Pepadi Sultra Dikukuhkan, Pemprov Komitmen Jaga Seni Wayang di Tengah Arus Globalisasi

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan penuh terhadap peran strategis Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) dalam melestarikan seni budaya wayang sebagai warisan luhur bangsa. Hal ini ditegaskan saat acara pengukuhan Pengurus Daerah Pepadi Sultra masa bakti 2024–2029 yang digelar di Ballroom Sahid Azizah Syariah Kendari, Sabtu malam, 10 Mei 2025.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, Adrian Nursalam, hadir mewakili Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka yang berhalangan hadir karena menghadiri agenda lain yang tidak dapat diwakilkan. Dalam sambutannya, Adrian membacakan pesan Gubernur kepada pengurus yang baru saja dikukuhkan agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, semangat kebersamaan, dan dedikasi tinggi.

“Saya menyampaikan selamat atas pengukuhan seluruh jajaran Pengurus Daerah Pepadi Sultra masa bakti 2024–2029. Pemerintah Provinsi berharap agar Pepadi semakin aktif dalam pelestarian seni budaya, khususnya seni pedalangan, di tengah gempuran budaya asing yang mempengaruhi generasi muda,” kata Adrian.

Menurutnya, dalang bukan hanya sekadar seniman, tetapi juga agen transformasi budaya yang mampu menyampaikan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat melalui media pertunjukan wayang. Ia juga menekankan bahwa agenda pengukuhan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat eksistensi Pepadi Sultra sebagai organisasi seni budaya.

Acara tersebut dihadiri berbagai tokoh penting daerah, termasuk Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, akademisi, ketua organisasi masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga perempuan. Turut hadir pula Sekretaris Jenderal DPP Pepadi Pusat, Ragil Radyo, bersama jajaran pengurus pusat.

Dalam sambutannya, Ragil menyebut bahwa seni wayang kini telah menjadi bagian dari diplomasi budaya Indonesia di dunia internasional. “Di Amerika Serikat, gamelan dan wayang bahkan telah diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah universitas,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa UNESCO telah menetapkan wayang sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity sejak 2003. Karena itu, Pepadi diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, khususnya dalam menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi dan budaya digital.

“Regenerasi dalang adalah kunci. Kita tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga membentuk identitas kebangsaan yang kuat di tengah era globalisasi,” ujar Ragil.

Mendukung hal itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa pelestarian budaya telah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah periode 2025–2030. Visi pembangunan “Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius menuju Indonesia Emas 2045” menempatkan seni dan budaya sebagai pilar penting dalam pembangunan karakter masyarakat.

Gubernur juga mendorong agar Pepadi Sultra menjadi wadah pembinaan bagi calon dalang dari kalangan milenial dan Gen Z. “Wayang bukan sekadar tontonan, tapi juga tuntunan. Cerita-ceritanya mengandung nilai moral, sosial, bahkan spiritual yang penting bagi generasi muda,” ucap Adrian.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi menjaga seni pedalangan sebagai identitas budaya yang tidak ternilai harganya. Pemprov Sultra, lanjutnya, siap memfasilitasi pagelaran wayang sebagai media sosialisasi program pembangunan agar lebih dekat dengan masyarakat.

Acara pengukuhan ditandai dengan pembacaan SK Ketua Umum DPP Pepadi Pusat Nomor 006/SK/DPP-PEPADI/X/2024 tentang Pengangkatan Pengurus Pepadi Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2024–2029. Dengan kepengurusan baru ini, diharapkan gairah seni pedalangan di Sultra semakin hidup dan mampu memberi kontribusi nyata dalam pembangunan kebudayaan nasional.

Pepadi sendiri merupakan organisasi profesi seni pedalangan yang didirikan pada 14 April 1971 oleh Suryono. Pada tahun 1975, Pepadi resmi menjadi organisasi nasional tunggal bagi para dalang di Indonesia.

Melalui semangat kolaboratif antara pemerintah dan komunitas budaya, masa depan wayang di Sulawesi Tenggara diyakini akan tetap terjaga dan terus berkembang. Seni pedalangan bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga bagian dari narasi kebangsaan yang terus relevan hingga masa depan.




