Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di Aula Tanduale, Kamis (17/4/2025). Musrenbang ini mengangkat tema “Peningkatan Ekonomi Berbasis Agrominapolitan, Infrastruktur dan SDM Berkualitas.”

Kegiatan strategis tahunan ini menjadi ajang untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam sambutannya, Ahmad Yani menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan partisipatif agar pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Tahun 2026 adalah momentum penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Kita harus fokus pada pendekatan agrominapolitan yang menyeluruh, mulai dari produksi hingga pemasaran, dibarengi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Ahmad Yani juga mengajak semua pemangku kepentingan agar bersinergi dalam merancang program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Kita tidak boleh lagi berpikir sektoral. Agrominapolitan bukan hanya pertanian dan perikanan, tapi juga mencakup pengolahan, distribusi, dan promosi produk lokal agar memiliki daya saing,” tambahnya.

Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa RKPD 2026 akan difokuskan pada lima pilar utama: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan daya saing SDM, peningkatan infrastruktur dan konektivitas, daya saing budaya dan ekologi, serta birokrasi yang efisien, akuntabel, dan transparan.

“Dari seluruh tahapan Musrenbang yang telah dilalui, kami mencatat ada 2.430 usulan program yang masuk dalam aplikasi SIPD-RI. Sebanyak 615 berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD dan 1.815 lainnya dari Musrenbang desa, kelurahan, dan kecamatan,” jelas Husrifnah.

Musrenbang RKPD tahun ini diikuti oleh 150 peserta, terdiri dari unsur DPRD, Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, perempuan, organisasi kepemudaan, hingga akademisi. Kehadiran mereka mencerminkan keterlibatan aktif seluruh elemen dalam merancang masa depan pembangunan Bombana.

Tak hanya paparan teknis, Musrenbang juga dirangkaikan dengan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk menggali isu-isu strategis dari berbagai sektor. Forum ini menjadi wadah bagi peserta untuk menyampaikan masukan langsung agar perencanaan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Musrenbang RKPD 2026 diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan yang aplikatif dan program-program unggulan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjadikan pembangunan yang partisipatif sebagai budaya kerja dalam menciptakan daerah yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Pewarta : Abdul Muis

Kendari – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., memimpin langsung upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin pagi. Upacara ini dihadiri oleh para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat struktural dan fungsional, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Senin, 17 April 2025.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan apresiasi atas meningkatnya kedisiplinan ASN dalam mengikuti apel pagi dan sore. Ia menyebut capaian kehadiran ASN dalam sepekan terakhir sudah menembus angka 60 persen, sebagai hasil dari peningkatan kesadaran pegawai dalam melaksanakan kewajiban kerja.

“Disiplin kita dalam seminggu terakhir ini sudah menunjukkan hasil yang baik, baik pada apel pagi maupun apel sore. Kehadiran ASN kita juga meningkat signifikan,” ujar Sekda.

Peningkatan kedisiplinan tersebut, lanjut Asrun Lio, perlu terus dipertahankan sebagai bentuk tanggung jawab ASN dalam menjalankan peran pelayanan publik dan mendukung efektivitas pemerintahan. Ia juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja tertib dan disiplin sebagai wujud integritas dalam birokrasi.

Selain menyentuh aspek kehadiran, Sekda juga menekankan kepatuhan ASN terhadap rekayasa lalu lintas di kawasan kantor Gubernur. Ia mengimbau agar seluruh pegawai mengikuti jalur yang telah ditetapkan dan tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan.

“Kita harus membiasakan tertib di lingkungan kerja, termasuk dalam menggunakan jalan dan memarkirkan kendaraan secara benar,” ucapnya tegas.

Di hadapan peserta upacara, Sekda juga meminta seluruh OPD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan triwulan pertama tahun 2025. Ia menekankan bahwa program-program rutin yang telah direncanakan harus segera dijalankan, kecuali yang masih menunggu izin atau petunjuk teknis lebih lanjut.

