SULTRANET.COM, KENDARI – Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana memanfaatkan momentum perayaan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 sebagai panggung strategis untuk memperkenalkan potensi daerah melalui produk UMKM, industri kreatif, hingga kekayaan budaya khas Wonua Bombana. Kehadiran Bombana dalam kegiatan bertajuk Harmoni Sultra itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri di kawasan Eks MTQ Kota Kendari, Jumat, 24 April 2026.

Perayaan HUT Sultra yang berlangsung selama empat hari, mulai 24 hingga 27 April 2026, berlangsung meriah dengan menghadirkan berbagai agenda yang melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut meliputi pameran UMKM, pawai budaya, perlombaan, lulo massal, konser musik rakyat, hingga atraksi dirgantara TNI Angkatan Udara yang menyedot perhatian ribuan pengunjung.

Di tengah kemeriahan itu, stan Kabupaten Bombana tampil membawa identitas daerah dengan menampilkan beragam produk unggulan hasil karya masyarakat lokal. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana menonjolkan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari strategi promosi daerah sekaligus upaya memperluas pasar produk lokal Bombana.

Berbagai produk olahan hasil pertanian, kerajinan tangan, hingga karya busana bermotif khas Bombana dipamerkan kepada masyarakat dan pengunjung dari berbagai daerah. Produk-produk tersebut tidak hanya menjadi simbol kreativitas masyarakat, tetapi juga mencerminkan perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bombana yang terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana, Anton Ferdinan, mengatakan partisipasi Bombana dalam Harmoni Sultra bukan sekadar memenuhi agenda pameran daerah, tetapi menjadi bagian dari langkah besar pemerintah daerah dalam memperkenalkan potensi Bombana secara lebih luas.

“Pameran Bombana dalam rangkaian acara Harmoni Sultra meliputi pameran potensi sumber daya alam Wonua Bombana, pameran produk UMKM, dan potensi industri Wonua, mulai dari industri kerajinan hingga ragam karya busana dengan berbagai motif Bombana,” kata Anton Ferdinan.

Menurut Anton, keikutsertaan Bombana dalam Harmoni Sultra menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang berkembang pesat, tidak hanya bertumpu pada sektor sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam menciptakan produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Ia menjelaskan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Bombana terus mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan UMKM, promosi produk lokal, hingga penguatan identitas budaya Bombana di berbagai ajang regional maupun nasional.

“Kami ingin memperlihatkan bahwa Bombana memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Tidak hanya kekayaan alam, tetapi juga kreativitas masyarakatnya yang mampu menghasilkan produk berkualitas dan bernilai jual,” ujarnya.

Dalam pameran tersebut, sejumlah produk lokal Bombana mendapat perhatian pengunjung karena dinilai memiliki ciri khas tersendiri. Mulai dari olahan pangan lokal, kerajinan berbahan alami, hingga busana dengan motif etnik Bombana menjadi daya tarik yang memperlihatkan kekayaan budaya daerah.

Kehadiran produk-produk lokal itu sekaligus memperlihatkan perubahan arah pembangunan ekonomi di Bombana yang kini mulai bergerak menuju penguatan sektor industri kreatif dan UMKM. Pemerintah daerah menilai sektor tersebut memiliki peran penting dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi rakyat di tengah tantangan ekonomi global.

Selain menjadi ajang promosi, Harmoni Sultra juga dimanfaatkan sebagai ruang kolaborasi antarwilayah untuk saling bertukar pengalaman dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Bombana, kegiatan tersebut menjadi kesempatan memperluas jaringan promosi sekaligus memperkenalkan wajah baru Bombana yang lebih kreatif dan kompetitif.