Pemprov Sultra Siap Kawal Keberangkatan 2.018 Jamaah Haji 2025

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M bagi 2.018 jamaah asal Sultra. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pemberangkatan Jamaah Haji yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Agama Sultra, Jumat (9/5), di Aula Kanwil Kemenag Sultra, Kendari.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Sultra, H. Muhammad Saleh, dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Sultra, Wakapolda, Danlanal, pimpinan OPD terkait, para kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, perwakilan Imigrasi, otoritas Bandara Haluoleo, serta para bupati dan wali kota atau yang mewakili.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), H. Musdar, menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung penuh seluruh proses penyelenggaraan haji, termasuk dari sisi fasilitas, transportasi, serta koordinasi lintas instansi.

“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Semua kebutuhan logistik dan koordinasi teknis terus kami persiapkan agar para jamaah bisa berangkat dan pulang dalam keadaan aman, nyaman, dan khusyuk beribadah,” ujar H. Musdar.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sultra, H. Muhammad Saleh, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor demi menjamin pelayanan optimal kepada jamaah haji asal Sultra.

“Ini adalah amanah besar. Pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Allah menjadi prioritas utama kita. Karenanya, sinergi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, serta unsur Forkopimda sangat diperlukan untuk memastikan semua proses berjalan baik,” kata H. Muhammad Saleh.

Ia juga menjelaskan bahwa pembinaan dan manasik haji telah dilakukan sebanyak 10 kali di seluruh kabupaten dan kota sebagai bagian dari persiapan spiritual dan teknis para calon jamaah. Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat terkait penurunan biaya haji tahun ini turut diapresiasi karena menunjukkan peningkatan kualitas layanan ibadah haji.

Tahun ini, sebanyak 2.018 jamaah asal 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara akan diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Embarkasi Makassar (UPG). Jamaah akan dibagi dalam enam kelompok terbang (kloter), yakni kloter 31, 33, 35, 36, 38, dan 39. Jadwal keberangkatan dimulai pada 22 Mei hingga 28 Mei 2025.

Jamaah akan diberangkatkan melalui Bandara Haluoleo Kendari menggunakan beberapa maskapai, seperti Lion Air, Wings Air, dan Super Air Jet. Untuk jamaah dari daerah terpencil atau kepulauan seperti Wakatobi dan Buton Utara, transportasi laut menggunakan Ferry New Rose akan digunakan untuk menuju Kendari sebelum terbang ke Makassar.

Kemenag Sultra juga mengatur skema pemberangkatan yang memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan, termasuk pengaturan bagasi, pemeriksaan kesehatan, hingga validasi dokumen perjalanan.

Seremonial pelepasan jamaah calon haji akan dilaksanakan pada 15 Mei 2025 secara luring di Kendari dan daring untuk kabupaten/kota lainnya. Acara ini diharapkan menjadi simbol penguatan spiritual dan momentum pengantar para jamaah menuju ibadah suci.

“Kita ingin setiap jamaah merasa didampingi sejak dari kampung halaman hingga kembali ke tanah air. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab moral kita bersama,” tutur H. Muhammad Saleh.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap seluruh proses penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lancar dan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur.




PKK Sultra Gelar TOT Etika dan Kepribadian untuk Kader dan Guru

Kendari, Sultranet.com — Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar pelatihan Training of Trainers (TOT) Pengembangan Etika Kepribadian yang diikuti oleh para pengurus PKK provinsi, guru SMA dan SMK se-Sultra, serta pengurus PKK kabupaten dan kota secara daring. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua TP PKK Sultra, Ny. Arinta Andi Sumangerukka, di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Rabu, 8 Mei 2025.

Pelatihan yang diinisiasi Pokja I TP PKK Provinsi Sultra ini menjadi bagian dari program kerja tahun 2025 yang berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai etika. Dalam sambutannya, Ny. Arinta menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai upaya strategis dalam memperkuat sumber daya manusia yang berkarakter, percaya diri, dan mampu menjadi teladan di berbagai lingkungan.

“Pelatihan ini menjadi langkah penting untuk membentuk pribadi yang berempati, sopan santun, dan memiliki etika baik dalam keluarga, masyarakat, maupun tugas profesi. Kader dan guru adalah ujung tombak dalam mewujudkan generasi yang beretika dan berkepribadian kuat,” ujar Ny. Arinta.

Ia juga menegaskan bahwa kepribadian yang dibentuk melalui pelatihan ini harus disertai dengan integritas yang tinggi. “Orang yang memiliki integritas, patuh terhadap aturan dan etika organisasi, akan menjadi pribadi profesional yang mampu memberi dampak positif, bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya,” lanjutnya.