“Segera lakukan evaluasi triwulan pertama dan laksanakan kegiatan-kegiatan rutin, kecuali yang memang belum mendapat izin pelaksanaan,” katanya.

Ia juga mendorong seluruh pimpinan OPD untuk terus berinovasi dan responsif terhadap dinamika pelayanan publik. Menurutnya, kinerja pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan setiap instansi dalam menindaklanjuti rencana kerja.

Lebih jauh, Asrun Lio berharap momentum Hari Kesadaran Nasional dijadikan refleksi bersama bagi ASN untuk meningkatkan kualitas kerja, loyalitas terhadap lembaga, serta komitmen dalam melayani masyarakat secara optimal.

“Semoga kita semua dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Sultra,” pungkasnya.

Upacara Hari Kesadaran Nasional rutin dilaksanakan setiap tanggal 17 bulan berjalan sebagai sarana memperkuat semangat nasionalisme dan etos kerja ASN. Momen ini juga menjadi ajang evaluasi moral dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kendari, Sultranet.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Andi Sumangerukka, resmi membuka Kick Off Program Inkubasi Wastra Tahun 2025 yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sultra. Kegiatan yang berlangsung di Aula Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari ini diikuti oleh 40 peserta terpilih dari berbagai daerah di Sultra. Rabu, 16 April 2025.

Dalam acara pembukaan, Ny. Arinta menyampaikan pentingnya menjaga keberlanjutan wastra sebagai warisan budaya yang kini telah berevolusi menjadi bagian dari fesyen modern. Ia menyoroti bagaimana wastra, khususnya tenun, tidak lagi terbatas sebagai sarung atau selendang, namun telah menjelma dalam bentuk blazer, jas, hingga aksesori kekinian seperti tas dan topi.

“Ini menunjukkan bahwa wastra Sultra mampu mengikuti perkembangan zaman dan menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Potensinya sangat besar jika dikelola dengan tepat,” kata Arinta.

Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi industri fesyen berbasis budaya adalah menjaga kualitas produk, terutama dari sisi desain dan produksi. Karena itu, Inkubasi Wastra 2025 menjadi strategi penting untuk meningkatkan keterampilan pelaku industri kreatif lokal.

“Desain menarik harus didukung hasil produksi yang rapi dan berstandar tinggi. Program ini menjadi jembatan untuk mewujudkan itu,” tambahnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Rahadian Triaji, menekankan bahwa BI terus berkomitmen mendorong penguatan UMKM, khususnya yang berbasis budaya. Menurutnya, tantangan global saat ini bisa menjadi peluang bagi produk wastra daerah untuk tampil sebagai solusi fashion yang berkelanjutan dan bernilai tinggi.

“Bank Indonesia tidak hanya fokus pada makroekonomi. Kami sangat concern pada penguatan UMKM, termasuk pelestarian budaya lokal melalui wastra,” ujarnya.

Rahadian menyebut program ini akan berlangsung selama dua pekan, mulai 16 hingga 29 April 2025, terbagi dalam dua kelas pelatihan: tata busana dan produksi. Materi pelatihan difokuskan pada pemanfaatan tekstil tradisional Sultra, serta didampingi oleh mentor dari Tim Gaya Wastra Nusantara.

“Harapannya, peserta tak hanya mahir mendesain, tapi juga punya strategi produksi dan pemasaran yang kuat, sehingga bisa menembus pasar nasional bahkan internasional,” tegasnya.

Kepala BPVP Kendari, Amran, dalam sambutannya menjelaskan bahwa lembaganya kini hadir dengan format yang lebih luas setelah sebelumnya dikenal sebagai BLK. Ia menyebutkan BPVP memiliki beragam skema kejuruan seperti Listrik, Otomotif, Welding, TIK, Garmen, Pariwisata, hingga Barista, yang kini paling diminati karena tren kuliner yang berkembang pesat.

