Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi daerah serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Sekolah Unggulan Garuda. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin, 14 April 2025, dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra.

Rakor mingguan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga, termasuk Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Wamendikbudristek bidang Sains dan Teknologi Prof. Stella Christie.

Dari Sultra, kegiatan ini turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Dr. Asrun Lio, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, perwakilan Bulog, BPS, serta sejumlah dinas teknis lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir mengingatkan seluruh kepala daerah agar aktif melakukan penanaman komoditas pangan, terutama di desa-desa, guna menjaga stabilitas harga bahan pokok yang sering mengalami fluktuasi tinggi.

“Tidak perlu terlalu luas, tetapi cukup untuk kebutuhan di kampungnya sendiri. Komoditas seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit perlu jadi perhatian serius,” ujar Tomsi.

Ia juga meminta agar pada Rakor minggu berikutnya, seluruh kepala daerah melaporkan data dan langkah konkret yang telah diambil dalam pengendalian harga komoditas.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Inflasi Bulan ke Bulan (Maret 2025 terhadap Februari 2025) mencapai 1,65%, sementara Inflasi Tahun ke Tahun (Maret 2025 terhadap Maret 2024) tercatat sebesar 1,03%. Kenaikan harga terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta penghapusan diskon tarif listrik sebesar 50% yang sebelumnya diberlakukan.

Tiga komoditas utama penyumbang inflasi pada Maret 2025 adalah bawang merah (24,07%), cabai rawit (13,67%), dan daging ayam ras (1,64%).

Secara wilayah, Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara mencatat Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di luar Jawa dan Sumatera, yakni sebesar 4,16%. Kenaikan IPH ini didorong oleh keterbatasan akses transportasi dan distribusi logistik, terutama untuk komoditas seperti cabai merah, beras, dan bawang merah.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Sultra Asrun Lio menegaskan bahwa meski inflasi secara umum di Sultra masih tergolong normal, beberapa daerah dengan kondisi geografis sulit memang mengalami tantangan dalam pengendalian harga.

“Daerah seperti Wakatobi, Buton Utara, dan Muna memang mencatat IPH cukup tinggi. Keterbatasan akses, seperti jalur laut yang menjadi satu-satunya penghubung, membuat distribusi barang menjadi tidak lancar,” kata Asrun.

Sebaliknya, daerah seperti Buton Selatan dan Kolaka Timur yang memiliki akses transportasi lebih baik menunjukkan IPH terendah, menjadi bukti pentingnya konektivitas dalam menjaga stabilitas harga.

Dalam rakor tersebut, Wamendikbudristek Prof. Stella Christie juga memperkenalkan program Sekolah Unggulan Garuda, sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan membuka akses pendidikan unggulan, khususnya di bidang sains dan teknologi, bagi seluruh anak bangsa, termasuk mereka yang selama ini kurang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas.

“Bapak Presiden melihat masih ada kesenjangan akses di bidang sains dan teknologi. Sekolah Garuda Unggul ini dirancang untuk memberi kesempatan belajar yang setara bagi siswa dari berbagai daerah, termasuk yang terpinggirkan secara geografis maupun ekonomi,” ujar Prof. Stella.

Ia menekankan, program ini tidak hanya memperluas akses, tetapi juga membekali generasi muda dengan ilmu yang relevan untuk mendorong kemajuan Indonesia di bidang sains dan teknologi.

Pemprov Sultra menyambut baik inisiatif tersebut dan akan mendorong peran aktif daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Sejalan dengan itu, Pemprov juga menegaskan komitmennya untuk terus mengendalikan inflasi dengan langkah strategis seperti memperkuat distribusi logistik, mendorong produksi lokal, dan menjaga ketersediaan pangan utama.