TOT ini menghadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidang etika dan psikologi, yakni Ibu Reny Emilda Susana, S.Sos., MM; Ibu Herniwati Joko, S.E.; serta Ibu Nurhaerani Haeba, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog. Mereka membawakan materi terkait etika di ruang publik, etika berpenampilan, serta pengelolaan emosi dan kesehatan mental dalam berkomunikasi.

Materi-materi tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas peserta sebagai pelatih yang nantinya diharapkan bisa menggandakan pelatihan serupa di lingkungan masing-masing. Tak hanya ditujukan kepada kader PKK, pelatihan ini juga menyasar tenaga pendidik sebagai agen perubahan yang berperan besar dalam pembentukan karakter generasi muda.

Ketua Panitia Penyelenggara, Prof. Dr. Sri Wahyuni, M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program nasional Pokja I PKK yang berfokus pada pembinaan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila. Ia menambahkan bahwa keterlibatan para guru dan dosen diharapkan mampu memperluas dampak pelatihan.

“Nilai-nilai positif dari pelatihan ini bisa ditransformasikan kepada anak didik di sekolah. Selain itu, kader PKK juga diharapkan dapat mengimplementasikan materi pelatihan hingga ke tingkat kecamatan dan desa,” jelas Prof. Sri Wahyuni.

Antusiasme peserta terlihat sejak pagi. Acara diawali dengan registrasi dan pembukaan yang diiringi lagu Indonesia Raya dan Mars PKK, sebelum masuk ke sesi inti pelatihan yang berlangsung sepanjang hari. Para peserta aktif berdiskusi dan menggali materi yang disampaikan oleh para narasumber.

Mengakhiri sambutannya, Ketua TP PKK Sultra menyampaikan harapannya agar pelatihan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar membekas dalam praktik kehidupan peserta. “Mari kita jadikan pelatihan ini sebagai momentum untuk memperkuat karakter, memperbaiki etika publik, dan membangun masyarakat yang lebih beradab dan berempati,” tutup Ny. Arinta.

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen PKK Sultra dalam memperkuat kapasitas SDM daerah melalui pendekatan pembinaan kepribadian dan etika yang berkelanjutan.




PKK Sultra Siap Dukung IWAPI Majukan Perempuan dan UMKM

Kendari, Sultranet.com – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Arinta Andi Sumangerukka, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh peran Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan pengembangan UMKM di Sultra. Hal tersebut disampaikan Arinta saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua DPD IWAPI Sultra, Rinna Diazella, SM., MM, bersama jajaran pengurus di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kamis, 8 Mei 2025.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu menjadi ajang untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah, Tim PKK, dan organisasi perempuan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Dalam suasana penuh semangat, Arinta mengapresiasi kiprah IWAPI Sultra yang dinilainya konsisten dalam mendampingi perempuan agar mandiri secara ekonomi melalui UMKM.

“Saya sangat senang dengan kegiatan yang dilakukan oleh IWAPI, terutama dalam bidang pemberdayaan perempuan dan pengembangan UMKM. Ini adalah langkah nyata yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian daerah kita,” kata Arinta.

Menurut Arinta, keterlibatan organisasi perempuan seperti IWAPI sangat strategis dalam menggerakkan potensi perempuan di daerah. Ia menyebut kerja sama antara IWAPI dan Tim PKK menjadi kolaborasi penting dalam menghadirkan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan pelaku usaha kecil.

“Kami dari Tim PKK selalu siap untuk mendukung dan bekerja sama dengan IWAPI, apalagi dalam pemberdayaan perempuan dan UMKM. Ibu Wakil Gubernur Sultra, yang juga Wakil Ketua Tim PKK, turut memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah positif ini,” ungkapnya.

Kunjungan silaturahmi ini juga menjadi ruang diskusi antara dua organisasi perempuan tersebut, yang saling berbagi pandangan dan strategi dalam mengembangkan ekonomi keluarga. Rinna Diazella sebagai Ketua DPD IWAPI Sultra menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari Tim PKK dan apresiasi dari Arinta Andi Sumangerukka.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Ibu Ketua Tim PKK. Sinergi seperti ini sangat kami butuhkan agar kegiatan kami bisa menjangkau lebih banyak perempuan, khususnya yang berada di pelosok daerah,” ujar Rinna.

Ia menambahkan, IWAPI Sultra akan terus mendorong pelatihan, pendampingan usaha, dan akses pasar bagi pelaku UMKM perempuan. Menurutnya, banyak perempuan di Sultra yang memiliki potensi besar namun masih menghadapi keterbatasan akses dan pengetahuan usaha.

