Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) melanjutkan Safari Ramadan di hari keempat dengan mengunjungi dua kecamatan, Lambai dan Batu Putih. Dalam kegiatan ini, Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., menghadiri acara di Masjid Raya Nurul Hidayah, Desa Lambai, sementara Wakil Bupati, H. Jumarding, SE., melaksanakan safari di Masjid Raya Batu Putih.  Jumat (15/3/2025)

Dalam sambutannya, Bupati Nur Rahman Umar menekankan pentingnya persatuan pasca-Pilkada dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali bersatu demi kemajuan daerah.

“Kita baru saja melalui proses demokrasi. Kini saatnya kita bersatu, meninggalkan perbedaan yang lalu, dan bersama-sama membangun Kolaka Utara agar lebih maju,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks dan hanya dengan kebersamaan, pembangunan daerah bisa berjalan dengan baik.

“Mari kita terus menjaga silaturahmi dan saling bahu-membahu. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat,” tambahnya.

Wakil Bupati H. Jumarding dalam kesempatan di Masjid Raya Batu Putih juga mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum mempererat kembali persaudaraan.

“Bulan suci ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat keimanan dan kebersamaan. Mari kita manfaatkan momen ini untuk mempererat silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Dengan persatuan, kita bisa membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik,” tuturnya.

Safari Ramadan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana bagi pemerintah daerah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara didampingi oleh unsur Forkopimda, termasuk Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kolaka Utara, Kapolres Kolaka Utara, serta para asisten Setda yang turut serta dalam kunjungan tersebut.

Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir untuk mendengarkan tausiah Ramadan serta berdialog langsung dengan pemimpin daerah mereka.

Warga berharap program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah bisa berjalan dengan baik dan merata di seluruh wilayah.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., mengatakan bahwa Safari Ramadan merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga menjadi wadah bagi pemerintah untuk turun langsung melihat kondisi masyarakat dan menyerap aspirasi mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun daerah.

“Kami berharap masyarakat terus mendukung program-program pembangunan yang telah dicanangkan, karena kemajuan Kolaka Utara adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

Dengan adanya Safari Ramadan, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berupaya semakin dekat dengan masyarakat, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif.

Bombana, Sultranet.com – Aktivitas pasar ilegal sore yang selama ini meresahkan warga di Jalan Pattimura, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, resmi ditertibkan oleh tim terpadu pada Jumat (14/03/2025) sore. Operasi ini melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah Kabupaten Bombana, mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perindagkop, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PTSP, hingga aparat TNI-Polri, serta pihak Kecamatan Rumbia Tengah dan Kelurahan Lauru.

Penertiban ini menyasar pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan bahu jalan, mendirikan lapak tanpa izin, serta memarkir kendaraan secara sembarangan yang menyebabkan kemacetan. Jalan Pattimura yang selama ini menjadi titik sentral aktivitas perdagangan liar, kini mulai dibersihkan dan ditata kembali untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar sebagai fasilitas umum.

“Masih banyak pedagang yang nekat berjualan di atas trotoar dan badan jalan. Ini jelas melanggar aturan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas,” ujar La Ode Sahidun, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Bombana, saat ditemui di lokasi.

Menurut La Ode Sahidun, penertiban ini bukan langkah mendadak. Pemerintah daerah bersama tim terpadu sebelumnya telah melakukan sosialisasi, menyampaikan himbauan, serta memberikan peringatan kepada para pedagang agar berpindah ke zona resmi.

“Kami arahkan para pedagang ke pasar Tadoha Mapaccing di Desa Tapuahi. Di sana sudah tersedia fasilitas yang layak dan aman untuk berjualan. Kalau masih membandel, sanksi tegas akan diberlakukan,” tegasnya.

Pasar Tadoha Mapaccing yang menjadi lokasi relokasi, menurut pemerintah, dirancang untuk menampung seluruh aktivitas niaga warga dengan lebih tertib. Pemerintah daerah berharap pendekatan persuasif dan edukatif yang telah dilakukan sebelumnya bisa mendorong kepatuhan para pedagang.

Kepala Dinas Perindagkop Bombana, Azis Fair, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan pembenahan kawasan pasar agar bisa memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli.