Dengan sinergi kuat antara pusat dan daerah, serta dukungan lintas sektor, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menghadapi tantangan inflasi dan memperkuat kualitas pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

Kendari, Sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mengingatkan pentingnya disiplin dan kebersihan lingkungan kerja saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sultra yang digelar rutin setiap hari Senin di halaman Kantor Gubernur Sultra. Apel kali ini berlangsung pada Senin, 14 April 2025, bertepatan dengan pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Sultra di Kota Baubau.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada para ASN yang tetap hadir mengikuti apel meskipun sebagian besar pejabat eselon II sedang bertugas menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Baubau. Ia juga mengucapkan rasa syukur atas nikmat kesehatan yang memungkinkan para pegawai menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

“Hari ini kita bersyukur bisa hadir dalam keadaan sehat. Meski banyak pejabat berada di Baubau mengikuti Musrenbang, kehadiran Bapak dan Ibu di sini menunjukkan komitmen terhadap kedisiplinan sebagai abdi negara,” kata Sekda Asrun Lio dalam sambutannya.

Ia menekankan pentingnya menjadikan apel sebagai bagian dari budaya kerja yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab setiap perangkat daerah. Menurutnya, disiplin adalah kunci utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.

“Disiplin tidak akan tercapai jika tidak dimulai dari masing-masing perangkat daerah. Apel bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk kedisiplinan yang harus dijaga meskipun tanpa perintah langsung,” tegasnya.

Dalam apel tersebut, turut hadir sejumlah pejabat dan pegawai, di antaranya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, pejabat fungsional widyaiswara, serta ASN dari berbagai OPD lingkup Pemprov Sultra.

Sekda juga menegaskan bahwa ASN yang sedang menjalankan tugas kedinasan dalam rangka Musrenbang tidak boleh dianggap alpa. Sebaliknya, bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan, akan dikenakan tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku.

“Bagi mereka yang tidak hadir tanpa alasan jelas, itu menjadi catatan. Tapi bagi yang ikut Musrenbang, mereka tetap menjalankan tugas negara, jadi tidak bisa dikategorikan absen,” ujarnya.

Menjelang akhir arahannya, Sekda Asrun Lio mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kantor. Ia menyoroti masih banyaknya benda-benda seperti meja dan kursi yang diletakkan sembarangan di lorong-lorong gedung pemerintahan.

“Kita harus menunjukkan bahwa kantor pemerintah itu bersih, rapi, dan nyaman. Mohon segera rapikan lingkungan kerja masing-masing karena Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur akan melakukan inspeksi mendadak,” ucapnya.

Menurutnya, lingkungan kerja yang bersih mencerminkan semangat kerja dan pelayanan publik yang profesional. Ia berharap kebersihan dan kedisiplinan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kerja di Pemprov Sultra.

“Dengan disiplin dan kebersihan, saya yakin kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutupnya.

Apel gabungan hari Senin ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Sultra untuk kembali menegaskan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam tubuh ASN, sekaligus menunjukkan kesiapan birokrasi daerah dalam mendukung kebijakan pembangunan yang lebih luas, termasuk melalui partisipasi aktif dalam Musrenbang RKPD 2026.

Kendari – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari, menegaskan pentingnya keberadaan Dekranasda untuk benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa Dekranasda tidak boleh sekadar menjadi lembaga formal, tetapi harus hadir dengan kontribusi nyata yang berdampak pada pelaku usaha kerajinan dan masyarakat secara luas.

“Intinya kita ingin Dekranasda Sultra ini benar-benar bermakna, memberikan kontribusi nyata, bukan hanya sekadar lembaga yang ada secara administratif,” ujar Arinta dalam pertemuan bersama jajaran pengurus Dekranasda, Senin, 14 April 2025.

Arinta menyoroti pentingnya pelaksanaan program kerja yang konkret dan berkelanjutan, bukan hanya seremonial. Ia berharap rencana yang telah disusun mampu diimplementasikan secara teknis di lapangan agar para pengrajin lokal mendapatkan dukungan nyata.

Menurutnya, setiap kepemimpinan memiliki gaya kerja berbeda, dan para pengurus harus mampu menyesuaikan diri dengan pola kerja yang sedang diterapkan saat ini. Salah satu fokus utama yang diusung adalah penyederhanaan sistem pembiayaan kegiatan.

“Kalau sebelumnya mungkin banyak bergantung pada kerja sama dengan dinas, ke depan kita akan coba jalankan beberapa kegiatan secara mandiri. Dinas tetap akan menjadi mitra, tetapi mungkin lebih kepada fasilitasi pendanaan,” jelasnya.

