Bombana, Sultranet.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Linmas, dan Damkar Kabupaten Bombana terus memperketat penjagaan di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bombana menyusul Penjabat (Pj) Bupati Edy Suharmanto yang segera mengakhiri masa tugasnya Pj. Bupati Bombana. Hal ini penting mengingat kondidi Rujab saat ini sedang dilakukan pembenahan persiapan menyambut Bupati Baru.

Penjagaan dilakukan secara intensif untuk memastikan keamanan rumah jabatan yang kini dalam kondisi kosong, usai ditinggal Edy Suharmanto yang telah habis masa tugasnya sebagai penjabat Bupati. Selain rumah jabatan bupati, penjagaan juga menyasar rumah jabatan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, serta lingkungan Kantor Bupati Bombana. (17/2)

“Penjagaan ini adalah bagian dari rutinitas harian kami untuk memastikan kondisi tetap aman dan kondusif, baik di rumah jabatan maupun kantor pemerintahan,” ujar  Kasatpol PP Bombana, Rusman Idja

Patroli rutin dilakukan oleh personel Satpol PP Bombana setiap hari. Mereka menyisir area rumah jabatan, mengawasi aktivitas di sekitar, serta mengendalikan situasi keamanan dengan sigap. Untuk mendukung tugas mereka, para petugas dilengkapi dengan perangkat komunikasi dan peralatan pengamanan standar.

Langkah ini diambil bukan hanya untuk menjaga properti milik pemerintah daerah, tetapi juga sebagai upaya menjaga wibawa dan simbol kepemimpinan daerah agar tetap dalam kondisi terjaga.

“Meski rumah jabatan kosong, simbol pemerintahan tidak boleh dibiarkan terbengkalai. Kami bertugas menjaga dan memastikan situasi tetap aman dan terkendali,” jelas Dilan seorang anggota Satpol PP yang tengah berjaga di area rujab.

Tak hanya fokus pada aspek fisik, Satpol PP Bombana juga aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat. Edukasi tentang pentingnya partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan terus dilakukan, terutama di sekitar area strategis pemerintahan.

Warga sekitar pun diimbau agar segera melaporkan jika melihat aktivitas mencurigakan. Sinergi ini diharapkan menciptakan kolaborasi antara aparat dan masyarakat demi terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman.

“Warga kami minta aktif menginformasikan jika ada hal-hal yang mencurigakan. Keamanan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga warga. Kalau kita jaga bersama, hasilnya tentu lebih baik,” imbuh Kasatpol PP Bombana.

Situasi keamanan yang stabil diyakini akan memberi dampak positif terhadap kelancaran pemerintahan, khususnya dalam masa transisi menjelang hadirnya pemimpin definitif. Keberadaan Satpol PP di tengah masyarakat menjadi penopang utama agar aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

Sementara itu, aktivitas rutin di Kantor Bupati Bombana juga tetap dijaga secara ketat. Penempatan personel Satpol PP dilakukan di titik-titik rawan seperti pintu masuk, halaman utama, serta jalur keluar-masuk pegawai dan tamu. Seluruh prosedur keamanan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Di tengah transisi pemerintahan pasca-purna tugas Edy Suharmanto, langkah Satpol PP ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan turut serta dalam menjaga ketertiban umum.

Sebagai informasi, Edy Suharmanto mengakhiri masa tugasnya sebagai Pj Bupati Bombana setelah satu tahun lebih memimpin Kabupaten Bombana. Sepanjang masa kepemimpinannya, sejumlah kebijakan strategis berhasil dijalankan, termasuk penataan birokrasi dan pelayanan publik.

Kini, pasca kepergian beliau, pemerintah daerah tengah menanti kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Baru hasil Pilkada 2024, Burhanuddin dan Ahmad Yani yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di Bumi Wonua Bombana. Dalam masa jeda ini, keamanan rumah jabatan dan kantor pemerintahan menjadi prioritas utama agar proses administrasi pemerintahan tetap berjalan normal.

Dengan kesiapsiagaan personel Satpol PP yang konsisten, masyarakat Bombana diharapkan tetap merasa aman, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang stabil dan humanis.

Bombana, Sultranet.com – Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, memberikan apresiasi tinggi kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Linmas, dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bombana atas peran aktif mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban pascapemilihan kepala daerah (pilkada) November 2024. Pernyataan itu disampaikannya dalam upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin, 17 Februari 2025.