“Kami berharap para pedagang bisa memanfaatkan fasilitas resmi yang telah disiapkan. Pasar Tadoha Mapaccing ini dibangun untuk mendukung ekonomi warga, bukan untuk dikosongkan,” kata Azis.

Penertiban pasar ilegal sore di Kelurahan Lauru ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan meningkatkan kualitas tata kota. Keberadaan pasar liar yang tak tertata, selain menyalahi aturan, juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan dan menurunkan nilai estetika lingkungan kota.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa kegiatan seperti ini akan dilakukan secara berkala, dengan pendekatan yang tetap mengedepankan sisi kemanusiaan. Aparat di lapangan juga dibekali dengan pendekatan komunikasi yang humanis untuk meminimalkan gesekan dan membangun kesadaran masyarakat.

Lurah Lauru, Ilyas, yang turut hadir dalam kegiatan ini, mengapresiasi keterlibatan semua unsur dalam penertiban tersebut. Ia berharap warga bisa memahami bahwa langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman.

“Ini untuk kebaikan kita bersama. Ketika lingkungan bersih, tertata dan tidak semrawut, semua orang akan merasakan manfaatnya,” ujar Ilyas.

Camat Rumbia Tengah, Rahmat Saleh, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat merupakan kunci utama suksesnya penataan ruang publik.

“Kami akan terus mendampingi warga, khususnya para pedagang, agar bisa beraktivitas ekonomi tanpa mengganggu ketertiban umum. Pemerintah bukan melarang orang mencari nafkah, tapi menata agar semua tertib dan nyaman,” ucap Rahmat.

Dengan penertiban ini, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi pasar ilegal baru yang muncul di titik-titik lain. Penataan ruang publik dan zona niaga yang tertib dinilai sangat penting demi terciptanya kota yang ramah bagi semua.

Bombana, Sultranet.com – Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Bombana menertibkan Pasar Ilegal Sore yang berada di Jalan Pattimura, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Jumat, 14 Maret 2025. Penertiban menyasar pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar, bahu jalan, lapak-lapak liar, serta kendaraan parkir sembarangan yang kerap menimbulkan kemacetan di kawasan tersebut.

Kegiatan ini melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), aparat TNI-Polri, serta pemerintah Kecamatan Rumbia Tengah.

“Kami menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sebelumnya. Penertiban ini merupakan upaya menjaga ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas,” kata La Ode Sahidun, S.Si, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Bombana saat ditemui di lokasi.

Menurutnya, meski imbauan sudah berulang kali disampaikan, masih banyak pedagang yang tetap nekat berjualan di atas trotoar dan badan jalan. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu pengguna jalan, tetapi juga menyalahi aturan perundang-undangan tentang ketertiban umum dan pemanfaatan fasilitas publik.

“Sudah sering kami beri peringatan secara persuasif. Tapi sebagian pedagang tetap memilih berjualan di area terlarang. Kalau begini terus, tentu akan ada sanksi lebih tegas,” ujarnya.

Sebelum tindakan penertiban dilakukan, Tim Terpadu telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang agar mereka dapat berpindah ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah, yakni Pasar Tadoha Mapaccing di Desa Tapuahi, yang masih berada di wilayah Kecamatan Rumbia Tengah.

Pasar tersebut, menurut Dinas Perindagkop Bombana, dibangun sebagai solusi jangka panjang agar pedagang kaki lima memiliki lokasi yang layak dan aman, sekaligus mendorong terciptanya pusat ekonomi yang lebih tertata dan terorganisir.

“Kami harap semua pedagang bisa memanfaatkan pasar resmi ini. Fasilitas sudah kami sediakan. Jangan ada lagi alasan untuk berjualan di tempat yang melanggar aturan,” ujar Azis Fair, Kepala Dinas Perindagkop Bombana.

Azis menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak melarang aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan ingin memastikan semua kegiatan berjalan dalam koridor aturan serta tetap menjaga keindahan dan keteraturan kota.

Ia juga menambahkan bahwa Pasar Tadoha Mapaccing telah dilengkapi dengan fasilitas umum seperti los dagang, tempat parkir, sanitasi, serta sistem pengelolaan sampah, agar pedagang dan pengunjung merasa lebih nyaman.