Pendekatan ini, lanjut Arinta, diharapkan membuat kegiatan Dekranasda menjadi lebih fleksibel, cepat terlaksana, dan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya keberanian untuk bergerak, tidak hanya menunggu, serta memastikan setiap kegiatan memiliki hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pengurus harus punya semangat inovatif dan mampu bergerak dengan cepat. Kita ingin setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki output dan outcome yang jelas,” tuturnya.

Dekranasda Sultra, kata Arinta, memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan sektor kerajinan di daerah. Oleh karena itu, sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat. Ia menyebut kolaborasi antara Dekranasda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pariwisata sangat krusial dalam memajukan industri kerajinan lokal.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Sekretaris Dekranasda Sultra, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta para ketua, wakil ketua, dan anggota Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara. Diskusi berjalan dalam suasana terbuka, dengan sejumlah masukan disampaikan untuk penguatan program-program yang sudah direncanakan.

Arinta juga mendorong adanya pelatihan keterampilan yang berkelanjutan bagi pengrajin, pengembangan akses pasar baik lokal maupun digital, serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) bagi produk-produk kerajinan khas Sultra.

“Dengan langkah konkret ini, saya yakin peran Dekranasda tidak hanya terasa di atas kertas, tetapi bisa memberikan dampak nyata bagi para pelaku kerajinan di daerah,” katanya.

Dekranasda Sultra diharapkan mampu menjadi organisasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi kreatif di era saat ini. Perubahan pendekatan kerja yang lebih efisien dan tepat guna menjadi titik awal untuk mendorong kemajuan industri kerajinan yang berkelanjutan dan inklusif.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar apel gabungan perdana pasca libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1446 H, Selasa pagi, 8 April 2025. Apel yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Sultra ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, didampingi oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta para pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sultra.

Mengawali amanatnya, Gubernur menyampaikan ucapan Minal Aidzin wal Faidzin kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran pemerintahan, sembari memohon maaf lahir dan batin. Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada ASN yang tetap menjalankan tugas selama masa libur, terutama mereka yang bertugas di layanan publik.

“Saya mengapresiasi mereka yang tetap menjalankan tugas meski dalam masa libur bersama. Untuk yang belum sempat cuti, saya minta haknya diberikan sesuai ketentuan,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya kedisiplinan ASN, terutama dalam mengikuti apel pagi sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen sebagai pelayan publik. Namun, alih-alih memberikan sanksi bagi yang tidak hadir, ia memperkenalkan pendekatan baru berbasis apresiasi.

“Kita ubah mindset. Selama ini yang hadir apel malah kita marahi karena kecewa pada yang tidak hadir. Mulai sekarang, yang disiplin akan kita beri penghargaan. Kita lihat selama sebulan ke depan, siapa yang konsisten melaksanakan tugas, akan kita nilai dan beri reward,” tegasnya.

Pendekatan ini diharapkan mampu membangun budaya kerja yang lebih positif, dengan menumbuhkan motivasi internal dalam diri ASN untuk bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab. Ia juga meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turut mengawasi dan memastikan kehadiran pegawainya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur menyampaikan komitmennya terhadap pengelolaan anggaran dan aset daerah secara transparan dan bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola secara efisien dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Tidak boleh lagi ada pemborosan anggaran. Semua penggunaan anggaran harus efektif, efisien, dan memberi manfaat nyata,” katanya.

Setelah apel selesai, Gubernur bersama Wakil Gubernur, Sekda, dan para kepala OPD melaksanakan prosesi jabat tangan dengan seluruh peserta apel sebagai bentuk silaturahmi dan memperkuat semangat kebersamaan pasca Idulfitri. Prosesi jabat tangan dilakukan secara berurutan, dimulai dari eselon III dan II hingga seluruh kepala OPD.

Kegiatan berlanjut dengan kunjungan Gubernur ke Media Center Pemerintah Provinsi Sultra. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau fasilitas dan sarana pendukung yang dimiliki pusat informasi tersebut. Menurutnya, Media Center merupakan aset penting yang harus dioptimalkan dalam mendukung penyebaran informasi publik.

“Media Center ini aset penting. Fasilitasnya sudah bagus, tapi pemanfaatannya belum maksimal. Kita akan benahi agar ke depan bisa mendukung kinerja Pemprov, khususnya dalam penyebaran informasi publik,” ujarnya.

