Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau yang mewakili, DR. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN Eng, Presedium MW KAHMI Sultra, Ketua KADIN Sultra Anton Timbang, serta sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sultra dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Kendari, Sultranet.com – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh atlet-atlet gateball asal Sulawesi Tenggara (Sultra) pada ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Gateball 2025 yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Satu medali emas berhasil diraih dalam kategori Tunggal Putra atas nama Doni, sementara tiga kategori lainnya sukses menembus babak delapan besar.

Kabar menggembirakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sultra. Ia menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas pencapaian para atlet yang membawa nama baik Sultra di kancah nasional.

“Alhamdulillah, setelah mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tahun 2025, kami mendapatkan kabar bahagia dari Bogor. Tiga kategori berhasil menembus babak delapan besar dan satu kategori berhasil meraih medali emas pada nomor tunggal putra atas nama Saudara Doni,” kata Asrun Lio saat ditemui di Kendari, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya, keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga menjadi simbol kemajuan olahraga gateball di Sultra. Ia menegaskan, prestasi Doni patut diapresiasi karena telah mengharumkan nama daerah dan membuka peluang untuk tampil di level yang lebih tinggi.

“Keberhasilan Saudara Doni tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Melalui prestasi ini, nama Sulawesi Tenggara akan semakin dikenal di tingkat nasional, karena Doni akan menjadi salah satu atlet yang mewakili Indonesia di ajang nasional,” ucap Asrun Lio.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tim, pelatih, manajer, serta pihak-pihak yang telah mendukung perjuangan para atlet gateball Sultra hingga bisa tampil maksimal dalam kejuaraan bergengsi ini.

“Atas nama Ketua Pergatsi Sultra, saya menyampaikan selamat dan terima kasih kepada para atlet, pelatih, manajer, dan seluruh tim yang telah berjuang dan mengharumkan nama Sultra di Kejurnas Gateball tahun ini. Ini adalah kerja keras bersama yang patut diapresiasi,” ujar Asrun.

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa pencapaian ini harus dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan dan pengembangan atlet gateball di daerah. Ia berharap, dengan capaian ini, perhatian terhadap cabang olahraga gateball akan semakin meningkat, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat luas.

“Semoga ini menjadi awal yang baik bagi perkembangan gateball di Sultra. Prestasi ini harus menjadi pemicu semangat untuk terus mencetak atlet-atlet berprestasi di masa depan,” pungkasnya.

Kejuaraan Nasional Gateball 2025 merupakan ajang tahunan yang mempertemukan para atlet terbaik dari 32 provinsi se-Indonesia. Sebanyak 506 peserta, termasuk atlet dan ofisial, turut ambil bagian dalam kompetisi ini. Terdapat 11 kategori yang dipertandingkan, mulai dari nomor tunggal, ganda, triple, hingga beregu, baik untuk putra, putri, maupun campuran.

Keikutsertaan Sultra dalam kejuaraan ini menjadi sinyal kuat bahwa daerah ini tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga berpeluang besar mencetak prestasi di level nasional. Perjalanan para atlet gateball Sultra, termasuk Doni, menjadi inspirasi dan bukti nyata bahwa dengan kerja keras dan dukungan yang tepat, prestasi tinggi bisa diraih.

Bombana, SultraNet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi menggelar Festival Anak Saleh/Salihah Tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2025 sebagai bagian dari program prioritas 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2030. Festival ini bertujuan membentuk generasi muda Islam yang cerdas, berakhlak mulia, dan berjiwa Qur’ani. Acara pembukaan berlangsung di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Senin (19/5/2025).

Festival tersebut dibuka langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dan dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP PKK Bombana, Pj. Sekretaris Daerah, para kepala OPD, Kepala Kementerian Agama Bombana, camat, kepala KUA, tokoh agama, serta ratusan peserta dari seluruh kecamatan.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya pembinaan karakter sejak usia dini melalui pendekatan keagamaan yang holistik.