“IWAPI berkomitmen untuk menjembatani kebutuhan pelaku UMKM perempuan, dari pelatihan hingga pemasaran produk. Dengan dukungan PKK dan pemerintah provinsi, kami percaya program-program ini bisa berjalan lebih maksimal,” kata Rinna.

Arinta pun menyambut baik program-program tersebut. Ia menilai penguatan kapasitas pelaku UMKM perempuan bukan hanya berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di Sultra.

“Perempuan adalah tulang punggung keluarga. Ketika mereka diberdayakan, maka akan lahir keluarga yang lebih kuat, anak-anak yang lebih sejahtera, dan masyarakat yang lebih mandiri,” tutur Arinta.

Pertemuan ini ditutup dengan kesepahaman untuk terus mempererat kerja sama yang lebih konkret antara PKK dan IWAPI Sultra. Arinta berharap IWAPI bisa terus menjadi ruang bagi perempuan untuk saling menguatkan dan berkembang bersama.

“Saya berharap IWAPI bisa terus menjadi wadah yang memberdayakan dan membangun solidaritas antarperempuan di Sultra. Mari kita terus berjalan bersama untuk kemajuan daerah ini,” pungkas Arinta.

Dengan adanya kolaborasi antara IWAPI dan Tim PKK, diharapkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan tidak hanya berhenti pada pendampingan usaha, tetapi juga membuka akses perempuan pada ruang-ruang strategis pembangunan daerah. Kehadiran Arinta Andi Sumangerukka sebagai figur sentral dalam pemberdayaan perempuan di Sultra turut memperkuat semangat bahwa perubahan sosial bisa dimulai dari pertemuan-pertemuan sederhana namun bermakna.




Wisuda Akbar 1.000 Santri Warnai Milad ke-16 Ponpes Baitul Qur’an Al Askar Kendari

Kendari, Sultranet.com – Sebanyak 1.000 santri tahfidz resmi diwisuda dalam momen Milad ke-16 Pondok Pesantren Tahfidz Baitul Qur’an Al Askar Kendari yang digelar penuh khidmat di Aula Ponpes, Kamis, 8 Mei 2025. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Setda Sultra, Iwan Susanto, hadir dan menyampaikan apresiasi atas pencapaian lembaga pendidikan Islam ini dalam mencetak generasi Qur’ani yang tangguh.

Acara ini juga dihadiri tokoh-tokoh nasional dan daerah, termasuk Ketua Majelis Ulama Internasional Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri yang juga mantan Menteri Sosial RI, Dewan Majelis Ulama Indonesia Prof. Dr. KH. Didin Hafidhudin, serta Syekh Kamal Al Khattami dari Madinah. Turut hadir juga perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, para pimpinan yayasan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutan Gubernur Sultra yang dibacakan Karo Kesra, pemerintah provinsi menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dari luar daerah serta rasa bangga atas terselenggaranya wisuda akbar santri tahfidz.

“Semoga selama berada di Bumi Anoa, para tamu mendapat kesan yang menyenangkan dan penuh keberkahan,” ujar Iwan Susanto.

Ia juga menyampaikan selamat kepada seluruh santri yang diwisuda serta pimpinan dan pengurus pondok pesantren yang telah kembali melahirkan para hafizh dan hafizhah tahun ini. Pemerintah berharap momentum ini semakin memotivasi santri untuk terus belajar dan menjadi generasi unggul berkarakter Qur’ani.

“Kepada para santri, teruslah menjaga semangat belajar. Kalian adalah masa depan daerah dan bangsa,” kata Iwan, menegaskan peran penting generasi muda dalam pembangunan bangsa yang beradab dan religius.

Ia mengingatkan bahwa di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini, tantangan bagi generasi muda semakin kompleks. Pornografi, narkoba, pergaulan bebas, dan radikalisme menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, pendidikan agama yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis harus dijadikan benteng utama dalam membentuk karakter generasi muda.

“Peran sinergis antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam membina generasi muda yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sultra, lanjut Iwan, menyambut baik kehadiran pondok-pondok pesantren yang konsisten membina dan mencetak kader bangsa yang cinta Al-Qur’an.

“Kami menyampaikan terima kasih atas ketulusan dan keikhlasan seluruh jajaran pondok pesantren dalam mendidik santri yang tidak hanya menghafal, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan,” ujarnya.