“Dengan relokasi ini, kami berharap terjadi pemerataan ekonomi dan kenyamanan berbelanja bagi masyarakat,” ujarnya.

Tim Terpadu menyatakan bahwa penertiban akan terus dilakukan secara berkala. Fokusnya bukan hanya pada pembongkaran lapak ilegal, tetapi juga pengawasan parkir liar dan perbaikan sistem lalu lintas di kawasan padat.

Masyarakat sekitar pun menyambut positif langkah ini. Beberapa warga menilai aktivitas pasar sore di Jalan Pattimura kerap menimbulkan kemacetan dan tumpukan sampah yang tidak terkelola.

“Kalau bisa dipindah ke tempat resmi, kenapa harus ganggu jalan umum? Kami sebagai pengguna jalan jadi susah lewat, belum lagi baunya kalau sore,” ujar Andi, warga Kelurahan Lauru.

Penertiban pasar ilegal ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata wajah kota Rumbia sebagai pusat administrasi dan ekonomi Kabupaten Bombana. Program ini akan terus dikawal oleh lintas sektor, termasuk aparat keamanan, demi menjaga keberlanjutan dan kedisiplinan pelaku usaha mikro dan kecil.

Dengan tindakan tegas namun humanis ini, pemerintah berharap pedagang dapat memahami bahwa keteraturan kota adalah tanggung jawab bersama. Menata pasar bukan sekadar urusan estetika, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan tertib bagi semua pihak.

BOMBANA, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, resmi melantik dr. H. Sunandar A. Rahim, M.Kes sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Tanduale Sekretariat Daerah Bombana, Jumat (14/3/2025), dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah memiliki peran strategis dalam pemerintahan daerah, terutama dalam membantu kepala daerah menjalankan kebijakan serta mengoordinasikan program pembangunan. Ia berharap Pj. Sekda yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menjaga sinergi antarlembaga, dan meningkatkan kinerja birokrasi.

“Sebagai Sekda, tugas utama yang diemban adalah memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Saya berharap Pak Sunandar dapat mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab,” ujar Burhanuddin.

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/78 Tahun 2025, tertanggal 7 Maret 2025. Dengan penunjukan ini, dr. H. Sunandar A. Rahim diharapkan dapat segera bekerja dan menyesuaikan diri dengan dinamika pemerintahan di Bombana.

Dalam keterangannya usai dilantik, Sunandar menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk mengemban amanah dengan penuh dedikasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh elemen pemerintahan untuk memastikan kebijakan daerah dapat berjalan optimal.

“Saya akan berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan tugas ini dan memastikan sinergi antarlembaga tetap terjaga. Semua ini demi kemajuan Bombana dan kesejahteraan masyarakat,” kata Sunandar.

Pelantikan ini menjadi momen penting dalam struktur pemerintahan Kabupaten Bombana, mengingat posisi Sekda memiliki peran krusial dalam menjalankan kebijakan daerah. Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki Sunandar, diharapkan roda pemerintahan semakin solid dan mampu menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Kendari, sultranet.com – Hj. Fatmawati Kasim Marewa Burhanuddin, S.Sos, resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bombana periode 2025-2030 setelah dilantik oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari. Rabu (12/3/2025)

Pelantikan ini berlangsung di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, bersamaan dengan pelantikan Ketua Dekranasda dari 16 kabupaten/kota lainnya se-Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Arinta Nila Hapsari menekankan pentingnya peran Dekranasda dalam memajukan industri kerajinan di daerah masing-masing.

Ia menegaskan bahwa program Dekranasda tidak boleh hanya bersifat seremonial, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi pengrajin dan ekonomi masyarakat.

“Saya berharap para Ketua Dekranasda kabupaten/kota dapat menghadirkan program inovatif yang mampu mengangkat potensi kerajinan daerah. Jangan hanya seremonial, tapi harus nyata berdampak bagi pengrajin dan ekonomi masyarakat,” ujar Arinta.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Bombana yang baru dilantik, Fatmawati Burhanuddin menegaskan komitmennya untuk mendorong inovasi dalam produk kerajinan lokal agar lebih bernilai tinggi dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menurutnya, peran Dekranasda harus menjadi motor penggerak industri kreatif di Bombana.