“Festival ini bukan hanya ajang lomba, tetapi wadah pembentukan karakter dan tempat menumbuhkan semangat ukhuwah. Kita ingin anak-anak Bombana tumbuh menjadi pribadi yang cinta Al-Qur’an, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, dan memiliki akhlak yang mulia,” ucap Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan investasi jangka panjang untuk membentuk generasi unggul Bombana. “Festival ini adalah salah satu upaya kita membentuk karakter generasi muda agar menjadi anak-anak saleh dan salihah yang bisa menjadi pelita bagi daerah dan bangsa ke depan,” katanya.

Bupati juga mengapresiasi kerja keras panitia, peran para guru pembimbing, serta dukungan orang tua yang telah mendorong anak-anak untuk berpartisipasi. Ia berharap festival ini dapat digelar secara berkelanjutan, bahkan ditingkatkan ke jenjang provinsi dan nasional.

Ratusan peserta dari berbagai jenjang pendidikan turut ambil bagian dalam festival ini, mulai dari siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga santri dari pondok pesantren yang tersebar di wilayah Bombana.

Mereka mewakili kecamatan masing-masing, setelah sebelumnya melalui proses seleksi di tingkat kecamatan. Terdapat beberapa cabang lomba dalam dua kategori usia, antara lain lomba azan, tilawah Al-Qur’an, dakwah, dan tahfiz Al-Qur’an.

Setiap kategori dinilai oleh dewan juri profesional yang berasal dari kalangan ustaz, guru agama, serta tokoh masyarakat yang kompeten di bidangnya.

Festival ini menjadi momentum penting dalam membentuk pondasi moral anak-anak Bombana di tengah derasnya arus digital dan globalisasi. Pemerintah berharap kegiatan serupa terus ditingkatkan sebagai upaya strategis dalam memperkuat identitas keagamaan dan kebudayaan lokal.

“Semoga kegiatan seperti ini mampu melahirkan generasi Qur’ani yang mampu membawa Bombana menjadi daerah religius, berbudaya, dan maju,” tutup Bupati Burhanuddin.

Festival Anak Saleh/Salihah Bombana 2025 juga mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Banyak orang tua yang tampak hadir mendampingi anak-anak mereka. Bagi sebagian besar peserta, ini bukan hanya ajang lomba, tetapi juga pengalaman berharga dalam memperkuat keimanan dan membentuk karakter sejak dini.

Kegiatan ini sekaligus menunjukkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendorong lahirnya generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan bekal ilmu, iman, dan akhlak.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana mulai mengambil langkah serius dalam penataan kawasan pesisir dengan menertibkan bangkai kapal perikanan yang selama ini berserakan di area tambatan perahu wilayah Rumbia dan Rumbia Tengah. Rapat koordinasi terkait hal tersebut digelar di Aula Kantor Bappeda dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Senin, 19 Mei 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari program prioritas “Berani Bersih Wonuaku”, yang menjadi tonggak gerakan pembenahan lingkungan selama 100 hari kerja pertama Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030. Program ini berfokus pada penataan ruang publik dan kawasan pesisir demi menciptakan wilayah yang bersih, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan pentingnya penertiban bangkai kapal untuk menjamin keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan laut. Ia menekankan bahwa kondisi kawasan tambatan perahu saat ini memerlukan perhatian serius.

“Bangkai kapal yang dibiarkan menumpuk sangat mengganggu. Tidak hanya merusak pemandangan, tapi juga mengancam keselamatan nelayan dan mencemari laut. Ini adalah tanggung jawab kita bersama agar laut tetap bersih dan aman,” ujar Ahmad Yani.

Rapat ini dihadiri oleh unsur lintas sektor, termasuk Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Camat Rumbia dan Rumbia Tengah, aparat kelurahan, serta tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak mencerminkan komitmen bersama dalam menjadikan kawasan pesisir sebagai ruang hidup yang sehat dan produktif.

Beberapa langkah konkret disepakati dalam rapat tersebut, antara lain pendataan bangkai kapal, pemberian tenggat waktu kepada pemilik kapal, tindakan tegas terhadap kapal tak bertuan, dan pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan laut. Upaya ini akan disertai pengawasan terpadu serta dukungan aktif dari masyarakat pesisir.