Semangat kebersamaan yang terbangun dalam perayaan HUT Sultra itu juga dinilai menjadi energi positif bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat pengembangan sektor UMKM dan industri kreatif berbasis lokal. Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis potensi yang dimiliki daerah dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Partisipasi Bombana dalam Harmoni Sultra 2026 akhirnya tidak hanya menjadi simbol kehadiran daerah dalam perayaan HUT Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi juga menjadi penegasan bahwa Bombana terus bergerak membangun ekonomi daerah melalui kreativitas masyarakat, penguatan budaya lokal, dan dukungan penuh terhadap pelaku UMKM.

Deskripsi Meta:
Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Bombana tampil mempromosikan UMKM dan industri kreatif daerah dalam ajang Harmoni Sultra 2026 di Kendari dengan membawa identitas khas Wonua Bombana. (adv)

SULTRANET.COM, KONKEP – Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat pertama Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tingkat Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, yang diumumkan oleh Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri RI), Kamis (23/04/2026).

Capaian ini menegaskan bahwa tata kelola keuangan daerah di Konkep berjalan di jalur yang tepat, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran yang berdampak langsung pada pembangunan.

IPKD sendiri merupakan indikator penting yang mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Posisi puncak yang diraih Konkep mencerminkan konsistensi dan disiplin dalam mengelola anggaran secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penilaian tim IPKD, lima daerah dengan capaian tertinggi di Sulawesi Tenggara yakni Konawe Kepulauan dengan skor 79,161, disusul Konawe Utara (76,647), Buton (75,208), Buton Selatan (74,981), dan Bombana (74,533).

Prestasi ini sekaligus menempatkan Konkep sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di wilayah tersebut. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kepemimpinan Bupati Konkep Rifqi Saifullah Razak bersama Wakil Bupati Muhamad Farid, yang dinilai mampu mendorong sistem pemerintahan berjalan efektif dan terarah.

Di sisi teknis, peran Kepala Badan Keuangan Daerah Konkep, Mahmud, juga dinilai signifikan dalam menghadirkan pembenahan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern, efisien, dan minim risiko penyimpangan.

Mahmud menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus menjaga sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi anggaran.

“Capaian ini tentunya tidak lepas dari dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Konkep, serta sinergitas seluruh perangkat daerah sehingga perencanaan dan realisasi anggaran berjalan lebih selaras,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan sistem dilakukan melalui digitalisasi pengelolaan keuangan, peningkatan pengawasan internal, serta optimalisasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran.

“Dampaknya tidak hanya terlihat pada capaian administratif, tetapi juga pada meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Keuangan daerah tidak lagi sekadar dikelola, tetapi benar-benar dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan berkomitmen mempertahankan capaian tersebut sekaligus terus berinovasi guna menjaga standar tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan: Aldi Dermawan

MUNA, Sultranet.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Muna resmi menyerahkan hasil penyelidikan terkait polemik manajemen dan dugaan buruknya pelayanan di RSUD dr. LM Baharuddin kepada Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti, setelah bekerja selama lima bulan, Rabu, 22 April 2026.

Keputusan ini diambil setelah tim Pansus yang dipimpin Rasmin menuntaskan serangkaian investigasi yang berangkat dari keluhan masyarakat yang viral di media sosial hingga mendapat sorotan nasional. Pansus kemudian melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pendalaman terhadap sejumlah aspek krusial, mulai dari dugaan maladministrasi pelayanan, aliran dana operasional ke bank di luar daerah, hingga evaluasi tata kelola rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam konferensi pers di ruang Komisi I DPRD Muna, Rasmin menjelaskan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh melalui pengumpulan data primer dan sekunder, pemeriksaan dokumen keuangan, serta verifikasi langsung di lapangan.

“Kami telusuri berbagai dokumen resmi dan melakukan kunjungan langsung untuk memastikan keabsahan setiap data yang kami peroleh,” kata Rasmin.

Untuk memperkuat analisis, Pansus juga melakukan studi banding ke RSUD Konawe yang dinilai memiliki sistem pengelolaan BLUD yang baik di Sulawesi Tenggara. Selain itu, tim turut berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra guna menelaah hasil temuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan rumah sakit.