“Saya siap mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Dekranasda Bombana akan berupaya mendorong produk kerajinan lokal agar lebih inovatif, memiliki daya saing tinggi, dan mampu menjadi kebanggaan daerah. Kita akan menggali potensi yang ada dan mengangkat produk unggulan Bombana ke tingkat yang lebih luas,” kata Fatmawati.

Fatmawati juga mengajak seluruh pengrajin dan pelaku UMKM di Bombana untuk terus berkarya dan berinovasi dalam menghasilkan produk berkualitas yang memiliki daya saing tinggi.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan para pelaku industri kreatif dapat semakin ditingkatkan guna memperkuat ekonomi berbasis kerajinan.

Acara pelantikan ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan ramah tamah. Dengan kepemimpinan baru, Dekranasda Bombana diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan industri kerajinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kreatif.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana bergerak cepat menangani longsoran yang terjadi di ruas jalan Lamoare-Lemo, Kecamatan Poleang Tenggara. Senin (10/3/2025)

Untuk memastikan akses transportasi tetap lancar dan aman bagi masyarakat, tim PUPR Bombana langsung mengerahkan alat berat jenis ekskavator guna mempercepat proses pembersihan material longsor dan perbaikan jalan.

Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi PUPR Bombana, Ir. Syamsuar, ST., M.Si., turun langsung bersama tim teknis ke lokasi untuk menilai dampak longsoran serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang paling efektif.

“Kami langsung mengerahkan alat berat untuk mempercepat proses penanganan. Material longsor yang menutupi sebagian besar badan jalan harus segera disingkirkan agar akses kembali normal,” ujar Syamsuar saat ditemui di lokasi.

Menurutnya, longsoran ini dipicu oleh curah hujan tinggi dalam beberapa pekan terakhir yang menyebabkan tanah menjadi labil. Struktur tanah yang tidak stabil, ditambah kemiringan yang cukup curam, membuat ruas jalan ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W., menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menangani setiap persoalan secepat mungkin agar tidak mengganggu aktivitas warga yang bergantung pada jalur tersebut sebagai akses utama.

“Kami tidak hanya membersihkan material longsor, tetapi juga melakukan perbaikan sementara dengan melakukan pengerasan jalan agar dapat dilalui oleh masyarakat,” ujar Sofian Baco.

Langkah-langkah perbaikan meliputi pembersihan material longsor dan penguatan badan jalan dengan metode konstruksi yang disesuaikan dengan kondisi geologi setempat.

Dengan pengerahan alat berat, proses ini dapat diselesaikan lebih cepat sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan jalan tanpa kendala.

Selain menangani titik longsor yang saat ini terdampak, PUPR Bombana juga akan melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi lain yang berpotensi mengalami kejadian serupa.

Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi bencana serupa serta meningkatkan ketahanan infrastruktur jalan di Kabupaten Bombana.

Masyarakat sekitar menyambut baik gerak cepat dari PUPR Bombana. Mereka berharap perbaikan dapat segera selesai agar akses transportasi kembali normal, mendukung mobilitas warga, serta menjaga kelancaran distribusi barang dan hasil pertanian di wilayah tersebut.

Dengan langkah sigap dari Dinas PUPR Bombana, ruas jalan Lamoare-Lemo sudah dapat kembali berfungsi optimal, memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bombana.

BOMBANA, sultranet.com – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Bombana melakukan patroli di lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas penambangan tanpa izin di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Senin (10/3/2025) sore.

Patroli yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Bombana, IPTU Yudha Febry Widanarko, S.Tr.K., S.I.K., bersama personel Sat Reskrim itu menyisir beberapa titik di kawasan SP6, SP7, dan SP9 Desa Wumbubangka. Hasilnya, tim tidak menemukan aktivitas penambangan yang sedang berlangsung.

Meski demikian, petugas mendapati sejumlah lubang bekas galian tambang di lokasi tersebut. Selain itu, ditemukan pula beberapa unit mesin diesel atau dompeng serta mesin alkon yang disimpan di tepi lubang bekas galian.