Kondisi Kabupaten Bombana yang tetap aman, damai, dan tenteram setelah pilkada menjadi perhatian utama dalam pidato perpisahan Edy Suharmanto menjelang berakhirnya masa tugasnya sebagai penjabat bupati. Ia menggarisbawahi pentingnya peran Satpol PP bersama Linmas dan Damkar dalam menjaga stabilitas sosial-politik di daerah, khususnya selama masa transisi pascapemilu.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Satpol PP, Linmas, dan Damkar Bombana. Mereka tidak hanya menjaga keamanan secara fisik, tapi juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap menjaga ketertiban setelah pilkada. Stabilitas ini adalah hasil kerja keras kita semua,” ujar Edy dalam sambutannya di hadapan ratusan ASN dan pegawai lingkup Pemda Bombana.

Upacara HKN yang berlangsung khidmat itu dihadiri oleh Plh Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli Setda, kepala OPD, serta pegawai dari berbagai unsur termasuk PPPK dan PHTT. Dalam upacara tersebut, Satpol PP, Linmas, dan Damkar turut mengambil peran penting dalam prosesi pengibaran bendera, yang juga sekaligus memperingati Hari Bela Negara.

Edy menegaskan, HKN bukan sekadar seremoni bulanan, melainkan momentum untuk meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Ia mengajak seluruh ASN menjadikan momen tersebut sebagai pengingat akan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Peringatan ini bukan hanya rutinitas, tapi refleksi dari semangat kita melayani dan menjaga kepercayaan publik. Stabilitas yang kita rasakan hari ini tidak akan mungkin tercapai tanpa sinergi lintas sektor, dan Satpol PP menjadi ujung tombaknya,” ujarnya.

Selain menyampaikan apresiasi, Edy Suharmanto juga berpamitan secara resmi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Bombana. Setelah lebih dari satu tahun memimpin sebagai penjabat bupati, ia menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama semua pihak dalam mendukung agenda pembangunan selama masa jabatannya.

Dalam pernyataannya, Edy memaparkan sejumlah capaian strategis selama dirinya menjabat. Di antaranya adalah penurunan angka inflasi, penanggulangan stunting secara signifikan, serta pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui program-program lintas sektor yang didorong oleh sinergi pemerintah daerah dan dukungan masyarakat.

“Kita berhasil menurunkan angka inflasi daerah dan menekan stunting lewat intervensi gizi yang tepat sasaran. Selain itu, angka kemiskinan dan pengangguran juga mengalami penurunan berkat program pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Ini semua bukan kerja saya sendiri, tapi hasil gotong royong kita semua,” jelasnya.

Momen tersebut menjadi ajang refleksi dan penghargaan terhadap seluruh elemen birokrasi, khususnya Satpol PP Bombana, yang telah bekerja tanpa lelah dalam menjaga kondusivitas dan ketertiban umum. Kehadiran mereka di tengah masyarakat bukan hanya sebagai aparat penegak perda, melainkan juga sebagai mitra edukatif yang mengedepankan pendekatan persuasif dalam membangun kesadaran hukum dan kedisiplinan sosial.

Dengan kehadiran berbagai elemen pemerintahan dalam upacara ini, terlihat kuatnya semangat kolaboratif dalam menjaga ritme pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana pun menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kestabilan sosial demi keberlanjutan pembangunan di masa mendatang, siapapun pemimpin yang akan melanjutkan estafet pemerintahan.

Bombana, sultranet.com – Polsek Lantari Jaya berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Lombakasi, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, pada Sabtu (15/02/2025).

Seorang pria bernama Nasrun alias Adi (43) ditangkap setelah terbukti melakukan transaksi narkotika di beberapa lokasi, termasuk area pemakaman umum Desa Watu-Watu.

Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang menginformasikan adanya transaksi narkoba di Desa Langkowala.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Lantari Jaya IPDA Prasetyo Nento langsung menginstruksikan Unit Intelkam dan Unit Reskrim untuk melakukan penyelidikan.

Pada hari kejadian, petugas mendapati tersangka melintas di perempatan SP2 menggunakan sepeda motor.

Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan bukti transaksi sabu senilai Rp550.000,- dalam ponselnya.

Tersangka kemudian dibawa ke lokasi penyimpanan barang haram tersebut di Desa Langkowala, di mana sabu ditemukan tersembunyi di belakang sebuah kios berwarna kuning.

Dalam pemeriksaan lebih lanjut, tersangka mengaku telah empat kali membeli sabu dari bandar berinisial BY.

Menariknya, salah satu lokasi transaksi yang kerap digunakan adalah area pemakaman umum Desa Watu-Watu.

Tersangka mengungkapkan bahwa pemakaman dipilih karena dianggap aman dan jarang didatangi orang.

Dalam operasi ini, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit ponsel Vivo, satu sachet sabu, satu buah pipet, dan selembar tisu.