Rasmin menegaskan, seluruh kerja Pansus dilakukan tanpa menggunakan anggaran daerah. Menurutnya, tim bekerja secara mandiri sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keluhan masyarakat.

“Pansus ini tidak menggunakan anggaran APBD sepeser pun, baik di pagu 2025 maupun 2026. Kami bekerja secara ikhlas untuk menjawab harapan masyarakat,” ujarnya.

Namun, dalam proses pendalaman, Pansus menghadapi kendala serius. Dalam rapat kerja bersama manajemen RSUD dr. LM Baharuddin, pihak rumah sakit tidak memenuhi permintaan dokumen penting, yakni Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan dan operasional, meski telah diajukan secara resmi oleh pimpinan DPRD.

Akibatnya, proses pendalaman dihentikan dan dinyatakan selesai. Pansus kemudian memutuskan menyerahkan seluruh dokumen dan temuan kepada APH karena tidak memiliki kewenangan melakukan audit forensik maupun penyelidikan hukum lanjutan.

“Kami serahkan seluruh berkas dan temuan ini ke APH, mengingat Pansus tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit forensik atau penyelidikan hukum lebih lanjut,” ujar Rasmin.

Selanjutnya, hasil kerja Pansus akan direkapitulasi dan divalidasi sebelum disampaikan kepada pimpinan DPRD Muna untuk dibahas dalam rapat paripurna. Sebelum itu, akan digelar rapat teknis internal guna merumuskan rekomendasi perbaikan sistem manajemen rumah sakit agar kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan.

Rasmin menambahkan, rekomendasi resmi belum dapat diterbitkan saat ini karena masih dalam tahap analisis. Penentuan lembaga APH yang akan menangani kasus tersebut, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, juga masih menunggu hasil pembahasan internal.

“Kami targetkan rekomendasi ini dapat diterbitkan paling lambat akhir April atau awal Mei mendatang,” pungkasnya.

Penulis: Borju

Bombana, Sultranet.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan pertama melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) FKTP Kabupaten Bombana Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum penting untuk mengevaluasi capaian pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan mitra pelayanan kesehatan dalam mendukung pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang berlangsung di Aula Pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Selasa, 21 April 2026.

Pertemuan itu diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana dan dihadiri oleh jajaran pimpinan serta pejabat eselon Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana, perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bombana, kepala puskesmas se-Kabupaten Bombana, hingga sejumlah klinik mitra BPJS Kesehatan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Kapitasi Berbasis Kinerja fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Bombana.

Melalui forum tersebut, seluruh peserta mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai standar pelayanan kesehatan yang harus diterapkan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk indikator-indikator penilaian kinerja fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bombana.

Menurut Fatmiati, pelayanan kesehatan yang berkualitas harus terus didorong melalui evaluasi berkelanjutan, peningkatan koordinasi, serta penguatan komitmen seluruh fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama berjalan sesuai standar dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga mendorong fasilitas kesehatan agar terus meningkatkan mutu layanan, kedisiplinan, dan capaian program kesehatan masyarakat.

Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat kolaborasi antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bombana. Dengan adanya koordinasi yang kuat, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah dapat semakin meningkat dan merata.

Dalam kegiatan itu, BPJS Kesehatan juga memberikan piagam penghargaan kepada dua puskesmas yang dinilai memiliki dedikasi dan capaian baik dalam pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja, yakni Puskesmas Poleang Timur dan Puskesmas Poleang Utara.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kedua puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta JKN di wilayah masing-masing.

Fatmiati menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih kedua puskesmas tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dicapai melalui kerja keras, disiplin, dan komitmen bersama seluruh tenaga kesehatan.

“Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bombana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana akan terus mendukung peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan melalui pembinaan, monitoring, dan penguatan koordinasi dengan BPJS Kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan menegaskan pentingnya implementasi Kapitasi Berbasis Kinerja sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sistem tersebut dinilai mampu mendorong fasilitas kesehatan lebih aktif dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif kepada masyarakat.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama semakin optimal dalam menjalankan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bombana. (adv)

Kendari, sultranet.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) Tahun 2026 sebagai bagian dari agenda konsolidasi organisasi dan penataan kepengurusan partai untuk periode 2026–2031. Kegiatan tersebut berlangsung di Phinisi Ballroom Hotel Kendari dan menjadi bagian dari Muscab serentak DPC PKB se-Sulawesi Tenggara zona daratan yang diinisiasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sulawesi Tenggara, Minggu (20/4/2026).

Muscab tersebut menjadi momentum penting bagi PKB Bombana dalam memperkuat struktur organisasi sekaligus menyusun strategi politik menghadapi berbagai agenda demokrasi pada periode mendatang.

Sejumlah tokoh penting hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB sekaligus anggota DPR RI, Jazilul Fawaid, Ketua DPW PKB Sulawesi Tenggara yang juga anggota DPR RI Komisi IV, serta unsur pimpinan daerah dan kader partai dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Jazilul Fawaid menegaskan bahwa Muscab PKB Bombana memiliki arti strategis bagi partai. Menurutnya, kehadirannya di Sulawesi Tenggara bukan sekadar menghadiri agenda organisasi rutin, melainkan menjalankan mandat langsung dari DPP PKB untuk memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan partai di Kabupaten Bombana.

“Ini bukan agenda biasa. Saya datang ke sini karena diperintahkan langsung oleh DPP, khusus untuk Bombana,” kata Jazilul Fawaid di hadapan peserta Muscab.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian peserta karena menunjukkan besarnya apresiasi DPP terhadap capaian politik yang berhasil diraih PKB Bombana dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam perjalanan politiknya, PKB Bombana dinilai berhasil mencatat pertumbuhan signifikan. Jika pada Pemilu 2014 partai tersebut belum memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Bombana, kondisi itu berubah secara bertahap melalui proses konsolidasi internal dan penguatan basis dukungan masyarakat.

Pada Pemilu 2019, PKB Bombana berhasil meraih tiga kursi DPRD dan menempatkan salah satu kadernya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana. Capaian tersebut menjadi tonggak awal kebangkitan partai di daerah yang dikenal memiliki dinamika politik cukup kompetitif itu.

Keberhasilan tersebut berlanjut pada Pemilu 2024. PKB Bombana meningkatkan perolehan kursinya menjadi empat kursi di DPRD dan berhasil mengantarkan kader partai menduduki jabatan Ketua DPRD Kabupaten Bombana.

Tidak hanya di jalur legislatif, pengaruh politik PKB Bombana juga terlihat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Pada Pilkada 2024, kader yang berasal dari unsur Dewan Syura PKB berhasil memenangkan pemilihan dan kini menjabat sebagai Bupati Bombana.

Rangkaian capaian itu menjadikan Bombana sebagai salah satu daerah dengan perkembangan politik PKB yang paling menonjol di Sulawesi Tenggara. Keberhasilan mempertahankan tren elektoral serta menempatkan kader pada posisi strategis dinilai sebagai hasil dari kerja organisasi yang terbangun secara berjenjang, mulai dari tingkat cabang hingga akar rumput.

Muscab 2026 karena itu tidak hanya dipandang sebagai forum pergantian kepengurusan semata. Agenda ini juga menjadi ruang evaluasi sekaligus penyusunan langkah-langkah strategis partai dalam memperkuat pelayanan politik kepada masyarakat.

Para peserta Muscab diharapkan mampu menghasilkan kepengurusan yang solid, adaptif, dan mampu menjawab tantangan politik yang semakin dinamis. Regenerasi kepemimpinan, penguatan struktur partai, peningkatan kapasitas kader, serta perluasan basis dukungan masyarakat menjadi beberapa isu utama yang mengemuka dalam forum tersebut.