Beberapa tenda dan gubuk yang diduga digunakan oleh para penambang untuk beristirahat juga terpantau dalam kondisi kosong.

Kasat Reskrim Polres Bombana IPTU Yudha Febry Widanarko mengatakan bahwa patroli ini merupakan langkah pengawasan guna menekan aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada lagi kegiatan penambangan tanpa izin yang beroperasi di area tersebut.

“Kami akan terus melakukan patroli dan pemantauan di wilayah yang berpotensi terjadi aktivitas penambangan ilegal. Apabila ditemukan adanya kegiatan yang melanggar hukum, kami akan mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Polres Bombana mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya indikasi aktivitas tambang ilegal di sekitar wilayah mereka.

MUNA, Sultranet.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna menggelar Rapat Paripurna dalam rangka menyambut Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih periode 2025-2030.

Rapat yang berlangsung pada Kamis (6/3/2025) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muna, Muh. Rahim, serta dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Muna, pimpinan dan anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Muh. Rahim menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan proses Pilkada.

Ia menegaskan bahwa sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri, kepala daerah yang baru terpilih wajib menyampaikan pidato di hadapan sidang paripurna DPRD sebagai bentuk awal dari pemerintahan yang baru.

“Ini adalah momentum penting untuk menyampaikan visi dan misi pemerintahan baru dalam membangun Kabupaten Muna ke depan,” kata Muh. Rahim.

Bupati Muna terpilih, Bachrun, dalam pidatonya menegaskan komitmennya untuk bekerja demi kesejahteraan masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan berfokus pada pemberantasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

“Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi. Membangun daerah ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi dengan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” ujar Bachrun.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, sektor pertanian, perikanan, dan peternakan memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan lebih lanjut guna menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

“Kita akan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Muna memiliki potensi besar di sektor pertanian dan kelautan, dan kita harus mampu mengelolanya dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Bachrun menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan mengurangi jumlah sampah di wilayah Kabupaten Muna.

Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan akan berkontribusi besar terhadap kualitas hidup yang lebih baik.

“Kami akan mendorong gerakan hidup bersih dan sehat. Dengan lingkungan yang bersih, maka kesehatan masyarakat akan meningkat dan dampaknya akan dirasakan oleh semua,” katanya.

Sebagai langkah awal, Bachrun menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran pemerintahan untuk memastikan program-program prioritas dapat berjalan sesuai rencana.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat dan stakeholder di Muna dapat bersatu dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan visi yang jelas dan dukungan dari semua pihak, Bachrun optimistis bahwa Kabupaten Muna akan mengalami perubahan positif selama lima tahun ke depan.

Kolaka Utara, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., dan Wakil Bupati H. Jumarding, SE., menyampaikan visi-misi pembangunan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Utara yang digelar di Gedung DPRD, Selasa (4/3/2025).

Agenda ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, dan dihadiri unsur Forkopimda, OPD, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam pidatonya, Bupati Kolaka Utara menegaskan bahwa visi pemerintahan periode 2025-2030 adalah Kolaka Utara sebagai Daerah yang Madani, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ia merinci tujuh misi strategis yang menjadi pijakan utama pembangunan lima tahun ke depan.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, serta menghadirkan infrastruktur yang merata dan berkualitas,” ujar Nur Rahman Umar

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan nilai tambah produk berbasis sumber daya alam, penguatan sektor pertanian dalam arti luas, pembangunan berwawasan lingkungan, serta penguatan semangat keberagaman dalam pembangunan.

Selain memaparkan arah pembangunan jangka panjang, Bupati juga menguraikan program prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

Beberapa program yang akan segera dijalankan antara lain Safari Ramadan dan buka puasa bersama di 15 kecamatan sebagai bentuk rekonsiliasi dan silaturahmi dengan masyarakat.

Selanjutnya Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Utara 2025-2030.

Penataan dan pembinaan birokrasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan.

Program pembersihan Kota Lasusua dalam rangka persiapan penilaian Adipura.

Pendataan dan distribusi makanan bergizi gratis untuk masyarakat.