Gubernur berharap, melalui apel perdana ini, semangat baru dapat tercipta di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ia ingin ASN menjadi pribadi yang lebih disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas pemerintahan.

Momentum pasca Idulfitri ini disebutnya sebagai saat yang tepat untuk memperkuat kolaborasi, memperbaiki sistem kerja, dan meningkatkan pelayanan publik secara menyeluruh, agar masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari kinerja pemerintahan.

Konawe Utara, Sultranet.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., meninjau langsung dampak banjir yang melanda Kabupaten Konawe Utara, khususnya di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, dan Desa Padalere Utama, Kecamatan Wiwirano. Kunjungan ini dilakukan pada Minggu, 6 April 2025, sebagai tindak lanjut atas arahan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.

Dalam peninjauan tersebut, Sekda didampingi oleh Kepala BPBD Sultra, Muhammad Yusuf, serta sejumlah pejabat dari OPD terkait. Rombongan bertolak dari Kendari pukul 05.00 WITA dan tiba di lokasi sekitar pukul 07.30 WITA.

“Kondisinya sangat membutuhkan perhatian dengan segera. Untuk itu, dari hasil peninjauan ini akan dilakukan sejumlah langkah tindak lanjut, selain desakan untuk pembangunan fisik kembali, juga penanganan psikis dan sosial bagi masyarakat terdampak banjir,” ujar Asrun Lio.

Pemerintah Provinsi Sultra merencanakan rapat koordinasi pada Selasa, 8 April 2025, pukul 10.30 WITA di Kantor Gubernur Sultra. Rapat ini bertujuan untuk membahas pembangunan jembatan layang sebagai solusi jangka panjang dan jembatan bailey sebagai solusi jangka pendek guna mengatasi dampak banjir di wilayah tersebut.

Sebagai bentuk kepedulian, Pemprov Sultra melalui Dinas Sosial akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak, termasuk 1 ton beras, 110 kasur lipat, 110 terpal, 500 paket makanan siap saji, 110 selimut, dan 110 family kit.

Menurut laporan Wakil Bupati Konawe Utara, masyarakat yang terdampak di Desa Sambandete berjumlah 110 KK atau 457 jiwa. Pemerintah daerah setempat telah memberikan bantuan darurat, termasuk penyediaan perahu/rakit gratis untuk penyeberangan, penetapan tarif penyeberangan, serta penyediaan tenda bencana dan tenda keluarga.

Sekda Sultra menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi terkait dalam menangani bencana ini.

Dalam kunjungannya, Sekda juga menerima permohonan dari Camat Oheo terkait bantuan perahu karet dan pembangunan jembatan layang. Salah satu warga terdampak juga meminta penertiban dan himbauan kepada pengemudi kendaraan yang akan menyeberang agar menjaga ketertiban dan keselamatan selama proses penyeberangan.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan penanganan dampak banjir di Konawe Utara dapat dilakukan secara efektif dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak.

Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., atas kunjungan kerja ke Bumi Anoa sebagai bentuk perhatian nyata pemerintah pusat terhadap dunia pendidikan daerah. Kunjungan berlangsung pada Kamis, 17 April 2025.

Mendikdasmen disambut langsung oleh Sekda Sultra dan jajaran pejabat terkait saat tiba di Bandara Haluoleo Kendari. Kunjungan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi sarana penting untuk melihat langsung kondisi pendidikan di wilayah daratan dan kepulauan Sultra. Menteri Abdul Mu’ti melanjutkan kegiatan dengan mengajar di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Konawe Selatan, serta melakukan peninjauan sarana dan prasarana pendidikan dan berdialog bersama para guru dan siswa.

“Bapak Gubernur menyampaikan terima kasih atas kunjungan ini. Kunjungan Mendikdasmen mencerminkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam mendukung kemajuan pendidikan di Sulawesi Tenggara. Karena beliau sedang berada di Jakarta dalam agenda koordinasi yang tidak bisa diwakilkan, maka saya dipercaya menyambut langsung Bapak Menteri,” kata Sekda Sultra, Asrun Lio.