Di sisi lain, keberhasilan yang telah diraih PKB Bombana juga membawa tanggung jawab yang lebih besar. Dengan kader yang kini menduduki posisi Ketua DPRD dan Bupati, ekspektasi publik terhadap kontribusi partai dalam pembangunan daerah semakin tinggi.

Kondisi tersebut menuntut partai untuk terus menjaga soliditas internal serta memastikan seluruh kader mampu menjalankan amanah politik secara konsisten dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bagi PKB, Bombana kini tidak lagi sekadar menjadi salah satu wilayah kepengurusan di Sulawesi Tenggara. Daerah ini telah berkembang menjadi salah satu contoh keberhasilan konsolidasi politik yang mampu mengubah posisi partai dari tanpa kursi legislatif menjadi kekuatan politik yang memegang peran penting dalam pemerintahan daerah.

Melalui Muscab 2026, PKB Bombana berupaya memperkuat fondasi tersebut agar tetap berkelanjutan. Konsolidasi organisasi yang kuat, kaderisasi yang berkesinambungan, serta kedekatan dengan masyarakat menjadi modal utama untuk menjaga tren positif yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade terakhir.

Sumber: Kibar News

Bombana, sultranet.com – Upaya perbaikan darurat jembatan penghubung di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, terus dilakukan untuk menjaga akses vital masyarakat tetap berfungsi. Anggota DPRD Bombana Yudi Utama Arsyad (YUA) turun langsung bergotong royong bersama warga lintas desa serta aparat kepolisian dan TNI dalam pengerjaan jembatan sementara yang selama ini dikeluhkan masyarakat, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan gotong royong tersebut melibatkan masyarakat dari Desa Tampabulu, Desa Biru, dan Desa Tanah Poleang. Personel Polres Bombana dan unsur TNI dari Kodim setempat juga ikut ambil bagian dalam memperbaiki bentangan papan jembatan yang rusak, khususnya pada bagian papan roda yang menjadi jalur utama kendaraan melintas.

Yudi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Bombana tampak membaur bersama masyarakat, mengangkat material dan ikut memasang papan jembatan. Ia mengatakan, perbaikan ini merupakan langkah darurat agar aktivitas warga tetap berjalan sambil menunggu pembangunan jembatan permanen oleh pihak berwenang.

“Ini bentuk kepedulian bersama. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama karena akses ini sangat vital bagi masyarakat. Petani, pedagang, dan warga setiap hari bergantung pada jalur ini,” kata Yudi di sela kegiatan.

Menurutnya, kondisi jembatan yang rusak telah menghambat distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Karena itu, perbaikan sementara dilakukan untuk memastikan kendaraan roda dua maupun roda empat tetap bisa melintas dengan aman.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana turut berkontribusi dengan menyediakan material papan sebanyak sekitar 4 kubik. Sementara Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV juga memberikan dukungan material sekitar 1 kubik untuk menunjang pengerjaan jembatan sementara.

Yudi menyampaikan apresiasi atas keterlibatan semua pihak dalam kegiatan gotong royong tersebut. Namun ia menegaskan bahwa perbaikan darurat ini bukan solusi jangka panjang, melainkan langkah sementara untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.

“Perbaikan ini hanya sementara. Kami berharap ke depan jembatan ini segera direalisasikan pembangunannya secara permanen. Usulan sudah kami sampaikan ke Balai Wilayah Sungai,” ujarnya.

Ia menambahkan, jembatan di Desa Tampabulu merupakan jalur strategis yang menghubungkan beberapa desa bahkan kecamatan di wilayah Poleang. Karena itu, keberadaannya sangat penting dalam mendukung mobilitas warga serta kelancaran aktivitas ekonomi lokal.

“Jembatan ini menghubungkan banyak wilayah di Poleang. Kalau akses ini terganggu, dampaknya luas, bukan hanya satu desa tapi beberapa kecamatan,” kata Yudi.