“Dengan pelatihan yang kami sediakan, masyarakat Sultra bisa membekali diri dengan keahlian spesifik agar siap bersaing di dunia kerja,” jelas Amran.

Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap sinergi antara BPVP, BI Sultra, dan Dekranasda sebagai upaya memperkuat pelaku UMKM dan angkatan kerja produktif di Sulawesi Tenggara.

Program Inkubasi Wastra 2025 ini diikuti oleh peserta terpilih dari berbagai daerah seperti Kota Kendari, Konawe Selatan, Muna, Wakatobi, dan Konawe. Selama pelatihan, mereka akan dibekali teknik desain, produksi, serta strategi promosi dan pemasaran yang relevan dengan tren pasar fesyen modern.

Selain memperkuat kapasitas UMKM, kegiatan ini juga menargetkan terbentuknya produk wastra unggulan yang dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional, sekaligus menjaga identitas budaya lokal.

“Kolaborasi Dekranasda, Bank Indonesia, dan stakeholder lainnya harus terus dijaga dan ditingkatkan demi kemajuan industri kerajinan dan ekonomi kreatif Sultra,” tutup Ny. Arinta.

Baubau, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Kota Baubau pada Senin, 14 April 2025. Kunjungan tersebut menjadi panggung bagi penegasan komitmen pemerintah provinsi dalam mendorong inovasi pendidikan dan pemberdayaan potensi lokal, khususnya melalui pendidikan vokasi.

Salah satu hal yang mencuri perhatian dalam kunjungan ini adalah inisiatif siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Baubau yang memproduksi sendiri seragam sekolah. Seragam hasil karya siswa SMK ini bahkan dibagikan langsung kepada siswa SMA Negeri 1 Baubau sebagai bentuk apresiasi atas semangat kemandirian dan kreativitas pelajar.

“Saya sangat mengapresiasi inovasi yang lahir dari anak-anak kita di SMK. Ini adalah bentuk nyata dari pemberdayaan dunia pendidikan yang sejalan dengan visi pembangunan daerah,” kata Gubernur Andi Sumangerukka dalam sambutannya.

Gubernur menilai langkah tersebut sebagai strategi konkret untuk meningkatkan kompetensi pelajar sekaligus membuka ruang berwirausaha di sektor jasa. Ia menekankan bahwa penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan daerah berbasis keterampilan.

“Kita harus menyiapkan SDM yang mampu menjawab tantangan zaman. Pendidikan vokasi seperti di SMK ini akan menjadi tulang punggung transformasi ekonomi berbasis keterampilan,” ujarnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan dunia usaha dalam menciptakan lulusan yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Menurutnya, ekosistem pendidikan perlu terus didorong agar mampu melahirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kerja sama lintas sektor adalah fondasi dalam memperkuat sistem pendidikan. Pemerintah akan selalu hadir mendukung setiap upaya yang menciptakan peluang dan kemandirian bagi generasi muda,” tambah Gubernur.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk turut memberikan semangat kepada para guru dan siswa yang hadir. Ia mengingatkan pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan bangsa, sekaligus mengajak pelajar untuk tidak menyia-nyiakan waktu dalam menuntut ilmu.

“Gunakan setiap kesempatan belajar sebaik mungkin. Kalian adalah generasi masa depan yang akan membawa perubahan bagi bangsa ini,” tutur Ribka.

Ribka juga memuji komitmen pemerintah daerah Sultra yang konsisten mendukung pendidikan berbasis keterampilan, serta berharap agar praktik baik seperti produksi seragam ini bisa diperluas ke sekolah lainnya di wilayah Indonesia.

Turut mendampingi kunjungan kerja tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, Komandan Korem 143/Halu Oleo, serta Wali Kota Baubau Yusran Fahim. Hadirnya para pemangku kepentingan ini mencerminkan sinergi lintas sektor dalam memperkuat arah pembangunan SDM di Sulawesi Tenggara.