Menurut mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra ini, kehadiran Mendikdasmen memberi nilai strategis bagi daerah untuk menyuarakan kebutuhan riil pendidikan, khususnya terkait sarana prasarana serta infrastruktur penunjang. Hal ini penting terutama bagi wilayah-wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan berbeda dengan wilayah daratan seperti Kendari dan Konsel.

“Pak Menteri telah melihat langsung bagaimana realitas pendidikan di daerah, termasuk kondisi sekolah di wilayah darat dan bagaimana perbedaan akses pendidikan di kepulauan. Kami berharap hal ini menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan nasional yang lebih berpihak ke daerah,” ungkap Asrun Lio.

Ia meyakini, kunjungan ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Sultra.

Selama kunjungan, Mendikdasmen juga memberikan motivasi kepada siswa dan tenaga pendidik. Ia mengampanyekan gerakan pembiasaan “Anak Indonesia Hebat” yang mencakup beberapa aspek pembentukan karakter dan kebiasaan positif pada anak.

“Saya ajarkan mereka pentingnya bangun pagi, berdoa, rajin olahraga, membaca buku, makan makanan sehat, tidur lebih awal, dan bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekitar,” kata Menteri Abdul Mu’ti.

Menurutnya, pembiasaan sejak dini terhadap perilaku baik akan membentuk generasi unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global.

Dalam dialog bersama guru, Menteri Mu’ti juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik. Ia berharap para pendidik terus semangat dalam mengajar dan tidak berhenti berinovasi di tengah berbagai keterbatasan.

Kunjungan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan moral tenaga pendidik, tetapi juga membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah daerah dan pusat terkait prioritas pembangunan pendidikan di Sulawesi Tenggara.

“Dengan kehadiran langsung seperti ini, pemerintah pusat bisa lebih memahami kondisi lapangan dan menciptakan solusi yang lebih tepat guna. Ini adalah momen yang sangat kami hargai,” ujar Sekda Asrun Lio menutup pernyataannya.

Kunjungan kerja Mendikdasmen ke Sultra menjadi simbol komitmen bersama untuk terus membenahi pendidikan demi masa depan generasi bangsa yang lebih cerah, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.

KENDARI, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam momentum Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah/2025 Masehi. Ajakan tersebut disampaikan saat memberi sambutan usai pelaksanaan Salat Idul Fitri di Masjid Raya Al-Kautsar, Kendari, Rabu, 2 April 2025.

“Idul Fitri tahun ini adalah yang pertama bagi saya dan Bapak Ir. Hugua sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk memimpin daerah yang kita cintai ini,” ucap Gubernur Andi.

Ia menegaskan, pemerintahan yang dipimpinnya adalah pemerintahan untuk semua, tanpa membedakan golongan, dan berkomitmen untuk memberikan karya terbaik demi kemajuan daerah. “Kami telah mewakafkan diri dengan sepenuh hati untuk Sultra. Kemajuan hanya akan terwujud jika kita bersatu,” katanya.

Menurutnya, Hari Raya Idul Fitri adalah momen tepat untuk menggugah kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga persatuan. “Hilangkan sekat-sekat di antara kita. Jangan tercerai-berai hanya karena perbedaan agama, etnis, budaya, bahasa, status sosial, atau pilihan politik. Mari hilangkan ego sektoral dan perkuat semangat gotong royong,” ajaknya.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi juga menekankan makna puasa Ramadhan yang baru saja dilalui. Ia menyebutkan, puasa mengandung dua aspek penting: sosial dan religi. “Puasa mengajarkan kita peduli terhadap penderitaan sesama. Secara spiritual, puasa adalah jalan untuk menjadi insan bertakwa, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 183,” jelasnya.

Ia juga mengutip Surah Ali-Imran ayat 133–135 untuk menggambarkan ciri-ciri orang bertakwa, yaitu suka berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, mampu menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, serta segera bertobat jika berbuat salah.

“Semoga ibadah kita selama Ramadhan membawa perubahan positif terhadap peningkatan iman, akhlak mulia, dan kepekaan sosial,” lanjut Gubernur.

Menjelang akhir sambutannya, ia mengajak masyarakat untuk saling memaafkan. “Mari kita lupakan perselisihan masa lalu dan pererat ikatan persaudaraan sebagai sesama umat, warga Sultra, dan anak bangsa. Semoga keikhlasan dan kesabaran membawa kita pada keselamatan dunia dan akhirat,” ucapnya.

