Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar apel gabungan perdana pasca libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1446 H, Selasa pagi, 8 April 2025. Apel yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Sultra ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, didampingi oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta para pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sultra.

Mengawali amanatnya, Gubernur menyampaikan ucapan Minal Aidzin wal Faidzin kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran pemerintahan, sembari memohon maaf lahir dan batin. Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada ASN yang tetap menjalankan tugas selama masa libur, terutama mereka yang bertugas di layanan publik.

“Saya mengapresiasi mereka yang tetap menjalankan tugas meski dalam masa libur bersama. Untuk yang belum sempat cuti, saya minta haknya diberikan sesuai ketentuan,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya kedisiplinan ASN, terutama dalam mengikuti apel pagi sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen sebagai pelayan publik. Namun, alih-alih memberikan sanksi bagi yang tidak hadir, ia memperkenalkan pendekatan baru berbasis apresiasi.

“Kita ubah mindset. Selama ini yang hadir apel malah kita marahi karena kecewa pada yang tidak hadir. Mulai sekarang, yang disiplin akan kita beri penghargaan. Kita lihat selama sebulan ke depan, siapa yang konsisten melaksanakan tugas, akan kita nilai dan beri reward,” tegasnya.

Pendekatan ini diharapkan mampu membangun budaya kerja yang lebih positif, dengan menumbuhkan motivasi internal dalam diri ASN untuk bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab. Ia juga meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turut mengawasi dan memastikan kehadiran pegawainya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur menyampaikan komitmennya terhadap pengelolaan anggaran dan aset daerah secara transparan dan bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola secara efisien dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Tidak boleh lagi ada pemborosan anggaran. Semua penggunaan anggaran harus efektif, efisien, dan memberi manfaat nyata,” katanya.

Setelah apel selesai, Gubernur bersama Wakil Gubernur, Sekda, dan para kepala OPD melaksanakan prosesi jabat tangan dengan seluruh peserta apel sebagai bentuk silaturahmi dan memperkuat semangat kebersamaan pasca Idulfitri. Prosesi jabat tangan dilakukan secara berurutan, dimulai dari eselon III dan II hingga seluruh kepala OPD.

Kegiatan berlanjut dengan kunjungan Gubernur ke Media Center Pemerintah Provinsi Sultra. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau fasilitas dan sarana pendukung yang dimiliki pusat informasi tersebut. Menurutnya, Media Center merupakan aset penting yang harus dioptimalkan dalam mendukung penyebaran informasi publik.

“Media Center ini aset penting. Fasilitasnya sudah bagus, tapi pemanfaatannya belum maksimal. Kita akan benahi agar ke depan bisa mendukung kinerja Pemprov, khususnya dalam penyebaran informasi publik,” ujarnya.

Gubernur berharap, melalui apel perdana ini, semangat baru dapat tercipta di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ia ingin ASN menjadi pribadi yang lebih disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas pemerintahan.

Momentum pasca Idulfitri ini disebutnya sebagai saat yang tepat untuk memperkuat kolaborasi, memperbaiki sistem kerja, dan meningkatkan pelayanan publik secara menyeluruh, agar masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari kinerja pemerintahan.

Konawe Utara, Sultranet.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., meninjau langsung dampak banjir yang melanda Kabupaten Konawe Utara, khususnya di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, dan Desa Padalere Utama, Kecamatan Wiwirano. Kunjungan ini dilakukan pada Minggu, 6 April 2025, sebagai tindak lanjut atas arahan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.

Dalam peninjauan tersebut, Sekda didampingi oleh Kepala BPBD Sultra, Muhammad Yusuf, serta sejumlah pejabat dari OPD terkait. Rombongan bertolak dari Kendari pukul 05.00 WITA dan tiba di lokasi sekitar pukul 07.30 WITA.

“Kondisinya sangat membutuhkan perhatian dengan segera. Untuk itu, dari hasil peninjauan ini akan dilakukan sejumlah langkah tindak lanjut, selain desakan untuk pembangunan fisik kembali, juga penanganan psikis dan sosial bagi masyarakat terdampak banjir,” ujar Asrun Lio.