Program produksi seragam oleh siswa SMK di Baubau menjadi contoh konkret bahwa pemberdayaan pelajar bisa dilakukan secara langsung, aplikatif, dan berdampak nyata. Selain membentuk kemandirian, program ini juga memberi ruang aktualisasi bagi pelajar untuk turut membangun daerahnya melalui jalur pendidikan.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat, inovasi di sektor pendidikan vokasi diharapkan terus tumbuh dan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara.

Baubau, Sultranet.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, untuk segera mempercepat penyusunan dan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di seluruh wilayah provinsi, termasuk kabupaten dan kota. Arahan tersebut disampaikan saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sultra Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Nirwana Buton Villa, Kota Baubau, Senin, 14 April 2025.

Permintaan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya satu data nasional dalam mendukung program strategis pembangunan nasional. Wamendagri menyebut, penyelesaian RTRW dan penetapan batas wilayah, termasuk batas desa, sangat penting untuk mewujudkan integrasi data dan penataan ruang yang tertib serta terarah.

“Saya minta tolong pesan dari Pak Menteri untuk kita selesaikan RTRW-nya, baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk batas desa, karena kita akan menuju satu data nasional,” kata Ribka Haluk saat menyampaikan arahannya.

Ia menambahkan, RTRW yang disusun dengan komprehensif akan menjadi fondasi utama bagi pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, tata ruang yang tertata dengan baik akan mempermudah identifikasi potensi daerah serta memperkuat daya tarik investasi di berbagai sektor, termasuk pariwisata, pertanian, hingga industri.

“Sehingga kita bisa lihat kawasan-kawasan mana peruntukannya, untuk wisata, pembangunan, dan lainnya. RTRW harus diselesaikan,” tegas Ribka.

Wamendagri juga menggarisbawahi pentingnya peran aktif Gubernur dalam mengoordinasikan percepatan ini melalui kolaborasi lintas sektor antara Bappeda provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta kementerian dan lembaga terkait. Ia menyebut, Kemendagri telah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh RTRW secara nasional tahun ini sebagai bagian dari percepatan pembangunan daerah.

Selain itu, dalam Musrenbang tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka juga diminta untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah-langkah inovatif dan kebijakan yang pro-investasi. Peningkatan PAD dinilai krusial dalam memperkuat kemandirian fiskal dan menurunkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat.

Seluruh kebijakan pembangunan daerah, termasuk RKPD, ditegaskan harus sejalan dengan arah pembangunan nasional yang saat ini disusun dalam visi Asta Cita oleh Presiden Prabowo Subianto. Ribka menilai keselarasan tersebut penting agar pembangunan daerah mampu menopang prioritas nasional secara sinergis dan terukur.

Gubernur Andi Sumangerukka dalam tanggapannya menyatakan siap menindaklanjuti arahan Wamendagri dan mempercepat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa penataan ruang menjadi prioritas dalam mendukung visi pembangunan Sultra yang inklusif dan berbasis potensi lokal.

“Saya menyambut baik arahan ini. Kami akan segera memperkuat sinergi lintas sektor agar penyusunan RTRW bisa tuntas dan menjadi peta jalan pembangunan Sultra yang lebih terarah,” ujarnya di hadapan peserta Musrenbang.

Musrenbang RKPD 2026 ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sultra Hugua, para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tenggara, termasuk Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, jajaran Forkopimda, serta pejabat tinggi lainnya. Forum ini menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun rencana kerja dan pembangunan Sultra tahun depan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen menyusun tata ruang yang inklusif dan adaptif, Provinsi Sulawesi Tenggara diyakini mampu menjawab tantangan pembangunan di era modern. RTRW yang baik bukan hanya soal peta, tetapi landasan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan demi masa depan generasi mendatang.