Keterlibatan langsung Yudi dalam kegiatan tersebut juga mendapat respons positif dari masyarakat. Warga menilai kehadiran wakil rakyat di tengah kegiatan gotong royong menjadi bukti nyata kepedulian terhadap persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV segera merealisasikan pembangunan jembatan permanen agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun. Mereka juga menginginkan adanya perhatian lebih serius terhadap infrastruktur dasar yang menjadi penopang utama kehidupan warga di wilayah tersebut. (IS)

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas kepemimpinan baru di tubuh Partai Bulan Bintang (PBB) di bawah komando Yuri Kemal Fadlullah sebagai Ketua Umum dan Ruksamin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PBB, dengan mengirimkan karangan bunga ke markas DPC PBB Bombana di Jalan Lampusui, sebagai bentuk dukungan dan apresiasi, Senin (20/4).

Ucapan tersebut menjadi simbol hubungan politik yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Bombana dengan PBB sebagai partai pengusung dalam kontestasi politik sebelumnya. Bupati dan Wakil Bupati berharap, kepemimpinan baru ini mampu membawa PBB ke arah yang lebih maju, berkembang, dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah maupun nasional.

“Kami mengucapkan selamat dan sukses atas kepemimpinan baru di DPP PBB. Semoga di bawah kepemimpinan ini, PBB semakin maju dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan daerah,” demikian pesan yang disampaikan melalui karangan bunga tersebut.

Sikap tersebut mendapat respons positif dari Ketua DPC PBB Bombana yang juga anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA). Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Bombana.

“Atas nama keluarga besar PBB Bombana, kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati atas ucapan selamat dan dukungannya. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus bekerja dan berkontribusi bagi daerah,” ujar YUA.

Lebih lanjut, YUA menegaskan komitmen PBB di DPRD Bombana untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia menekankan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami di DPRD dari PBB berkomitmen untuk selalu mendukung program pemerintah yang pro rakyat. Namun, kami juga akan tetap berada di garda terdepan untuk mengingatkan jika ada kekeliruan. Itu bagian dari fungsi kami sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, PBB siap memberikan masukan konstruktif serta berperan aktif dalam menyukseskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Menurutnya, kolaborasi yang sehat dan terbuka akan memperkuat arah pembangunan daerah ke depan.

“Kami siap memberikan masukan dan berkontribusi secara nyata dalam menyukseskan visi misi kepala daerah. Tujuan kita sama, yaitu kesejahteraan masyarakat Bombana,” tandasnya. (IS)

Bombana, sultranet.com — Upaya mempercepat hadirnya lembaga peradilan di Kabupaten Bombana kembali menguat. Lembaga Bantuan Hukum Rakyat (LBHR) Sulawesi Tenggara bersama anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, menemui Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si  di Rujab Bupati untuk mendorong percepatan pendirian Pengadilan Negeri di wilayah tersebut, Senin (20/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas urgensi kehadiran Pengadilan Negeri sebagai bagian dari pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat. Direktur LBHR Sultra, Muhammad Basri Tahir, SH, menegaskan bahwa kebutuhan tersebut sudah sangat mendesak, mengingat Kabupaten Bombana telah berdiri sejak tahun 2003 namun hingga kini belum memiliki pengadilan sendiri.

“Bombana ini sudah mekar sejak 2003, tetapi sampai hari ini belum memiliki Pengadilan Negeri. Sementara daerah lain yang dimekarkan pada periode yang sama sudah lebih dulu memilikinya,” kata Basri.

Ia menjelaskan, secara administratif maupun kesiapan fisik, rencana pendirian Pengadilan Negeri Bombana sebenarnya telah lama rampung. Lahan untuk pembangunan gedung telah tersedia, sementara seluruh dokumen persyaratan disebut sudah lengkap dan berada di Kementerian Sekretariat Negara.

“Kami sudah bertemu dengan sekretariat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada Februari 2025. Informasi yang kami terima, semua kelengkapan berkas sudah lama selesai dan sudah ada di Kementerian Sekretariat Negara. Tinggal menunggu Keputusan Presiden untuk bisa dieksekusi,” ujarnya.