“Warga pesisir memiliki peran vital dalam menjaga kebersihan laut. Dengan keterlibatan langsung mereka, program ini bukan hanya instruksi dari atas, tetapi gerakan bersama,” tambah Wakil Bupati.

Program “Berani Bersih Wonuaku” tak hanya menyasar kawasan pesisir, tetapi juga mencakup penataan fasilitas umum, ruang terbuka hijau, serta penguatan kesadaran warga dalam menjaga lingkungan. Pemerintah berharap program ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan Bombana sebagai daerah yang bersih, rapi, dan lestari.

Sebagai tindak lanjut, tim terpadu dari berbagai dinas terkait akan segera bergerak untuk melakukan identifikasi bangkai kapal dan menentukan langkah penanganan secara bertahap. Penanganan ini akan diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang dianggap paling rawan dan berdampak terhadap aktivitas nelayan.

“Pemerintah tidak bekerja sendiri. Kami ingin masyarakat menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton. Dengan begitu, setiap langkah yang diambil akan memberi manfaat jangka panjang,” tegas Ahmad Yani.

Penertiban bangkai kapal menjadi salah satu indikator awal keberhasilan program “Berani Bersih Wonuaku.” Pemerintah berharap langkah ini membuka jalan untuk pembenahan menyeluruh kawasan pesisir, baik dari segi fisik maupun sosial.

Melalui pendekatan kolaboratif, Pemerintah Kabupaten Bombana ingin membangun kesadaran kolektif bahwa lingkungan yang bersih bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi buah dari kepedulian bersama seluruh elemen masyarakat.

Bombana, Sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menegaskan pentingnya percepatan penyusunan perubahan dokumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 guna memperkuat sistem pencegahan risiko tata kelola pemerintahan. Penegasan ini disampaikan saat memimpin langsung Rapat Evaluasi Hasil Monitoring dan Pengendalian MCSP Tahun 2024 di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Senin (19/5/2025).

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan bahwa MCSP tidak hanya sekadar dokumen administratif, tetapi seharusnya menjadi alat kendali strategis dalam mendeteksi dini berbagai potensi masalah serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat di lingkup pemerintahan daerah.

“Evaluasi menyeluruh atas MCSP 2024 menjadi pijakan awal yang sangat penting bagi kita. Namun, yang lebih mendesak adalah bagaimana kita menyusun dokumen MCSP 2025 dengan lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan serta kebutuhan nyata daerah,” ujar Burhanuddin di hadapan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.

Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk membedah capaian, tantangan, dan hasil monitoring yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Evaluasi ini juga menjadi langkah awal perbaikan guna memastikan MCSP ke depan lebih tepat sasaran, efektif, dan selaras dengan arah pembangunan Bombana.

Lebih lanjut, Burhanuddin menekankan bahwa penyusunan dokumen MCSP 2025 harus berbasis bukti dan kolaboratif. Setiap OPD diminta untuk berkontribusi aktif dengan menyampaikan data, analisis, serta gagasan inovatif guna memperkuat strategi pencegahan yang terukur dan aplikatif.

“Saya minta kepada seluruh OPD, jangan hanya jadi penonton. Kita butuh data dari kalian, kita butuh masukan program yang kreatif, supaya dokumen MCSP ini bukan hanya formalitas, tapi benar-benar bisa menjadi referensi kita dalam bekerja dan mengambil kebijakan,” katanya.

Menurut Bupati, semangat pencegahan dalam tata kelola tidak cukup hanya di atas kertas. MCSP harus mampu menjelma sebagai sistem deteksi dini yang dapat menekan potensi penyimpangan, memperkuat transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah. Oleh karena itu, kecepatan, ketepatan, dan kolaborasi menjadi kunci dalam menyusun ulang dokumen MCSP yang baru.

Dalam rapat yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut, berbagai masukan strategis dari pimpinan OPD menjadi catatan penting. Diskusi berjalan dinamis, dengan semangat bersama untuk membenahi kekurangan dan memperkuat hal-hal yang sudah berjalan baik di tahun sebelumnya.

Bupati Burhanuddin juga menggarisbawahi bahwa MCSP harus bisa menjawab tantangan zaman, termasuk tuntutan digitalisasi, keterbukaan informasi, serta kompleksitas permasalahan sosial dan pembangunan yang terus berkembang.