Selain rangkaian wisuda dan milad, acara ini juga menjadi momentum penting dengan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Santri Putri dan Sport Center Baitul Qur’an Al Askar Kendari. Kehadiran fasilitas baru ini diharapkan dapat semakin menunjang aktivitas pendidikan dan pembinaan santri di lingkungan pesantren.

Dengan semangat kolaborasi, Iwan mengajak seluruh elemen untuk terus membangun Sultra yang religius, aman, sejahtera, dan maju dalam semangat menuju Indonesia Emas 2045.

“Sinergi semua pihak menjadi kunci. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung generasi muda yang produktif dan berlandaskan nilai-nilai luhur,” pungkasnya.

Kegiatan Milad ke-16 dan Wisuda Akbar 1.000 Santri Tahfidz ini tak hanya menjadi bukti keberhasilan pendidikan Islam, tetapi juga cerminan tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya membina karakter melalui Al-Qur’an. Ponpes Baitul Qur’an Al Askar Kendari kembali menunjukkan eksistensinya sebagai pusat pendidikan Islam yang mencerahkan dan membumi.




RPJMD Sultra 2025–2029 Resmi Diserahkan, Wagub Hugua: Ini Tonggak Transformasi Daerah

Kendari, Sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi menyerahkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029 kepada DPRD Sultra dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Sultra, Kamis, 8 Mei 2025.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, tersebut memuat tiga agenda penting: penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025, penyerahan dan penjelasan Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, serta penyerahan dokumen Ranperda perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sultra dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hugua menegaskan bahwa penyusunan dokumen RPJMD menjadi kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang mengharuskan RPJMD disusun dan ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik.

“Rancangan awal RPJMD ini kami susun dengan pendekatan holistik, partisipatif, dan akuntabel. Harapannya, dokumen ini mampu menjawab tantangan pembangunan, baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola pemerintahan,” kata Hugua dalam pidatonya.

Hugua mengungkapkan bahwa Sulawesi Tenggara tengah menghadapi sejumlah tantangan struktural dan dinamika global, seperti ketimpangan sosial dan antarwilayah, perubahan iklim, serta transformasi digital dan industri. Tak kalah penting, masyarakat kini menuntut layanan publik yang cepat, inklusif, dan berkeadilan.

Untuk itu, RPJMD 2025–2029 mengusung visi pembangunan: “Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.” Visi tersebut diturunkan ke dalam tiga misi pembangunan utama.

“Misi pertama adalah mewujudkan masyarakat yang terjamin hak dan perlindungan sosialnya. Kedua, menumbuhkan perekonomian melalui konektivitas serta penguatan sektor pertanian dalam arti luas, kemaritiman, dan dunia usaha. Dan yang ketiga adalah menguatkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas dengan nilai budaya dan religiusitas,” jelas Hugua.

Ia menambahkan, penyerahan dokumen RPJMD ini bukanlah akhir, melainkan awal dari proses kolaboratif antara eksekutif dan legislatif.

“Kami berharap dokumen ini akan dibahas secara konstruktif bersama DPRD agar dapat disempurnakan dan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD Provinsi Sultra juga menetapkan Propemperda 2025 yang mencakup 21 Rancangan Peraturan Daerah. Ketua Komisi I DPRD, La Isra, menyatakan bahwa penyusunan Propemperda harus disusun secara sistematis dan mendukung prioritas pembangunan daerah.

“Propemperda adalah alat perencanaan hukum yang wajib mematuhi aturan perundang-undangan dan bersinergi dengan arah pembangunan daerah,” ucap La Isra dalam laporannya.

Selain itu, turut diserahkan Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 mengenai perubahan status hukum Bank Pembangunan Daerah Sultra dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 yang mengatur modal inti minimum perbankan sebesar Rp3 triliun.

“Perubahan status badan hukum ini langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan, memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan peran BPD dalam pembangunan daerah,” ujar Hugua.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Forkopimda Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama, Kabinda, Kepala BNNP, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, Kepala Kanwil Kemenkumham, Sekda Provinsi Sultra, pimpinan instansi vertikal, dan seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.

Acara ditutup dengan penyerahan dokumen Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 yang dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Hugua kepada Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, didampingi Wakil Ketua DPRD Sultra, Hj. Hasmawati.




Buka TMMD ke-124, Bupati Burhanuddin Tegaskan Komitmen Bangun Desa

Bombana, sultranet.com  –  Pemerintah Kabupaten Bombana bersama TNI terus memperkuat sinergi dalam mendorong percepatan pembangunan desa. Hal ini kembali ditegaskan Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, saat membuka secara resmi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Kodim 1431/Bombana yang dipusatkan di Desa Wia-Wia, Kecamatan Matausu, Selasa, 6 Mei 2025.