Baubau, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam kunjungan kerja ke Sekolah Dasar Negeri 2 Lamangga, Kota Baubau, Senin, 14 April 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah pusat di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andi menyampaikan dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan program MBG yang dinilainya memiliki manfaat ganda, baik untuk pemenuhan gizi anak-anak sekolah maupun penggerak ekonomi lokal. Ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar penyediaan makanan di sekolah, tetapi juga peluang besar untuk memberdayakan potensi sumber daya daerah.

“Program ini sangat strategis. Bukan hanya untuk anak-anak kita agar tumbuh sehat dan cerdas, tapi juga mampu menghidupkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal kita,” kata Andi Sumangerukka di hadapan para guru dan orang tua murid.

Ia menjelaskan bahwa Sultra memiliki kekayaan laut dan hasil bumi yang melimpah, yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar menu makanan bergizi untuk siswa. Dengan begitu, program MBG juga menjadi sarana untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis lokal dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

“Kita punya laut yang kaya. Sangat wajar kalau anak-anak kita juga merasakan manfaatnya dalam bentuk makanan bergizi yang berasal dari hasil laut Sulawesi Tenggara,” lanjutnya.

Gubernur juga mendukung arahan Wamendagri agar implementasi MBG disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Menurutnya, pendekatan berbasis potensi lokal akan membuat program ini lebih efektif dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan keberhasilan program tersebut di seluruh wilayah Sultra.

“Saya mengapresiasi kerja sama dari semua pihak—pemerintah daerah, DPRD, TNI, dan juga masyarakat. Kolaborasi seperti ini yang membuat program berjalan baik dan membawa manfaat nyata,” ungkapnya.

Sementara itu, Wamendagri Ribka Haluk dalam sambutannya menekankan pentingnya memperhatikan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai fondasi SDM unggul di masa depan. Ia mengajak semua elemen daerah untuk menjaga kualitas program ini agar benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan.

Kehadiran Wamendagri dan Gubernur Sultra di SDN 2 Lamangga disambut hangat oleh para siswa, guru, serta warga sekitar. Para siswa juga tampak antusias menikmati menu makan siang bergizi yang disediakan, lengkap dengan sumber protein dari ikan laut dan sayuran lokal.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Komandan Resor Militer (Danrem) 143/Halu Oleo, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Sultra. Seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal keberlanjutan program MBG di Sulawesi Tenggara.

Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar siswa, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan sehat dan bergizi. Dengan menggandeng petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di sektor pangan, program ini juga turut menggerakkan roda ekonomi desa-desa di sekitar sekolah.

Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis kearifan lokal, Sultra optimistis bisa menjadi salah satu provinsi percontohan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional.

Baubau,Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka menghadiri Gala Dinner Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sultra yang digelar di kawasan Pantai Kamali, Kota Baubau, Minggu malam, 13 April 2025. Acara tersebut menjadi pembuka rangkaian Musrenbang RKPD Tahun 2026 yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun agenda pembangunan jangka menengah.

Dalam suasana yang penuh kehangatan, Gala Dinner dihadiri oleh para pemangku kebijakan dari seluruh kabupaten dan kota di Sultra, termasuk Wakil Gubernur Hugua, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga pelaku ekonomi lokal. Acara ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga panggung strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah dan nasional.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang solid antara pemerintah provinsi dan pusat. Ia menilai, kolaborasi ini menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Wali Kota, dan Bupati yang selama ini telah bergandengan tangan dalam memajukan Provinsi Sultra. Ini sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan di Indonesia Timur,” ujar Ribka Haluk di hadapan para tamu undangan.

Musrenbang tahun ini memegang peranan penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang sejalan dengan arah kebijakan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Seluruh daerah di Sultra diharapkan dapat menyelaraskan program prioritasnya agar lebih fokus, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Andi Sumangerukka dalam berbagai kesempatan sebelumnya telah menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif dan terintegrasi. Ia menyebut, pembangunan yang hanya bersifat top-down tidak akan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

“Kita ingin setiap kebijakan yang lahir dari Musrenbang ini benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Maka dari itu, prosesnya harus partisipatif, transparan, dan melibatkan semua elemen,” ujar Andi Sumangerukka dalam keterangannya.