Pemerintah Provinsi Sultra merencanakan rapat koordinasi pada Selasa, 8 April 2025, pukul 10.30 WITA di Kantor Gubernur Sultra. Rapat ini bertujuan untuk membahas pembangunan jembatan layang sebagai solusi jangka panjang dan jembatan bailey sebagai solusi jangka pendek guna mengatasi dampak banjir di wilayah tersebut.

Sebagai bentuk kepedulian, Pemprov Sultra melalui Dinas Sosial akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak, termasuk 1 ton beras, 110 kasur lipat, 110 terpal, 500 paket makanan siap saji, 110 selimut, dan 110 family kit.

Menurut laporan Wakil Bupati Konawe Utara, masyarakat yang terdampak di Desa Sambandete berjumlah 110 KK atau 457 jiwa. Pemerintah daerah setempat telah memberikan bantuan darurat, termasuk penyediaan perahu/rakit gratis untuk penyeberangan, penetapan tarif penyeberangan, serta penyediaan tenda bencana dan tenda keluarga.

Sekda Sultra menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi terkait dalam menangani bencana ini.

Dalam kunjungannya, Sekda juga menerima permohonan dari Camat Oheo terkait bantuan perahu karet dan pembangunan jembatan layang. Salah satu warga terdampak juga meminta penertiban dan himbauan kepada pengemudi kendaraan yang akan menyeberang agar menjaga ketertiban dan keselamatan selama proses penyeberangan.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan penanganan dampak banjir di Konawe Utara dapat dilakukan secara efektif dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak.

Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., atas kunjungan kerja ke Bumi Anoa sebagai bentuk perhatian nyata pemerintah pusat terhadap dunia pendidikan daerah. Kunjungan berlangsung pada Kamis, 17 April 2025.

Mendikdasmen disambut langsung oleh Sekda Sultra dan jajaran pejabat terkait saat tiba di Bandara Haluoleo Kendari. Kunjungan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi sarana penting untuk melihat langsung kondisi pendidikan di wilayah daratan dan kepulauan Sultra. Menteri Abdul Mu’ti melanjutkan kegiatan dengan mengajar di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Konawe Selatan, serta melakukan peninjauan sarana dan prasarana pendidikan dan berdialog bersama para guru dan siswa.

“Bapak Gubernur menyampaikan terima kasih atas kunjungan ini. Kunjungan Mendikdasmen mencerminkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam mendukung kemajuan pendidikan di Sulawesi Tenggara. Karena beliau sedang berada di Jakarta dalam agenda koordinasi yang tidak bisa diwakilkan, maka saya dipercaya menyambut langsung Bapak Menteri,” kata Sekda Sultra, Asrun Lio.

Menurut mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra ini, kehadiran Mendikdasmen memberi nilai strategis bagi daerah untuk menyuarakan kebutuhan riil pendidikan, khususnya terkait sarana prasarana serta infrastruktur penunjang. Hal ini penting terutama bagi wilayah-wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan berbeda dengan wilayah daratan seperti Kendari dan Konsel.

“Pak Menteri telah melihat langsung bagaimana realitas pendidikan di daerah, termasuk kondisi sekolah di wilayah darat dan bagaimana perbedaan akses pendidikan di kepulauan. Kami berharap hal ini menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan nasional yang lebih berpihak ke daerah,” ungkap Asrun Lio.

Ia meyakini, kunjungan ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Sultra.

Selama kunjungan, Mendikdasmen juga memberikan motivasi kepada siswa dan tenaga pendidik. Ia mengampanyekan gerakan pembiasaan “Anak Indonesia Hebat” yang mencakup beberapa aspek pembentukan karakter dan kebiasaan positif pada anak.

“Saya ajarkan mereka pentingnya bangun pagi, berdoa, rajin olahraga, membaca buku, makan makanan sehat, tidur lebih awal, dan bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekitar,” kata Menteri Abdul Mu’ti.

Menurutnya, pembiasaan sejak dini terhadap perilaku baik akan membentuk generasi unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global.

Dalam dialog bersama guru, Menteri Mu’ti juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik. Ia berharap para pendidik terus semangat dalam mengajar dan tidak berhenti berinovasi di tengah berbagai keterbatasan.