Basri menilai, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan Pengadilan Negeri Bombana kini hanya bergantung pada percepatan keputusan di tingkat pusat. Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan perhatian agar kebutuhan dasar masyarakat dalam mengakses keadilan dapat terpenuhi.

Sementara itu, Yudi Utama Arsyad yang juga Ketua DPC Partai Bulan Bintang Bombana menyoroti dampak langsung yang dirasakan masyarakat akibat belum adanya Pengadilan Negeri di daerah tersebut. Selama ini, warga Bombana yang berperkara harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kabupaten Buton.

“Selama ini masyarakat harus menyeberang ke Baubau, lalu melanjutkan perjalanan darat ke Buton untuk mengikuti sidang di PN Pasarwajo. Ini membutuhkan energi, waktu, dan biaya yang tidak sedikit,” kata Yudi.

Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak hanya membebani masyarakat, tetapi juga menyulitkan aparat penegak hukum yang harus menjalankan proses peradilan di luar wilayah. Karena itu, ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.

“Kami berharap ini segera menjadi atensi bersama. Kehadiran Pengadilan Negeri di Bombana akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses keadilan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyatakan komitmennya untuk mengawal langsung proses percepatan pembentukan Pengadilan Negeri Bombana. Ia mengaku prihatin dengan kondisi yang dihadapi masyarakat selama ini.

“Saya prihatin masyarakat harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencari keadilan. Ini tentu tidak ideal,” kata Burhanuddin.

Ia menegaskan akan segera melakukan koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara guna mendorong percepatan penerbitan Keputusan Presiden terkait pembentukan Pengadilan Negeri Bombana.

“Kami siap mengawal ini. Kami akan berkoordinasi langsung dengan Mensesneg agar pembentukan Pengadilan Negeri Bombana bisa menjadi prioritas dan segera direalisasikan,” tegasnya.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait sistem pelayanan kesehatan dasar melalui kegiatan sosialisasi tentang fungsi dan perbedaan Puskesmas rawat inap dan non rawat inap. Kegiatan tersebut digelar di Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, dan diikuti oleh masyarakat umum serta tokoh masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan kesehatan yang tersedia di wilayah mereka, Jumat, 17 April 2026.

Kegiatan sosialisasi itu dihadiri sekitar 35 peserta yang terdiri dari warga dan tokoh masyarakat di Kecamatan Rarowatu. Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., hadir sebagai narasumber utama.

Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai status pelayanan kesehatan di Puskesmas Rarowatu, termasuk perbedaan fungsi antara puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dalam pemaparannya, Fatmiati menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh perbedaan jenis layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana memandang penting dilakukannya edukasi langsung kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin masyarakat memahami fungsi serta jenis layanan yang tersedia di puskesmas, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan secara tepat sesuai kebutuhan,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, puskesmas rawat inap memiliki fasilitas pelayanan yang memungkinkan pasien mendapatkan perawatan sementara dengan pengawasan tenaga medis dalam kondisi tertentu. Sementara puskesmas non rawat inap lebih berfokus pada pelayanan kesehatan dasar, promotif, preventif, pemeriksaan umum, dan tindakan medis ringan tanpa layanan perawatan inap.

Menurut Fatmiati, pemahaman masyarakat mengenai sistem pelayanan kesehatan sangat penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas pelayanan di lapangan. Dengan mengetahui jenis layanan yang tersedia, masyarakat dapat lebih mudah menentukan langkah penanganan kesehatan yang tepat sesuai kondisi pasien.

Selain menjelaskan regulasi terbaru tentang penyelenggaraan puskesmas, kegiatan tersebut juga menjadi wadah dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah terkait pelayanan kesehatan di Kecamatan Rarowatu. Sejumlah peserta tampak aktif menyampaikan pertanyaan dan masukan mengenai layanan kesehatan yang selama ini mereka terima.