Dalam upacara pembukaan, Bupati Burhanuddin bertindak sebagai inspektur upacara. Ia hadir bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, dan jajaran Forkopimda, serta disambut antusias masyarakat dan tokoh lokal.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa program TMMD merupakan bagian dari 100 hari kerja dirinya bersama Wakil Bupati Bombana. Program ini selaras dengan visi misi daerah, yakni “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan.”

“TMMD ini adalah wujud nyata semangat gotong royong antara TNI, pemerintah, dan masyarakat. Ini bagian dari komitmen kami untuk membuka konektivitas antarwilayah, memperluas akses ekonomi, dan memperkuat pembangunan berbasis potensi lokal,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kodim 1431/Bombana atas kontribusi aktif dan konsistennya dalam mendukung pembangunan di wilayah terpencil. Bupati mengajak seluruh elemen—pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga masyarakat—untuk bersama-sama mensukseskan program tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan TMMD bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga membangun nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat kohesi sosial masyarakat desa. Ia berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan.

“Saya berharap TMMD tidak hanya menyentuh jalan atau bangunan, tapi juga menyentuh hati masyarakat. Nilai gotong royong dan solidaritas sosial harus tumbuh bersama infrastruktur,” tambahnya.

Komandan Kodim 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., selaku Dansatgas TMMD ke-124, menjelaskan bahwa program ini akan menyasar pembangunan fisik dan nonfisik yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

“Selain membuka akses jalan dan memperbaiki sarana umum, kami juga menyelenggarakan kegiatan nonfisik seperti penyuluhan narkoba, bela negara, wawasan kebangsaan, lingkungan hidup, hingga layanan kesehatan keluarga,” kata Letkol Andi.

Ia menekankan bahwa seluruh kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi infrastruktur tapi juga kesadaran sosial dan wawasan kebangsaan.

Pembukaan TMMD ke-124 turut dihadiri Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, Camat Matausu, kepala sekolah, siswa-siswi, dan tokoh masyarakat setempat. Suasana upacara berlangsung khidmat namun penuh semangat, menandai dimulainya kerja bersama antara TNI dan Pemkab Bombana untuk membangun dari desa.

TMMD ke-124 di Desa Wia-Wia diharapkan menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah. Dengan fokus pada sektor pertanian, kelautan, dan penguatan desa, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis bisa mendorong daerah menjadi lebih berdaya saing dan mandiri.

Langkah nyata ini menjadi cermin dari komitmen Burhanuddin yang tidak hanya fokus pada pembangunan kota, tetapi juga memprioritaskan desa sebagai poros utama pembangunan berkelanjutan. Ke depan, sinergi seperti TMMD diharapkan dapat terus berlanjut di wilayah lain di Bombana.




Hugua: Disiplin adalah Mahkota ASN

Kendari, Sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Lapangan Kantor Gubernur, Senin (5/5/2025). Kegiatan ini menjadi momen reflektif yang sarat makna, sekaligus menyatukan semangat ASN dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional serta hari jadi sejumlah daerah di Sultra.

Dalam apel yang diikuti ribuan ASN dari berbagai instansi itu, hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, para pejabat pimpinan tinggi pratama, staf ahli gubernur, asisten Sekda, kepala OPD, kepala biro, serta pejabat struktural dan fungsional. Hugua membuka sambutan dengan menyampaikan pentingnya momentum ini sebagai ajang refleksi bersama.

“Baru saja kita rayakan 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional, sekaligus Hari Ulang Tahun Sulawesi Tenggara, Konawe Selatan, dan Kota Kendari. Ini momentum penting bagi kita semua untuk merefleksikan makna dari pendidikan dan pembangunan daerah,” kata Hugua.

Ia menekankan bahwa pendidikan tidak semata-mata tentang kecerdasan intelektual, namun lebih luas menyangkut pembentukan karakter, spiritualitas, akhlak, dan kepribadian. “Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hanya satu dari enam tujuan pendidikan yang menyangkut aspek intelektual. Lima lainnya menekankan pembentukan kepribadian, spiritual keagamaan, akhlak mulia, serta kecerdasan emosional,” jelasnya.