Ia juga mengucapkan selamat Idul Fitri kepada seluruh masyarakat Sultra. “Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Provinsi Sultra, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H/2025 M, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan bimbingan-Nya kepada kita semua,” tutupnya.

Gubernur Andi turut menyampaikan penghormatan kepada Wakil Gubernur Ir. Hugua, pimpinan Forkopimda, Sekda, Kakanwil Kemenag Sultra, unsur TNI/Polri, Ketua MUI, tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat, insan pers, serta seluruh jamaah Salat Idul Fitri yang hadir.

Khutbah Idul Fitri pada kesempatan tersebut disampaikan oleh Drs. KH Muslim, M.Si dengan tema “Jadikan Idul Fitri sebagai Momentum Rekonsiliasi Pasca Pilkada”, yang mengajak umat untuk menyatukan kembali persaudaraan pasca perbedaan pilihan politik.

Bombana, sultranet.com – Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana segera mengambil kebijakan agar anggaran kegiatan dinas dapat dicairkan. Hal ini menyusul belum jelasnya pencairan honor bagi tenaga Harian PHTT (Pegawai Harian Tidak Tetap) yang bekerja di lingkungan Pemkab Bombana. Senin (24/3/2025)

Menurut Yudi, tenaga PHTT memiliki peran signifikan dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah. Namun, hingga menjelang Hari Raya Idulfitri, banyak dari mereka masih belum menerima hak mereka.

Ia menilai kondisi ini harus segera diatasi agar para pekerja harian yang menggantungkan hidupnya pada honor tersebut dapat merayakan Idulfitri dengan lebih tenang.

“PHTT ini memiliki kontribusi besar dalam berbagai sektor pemerintahan. Mereka bekerja dengan dedikasi, tetapi justru menghadapi ketidakpastian terkait honor mereka. Ini harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Bombana,” ujar Yudi Utama Arsyad.

Ia menegaskan bahwa honor para tenaga PHTT seharusnya bersumber dari anggaran kegiatan dinas. Oleh karena itu, Pemkab Bombana perlu segera mencairkan anggaran tersebut agar honor dapat segera diberikan sebelum Lebaran.

“Saya meminta Pemkab Bombana untuk segera mencairkan anggaran kegiatan dinas, sehingga honor PHTT bisa dibayarkan tepat waktu. Jangan sampai mereka dibiarkan dalam ketidakpastian menjelang hari raya,” tegasnya.

Ketidakjelasan honor PHTT ini menjadi perhatian banyak pihak. Sejumlah tenaga harian mengaku sudah bekerja penuh waktu, tetapi belum menerima pembayaran yang seharusnya mereka dapatkan.

“Kami berharap ada kepastian dari pemerintah. Kami sudah bekerja sesuai tugas kami, tapi sampai saat ini belum jelas kapan honor akan cair. Semoga ada solusi sebelum Idulfitri,” ungkap salah satu PHTT yang enggan disebutkan namanya.

Sultranet.com, Lasusua – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melanjutkan Safari Ramadan hari kedelapan dengan mengunjungi dua kecamatan, yakni Kodeoha dan Porehu, pada Kamis, 20 Maret 2025.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., menghadiri kegiatan di Masjid Raya Mala-mala, Kecamatan Kodeoha, sementara Wakil Bupati, H. Jumarding, SE., melaksanakan safari di Masjid Raya Bangsala, Kecamatan Porehu.

Dalam sambutannya, Bupati Nur Rahman Umar menegaskan pentingnya merajut kembali persatuan pasca-Pilkada. Ia mengajak masyarakat untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan politik demi kemajuan Kolaka Utara.

“Kita baru saja melalui proses demokrasi dalam Pilkada. Kini saya dan H. Jumarding telah diberi amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara. Riak-riak demokrasi yang terjadi kemarin telah selesai, kini saatnya kita bersatu untuk membangun Kolaka Utara,” ujarnya.

Bupati juga menekankan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, terutama terkait kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Namun, ia optimistis dengan persatuan dan gotong royong, Kolaka Utara dapat menghadapi berbagai tantangan.