Fatmiati menegaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, termasuk memperkuat komunikasi dan edukasi kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan dapat dipahami secara menyeluruh.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya datang berobat ketika sakit, tetapi juga memahami bagaimana sistem pelayanan kesehatan bekerja dan bagaimana memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal,” katanya.

Ia menambahkan, sosialisasi tersebut juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan kesehatan dasar yang mudah diakses, berkualitas, dan sesuai standar pelayanan kesehatan nasional.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam memahami sistem kesehatan akan membantu meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat lebih aktif menjaga kesehatan diri dan keluarga melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Dalam kegiatan itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah dengan menjaga komunikasi yang baik bersama tenaga kesehatan dan pemerintah setempat.

Kehadiran tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut dinilai penting karena dapat membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas terkait jenis layanan kesehatan yang tersedia di puskesmas.

Melalui sosialisasi itu, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat semakin memahami hak dan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Edukasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun pelayanan kesehatan yang efektif. Ketika masyarakat memahami sistem layanan kesehatan, maka pelayanan juga akan berjalan lebih optimal,” tambah Fatmiati.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan memastikan kegiatan edukasi dan sosialisasi serupa akan terus dilakukan di berbagai wilayah sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. (adv)

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menunjukkan keseriusan dalam menyongsong ajang Harmoni Sultra 2026 dengan menggelar rapat koordinasi persiapan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kolaka Utara, H. Muh. Idrus, S.Sos., M.Si., di Aula Kantor Bupati, Kamis (16/4/2026).

Rapat tersebut digelar sebagai langkah konkret memastikan kesiapan daerah dalam berpartisipasi pada event tahunan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung pada 24–27 April 2026 di Kota Kendari.

Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi lintas sektor agar seluruh rangkaian persiapan dapat berjalan maksimal dan tepat waktu. Ia menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Kolaka Utara untuk mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Koordinasi yang solid menjadi kunci keberhasilan kita. Semua perangkat daerah harus terlibat aktif agar Kolaka Utara dapat tampil maksimal dan memberikan kesan terbaik,” tegasnya.

Selain itu, Sekda juga menekankan target kesiapan seluruh aspek teknis sebelum pembukaan kegiatan pada 24 April mendatang. Hal ini penting agar partisipasi Kolaka Utara tidak hanya sekadar hadir, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata dalam memeriahkan kegiatan tersebut.

Momentum Harmoni Sultra 2026 juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai ajang strategis untuk mempromosikan potensi daerah, mulai dari produk unggulan UMKM, kekayaan budaya, hingga sektor pariwisata.

Dalam rapat tersebut, dibahas pula sejumlah agenda kegiatan yang akan diikuti oleh Kabupaten Kolaka Utara, di antaranya pameran UMKM yang dikoordinatori oleh Dinas PUPR, pawai budaya di bawah koordinasi Dinas Pariwisata, serta kegiatan bersepeda eksekutif yang akan diikuti oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda.

Selain itu, Bupati Kolaka Utara juga dijadwalkan turut ambil bagian dalam lomba menyanyi lagu daerah sebagai bentuk partisipasi dan dukungan terhadap pelestarian budaya lokal.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh jajaran Kepala OPD se-Kabupaten Kolaka Utara yang menyatakan komitmennya untuk mendukung dan menyukseskan keikutsertaan daerah dalam Harmoni Sultra 2026.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) serta Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menyampaikan bahwa persiapan terus dimatangkan secara bertahap dan terkoordinasi.

“Seluruh OPD telah diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kami optimistis Kolaka Utara dapat tampil optimal dan memberikan kontribusi terbaik dalam event ini,” ujarnya.

Dengan persiapan yang matang dan dukungan lintas sektor, Pemkab Kolaka Utara optimistis dapat memanfaatkan ajang Harmoni Sultra 2026 sebagai momentum memperkenalkan potensi daerah sekaligus memperkuat identitas budaya di tingkat provinsi. (IS)