Acara Gala Dinner tidak hanya menjadi forum kebijakan, tetapi juga ruang ekspresi budaya. Para tamu disuguhi pertunjukan seni tradisional khas Sultra yang menggambarkan kekayaan warisan lokal. Wamendagri Ribka Haluk secara khusus memuji semangat masyarakat Baubau yang ulet dan pekerja keras, serta menyebutnya sebagai aset penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Semangat kerja keras masyarakat di sini luar biasa. Budaya ini harus menjadi kekuatan dalam membangun ekonomi lokal yang mandiri dan berdaya saing,” kata Ribka.

Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan keterbatasan fiskal nasional, acara ini menjadi simbol penguatan kolaborasi antarlevel pemerintahan. Pemerintah pusat menaruh harapan besar pada Sulawesi Tenggara sebagai salah satu motor penggerak pembangunan kawasan timur Indonesia yang selama ini menjadi fokus pemerataan.

Musrenbang RKPD Sultra Tahun 2026 dijadwalkan akan berlangsung hingga pertengahan pekan dengan agenda utama membahas program prioritas, sinkronisasi kebijakan, serta penguatan sektor unggulan daerah. Pemerintah Provinsi Sultra menargetkan hasil Musrenbang kali ini bisa menjadi landasan yang kuat dalam merancang arah pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berbasis potensi lokal.

Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan optimismenya bahwa dengan kerja sama yang terus diperkuat, Sulawesi Tenggara akan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan dan berkontribusi lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi daerah serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Sekolah Unggulan Garuda. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin, 14 April 2025, dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra.

Rakor mingguan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga, termasuk Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Wamendikbudristek bidang Sains dan Teknologi Prof. Stella Christie.

Dari Sultra, kegiatan ini turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Dr. Asrun Lio, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, perwakilan Bulog, BPS, serta sejumlah dinas teknis lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir mengingatkan seluruh kepala daerah agar aktif melakukan penanaman komoditas pangan, terutama di desa-desa, guna menjaga stabilitas harga bahan pokok yang sering mengalami fluktuasi tinggi.

“Tidak perlu terlalu luas, tetapi cukup untuk kebutuhan di kampungnya sendiri. Komoditas seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit perlu jadi perhatian serius,” ujar Tomsi.

Ia juga meminta agar pada Rakor minggu berikutnya, seluruh kepala daerah melaporkan data dan langkah konkret yang telah diambil dalam pengendalian harga komoditas.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Inflasi Bulan ke Bulan (Maret 2025 terhadap Februari 2025) mencapai 1,65%, sementara Inflasi Tahun ke Tahun (Maret 2025 terhadap Maret 2024) tercatat sebesar 1,03%. Kenaikan harga terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta penghapusan diskon tarif listrik sebesar 50% yang sebelumnya diberlakukan.

Tiga komoditas utama penyumbang inflasi pada Maret 2025 adalah bawang merah (24,07%), cabai rawit (13,67%), dan daging ayam ras (1,64%).

Secara wilayah, Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara mencatat Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di luar Jawa dan Sumatera, yakni sebesar 4,16%. Kenaikan IPH ini didorong oleh keterbatasan akses transportasi dan distribusi logistik, terutama untuk komoditas seperti cabai merah, beras, dan bawang merah.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Sultra Asrun Lio menegaskan bahwa meski inflasi secara umum di Sultra masih tergolong normal, beberapa daerah dengan kondisi geografis sulit memang mengalami tantangan dalam pengendalian harga.

“Daerah seperti Wakatobi, Buton Utara, dan Muna memang mencatat IPH cukup tinggi. Keterbatasan akses, seperti jalur laut yang menjadi satu-satunya penghubung, membuat distribusi barang menjadi tidak lancar,” kata Asrun.