Kapolsek Lantari Jaya IPDA Prasetyo Nento menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen dalam memberantas peredaran narkotika di wilayahnya.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkoba di wilayah ini. Polsek Lantari Jaya akan terus meningkatkan patroli dan penyelidikan untuk memberantas peredaran barang haram ini,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif dalam memberikan informasi guna menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Terhadap tersangka dan barang bukti bakal diserahkan kepada Sat Narkoba Polres Bombana.

Kolaka Utara, sultranet.com – Desa Delang Delang, Kecamatan Kodeoha, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Khusus pada Jumat, 14 Februari 2025.

Musyawarah ini membahas perencanaan dan implementasi program ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi menuju swasembada pangan desa.

Musdes yang berlangsung di kantor desa ini dihadiri oleh Plt. Camat Kodeoha Syahlan Launu, S.H., Kepala Desa Delang Delang Anwar, S.E., Ketua TP PKK, Ketua BPD, pendamping kecamatan, Kepala BPP Kodeoha Tiwu, serta penyuluh pertanian dan perikanan.

Dalam forum tersebut, disepakati alokasi dana sebesar Rp124.500.000 dari Dana Desa (DD) untuk pengembangan kolam ikan air tawar sebagai program tematik ketahanan pangan.

Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, S.H., menegaskan bahwa program ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan desa.

“Kita berharap Desa Delang Delang bisa menjadi lumbung desa dalam penyediaan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana yang dialokasikan harus benar-benar tepat guna dan memberikan manfaat ekonomi bagi BUMDes, sehingga mampu menopang ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Syahlan.

Ia juga menekankan bahwa perencanaan penggunaan dana ketahanan pangan yang sebesar 20% dari Dana Desa akan direviu oleh camat, sesuai dengan amanat Kemendes/PDT Nomor 3 Tahun 2025.

Selain itu, tim RKP Desa dan Kaur Keuangan diminta untuk menyusun dokumen APBDes dengan mengacu pada Permendes Nomor 2 Tahun 2024 tentang proporsional penggunaan Dana Desa.

Kepala Desa Delang Delang, Anwar, S.E., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musdes ini memiliki empat agenda utama yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan desa ke depan, yaitu Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025, Penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2025, Penetapan Ketua BUMDes Delang Delang dan Penetapan prioritas dan tematik program ketahanan pangan desa.

Anwar menegaskan bahwa program ketahanan pangan ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pengembangan kolam ikan air tawar ini adalah bagian dari rencana besar desa untuk mencapai swasembada pangan. Kami ingin memastikan bahwa desa mampu memproduksi sendiri sumber protein bagi masyarakat, yang nantinya dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mengurangi ketergantungan pada pasokan luar,” jelasnya.

Penyuluh pertanian dan perikanan Kecamatan Kodeoha turut menyatakan kesiapan mereka dalam mendukung program ini melalui pendampingan teknis dan pembinaan kepada kelompok tani dan nelayan desa.

Dengan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan stakeholder terkait, diharapkan Desa Delang Delang dapat menjadi contoh sukses dalam implementasi program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Kodeoha.

MUNA, Sultranet.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna, Sulawesi Tenggara, membatasi akses wartawan saat menerima sekelompok pendemo dari Desa Kombikuno, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, yang menyuarakan dugaan korupsi dana desa (DD), Kamis (13/2/2025).

Dalam aksi tersebut, wartawan yang hendak meliput demonstrasi dilarang masuk oleh pihak Kejari.

Seorang staf Kejari Muna, Muchsin, mengaku hanya menjalankan instruksi dari Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) agar unjuk rasa ini ditangani secara “satu pintu” tanpa keterlibatan media.

“Minta maaf berapa orang wartawan. Ada penyampaian dari Kasi Pidsus, kalau bisa untuk demo ini, nanti satu pintu,” ucap Muchsin kepada awak media.

Pendemo yang menuntut penanganan serius atas dugaan korupsi dana desa di Desa Kombikuno diterima secara tertutup di ruang Intelijen Kejari Muna.

Tidak hanya wartawan, petugas keamanan yang mengawal jalannya aksi pun tampak terkejut dengan kebijakan ini, mengingat Kejari Muna sebelumnya tidak pernah menerapkan pembatasan serupa.

Sejak dipimpin Robin Abdi Ketaren, Kejari Muna memang dikenal lebih tertutup dalam menangani perkara dugaan korupsi, terutama yang menyangkut dana desa. Akses media untuk memperoleh informasi terkait perkembangan kasus-kasus tersebut semakin sulit.