Kunjungan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan moral tenaga pendidik, tetapi juga membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah daerah dan pusat terkait prioritas pembangunan pendidikan di Sulawesi Tenggara.

“Dengan kehadiran langsung seperti ini, pemerintah pusat bisa lebih memahami kondisi lapangan dan menciptakan solusi yang lebih tepat guna. Ini adalah momen yang sangat kami hargai,” ujar Sekda Asrun Lio menutup pernyataannya.

Kunjungan kerja Mendikdasmen ke Sultra menjadi simbol komitmen bersama untuk terus membenahi pendidikan demi masa depan generasi bangsa yang lebih cerah, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.

KENDARI, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam momentum Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah/2025 Masehi. Ajakan tersebut disampaikan saat memberi sambutan usai pelaksanaan Salat Idul Fitri di Masjid Raya Al-Kautsar, Kendari, Rabu, 2 April 2025.

“Idul Fitri tahun ini adalah yang pertama bagi saya dan Bapak Ir. Hugua sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk memimpin daerah yang kita cintai ini,” ucap Gubernur Andi.

Ia menegaskan, pemerintahan yang dipimpinnya adalah pemerintahan untuk semua, tanpa membedakan golongan, dan berkomitmen untuk memberikan karya terbaik demi kemajuan daerah. “Kami telah mewakafkan diri dengan sepenuh hati untuk Sultra. Kemajuan hanya akan terwujud jika kita bersatu,” katanya.

Menurutnya, Hari Raya Idul Fitri adalah momen tepat untuk menggugah kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga persatuan. “Hilangkan sekat-sekat di antara kita. Jangan tercerai-berai hanya karena perbedaan agama, etnis, budaya, bahasa, status sosial, atau pilihan politik. Mari hilangkan ego sektoral dan perkuat semangat gotong royong,” ajaknya.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi juga menekankan makna puasa Ramadhan yang baru saja dilalui. Ia menyebutkan, puasa mengandung dua aspek penting: sosial dan religi. “Puasa mengajarkan kita peduli terhadap penderitaan sesama. Secara spiritual, puasa adalah jalan untuk menjadi insan bertakwa, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 183,” jelasnya.

Ia juga mengutip Surah Ali-Imran ayat 133–135 untuk menggambarkan ciri-ciri orang bertakwa, yaitu suka berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, mampu menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, serta segera bertobat jika berbuat salah.

“Semoga ibadah kita selama Ramadhan membawa perubahan positif terhadap peningkatan iman, akhlak mulia, dan kepekaan sosial,” lanjut Gubernur.

Menjelang akhir sambutannya, ia mengajak masyarakat untuk saling memaafkan. “Mari kita lupakan perselisihan masa lalu dan pererat ikatan persaudaraan sebagai sesama umat, warga Sultra, dan anak bangsa. Semoga keikhlasan dan kesabaran membawa kita pada keselamatan dunia dan akhirat,” ucapnya.

Ia juga mengucapkan selamat Idul Fitri kepada seluruh masyarakat Sultra. “Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Provinsi Sultra, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H/2025 M, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan bimbingan-Nya kepada kita semua,” tutupnya.

Gubernur Andi turut menyampaikan penghormatan kepada Wakil Gubernur Ir. Hugua, pimpinan Forkopimda, Sekda, Kakanwil Kemenag Sultra, unsur TNI/Polri, Ketua MUI, tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat, insan pers, serta seluruh jamaah Salat Idul Fitri yang hadir.

Khutbah Idul Fitri pada kesempatan tersebut disampaikan oleh Drs. KH Muslim, M.Si dengan tema “Jadikan Idul Fitri sebagai Momentum Rekonsiliasi Pasca Pilkada”, yang mengajak umat untuk menyatukan kembali persaudaraan pasca perbedaan pilihan politik.

Bombana, sultranet.com – Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana segera mengambil kebijakan agar anggaran kegiatan dinas dapat dicairkan. Hal ini menyusul belum jelasnya pencairan honor bagi tenaga Harian PHTT (Pegawai Harian Tidak Tetap) yang bekerja di lingkungan Pemkab Bombana. Senin (24/3/2025)

Menurut Yudi, tenaga PHTT memiliki peran signifikan dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah. Namun, hingga menjelang Hari Raya Idulfitri, banyak dari mereka masih belum menerima hak mereka.