“Kita ingin MCSP ini hidup. Hidup artinya dokumen ini dipakai setiap hari, jadi acuan kerja, jadi bahan evaluasi, dan bisa menggerakkan perubahan ke arah yang lebih baik,” ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya untuk menjadikan pendekatan pencegahan sebagai fondasi utama dalam membangun tata kelola yang bersih, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Evaluasi dan perencanaan ulang MCSP 2025 ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi seluruh komponen pemerintahan untuk memperkuat peran strategis pengawasan internal yang lebih progresif.

Penegasan Bupati Burhanuddin menjadi sinyal kuat bahwa tata kelola pemerintahan di Bombana tidak boleh stagnan. Dengan mengandalkan pendekatan pencegahan dan sistem monitoring yang lebih canggih, pemerintah daerah berharap mampu merespons berbagai tantangan dengan cepat dan tepat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Proses penyusunan perubahan dokumen MCSP Tahun 2025 dijadwalkan rampung sebelum akhir triwulan ketiga tahun ini, agar bisa segera diimplementasikan secara maksimal pada awal tahun 2026 mendatang.

Kendari, Sultranet.com – Di tengah hujan rintik yang menyelimuti halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, apel gabungan lingkup Pemerintah Provinsi Sultra tetap digelar dengan khidmat dan penuh semangat. Kegiatan yang berlangsung di lobby Kantor Gubernur pada Senin pagi, 19 Mei 2025 itu dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling.

Apel dihadiri oleh para staf ahli gubernur, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Hugua mengajak seluruh peserta apel untuk merefleksikan makna Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei.

“Bangkitnya Budi Utomo pada tahun 1908 adalah momentum lahirnya kesadaran nasional sebagai bangsa yang merdeka. Ini bukan sekadar tanggal dalam buku sejarah, tapi panggilan jiwa untuk kita semua agar memahami kembali semangat juang para pendahulu bangsa,” kata Hugua dengan suara mantap di hadapan para ASN.

Ia menekankan bahwa kebangkitan nasional bukan hanya tentang perjuangan fisik melawan penjajah, tetapi juga tentang membangun karakter dan kesadaran kolektif sebagai bangsa yang besar. Oleh karena itu, menurutnya, ASN harus bekerja dengan jiwa pelayanan yang berakar dari semangat sejarah dan tanggung jawab sosial.

“Tanpa pemahaman sejarah dan empati terhadap masyarakat, kita hanya akan menjadi manusia robot—bekerja tanpa jiwa, tanpa arah, dan kehilangan makna,” tegas Hugua.

Dalam pidatonya, mantan Bupati Wakatobi dua periode itu juga menyoroti pentingnya kecerdasan emosional dalam dunia birokrasi dan kehidupan sosial. Ia menyebut bahwa keberhasilan seorang pemimpin atau pegawai tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual.

“Delapan puluh persen kesuksesan seseorang berasal dari kecerdasan emosional dan kemampuan membangun hubungan baik. Hanya dua puluh persen yang ditentukan oleh kecerdasan akademik. Seorang dokter, insinyur, atau pejabat bisa saja gagal jika tidak mampu memahami lingkungannya secara emosional,” jelasnya.

Lebih jauh, Hugua mendorong para ASN untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan disiplin dalam bertugas. Ia menyampaikan bahwa Pemprov Sultra akan memberikan apresiasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan kinerja terbaik sebagai bentuk motivasi bagi seluruh instansi.

“Besok akan diumumkan SKPD terbaik dan terdisiplin. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi bagian dari budaya kerja kita. Disiplin adalah fondasi utama dalam membangun birokrasi yang kokoh dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Momentum apel gabungan ini menjadi ruang yang tidak hanya menguatkan semangat nasionalisme, tetapi juga mempererat kebersamaan antar ASN dan memperkuat nilai-nilai pengabdian. Suasana hangat dan penuh semangat di tengah cuaca yang gerimis justru menambah kekhidmatan apel tersebut.