Hugua juga menyoroti pentingnya semangat belajar dan sikap pantang menyerah dalam menjalani tugas sebagai ASN. “Dalam pendidikan tidak ada kata gagal, yang ada hanyalah belajar dan sukses. Ini juga harus menjadi prinsip dalam bekerja sebagai ASN,” ujarnya menegaskan.

Salah satu hal yang turut disorot dalam apel tersebut adalah peningkatan signifikan tingkat kedisiplinan ASN sejak Hugua dilantik pada 20 Februari 2025. Menurutnya, angka kehadiran ASN di awal hari kerja pukul 07.45 melonjak dari 8-10 persen menjadi sekitar 50-60 persen dalam dua bulan terakhir.

“Disiplin adalah mahkota ASN, karena di dalamnya ada komitmen dan dedikasi terhadap tugas,” katanya. Hugua menambahkan bahwa kedisiplinan bukan hanya menyangkut kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga berdampak positif pada kondisi psikologis dan fisik ASN. “Disiplin mampu memicu hormon positif seperti endorfin, dopamin, oksitosin, dan serotonin, yang semuanya meningkatkan semangat dan produktivitas,” jelasnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat kedisiplinan tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra berencana memberikan penghargaan dan evaluasi berkala. “Setiap tanggal 17 bertepatan dengan Hari Kesadaran Nasional, akan diumumkan ASN serta instansi dengan tingkat kehadiran terbaik dan terendah. Penghargaan akan diberikan berdasarkan prestasi masing-masing,” ungkapnya.

Ia berharap, peningkatan disiplin ini tidak hanya bersifat sesaat, tetapi menjadi budaya kerja yang tertanam kuat di lingkungan birokrasi Pemprov Sultra. Hugua menutup sambutannya dengan mengajak seluruh ASN untuk menjadikan disiplin dan semangat belajar sebagai bekal utama dalam membangun daerah yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.

“Kita adalah pelayan masyarakat. Disiplin dan semangat belajar bukan sekadar kewajiban, tetapi bentuk tanggung jawab kita terhadap pembangunan Sulawesi Tenggara,” pungkas Hugua.




Pemprov Sultra Ikuti Rakor Inflasi Bahas Strategi Kendali Harga Pangan

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali ambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Rakor ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra pada Senin, 5 Mei 2025.

Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) di Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini; Deputi III Kantor Staf Presiden, Edy Priyono; serta Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi.

Pemprov Sultra diwakili oleh Sekretaris Daerah Sultra, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, dan sejumlah OPD terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan bahwa rakor mingguan ini menjadi sarana penting untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan inflasi daerah. Ia meminta pemerintah daerah lebih aktif dalam menangani laju inflasi, terutama di daerah-daerah yang mencatatkan angka tinggi.

“Kami berharap daerah-daerah dengan inflasi tinggi dapat memaparkan langkah-langkah yang sudah dilakukan dan kendala apa saja yang mereka hadapi,” ujar Tomsi.

Ia menambahkan bahwa pada minggu pertama Mei 2025, sejumlah harga komoditas pangan mengalami penurunan. “Bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, gula pasir, daging ayam, dan telur ayam mengalami penurunan harga. Ini merupakan sinyal positif, namun upaya pengendalian tetap harus diperkuat,” kata Tomsi.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus menjalin koordinasi dengan BPS setempat, serta merencanakan penanaman komoditas strategis, terutama cabai rawit, untuk pengendalian inflasi jangka menengah. “Daerah harus aktif memantau harga, memperkuat cadangan pangan, dan bergerak cepat mengambil langkah konkret,” tegasnya.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menurut Tomsi, menjadi kunci keberhasilan dalam menekan inflasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, Bulog, hingga pelaku usaha di tingkat lokal.

Sementara itu, Deputi BPS Puji Ismartini menyampaikan bahwa inflasi pada April 2025 tercatat sebesar 1,17 persen secara bulanan (month-to-month) dan 1,95 persen secara tahunan (year-on-year). Menurutnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan kontribusi ketiga terbesar terhadap inflasi, yakni sebesar 0,02 persen.

“Komoditas penyumbang utama inflasi bulan April adalah bawang merah, cabai merah, tomat, bawang putih, dan jeruk. Sedangkan cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras justru menahan laju inflasi,” jelas Puji.

Ia juga memaparkan data penurunan harga pada awal Mei 2025. “Harga bawang merah turun 6,11 persen, cabai merah turun 5,06 persen, dan cabai rawit turun signifikan sebesar 15,30 persen. Minyak goreng merek Minyakita juga turun 0,21 persen, dan gula pasir turun 0,08 persen,” sebutnya.