Optimalisasi penerangan lampu jalan dalam kota untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, menambahkan bahwa seluruh program yang dirancang tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan ini memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” katanya.

Dukungan terhadap visi-misi yang disampaikan juga datang dari berbagai pihak.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menilai program yang dipaparkan menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat.

“Bupati dan Wakil Bupati telah menyusun program yang realistis dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ini adalah langkah positif untuk mewujudkan Kolaka Utara yang lebih maju,” ujarnya.

Syahlan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat agar program yang telah dirancang dapat berjalan dengan maksimal.

“Kami berharap semua pihak dapat bersinergi untuk mendukung kebijakan pembangunan yang telah dirancang,” tambahnya.

Dengan penyampaian visi-misi ini, Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam membangun daerah.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaka Utara hanya bisa maju jika kita semua bergandengan tangan untuk mewujudkan cita-cita bersama,” tutup Nur Rahman Umar.

Bombana, Sultranet.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana terus mematangkan persiapan untuk menyambut kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Bombana terpilih periode 2025–2030. Penyambutan dijadwalkan berlangsung pada 3 Maret 2025, sehari setelah keduanya tiba di Bandara Haluoleo, Kendari.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bombana, Rusman, menegaskan bahwa pihaknya mengerahkan seluruh personel demi memastikan kelancaran dan keamanan selama prosesi penyambutan berlangsung. Pengamanan melibatkan pengawalan dari bandara hingga ke rumah jabatan di Bombana.

“Sudah menjadi tanggung jawab pokok kami untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman, termasuk keamanan pimpinan daerah. Ini adalah tugas yang harus kami jalankan secara maksimal,” ujar Rusman dalam keterangannya.

Persiapan pengamanan dilakukan secara menyeluruh di sejumlah titik strategis. Selain pengawalan dari Bandara Haluoleo menuju kediaman pribadi Bupati di Mandonga, Kendari, Satpol PP juga telah menyiapkan skema pengamanan di titik-titik perlintasan menuju Kabupaten Bombana, termasuk di Jembatan Langkoala, Kecamatan Lantari Jaya, yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Bombana dan Konawe Selatan.

“Beberapa titik akan menjadi fokus pengamanan kami, mulai dari bandara, kediaman pribadi Bupati, hingga jalur masuk ke Bombana. Kami ingin memastikan seluruh rangkaian berjalan aman dan tertib,” jelas Rusman, yang sebelumnya menjabat Kepala BKPSDM Bombana.

Menurutnya, Satpol PP juga aktif berkoordinasi dengan pihak keamanan lainnya, termasuk kepolisian dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Koordinasi juga dilakukan bersama Dinas Perhubungan dan OPD teknis lainnya untuk mendukung acara penyambutan yang dirancang meriah dan penuh makna.

Diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Bombana hasil Pilkada 2024 telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada 20 Februari 2025. Setelah pelantikan, keduanya menjalani rangkaian orientasi dan retret kepemimpinan nasional di Magelang. Keduanya dijadwalkan tiba di Kendari pada pagi hari 2 Maret 2025, sebelum akhirnya menuju Kabupaten Bombana sehari kemudian.

“Kami masih terus menggelar rapat-rapat internal dengan para asisten dan pihak terkait. Semua unsur Satpol PP akan dilibatkan sepenuhnya. Ini adalah momen penting menyambut pemimpin baru kita di Wonua Bombana,” tambah Rusman.

Ia juga berharap seluruh personel Satpol PP Bombana dapat menunjukkan sikap disiplin dan siap siaga dalam menjalankan tugasnya. “Saya minta semua anggota menyiapkan diri sebaik mungkin. Kita harus sambut pemimpin kita dengan cara yang bermartabat,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana pun dikabarkan tengah menyusun berbagai acara seremoni, baik saat penjemputan di bandara maupun saat penyambutan di rumah jabatan. Agenda ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi pemerintahan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan atas legitimasi pemimpin baru hasil pilihan rakyat.

Dengan pendekatan pengamanan yang humanis, Satpol PP Bombana berharap acara penyambutan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat berlangsung lancar tanpa hambatan serta menjadi momentum awal yang baik bagi roda pemerintahan periode 2025–2030.