Sikap tertutup Kejari Muna ini menuai sorotan, mengingat peran media dalam mengawal transparansi penegakan hukum sangat penting.

Pembatasan terhadap pers dikhawatirkan dapat menghambat keterbukaan informasi publik, terutama dalam kasus yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

MUNA, Sultranet.com – Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sulawesi Tenggara resmi melantik Ramaddan sebagai Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Gapensi Kabupaten Muna. Pelantikan ini menjadi momentum kebangkitan organisasi setelah vakum selama sembilan tahun terakhir.

BPD Gapensi Sultra menugaskan Ramaddan untuk segera membentuk kepengurusan harian masa bakti 2025-2030 serta menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) VI selambat-lambatnya tiga bulan setelah pelantikan.

Selain itu, ia diberi tanggung jawab untuk menginventarisasi dan mengoordinasikan minimal 20 perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang tergabung dalam Gapensi Muna.

Dalam sambutannya, Ramaddan menyatakan komitmennya untuk membawa perubahan positif serta menjalin sinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna dalam mendorong pembangunan daerah.

“Saya ingin membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah untuk Muna yang lebih maju dan berkembang,” ujar Ramaddan, Rabu (12/2/2025).

Ia juga mengajak para kontraktor di Muna untuk bersatu dalam membangun kembali eksistensi Gapensi sebagai wadah yang solid dan profesional.

“Gapensi adalah organisasi besar yang berisi para kontraktor hebat. Mari bersama-sama kita berkomitmen mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.

Dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan Gapensi Muna dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan infrastruktur serta menciptakan peluang bagi para kontraktor lokal untuk berkembang dan bersaing secara profesional.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meninjau lokasi tanah longsor yang terjadi di Desa Batu Lamburi, Kecamatan Masaloka Raya. Senin (10/2/2025)

Longsor tersebut mengakibatkan jalan poros yang menghubungkan Dusun 1 dan Dusun 2, serta akses menuju Kantor Kecamatan dan Puskesmas Masaloka Raya, mengalami kerusakan dan sulit dilalui masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST, M.P.W., menegaskan bahwa pihaknya bakal segera mengambil langkah penanganan agar akses jalan kembali normal.

“Kami telah melakukan peninjauan bersama BPBD Bombana untuk melihat langsung dampak longsor ini. Langkah cepat akan diambil agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam beraktivitas, terutama dalam mendapatkan layanan kesehatan dan administrasi di kantor kecamatan,” ujar Sofian Baco.

Ia menjelaskan bahwa tanah longsor ini terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Masaloka Raya dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi tanah yang labil semakin memperparah kerusakan jalan, sehingga perlu upaya penanganan segera agar tidak membahayakan pengguna jalan.

“Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan langkah teknis yang paling tepat dalam perbaikan jalan ini. Keselamatan dan kelancaran akses masyarakat menjadi prioritas utama kami,” tambahnya.

Selain itu, Dinas PUPR Bombana juga berencana mengusulkan penguatan struktur jalan di titik rawan longsor agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan jalan terhadap kondisi cuaca ekstrem.

Sementara itu, warga setempat berharap agar proses perbaikan bisa segera dilakukan mengingat jalan tersebut merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari.

Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan proses perbaikan bisa segera direalisasikan sehingga akses masyarakat kembali lancar dan aman.

Kendari, sultranet.com – Dua mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Buton dan seorang jurnalis dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Dekan Fakultas Hukum Unismuh Buton.

Laporan ini dibuat oleh kuasa hukum korban, Sukdar, S.H., dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUKDAR-PARTNERS & LAW FIRM, pada 10 Februari 2025.

Sukdar menjelaskan, kasus ini berawal dari munculnya rumor yang menuduh kliennya melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi.

Menanggapi hal tersebut, kliennya telah mengklarifikasi langsung kepada pengurus BEM Fakultas Hukum dan organisasi mahasiswa terkait, menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

“Klien kami memang dekat dengan mahasiswa karena selain sebagai pengajar, ia juga seorang pendidik. Istrinya sedang sakit, sehingga terkadang ia membimbing mahasiswa di rumah. Beberapa mahasiswa tidak keberatan dengan hal tersebut,” ujar Sukdar dalam konferensi pers, Selasa (11/2/2025).

Kuasa hukum lainnya, Hasrianil, menambahkan bahwa pada 4 Februari 2025, sekelompok mahasiswa menggelar demonstrasi di Kampus Unismuh Buton, menuduh kliennya melakukan pelecehan seksual secara verbal.

Aksi ini kemudian diberitakan oleh media online Publiksatu dengan judul “Dekan Hukum UM Buton Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi, Rektor Terkesan Bungkam”.