Dalam forum ini, setiap daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi, serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Rakor ini menjadi media strategis untuk mendiskusikan berbagai inisiatif kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat.

Pemerintah berharap, melalui rakor yang konsisten, setiap daerah dapat memperbaiki koordinasi antarinstansi dan menyusun langkah lebih terukur dalam menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok yang cenderung fluktuatif. Termasuk mendorong produktivitas pertanian lokal dan memperkuat sinergi antarsektor.

Rakor ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui peran aktif semua level pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan pokok.




Gubernur Buka Seleksi Paskibraka Sultra 2025: Ajang Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan dan Nasionalisme

Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi membuka kegiatan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, Senin pagi, 5 Mei 2025. Pembukaan kegiatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., bertempat di Hotel Qubah 9 Kendari.

Kegiatan seleksi ini diikuti oleh para siswa-siswi terbaik dari 17 kabupaten dan kota se-Sultra yang telah lolos tahapan awal di tingkat daerah. Acara turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Danlanal Kendari, Danlanud Halu Oleo, Kepala Badan Kesbangpol kabupaten/kota, panitia seleksi, serta perwakilan instansi dan dinas-dinas terkait.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Sekda Sultra, ditegaskan bahwa menjadi anggota Paskibraka bukan sekadar tugas seremonial, melainkan kehormatan besar dan bentuk pengabdian nyata kepada bangsa dan negara.

“Menjadi anggota Paskibraka adalah sebuah kehormatan. Ini adalah amanah besar untuk mengibarkan Bendera Pusaka Sang Merah Putih dalam momentum-momentum bersejarah seperti Hari Kemerdekaan RI, Hari Lahir Pancasila, dan peringatan nasional lainnya,” ujar Asrun Lio saat membacakan sambutan gubernur.

Ia juga mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi atas semangat para peserta yang telah melewati seleksi di tingkat kabupaten/kota dan kini siap bersaing secara sehat di tingkat provinsi.

“Seleksi ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah bagian penting dalam membentuk karakter, integritas, jiwa kepemimpinan, serta nasionalisme generasi muda kita,” jelas Asrun Lio.

Menurutnya, Paskibraka bukan hanya soal baris-berbaris atau pengibaran bendera. Lebih dari itu, proses seleksi ini menjadi ruang pembinaan kepribadian, pembentukan mental tangguh, dan penanaman wawasan kebangsaan bagi para peserta.

Ia menekankan bahwa peserta yang terpilih nantinya harus memiliki keunggulan jasmani dan rohani, mampu menunjukkan kedisiplinan, kepemimpinan, dan semangat persatuan.

“Terpilih atau tidak, kalian semua adalah putra-putri terbaik daerah yang punya potensi besar untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan,” tambahnya.

Selain itu, Sekda juga mengingatkan pentingnya membangun rasa kasih sayang, persaudaraan, dan kerukunan antarsesama generasi muda. Ia berharap, semangat seleksi ini menjadi fondasi kokoh bagi penguatan persatuan bangsa.

Kepada tim seleksi, ia berpesan agar menjalankan tugas secara objektif, adil, transparan, dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap proses penilaian.

“Saya percaya panitia dan tim seleksi akan mengedepankan kejujuran dan profesionalisme dalam memilih yang terbaik. Jangan pernah abaikan aspek karakter dan nasionalisme,” katanya.

Menutup sambutannya, Asrun Lio menyampaikan harapan agar kegiatan seleksi ini dapat berjalan lancar dan menjadi momentum positif dalam pembinaan generasi muda Sultra.

“Selamat mengikuti seleksi. Tunjukkan semangat terbaik kalian, jaga kesehatan, dan semoga kegiatan ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” tuturnya penuh semangat.

Seleksi Calon Paskibraka tingkat Provinsi Sultra ini akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, dengan berbagai tahapan penilaian mulai dari aspek fisik, mental, hingga wawasan kebangsaan. Para peserta yang lolos nantinya akan mewakili Sulawesi Tenggara di tingkat nasional maupun dalam upacara kenegaraan tingkat provinsi.

Acara ini diharapkan menjadi sarana pembentukan generasi muda yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme tinggi dan kesadaran penuh akan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Dengan atmosfer semangat dan kebersamaan, seleksi ini bukan hanya mencari sosok pengibar bendera, melainkan juga menyiapkan calon pemimpin masa depan yang cinta tanah air dan menjunjung tinggi nilai persatuan.