Ia menilai kondisi ini harus segera diatasi agar para pekerja harian yang menggantungkan hidupnya pada honor tersebut dapat merayakan Idulfitri dengan lebih tenang.

“PHTT ini memiliki kontribusi besar dalam berbagai sektor pemerintahan. Mereka bekerja dengan dedikasi, tetapi justru menghadapi ketidakpastian terkait honor mereka. Ini harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Bombana,” ujar Yudi Utama Arsyad.

Ia menegaskan bahwa honor para tenaga PHTT seharusnya bersumber dari anggaran kegiatan dinas. Oleh karena itu, Pemkab Bombana perlu segera mencairkan anggaran tersebut agar honor dapat segera diberikan sebelum Lebaran.

“Saya meminta Pemkab Bombana untuk segera mencairkan anggaran kegiatan dinas, sehingga honor PHTT bisa dibayarkan tepat waktu. Jangan sampai mereka dibiarkan dalam ketidakpastian menjelang hari raya,” tegasnya.

Ketidakjelasan honor PHTT ini menjadi perhatian banyak pihak. Sejumlah tenaga harian mengaku sudah bekerja penuh waktu, tetapi belum menerima pembayaran yang seharusnya mereka dapatkan.

“Kami berharap ada kepastian dari pemerintah. Kami sudah bekerja sesuai tugas kami, tapi sampai saat ini belum jelas kapan honor akan cair. Semoga ada solusi sebelum Idulfitri,” ungkap salah satu PHTT yang enggan disebutkan namanya.

Sultranet.com, Lasusua – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melanjutkan Safari Ramadan hari kedelapan dengan mengunjungi dua kecamatan, yakni Kodeoha dan Porehu, pada Kamis, 20 Maret 2025.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., menghadiri kegiatan di Masjid Raya Mala-mala, Kecamatan Kodeoha, sementara Wakil Bupati, H. Jumarding, SE., melaksanakan safari di Masjid Raya Bangsala, Kecamatan Porehu.

Dalam sambutannya, Bupati Nur Rahman Umar menegaskan pentingnya merajut kembali persatuan pasca-Pilkada. Ia mengajak masyarakat untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan politik demi kemajuan Kolaka Utara.

“Kita baru saja melalui proses demokrasi dalam Pilkada. Kini saya dan H. Jumarding telah diberi amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara. Riak-riak demokrasi yang terjadi kemarin telah selesai, kini saatnya kita bersatu untuk membangun Kolaka Utara,” ujarnya.

Bupati juga menekankan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, terutama terkait kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Namun, ia optimistis dengan persatuan dan gotong royong, Kolaka Utara dapat menghadapi berbagai tantangan.

“Tantangan ke depan semakin besar, termasuk pengaruh rivalitas negara asing yang bisa berdampak pada ekonomi kita. Namun, jika kita bersatu, kita bisa menghadapi dan mengatasinya bersama,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati H. Jumarding dalam kesempatan di Masjid Raya Porehu mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum meningkatkan keimanan dan mempererat silaturahmi.

“Mari kita manfaatkan bulan suci ini untuk mempererat kembali silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Dengan persatuan dan kebersamaan, kita bisa membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik,” tuturnya.

Safari Ramadan ini turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan ini menjadi ajang bagi pemerintah daerah untuk lebih dekat dengan masyarakat serta menyerap aspirasi demi kemajuan Kolaka Utara.

Dalam tausiyah tarawih yang disampaikan oleh Syamsuddin Ribi, S.Pd., di Masjid Raya Mala-mala, disinggung tentang pentingnya menjadikan Ramadan sebagai momentum introspeksi diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

“Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sebagai titik balik untuk membangun silaturahmi dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Lailatul Qadar yang diyakini turun pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadan harus dijadikan sebagai motivasi untuk semakin giat beribadah.

Sementara itu, Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menyampaikan bahwa Safari Ramadan menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam mempererat hubungan dengan masyarakat.

“Ini adalah momen yang sangat baik bagi pemerintah untuk bersilaturahmi langsung dengan masyarakat. Dengan kegiatan ini, pemerintah dapat mendengar langsung aspirasi warga serta memberikan pesan-pesan pembangunan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Kolaka Utara,” singkatnya.