Sebaliknya, daerah seperti Buton Selatan dan Kolaka Timur yang memiliki akses transportasi lebih baik menunjukkan IPH terendah, menjadi bukti pentingnya konektivitas dalam menjaga stabilitas harga.

Dalam rakor tersebut, Wamendikbudristek Prof. Stella Christie juga memperkenalkan program Sekolah Unggulan Garuda, sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan membuka akses pendidikan unggulan, khususnya di bidang sains dan teknologi, bagi seluruh anak bangsa, termasuk mereka yang selama ini kurang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas.

“Bapak Presiden melihat masih ada kesenjangan akses di bidang sains dan teknologi. Sekolah Garuda Unggul ini dirancang untuk memberi kesempatan belajar yang setara bagi siswa dari berbagai daerah, termasuk yang terpinggirkan secara geografis maupun ekonomi,” ujar Prof. Stella.

Ia menekankan, program ini tidak hanya memperluas akses, tetapi juga membekali generasi muda dengan ilmu yang relevan untuk mendorong kemajuan Indonesia di bidang sains dan teknologi.

Pemprov Sultra menyambut baik inisiatif tersebut dan akan mendorong peran aktif daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Sejalan dengan itu, Pemprov juga menegaskan komitmennya untuk terus mengendalikan inflasi dengan langkah strategis seperti memperkuat distribusi logistik, mendorong produksi lokal, dan menjaga ketersediaan pangan utama.

Dengan sinergi kuat antara pusat dan daerah, serta dukungan lintas sektor, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menghadapi tantangan inflasi dan memperkuat kualitas pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

Kendari, Sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mengingatkan pentingnya disiplin dan kebersihan lingkungan kerja saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sultra yang digelar rutin setiap hari Senin di halaman Kantor Gubernur Sultra. Apel kali ini berlangsung pada Senin, 14 April 2025, bertepatan dengan pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Sultra di Kota Baubau.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada para ASN yang tetap hadir mengikuti apel meskipun sebagian besar pejabat eselon II sedang bertugas menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Baubau. Ia juga mengucapkan rasa syukur atas nikmat kesehatan yang memungkinkan para pegawai menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

“Hari ini kita bersyukur bisa hadir dalam keadaan sehat. Meski banyak pejabat berada di Baubau mengikuti Musrenbang, kehadiran Bapak dan Ibu di sini menunjukkan komitmen terhadap kedisiplinan sebagai abdi negara,” kata Sekda Asrun Lio dalam sambutannya.

Ia menekankan pentingnya menjadikan apel sebagai bagian dari budaya kerja yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab setiap perangkat daerah. Menurutnya, disiplin adalah kunci utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.

“Disiplin tidak akan tercapai jika tidak dimulai dari masing-masing perangkat daerah. Apel bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk kedisiplinan yang harus dijaga meskipun tanpa perintah langsung,” tegasnya.

Dalam apel tersebut, turut hadir sejumlah pejabat dan pegawai, di antaranya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, pejabat fungsional widyaiswara, serta ASN dari berbagai OPD lingkup Pemprov Sultra.

Sekda juga menegaskan bahwa ASN yang sedang menjalankan tugas kedinasan dalam rangka Musrenbang tidak boleh dianggap alpa. Sebaliknya, bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan, akan dikenakan tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku.

“Bagi mereka yang tidak hadir tanpa alasan jelas, itu menjadi catatan. Tapi bagi yang ikut Musrenbang, mereka tetap menjalankan tugas negara, jadi tidak bisa dikategorikan absen,” ujarnya.

Menjelang akhir arahannya, Sekda Asrun Lio mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kantor. Ia menyoroti masih banyaknya benda-benda seperti meja dan kursi yang diletakkan sembarangan di lorong-lorong gedung pemerintahan.