“Klien kami kaget dengan tuduhan itu. Setelah ditelusuri, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa ia melakukan pelecehan. Bahkan, media tersebut kemudian mengubah redaksi beritanya pada 6 Februari 2025,” jelas Hasrianil.

Tak hanya itu, pada 5 Februari 2025, salah seorang mahasiswa berinisial A kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kampus, yang diberitakan oleh media Paduanrakyat.com dengan judul “Dekan Hukum UM Buton Diduga Melakukan Pelecehan, IMMawati Minta Agar Dicopot Tidak Hormat”.

Dalam pemberitaan tersebut, A menuduh kliennya sering mengirim pesan bernada rayuan kepada mahasiswinya.

“Yang kami sesalkan, baik aksi maupun pemberitaan ini tidak didasari bukti kuat. Tidak ada laporan resmi dari korban yang merasa dirugikan. Ini murni fitnah yang mencemarkan nama baik klien kami,” tegas kuasa hukum lainnya, Moh. Zuhdy Al Ghiffari.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum resmi melaporkan mahasiswa berinisial EY dan A, serta seorang jurnalis berinisial M, ke kepolisian dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.

“Kami berharap kasus ini dapat memberikan keadilan bagi klien kami. Tuduhan tanpa bukti ini telah merugikan korban, keluarganya, dan mencoreng nama baik institusi pendidikan. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini,” tutup Sukdar.

Bombana, sultranet.com – Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., menggelar silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bombana.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Rekonfu Polres Bombana pada Selasa (11/2/2025) ini bertujuan memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kepada awak media sultranet.com, AKBP Wisnu Hadi menegaskan bahwa menjaga kamtibmas bukan hanya tugas kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Kami ingin membangun kerja sama yang erat dengan para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat agar tercipta situasi yang aman dan kondusif di Bombana,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keberagaman suku yang ada di Bombana, baik suku asli Moronene maupun pendatang, yang selama ini hidup berdampingan dengan harmonis. Menurutnya, kebersamaan ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah.

Selain perkenalan dan diskusi mengenai kondisi kamtibmas di wilayah hukum Polres Bombana, pertemuan ini juga membahas penguatan nilai-nilai keagamaan dan solidaritas sosial.

“Dengan keimanan yang kuat, kita bisa membentuk karakter masyarakat yang lebih baik. Ini akan berdampak positif terhadap keamanan dan ketertiban,” tambahnya.

Kapolres juga menyampaikan komitmen institusi yang dipimpinnya itu untuk melakukan perbaikan perbaikan internal agar kepolisian lebih dekat dan dicintai masyarakat.

Silaturahmi ini turut dihadiri Waka Polres Bombana, Kompol Reda Irfanda, S.H., S.I.K., M.H., serta para pejabat utama Polres Bombana. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dalam menjaga kamtibmas di Bombana.

Pertemuan berlangsung dengan lancar dan kondusif, menandai komitmen kuat antara kepolisian dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman dan harmonis.

Lasusua, sultranet.com – Tim Penggerak PKK Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) dibawah kepemimpinan Pj. Ketua Nurhayati Yusmin, S.Pd., M.M., menghadiri kegiatan Posyandu Integrasi Layanan Terpadu (ILP) di Desa Bukit Baru, Kecamatan Batu Putih, Senin (10/2).

Kehadiran istri orang nomor satu di Kolaka Utara itu, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan layanan kesehatan ibu, anak, dan lansia di tingkat desa.

Saat menghadiri kegiatan tersebut, Nurhayati Yusmin menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran penting dalam memastikan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita.

Ia juga mengapresiasi tenaga kesehatan serta kader Posyandu yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik.

“Kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya Posyandu dan aktif memanfaatkannya untuk menjaga kesehatan keluarga. Posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di desa,” ujarnya.

Selain memantau jalannya layanan kesehatan, Tim Penggerak PKK juga memberikan edukasi tentang pentingnya pola hidup sehat dan gizi seimbang.

Mereka mengajak warga untuk rutin membawa anak-anak ke Posyandu guna memantau tumbuh kembang mereka.

Nurhayati Yusmin juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendukung kesehatan anak.

“Peran orang tua sangat besar dalam memastikan anak-anak tumbuh sehat. Dengan rutin ke Posyandu, kita bisa mendeteksi dini jika ada masalah kesehatan dan segera menanganinya,” tandasnya.

Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat. Mereka merasa diperhatikan dan didukung dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Dengan adanya dukungan dari TP PKK Kolut, diharapkan Posyandu di Batu Putih semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sumber: diskominfo Kolut