“Tantangan ke depan semakin besar, termasuk pengaruh rivalitas negara asing yang bisa berdampak pada ekonomi kita. Namun, jika kita bersatu, kita bisa menghadapi dan mengatasinya bersama,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati H. Jumarding dalam kesempatan di Masjid Raya Porehu mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum meningkatkan keimanan dan mempererat silaturahmi.

“Mari kita manfaatkan bulan suci ini untuk mempererat kembali silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Dengan persatuan dan kebersamaan, kita bisa membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik,” tuturnya.

Safari Ramadan ini turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan ini menjadi ajang bagi pemerintah daerah untuk lebih dekat dengan masyarakat serta menyerap aspirasi demi kemajuan Kolaka Utara.

Dalam tausiyah tarawih yang disampaikan oleh Syamsuddin Ribi, S.Pd., di Masjid Raya Mala-mala, disinggung tentang pentingnya menjadikan Ramadan sebagai momentum introspeksi diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

“Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sebagai titik balik untuk membangun silaturahmi dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Lailatul Qadar yang diyakini turun pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadan harus dijadikan sebagai motivasi untuk semakin giat beribadah.

Sementara itu, Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menyampaikan bahwa Safari Ramadan menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam mempererat hubungan dengan masyarakat.

“Ini adalah momen yang sangat baik bagi pemerintah untuk bersilaturahmi langsung dengan masyarakat. Dengan kegiatan ini, pemerintah dapat mendengar langsung aspirasi warga serta memberikan pesan-pesan pembangunan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Kolaka Utara,” singkatnya.

MUNA, Sultranet.com – Polemik revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) kian menjadi perhatian publik. Ketua 1 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Muna, Muhammad Sualeman, mengingatkan masyarakat untuk mempertimbangkan dampak dari perubahan ini sebelum diterapkan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 1 Januari 2026.

“Revisi ini berpotensi menimbulkan masalah baru, terutama terkait kewenangan lembaga Adhyaksa. Banyak mahasiswa dan pemuda yang khawatir dengan arah kebijakan ini,” kata Sualeman saat ditemui, Selasa (18/3/2025).

Menurutnya, penguatan asas dominus litis dalam R-KUHAP dapat membawa sistem hukum Indonesia kembali ke model sentralistik seperti di era Orde Baru.

“Jika jaksa memiliki kewenangan yang begitu luas dan sulit dikendalikan, sistem hukum bisa menjadi tidak berimbang. Ini harus kita kritisi bersama,” tegasnya.

Sualeman menilai, revisi KUHAP seharusnya tidak hanya menguntungkan satu pihak, melainkan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat, mahasiswa, dan tokoh-tokoh daerah untuk ikut serta dalam diskusi dan kajian kritis terhadap kebijakan ini sebelum diterapkan.

“Negara kita saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan hukum. Jangan sampai revisi ini justru memperburuk keadaan. Kita perlu evaluasi mendalam agar tidak merugikan masyarakat,” tambahnya.

Perdebatan mengenai revisi KUHAP semakin mengemuka di berbagai kalangan, terutama di lingkungan akademisi dan aktivis mahasiswa.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan revisi ini akan memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada jaksa, yang dikhawatirkan berpotensi mengurangi independensi sistem peradilan.

Sementara itu, wacana revisi ini juga mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat. Sebagian mendukung dengan alasan efisiensi hukum, namun tidak sedikit yang menilai langkah ini sebagai kemunduran dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Di tengah polemik ini, Sualeman menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan hukum agar tidak merugikan kepentingan publik.

“Kita harus tetap waspada. Jangan sampai kebijakan ini mengarah pada kepentingan segelintir pihak saja. Semua elemen masyarakat harus bersuara demi menjaga supremasi hukum,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, PMII Muna berencana mengadakan diskusi publik dan seminar guna membahas lebih lanjut dampak dari revisi KUHAP ini.

Mereka juga akan mendorong keterlibatan akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat luas untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait perubahan regulasi ini.

Dengan berbagai pro dan kontra yang berkembang, revisi KUHAP masih menjadi isu yang harus dikaji secara komprehensif. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam menyikapi perubahan ini agar tidak terjadi distorsi keadilan dalam praktik hukum di Indonesia.