MUNA, Sultranet.com – Polemik revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) kian menjadi perhatian publik. Ketua 1 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Muna, Muhammad Sualeman, mengingatkan masyarakat untuk mempertimbangkan dampak dari perubahan ini sebelum diterapkan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 1 Januari 2026.

“Revisi ini berpotensi menimbulkan masalah baru, terutama terkait kewenangan lembaga Adhyaksa. Banyak mahasiswa dan pemuda yang khawatir dengan arah kebijakan ini,” kata Sualeman saat ditemui, Selasa (18/3/2025).

Menurutnya, penguatan asas dominus litis dalam R-KUHAP dapat membawa sistem hukum Indonesia kembali ke model sentralistik seperti di era Orde Baru.

“Jika jaksa memiliki kewenangan yang begitu luas dan sulit dikendalikan, sistem hukum bisa menjadi tidak berimbang. Ini harus kita kritisi bersama,” tegasnya.

Sualeman menilai, revisi KUHAP seharusnya tidak hanya menguntungkan satu pihak, melainkan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat, mahasiswa, dan tokoh-tokoh daerah untuk ikut serta dalam diskusi dan kajian kritis terhadap kebijakan ini sebelum diterapkan.

“Negara kita saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan hukum. Jangan sampai revisi ini justru memperburuk keadaan. Kita perlu evaluasi mendalam agar tidak merugikan masyarakat,” tambahnya.

Perdebatan mengenai revisi KUHAP semakin mengemuka di berbagai kalangan, terutama di lingkungan akademisi dan aktivis mahasiswa.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan revisi ini akan memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada jaksa, yang dikhawatirkan berpotensi mengurangi independensi sistem peradilan.

Sementara itu, wacana revisi ini juga mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat. Sebagian mendukung dengan alasan efisiensi hukum, namun tidak sedikit yang menilai langkah ini sebagai kemunduran dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Di tengah polemik ini, Sualeman menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan hukum agar tidak merugikan kepentingan publik.

“Kita harus tetap waspada. Jangan sampai kebijakan ini mengarah pada kepentingan segelintir pihak saja. Semua elemen masyarakat harus bersuara demi menjaga supremasi hukum,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, PMII Muna berencana mengadakan diskusi publik dan seminar guna membahas lebih lanjut dampak dari revisi KUHAP ini.

Mereka juga akan mendorong keterlibatan akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat luas untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait perubahan regulasi ini.

Dengan berbagai pro dan kontra yang berkembang, revisi KUHAP masih menjadi isu yang harus dikaji secara komprehensif. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam menyikapi perubahan ini agar tidak terjadi distorsi keadilan dalam praktik hukum di Indonesia.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) melanjutkan Safari Ramadan di hari keempat dengan mengunjungi dua kecamatan, Lambai dan Batu Putih. Dalam kegiatan ini, Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., menghadiri acara di Masjid Raya Nurul Hidayah, Desa Lambai, sementara Wakil Bupati, H. Jumarding, SE., melaksanakan safari di Masjid Raya Batu Putih.  Jumat (15/3/2025)

Dalam sambutannya, Bupati Nur Rahman Umar menekankan pentingnya persatuan pasca-Pilkada dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali bersatu demi kemajuan daerah.

“Kita baru saja melalui proses demokrasi. Kini saatnya kita bersatu, meninggalkan perbedaan yang lalu, dan bersama-sama membangun Kolaka Utara agar lebih maju,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks dan hanya dengan kebersamaan, pembangunan daerah bisa berjalan dengan baik.

“Mari kita terus menjaga silaturahmi dan saling bahu-membahu. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat,” tambahnya.

Wakil Bupati H. Jumarding dalam kesempatan di Masjid Raya Batu Putih juga mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum mempererat kembali persaudaraan.

“Bulan suci ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat keimanan dan kebersamaan. Mari kita manfaatkan momen ini untuk mempererat silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Dengan persatuan, kita bisa membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik,” tuturnya.

Safari Ramadan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana bagi pemerintah daerah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara didampingi oleh unsur Forkopimda, termasuk Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kolaka Utara, Kapolres Kolaka Utara, serta para asisten Setda yang turut serta dalam kunjungan tersebut.

Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir untuk mendengarkan tausiah Ramadan serta berdialog langsung dengan pemimpin daerah mereka.

Warga berharap program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah bisa berjalan dengan baik dan merata di seluruh wilayah.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., mengatakan bahwa Safari Ramadan merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga menjadi wadah bagi pemerintah untuk turun langsung melihat kondisi masyarakat dan menyerap aspirasi mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun daerah.

“Kami berharap masyarakat terus mendukung program-program pembangunan yang telah dicanangkan, karena kemajuan Kolaka Utara adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

Dengan adanya Safari Ramadan, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berupaya semakin dekat dengan masyarakat, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif.

Bombana, Sultranet.com – Aktivitas pasar ilegal sore yang selama ini meresahkan warga di Jalan Pattimura, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, resmi ditertibkan oleh tim terpadu pada Jumat (14/03/2025) sore. Operasi ini melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah Kabupaten Bombana, mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perindagkop, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PTSP, hingga aparat TNI-Polri, serta pihak Kecamatan Rumbia Tengah dan Kelurahan Lauru.

Penertiban ini menyasar pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan bahu jalan, mendirikan lapak tanpa izin, serta memarkir kendaraan secara sembarangan yang menyebabkan kemacetan. Jalan Pattimura yang selama ini menjadi titik sentral aktivitas perdagangan liar, kini mulai dibersihkan dan ditata kembali untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar sebagai fasilitas umum.

“Masih banyak pedagang yang nekat berjualan di atas trotoar dan badan jalan. Ini jelas melanggar aturan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas,” ujar La Ode Sahidun, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Bombana, saat ditemui di lokasi.

Menurut La Ode Sahidun, penertiban ini bukan langkah mendadak. Pemerintah daerah bersama tim terpadu sebelumnya telah melakukan sosialisasi, menyampaikan himbauan, serta memberikan peringatan kepada para pedagang agar berpindah ke zona resmi.

“Kami arahkan para pedagang ke pasar Tadoha Mapaccing di Desa Tapuahi. Di sana sudah tersedia fasilitas yang layak dan aman untuk berjualan. Kalau masih membandel, sanksi tegas akan diberlakukan,” tegasnya.

Pasar Tadoha Mapaccing yang menjadi lokasi relokasi, menurut pemerintah, dirancang untuk menampung seluruh aktivitas niaga warga dengan lebih tertib. Pemerintah daerah berharap pendekatan persuasif dan edukatif yang telah dilakukan sebelumnya bisa mendorong kepatuhan para pedagang.

Kepala Dinas Perindagkop Bombana, Azis Fair, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan pembenahan kawasan pasar agar bisa memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli.

“Kami berharap para pedagang bisa memanfaatkan fasilitas resmi yang telah disiapkan. Pasar Tadoha Mapaccing ini dibangun untuk mendukung ekonomi warga, bukan untuk dikosongkan,” kata Azis.

Penertiban pasar ilegal sore di Kelurahan Lauru ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan meningkatkan kualitas tata kota. Keberadaan pasar liar yang tak tertata, selain menyalahi aturan, juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan dan menurunkan nilai estetika lingkungan kota.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa kegiatan seperti ini akan dilakukan secara berkala, dengan pendekatan yang tetap mengedepankan sisi kemanusiaan. Aparat di lapangan juga dibekali dengan pendekatan komunikasi yang humanis untuk meminimalkan gesekan dan membangun kesadaran masyarakat.

Lurah Lauru, Ilyas, yang turut hadir dalam kegiatan ini, mengapresiasi keterlibatan semua unsur dalam penertiban tersebut. Ia berharap warga bisa memahami bahwa langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman.

“Ini untuk kebaikan kita bersama. Ketika lingkungan bersih, tertata dan tidak semrawut, semua orang akan merasakan manfaatnya,” ujar Ilyas.

Camat Rumbia Tengah, Rahmat Saleh, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat merupakan kunci utama suksesnya penataan ruang publik.

“Kami akan terus mendampingi warga, khususnya para pedagang, agar bisa beraktivitas ekonomi tanpa mengganggu ketertiban umum. Pemerintah bukan melarang orang mencari nafkah, tapi menata agar semua tertib dan nyaman,” ucap Rahmat.