“Kita harus menunjukkan bahwa kantor pemerintah itu bersih, rapi, dan nyaman. Mohon segera rapikan lingkungan kerja masing-masing karena Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur akan melakukan inspeksi mendadak,” ucapnya.

Menurutnya, lingkungan kerja yang bersih mencerminkan semangat kerja dan pelayanan publik yang profesional. Ia berharap kebersihan dan kedisiplinan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kerja di Pemprov Sultra.

“Dengan disiplin dan kebersihan, saya yakin kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutupnya.

Apel gabungan hari Senin ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Sultra untuk kembali menegaskan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam tubuh ASN, sekaligus menunjukkan kesiapan birokrasi daerah dalam mendukung kebijakan pembangunan yang lebih luas, termasuk melalui partisipasi aktif dalam Musrenbang RKPD 2026.

Kendari – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari, menegaskan pentingnya keberadaan Dekranasda untuk benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa Dekranasda tidak boleh sekadar menjadi lembaga formal, tetapi harus hadir dengan kontribusi nyata yang berdampak pada pelaku usaha kerajinan dan masyarakat secara luas.

“Intinya kita ingin Dekranasda Sultra ini benar-benar bermakna, memberikan kontribusi nyata, bukan hanya sekadar lembaga yang ada secara administratif,” ujar Arinta dalam pertemuan bersama jajaran pengurus Dekranasda, Senin, 14 April 2025.

Arinta menyoroti pentingnya pelaksanaan program kerja yang konkret dan berkelanjutan, bukan hanya seremonial. Ia berharap rencana yang telah disusun mampu diimplementasikan secara teknis di lapangan agar para pengrajin lokal mendapatkan dukungan nyata.

Menurutnya, setiap kepemimpinan memiliki gaya kerja berbeda, dan para pengurus harus mampu menyesuaikan diri dengan pola kerja yang sedang diterapkan saat ini. Salah satu fokus utama yang diusung adalah penyederhanaan sistem pembiayaan kegiatan.

“Kalau sebelumnya mungkin banyak bergantung pada kerja sama dengan dinas, ke depan kita akan coba jalankan beberapa kegiatan secara mandiri. Dinas tetap akan menjadi mitra, tetapi mungkin lebih kepada fasilitasi pendanaan,” jelasnya.

Pendekatan ini, lanjut Arinta, diharapkan membuat kegiatan Dekranasda menjadi lebih fleksibel, cepat terlaksana, dan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya keberanian untuk bergerak, tidak hanya menunggu, serta memastikan setiap kegiatan memiliki hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pengurus harus punya semangat inovatif dan mampu bergerak dengan cepat. Kita ingin setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki output dan outcome yang jelas,” tuturnya.

Dekranasda Sultra, kata Arinta, memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan sektor kerajinan di daerah. Oleh karena itu, sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat. Ia menyebut kolaborasi antara Dekranasda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pariwisata sangat krusial dalam memajukan industri kerajinan lokal.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Sekretaris Dekranasda Sultra, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta para ketua, wakil ketua, dan anggota Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara. Diskusi berjalan dalam suasana terbuka, dengan sejumlah masukan disampaikan untuk penguatan program-program yang sudah direncanakan.

Arinta juga mendorong adanya pelatihan keterampilan yang berkelanjutan bagi pengrajin, pengembangan akses pasar baik lokal maupun digital, serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) bagi produk-produk kerajinan khas Sultra.

“Dengan langkah konkret ini, saya yakin peran Dekranasda tidak hanya terasa di atas kertas, tetapi bisa memberikan dampak nyata bagi para pelaku kerajinan di daerah,” katanya.

Dekranasda Sultra diharapkan mampu menjadi organisasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi kreatif di era saat ini. Perubahan pendekatan kerja yang lebih efisien dan tepat guna menjadi titik awal untuk mendorong kemajuan industri kerajinan yang berkelanjutan dan inklusif.