Menurut beberapa peserta apel, pesan-pesan Wakil Gubernur memberi energi baru dalam menghadapi tantangan birokrasi ke depan. “Apa yang disampaikan Pak Wakil Gubernur sangat menyentuh. Kami diingatkan kembali bahwa pelayanan publik harus punya hati, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” ujar salah satu ASN yang hadir.

Kegiatan apel gabungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam membangun etos kerja yang berlandaskan nilai-nilai sejarah, integritas, dan solidaritas. Dengan semangat kebangkitan nasional, Pemprov Sultra berharap seluruh ASN mampu menjawab tuntutan zaman dengan pelayanan yang lebih manusiawi dan berkualitas.

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) membuka ruang dialog bagi masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan dan pengelolaan lahan di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua, M.Ling saat menerima kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin, 19 Mei 2025.

Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan kerja advokasi DPD RI untuk merespons aspirasi masyarakat, khususnya menyangkut dampak investasi pertambangan dan persoalan lahan yang kian mendapat sorotan publik.

“Kegiatan advokasi ini adalah penyegaran dalam menyampaikan informasi. Saya secara pribadi hanya membuka kegiatan ini karena di saat yang sama saya juga harus menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sultra. Namun saya ingin menekankan bahwa pemerintah provinsi membuka ruang seluas-luasnya untuk dialog, dengan harapan informasi yang disampaikan dapat menyejukkan, bukan memihak satu sisi saja,” kata Wakil Gubernur Hugua dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. “Kami ingin setiap persoalan diselesaikan dengan baik. Kehadiran DPD RI di sini menjadi bagian penting dari penyelesaian masalah, demi menjaga harmoni pembangunan di daerah,” imbuhnya.

Komite II DPD RI hadir di Sultra dalam rangka menindaklanjuti dua laporan resmi yang diterima dari organisasi masyarakat sipil. Laporan pertama datang dari DPW Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Metal Indonesia (FKSPMI) Provinsi Sultra pada 2 Februari 2025, yang mengadukan dugaan pelanggaran dalam aktivitas investasi pertambangan oleh PT OSS dan PT VPNI di Kabupaten Konawe, serta dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya. Laporan kedua berasal dari Serikat Tani Konawe Selatan (STKS) pada 7 Mei 2025, terkait penggusuran lahan pertanian milik warga oleh perusahaan di Kabupaten Konawe Selatan.

“Kami datang untuk mendengarkan dan menjembatani antara masyarakat dan pemerintah daerah maupun pusat. Ini adalah bentuk nyata kehadiran DPD RI sebagai representasi daerah dalam upaya menyelesaikan masalah,” ujar Pimpinan Komite II DPD RI, Abdul Waris Halid.

Ia menambahkan bahwa kegiatan advokasi ini tidak hanya sebagai forum diskusi, tetapi akan menjadi dasar bagi DPD RI dalam menyusun rekomendasi yang akan diteruskan kepada pihak terkait di tingkat nasional maupun daerah. Komite II memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan advokasi dalam bidang pengelolaan sumber daya ekonomi dan kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat daerah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota Komite II DPD RI Laode Umar Bonte, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Bupati Konawe dan Bupati Konawe Selatan beserta jajarannya, serta perwakilan dari sejumlah dinas dan lembaga seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, DPMPTSP, Biro Pemerintahan dan Otda, ATR/BPN, dan Kementerian Investasi dan Lingkungan Hidup.

Selain itu, hadir pula para tokoh masyarakat, pemuda, serikat pekerja seperti Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Nasional, Ketua FKSPMI Sultra, Ketua Serikat Pekerja Konawe Selatan, serta perwakilan perusahaan, di antaranya manajer proyek PT Merbau Jaya Indah dan PT Tiran Indonesia.

Dalam suasana penuh perhatian, masing-masing pihak saling memberi masukan dan pandangan terkait persoalan yang dihadapi. Komite II DPD RI mencatat seluruh masukan yang diberikan untuk dijadikan dasar dalam merumuskan langkah strategis ke depan.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Pemerintah Provinsi Sultra bersama DPD RI berkomitmen untuk terus mencarikan solusi terbaik, dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam menjaga keharmonisan dan toleransi antarumat beragama dengan menghadiri Perayaan Tri Suci Waisak 2569 Buddhis Era (BE) tingkat Provinsi Sultra yang digelar khidmat di Hotel Fortune, Kendari, pada Sabtu malam, 17 Mei 2025.