Dengan penertiban ini, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi pasar ilegal baru yang muncul di titik-titik lain. Penataan ruang publik dan zona niaga yang tertib dinilai sangat penting demi terciptanya kota yang ramah bagi semua.

Bombana, Sultranet.com – Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Bombana menertibkan Pasar Ilegal Sore yang berada di Jalan Pattimura, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Jumat, 14 Maret 2025. Penertiban menyasar pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar, bahu jalan, lapak-lapak liar, serta kendaraan parkir sembarangan yang kerap menimbulkan kemacetan di kawasan tersebut.

Kegiatan ini melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), aparat TNI-Polri, serta pemerintah Kecamatan Rumbia Tengah.

“Kami menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sebelumnya. Penertiban ini merupakan upaya menjaga ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas,” kata La Ode Sahidun, S.Si, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Bombana saat ditemui di lokasi.

Menurutnya, meski imbauan sudah berulang kali disampaikan, masih banyak pedagang yang tetap nekat berjualan di atas trotoar dan badan jalan. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu pengguna jalan, tetapi juga menyalahi aturan perundang-undangan tentang ketertiban umum dan pemanfaatan fasilitas publik.

“Sudah sering kami beri peringatan secara persuasif. Tapi sebagian pedagang tetap memilih berjualan di area terlarang. Kalau begini terus, tentu akan ada sanksi lebih tegas,” ujarnya.

Sebelum tindakan penertiban dilakukan, Tim Terpadu telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang agar mereka dapat berpindah ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah, yakni Pasar Tadoha Mapaccing di Desa Tapuahi, yang masih berada di wilayah Kecamatan Rumbia Tengah.

Pasar tersebut, menurut Dinas Perindagkop Bombana, dibangun sebagai solusi jangka panjang agar pedagang kaki lima memiliki lokasi yang layak dan aman, sekaligus mendorong terciptanya pusat ekonomi yang lebih tertata dan terorganisir.

“Kami harap semua pedagang bisa memanfaatkan pasar resmi ini. Fasilitas sudah kami sediakan. Jangan ada lagi alasan untuk berjualan di tempat yang melanggar aturan,” ujar Azis Fair, Kepala Dinas Perindagkop Bombana.

Azis menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak melarang aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan ingin memastikan semua kegiatan berjalan dalam koridor aturan serta tetap menjaga keindahan dan keteraturan kota.

Ia juga menambahkan bahwa Pasar Tadoha Mapaccing telah dilengkapi dengan fasilitas umum seperti los dagang, tempat parkir, sanitasi, serta sistem pengelolaan sampah, agar pedagang dan pengunjung merasa lebih nyaman.

“Dengan relokasi ini, kami berharap terjadi pemerataan ekonomi dan kenyamanan berbelanja bagi masyarakat,” ujarnya.

Tim Terpadu menyatakan bahwa penertiban akan terus dilakukan secara berkala. Fokusnya bukan hanya pada pembongkaran lapak ilegal, tetapi juga pengawasan parkir liar dan perbaikan sistem lalu lintas di kawasan padat.

Masyarakat sekitar pun menyambut positif langkah ini. Beberapa warga menilai aktivitas pasar sore di Jalan Pattimura kerap menimbulkan kemacetan dan tumpukan sampah yang tidak terkelola.

“Kalau bisa dipindah ke tempat resmi, kenapa harus ganggu jalan umum? Kami sebagai pengguna jalan jadi susah lewat, belum lagi baunya kalau sore,” ujar Andi, warga Kelurahan Lauru.

Penertiban pasar ilegal ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata wajah kota Rumbia sebagai pusat administrasi dan ekonomi Kabupaten Bombana. Program ini akan terus dikawal oleh lintas sektor, termasuk aparat keamanan, demi menjaga keberlanjutan dan kedisiplinan pelaku usaha mikro dan kecil.

Dengan tindakan tegas namun humanis ini, pemerintah berharap pedagang dapat memahami bahwa keteraturan kota adalah tanggung jawab bersama. Menata pasar bukan sekadar urusan estetika, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan tertib bagi semua pihak.