Acara keagamaan yang sarat makna spiritual ini dihadiri oleh para Bhikkhu Sangha, Ketua DPRD Sultra, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sultra, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), para ketua lembaga keagamaan Buddha, serta tokoh umat Buddha dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Iwan Susanto. Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Iwan, ia menyampaikan selamat Hari Raya Tri Suci Waisak kepada seluruh umat Buddha di Sultra maupun di tempat lain.

“Perayaan Tri Suci Waisak adalah momen penting bagi umat Buddha untuk mengenang tiga peristiwa agung dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu kelahiran Pangeran Siddharta, pencapaian Penerangan Sempurna, dan Parinibbana,” ucap Iwan saat membacakan sambutan gubernur di hadapan ratusan peserta.

Perayaan Waisak tahun ini mengusung tema “Tingkatkan Pengendalian Diri dan Kebijaksanaan Mewujudkan Perdamaian Dunia.” Tema tersebut dianggap sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini yang membutuhkan lebih banyak keteduhan, introspeksi, dan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan.

Dalam sambutannya, Gubernur juga mengapresiasi semangat umat Buddha di Sultra yang tak hanya merayakan Waisak lewat ritual keagamaan, tetapi juga turut aktif dalam kegiatan sosial. Hal ini, menurutnya, merupakan bentuk nyata dari pengamalan nilai-nilai luhur ajaran Buddha yang patut dijadikan contoh bagi umat beragama lainnya.

“Kegiatan sosial yang dilakukan umat Buddha menunjukkan bahwa nilai keagamaan tidak berhenti di altar sembahyang, tetapi mengalir hingga ke kehidupan sosial. Ini adalah bentuk nyata cinta kasih yang universal,” ujar Iwan.

Ia menekankan pentingnya peran para Bhikkhu dan tokoh agama untuk terus menjadi pelita yang membimbing umatnya mendekatkan diri pada ajaran agama. “Selama umat masih berjarak dengan ajarannya, maka peran para Bhikkhu belumlah selesai. Kehadiran pemuka agama sangat penting untuk menjaga moral dan spiritual masyarakat,” tegasnya.

Sulawesi Tenggara dikenal sebagai daerah yang plural dengan beragam latar belakang etnis, budaya, dan agama. Meski demikian, masyarakatnya dikenal menjunjung tinggi nilai toleransi. Gubernur melalui sambutannya menegaskan bahwa kerukunan ini harus dijaga bersama tanpa terkecuali.

“Sulawesi Tenggara adalah milik kita bersama, bukan milik golongan, suku, atau agama tertentu. Mari kita rawat keberagaman ini dengan cinta dan semangat persaudaraan,” katanya.

Acara Waisak ini tidak hanya menjadi perayaan spiritual, tetapi juga menjadi ajang mempererat tali persaudaraan lintas iman dan budaya di Bumi Anoa. Suasana damai dan kekhidmatan yang tercipta sepanjang acara menjadi bukti nyata bahwa kerukunan bukan sekadar wacana, tetapi sesuatu yang hidup dalam keseharian masyarakat Sultra.

Menutup sambutannya, Gubernur mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada umat Buddha atas kontribusinya dalam pembangunan daerah. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi mewujudkan Sultra yang aman, religius, dan sejahtera.

“Waisak ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat komitmen menjaga persatuan, meneladani nilai-nilai luhur Sang Buddha, serta menebar cinta kasih dan empati kepada sesama,” pungkas Iwan Susanto.

Perayaan Tri Suci Waisak 2569 BE tahun ini menjadi refleksi bahwa kedamaian dunia bukanlah cita-cita yang jauh, melainkan bisa dimulai dari dalam diri, dengan pengendalian emosi, kesadaran spiritual, dan kebijaksanaan dalam bertindak. Inilah pesan yang ingin dibagikan umat Buddha kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dan dunia.